MODUL 4 : PERENCANAAN DAN PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN

MODUL 4 : PERENCANAAN DAN PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN Diklat Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Tanah

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JALAN, PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

PERENCANAAN PENGADAAN TANAH PERENCANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

FS (Feasibility Study)

Pra FS (Pra Feasibility Study)

KAJIAN YANG DILAKUKAN DALAM RANGKA PENYEMPURNAAN PRA STUDI KELAYAKAN

KAJIAN YANG DILAKUKAN UNTUK MENILAI KELAYAKAN PROYEK INFRASTRUKTUR DENGAN MEMPERTIMBANGKAN SEKURANG-KURANGNYA ASPEK HUKUM, TEKNIS, EKONOMI, KEUANGAN, PENGELOLAAN RISIKO, LINGKUNGAN, DAN SOSIAL

FEASIBILITY STUDY (FS) MENGGUNAKAN DANA PUBLIK DAN ATAU PROYEK YANG PENTING DAN STRATEGIS BERDASARKAN KEBIJAKAN PUBLIK

MEMPUNYAI SIFAT KETIDAKPASTIAN DAN RESIKO CUKUP TINGGI

MERINCI PROYEK-PROYEK YANG DIHASILKAN DALAM PRA STUDI KELAYAKAN YANG MEMPUNYAI INDIKASI KELAYAKAN YANG TINGGI

KRITERIA STUDI KELAYAKAN (Feasibility Study/FS)

PROYEK MEMERLUKAN PENAJAMAN DALAM RENCANA, MELALUI PEMBANDINGAN DUA ATAU LEBIH ALTERNATIF SOLUSI YANG UNGGUL

PROYEK MEMERLUKAN INDIKATOR KELAYAKAN YANG LEBIH TELITI

PROYEK MEMERLUKAN INDIKATOR KELAYAKAN YANG LEBIH TELITI

RINCIAN DOKUMEN FS (FEASIBILITY STUDY) Terdiri dari: HASIL SURVEI KELAYAKAN SOSIAL EKONOMI •Hasil survei ekonomi harus mengakomodasi dampak-dampak kepada: •Kependudukan, •Perubahan mata pencaharian, •Perubahan mata pencaharian, •Pengaruh terhadap kekerabatan, •Ganti kerugian dalam pengadaan tanah, •Keamanan, •Kesehatan masyarakat, •Pendidikan, •Cagar budaya dan peninggalan sejarah, •Estetika visual, •Perubahan pola interaksi.

KELAYAKAN LOKASI

ANALISIS BIAYA & MANFAAT PEMBANGUNAN BAGI WILAYAH & MASYARAKAT

administrasi

dan

sertifikasi

& SOSIAL

• Lingkungan Fisika-Kimia

• Lingkungan Sosial Ekonomi dan Budaya

• Biaya Perancangan

• Keselamatan Jalan

• Biaya konstruksi • Biaya supervisi • Komponen

DAMPAK LINGKUNGAN

• Lingkungan Biologi

• Biaya pengadaan tanah • Biaya

PERKIRAAN HARGA TANAH

bukan

proyek • Nilai sisa kontruksi

biaya

FEASIBILITY STUDY (FS)

Metodologi untuk Feasibility Study (normatif) (berdasarkan Pedoman studi kelayakan proyek jalan dan jembatan no 19 tahun 2005)

FEASIBILITY STUDY (FS)

Bagan Alir untuk Feasibility Study (normatif) (berdasarkan Pedoman studi kelayakan proyek jalan dan jembatan no 19 tahun 2005)

PRA FEASIBILITY STUDY (Pra FS)

FUNGSI Feasibility Study (FS)

MENGINDENTIFIKASI ALTERNATIF SOLUSI UNTUK MENILAI TINGKAT KELAYAKAN DENGAN MEMBANDINGKAN KINERJA EKONOMIS SUATU ALTERNATIF TERHADAP ALTERNATIF YANG LAIN

PRA FEASIBILITY STUDY (Pra FS) ASPEK TEKNIS

ASPEK YANG DITINJAU DALAM FS

ASPEK LINGKUNGAN DAN KESELAMATAN

ASPEK EKONOMI

ASPEK LAIN-LAIN

LALULINTAS, TOPOGRAFI, GEOMETRI, GEOLOGI DAN GEOTEKNIK, PERKERASAN JALAN, HIDROLOGI DAN DRAINASE DAN STRUKTUR JEMBATAN

PENGARUH PROYEK TERHADAP LINGKUNGAN BIOLOGI, LINGKUNGAN FISIKA-KIMIA, LINGKUNGAN SOSIAL, EKONOMI DAN BUDAYA DAN KESELAMATAN JALAN

BIAYA-BIAYA PROYEK & MANFAAT PROYEK

PERTIMBANGAN UNTUK MENAMBAH RUTE BARU SEBAGAI ALTERNATIF APABILA RUTE YANG ADA TERKENA MUSIBAH/ KERUSAKAN FATAL; POLITIK; HANKAM; PENGEMBANGAN WILAYAH; KEANDALAN SISTEM JARINGAN; DAN LAIN-LAIN

PRA FEASIBILITY STUDY (Pra FS) MAKSUD & TUJUAN • Untuk mengetahui indikasi kebutuhan proyek jalan dan jembatan, serta untuk menilai tingkat kelayakan suatu koridor dengan membandingkan kinerja ekonomis suatu alternatif terhadap alternatif yang lain, • Sebagai proses awal penyaringan beberapa pilihan/alternatif melalui pendekatan/asumsi dan evaluasi ekonomi, serta pertimbanganpertimbangan lainnya, • Hasilnya akan ditindaklanjuti dalam kegiatan studi kelayakan.

PERBEDAAN FS DAN PRA FS Dlm pengumpulan data: • PRA STUDI KELAYAKAN hanya dibutuhkan DATA SEKUNDER. • STUDI KELAYAKAN memerlukan DATA SEKUNDER DAN PRIMER. Dlm ketentuan teknis yang mengatur tingkat kedalaman aspek-aspek yang ditinjau dan dianalisis: • PRA STUDI KELAYAKAN hanya memerlukan survei pendahuluan (ground checking). • STUDI KELAYAKAN memerlukan survei-survei dan analisis yang lebih detail di wilayah studi.

DOKUMEN PENDUKUNG PERENCANAAN PENGADAAN TANAH DED (Detailed Engineering Design), terdiri dari: • Gambar detail bangunan/bestek • Rencana Anggaran Bangunan (RAB)/ Engineer’s Estimate (EE) • Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)

DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH MAKSUD & TUJUAN ACUAN NORMATIF ISTILAH & DEFINISI KETENTUAN-KETENTUAN

PEMBIAYAAN PENYUSUNAN DOKUMEN PEMBIAYAAN PENYUSUNAN DOKUMEN PETA RENCANA LOKASI PEMBANGUNAN & SKALA PETA FEASIBILITY STUDI DOKUMEN AMDAL

IZIN LINGKUNGAN PROSEDUR PENYUSUNAN

DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH MAKSUD • DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH INI MENCAKUP KETENTUAN ADMINISTRATIF, KETENTUAN TEKNIS, DAN TAHAPAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH YANG DIPERUNTUKKAN BAGI TIM YANG DIBENTUK /DITUNJUK OLEH INSTANSI YANG MEMERLUKAN TANAH UNTUK KEPERLUAN INFRASTRUKTUR PUPR.

TUJUAN • SBG ACUAN BAGI PEJABAT YANG DITUNJUK UNTUK MELAKSANAKAN PENGADAAN TANAH DAN MERUPAKAN PRASYARAT UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PENETAPAN LOKASI PADA TAHAP PERSIAPAN PENGADAAN TANAH OLEH GUBERNUR.

ACUAN NORMATIF (1)

DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH UU RI NO.2 THN 2012

TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

UU RI NO.26 THN 2007

TENTANG PENATAAN RUANG

UU RI NO. 2 THN 2015

TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG

PERPEM NO.104 THN 2015

TENTANG TATA CARA PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN


TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN


TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM


TENTANG IZIN LINGKUNGAN

ACUAN NORMATIF (2)

DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH PERPRES NO.71 THN 2012

TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM BESERTA PERUBAHANNYA

PERPRES NO.15 THN 2015

TENTANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PERMEN NO.15 THN 2015

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PERKA BPN RI NO. 5 THN 2015

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

PERMEN AGRARIA &TATA RUANG/ KA BPN RI NO. 6 THN 2015

TENTANG PERUBAHAN ATAS PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

PERMENKEU NO.10/PMK.02/2016

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 13/PMK.02/2013 TENTANG BIAYA OPERASIONAL & BIAYA PENDUKUNG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

KETENTUAN2

DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH KEWENANGAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH

OLEH PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA ATAU KEPALA UPT YANG BERWENANG DALAM PENGADAAN TANAH DALAM TIAP UNIT ORGANISASI MAKSUD DAN TUJUAN RENCANA PEMBANGUNAN KESESUAIAN DENGAN RTRW & RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL & DAERAH

PERSYARATAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH MEMUAT:

LETAK TANAH LUAS TANAH YANG DIBUTUHKAN GAMBARAN UMUM STATUS TANAH

PERKIRAAN WAKTU PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH PERKIRAAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RENCANA PENGANGGARAN PERKIRAAN NILAI TANAH

PERSYARATAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH

MAKSUD & TUJUAN

MAKSUD

MENGURAIKAN GAMBARAN SECARA UMUM YANG INGIN DICAPAI DARI RENCANA PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

TUJUAN

MENGURAIKAN HAL – HAL SPESIFIK YANG AKAN DICAPAI UNTUK DAPAT MEWUJUDKAN MAKSUD RENCANA PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

MANFAAT

MENGURAIKAN KEGUNAAN YANG AKAN DIPEROLEH OLEH MASYARAKAT UMUM DARI RENCANA PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL, PROVINSI, DAN KABUPATEN/KOTA;

DASAR URAIAN MAKSUD, TUJUAN & MANFAAT BERDASARKAN ANALISA:

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT;

RENCANA KERJA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.


KESESUAIAN DGN RTRW & RPND

LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN

RENCANA TATA RUANG WILAYAH NSIONAL, PROVINSI, DAN/ATAU KABUPATEN KOTA

Berdasarkan pada:

PRIORITAS PEMBANGUNAN (RPJM, RENCANA KERJA KEMENTERIAN PUPR, DAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PUPR)

KESESUAIAN LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN DGN RTRW & PRIORITAS PEMBANGUNAN Diperoleh dari:

KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH DAERAH DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA

UTK RENCANA PEMBANGUNAN YG BELUM DITETAPKAN DALAM RTRW DAN/ATAU PRIORITAS PEMBANGUNAN, MAKA KEMENTERIAN PUPR SEGERA BERKOORDINASI LEBIH LANJUT DENGAN PEMERINTAH DAERAH DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA UNTUK MENYELESAIKAN PERMASALAHAN TSB. DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH YANG DILAMPIRI DENGAN PERATURAN RTRW DAN PRIORITAS LOKASI RENCANA PEMBANGUNANPEMBANGUNAN YANG TELAH DITETAPKAN LENGKAP DENGAN PETA

PERSYARATAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH PROVINSI;

MENGURAIKAN WILAYAH ADMINISTRASI RENCANA PENGADAAN TANAH BERADA, terdiri dari dari:

LETAK TANAH

DITUANGKAN DALAM PETA RENCANA LOKASI PEMBANGUNAN DENGAN MENGGUNAKAN SKALA 1:50.000

PETA RENCANA LOKASI MERUPAKAN PETA RUPA BUMI YANG MEMUAT BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DARI PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, DAN DESA/KELURAHAN

KABUPATEN/KOTA; KECAMATAN; DESA/KELURAHAN

PERSYARATAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH PERKIRAAN LUAS TANAH YANG DIBUTUHKAN DALAM PENGADAAN TANAH DALAM SATUAN M2

LUAS TANAH YG DIBUTUHKAN

DESA/KELURAHAN PERKIRAAN LUAS TANAH DIURAIKAN BERDASARKAN PERKIRAAN LUAS TANAH YANG DIBUTUHKAN PER WILAYAH ADMINISTRASI RENCANA PENGADAAN TANAH BERADA, terdiri dari:

KECAMATAN

KABUPATEN/KOTA

PROVINSI

PERSYARATAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH MENGURAIKAN DATA AWAL MENGENAI PENGUASAAN DAN PEMILIKAN ATAS TANAH

BIDANG TANAH. NAMA PEMILIK

DATA PEMILIK YANG BERHAK SEPERTI YANG DIMAKSUD PALING SEDIKIT MEMUAT : GAMBARAN UMUM STATUS TANAH

STATUS KEPEMILIKAN/PENGUASAAN PERUNTUKAN TANAH.

PENGUMPULAN DATA DILAKSANAKAN MELALUI SURVEI LAPANGAN & WAWANCARA LANGSUNG DGN MASYARAKAT YANG TERINDIKASI TERKENA PENGADAAN TANAH

DATA PEMILIK YANG BERHAK DITUANGKAN DALAM BENTUK TABEL & PETA DATA AWAL YG MEMUAT INFORMASI BIDANG TANAH, NAMA PEMILIK & OBJEK PENGADAAN TANAH LAINNYA

OBJEK PENGADAAN TANAH LAINNYA.

PERSYARATAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH MENGURAIKAN PERKIRAAN WAKTU YANG DIPERLUKAN UNTUK MASING-MASING TAHAPAN PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH JANGKA WAKTU TAHAP PERSIAPAN : SEJAK PEMBUATAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH → PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN

PERKIRAAN WAKTU PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

JANGKA WAKTU TAHAP PERENCANAAN MENGURAIKAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN : SEJAK DITERIMANYA DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH OLEH GUBERNUR → PENGUMUMAN PENETAPAN LOKASI JANGKA WAKTU TAHAP PELAKSANAAN MENGURAIKAN PERKIRAAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN : SEJAK DITERIMANYA PERMOHONAN PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH OLEH KEPALA KANWIL BPN → PENYERAHAN DOKUMEN PENGADAAN TANAH KE KEMENTERIAN PUPR JANGKA WAKTU TAHAP PENYERAHAN HASIL MENGURAIKAN PERKIRAAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN : SEJAK PENGAJUAN PENSERTIPIKATAN OLEH KEMENTERIAN PUPR → DIKELUARKANNYA SERTIPIKAT


PERKIRAAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

MENGURAIKAN PERKIRAAN WAKTU YANG DIPERLUKAN UNTUK MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN

WAKTU PELAKSANAAN : WAKTU YANG DIPERLUKAN UNTUK MENYELESAIKAN SETIAP TAHAPAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN

PERSYARATAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH MENGURAIKAN PERKIRAAN NILAI GANTI KERUGIAN OBYEK PENGADAAN MELIPUTI : TANAH, RUANG ATAS TANAH DAN BAWAH TANAH, BANGUNAN, TANAMAN, BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH, DAN/ATAU KERUGIAN LAIN YANG DAPAT DINILAI

PERKIRAAN NILAI TANAH

DIHITUNG BERDASARKAN STANDAR PENILAIAN NILAI GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (SPI 306) ATAU STANDAR PENILAIAN TANAH LAINNYA

PENILAIAN DAPAT MELIBATKAN PENILAI PUBLIK, INSTANSI TERKAIT, ATAU LEMBAGA LAINNYA YANG BERKOMPETEN DALAM PENILAIAN TANAH

PERSYARATAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG : BIAYA YANG DIPERLUKAN UNTUK PENYELENGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (PMK No. 13/PMK.02/2013 dan PMK No. 10/PMK.02/2016)

RENCANA PENGANGGARAN

BESARAN SATUAN BIAYA YANG DIGUNAKAN UNTUK BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG DALAM RANGKA KEGIATAN PADA TAHAPAN PERENCANAAN, PERSIAPAN, PELAKSANAAN & PENYERAHAN HASIL

MENGURAIKAN BESARAN DANA, SUMBER DANA, DAN RINCIAN ALOKASI DANA UNTUK PERENCANAAN, PERSIAPAN, PELAKSANAAN, PENYERAHAN HASIL, ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN, SERTA SOSIALISASI

PEMBIAYAAN PENYUSUNAN DOKUMEN • SWAKELOLA : PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA ATAU KEPALA UPT, MEMBENTUK TIM PENYUSUN DENGAN SURAT KEPUTUSAN. • KONTRAKTUAL : DITUNJUK KONSULTAN SESUAI KETENTUAN PERATURAN PENGADAAN BARANG/JASA

PERSONIL PENYUSUN DOKUMEN OLEH UNIT ORGANISASI

TIM TEKNIS DARI UNIT ORGANISASI PELAKSANA

TIM TEKNIS DARI INSTANSI TERKAIT

OLEH PENYEDIA JASA

TENAGA AHLI SURVEYOR & TENAGA AHLI PENILAI BERSERTIFIKAT KEAHLIAN YANG DIKELUARKAN OLEH ASOSIASI PROFESI TERKAIT

TENAGA AHLI & PERSONIL LAINNYA YANG DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN MASING-MASING PROYEK INFRASTRUKTUR

PETA RENCANA LOKASI PEMBANGUNAN & SKALA PETA

PETA LOKASI RENCANA LOKASI PEMBANGUNAN

PETA : SUATU GAMBARAN DARI UNSUR-UNSUR ALAM DAN/ATAU BUATAN MANUSIA, YANG BERADA DI ATAS /DI BAWAH PERMUKAAN BUMI YANG DIGAMBARKAN PADA SUATU BIDANG DATAR DENGAN SKALA TERTENTU PETA LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN : DIBUAT PADA PETA RUPA BUMI YANG MINIMAL MEMUAT BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DARI PROVINSI, KAB/KOTA, & DESA/KELURAHAN

SKALA SUATU PETA : ANGKA PERBANDINGAN ANTARA JARAK DUA TITIK DIATAS PETA DENGAN JARAK TERSEBUT DIATAS PERMUKAAN BUMI

SKALA PETA SKALA PETA LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN MINIMAL MENGGUNAKAN SKALA 1 : 50.000 (SNI 6502.3:2010)

FEASIBILITY STUDY


BENDUNGAN

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan

SALURAN IRIGASI

Aturan teknis yang mengatur tentang Saluran Irigasi

BANGUNAN AIR

Aturan teknis yang mengatur tentang Bangunan Air

JALAN, JEMBATAN DAN TEROWONGAN

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan, yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011

FEASIBILITY STUDY

PERSYARATAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH INSTALASI AIR MINUM DAN TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengambangan Sistem Penyediaan Air Minum

TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

RUMAH SUSUN UMUM SEWA

Aturan teknis yang mengatur tentang Rumah Susun Umum Sewa

PERKANTORAN DAN FASILITAS UMUM PUPR LAINNYA

Aturan Teknis Yang Mengatur Tentang Perkantoran Dan Fasilitas Umum PUPR

DOKUMEN AMDAL • AMDAL : KAJIAN MENGENAI DAMPAK PENTING SUATU USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG DIRENCANAKAN PADA LINGKUNGAN HIDUP YANG DIPERLUKAN BAGI PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN • KETENTUAN DOKUMEN AMDAL : UU NO.32/2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PERATURAN PEMERINTAH NO.27 /2012 TENTANG ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

IZIN LINGKUNGAN • IZIN LINGKUNGAN : IZIN YANG DIBERIKAN KEPADA SETIAP ORANG YANG MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB AMDAL ATAU UKL-UPL DALAM RANGKA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI PRASYARAT UNTUK MEMPEROLEH IZIN USAHA DAN ATAU KEGIATAN • KETENTUAN IZIN LINGKUNGAN : PERATURAN PEMERINTAH NO. 27/2012 TENTANG IZIN LINGKUNGAN.

PROSEDUR PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAAN TANAH TAHAP PERSIAPAN

TAHAP PENGUMPULAN DATA, PENGOLAHAN & ANALISIS PENYUSUNAN INSTRUMEN SURVEI

PEMAHAMAN KAK

PENYUSUNAN INSTRUMEN

PENGUMPULAN DOKUMEN PENDUKUNG

PENGAMBILAN FOTO & VIDEO

SURVEI PENDAHULUAN

PENDATAAN KEPEMILIKAN TANAH (OBJEK & SUBJEK TANAH)

VERIFIKASI KESESUAIAN DENGAN RTRW PENYUSUNAN RMK/RMP

TAHAP PENYUSUNAN DRAF PENGUMPULAN DOKUMEN, DATA SEKUNDER DAN PETA TERKAIT PENGUMPULAN DAN PEMBUATAN PETA PELAKSANAAN SURVEI SUBYEK DAN OBYEK PENGADAAN TANAH YANG TERKENA RENCANA PEMBANGUNAN. PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA

TAHAP FINALISASI KONSULTASI DENGAN TIM TEKNIS

PEMBAHASAN DENGAN PEMBERI TUGAS DAN INSTANSI TERKAIT PERBAIKAN LAPORAN, VERIFIKASI DAN SERAH TERIMA (DARI TIM PENYUSUN KE SATKER) PENGESAHAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH

TAHAP PERSIAPAN

LATAR BELAKANG MAKSUD DAN TUJUAN PEKERJAAN

PEMAHAMAN KAK (KERANGKA ACUAN KERJA)

STANDAR DOKUMEN METODOLOGI PELAKSANAAN PEKERJAAN PELAPORAN HASIL PEKERJAAN

TAHAP PERSIAPAN DOKUMEN PENDUKUNG : PERATURAN, KEBIJAKAN, STUDI-STUDI, ATAU KAJIAN YANG TERKAIT DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERKAIT

PENGUMPULAN DOKUMEN PENDUKUNG

DIGUNAKAN SEBAGAI DATA AWAL DALAM MELAKSANAKAN PERSIAPAN, PENGUMPULAN DATA, SURVEI LAPANGAN, DAN ANALISA DATA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH. PENGUMPULAN DOKUMEN DAPAT MELALUI PERMINTAAN DOKUMEN SECARA RESMI/TERTULIS ATAU MELALUI KOORDINASI LANGSUNG DENGAN PIHAK TERKAIT.

PENERIMAAN DOKUMEN DISERTAI BUKTI PENERIMAAN DARI PIHAK YANG MENYERAHKAN.

TAHAP PERSIAPAN

PENGUMPULAN DATA PRIMER

WAWANCARA TATAP MUKA (RECALLING) TERHADAP TARGET DENGAN MENGGUNAKAN DAFTAR ISIAN ATAU QUESTIONER WAWANCARA/DISKUSI (DEEP INTERVIEW) DENGAN BEBERAPA INFORMAN KUNCI, GUNA MELENGKAPI DAN MELAKUKAN PENDALAMAN INFORMASI YANG TELAH DIPEROLEH SEBELUMNYA DATA PRIMER BERUPA NAMA PIHAK YG BERHAK/PEMILIK, STATUS KEPEMILIKAN, LETAK TANAH, LUAS TANAH, BANGUNAN/TANAMAN SERTA BENDA LAIN YANG TERKENA LOKASI PEMBANGUNAN

SURVEI PENDAHULUAN

PENGUMPULAN DATA SEKUNDER

DENGAN CARA MENGUMPULKAN DOKUMENDOKUMEN TERKAIT DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN

TAHAP PERSIAPAN

PENGECEKAN LOKASI RENCANA PENGADAAN TANAH (SAMPAI TINGKAT ADMINISTRASI DESA/KELURAHAN) DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL, PROVINSI, DAN/ATAU KAB/KOTA

VERIFIKASI KESESUAIAN DENGAN RTRW

KOORDINASI DENGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, DINAS TATA RUANG, ATAU INSTANSI TERKAIT LAINNYA

HASIL VERIFIKASI DITUANGKAN DALAM SURAT KETERANGAN ATAU BERITA ACARA KESESUAIAN LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN DENGAN RTRW

TAHAP PERSIAPAN

PENYUSUNAN RMK/RMP (RENCANA MUTU KONTRAK/RENCANA MUTU PROYEK )

BERPEDOMAN PADA : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR: 04/PRT/M/2009 TENTANG SISTEM MANAJEMEN MUTU DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

MEKANISME PENENTUAN SASARAN SURVEI

RESPONDEN INDIVIDUAL (PIHAK YG BERHAK) OBYEK/ SUBYEK FASILITAS UMUM DAFTAR ISIAN PIHAK YG BERHAK

IDENTITAS PEMILIK LAHAN (NAMA, ALAMAT, PEKERJAAN, DLL)

DAFTAR ISIAN DATA OBYEK PENGADAAN TANAH

LUAS LAHAN YANG DIMILIKI DAN YANG TERKENA DAMPAK PEMBANGUNAN, LOKASI LAHAN, BATAS-BATAS BIDANG TANAH, AKSESIBILITAS LOKASI LAHAN, KONDISI LAHAN, PERUNTUKAN/ PENGGUNAAN LAHAN, STATUS DAN SISTEM PENGELOLAAN, LAHAN, STATUS KEPEMILIKAN, HARGA TANAH, BANGUNAN (LUAS BANGUNAN, TIPE BANGUNAN, LANTAI BANGUNAN), JENIS TANAMAN, JENIS OBYEK LAIN

DAMPAK KECIL

TIDAK BERPOTENSI MENGGANGGU/MENGHAMBAT PROSES PEMBEBASAN TANAH YANG TERKENA DAMPAK

DAMPAK SEDANG

BERPOTENSI MENGGANGGU/MENGHAMBAT PROSES PEMBEBASAN TANAH YANG TERKENA DAMPAK NAMUN MEMPUNYAI POTENSI UNTUK DISELESAIKAN

DAMPAK BESAR

BERPOTENSI MENGGANGGU/ MENGHAMBAT SECARA SIGNIFIKAN PROSES PEMBEBASAN TANAH YANG TERKENA DAMPAK

DATA FASOS FASUM

NAMA FASOS/FASUM, UKURAN, LOKASI FASOS/FASUM,FUNGSI UTAMA,FUNGSI LAIN (SEKUNDER), IDENTITAS PEMILIK / PENANGGUNGJWB (INTANSI, PENANGGUNGJAWAB, JABATAN, TELP)

PREDIKSI/POTENSI DAMPAK

FISIK/LINGKUNGAN; SOSIAL

INSTRUMEN SURVEI

PENYUSUNAN INSTRUMEN

METODE PRAKIRAAN BESARAN DAMPAK

DAFTAR ISIAN FASOS/FASUM

ASPIRASI PREDIKSI BESARAN DAMPAK DARI RENCANA PEMBANGUNAN TERHADAP LINGKUNGAN DAN MASYARAKAT SEKITAR

PERSIAPAN PEMASANGAN PREMARK DAN PENGUKURAN GCP PEMOTRETAN UDARA PROSESING FOTO UDARA

TAHAPAN PEMBUATAN PETA PENGADAAN TANAH MELALUI FOTO UDARA

MOZAIK RETIFIKASI FOTO IDENTIFIKASI (SURVEI KELENGKAPAN LAPANGAN) VEKTORISASI/DIGITASI PETA PENGADAAN TANAH

METODE PENDATAAN KEPEMILIKAN TANAH PENDATAAN PERKIRAAN GANTI RUGI NILAI TANAH (NPW)

PENDATAAN KEPEMILIKAN TANAH (OBJEK&SUBJEK TANAH)

PENDATAAN LUAS TANAH YG DIBEBASKAN

PENDATAAN FASOS/FASUM

DATA PRIMER DATA SEKUNDER PERHITUNGAN NPW

GANTI KERUGIAN FISIK (MATERIAL)

PENILAIAN GANTI KERUGIAN

GANTI KERUGIAN NON FISIK (IMMATERIAL)

PERHITUNGAN PERKIRAAN LUAS BERDASARKAN GAMBAR RENCANA

OBJEK PENGADAAN TANAH DIARTIKAN SAMA DENGAN ISTILAH PROPERTI ATAU PROPERTI PERTANAHAN SESUAI DENGAN STANDAR PENILAIAN INDONESIA (SPI)

SURVEI LAPANGAN MENGENAI PENDATAAN LUAS BIDANG YANG TERINDIKASI TERKENA RENCANA PEMBANGUNAN BERDASARKAN PETA LAPANGAN BERDASARKAN PENGISIAN DATA FASILITAS SOSIAL/UMUM MELALUI SURVEI LAPANGAN

MELAKUKAN PENDATAAN KEMILIKAN LAHAN/TANAH

PENGOLAHAN DATA

MELAKUKAN PENDATAAN TERHADAP PERKIRAAN NILAI GANTI RUGI OBJEK PENGADAAN TANAH. MELAKUKAN PENDATAAN TERHADAP LUAS TANAH YANG AKAN DIBEBASKAN MEMBUAT PERKIRAAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

KOMPILASI DATABASE HASIL SURVEI

ANALISIS DATA

PENGUMPULAN DAN TRIANGULASI (CHECK AND RECHECK) DATA PEMILAHAN DAN PENGKATEGORIAN DATA ANALISIS SEBAB-AKIBAT, PEMBACAAN TREND/KECENDERUNGAN PENGAMBILAN KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

PERSIAPAN PENGADAAN TANAH PERSIAPAN PENGADAAN TANAH

TANPA KEBERATAN PIHAK YANG BERHAK DAN MASYARAKAT

ADA PENOLAKAN/KEBERATAN RENCANA LOKASI DARI PIHAK YANG BERHAK

TANPA MENGAJUKAN GUGATAN KE PENGADILAN

DENGAN MENGAJUKAN GUGATAN KE PENGADILAN

TANPA KEBERATAN PIHAK YANG BERHAK DAN MASYARAKAT MEMBENTUK TIM PERSIAPAN

MEMBENTUK SEKRETARIAT TIM PERSIAPAN

MENYIAPKAN PEMBERITAHUAN AWAL

MELAKSANAKAN PEMBERITAHUAN RENCANA PEMBANGUNAN

MELAKUKAN PENDATAAN AWAL LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN

MENYIAPKAN RENCANA KONSULTASI PUBLIK

MELAKSANAKAN KONSULTASI PUBLIK RENCANA PEMBANGUNAN

MENANDATANGANI BERITA ACARA KESEPAKATAN LOKASI

MENETAPKAN LOKASI PEMBANGUNAN

MENGUMUMKAN PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN

MELAKSANAKAN TUGAS LAIN YANG TERKAIT

TANPA KEBERATAN PIHAK YANG BERHAK DAN MASYARAKAT MEMBENTUK TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH

ANGGOTA    

BUPATI/WALIKOTA SKPD PROVINSI TERKAIT INSTANSI YANG MEMERLUKAN TANAH INSTANSI TERKAIT LAINNYA

TUGAS  MELAKSANAKAN PEMBERITAHUAN RENCANA PEMBANGUNAN  MELAKUKAN PENDATAAN AWAL LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN  MELAKSANAKAN KONSULTASI PUBLIK RENCANA PEMBANGUNAN  MENYIAPKAN PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN  MENGUMUMKAN PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM  MELAKSANAKAN TUGAS LAIN YANG TERKAIT PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG DITUGASKAN GUBERNUR.

TANPA KEBERATAN PIHAK YANG BERHAK DAN MASYARAKAT PEMBERITAHUAN AWAL

MEMBENTUK SEKRETARIAT TIM PERSIAPAN

MENYIAPKAN

SOSIALISASI RENCANA PEMBANGUNAN KEPADA MASYARAKAT PADA LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN

MENYIAPKAN PENANDATANGAN BERITA ACARA PELAKSANAAN SOSIALISASI.


MENYIAPKAN PEMBERITAHUAN AWAL • DITANDATANGANI KETUA TIM PERSIAPAN DAN DIBERITAHUKAN KEPADA MASYARAKAT PADA LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN PALING LAMA 20 HARI KERJA SETELAH DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH DITERIMA GUBERNUR

TANPA KEBERATAN PIHAK YANG BERHAK DAN MASYARAKAT MAKSUD DAN TUJUAN RENCANA PEMBANGUNAN

LETAK TANAH DAN LUAS YANG DIBUTUHKAN

MELAKSANAKAN PEMBERITAHUAN RENCANA PEMBANGUNAN

Yang Memuat:

TAHAPAN RENCANA PENGADAAN TANAH,

PERKIRAAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH, PERKIRAAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN, DAN INFORMASI LAIN YANG DIANGGAP PERLU


MELAKUKAN PENDATAAN AWAL LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN • PENGUMPULAN DATA AWAL PIHAK YANG BERHAK DAN OBJEK PENGADAAN TANAH BERSAMA APARAT KELURAHAN/DESA • HASIL PENDATAAN BERBENTUK DAFTAR SEMENTARA LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN YG DITANDATANGANI KETUA TIM PERSIAPAN • HASIL PENDATAAN DIJADIKAN BAHAN UNTUK PELAKSANAAN KONSULTASI PUBLIK RENCANA PEMBANGUNAN


MENYIAPKAN RENCANA KONSULTASI PUBLIK

• PEMAHAMAN BERSAMA TIM PERSIAPAN BAHWA MAKSUD KONSULTASI PUBLIK YAITU MEMPEROLEH KESEPAHAMAN DAN KESEPAKATAN DALAM PERENCANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DARI PIHAK YANG BERHAK, YANG DIADAKAN DI KANTOR KELURAHAN/DESA SETEMPAT. • MENYIAPKAN PELAKSANA KONSULTASI PUBLIK YAITU TIM PERSIAPAN YANG DIBENTUK GUBERNUR DENGAN MELIBATKAN CAMAT DAN LURAH/KEPALA DESA SETEMPAT.

TANPA KEBERATAN PIHAK YANG BERHAK DAN MASYARAKAT MAKSUD DAN TUJUAN RENCANA PEMBANGUNAN

MELAKSANAKAN KONSULTASI PUBLIK RENCANA PEMBANGUNAN (paling lama 60 hari kerja sejak tanggal ditandatangani daftar sementara lokasi rencana pembangunan )

TAHAPAN DAN WAKTU PROSES PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH PERAN PENILAI DALAM MENENTUKAN GANTI KERUGIAN INSENTIF YANG AKAN DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG HAK OBYEK YANG DINILAI GANTI KERUGIAN

BENTUK GANTI KERUGIAN DAN HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK YANG BERHAK.


MENANDATANGANI BERITA ACARA KESEPAKATAN LOKASI • HASIL KESEPAKATAN DITUANGKAN DALAM BERITA ACARA KESEPAKATAN • DAPAT DILAKUKAN KONSULTASI PUBLIK ULANG DALAM WAKTU PALING LAMA 30 HARI KERJA

TANPA KEBERATAN PIHAK YANG BERHAK DAN MASYARAKAT PENETAPAN LOKASI (PENLOK) PEMBANGUNAN • DIBUAT BERDASARKAN KESEPAKATAN DALAM BERITA ACARA KESEPAKATAN TIM PERSIAPAN DENGAN PIHAK YANG BERHAK. • DGN DILAMPIRI PETA LOKASI PEMBANGUNAN. • BERLAKU UNTUK JANGKA WAKTU 2 THN DAN DAPAT DIAJUKAN PERPANJANGAN 1 KALI DALAM JANGKA WAKTU 1 TAHUN. • PENGAJUAN PERPANJANGAN DILAMPIRI: KEPUTUSAN PENETAPAN LOKASI & ALASAN PENGAJUAN PERPANJANGAN DILAMPIRI DATA SISA TANAH YANG BELUM DILAKSANAKAN PENGADAAN TANAHNYA. • JIKA JANGKA WAKTU PROSES PENETAPAN LOKASI TIDAK TERPENUHI, DILAKUKAN PROSES ULANG TERHADAP SISA TANAH YG BELUM SELESAI PENGADAANNYA, MULAI DARI TAHAP PERENCANAAN.

TANPA KEBERATAN PIHAK YANG BERHAK DAN MASYARAKAT MENGUMUMKAN PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN

PENGUMUMAN MEMUAT : • • • • •

No dan tanggal Penetapan Lokasi, peta lokasi pembangunan maksud dan tujuan pembangunan, letak dan luas tanah yang dibutuhkan, perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah dan • perkiraan jangka waktu pembangunan

PENGUMUMAN DILAKSANAKAN DENGAN CARA : • Ditempelkan di kantor kelurahan/desa dan atau kantor kabupaten/kota dan di lokasi pembangunan, berlangsung paling kurang 14 hari kerja berturut-turut. • Diumumkan melalui media cetak/surat kabar lokal/nasional paling sedikit 1 (satu) kali penerbitan pada hari kerja • Diumumkan melalui media elektronik, pada laman/website pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten


MELAKSANAKAN TUGAS LAIN YANG TERKAIT • GUBERNUR DAPAT MENDELEGASIKAN KEWENANGAN PELAKSANAAN TAHAPAN PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM KEPADA BUPATI/WALIKOTA BERDASARKAN PERTIMBANGAN EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KONDISI GEOGRAFIS, SUMBERDAYA MANUSIA DAN PERTIMBANGAN LAIN

ADA PENOLAKAN/KEBERATAN RENCANA LOKASI DARI PIHAK YANG BERHAK TANPA MENGAJUKAN GUGATAN KE PENGADILAN MENOLAK/KEBERATAN LOKASI OLEH MASYARAKAT

MELAKSANAKAN KONSULTASI PUBLIK ULANG

MENOLAK/KEBERATAN HASIL PUBLIKASI ULANG

INSTANSI MELAPOR GUBERNUR MEMBENTUK TIM KAJIAN

MEMBENTUK SEKRETARIAT TIM KAJIAN

MENGINVENTARIS DAN MENGKAJI PENOLAKAN MASYARAKAT

MELAKUKAN KLARIFIKASI DENGAN MASYARAKAT

MENYUSUN REKOMENDASI KE GUBERNUR

MENETAPKAN LOKASI PEMBANGUNAN ATAU PINDAH LOKASI

MENOLAK/KEBERATAN PENLOK OLEH MASYARAKAT

PERWAKILAN MASYARAKAT YANG DIBERI KUASA MEMBUAT SURAT KEBERATAN KEPADA INSTANSI YG MEMERLUKAN TANAH

INSTANSI YANG MEMERLUKAN TANAH MELAPORKAN KEBERATAN KEPADA GUBERNUR MELALUI TIM PERSIAPAN

GUBERNUR MEMERINTAHKAN TIM PERSIAPAN UNTUK MELAKUKAN KONSULTASI PUBLIK ULANG

MELAKSANAKAN KONSULTASI PUBLIK ULANG

KONSULTASI PUBLIK ULANG DALAM JANGKA WAKTU MAKSIMAL 30 HARI KERJA

HASIL KESEPAKATAN ATAS LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN DITUANGKAN DALAM BERITA ACARA KESEPAKATAN KONSULTASI PUBLIK ULANG

MENOLAK/KEBERATAN HASIL PUBLIKASI ULANG

PERWAKILAN MASYARAKAT YANG DIBERI KUASA SEGERA MEMBUAT SURAT KEBERATAN KEPADA INSTANSI YANG MEMERLUKAN TANAH

INSTANSI YANG MEMERLUKAN TANAH MELAPORKAN KEBERATAN KEPADA GUBERNUR MELALUI TIM PERSIAPAN. GUBERNUR SEGERA MEMBENTUK TIM KAJIAN

INSTANSI MELAPOR - GUBERNUR MEMBENTUK TIM KAJIAN & MEMBENTUK SEKRETARIAT TIM KAJIAN

SUSUNAN TIM KAJIAN

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI / PEJABAT YANG DITUNJUK

• KETUA MERANGKAP ANGGOTA

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL

• SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA

INSTANSI YANG MENANGANI URUSAN DI BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

• ANGGOTA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

• ANGGOTA

BUPATI/WALI KOTA/PEJABAT YANG DITUNJUK

• ANGGOTA

AKADEMISI

• ANGGOTA

MENGINVENTARIS DAN MENGKAJI PENOLAKAN MASYARAKAT KLASIFIKASI JENIS DAN ALASAN KEBERATAN

INVENTARISASI MASALAH

KLASIFIKASI PIHAK YANG KEBERATAN DAN

KLASIFIKASI USULAN PIHAK YANG KEBERATAN

MELAKUKAN KLARIFIKASI DENGAN MASYARAKAT MENYAMAKAN PERSEPSI TENTANG MATERI/ALASAN KEBERATAN PIHAK YANG KEBERATAN

TUJUAN KLARIFIKASI

MENJELASKAN KEMBALI MAKSUD DAN TUJUAN RENCANA PEMBANGUNAN

MENYUSUN REKOMENDASI KE GUBERNUR

PENYUSUNAN REKOMENDASI

• BERDASARKAN HASIL KLARIFIKASI DENGAN MASYARAKAT • DIDASARKAN ATAS HASIL KAJIAN DOKUMEN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH PIHAK YG KEBERATAN THDP: RTRW DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN YANG TERCANTUM DALAM RPJM, RENSTRA DAN RKP INSTANSI YANG BERSANGKUTAN. • DILAKSANAKAN PALING LAMA 14 HARI KERJA SEJAK DITERIMA PERMOHONAN OLEH GUBERNUR YANG SELANJUTNYA SEBAGAI DASAR SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR MENERIMA ATAU MENOLAK KEBERATAN MASYARAKAT

PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN ATAU PINDAH LOKASI

JIKA KEBERATAN MASYARAKAT DITOLAK

JIKA KEBERATAN MASYARAKAT DITERIMA

• GUBERNUR MENETAPKAN LOKASI PEMBANGUNAN

• GUBERNUR MEMBERITAHUKAN KEPADA INSTANSI YANG MEMERLUKAN TANAH UNTUK MENGAJUKAN RENCANA LOKASI PEMBANGUNAN DI TEMPAT LAIN

ADA PENOLAKAN/KEBERATAN RENCANA LOKASI DARI PIHAK YANG BERHAK DENGAN MENGAJUKAN GUGATAN KE PENGADILAN

MASYARAKAT MENGAJUKAN GUGATAN KE PENGADILAN TUN

PROSES DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA/TUN

GUGATAN DITOLAK DIAJUKAN KASASI KE MAHKAMAH AGUNG

PUTUSAN HUKUM TETAP (INKRACHT), DITERIMA ATAU DITOLAK

GUGATAN DITOLAK,MENETAPKAN LOKASI PEMBANGUNAN

MENETAPKAN LOKASI PEMBANGUNAN ATAU PINDAH LOKASI

PROSES GUGATAN DI MAHKAMAH AGUNG

PIHAK-PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB PENANGGUNG JAWAB

PIHAK YANG TERLIBAT

INSTANSI LAIN YANG TERKAIT

• GUBERNUR DAN BUPATI/WALIKOTA LETAK TANAH CALON LOKASI JALAN (SELANJUTNYA DISEBUT KETUA TIM PERSIAPAN DIDUKUNG SEKRETARIAT TIM)

• PIHAK YANG MEMERLUKAN TANAH, YAITU PPK PADA SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA • PIHAK YANG BERHAK, • MASYARAKAT TERKENA DAMPAK

• KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DAN KANTOR PERTANAHAN, • CAMAT • LURAH/KEPALA DESA

TERKAIT PULA • PENGADILAN TUN DAN • MAHKAMAH AGUNG

JANGKA WAKTU KEGIATAN PERSIAPAN APABILA TIDAK ADA KEBERATAN

• 160 HARI

APABILA ADA KEBERATAN & DILAKUKAN KONSULTASI PUBLIK ULANG

• 187 HARI

APABILA KEBERATAN PIHAK YG BERHAK & MASYARAKAT DIAJUKAN KE PENGADILAN TUN & KASASI KE MA

• 291 HARI

A

Lama Maksimal

Mahkamah Agug

Pengadilan TUN

Ka Desa/ Lurah

Camat

Satgas B

Satgas A

Ketua Pelaksana

Kanwil BPN Prov Kantah Kab/Kota

Sekretariat Tim

Tim Kajian

Sekretariat Tim

Output Kegiatan/ Hasil Kerja

Jika tidak ada penolakan/keberatan masyarakat 1 Membentuk Tim Persiapan

Ρ Ρ

2 Membentuk Sekretariat Tim Persiapan 3 Menyiapkan pemberitahuan awal 4 Melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan

10 Tim Persiapan dan Sekretariat

Ρ Ρ Ρ Ρ

Pemberitahuan 20 BA sosialisasi 30 Data awal lokasi

6 Menyiapkan rencana Konsultasi Publik

Ρ Ρ Ρ Ρ

7 Melaksanakan Konsultasi Publik rencana pembangunan

Ρ

Ρ

60 Hasil konsultasi

8 Menandatangani BA kesepakatan lokasi

Ρ Ρ Ρ Ρ

Ρ Ρ Ρ Ρ

BA kesepakatan 3 SP2LP 14 Pengumuman

Ρ Ρ Ρ

Ρ Ρ Ρ

30 BA KP ulang

5 Melakukan pendataan awal lokasi rencana pembangunan

9 Menetapkan lokasi pembangunan

Ρ Ρ

10 Mengumumkan penetapan lokasi pembangunan B-1

Tim Persiapan

Gubernur atau Bupati/Walkota

Masyarakat setempat

Uraian Kegiatan Persiapan

Pihak yang Berhak

Kode No

Instansi yang perlu tanah

MEKANISME PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK JALAN

11 Melaksanakan tugas lain yang terkait Jika ada penolakan/keberatan masyarakat

Ρ

12 Menolak/keberatan lokasi oleh masyarakat 13 Melaksanakan Konsultasi Publik Ulang 14 Menolak/keberatan hasil Publikasi Ulang 15 Instansi melapor - Gubernur Membentuk Tim Kajian 16 Membentuk Sekretariat Tim Kajian

Ρ Ρ

Ρ

Ρ Ρ Ρ Ρ

3 Pemberitahuan

Tim Kajian dan Sekretariat

A

Jika ada penolakan/keberatan masyarakat Menolak/keberatan lokasi oleh masyarakat 12 tidak Membentuk TimKonsultasi PersiapanPublik Ulang 131 Melaksanakan Membentuk Sekretariat Persiapan hasilTim Publikasi Ulang 142 Menolak/keberatan pemberitahuan 153 Menyiapkan Instansi melapor - Gubernur awal Membentuk Tim Kajian pemberitahuan rencana pembangunan 164 Melaksanakan Membentuk Sekretariat Tim Kajian pendataan awal lokasi rencana pembangunan Menginventaris dan mengkaji penolakan masyarakat 175 Melakukan rencana dengan Konsultasi Publik Melakukan klarifikasi masyarakat 186 Menyiapkan

rekomendasi Gubernur Melaksanakan KonsultasikePublik rencana pembangunan 197 Menyusun 208 Menetapkan lokasiBApembangunan atau Pindah lokasi Menandatangani kesepakatan lokasi B-2 Jika9 ada gugatan lokasi ke lembaga peradilan oleh masyarakat Menetapkan pembangunan Masyarakat mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN 21 10 Mengumumkan penetapan lokasi pembangunan Proses di peradilan TUN 22 11 Melaksanakan tugas lain yang terkait Gugatan ditolak diajukan Kasasi ke Mahkamah Agung 23 ada B-1 Jika penolakan/keberatan masyarakat 24 Proses gugatan di Mahkamah Agung 12 Menolak/keberatan lokasi oleh masyarakat 25 Putusan hukum tetap (inkracht), diterima atau ditolak 13 Melaksanakan Konsultasi Publik Ulang 26 Gugatan ditolak,menetapkan lokasi pembangunan 14 Menolak/keberatan hasil Publikasi Ulang 27 Pengumuman penetapan lokasi pembangunan 15 Instansi melapor - Gubernur Membentuk Tim Kajian

P

Penanggung jawab kegiatan

16 Membentuk Sekretariat Tim Kajian 17 Menginventaris dan mengkaji penolakan masyarakat 18 Melakukan klarifikasi dengan masyarakat 19 Menyusun rekomendasi ke Gubernur

Ρ Ρ

Ρ

Ρ

Ρ

Ρ Ρ Ρ Ρ Ρ Ρ Ρ

Ρ Ρ Ρ Ρ

Ρ Ρ Ρ Ρ

Ρ

Ρ Ρ Ρ Ρ Ρ Ρ

Ρ

Ρ Ρ

Ρ Ρ Ρ Ρ

Ρ Ρ Ρ Ρ

Ρ Ρ Ρ

Ρ Ρ Ρ

Lama Maksimal

Ρ Ρ Ρ Ρ

Mahkamah Agug

Ρ

Pengadilan TUN

Ρ

Ka Desa/ Lurah


Camat


Satgas B

Ρ

Satgas A

Ρ

Ketua Pelaksana

10 Mengumumkan penetapan lokasi pembangunan Kode No Uraian Kegiatan Persiapan 11 Melaksanakan tugas lain yang terkait B-1 Jika ada penolakan/keberatan masyarakat

Ρ Ρ

Gubernur atau Bupati/Walkota

9 Menetapkan lokasi pembangunan

Kanwil BPN Prov Kantah Kab/Kota

BA kesepakatan

Sekretariat Tim

Ρ Ρ Ρ Ρ

Tim Kajian

Ρ Ρ Ρ Ρ

Sekretariat Tim

8 Menandatangani BA kesepakatan lokasi

Tim Persiapan

60 Hasil konsultasi

Masyarakat setempat

Ρ

Pihak yang Berhak

Ρ

Instansi yang perlu tanah

7 Melaksanakan Konsultasi Publik rencana pembangunan

3 SP2LP Output Kegiatan/ 14 Pengumuman Hasil Kerja

30 BA ulang dan Persiapan 10 TimKP Sekretariat

Ρ Ρ Ρ

Pemberitahuan Tim Kajian dan 20 BA sosialisasi Sekretariat 30 Data Hasil awal kajianlokasi

Ρ Ρ Ρ

3 Pemberitahuan 14 60 Rekomendasi Hasil konsultasi Putusan lokasi BA kesepakatan 3 SP2LP 30 14 Pengumuman 30 Putusan PTUN 14

Ρ

30 Putusan MA

Ρ

30 BA KP ulang

SP2LP

Pengumuman Tim Kajian dan Sekretariat

Ρ Ρ Ρ

Ρ Ρ Ρ

Hasil kajian 14 Rekomendasi

Terima Kasih Sampai ketemu Besok

MODUL 4 : PERENCANAAN DAN PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN

Recommend Documents