PERHITUNGAN GAJI PNS

PERHITUNGAN GAJI PNS

STRUKTUR PENGGAJIAN

Tim Aplikasi Simda -2011

GAJI POKOK • Besaran gaji pokok diberikan kepada pegawai sesuai dengan yang tercantum dalam SK pengangkatan, SK kenaikan pangkat, surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala, atau surat penetapan lainnya. • Besaran gaji pokok terakhir diatur dalam

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2011 • Kepada CPNS diberikan gaji pokok sebesar 80% dari gaji pokok untuk golongan/ruang gaji menurut pangkat yang didudukinya. Tim Aplikasi Simda -2011

TUNJANGAN ISTRI/SUAMI • diberikan untuk 1 istri/suami PNS yang sah (harus dibuktikan dengan surat nikah/akta nikah dari KUA atau Kantor Catatan Sipil) • besarnya tunjangan isteri/suami adalah 10 % dari gaji pokok; • tunjangan isteri/suami diberhentikan pada bulan berikutnya setelah terjadi perceraian atau meninggal dunia; Tim Aplikasi Simda -2011

TUNJANGAN ANAK (1) • Yang dimaksud dengan tunjangan anak adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri yang mempunyai anak (anak kandung, anak tiri dan anak angkat) dg ketentuan :    

belum melampaui batas usia 21 tahun; tidak /belum pernah menikah; tidak mempunyai penghasilan sendiri; nyata menjadi tanggungan pegawai negeri yang bersangkutan.

• Besarnya: 2 % per anak dari gaji pokok; Tim Aplikasi Simda -2011

TUNJANGAN ANAK (2) • diberikan maksimal untuk 2 orang anak; • sebanyak-banyaknya untuk 3 (tiga) orang anak, termasuk anak angkat (PP 13 tahun 1980) • tunjangan diberhentikan pada bulan berikutnya setelah tidak memenuhi ketentuan pemberian tunjangan anak atau meninggal dunia (Pegawai wajib melaporkan setiap perubahan) Tim Aplikasi Simda -2011

TUNJANGAN ANAK (3) • batas usia anak seperti tsb diatas dapat diperpanjang s.d 25 th, bila anak tsb masih bersekolah dengan ketentuan sebagai berikut: – ada surat pernyataan dari kepala sekolah/kursus/ perguruan tinggi – masa pelajaran pada sekolah/kursus/perguruan tinggi tersebut sekurang-kurangnya satu tahun; – tidak menerima beasiswa. Tim Aplikasi Simda -2011

TUNJANGAN ANAK (4) • Untuk memperoleh tunjangan anak harus dibuktikan dengan: – Surat Keterangan Kelahiran Anak dari Kantor Catatan Sipil/lurah/camat setempat; – Surat Keputusan Pengadilan yang mensahkan perceraian dimana anak menjadi tanggungan penuh janda/duda – Surat Keterangan dari lurah/camat bahwa anak-anak tersebut adalah perlu tanggungan si janda/duda untuk tunjangan anak tiri bagi janda/duda yang suami/isterinya meninggal dunia – Surat Keputusan Pengadilan Negeri tentang pengangkatan anak (hukum adopsi) untuk tunjangan anak bagi anak angkat Tim Aplikasi Simda -2011

TUNJANGAN ANAK ANGKAT • tunjangan anak untuk anak angkat maks. 1 anak • Tunjangan anak angkat dibayarkan mulai bulan diterimanya surat kelahiran (tidak boleh berlaku surut): – ayah kandung anak tsb telah meninggal dunia (surat keterangan kematian) – ayah kandung tsb bukan PNS

• anak tersebut tidak lagi menjadi tanggungan ayahnya (ada surat keputusan dari pengadilan negeri bahwa anak tersebut telah diserahkan sepenuhnya kepada ibu) Tim Aplikasi Simda -2011

TUNJANGAN STRUKTURAL (1) • diberikan kepada PNS yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan peraturan perundangan dan ada SK dari pejabat yang berwenang • besaran dibedakan menurut tingkat eselon (PP No. 26 Tahun 2007) • sekaligus menentukan perpanjangan batas usia pensiun bagi pegawai yang bersangkutan (eselon I dan II s.d usia 60 tahun, khusus jabatan eselon I tertentu dapat diperpanjang s.d 62 tahun); • tunjangan jabatan struktural dibayarkan pada bulan berikutnya setelah tanggal pelantikan. Tim Aplikasi Simda -2011

TUNJANGAN STRUKTURAL(2) • pembayaran tunjangan jabatan struktural dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak PNS: – tidak lagi menduduki jabatan struktural; – diberhentikan sementara; – dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan berdasarkan PP 30 Tahun 1980; – Sedang cuti diluar tanggungan negara (kecuali cuti diluar tanggungan negara karena persalinan); – dijatuhi hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; – dibebaskan dari tugas jabatannya selama lebih dari 6 bulan; • contoh : misal Seorang Pegawai ditugaskan untuk mengikuti pendidikan program Magister selama 2 tahun tmt 1 September 2007. Maka mulai Bulan Oktober 2007 pembayaran tunjangan jabatan struktural diberhentikan.

– sedang menjalani cuti besar.


TUNJANGAN STRUKTURAL(3) • tunjangan jabatan struktural bagi pegawai negeri yang dipekerjakan di luar satuan unit penggajiannya, maka yang berkewajiban mengajukan permintaan tunjangan jabatan struktural adalah satuan kerja unit tujuan. • Contoh : – Seorang PNS BKN dipekerjakan pada

Departemen Dalam Negeri diangkat dan dilantik dalam jabatan kepala Biro Kepegawaian (eselon IIa).maka tunjangan jabatan strukturalnya dibayarkan oleh Departemen Dalam Negeri.


TUNJANGAN FUNGSIONAL(1) • Adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada pegawai negeri yang menduduki jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundangan dan ditetapkan dengan SK pejabat yang berwenang. • besaran tunjangan dibedakan berdasarkan Peraturan Presiden; • bagi PNS yang merangkap jabatan fungsional dan struktural, hanya diberikan satu tunjangan jabatan yang menguntungkan baginya; • tunjangan jabatan fungsional sekaligus menentukan perpanjangan batas usia pensiun bagi pegawai ybs s.d usia 58 tahun, 60 tahun, dan 65 tahun); • dibayarkan pada bulan berikutnya setelah tgl melaksanakan tugas. Tim Aplikasi Simda -2011

TUNJANGAN FUNGSIONAL(2) • pembayaran tunjangan jabatan fungsional dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak pegawai negeri yang bersangkutan: – tidak lagi menduduki jabatan fungsional – diberhentikan sementara – dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 1980 – sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara (kecuali cuti di luar tanggungan negara karena persalinan anak ke-3) Tim Aplikasi Simda -2011

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL(3) – dijatuhi hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap – dibebaskan dari tugas jabatannya selama lebih dari 6 bulan (dihentikan terhitung mulai bulan ketujuh). •

– sedang menjalani cuti besar.


TUNJANGAN FUNGSIONAL(4) •

Seorang pejabat fungsional untuk mengikuti tugas belajar mulai tanggal 1 Nopember 2008 - 30 April 2010. Pejabat fungsional tersebut dinyatakan bekerja kembali tmt 10 Juli 2010, maka : • tunjangan bulan Nopember 2008- April 2009 tetap dibayarkan; • tunjangan diberhentikan tmt bulan Mei 2009-Juli 2010; • Tunjangan dibayarkan kembali mulai bulan Agustus 2010 dst, apabila keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional dan SPMT kembali telah diterima oleh KPPN

•

•

Khusus untuk tunjangan jabatan fungsional dosen biasa yang mengikuti tugas belajar dalam negeri pada perguruan tinggi yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden, tunjangan jabatan fungsionalnya (pd bulan ke 7) diganti dengan tunjangan tugas belajar yang besarnya sama dengan tunjangan dosen.


TUNJANGAN FUNGSIONAL(5) • tunjangan jabatan fungsional dibuktikan dengan surat pernyataan melaksakan tugas; • untuk kepastian pembayaran tunjangan jabatan fungsional, setiap awal tahun anggaran pejabat yang berwenang diharuskan membuat surat pernyataan masih

menduduki jabatan;

• tunjangan jabatan fungsional PNS diperbantukan, dibayarkan oleh TUJUAN; • tunjangan jabatan fungsional PNS dipekerjakan tetap dibayarkan oleh instansi

induknya.


TUNJANGAN YANG DIPERSAMAKAN DENGAN TUNJANGAN JABATAN • meliputi Tunjangan Tenaga Kependidikan, Tunjangan Jabatan Anggota dan Sekretaris Pengganti Mahkamah Pelayaran, Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat tertentu yang ditugaskan pada Badan Pemeriksa Keuangan, Tunjangan Hakim, Tunjangan Panitera, Tunjangan Juru Sita dan Juru Sita Pengganti, Tunjangan Pengamat Gunungapi bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II, Tunjangan Petugas Pemasyarakatan • Ketentuan tentang tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan pada dasarnya sama dengan tunjangan jabatan fungsional Tim Aplikasi Simda -2011

TUNJANGAN KOMPENSASI KERJA (RISIKO BAHAYA ATAS PEKERJAAN)

• tidak dapat digolongkan ke dalam Tunjangan Struktural maupun Fungsional. • diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya dituntut tanggungjawab yang tinggi dan senantiasa dihadapkan dengan dampak resiko bahaya kesehatan atas dirinya


TUNJANGAN KOMPENSASI KERJA(2) • Tunjangan Pengelola Arsip Statis bagi PNS di lingkungan Arsip Nasional RI, • Tunjangan Bahaya Radiasi bagi PNS di lingkungan BPTN, • Tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pekerja Radiasi, • Tunjangan Resiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Permasyarakatan, • Tunjangan Pengamanan Persandian, • Tunjangan Resiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Badan SAR Nasional

TUNJANGAN BERAS • adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri dan anggota keluarganya dalam bentuk natura (beras) atau dalam bentuk inatura (uang) dengan besaran sesuai ketentuan yang berlaku. • tunjangan beras diberikan kepada pegawai negeri dalam bentuk natura (beras) dan inatura (uang) • besaran tunjangan beras kepada PNS dan anggota keluarga diberikan sebanyak 10 kg/orang/bulan, atau setara itu yang diberikan dalam bentuk uang dengan besaran harga ditetapkan oleh Menteri Keuangan (Rp 5.656) • banyaknya jumlah orang yang dapat diberikan tunjangan beras adalah pegawai yang bersangkutan ditambah jumlah anggota keluarga yang tercantum dalam daftar gaji Tim Aplikasi Simda -2011

TUNJANGAN KHUSUS PAPUA (1) • tunjangan khusus yang diberikan kepada PNS/CPNS yang bekerja di Provinsi Papua • besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (PP 68 tahun 2002) • Tunjangan Khusus Irian Papua diberikan dengan latar belakang bahwa pegawai yang berkedudukan di suatu daerah yang angka indeks kemahalan lebih besar daripada angka indeks kemahalan daerah tertentu yang ditunjuk sebagai dasar (standar). Tim Aplikasi Simda -2011

TUNJANGAN KHUSUS PAPUA(2) • diberikan kepada pegawai yang secara nyata berada dan bekerja di Provinsi Papua ; • Mulai diberikan pada bulan berkenaan berada dan bekerja di Propinsi Papua (SPMT); • dihentikan pada bulan berikutnya sejak pegawai yang bersangkutan secara nyata tidak berada dan bekerja di Propinsi Papua; • tidak diberikan kepada pegawai negeri yang diberhentikan dengan hak uang tunggu. Tim Aplikasi Simda -2011

TUNJANGAN PENGABDIAN WILAYAH TERPENCIL (1) • diberikan kepada PNS yang secara nyata bekerja dan bertempat tinggal di wilayah terpencil sesuai ketentuan • Latar belakang: karena pegawai negeri yang ditempatkan di wilayah terpencil cenderung mengalami permasalahan berat jika dibandingkan dengan mereka yang ditugaskan di wilayah lainnya. • Wilayah terpencil adalah wilayah yang sulit dalam berbagai aspek, seperti tidak/belum tersedia pelayanan umum, harga kebutuhan pokok yang sangat mahal, tidak/belum tersedia sarana komunikasi yang memadai. Kondisi wilayah terpencil tentu membutuhkan tingkat pengabdian yang tulus dari seorang pegawai negeri untuk ditempatkan/ditugaskan di daerah tersebut. Tim Aplikasi Simda -2011

TUNJANGAN PENGABDIAN WILAYAH TERPENCIL (2) • • •

•

diberikan setelah suatu daerah ditetapkan sebagai wilayah terpencil oleh Mendagri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menpan, Menkeu, dan Menteri Pertahanan dan Keamanan; Ada SK penempatan tugas di wilayah terpencil dan surat penyataan bekerja dan bertempat tinggal di wilayah terpencil yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang; tunjangan pengabdian di wilayah terpencil diberikan pada bulan berkenaan tunjangan ini diberhentikan pada bulan berikutnya apabila pegawai yang bersangkutan : – – – –

pindah tugas keluar dari wilayah terpencil tidak bertempat tinggal lagi di wilayah terpencil berhenti, meninggal dunia atau pensiun, dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap – menjalani cuti di luar tanggungan negara – dijatuhi hukuman disiplin berat Tim Aplikasi Simda -2011

TUNJANGAN UMUM • tunjangan yang diberikan dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian dan semangat kerja bagi CPNS dan PNS yang tidak menerima tunjangan jabatan

struktural atau tunjangan jabatan fungsional atau tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan


• besaran diatur dalam PP No.12 Tahun 2006; • tambahan tunjangan umum diberikan jika CPNS dan PNS menerima penghasilan (gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan beras dan tunjangan umum) kurang dari Rp 1.000.000; • Bagi PNS yang memiliki Tunjangan Kompensasi Kerja kepadanya tetap diberikan Tunjangan Umum, sepanjang penghasilan PNS yang bersangkutan belum mencapai jumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Tim Aplikasi Simda -2011

•

pembayaran tunjangan umum dihentikan mulai bulan berikutnya sejak pegawai negeri yang bersangkutan: – menerima tunjangan jabatan struktural/fungsional/dipersamakan itu – diberhentikan sementara dari jabatan negeri; – dijatuhi hukuman disiplin (pembebasan dari jabatan) berdasarkan PP 30/ 1980; – sedang menjalani cuti besar atau cuti diluar tanggungan negara; – diberhentikan dari jabatan organik; – menjalani masa bebas tugas/MPP; – menjalani masa uang tunggu; – menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan.

• •

tunjangan umum bagi pegawai negeri yang diperbantukan, dibayarkan oleh instansi tempat pegawai negeri yang bersangkutan bekerja; tunjangan umum bagi pegawai negeri yang dipekerjakan tetap dibayarkan oleh instansi induknya.


PEMBULATAN • Untuk memudahkan penyelesaian administrasi pembayaran gaji pegawai, maka dalam perhitungan pembayaran gaji diadakan pembulatan. • Angka pembulatan tsb harus dicantumkan pada lajur yang telah tersedia dalam daftar gaji. • Angka pembulatan dicantumkan agar gaji yang diterima pegawai jumlah bersihnya menjadi bulat dengan ketentuan sebagai berikut: – Unsur penghasilan dibulatkan ke atas mjd satuan rupiah (Rp 1,00); – Unsur potongan dibulatkan ke bawah menjadi nol rupiah (Rp 0,00); – Jumlah akhir dibulatkan ke atas menjadi ratusan rupiah (Rp100,00). Tim Aplikasi Simda -2011

POTONGAN • •

Potongan Beras Bulog adalah potongan yang dikenakan bagi

pegawai negeri yang menerima tunjangan beras dalam bentuk natura yang jumlah potongannya sebesar tunjangan beras tersebut; Iuran Wajib Pegawai Negeri (IWP) sebesar 10 % (untuk gaji terusan sebesar 2%) dari penghasilan yaitu Gaji Pokok ditambah tunjangan keluarga;

Askes tambahan sebesar 2% dari penghasilan yaitu gaji pokok ditambah tunjangan keluarga • PPh pasal 21 adalah potongan pajak yang dikenakan terhadap •

•

•

penghasilan pegawai negeri yang melampaui batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP); Tabungan Perumahan adalah potongan yang dikenakan kepada PNS untuk membiayai usaha-usaha peningkatan kesejahteraan PNS dalam bidang perumahan sesuai perundang-undangan yang berlaku; Potongan lainnya (sewa rumah dinas, angsuran utang pada negara, kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan).


POTONGAN PIHAK KETIGA IWP 10 % IURAN PENSIUN 4,75% THT 3,25% ASKES 2%

PPH 21 JUMLAHNYA SAMA DENGAN TUNJANGAN PAJAK *)

TAPERUM SESUAI GOLONGAN

ASKES tambahan 2%

Keppres 8 tahun 1977, IWP dikenakan kepada PNS dan Pejabat Negara Tim Aplikasi Simda -2011

GAJI 13 • Besarnya gaji bulan 13 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar

penghasilan sebulan yang diterima pada bulan Juni

• Penghasilan sebagaimana dimaksud di atas bagi PNS dan Pejabat Negara meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan/tunjangan umum, dan tunjangan khusus/ tunjangan khusus kinerja/tunjangan kinerja/insentif khusus; • Pemberian gaji 13 dibayarkan pada bulan Juni Tim Aplikasi Simda -2011

PENGECUALIAN PERHITUNGAN GAJI 13 • Besarnya penghasilan gaji 13 tidak termasuk jenis-jenis : – Tunjangan beras – Tunjangan kompensasi kerja (tunjangan bahaya, tunjangan risiko, tunjangan pengamanan) – Tunjangan Khusus Provinsi Papua; dan – Tunjangan Pengabdian bagi Pegawai Negeri yang bekerja dan bertempat tinggal di daerah terpencil.

• Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum dikenakan potongan iuran berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tim Aplikasi Simda -2011

GAJI 13-TERUSAN • Penerima gaji terusan dari Pegawai Negeri/Pejabat Negara yang meninggal dunia atau tewas diberikan gaji bulan ketiga belas sebesar penghasilan gaji terusan yang diterima pada bulan Juni 2010.


GAJI SUSULAN • adalah gaji seseorang pegawai negeri yang belum dibayarkan untuk satu bulan atau lebih karena pembayaran gajinya tidak dilakukan tepat pada waktu pegawai yang bersangkutan melaksanakan tugas pada suatu tempat. • Gaji Susulan dapat berupa gaji pertama bagi CPNS/PNS dan gaji pegawai yang dipindahkan karena dinas, atau pegawai yang karena kasus tertentu dihentikan pembayaran gajinya kemudian harus dibayarkan lagi gaji yang sempat dihentikan tersebut Tim Aplikasi Simda -2011

KEKURANGAN GAJI (RAPEL) • adalah kekurangan pembayaran gaji PNS karena adanya kenaikan besaran komponen gaji, sedangkan pembayaran gajinya atas dasar kenaikan besaran komponen gaji tersebut tidak dilaksanakan tepat waktunya sesuai dengan berlakunya perubahan besaran komponen penghasilan tersebut. • Kenaikan besaran komponen gaji ditetapkan dengan SK seperti kenaikan pangkat, gaji berkala, penyesuaian harga beras, dan lainlain. Tim Aplikasi Simda -2011

DIPERBANTUKAN DAN DIPEKERJAKAN • Aturan PP 9 tahun 2003 • PNS Diperbantukan adalah PNS yg melaksanakan tugas di luar instansi induknya yg gajinya dan dibebankan pada instansi yg menerima perbantuan, tetapi pembinaan kenaikan pangkat tetap di instansi induknya • PNS Dipekerjakan adalah PNS yg melaksanakan tugas di luar instansi induknya yg gajinya masih menjadi beban instansi induknya, demikian juga dg pembinaan kenaikan pangkatnya Tim Aplikasi Simda -2011

UANG DUKA • Dasar hukum PP 12 tahun 1981 • Kepada isteri atau suami PNS yang tewas diberikan uang duka tewas sebesar 6 kali penghasilan sebulan dengan ketentuan serendah-rendahnya Rp.500.000. Sedangkan kepada isteri atau suami PNS yang wafat diberikan uang duka wafat sebesar 3 kali penghasilan sebulan dengan ketentuan serendah-rendahnya Rp.100.000. • Tidak ada potongan IWP 10% • Uang duka tewas diberikan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang, setelah ada persetujuan atau dengan memperhatikan pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara. Tim Aplikasi Simda -2011

GAJI TERUSAN • PP 49 tahun 1980 • Kepada janda/duda dari PNS yang meninggal dunia diberikan penghasilan sebesar penghasilan terakhir almarhum suami/almarhumah isteri selama 4 bulan mulai bulan berikutnya Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia. • Tidak dikenakan potongan IWP 10% tetapi kena iuran wajib asuransi kesehatan sebesar 2% Tim Aplikasi Simda -2011

DASAR HUKUM PPH 21- PNS Aturan lama : • Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 • Peraturan Menteri Keuangan no 636/KMK.04/1994 Aturan Baru : • UU no 36 tahun 2008 • PP 80 tahun 2010 • Peraturan Menteri Keuangan no 262/PMK/2010

PERBEDAAN PPH LAMA DAN BARU • • • •

PPH LAMA 5 Lapisan penghasilan (5,10,15,25,35) Maks biaya jabatan Rp 108.000 PTKP lama lebih kecil Tidak wajib NPWP


• • • •

PPH BARU 4 Lapisan Penghasilan (5,15,25,30) Maks biaya jabatan Rp 500.000 PTKP baru lebih besar Wajib NPWP

WP yang tidak memiliki NPWP per 1 Januari 2009 (UU 36 Th 2008) • Penerapan tarif pemotongan/pemungutan PPh yang lebih tinggi bagi WP yang tidak memiliki NPWP. • Bagi WP penerima penghasilan yang dikenai pemotongan PPh Pasal 21 yang tidak mempunyai NPWP dikenai pemotongan 20% lebih tinggi dari tarif normal. • Aplikasi sudah disesuaikan dg ketentuan ini,

sehingga harus diisikan data NPWP setiap pegawai untuk menghindari tambahan 20% tersebut.

WP yang tidak memiliki NPWP (PP 80 tahun 2010, 20 Des 2010) 1. Dalam hal Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya tidak memiliki NPWP, atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang dibebankan pada APBN atau APBD dikenai tarif PPH Ps 21 lebih tinggi sebesar 20% daripada tarif yang diterapkan 2. Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar 20% tsb dipotong dari penghasilan yang diterima Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya.

3. Aplikasi disesuaikan dengan ketentuan ini

JENIS-JENIS PERHITUNGAN PPH Penghitungan PPh Pasal 21 pada Januari-November (Selain Masa Pajak Desember dan Masa Pajak Terakhir)

Penghitungan PPh Pasal 21, Gaji 13 /rapel gaji

Penghitungan PPh Pasal 21 bagi yang menerima tambahan penghasilan yang bersifat tetap dan teratur setiap bulan yang pembayarannya terpisah dari pembayaran gaji.

Penghitungan PPh Pasal 21 pada bulan Desember

PERHITUNGAN PAJAK JANUARI-NOVEMBER (PP 80/2010 dan PMK 262/PMK.03/2010) Gaji pokok Tunjangan istri/suami Tunjangan anak Tunjangan struktural Tunjangan fungsional Tunjangan Umum Tunjangan Beras Pembulatan Tunjangan daerah Terpencil Tunjangan Papua Penghasilan bruto Pengurang penghasilan bruto Iuran pensiun biaya jabatan 500.000

1 1 1 3

124.740 84

4.834.352 127.515 241.718 369.233 4.465.119 53.581.432

Penghasilan netto sebulan Penghasilan netto setahun Tarif baru- WP punya NPWP PTKP PKP PKP dibulatkan 5%x50000000 15%x(50000001-250000000) Jumlah PPH 21 setahun PPH pasal 21 sebulan


2.396.900 239.690 47.938 2.684.528 2.025.000

53.581.432 18.480.000 35.101.432 35.101.000

1.755.050 1.755.050 146.254

PERHITUNGAN PAJAK GAJI -13/RAPEL GAJI (PP 80/2010 dan PMK 262/PMK.03/2010)

Gaji + tunj setahun + gaji 13/rapel

Hitung PPH (A) PPH Gaji 13/Rapel (A-B)

Gaji + tunj setahun

Hitung PPH (B)

Gaji 13= Gaji bulan terakhir-tunjangan beras Tim Aplikasi Simda -2011

PERHITUNGAN PAJAK TAMBAHAN PENGHASILAN YG TERPISAH (PP 80/2010 dan PMK 262/PMK.03/2010) PPH GAJI POKOK

PENDAPATAN= GAJI POKOK+TUNJ KEL +TUNJ BERAS

PPH GAJI POKOK + TUNJANGAN

PENDAPATAN= GAJI POKOK+TUNJ KEL+ TUNJ BERAS + T. STRUKTURAL

PPH (A)

PPH (B)

PPH TAMBAHAN PENGHSL B-A Tim Aplikasi Simda -2011

PERHITUNGAN PAJAK DESEMBER (PP 80/2010 dan PMK 262/PMK.03/2010)

Seluruh penghasilan tahun ybs: Gaji Jan-Des, Gaji 13, Rapel

Pemotongan PPh JanNov

Hitung PPH (A) PPH Desember (A-B)

(B)

Tidak termasuk tambahan pembayaran pajak 20% krn tidak punya NPWP Tim Aplikasi Simda -2011

PERHITUNGAN PTKP PADA WANITA KAWIN a. bagi wanita kawin,  PTKP = dirinya sendiri (WK 0-1) b. Dalam hal wanita kawin dapat menunjukan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat (kecamatan) yang menyatakan suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, PTKP = untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin + keluarga

sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 (tiga) orang.

PTKP UTK KARYAWATI VS STATUS SIPIL

STATUS KAWIN

HANYA UTK DIRI SENDIRI

WK 0-1

STATUS KAWIN SUAMI TDK MENERIMA/ MEMPEROLEH PENGHASILAN

- U/ DIRI SENDIRI SBG WP - STATUS KAWIN -TANGGUNGAN MAKS 3 ORG WK 0-2, 1-3, 2-4,3-5

STATUS TDK KAWIN

- U/ DIRI SENDIRISBG WP - TANGGUNGAN MAKS 3 ORG WJ 1-2, 2-3,3-4

SYARAT: MENUNJUKKAN KET. TERTULIS DARI PEMDA SETEMPAT SERENDAH-RENDAHNYA KECAMATAN BAHWA SUAMI TIDAK MENERIMA/MEMPEROLEH PENGHASILAN Pasal 11 ayat (3) dan (4)

TERIMA KASIH


Uraian Gaji pokok Tunjangan istri/suami Tunjangan anak Tunjangan struktural Tunjangan Beras Penghasilan bruto Penghasilan bruto setahun

Perhitungan bulanan 1 3.380.400 1 338.040 2 135.216 4 3.853.656 2.025.000 198.000 6.076.656 A

72.919.872

gaji 13 dan perhitungan tahunan 3.380.400 338.040 135.216 3.853.656 2.025.000 B

5.878.656

===>

72.919.872 78.798.528

C Pengurang penghasilan bruto Iuran pensiun biaya jabatan

183.049 303.833

Penghasilan netto sebulan Penghasilan netto setahun PTKP Tarif baru- WP punya NPWP PKP PKP dibulatkan 5%x50000000 15%x(50000001-250000000) Jumlah PPH 21 setahun PPH pasal 21 sebulan PPh gaji 13

2.297.850 E

2.196.584 3.939.926 486.881 5.589.775 67.077.294 21.120.000

72.662.018 21.120.000

45.957.294 45.957.000

51.542.018 51.542.000

2.297.850 191.488

6.136.510

2.500.000 231.300 F F-E

2.731.300 433.450

3.380.400 338.040 135.216 3.853.656 -

Perhitungan PPH bendaharawan tunjangan struktural 1 3.380.400 1 338.040 2 135.216 4 3.853.656 2.025.000 -

198.000

198.000

4.051.656

6.076.656

Perhitungan PPH terutang bendaharawan gaji pokok Gaji pokok Tunjangan istri/suami Tunjangan anak Tunjangan struktural Tunjangan fungsional Tunjangan Umum Tunjangan Beras Pembulatan Penghasilan bruto Pengurang penghasilan bruto Iuran pensiun biaya jabatan

1 1 2 4

183.049 202.583

Penghasilan netto sebulan Penghasilan netto setahun PTKP Tarif baru- WP punya NPWP PKP PKP dibulatkan 5%x(<50.000.000) A Pajak setahun kantor B Selisih pajak terutang setahun dg kantor asal Pajak terutang kantor A sebulan A/12 Pajak terutang kantor B sebulan

183.049 303.833 385.631 3.666.025 43.992.294 19.800.000

486.881 5.589.775 67.077.294 19.800.000

24.192.294 24.192.000 1.209.600

47.277.294 47.277.000 B C= B-A

2.363.850 1.154.250

100.800 C/12

96.188

Uraian

PPh Gaji Desember

Gaji pokok Tunjangan istri/suami Tunjangan anak Tunjangan struktural Tunjangan fungsional Tunjangan Umum Tunjangan Beras Pembulatan Tunjangan daerah Terpencil Iuran PMD Tunjangan Papua Penghasilan bruto Gaji 13 Penghasilan setahun Iuran pensiun biaya jabatan

39.513.600 3.951.360 1.580.544 45.045.504 39.000.000

2.376.000 672

86.422.176 7.003.848 93.426.024 4.671.301 2.139.661 6.810.963

Penghasilan netto setahun PTKP Tarif baru- WP punya NPWP PKP PKP dibulatkan

86.615.061 19.800.000

5%x50000000 15%x(50000001-250000000) Jumlah PPH 21 setahun PPh Jan-November PPh Gaji 13 PPh sdh dibayar PPh Desember

2.500.000 2.522.250 5.022.250

66.815.061 66.815.000

3.688.804 998.100 4.686.904 335.346

PERHITUNGAN GAJI PNS

Recommend Documents