Modul Bimbingan Teknis Administrator Simda Substansi Pengelolaan Gaji PNS Daerah KATA PENGANTAR Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis komputer yang selama ini dikembangkan oleh BPKP adalah suatu tools yang dibuat dengan tujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang‐undangan dan menerapkan sistem pengendalian intern yang andal. Sampai dengan saat ini, salah satu produk Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis komputer yang sedang digunakan oleh pemerintah daerah adalah Aplikasi Simda Gaji yang merupakan aplikasi dukungan Simda Keuangan versi 2.1 khususnya dalam penyusunan dokumen pendukung Belanja Gaji dalam SPP‐LS dan SPM‐LS Belanja Pegawai. Berdasarkan pelaksanaan implementasi Aplikasi Simda Gaji di beberapa pemerintah daerah, terdapat kondisi‐kondisi yang menyebabkan terhambatnya implementasi. Hal ini terjadi sebagian besar disebabkan oleh adanya perbedaan pemahaman dan pengetahuan mengenai aturan kepegawaian dan penggajian yang ada, mengingat banyaknya peraturan kepegawaian dan beberapa diantaranya sudah sangat lama sehingga tidak terdokumentasi dengan baik. Untuk itu dirasa perlu untuk menyusun dokumentasi peraturan‐peraturan yang berlaku serta best practice yang ada. Kebijakan‐kebijakan yang diambil dalam Aplikasi Simda Gaji ini didasarkan pada aturan perundang‐ undangan yang ada dan merupakan hal‐hal yang seharusnya dilakukan dalam implementasi di pemerintah daerah. Modul “Substansi Pengelolaan Gaji PNS Daerah” ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran, masukan dan ide‐ide terbaik dari teman‐teman Perwakilan BPKP dan Pemerintah Daerah pengguna aplikasi di seluruh Indonesia sehingga Aplikasi Simda Gaji ini menjadi semakin baik dan semakin bermanfaat bagi pemerintah daerah. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak atas kerjasama, dukungan, masukan dan saran yang telah diberikan sehingga kami dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi penyempurnaan tata kelola keuangan pemerintah daerah. Jakarta, Oktober 2011 Pengarah Satuan Tugas Pengembangan SIMDA Iman Bastari NIP 19560625 197801 1 001
1
Modul Bimbingan Teknis Administrator Simda Substansi Pengelolaan Gaji PNS Daerah DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
1
DAFTAR ISI
2
BAB I. PENDAHULUAN
4
A. LATAR BELAKANG
4
B.
TUJUAN PEMBUATAN MODUL
4
C.
SISTEMATIKA PENYAJIAN MODUL
5
BAB II. STRUKTUR PENGGAJIAN
7
A. GAJI POKOK
7
B.
TUNJANGAN KELUARGA
8
C.
TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL
10
D. TUNJANGAN FUNGSIONAL
12
E.
TUNJANGAN YANG DIPERSAMAKAN DENGAN TUNJANGAN JABATAN
14
F.
TUNJANGAN KOMPENSASI KERJA (RISIKO BAHAYA ATAS PEKERJAAN)
15
G. TUNJANGAN BERAS
15
H. TUNJANGAN KHUSUS PPh
16
I.
TUNJANGAN KHUSUS IRIAN/PAPUA
20
J.
TUNJANGAN PENGABDIAN WILAYAH TERPENCIL
21
K.
TUNJANGAN UMUM
22
L.
PEMBULATAN
24
M.
IURAN PEMDA
N. POTONGAN GAJI
BAB III. PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
24 24
27
A. PENGHITUNGAN MASA ATAU BULANAN SELAIN MASA PAJAK DESEMBER
27
B.
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 ATAS GAJI DAN TUNJANGAN KE‐13 (KETIGA BELAS)
29
C.
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 ATAS PEMBAYARAN RAPEL
31
D. PENGHITUNGAN PPH 21 ATAS PENGHASILAN YANG TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI
33
E.
35
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 TERUTANG PADA MASA PAJAK DESEMBER
BAB IV. PEMBAYARAN BELANJA PEGAWAI
37
A. GAJI INDUK
37
B.
GAJI SUSULAN
38
C.
KEKURANGAN GAJI/RAPEL
38
D. GAJI UANG DUKA
39
E.
GAJI TERUSAN
40
F.
GAJI KETIGA BELAS
41
2
Modul Bimbingan Teknis Administrator Simda Substansi Pengelolaan Gaji PNS Daerah G. KELENGKAPAN PENGAJUAN SPP GAJI
BAB V. PENGELOLAAN GAJI MENGGUNAKAN APLIKASI SIMDA
42
44
A. PEMAHAMAN PENGELOLAAN SISTIM PENGGAJIAN
44
B.
SIMDA GAJI SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN PPH PASAL 21
45
C.
PEMBUATAN DAFTAR GAJI
47
D. PEMBUATAN RAPEL/KEKURANGAN GAJI
48
E.
49
KONEKSI SIMDA GAJI DENGAN SIMDA KEUANGAN
LAMPIRAN I DAFTAR REFERENSI PERATURAN TERKAIT PENYUSUNAN MODUL PENGELOLAAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
51
LAMPIRAN II REFERENSI DAFTAR PERATURAN JABATAN FUNGSIONAL
56
TIM PENYUSUN MODUL PELATIHAN
58
3
Modul Bimbingan Teknis Administrator Simda Substansi Pengelolaan Gaji PNS Daerah
BAB I. PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG Sebagaimana dimaklumi bersama bahwa masalah belanja pegawai merupakan hal yang sangat sensitif dan mempunyai dampak politis yang sangat luas bagi penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu masalah belanja pegawai memerlukan penanganan yang baik, tertib, dan teratur pada setiap bagian yang terkait, baik pada bagian kepegawaian sebagai sumber data maupun pada bagian keuangan di lingkungan Satuan Kerja yang bersangkutan sejalan dengan pelimpahan kewenangan Administratif sebagaimana diamanatkan undang‐undang. Kesalahan dalam melakukan pembayaran belanja pegawai dapat berakibat tuntutan ganti rugi atau perdata oleh pihak‐pihak yang dirugikan. Program Aplikasi Komputer Simda Gaji, dikembangkan mengacu pada ketentuan perundang‐undangan , praktik pengelolaan keuangan terbaik dan pengendalian intern yang memadai. Sifat dari pengembangan aplikasi simda adalah ditujukan untuk dapat diimplementasikan oleh seluruh pemerintah daerah sehingga perlu ada penyesuaian sistem dan prosedur pengelolaan keuangan apabila pemerintah daerah akan menggunakan aplikasi simda. Berdasarkan uraian diatas maka dipandang perlu untuk membuat bahan rujukan atau referensi “ Substansi Pengelolaan Gaji PNS Daerah” agar dapat membantu pemerintah daerah, yang telah dan akan menggunakan Aplikasi Simda Gaji, dalam membuat dan menetapkan produk hukum pengelolaan daerah agar selaras dengan aplikasi simda. Modul ini akan selalu berubah sesuai dengan perkembangan/ perubahan ketentuan tentang pelaksanaan belanja pegawai. B. TUJUAN PEMBUATAN MODUL Tujuan dari pembuatan modul “ Substansi Pengelolaan Gaji PNS Daerah” ini adalah untuk lebih meningkatkan keselarasan antara sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang diterapkan khususnya terkait belanja pegawai dan 4
Modul Bimbingan Teknis Administrator Simda Substansi Pengelolaan Gaji PNS Daerah implementasi Aplikasi Simda Gaji yang disesuaikan dengan perubahan ketentuan yang telah diakomodasi dalam Aplikasi. C. SISTEMATIKA PENYAJIAN MODUL Penyajian dalam tulisan ini difokuskan pada peraturan‐peraturan kepegawaian dan penggajian yang berlaku dalam sistem pengelolaan keuangan daerah yang terkait penyajian belanja pegawai. Penyajian dilakukan dengan mengutip aturan yang berlaku dan disertai contoh dan uraian bagaimana perlakuan yang menjadi dasar pengembangan Aplikasi Simda Gaji. Sistematika penyajian modul ini meliputi : Bab I Pendahuluan Meliputi latar belakang perlunya modul substansi pengelolaan gaji PNS Daerah, tujuan yang hendak dicapai atas penerbitan modul ini, dan sistematika penyajian modul. Bab II Struktur Penggajian Meliputi pembahasan berbagai jenis unsur‐unsur penghasilan PNS disertai dengan landasan hukumnya meliputi : gaji pokok, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan, tunjangan kompensasi kerja, tunjangan beras, tunjangan khusus PPh, tunjangan khusus Irian Jaya/Papua, tunjangan pengabdian wilayah terpencil, tunjangan umum, pembulatan gaji, iuran pemda dan potongan dalam daftar gaji. Bab III Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Perhitungan PPh pasal 21 atas pembayaran gaji bulanan, pembayaran gaji ke‐13, pembayaran rapel, pembayaran tambahan penghasilan yang bersifat tetap dan teratur setiap bulan yang pembayarannya terpisah dari pembayaran gaji, dan pembayaran gaji Desember. Bab IV Pembayaran Belanja Pegawai Terdiri atas pembahasan atas pembayaran gaji induk, gaji susulan, kekurangan gaji/rapel, gaji terusan, gaji uang duka, gaji ketiga belas dan gaji susulan. 5
Modul Bimbingan Teknis Administrator Simda Substansi Pengelolaan Gaji PNS Daerah Bab V Pengelolaan gaji menggunakan aplikasi SIMDA Meliputi pembahasan atas pemahaman pengelolaan sistem penggajian, Simda Gaji sebagai dasar perhitungan PPh Pasal 21, pembuatan daftar gaji bulanan, pembuatan daftar rapel/ kekurangan pembayaran gaji, dan koneksi SIMDA Gaji dengan SIMDA Keuangan.
6
Modul Bimbingan Teknis Administrator Simda Substansi Pengelolaan Gaji PNS Daerah
BAB II. STRUKTUR PENGGAJIAN
A. GAJI POKOK Dasar Hukum: 1. Undang‐Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang‐Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok‐Pokok Kepegawaian 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Gaji pokok adalah landasan dalam menghitung besarnya gaji seseorang pegawai negeri sipil. Hal ini disebabkan sebagian komponen perhitungan gaji seperti tunjangan isteri, tunjangan anak, dihitung atas dasar persentase tertentu atau terkait dengan gaji pokok. Besarnya gaji pokok seseorang pegawai negeri sipil tergantung atas golongan ruang penggajian yang ditetapkan untuk pangkat yang dimilikinya, karena itu pangkat berfungsi pula sebagai dasar penggajian. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam suatu pangkat yang lebih tinggi dari pangkat lama, diberikan gaji pokok baru berdasarkan pangkat baru yang segaris dengan gaji pokok dan masa kerja golongan dalam golongan ruang menurut pangkat lama. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diturunkan pangkatnya ke dalam suatu pangkat yang lebih rendah dari pangkat semula, diberikan gaji pokok berdasarkan pangkat baru yang segaris dengan gaji pokok dan masa kerja golongan ruang menurut pangkat lama. Besaran gaji pokok diberikan kepada pegawai sesuai dengan besaran yang tercantum dalam surat keputusan pengangkatan, surat keputusan kenaikan pangkat, surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala, atau surat penetapan lainnya. Besaran gaji pokok terakhir diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2011 tanggal 16 Pebruari 2011 tentang perubahan ke 13 dari PP 7/1977 tentang peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
7
Modul Bimbingan Teknis Administrator Simda Substansi Pengelolaan Gaji PNS Daerah Seseorang yang diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diberikan gaji pokok sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang ditentukan untuk golongan/ruang gaji menurut pangkat yang didudukinya. B. TUNJANGAN KELUARGA Dasar hukum: Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1992 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Ketentuan‐ketentuan yang terkait tunjangan keluarga adalah sebagai berikut : 1. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang beristeri/bersuami diberikan tunjangan isteri/suami sebesar 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok. 2. Tunjangan isteri/suami diberhentikan pada bulan berikutnya setelah terjadi perceraian atau meninggal dunia; 3. Untuk memperoleh tunjangan isteri/suami harus dibuktikan dengan surat nikah/akta nikah dari Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. 4. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai anak atau anak angkat, yang berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan nyata menjadi tanggungannya, diberikan tunjangan anak sebesar 2% (dua persen) dari gaji pokok tiap‐tiap anak. 5. Ketentuan di atas dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak tersebut masih bersekolah, dengan ketentuan: a. Menunjukan surat pernyataan dari Kepala Sekolah/Kursus/Perguruan Tinggi bahwa anak tersebut masih sekolah/kursus/kuliah kepada pembuat daftar gaji. b. Masa pelajaran pada Sekolah/Kursus/Perguruan Tinggi tersebut sekurang‐ kurangnya 1 (satu) tahun pelajaran. c. Belum pernah kawin. d. Tidak mempunyai penghasilan sendiri. e. Nyata menjadi tanggungan orang tuanya. f. Tidak menerima beasiswa.
8
Modul Bimbingan Teknis Administrator Simda Substansi Pengelolaan Gaji PNS Daerah 6. Tunjangan anak diberikan sebanyak‐banyaknya untuk 3 (tiga) orang anak, termasuk 1 (satu) orang anak angkat. Dalam hal pegawai negeri pada tanggal 1 Maret 1994 telah memperoleh tunjangan anak untuk lebih dari 2 (dua) orang anak, kepadanya tetap diberikan tunjangan anak untuk jumlah menurut keadaan pada tanggal tersebut. Apabila setelah tanggal tersebut jumlah anak yang memperoleh tunjangan anak berkurang karena menjadi dewasa, kawin atau meninggal, pengurangan tersebut tidak dapat digantikan, kecuali jumlah anak menjadi kurang dari dua; Hal ini berbeda dengan peraturan perpajakan yang memperbolehkan jumlah anak 3 orang yang boleh diperhitungkan dalam Penghasilan Tidak Kena pajak, sehingga ada kemungkinan untuk perhitungan gaji jumlah yang dimasukkan dalam tunjangan anak adalah 2 orang sedangkan untuk perhitungan perpajakan jumlah yang diperhitungkan
7. Tunjangan anak diberhentikan pada bulan berikutnya setelah tidak memenuhi ketentuan pemberian tunjangan anak atau meninggal dunia; 8. Pegawai wajib melaporkan bahwa anak yang masuk dalam tanggungan pegawai tersebut telah tidak memenuhi ketentuan pemberian tunjangan anak atau meninggal dunia; 9. Untuk memperoleh tunjangan anak harus dibuktikan dengan: a. Surat Keterangan Kelahiran Anak dari pejabat yang berwenang pada Kantor
Catatan Sipil/lurah/camat setempat; b. Surat Keputusan Pengadilan yang memutuskan/mensahkan perceraian dimana
anak menjadi tanggungan penuh janda/duda untuk tunjangan anak tiri bagi janda/duda yang bercerai; c. Surat Keterangan dari lurah/camat bahwa anak‐anak tersebut adalah perlu
tanggungan si janda/duda untuk tunjangan anak tiri bagi janda/duda yang suami/isterinya meninggal dunia d. Surat Keputusan Pengadilan Negeri tentang pengangkatan anak (hukum adopsi)
untuk tunjangan anak bagi anak angkat (apabila pegawai mengangkat anak lebih dari 1 anak angkat, maka pembayaran tunjangan anak untuk anak angkat maksimal 1 anak) 9
Modul Bimbingan Teknis Administrator Simda Substansi Pengelolaan Gaji PNS Daerah 10. Untuk tunjangan anak tiri/anak angkat dibayarkan mulai bulan diterimanya surat kelahiran oleh satuan kerja/pejabat administrasi belanja pegawai (pembayaran tunjangan anak tiri/anak angkat tidak berlaku surut) 11. Apabila suami isteri kedua‐duanya berkedudukan sebagai Pegawai Negeri, maka tunjangan keluarga diberikan kepada yang mempunyai gaji pokok yang lebih tinggi. C. TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL Dasar Hukum: 1. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 tanggal 17 April 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No.100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural 2. Peraturan Presiden RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural 3. Peraturan Kepala BKN Nomor 31 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, Dan Penghentian Tunjangan Jabatan Struktural. Ketentuan‐ketentuan terkait pemberian Tunjangan Jabatan Struktural adalah sebagai berikut: 1. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan struktural diberikan tunjangan jabatan struktural setiap bulan. 2. Tunjangan jabatan struktural sekaligus menentukan perpanjangan batas usia pensiun bagi pegawai yang bersangkutan (eselon I dan II sampai dengan usia 60 tahun, khusus jabatan eselon I tertentu dapat diperpanjang sampai usia 62 tahun); 3. Tunjangan jabatan struktural dibayarkan pada bulan berikutnya setelah tanggal pelantikan. Apabila pelantikan dilaksanakan pada tanggal 1 bulan berkenaan atau tanggal berikutnya (jika tanggal 1 bertepatan pada hari libur) maka tunjangan jabatan struktural dibayarkan pada bulan berkenaan; 4. Pemberian tunjangan jabatan struktural dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil : a. Mengundurkan diri dari jabatannya b. Mencapai batas usia pensiun c. Diberhentikan sebagai PNS d. Diangkat dalam jabatan struktural lainnya atau jabatan fungsional 10
Modul Bimbingan Teknis Administrator Simda Substansi Pengelolaan Gaji PNS Daerah
Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural yang berdasarkan peraturan perundang‐undangan dapat merangkap jabatan fungsional, kepadanya hanya dibayarkan satu tunjangan jabatan yang lebih besar atau yang lebih menguntungkan
e. Cuti diluar tanggungan negara, kecuali cuti diluar tanggungan negara karena persalinan f. Tugas belajar lebih dari enam bulan Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dari jabatan strukturalnya karena tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dihentikan pembayaran tunjangan jabatan strukturalnya terhitung mulai bulan berikutnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan strukturalnya. Contoh: Seorang Kepala Bagian Mutasi Kepegawaian Biro Kepegawaian pada Departemen Keuangan ditugaskan untuk mengikuti program Magister selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 1 September 2011. Dalam hal demikian, maka mulai bulan Oktober 2011 pembayaran tunjangan jabatan
g. Adanya perampingan organisasi pemerintah h. Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani i. Hal lain yang ditetapkan perundangan yang berlaku 5. Besarnya tunjangan jabatan struktural sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 26 tahun 2007 adalah sebagai berikut : Eselon
Tarif (Rp)
Eselon IA
5.500.000,00
Eselon IB
4.375.000,00
Eselon IIA
3.250.000,00
Eselon IIB
2.025.000,00
Eselon IIIA
1.260.000,00
Eselon IIIB
980.000,00
11
Modul Bimbingan Teknis Administrator Simda Substansi Pengelolaan Gaji PNS Daerah Eselon IVA
540.000,00
Eselon IVB
490.000,00
Eselon V
360.000,00
D. TUNJANGAN FUNGSIONAL Dasar Hukum: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil selanjutnya diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri untuk masing‐masing jenis tunjangan jabatan fungsional. 2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional 3. Ketentuan‐ketentuan terkait pemberian tunjangan jabatan fungsional adalah sebagai berikut: a. Pegawai Negeri Sipil yang berhak mendapatkan tunjangan jabatan fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional dengan keputusan pejabat yg berwenang berdasarkan peraturan perundang‐undangan. b. Besarnya tunjangan jabatan fungsional adalah sebagaimana tersebut dalam peraturan presiden yang mengatur tunjangan jabatan fungsional dimaksud. c. Sama dengan tunjangan jabatan struktural, tidak dimungkinkan untuk mendapatkan tunjangan jabatan fungsional sekaligus tunjangan jabatan struktural, diharuskan memilih salah satu diantaranya. d. Tunjangan jabatan fungsional sekaligus menentukan perpanjangan batas usia pensiun bagi pegawai yang bersangkutan (dapat diperpanjang sampai dengan usia 58 tahun, 60 tahun, dan 65 tahun); e. Persyaratan untuk pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional adalah: • Berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil,
12
Modul Bimbingan Teknis Administrator Simda Substansi Pengelolaan Gaji PNS Daerah • Memiliki ijazah sesuai dengan tingkat pendidikan dan kualifikasi pendidikan yang ditentukan, • Telah menduduki pangkat menurut ketentuan yang berlaku, • Telah lulus pendidikan dan pelatihan fungsional yang ditentukan, • Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP‐3 sekurang‐ kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. f. Pejabat fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya apabila : • Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, atau • Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, • Ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional yang dijabatnya, • Tugas belajar lebih dari 6 bulan, Contoh : Seorang pejabat fungsional untuk mengikuti tugas belajar mulai tanggal 1 Nopember 2008 s.d 30 April 2010. Pejabat fungsional tersebut dinyatakan bekerja kembali terhitung mulai tanggal 10 Juli 2010. Dalam hal ini : •
tunjangan jabatan fungsional untuk bulan Nopember 2008 s.d April 2009 tetap dibayarkan;
•
tunjangan jabatan fungsional diberhentikan terhitung mulai bulan Mei 2009 sampai Juli 2010;
• Cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya. g. Pejabat fungsional yang dibebaskan sementara dari jabatannya dapat diangkat kembali apabila: • Telah berakhir masa berlakunya hukuman disiplin, • Telah selesai melaksanakan tugas diluar jabatanfungsional, • Telah selesai tugas belajar lebih dari 6 bulan,
13
Modul Bimbingan Teknis Administrator Simda Substansi Pengelolaan Gaji PNS Daerah • Berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi hukuman percobaan, • Telah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara dan telah melaporkan diri untuk aktif kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil. h. tunjangan jabatan fungsional dibayarkan pada bulan berikutnya setelah tanggal melaksanakan tugas. Apabila tanggal melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal 1 bulan berkenaan atau tanggal berikutnya apabila tanggal 1 bertepatan pada hari libur maka tunjangan jabatan fungsional dibayarkan pada bulan berkenaan; i. tunjangan jabatan fungsional tidak dapat berlaku surut dari tanggal penetapan keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional. j. Pemberhentian dari jabatan fungsional Pejabat fungsional diberhentikan dari jabatan fungsional apabila: • Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 yang telah mempunyai kekuatan tetap. • Tidak dapat mengumpulkan angka kredit menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. E.
TUNJANGAN YANG DIPERSAMAKAN DENGAN TUNJANGAN JABATAN Ketentuan tentang tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan pada dasarnya sama dengan tunjangan jabatan fungsional, namun karena tunjangan ini memiliki karakteristik tersendiri sehingga tidak dapat dimasukkan sebagai tunjangan jabatan fungsional. Tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan meliputi Tunjangan Tenaga Kependidikan, Tunjangan Jabatan Anggota dan Sekretaris Pengganti Mahkamah Pelayaran, Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat tertentu yang ditugaskan pada Badan Pemeriksa Keuangan, Tunjangan Hakim, Tunjangan Panitera, Tunjangan Juru Sita dan Juru Sita Pengganti, Tunjangan Pengamat Gunungapi bagi Pegawai Negeri Sipil
14
Modul Bimbingan Teknis Administrator Simda Substansi Pengelolaan Gaji PNS Daerah Golongan I dan II, Tunjangan Petugas Pemasyarakatan dan tunjangan jabatan lain berdasarkan peraturan perundang‐undangan. F.
TUNJANGAN KOMPENSASI KERJA (RISIKO BAHAYA ATAS PEKERJAAN) Tunjangan Risiko tidak dapat digolongkan ke dalam Tunjangan Struktural maupun Fungsional. Tunjangan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya tidak hanya dituntut tanggungjawab yang tinggi namun senantiasa dihadapkan dengan dampak resiko bahaya kesehatan atas dirinya sehingga kepada pegawai tersebut diberikan kompensasi. Jenis‐jenis tunjangan kompensasi kerja antara lain Tunjangan Pengelola Arsip Statis bagi PNS di lingkungan Arsip Nasional RI, Tunjangan Bahaya Radiasi bagi PNS di lingkungan BPTN, Tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pekerja Radiasi, Tunjangan Resiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Permasyarakatan, Tunjangan Pengamanan Persandian, Tunjangan Resiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Badan SAR Nasional dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi/bahaya yang ditetapkan dengan peraturan perundang‐undangan.
G. TUNJANGAN BERAS Yang dimaksud dengan tunjangan beras adalah tunjangan beras yang diberikan kepada pegawai negeri dan anggota keluarganya dalam bentuk natura (beras) atau dalam bentuk inatura (uang) dengan besaran sesuai ketentuan yang berlaku. Ketentuan‐ketentuan mengenai tunjangan beras diatur sebagai berikut : 1. Tunjangan beras diberikan kepada pegawai negeri dalam bentuk natura (beras) dan
inatura (uang) 2. Besaran tunjangan beras kepada pegawai negeri sipil diberikan sebanyak 10
kg/orang/bulan, atau setara itu yang diberikan dalam bentuk uang dengan besaran harga beras per kilogramnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Ketentuan terakhir untuk penetapan harga beras adalah Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER‐ 67/PB/2010 tanggal 28 Desember 2010, mulai berlaku sejak 1 Januari 2010. Besarnya tunjangan beras dalam bentuk uang adalah 15
Modul Bimbingan Teknis Administrator Simda Substansi Pengelolaan Gaji PNS Daerah Rp 5.656 per kilogram sedangkan harga pembelian beras dari Pemerintah kepada Perum Bulog adalah sebesar Rp 6.285 per kilogram. 3. Besaran tunjangan beras kepada anggota keluarga pegawai negeri sipil diberikan
sebanyak 10 kg/orang/bulan atau setara itu yang diberikan dalam bentuk uang yang besaran harga beras per kilogramnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 4. Banyaknya jumlah orang yang dapat diberikan tunjangan beras adalah pegawai
yang bersangkutan ditambah jumlah anggota keluarga yang tercantum dalam daftar gaji Apabila suami istri kedua‐duanya bekerja sebagai pegawai negeri, tunjangan beras diberikan untuk masing‐masing suami istri menurut haknya sebagai pegawai negeri. Disamping itu, tunjangan beras juga diberikan kepada istri atau suami dan anak‐anak sebagai anggota keluarga yang dibebankan kepada salah satu pihak.
H. TUNJANGAN KHUSUS PPh Yang dimaksud dengan tunjangan khusus PPh adalah tunjangan khusus pajak yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka membantu pegawai negeri yang dikenakan pajak penghasilan. Dasar Hukum : 1. Undang‐Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang‐ Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 262 tahun 2011 tentang tata cara pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pejabat negara, PNS, Anggota TNI, anggota polri, dan pensiunannya atas penghasilan yang Menjadi beban APBN atau APBD. 4. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor SE‐8/PB/2011 tanggal 3 Maret 2011 tentang Petunjuk Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi 16
Modul Bimbingan Teknis Administrator Simda Substansi Pengelolaan Gaji PNS Daerah Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, dan Anggota Polri atas Penghasilan Tetap dan Teratur setiap Bulan. 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 250/PMK.03/2008 Tentang Besarnya Biaya Jabatan Atau Biaya Pensiun Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap Atau Pensiunan Hal‐hal yang harus diperhatikan dalam Perhitungan PPh 21 terkait peraturan perundangan yang berlaku di atas adalah sbb: 1. Kepemilikan NPWP • Dalam hal PNS tidak memiliki NPWP, atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang dibebankan pada APBD dikenai tarif PPH Ps 21 lebih tinggi sebesar 20% daripada tarif yang diterapkan • Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar 20% tersebut dipotong dari penghasilan yang diterima PNS yang bersangkutan. 2. Anggota keluarga yang menjadi tanggungan dalam PTKP didasarkan atas jumlah anggota keluarga per 1 Januari atau awal tahun pajak/awal bagian tahun pajak. Penambahan anggota keluarga dalam tahun berjalan tidak otomatis menambah nilai PTKP melainkan tetap berpatokan pada posisi awal tahun pajak (Pasal 7 ayat (2) Undang‐Undang Nomor 36 Tahun 2008) Dalam aturan kepegawaian, adanya penambahan atau pengurangan anggota keluarga akan langsung menyesuaikan jumlah tanggungan PNS tersebut.
Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar: a. Rp 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi; b. Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin; c. Rp 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami; dan d. Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta 17
Modul Bimbingan Teknis Administrator Simda Substansi Pengelolaan Gaji PNS Daerah anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga. Besarnya PTKP jika disesuaikan dengan jumlah tanggungan adalah sebagai berikut : Uraian
Jumlah Jiwa
PTKP Setahun
PNS Lajang/Kawin tanpa tanggungan
1 orang
15.840.000
PNS Kawin menangung istri
2 orang
17.160.000
PNS Kawin dengan 1 orang anak
3 orang
18.480.000
PNS Kawin dengan 2 orang anak
4 orang
19.800.000
PNS kawin dengan 3 orang anak
5 orang
21.120.000
3. Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak bagi karyawati berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Bagi wanita kawin, besarnya penghasilan tidak kena pajak untuk dirinya sendiri Dalam hal wanita kawin sebagaimana dimaksud di atas dapat menunjukan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah‐rendahnya kecamatan yang menyatakan suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk dirinya sendiri ditambah Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk status kawin dan Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 (tiga) orang. (WK 0‐2, WK 1‐3, WK 2‐4, WK 3‐5)
b. Bagi wanita kawin, sebesar Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk dirinya sendiri ditambah Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 (tiga) orang (WJ 0‐1, WJ 1‐2, WJ 2‐3). Ringkasan penjelasan ini dalam gambar adalah sebagai berikut:
18
Modul Bimbingan Teknis Administrator Simda Substansi Pengelolaan Gaji PNS Daerah
4. Dalam menghitung pajak maka penghasilan sebulan harus disetahunkan atau penghasilan sebulan dikalikan 12. 5. Tarif pajak menggunakan tarif pajak progresif sesui dengan Pasal 17 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008 yaitu sebagai berikut : Lapisan Penghasilan Kena Pajak
Tarif Pajak
sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
5% (lima persen)
di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah) sampai 15% (lima belas persen) dengan Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) di atas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta
25% (dua puluh lima
rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
persen)
rupiah) di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
30% (tiga puluh persen)
6. Biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan kotor untuk penghitungan pemotongan pajak penghasilan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 19
Modul Bimbingan Teknis Administrator Simda Substansi Pengelolaan Gaji PNS Daerah Republik Indonesia Nomor 250/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008 ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan kotor, setinggi‐tingginya sebesar Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah) setahun atau Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan. I.
TUNJANGAN KHUSUS IRIAN/PAPUA Dasar Hukum : Keputusan Presiden Nomor 68 tahun 2002 tentang Tunjangan Khusus Provinsi Papua. Yang dimaksud dengan Tunjangan Khusus Papua adalah tunjangan khusus yang diberikan kepada Pegawai Negeri/Calon Pegawai Negeri yang bekerja di Provinsi Papua dan Papua Barat yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tunjangan Khusus Papua diberikan dengan latar belakang bahwa pegawai yang berkedudukan di suatu daerah yang angka indeks kemahalan lebih besar daripada angka indeks kemahalan daerah tertentu yang ditunjuk sebagai dasar (standar). Ketentuan‐ketentuan yang terkait dengan tunjangan khusus Papua sebagai berikut : 1. Besaran tunjangan khusus Papua ditetapkan dengan Keputusan Presiden; 2. Diberikan kepada pegawai yang secara nyata berada dan bekerja di Provinsi Papua
dan Papua Barat; 3. Tunjangan khusus Papua diberikan pada bulan berkenaan berada dan bekerja di
Propinsi Papua dan Papua Barat yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas; 4. Tunjangan khusus Papua dihentikan pada bulan berikutnya sejak pegawai yang
bersangkutan secara nyata tidak berada dan bekerja di Propinsi Papua/Papua Barat; 5. Tunjangan khusus Papua tidak diberikan kepada pegawai negeri yang diberhentikan
dengan hak uang tunggu. 6. Pelaksanaan pemberian tunjangan khusus Provinsi Papua bagi Pegawai Negeri Sipil
Daerah diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
20
Modul Bimbingan Teknis Administrator Simda Substansi Pengelolaan Gaji PNS Daerah J.
TUNJANGAN PENGABDIAN WILAYAH TERPENCIL Tunjangan pengabdian wilayah terpencil adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri yang bekerja dan bertempat tinggal di wilayah terpencil berdasarkan ketentuan yang berlaku. Latar belakang pemberian tunjangan pengabdian di wilayah terpencil adalah karena pegawai negeri yang ditempatkan di wilayah terpencil cenderung mengalami permasalahan berat jika dibandingkan dengan mereka yang ditugaskan di wilayah lainnya. Wilayah terpencil adalah wilayah yang sulit dalam berbagai aspek, seperti tidak/belum tersedia pelayanan umum, harga kebutuhan pokok yang sangat mahal, tidak/belum tersedia sarana komunikasi yang memadai. Kondisi wilayah terpencil tentu membutuhkan tingkat pengabdian yang tulus dari seorang pegawai negeri untuk ditempatkan/ditugaskan di daerah tersebut. Untuk itu pemerintah wajib memperhatikan kepentingan pegawai negeri dimaksud dalam bentuk pemberian tunjangan pengabdian. Ketentuan‐ketentuan yang terkait dengan tunjangan pengabdian wilayah terpencil adalah sebagai berikut : 1. Tunjangan pengabdian di wilayah terpencil diberikan setelah suatu daerah
ditetapkan sebagai wilayah terpencil oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Keuangan, dan Menteri Pertahanan dan Keamanan; 2. Tunjangan pengabdian di wilayah terpencil dibuktikan dengan surat keputusan
penempatan tugas di wilayah terpencil dan surat penyataan bekerja dan bertempat tinggal di wilayah terpencil yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang; 3. Tunjangan pengabdian di wilayah terpencil diberikan kepada pegawai yang secara
nyata berada dan bekerja di wilayah terpencil; 4. Tunjangan pengabdian di wilayah terpencil diberikan pada bulan berkenaan apabila
berdasarkan surat pernyataan bekerja dan bertempat tinggal di wilayah terpencil diterbitkan pada tanggal 1 (satu) bulan berkenaan atau tanggal berikutnya apabila tanggal 1 (satu) bertepatan pada hari libur atau bulan berikutnya apabila surat
21
Modul Bimbingan Teknis Administrator Simda Substansi Pengelolaan Gaji PNS Daerah pernyataan bekerja dan bertempat tinggal di wilayah terpencil diterbitkan setelah tanggal 1(satu); 5. Tunjangan pengabdian di wilayah terpencil diberhentikan pada bulan berikutnya
apabila pegawai yang bersangkutan : a. Pindah tugas keluar dari wilayah terpencil b. Tidak bertempat tinggal lagi di wilayah terpencil c. Berhenti, meninggal dunia atau pensiun, d. Dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap e. Menjalani cuti di luar tanggungan negara f. Dijatuhi hukuman disiplin berat Pemberian tunjangan pengabdian bagi PNS yang bertugas di wilayah terpencil diatur dengan Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 1996 tentang Tunjangan Pengabdian bagi Pegawai Negeri yang Bekerja dan Bertempat Tinggal di Wilayah Terpencil. K. TUNJANGAN UMUM Dasar hukum: 1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tanggal 11 Mei 2006 tentang Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil 2. Surat Badan Kepegawaian Negara nomor K.26‐30/V/45‐3/99 tanggal 4 Oktober 2007 Tunjangan Umum adalah tunjangan yang diberikan dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian dan semangat kerja bagi calon pegawai negeri sipil dan pegawai negeri sipil yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural atau tunjangan jabatan fungsional atau tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan dengan ketentuan : 1. Besaran tunjangan umum diatur dalam Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2006
yaitu sebagai berikut : Golongan Golongan I
Tarif (Rp) 175.000,00 22
Modul Bimbingan Teknis Administrator Simda Substansi Pengelolaan Gaji PNS Daerah Golongan II
180.000,00
Golongan III
185.000,00
Golongan IV
190.000,00
2. Tunjangan umum diberikan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2006; 3. Tambahan tunjangan umum diberikan jika calon pegawai negeri sipil dan pegawai
negeri sipil menerima penghasilan (gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan beras dan tunjangan umum) kurang dari Rp 1.000.000,‐ (satu juta rupiah); 4. Bagi PNS yang memiliki Tunjangan Kompensasi Kerja (Tunjangan Bahaya Radiasi
bagi Pekerja Radiasi, Tunjangan Kompensasi Kerja bagi Pegawai Negeri yang ditugaskan di Bidang Persandian, Tunjangan bahaya Nuklir bagi PNS di Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional, Tunjangan Pengelolaan Arsip Statis bagi PNS di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia dan tunjangan Bahaya Radiasi bagi PNS di Lingkungan Badan Pengawas badan Tenaga Nuklir) kepadanya tetap diberikan Tunjangan Umum, sepanjang PNS yang bersangkutan tidak menerima tunjangan fungsional ataupun struktural. 5. Pembayaran tunjangan umum dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak
pegawai negeri yang bersangkutan: a. Menerima tunjangan jabatan struktural atau tunjangan jabatan fungsional atau
tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan; b. Diberhentikan sementara dari jabatan negeri; c. Dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan berdasarkan
Peraturan Peraturan Nomor 30 Tahun 1980; d. Sedang menjalani cuti besar atau cuti diluar tanggungan negara; e. Diberhentikan dari jabatan organik; f. Menjalani masa bebas tugas/MPP; g. Menjalani masa uang tunggu; h. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan. 6. Tunjangan umum bagi pegawai negeri yang diperbantukan, dibayarkan oleh
instansi tempat pegawai negeri yang bersangkutan bekerja;
23
Modul Bimbingan Teknis Administrator Simda Substansi Pengelolaan Gaji PNS Daerah 7. Tunjangan umum bagi pegawai negeri yang dipekerjakan tetap dibayarkan oleh
instansi induknya. 8. Tunjangan umum akan dihentikan pembayarannya bila PNS tersebut:
a. Menerima tunjangan fungsional/ struktural/ dipersamakan b. Cuti besar/cuti di luar tanggungan Negara c. Bebas tugas/MPP d. Tugas belajar lebih dari 6 bulan L.
PEMBULATAN Untuk memudahkan penyelesaian administrasi pembayaran gaji pegawai, maka dalam perhitungan pembayaran gaji diadakan pembulatan. Angka pembulatan sebagai salah satu unsur perhitungan penghasilan bruto yang harus dicantumkan pada lajur yang telah tersedia dalam daftar gaji. Angka pembulatan dicantumkan agar gaji yang diterima pegawai jumlah bersihnya menjadi bulat dalam ketipatan ratusan dengan ketentuan sebagai berikut: 1.
Unsur penghasilan diadakan pembulatan ke atas menjadi satuan rupiah (Rp 1,00);
2.
Unsur potongan diadakan pembulatan ke bawah menjadi nol rupiah (Rp 0,00);
3.
Jumlah akhir dibulatkan ke atas menjadi ratusan rupiah (Rp 100,00).
4.
Pembulatan menghasilkan angka positif.
M. IURAN PEMDA Merupakan kontribusi dana sebesar 2% dari gaji pokok dan tunjangan keluarga PNS Daerah yang diberikan oleh Pemda setiap bulan untuk penyelenggaraan askes. Dasar hukumnya tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Askes. Sedangkan aturan teknisnya tercantum dalam Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan nomor 03‐PB‐ 2008. Besarnya iuran pemda dapat ditambahkan daftar gaji pada kolom penghasilan. N. POTONGAN GAJI Potongan yang termuat dalam daftar gaji terdiri atas :
24
Modul Bimbingan Teknis Administrator Simda Substansi Pengelolaan Gaji PNS Daerah 1. Potongan Beras Bulog adalah potongan yang dikenakan bagi pegawai negeri yang
menerima tunjangan beras dalam bentuk natura yang jumlah potongannya sebesar tunjangan beras tersebut. Jika tunjangan beras diberikan dalam bentuk uang maka tidak terdapat potongan beras. 2. Iuran Wajib Pegawai Negeri (IWP) adalah iuran yang harus dibayar oleh pegawai
negeri setiap bulan yang dipotong langsung dari gaji bulanan. Besarnya IWP adalah sebesar 10 % untuk gaji bulanan, dan 2% untuk gaji terusan dihitung dari penghasilan kotor (Gaji Pokok ditambah tunjangan keluarga). Nilai IWP sebesar 10 % tersebut terdiri dari : • Asuransi Kesehatan 2% • Tabungan Hari Tua (THT) sebesar 3,25% • Tabungan asuransi pensiun (Taspen) sebesar 4,75% Sedangkan untuk uang duka, tidak dikenakan potongan Iuran Wajib PNS ini. 3. PPh pasal 21 adalah potongan pajak yang dikenakan terhadap penghasilan pegawai
negeri yang melampaui batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Jika PNS tersebut memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka jumlah potongan PPh adalah sebesar Tunjangan PPh yang didapat. Namun bila PNS tersebut tidak memiliki NPWP dan penghasilannya melampau PTKP, maka jumlah potongan adalah sebesar 120% dari Tunjangan PPh yang didapat, dengan demikian nilai selisih 20% antara Tunjangan dan potongan tersebut menjadi tanggungan pegawai yang bersangkutan. (Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN atau APBD) 4. Tabungan Perumahan adalah potongan yang dikenakan kepada pegawai negeri sipil
untuk membiayai usaha‐usaha peningkatan kesejahteraan pegawai negeri sipil dalam bidang perumahan yang besarannya diatur menurut perundang‐undangan yang berlaku. Besarnya potongan tabungan perumahan yang berlaku saat ini sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 14 tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut : Golongan
Tarif (Rp) 25
Modul Bimbingan Teknis Administrator Simda Substansi Pengelolaan Gaji PNS Daerah Golongan I
3.000,00
Golongan II
5.000,00
Golongan III
7.000,00
Golongan IV
10.000,00
5. Potongan Asuransi Kesehatan tambahan yang merupakan hasil Iuran Pemerintah
Daerah yang besarnya 2% dari Gaji Pokok ditambah dengan Tunjangan Keluarga jika pada kolom penghasilan telah ditambahkan iuran pemda. 6. Potongan lainnya (sewa rumah, angsuran utang pada negara, kelebihan
pembayaran gaji dan tunjangan).
26
Modul Bimbingan Teknis Administrator Simda Substansi Pengelolaan Gaji PNS Daerah
BAB III. PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 A. PENGHITUNGAN MASA ATAU BULANAN SELAIN MASA PAJAK DESEMBER Langkah‐langkah untuk menghitung PPh pasal 21 atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan adalah sebagai berikut: • Hitung seluruh penghasilan bruto yang meliputi seluruh gaji dan tunjangan, dalam contoh dibawah adalah Rp 7.201.848 • Hitung pengurang penghasilan bruto sebagai berikut: o Iuran pensiun sebesar 4,75% dari gaji pokok dan tunjangan keluarga yaitu Rp.3.753.792, sehingga didapat nilai Rp 178.308 o Biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan kotor yaitu Rp 7.201.848, sehingga didapat nilai Rp 360.092. • Hitung penghasilan neto, yaitu jumlah penghasilan kotor dikurangi dengan pengurang penghasilan, dalam contoh didapat nilai Rp 6.663.450, kemudian hitung penghasilan neto setahun dengan cara mengalikannya dengan angka 12 sehingga didapat sebesar Rp. 79.961.406. • Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) didapat dari : Untuk Wajib Pajak
Rp 15.840.000
Status WP kawin
Rp 1.320.000
Tambahan
•
2
orang
tanggungan
(2xRp1.320.000)
Rp 2.640.000
Jumlah
Rp 19.800.000
Hitung Penghasilan Kena Pajak dengan cara mengurangi pengghasilan neto dengan PTKP sehingga didapat Rp 60.161.406, kemudian bulatkan ke bawah dalam ribuan menjadi Rp. 60.161.000.
•
Hitung PPh 21 setahun sehingga didapat nilai PPh 21 sebesar Rp 4.024.150
•
Untuk mendapatkan nilai PPh 21 sebulan, bagi nilai PPh setahun dengan 12, sehingga didapat nilai tunjangan PPh sebesar Rp. 335.346. 27
Modul Bimbingan Teknis Administrator Simda Substansi Pengelolaan Gaji PNS Daerah •
Jika Wajib Pajak tidak punya NPWP, maka kalikan nilai pajaknya dengan 120%, sehingga diperoleh nilai Potongan PPh sebesar Rp. 402.415
•
Contoh perhitungan ada dalam tabel berikut ini.
Uraian
Perhitungan PPh 21 bulanan
Gaji pokok
1
3.292.800
Tunjangan istri/suami
1
329.280
Tunjangan anak
2
131.712
4
3.753.792
Tunjangan struktural
3.250.000
Tunjangan fungsional
‐
Tunjangan Umum Tunjangan Beras
198.000
Pembulatan
56
Penghasilan bruto
7.201.848
Pengurang penghasilan bruto Iuran pensiun
178.305
biaya jabatan
360.092 538.398
Penghasilan netto sebulan
6.663.450
Penghasilan netto setahun
79.961.406
PTKP
19.800.000
PPH WP punya NPWP
PKP
60.161.406
PKP dibulatkan
60.161.000
5%x50000000
2.500.000
15%x(50000001‐250000000)
1.524.150
Jumlah PPH 21 setahun
4.024.150
PPH pasal 21 sebulan
335.346
PPh non NPWP
402.415
28
Modul Bimbingan Teknis Administrator Simda Substansi Pengelolaan Gaji PNS Daerah B. PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 ATAS GAJI DAN TUNJANGAN KE‐13 (KETIGA BELAS) Apabila PNS dalam contoh di atas pada bulan Juli 2010 menerima gaji dan tunjangan ke‐13, maka perhitungan PPh pasal 21 atas gaji dan tunjangan ke‐13 adalah sebagai berikut: • Hitung PPh pasal 21 bulanan seperti contoh nomor 1) sampai didapat jumlah PPh setahun sebesar Rp 4.024.150 (lihat kolom perhitungan bulanan) • Hitung penghasilan bruto gaji ke 13, dalam contoh adalah sebesar Rp. 7.003.848, tambahkan dengan penghasilan bruto setahun perhitungan bulanan sebesar Rp.86.422.176, sehingga didapat nilai Rp 93.426.024. • Hitung pengurang penghasilan bruto sebagai berikut: o Iuran pensiun sebesar 4,75% dari gaji pokok dan tunjangan keluarga yaitu Rp.3.753.792, kemudian kalikan dengan 12 sehingga didapat nilai Rp.2.139.661. o Biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan kotor yaitu Rp 90.426.024, sehingga didapat nilai Rp. 4.671.301 • Penghasilan neto setahun diperoleh dengan mengurangkan angka Rp 93.426.024 (C) dengan pengurang penghasilan senilai Rp. 6.810.963, sehingga didapat Rp.86.615.061, kurangkan dengan nilai PTKP sehingga diperoleh nilai PKP sebesar Rp. 66.815.061, bulatkan ke bawah dalam ribuan menjadi Rp 66.815.000 • Hitung PPh setahun (F), kemudian selisihkan dengan PPh setahun perhitungan bulanan (E), sehingga didapat PPh gaji 13 senilai Rp. 998.100. Jika pegawai tidak memiliki NPWP maka potongan PPh Pasal 21 atas pembayaran gaji ke‐13 adalah sebesar Rp. 1.197.720 (120% x Rp. 998.100). • Contoh perhitungan dapat dilihat dalam tabel berikut ini.
29
Modul Bimbingan Teknis Administrator Simda Substansi Pengelolaan Gaji PNS Daerah Perhitungan bulanan
Uraian Gaji pokok Tunjangan istri/suami Tunjangan anak Tunjangan struktural Tunjangan fungsional Tunjangan Umum Tunjangan Beras Pembulatan Tunjangan daerah Terpencil Iuran PMD Tunjangan Papua Penghasilan bruto Penghasilan bruto setahun Pengurang penghasilan bruto Iuran pensiun biaya jabatan
1 1 2 4
198.000 56
A
7.201.848 86.422.176
178.305 360.092
Penghasilan netto sebulan Penghasilan netto setahun PTKP Tarif baru‐ WP punya NPWP PKP PKP dibulatkan 5%x50000000 15%x(50000001‐250000000) Jumlah PPH 21 setahun PPH pasal 21 sebulan PPH pasal 21 atas gaji 13 Tarif baru non NPWP PPH pasal 21 sebulan PPH pasal 21 atas gaji 13
3.292.800 329.280 131.712 3.753.792 3.250.000
gaji 13 dan perhitungan tahunan 3.292.800 329.280 131.712 3.753.792 3.250.000 ‐ ‐
2.500.000 1.524.150 E
56
B C
7.003.848 93.426.024
2.139.661 4.671.301 538.398 6.663.450 79.961.406 19.800.000
6.810.963
60.161.406 60.161.000
66.815.061 66.815.000
4.024.150 335.346
86.615.061 19.800.000
2.500.000 2.522.250 F
5.022.250
F‐E
998.100
402.415 1.197.720
30
Modul Bimbingan Teknis Administrator Simda Substansi Pengelolaan Gaji PNS Daerah C. PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 ATAS PEMBAYARAN RAPEL Pada prinsipnya perhitungan PPh pasal 21 atas rapel sama dengan cara menghitung PPh Pasal 21 atas gaji ke‐13. Sebagai contoh apabila seorang PNS menerima kenaikan gaji berkala dengan gaji baru sebesar Rp.2.413.900 terhitung mulai bulan November 2010 dan baru dibayarkan pada Januari 2011, sehingga PNS tersebut berhak atas kekurangan gaji selama 2 (dua) bulan. Cara penghitungan PPh 21 terutang atas rapel seperti dalam tabel di bawah adalah sebagai berikut: • Hitung PPh 21 atas gaji bulanan dengan tarif lama yaitu dengan gaji pokok Rp.2.244.500. • Kemudian penghasilan rapel sebesar Rp. 386.422 ditambahkan dengan penghasilan bruto setahun sebesar Rp 39.900.816 sehingga didapat nilai Rp. 40.287.238. • Hitung pengurang penghasilan bruto sebagai berikut: o Iuran pensiun 4,75% dari gaji pokok dan tunjangan keluarga gaji lama (Rp 2.558.730) dikali 12 bulan dan didapat Rp 1.458.476 o Biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto yaitu Rp 40.287.238 dan didapat Rp2.014.362 • Hitung PPh pasal 21 sehingga didapat nilai PPh keseluruhan pendapatan Rp 784.700 (B) • Selisih antara PPh keseluruhan pendapatan Rp 787.700 (B) dengan PPh gaji bulanan lama setahun Rp. 766.350(A) merupakan PPh 21 terutang atas rapel Rp 18.350 (C) • Jika PNS tersebut tidak memiliki NPWP maka potongan PPh Pasal 21 atas pembayaran rapel adalah 120% x Rp 18.350 = Rp. 22.020 • Contoh perhitungan dapat dilihat dalam tabel berikut ini
31
Modul Bimbingan Teknis Administrator Simda Substansi Pengelolaan Gaji PNS Daerah Perhitungan bulanan biasa atas gaji lama
Uraian Gaji pokok Tunjangan istri/suami Tunjangan anak
1 1 3 5
Tunjangan struktural Tunjangan fungsional Tunjangan Umum Tunjangan Beras Pembulatan Penghasilan bruto bulanan Rapel Penghasilan bulanan setahun Penghasilan bruto tahunan Pengurang penghasilan bruto Iuran pensiun 121.540 biaya jabatan 166.253 Penghasilan netto Penghasilan netto setahun PTKP Tarif baru‐ WP punya NPWP PKP PKP dibulatkan Jumlah PPH 21 setahun PPH pasal 21 sebulan pph rapel + gaji lama setahun PPh gaji lama setahun pph rapel
2.244.500 224.450 89.780 2.558.730
Rapel 1 1 3 5
540.000 226.240 98 3.325.068
338.800 33.880 13.552 386.232
‐ ‐ 190 386.422 39.900.816 40.287.238
39.900.816
1.458.476 2.014.362 287.793 3.037.275 36.447.299 21.120.000
3.472.838 36.814.400
15.327.299 15.327.000
15.694.400 15.694.000
21.120.000
766.350 63.863 B A C
784.700 766.350 18.350
32
Modul Bimbingan Teknis Administrator Simda Substansi Pengelolaan Gaji PNS Daerah D. PENGHITUNGAN PPH 21 ATAS PENGHASILAN YANG TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI Misalnya seorang PNS dengan status kawin dan 2 anak yang semula ditugaskan di kantor A kemudian dipekerjakan di kantor B sehingga tunjangan jabatan tidak lagi dibayarkan di kantor A dan di kantor B dibayarkan tunjangan jabatan sebesar Rp.2.025.000, maka perhitungan PPh pasal 21 adalah sebagai berikut: • Penghitungan PPh 21 kantor A adalah sama dengan penghitungan PPh bulanan biasa (tanpa unsur tunjangan struktural), sesuai penghitungan di atas PPh terutang sebulan adalah Rp 120.960. • Untuk kepentingan penghitungan PPh Pasal 21 di kantor B, hitung terlebih dahulu penghasilan bruto sebulan dengan memasukkan semua unsur penghasilan, termasuk tunjangan struktural, sehingga didapat penghasilan bruto sebesar Rp.6.076.656. • Hitung pengurang penghasilan sebagai berikut : o Iuran pensiun sebesar 4,75% dari gaji pokok dan tunjangan keluarga yaitu Rp.3.853.656, sehingga didapat nilai Rp 183.049. o Biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan kotor yaitu Rp 6.076.656, sehingga didapat nilai Rp. 303.833 • Hitung penghasilan neto sebulan dengan mengurangkan penghasilan kotor dengan pengurang penghasilan kotor sehingga diperoleh nilai Rp. 5.589.775, jumlah ini dikalikan dengan 12 sehingga didapat penghasilan neto setahun sebesar Rp.67.077.294. • Penghasilan Kena Pajak (PKP) didapat dengan mengurangkan PTKP dari penghasilan neto, sehingga diperoleh nilai sebesar Rp. 47.277.294, bulatkan ke bawah dalam ribuan menjadi Rp. 47.277.000. • Hitung PPh pasal 21 kantor B selama setahun yaitu Rp. 2.363.850 • Hasil penghitungan PPh setahun kantor B yaitu Rp. 2.363.850 kemudian diselisihkan dengan penghitungan PPh setahun kantor A yaitu Rp. 1.209.600 sehingga didapat Rp.1.154.250. Jumlah ini kemudian dibagi 12 untuk mendapatkan PPh sebulan kantor B yaitu sebesar Rp. 115.425. 33
Modul Bimbingan Teknis Administrator Simda Substansi Pengelolaan Gaji PNS Daerah • Contoh perhitungan dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Perhitungan PPH terutang Perhitungan bendaharawan bendaharawan gaji pokok tunj struktural (kantor B) (kantor A)
Uraian Gaji pokok
1
3.380.400
1
3.380.400
Tunjangan istri/suami
1
338.040
1
338.040
Tunjangan anak
2
135.216
2
135.216
4
3.853.656
4
3.853.656
Tunjangan struktural
‐
2.025.000
Tunjangan fungsional
‐
‐
198.000
198.000
4.051.656
6.076.656
Tunjangan Umum Tunjangan Beras Pembulatan Penghasilan bruto Pengurang penghasilan bruto Iuran pensiun
183.049
183.049
biaya jabatan
202.583
303.833 385.631
486.881
Penghasilan netto sebulan
3.666.025
5.589.775
Penghasilan netto setahun
43.992.294
67.077.294
PTKP
19.800.000
19.800.000
PPH‐ WP punya NPWP
24.192.294
47.277.294
PKP dibulatkan
24.192.000
47.277.000
PPH 5%
1.209.600
2.363.850
Selisih PPh Kantor B dan A
1.154.250
PPh terutang per bulan
100.800
96.188
PPh‐ non NPWP terutang per bulan
120.960
115.425
34
Modul Bimbingan Teknis Administrator Simda Substansi Pengelolaan Gaji PNS Daerah E.
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 TERUTANG PADA MASA PAJAK DESEMBER Penghitungan PPh 21 masa Desember untuk contoh penghitungan nomor 1) di atas, dan pegawai menerima gaji dan tunjangan ke 13 pada bulan Juli seperti contoh nomor 2) serta tidak ada pendapatan rapel dalam tahun tersebut, adalah sebagai berikut: • Penghasilan setahun sebesar Rp. 93.426.024 didapat dari Gaji bulanan dikalikan 12 yaitu Rp. 86.422.176, ditambah dengan penghasilan ke 13 sebesar Rp. 7.003.848. • Pengurang penghasilan kotor sebesar Rp 6.810.963 terdiri dari : o Biaya jabatan 5% dari Rp 93.426.024 yaitu Rp 2.139.661 o Iuran pensiun 4,75% dari gaji pokok dan tunjangan keluarga bulanan (Rp 3.753.792) selama 12 bulan yaitu Rp. 4.671.301 • Penghasilan neto setahun didapat dari mengurangkan pengurang penghasilan kotor sebesar Rp. 6.810.963 dari penghasilan setahun (Rp. 93.426.024), sehingga diperoleh penghasilan bersih jumlah Rp. 86.615.061 • Kurangkan PTKP (Rp. 19.800.000) terhadap penghasilan bersih sehingga didapat Penghasilan Kena Pajak senilai Rp. 66.815.061, bulatkan ke bawah dalam ribuanpenuh menjadi Rp. 66.815.000 • Jumlah PPh setahun hasil penghitungan adalah Rp 5.022.250 kemudian diselisihkan dengan PPh 21 yang sudah dipotong atas pembayaran gaji Bulan Januari s.d November sebesar Rp 3.688.804 dan PPh pasal 21 atas pembayaran gaji 13 sebesar Rp. 998.100, sehingga akan didapat PPh 21 terutang untuk bulan Desember sebesar Rp. 335.346. • Contoh perhitungan dapat dilihat dalam tabel berikut ini.
35
Modul Bimbingan Teknis Administrator Simda Substansi Pengelolaan Gaji PNS Daerah Uraian
PPh Gaji Desember
Gaji pokok Tunjangan istri/suami Tunjangan anak Tunjangan struktural Tunjangan fungsional Tunjangan Umum Tunjangan Beras Pembulatan Tunjangan daerah Terpencil Iuran PMD Tunjangan Papua Penghasilan bruto Gaji 13 Penghasilan setahun Iuran pensiun biaya jabatan
39.513.600 3.951.360 1.580.544 45.045.504 39.000.000
2.376.000 672
86.422.176 7.003.848 93.426.024 4.671.301 2.139.661 6.810.963
Penghasilan netto setahun PTKP Tarif baru‐ WP punya NPWP PKP PKP dibulatkan
86.615.061 19.800.000
5%x50000000 15%x(50000001‐250000000) Jumlah PPH 21 setahun PPh Jan‐November PPh Gaji 13 PPh sdh dibayar PPh Desember
2.500.000 2.522.250 5.022.250
66.815.061 66.815.000
3.688.804 998.100 4.686.904 335.346
36
Modul Bimbingan Teknis Administrator Simda Substansi Pengelolaan Gaji PNS Daerah
BAB IV. PEMBAYARAN BELANJA PEGAWAI A. GAJI INDUK Gaji induk adalah gaji yang dibayarkan secara rutin bulanan pada satuan kerja dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Disusun dalam suatu daftar yang berisi seluruh pegawai yang ada pada satuan
kerja bersangkutan dengan mencantumkan nama, NIP, pangkat/golongan, status pegawai, tanggal lahir, jumlah tanggungan, pegawai bersangkutan serta perhitungan penghasilan gaji bulan berkenaan secara lengkap pada lajur‐lajur daftar gaji beserta potongan‐potongannya; 2. Gaji pegawai yang dimuat dalam gaji induk adalah gaji pegawai yang telah masuk
daftar gaji induk bulan sebelumnya dan atau susulan gajinya; 3. Dibayarkan untuk seluruh komponen belanja pegawai yang meliputi :
Gaji pokok, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan struktural, tunjangan fungsional, tunjangan umum, tunjangan pangan/beras, tunjangan kemahalan, tunjangan pengabdian wilayah terpencil, tunjangan khusus pajak, pembulatan sesuai peruntukannya berdasarkan ketentuan; 4. Pembayaran gaji induk untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), hak atas gajinya
berlaku pada bulan CPNS yang besangkutan secara nyata melaksanakan tugas, yang dinyatakan dengan surat pernyataan atasan langsung yang membawahi calon pegawai negeri sipil bersangkutan. 5. Pembayaran gaji induk pegawai yang diperbantukan dan dipekerjakan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 adalah sebagai berikut : • Pembayaran gaji induk untuk pegawai yang dipekerjakan dibayarkan oleh satuan kerja asal; • Pembayaran gaji induk untuk pegawai yang diperbantukan dibayarkan oleh satuan kerja yang menerima perbantuan; 6. Pegawai Negeri Sipil yang menjalani cuti di luar tanggungan negara tidak berhak atas pembayaran gaji induk;
37
Modul Bimbingan Teknis Administrator Simda Substansi Pengelolaan Gaji PNS Daerah 7. Pembayaran gaji induk dihentikan pada bulan ke‐3 bagi Pegawai Negeri Sipil yang meninggalkan tugas tanpa keterangan selama dua bulan berturut‐turut; 8. Pegawai Negeri Sipil yang hilang dianggap telah meninggal dunia pada akhir bulan ke‐12 sejak ia dinyatakan hilang dan diterbitkan SK Pensiun Janda/Duda bagi istri/suaminya. B. GAJI SUSULAN Gaji susulan adalah gaji seseorang pegawai negeri yang belum dibayarkan untuk satu bulan atau lebih karena pembayaran gajinya tidak dilakukan tepat pada waktu pegawai yang bersangkutan melaksanakan tugas pada suatu tempat. Gaji Susulan dapat berupa gaji pertama bagi calon pegawai negeri sipil/pegawai negeri sipil dan gaji pegawai yang dipindahkan karena dinas, atau pegawai yang karena kasus tertentu dihentikan pembayaran gajinya kemudian harus dibayarkan lagi gaji yang sempat dihentikan tersebut. Ketentuan pembayarannya sebagai berikut: 1. Disusun dalam suatu daftar tersendiri/terpisah dari gaji induk yang berisi seluruh
pegawai yang ada pada satuan kerja bersangkutan dengan mencantumkan nama, NIP, pangkat/golongan, status pegawai, tanggal lahir, jumlah tanggungan, pegawai bersangkutan serta perhitungan penghasilan gaji bulan berkenaan secara lengkap pada lajur‐lajur daftar gaji beserta potongan‐potongannya. 2. Dibayarkan untuk seluruh komponen belanja pegawai yang meliputi :
Gaji pokok, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan struktural, tunjangan fungsional, tunjangan umum, tunjangan pangan/beras, tunjangan kemahalan, tunjangan pengabdian wilayah terpencil, tunjangan khusus pajak, pembulatan sesuai peruntukannya berdasarkan ketentuan. C. KEKURANGAN GAJI/RAPEL Kekurangan gaji adalah kekurangan pembayaran gaji seseorang pegawai negeri karena adanya kenaikan besaran komponen gaji, sedangkan pembayaran gajinya atas dasar kenaikan besaran komponen gaji tersebut tidak dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan berlakunya perubahan besaran komponen penghasilan tersebut. Kenaikan besaran komponen gaji ditetapkan dengan surat penetapan/keputusan seperti 38
Modul Bimbingan Teknis Administrator Simda Substansi Pengelolaan Gaji PNS Daerah kenaikan pangkat, gaji berkala, penyesuaian harga beras, kenaikan tarif gaji pokok dan lain‐lain. Ketentuan yang menyangkut pembayaran kekurangan gaji sebagai berikut : a. Disusun dalam suatu daftar tersendiri/terpisah dari gaji induk yang berisi pegawai
yang berhak atas pembayaran kekurangan gaji pada satuan kerja bersangkutan dengan perhitungan selisih antara penghasilan yang seharusnya diterima dengan penghasilan yang telah dibayarkan. b. Komponen daftar kekurangan gaji meliputi nama, NIP, pangkat/golongan, status
pegawai, tanggal lahir, jumlah tanggungan, pegawai bersangkutan serta perhitungan penghasilan gaji secara lengkap pada lajur‐lajur daftar gaji beserta potongan‐potongannya. c. Kekurangan gaji dibayarkan paling cepat bersamaan dengan gaji induk berdasarkan
kenaikan besaran komponen gaji tersebut. D. GAJI UANG DUKA Dasar hukum: Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1981 tentang Perawatan, Tunjangan Cacad dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil. Ketentuan‐ketentuan terkait uang duka adalah sebagai berikut: a. Kepada isteri atau suami PNS yang tewas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali penghasilan sebulan dengan ketentuan serendah‐rendahnya Rp.500.000,‐ (lima ratus ribu rupiah). Sedangkan kepada isteri atau suami PNS yang wafat diberikan uang duka wafat sebesar 3 (tiga) kali penghasilan sebulan dengan ketentuan serendah‐rendahnya Rp.100.000,‐(seratus ribu rupiah). b. Uang duka tewas diberikan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang, setelah ada persetujuan atau dengan memperhatikan pertimbangan teknis Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara. c. Uang duka dibayarkan kepada ahli waris sebesar 3 (tiga) kali penghasilan (seluruh penghasilan kecuali tunjangan pajak) sebulan tanpa potongan; sedangkan uang
39
Modul Bimbingan Teknis Administrator Simda Substansi Pengelolaan Gaji PNS Daerah duka tewas dibayarkan sebesar 6 (enam) kali penghasilan terakhir (seluruh penghasilan kecuali tunjangan pajak) sebulan tanpa potongan d. Pembayaran uang duka wafat didasarkan pada surat kematian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serendah‐rendahnya camat atau surat keterangan yang menyatakan pegawai bersangkutan meninggal dunia/Visum dari Rumah Sakit. e. Yang dimaksud dengan tewas menurut Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2008 adalah : • Meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas; • Meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas; • Meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat rohani/jasmani yang didapat dalam/atau karena menjalankan tugas; • Meninggal dunia karena perbuatan anasir tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan dari anasir itu. f. Pembayaran uang duka tewas didasarkan pada surat keputusan pejabat yang berwenang setelah mendapat persetujuan dari kepala BKN tentang pemberian uang duka tewas. E.
GAJI TERUSAN Dasar hukum: Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Pensiun Janda/Duda pegawai negeri Sipil. Gaji terusan adalah gaji yang dibayarkan kepada ahli waris dari pegawai yang meninggal dunia sebesar gaji terakhir selama 4 (empat) bulan berturut‐turut. Ketentuan‐ketentuan yang menyangkut pembayaran gaji terusan adalah sebagai berikut : a. Gaji terusan dibayarkan pada bulan berikutnya sejak suami/isteri dari janda/duda
tersebut meninggal dunia;
40
Modul Bimbingan Teknis Administrator Simda Substansi Pengelolaan Gaji PNS Daerah b. Disusun dalam suatu daftar tersendiri/terpisah dari gaji induk yang berisi pegawai
yang berhak atas pembayaran gaji terusan pada satuan kerja tersebut. c. Gaji terusan tidak dikenakan potongan iuran wajib 10 % tetapi dikenakan iuran
wajib asuransi kesehatan sebesar 2 %; d. Terusan penghasilan belanja pegawai tidak dibayarkan apabila tidak ada keluarga
pegawai yang berhak memperoleh pensiun janda/duda/ahli waris, kecuali apabila pegawai yang bersangkutan tewas; e. Pembayaran gaji terusan harus dihentikan pada bulan kelima baik surat keputusan
pensiunan janda/duda telah atau belum diterima; f. Apabila terdapat keterlanjuran pemotongan iuran wajib sebesar 10% maka
terhadap kelebihan potongan sebesar 8% harus dikembalikan kepada janda/duda yang bersangkutan oleh PT. Taspen (Persero). Kelebihan potongan iuran wajib harus dicantumkan dalam SKPP Pensiun. F.
GAJI KETIGA BELAS Besarnya gaji bulan ketiga belas adalah sebesar penghasilan sebulan yang diterima pada bulan tertentu (umumnya bulan Juni) yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan/tunjangan umum, tunjangan khusus/tunjangan khusus kinerja, tidak termasuk tunjangan beras dan tanpa potongan Iuran Wajib Pegawai (IWP) dan taperum. Pembayaran gaji bulan ketiga belas didahului dengan terbitnya Peraturan Pemerintah untuk pembayaran gaji bulan ke tiga belas tahun berkenaan, sedangkan untuk gaji induk yang dijadikan dasar pembayaran gaji bulan ketiga belas dan macam tunjangan jabatan yang termasuk dalam gaji ketiga belas serta tata cara pembayarannya ditetapkan dengan peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan. Sebagai contoh untuk pembayaran gaji bulan ketiga belas tahun 2011 diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2011 tentang pemberian gaji/pensiun/ tunjangan bulan ketiga belas dalam tahun anggaran 2011 kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan dan Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor 38 tahun 2011. Dalam pembayaran gaji bulan ke tiga belas, tidak termasuk hal‐hal sebagai berikut: 41
Modul Bimbingan Teknis Administrator Simda Substansi Pengelolaan Gaji PNS Daerah 1. Pegawai Negeri yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau yang diperbantukan diluar Instansi Pemerintah yang gajinya tidak dibayar di instansi induk. 2. Jenis‐jenis tunjangan sebagai berikut: • Tunjangan Pengelolaan Arsip Statis bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia • Tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir; • Tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pekerja Radiasi; • Tunjangan Resiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan; • Tunjangan Pengamanan Persandian; • Tunjangan Resiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Badan SAR Nasional; • Tunjangan Profesi Guru, Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor; dan • Tunjangan Khusus Provinsi Papua. Kepada ahli waris penerima gaji terusan dari pegawai negeri/pejabat negara yang meninggal dunia atau tewas diberikan gaji bulan ke tiga belas sebesar penghasilan gaji terusan yang diterima pada bulan Juni. G. KELENGKAPAN PENGAJUAN SPP GAJI Kelengkapan pengajuan SPP pembayaran Gaji Induk/Gaji Susulan/Kekurangan Gaji/ Gaji Terusan/Uang Duka Wafat/Tewas sesuai Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor 66 tahun 2005 adalah sebagai berikut: •
Daftar Gaji Induk/ Gaji Susulan/ Kekurangan Gaji/ Uang Duka Wafat/Tewas,
•
SK CPNS
•
SK PNS,
•
SK Kenaikan Pangkat,
•
SK Jabatan, 42
Modul Bimbingan Teknis Administrator Simda Substansi Pengelolaan Gaji PNS Daerah •
Kenaikan Gaji Berkala,
•
Surat Pernyataan Pelantikan,
•
Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan,
•
Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas,
•
Daftar Keluarga (KP4),
•
Fotokopi Surat Nikah,
•
Fotokopi Akte Kelahiran,
•
SKPP,
•
Daftar Potongan Sewa Rumah Dinas,
•
Surat Keterangan Masih Sekolah/Kuliah,
•
Surat Pindah,
•
Surat Kematian,
•
SSP PPh Pasal 21. (Kelengkapan tersebut di atas digunakan sesuai peruntukannya.)
43
Modul Bimbingan Teknis Administrator Simda Substansi Pengelolaan Gaji PNS Daerah
BAB V. PENGELOLAAN GAJI MENGGUNAKAN APLIKASI SIMDA
A. PEMAHAMAN PENGELOLAAN SISTIM PENGGAJIAN Pemahaman atas pengelolaan sistim penggajian perlu dilakukan terlebih dahulu agar dalam implementasi Aplikasi SIMDA Gaji sejalan dengan pengelolaan gaji yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Beberapa hal yang harus dipahami antara lain: 1. Tunjangan beras dibayarkan dalam bentuk fisik beras atau dalam bentuk uang tunai. Tunjangan beras yang diberikan dalam fisik beras maka setting dalam menu Parameter => Rumus Perhitungan => Potongan, beras dalam rupiah dan beras dalam kg harus diisi dengan angka yang sama dengan yang ada dalam tunjangan beras. Sedangkan jika tunjangan beras diberikan dalam bentuk uang maka potongan beras diisi dengan angka nol. Tarif beras yang digunakan didasarkan atas keputusan menteri keuangan. 2. Pembayaran ASKES tambahan dimasukkan dalam daftar gaji oleh pemerintah daerah atau tidak. Beberapa pemerintah daerah tidak memasukkan perhitungan ASKES tambahan pada daftar gaji. Jika pemerintah daerah memberikan ASKES Tambahan maka diisikan dalam menu Parameter => Rumus Perhitungan => Tunjangan, dalam isian Iuran Pemda diisikan dengan nilai persentase tertentu (misalkan 0,02) dan dalam menu Parameter => Rumus Perhitungan => Potongan, dalam isian ASKES Tambahan diisikan dengan nilai yang sama dengan nilai tunjangan (misalkan 0,02). Sedangkan jika Pemerintah Daerah tidak memberikan tunjangan ASKES Tambahan maka nilai isian pada kedua parameter diatas diisikan dengan angka nol. 3. Apakah ada pegawai yang mendapatkan tunjangan daerah terpencil. Jika terdapat pegawai yang memperoleh tunjangan daerah terpencil, maka dalam menu Parameter => Rumus Perhitungan => Tunjangan Khusus1, diisikan besarnya tunjangan untuk daerah terpencil sesuai dengan golongan pangkat nya. 44
Modul Bimbingan Teknis Administrator Simda Substansi Pengelolaan Gaji PNS Daerah 4. Khusus untuk daerah Papua, berkaitan dengan tunjangan Papua. Khusus daerah Papua, jika terdapat pegawai yang memperoleh tunjangan Papua, maka dalam menu Parameter => Rumus Perhitungan => Tunjangan Khusus2, diisikan besarnya tunjangan Papua sesuai dengan golongan pangkat nya. 5. Mencocokkan data parameter Tunjangan Fungsional Dalam menu Parameter=>Rumus Perhitungan=>Tunjangan Fungsional, sudah diisikan besarnya masing‐masing tunjangan fungsional, hal ini harus disesuaikan dengan nilai yang berlaku di pemerintah daerah setempat, dan jika ada perbedaan perlu disesuaikan dengan aturan yang berlaku, baik di aplikasi maupun data pada masing‐masing pegawai, baik nilai tunjangan maupun jenisnya. 6. Rekening SPM Gaji Jika dalam DPA belanja tidak langsung pada aplikasi SIMDA Keuangan tidak terdapat rekening tunjangan papua maka pada rekening SPM gaji untuk rekening tunjangan papua harus dihapus melalui menu Parameter=>Parameter Umum=>Rekening SPM Gaji. Jika rekening ini tidak dihapus akan berakibat proses pengambilan rincian SPP gaji pada saat pembuatan SPP gaji dalam aplikasi SIMDA Keuangan melalui koneksi dengan SIMDA Gaji akan gagal. 7. Tarif Gaji Pokok Pastikan bahwa tarif gaji pokok sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku pada tahun proses pembuatan daftar gaji. Tarif gaji dapat dilihat pada menu Parameter=>Parameter Umum=> Gaji Pokok. Jika belum sesuai maka harus dijalankan update tarif gaji pokok sesuai dengan tarif gaji pokok yang berlaku. B. SIMDA GAJI SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN PPH PASAL 21 Aplikasi Simda Gaji khususnya Rilis 11 sudah didisain sesuai aturan perpajakan yang berlaku khususnya dalam hal perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan yang dibayar menggunakan APBD. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait hal ini sebagai berikut: 1. Pengisian NPWP 45
Modul Bimbingan Teknis Administrator Simda Substansi Pengelolaan Gaji PNS Daerah Data NPWP masing‐masing pegawai wajib diisikan dalam data masing‐masing pegawai secara penuh. Ketiadaan data NPWP ini akan dibaca oleh aplikasi dan menyebabkan perhitungan potongan PPh pasal 21 yang lebih tinggi sebesar 20% sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Jumlah anak Sesuai penjelasan dalam bab sebelumnya, jumlah anak yang dapat ditanggung masing‐masing pegawai maksimal 3 orang anak termasuk anak angkat, hal ini sama dengan jumlah anak yang dapat dihitung dalam Penghasilan Tidak Kena Pajak. Namun ada situasi dimana jumlah anak yang dapat ditanggung sesuai aturan kepegawaian lebih kecil dari pada yang ditanggung dalam perpajakan. Dalam hal demikian maka ada dua hal yang perlu disesuaikan: • Jumlah anak dalam data pegawai diisikan sesuai data jumlah anak yang ada dalam tanggungan, dapat lebih dari 3, namun maksimal yang akan dihitung dalam PTKP maksimal 3 orang anak. • Jumlah anak yang akan dihitung dalam tunjangan keluarga adalah sesuai pilihan status sipil yang ada. 3. Adanya perhitungan PPh Pasal 21 terutang yang saling terkait. • Perhitungan PPh Pasal 21 atas pembayaran Gaji bulan ke‐13 • Perhitungan PPh 21 atas pendapatan yang dibayarkan terpisah dari gaji bulanan (tunjangan struktural). Dalam hal demikian maka diperlukan data golongan/ruang kepangkatan, data jumlah anak dan data status sipil sesuai data kantor asal tempat pembayaran gaji pokok. Dalam praktek di beberapa pemerintah daerah, seorang PNS bisa saja dibayarkan terpisah antara gaji pokok dan tunjangan struktural. Jika hal demikian diterapkan, akan menyebabkan perhitungan pajak yang lebih tinggi dibandingkan jika pembayaran keduanya disatukan dalam satu daftar. • Perhitungan PPh Pasal 21 Bulan Desember Perhitungan PPh Pasal 21 bulan Desember pada dasarnya menghitung ulang seluruh pendapatan yang diterima oleh PNS dari APBD, baik dari gaji bulanan, gaji ke 13 maupun pembayaran rapel. Dengan demikian seluruh fasilitas aplikasi 46
Modul Bimbingan Teknis Administrator Simda Substansi Pengelolaan Gaji PNS Daerah terkait gaji ke 13 dan rapel harus digunakan jika pemerintah daerah menghendaki perhitungan PPh Pasal 21 Bulan Desember sesuai aturan yang berlaku. C. PEMBUATAN DAFTAR GAJI Pada saat pertama kali pemerintah daerah menggunakan aplikasi Simda gaji maka pemerintah daerah harus menginput data masing‐masing pegawai ke menu inputan data pegawai berdasarkan pada dokumen‐dokumen kepegawaian yang dimiliki oleh masing‐masing pegawai. Inputan data pegawai minimal dan tidak boleh kosong meliputi : NIP Nama Tempat dan Tanggal Lahir Jenis Kelamin Status Kawin Jumlah suami/istri Jumlah anak Status Sipil Status Pegawai Golongan ruang Gaji Pokok Unit Organisasi dan Penentuan Masa Pensiun Setelah input data pegawai selesai selanjutnya dilakukan proses gaji bulanan, maka hasil inputan data pegawai tersebut dapat dilihat di report rekapitulasi gaji bulanan, lakukan pengecekan dengan data rekapitulasi terkait kesesuaian data dan angka. Bulan‐bulan selanjutnya masing‐masing SKPD hanya perlu meneliti mutasi kepegawaian sebagai berikut: •
Penambahan pegawai karena pengangkatan CPNS, pindahan pegawai
•
Pengangkatan PNS (perubahan status dari CPNS menjadi PNS) 47
Modul Bimbingan Teknis Administrator Simda Substansi Pengelolaan Gaji PNS Daerah •
Kenaikan pangkat
•
Kenaikan Gaji Berkala
•
Kenaikan Gaji Pokok krn peninjauan masa kerja
•
Penurunan pangkat krn hukuman disiplin
•
Pengurangan karena pensiun, pindah, pemberhentian
•
Perubahan jml istri/suami karena nikah, cerai, meninggal
•
Perubahan jumlah anak, karena lahir, mengangkat anak, meninggal, dewasa
Setelah menginput mutasi tersebut di atas, bisa dilakukan proses gaji bulanan untuk menghasilkan daftar rekapitulasi gaji bulanan. D. PEMBUATAN RAPEL/KEKURANGAN GAJI Pembuatan Rapel/kekurangan gaji dalam aplikasi terdiri dari: 1. Pembuatan Rapel CPNS‐PNS ( rapel pengangkatan PNS) 2. Pembuatan Rapel Gaji Berkala 3. Pembuatan Rapel Kenaikan Pangkat (KP) 4. Pembuatan Rapel Kenaikan Tarif Gaji 5. Pembuatan Rapel Kenaikan Jabatan Struktural 6. Pembuatan Rapel Kenaikan Jabatan Fungsional 7. Pembuatan Rapel Beras Ketentuan yang berlaku dalam aplikasi adalah sebagai berikut: 1. Pembuatan Rekapitulasi Gaji Rapel yang bisa disatukan dalam satu report adalah rapel gaji berkala dan rapel kenaikan pangkat, jika kedua transaksi tersebut memang terjadi bersamaan. 2. Pada saat seorang CPNS diangkat menjadi PNS dan mendapat tunjangan fungsional, maka jika ada pembayaran rapel, tidak perlu dipisah antara rapel pengangkatan PNS dan rapel tunjangan fungsionalnya, karena hal tersebut dapat dilakukan dalam satu proses transaksi yaitu pada transaksi rapel pengangkatan PNS‐nya. 3. Pembuatan rapel hanya dapat dilakukan bila rapel tersebut hanya men‐selisihkan 2 tarif. Jika karena rapel tersebut tertunda pembayarannya untuk jangka waktu yang 48
Modul Bimbingan Teknis Administrator Simda Substansi Pengelolaan Gaji PNS Daerah panjang karena sesuatu hal, sehingga diantara kenaikan tersebut ada perubahan tarif lagi, maka pembuatan rapel yang demikian dapat dibuat di luar sistem. 4. Rapel kenaikan tarif gaji dan rapel tunjangan beras bisa dibuat sekaligus untuk masing‐masing SKPD. E. KONEKSI SIMDA GAJI DENGAN SIMDA KEUANGAN Aplikasi Simda Gaji ini pada dasarnya didisain untuk mendukung sistem pengelolaan keuangan menggunakan aplikasi Simda Keuangan, khususnya dalam pembuatan dokumen pendukung SPP‐LS Gaji yaitu input Rincian Objek Belanja dan SPM LS gaji yaitu input PFK belanja pegawai. Persyaratan yang dibutuhkan untuk koneksi Simda Gaji dengan Simda Keuangan adalah sebagai berikut : 1. Simda Keuangan Rilis 14R3 Untuk kepentingan koneksi Simda Gaji R 11 dan Simda Keuangan ini adalah Simda Keuangan Rilis 14R3. Jika digunakan rilis dibawah itu hanya dapat untuk membuat SPP‐LS gaji bulanan saja. 2. Komputer yang dipergunakan sebagai server a. Koneksi Online SKPD dan SKPKD: Dalam kondisi demikian, maka database Simda Gaji cukup digabung dalam server tempat database simda keuangan berada b. SKPD dan SKPKD tidak terkoneksi Online Dalam kondisi demikian, disiapkan satu server/komputer yang berfungsi sebagai server di masing‐masing SKPD dan di SKPKD c. Jika ada pemisahan antara server/komputer yang berfungsi sebagai server Kondisi demikian dapat saja terjadi, yang artinya database Simda Gaji terpisah servernya dengan database Simda Keuangan. 3. Proses gaji SPM Untuk kepentingan koneksi, terlebih dahulu dilakukan proses gaji SPM di aplikasi SIMDA Gaji sesuai dengan jenis proses gaji (gaji bulanan dan gaji ke‐13, gaji uang duka, gaji uang terusan, rapel CPNS‐PNS, rapel kenaikan gaji berkala/perubahan golongan, rapel kenaikan tarif gaji pokok, rapel gaji susulan dan rapel perubahan status sipil) dan bulan pembayaran gaji yang bersangkutan. Sebelum proses ini 49
Modul Bimbingan Teknis Administrator Simda Substansi Pengelolaan Gaji PNS Daerah dilakukan, perlu diyakinkan bahwa data gaji memang sudah betul dan siap dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran serta jika pemda tidak membayarkan tunjangan papua maka rekening tunjangan papua pada parameter rekening SPM gaji harus dihapus. 4. Pembuatan SPP Gaji dalam aplikasi SIMDA Keuangan Rincian rekening SPP gaji agar dapat diambil dari aplikasi SIMDA Gaji harus dilakukan koneksi dengan database SIMDA Gaji. Koneksi dilakukan dengan memasukan nama database SIMDA Gaji, bulan tahun gaji dan jenis proses gaji. Jika setelah proses pemasukan rincian rekening SPP Gaji diketahui terdapat kesalahan, maka harus dilakukan penghapusan data rincian SPP tersebut dan dilakukan perbaikan data, baru dilakukan lagi proses Gaji SPM ulang dan pengambilan rincian rekening SPP kembali.
50
Modul Bimbingan Teknis Administrator Simda Substansi Pengelolaan Gaji PNS Daerah LAMPIRAN I DAFTAR REFERENSI PERATURAN TERKAIT PENYUSUNAN MODUL PENGELOLAAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH No 1
Belanja Pegawai Gaji pokok
Peraturan 1. Undang‐Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang‐Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok‐Pokok Kepegawaian 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketigabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
2
Tunjangan
1. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992 tentang Perubahan
Isteri/Suami
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 2. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
3
Tunjangan Anak
1. Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1967 (PGPS Tahun 1968) 2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1980 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil mengenai perubahan pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 3. Pasal 53 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN 4. Pasal 31 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN
4
Tunjangan
Jabatan 4. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor13 tahun 2002
Struktural
tanggal 17 April 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No.100 tahun 2000 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural 5. Peraturan Presiden RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural 6. Peraturan Kepala BKN Nomor 31 Tahun 2007 tentang Tata Cara
51
Modul Bimbingan Teknis Administrator Simda Substansi Pengelolaan Gaji PNS Daerah Permuntaan, Pemberian, Dan Penghentian Tunjangan Jabatan Struktural. 5
Tunjangan
Jabatan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional
Fungsional Pegawai Negeri Sipil selanjutnya diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri untuk masing‐masing jenis tunjangan jabatan fungsional. 5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional
6
Tunjangan
Yang 1. Keputusan Presiden Nomor. 3 tahun 2003 Tunjangan Tenaga
Dipersamakan dengan Tunjangan Jabatan 7
Kependidikan.
Tunjangan Kompensasi 1. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2001 tentang Tungangan Kerja (risiko bahaya
Kompesasi Kerja Bagi Pegawai Negeri Yang Ditugaskan di Bidang
pekerjaan)
Persandian 2. Peraturan Presiden No. 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian
8
Tunjangan Umum
1.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil 2. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER‐26/PB/2006 tentang Tata cara pembayaran Tunjangan Umum Pegawai Negeri Sipil, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, dan Anggota Tentara Nasional Indonesia 3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan dan Penghentian Tunjangan Umum
10
Tunjangan Beras
Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER‐31/PB/2009 tentang perubahan atas Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER‐39/PB/2008 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang
11
Tunjangan khusus PPh
1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2000 beserta perubahannya 2. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang‐Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang
52
Modul Bimbingan Teknis Administrator Simda Substansi Pengelolaan Gaji PNS Daerah Pajak Penghasilan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas
Penghasilan
yang
Menjadi
Beban
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 262 tahun 2011 tentang tata cara pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pejabat negara, PNS, Anggota TNI, anggota polri, dan pensiunannya atas penghasilan yang Menjadi beban APBN atau APBD. 5. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor SE‐8/PB/2011 tanggal 3 Maret 2011 tentang Petunjuk Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, dan Anggota Polri atas Penghasilan Tetap dan Teratur setiap Bulan. 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
250/PMK.03/2008 Tentang Besarnya Biaya Jabatan Atau Biaya Pensiun Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap Atau Pensiunan 12
Tunjangan
Khusus 1. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2002 tentang Tunjangan
Irian Jaya/Papua
Khusus Propinsi Papua 2.
Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE‐150/A/2002 tanggal 16 September 2002
13
Tunjangan Pengabdian 1. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1996 yang merupakan Wilayah Terpencil
penyempurnaan dari Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1992. 2. Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri
Pertahanan
No.677/KMK.03/1996,
Keamanan, No.179
dan A
Kepala Tahun
BAKN 1996,
No.KEP/09/X/1996, dan No.37 A Tahun 1996 tanggal 25 Oktober 1996
53
Modul Bimbingan Teknis Administrator Simda Substansi Pengelolaan Gaji PNS Daerah 14
Pembulatan
Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE‐2/A/522/0193 tanggal 7 Januari 1993 perihal Pembayaran Gaji Pokok Baru bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara
15
Potongan IWP
Keputusan Presiden No. 8 Tahun 1977 tentang Rincian Penggunaan Iuran Wajib Pegawai Negeri Sipil
16
Potongan Taperum
1. Keputusan Presiden No.14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil 2. Surat Edaran Direktur Jenderal Angaran Nomor SE‐9/A/56/0193 tanggal 16 Januari 1993 perihal Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil
20
Gaji Terusan
1. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi Pensiunan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil. 2. Surat Edaran Bersama Kepala BAKN dan Direktur Jenderal Anggaran Nomor 07/SE/1981 dan Nomor SE‐1.9/DJA/1.0.5/81 (SE/102/81)
tentang
Pelaksanaan
Pemberian
Pensiun
Janda/Duda/Anak Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara. 3. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE‐ 2.9/DJA/VII.4/7/81 (SE/133/81) tanggal 25 Agustus 1981. 4. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE‐90/A/1989 tanggal 26 Juli 1989 perihal Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi Pensiunan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil 22
Uang Duka Wafat/ Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1981 pasal 11 tentang Tewas
Perawatan, Tunjangan Cacad dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil.
24
Potongan sewa rumah Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 pasal 19 ayat (4) dan ayat dinas
25
SKPP
(5) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER‐ 37/PB/2009 tanggal 12 Agustus 2009 Tentang Petunjuk Teknis Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Negeri Sipil Pusat Kepada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga pasal 15
54
Modul Bimbingan Teknis Administrator Simda Substansi Pengelolaan Gaji PNS Daerah 26
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
1. Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1979 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2008; 2. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 04/SE/1980.
27
Pembayaran Pegawai
Belanja “Modul Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Negeri Sipil Pusat Pada Satuan Kerja” sebagai pegangan bagi Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga.
55
Modul Bimbingan Teknis Administrator Simda Substansi Pengelolaan Gaji PNS Daerah LAMPIRAN II REFERENSI DAFTAR PERATURAN JABATAN FUNGSIONAL
56
Modul Bimbingan Teknis Administrator Simda Substansi Pengelolaan Gaji PNS Daerah
57
Modul Bimbingan Teknis Administrator Simda Substansi Pengelolaan Gaji PNS Daerah TIM PENYUSUN MODUL PELATIHAN Pengarah Iman Bastari Penanggung Jawab Agus Sukiswo Wakil Penanggung Jawab Khairun Althofur Rahman Ketua Aisyah Anggota Nur Israini Irene YK Wiwik Priyantoro Yan Berhen Sitompul Meidijanto Rustam Iwan Ari Sulistiyono Sri Minarni Dwi Iwan Susanto Jati Kusuma Yadi Yose Safari Agviani Devi Nur Hayati Purwastuti Herry Sulistyo Minang Firmansyah Dora Bernadisman
58