ANALISIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL BOGOR OUTER RING ROAD

EVALUASI PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

ANALISIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL BOGOR OUTER RING ROAD Claudy Abstrak Kebutuhan manusia akan tanah semakin hari semakin meningkat padahal jumlah tanah tetap tidak berkembang. Pembangunan pemerintah dilakukan untuk memajukan daerahnya. Tanah yang sudah dilekati hak atas tanah sering menemukan masalah, oleh karena itu ada yang namanya pengadaan tanah. pemerintah harus memberikan penggantian yang layak kepada pemiliknya karena menyangkut dua kepentingan yaitu kepentingan umum dan kepentingan masyarakat yang terkena dampak. Peraturan Presiden No.65 Tahun 2006 dipakai sebagai dasar kebijakan untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam pembangunan jalan Tol Bogor Outer Ring Road. Pada proses pelaksaaannya ternyata pengadaan tanah itu berjalan lambat dari periode 2005 -2009. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif melalui observasi , wawancara mendalam, dan dokumentasi, dengan fokus penelitian antara lain evaluasi pelaksanaan kebijakan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan , beserta kendala dan upaya penangannya. Hasil dari penelitian setelah diadakan evaluasi terhadap pelaksanan kebijakan pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Bogor Outer Ring Road ini, yang menggunakan Perpres No.65 Tahun 2006 sudah tidak efektif untuk melindungi dan menjalankan kegiatan tahapan tahapan pengadaan tanah dilihat dari fakta dilapangan dan standard yang ada pada pelaksanaan kebijakan pengadaan tanah ini. Kata kunci : Evaluasi , Implementasi, Kebijakan Abstract Human need for land is increasingly rising while the amount of land remain undeveloped. Development is undertaken to develop the region. Land that has clung to the land rights often find the problem, therefore no such thing as land acquisition. government should provide adequate reimbursement to the owner because it involves two interests are common interests and the interests of affected communities. Presidential Decree 65 of 2006 is used as the basis for the policy of land acquisition for public use in the construction of toll roads Bogor Outer Ring Road. In the process of land acquisition pelaksaaannya apparently it runs slower than the period of 2005 -2009. The method used by the researchers is a type of qualitative research with a qualitative approach through observation, interviews, and documentation, with a focus on the evaluation of the implementation of policies such as land acquisition for the construction of roads, along with constraints and efforts workarounds. Results from the study after extensive evaluation of the implementation of land acquisition policy for Toll Road Development Bogor Outer Ring Road, which uses regulation 65 of 2006 has been ineffective to protect and operate phases of land acquisition stage seen from the fact that there are standards in the field and on the this land acquisition policy implementation. Keywords: Evaluation, Implementation, Policy *Jurusan Admnistrasi Ngeara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia (email: [email protected]) **Departemen Ilmu Admnistrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, FISIP UI, Kampus UI Depok 16424 (email: [email protected])

1 Evaluasi pelaksanaan ..., Claudy , FISIP UI, 2013


Pembangunan

yang

manusia, hubungan manusia dengan tanah

memenuhi

bukan hanya sekedar tempat hidup, tetapi

amanat Pembukaan UUD 45, dari tahun ke

lebih dari itu tanah memberikan sumber

tahun terus meningkat. Bersamaan dengan

daya bagi kelangsungan hidup manusia.

itu jumlah penduduk terus bertambah, dan

Masalah

sejalan

menyangkut hak rakyat yang paling dasar,

dilaksanakan

dalam

dengan

Nasional rangka

semakin

meningkatnya

pembangunan dan hasil-hasilnya,

tanah

adalah

masalah

yang

maka

tanah disamping mempunyai nilai ekonomis

semakin meningkat dan beragam pula

juga berfungsi sosial, oleh karena itu

kebutuhan

Kegiatan

kepentingan pribadi atas tanah tersebut

adalah

dikorbankan guna kepentingan umum (

penduduk

pembangunan

itu.

Nasional

pembangunan untuk kepentingan umum.

Soedharyo Soimin 1993 h.82).

Pembangunan untuk kepentingan umum

Oleh

karena

itu

kebijakan

harus terus diupayakan pelaksanaannya

pengadaan tanah untuk kepentingan umum

seiring

bertambahnya

sekarang ini dituangkan dalam Peraturan

jumlah penduduk yang disertai dengan

Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang

semakin meningkatnya kemakmuran yang

Pengadaan

semakin membaik, tentunya membutuhkan

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

dengan

semakin

berbagai fasilitas umum seperti: jaringan transportasi, peribadatan,

fasilitas sarana

pendidikan,

olahraga,

Tanah

Bagi

Pelaksanaan

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 dinyatakan

fasilitas

bahwa Pembangunan untuk kepentingan

komunikasi, fasilitas keselamatan umum dan

umum yang dilaksanakan Pemerintah atau

sebagainya. ( www.organiasi.org 11 Oktober

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud

2012 ).

dalam Pasal 2, yang selanjutnya dimiliki fasilitas-fasilitas

atau akan dimiliki oleh Pemerintah atau

umum tersebut, memerlukan tanah sebagai

Pemerintah Daerah (Perpres No.65 Tahun

wadahnya. Dalam hal persediaan tanah

2006 ) meliputi :

masih luas, pembangunan fasilitas umum

a. jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (di

tersebut tidak menemui masalah. Tetapi

atas tanah, di ruang atas tanah, ataupun di

persoalannya tanah merupakan sumberdaya

ruang bawah tanah), saluran air minum/air

alam yang sifatnya terbatas, dan tidak

bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi;

pernah bertambah luasnya (UU.No.5 tahun

b. waduk, bendungan, bendungan irigasi dan

1960 Peraturan Pokok Agraria). Tanah yang

bangunan pengairan lainnya;

tersedia sudah banyak yang dilekati dengan

c. pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta

hak (tanah hak), dan tanah negara sudah

api, dan terminal;

sangat

d. fasilitas keselamatan umum, seperti

Pembangunan

terbatas

persediaannya.

Tanah

merupakan salah satu sumber daya alam

tanggul

penanggulangan

yang penting untuk kelangsungan hidup

lahar, dan lain-lain bencana;

bahaya

banjir,



e. tempat pembuangan sampah;

pengadaan tanah Kabupaten Bogor (Laporan

f. cagar alam dan cagar budaya;

Panitia Pengadaan Tanah Kab.Bogor). Tahapan

g. pembangkit, transmisi, distribusi tenaga

lainnya

dalam

proses

pembebasan tanah sesuai Peraturan Kepala

listrik. Pada

proses

penyelesaian

BPN No.3 Tahun 2007, untuk pelaksanaan

pembangunan Jalan Tol Bogor Ring Road

pembangunan

Tahap 1 ini menggunakan Perpres No.65

Pengadaan Tanah (P2T), pemerintah kota

tahun 2006, dan mengacu pada Peraturan

dan kabupaten yang sering menimbulkan

Kepala BPN

untuk mengatasi pengadaan

sengketa yang berbuntut pada persoalaan

tanah bagi masyarakat yang terkena dampak

hukum . Dari beberapa kasus konflik tanah

pembangunan Jalan Tol BORR tersebut.

ini sampai menjadi sengketa di antara pihak

Oleh karena itu untuk wilayah Kabupaten

terkait

Bogor dibentuk Panitia Pengadaan Tanah

penyelesaian menjadi sulit adalah proses

(P2T) sesuai dengan Keputusan Bupati

admnistrasi yang tidak tertib, terutama arsip

Bogor

dan dokumen seperti yag diungkapkan

tanggal

Nomor 10

593/469/Kpts/Huk/2007 Agustus

2007

tentang

,

anggota

yang

yang

dilakukan

Panitia

menyebabkan

Panita

Pengadaan

Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah

wawancara

Bapak.

Untuk Pembangunan Jalan Tol Bogor Outer

Admnistrasi

Ring Road (BORR) (SK Bupati Bogor

September 2012 ).

Heri

proses

Tanah

Suhei

Pembangunan,

(

Dinas

Kamis

6

Masalah lain yang sering timbul

2007). Pada tahapan-tahapan yang harus dilakukan

dalam

oleh P2T juga tidak tanpa kendala dalam

pembangunan

pelaksanaannya, terkait dengan berlakunya

menyebabkan

Peraturan Kepala BPN No.3 Tahun 2007,

terhambat adalah adanya beberapa warga

dimana salah satu pasalnya menetapkan

yang

bahwa Sekertaris Panitia Pengadaan Tanah

ketidaksesuaian akan nilai ganti rugi yang

(P2T)

Daerah

ditawarkan kepada warga oleh Pemerintah,

Panitia

hal itu disebabkan karena Pemerintah hanya

Pengadaan Tanah bertempat di Kantor

mengganti rugi tanah tersebut, didasarkan

Pertanahan Kabupaten/Kota. Kenyatannya

Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). Sementara

secara

warga

adalah

Kabupaten/Kota

kendala,

teknis

Sekretaris dan

Sekretaris

menimbulkan

khususnya

berbagai

menyangkut

pembebasan Jalan

tanah Tol

BORR

pembangunan

meminta

pengukuran

meminta

agar

untuk yang

menjadi

ulang

dan

Pemerintah

memberikan ganti rugi di atas NJOP. BPK

pembentukan Panitia Pengadaan Tanah

sebagai

otoritas

(P2T) dan perpindahan tempat sekretariat

menganggap

dari lingkungan pemerintah daerah ke

korupsi ,jika harga tanah yang disepakati

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota seperti

dalam musyawarah jauh diatas NJOP. Hal

yang terjadi pada pembentukan panitia

ini menjadi dilema yang sering dialami P2T,

sebagai

pemeriksaan temuan

akan indikasi



satu sisi tidak ingin mengurangi hak warga

NJOP

pemilik tanah,

(www.pelita.or.id 9 Sepetember 2012 ,17.32

tapi di sisi lain jika

menyetujui harga tanah yang jauh diatas Metode Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2012 sampai 8 Desember 2012 yang berlokasi di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bogor pada Panitia Pengadaan Tanah. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder melalui telaah dokumen berupa data kecelakaan kerja dan data program safety promotion yang telah diimplementasikan sedangkan pengumpulan data primer melalui wawancara kepada pihak panitia pengadaan tanah dan masyarakat yang terkena dampak pengadaan tanah serta observasi langsung area pengadaan tanah yaitu di Desa Cipambuan Kabupaten Bogor Kecamatan Babakan Madang. Unit analisis dalam penelitian ini adalah aktivitas

Hasil Evaluasi

Pelaksanaan

Dalam

Tahap

-

Tahap

bisa

terindikasi

korupsi

wib ).

pengadaan tanah yang sesuai dengan standard pelaksanaan yaitu peraturan Kepala BPN No.3 Tahun 2007 di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bogor, yakni pada Panita pengadaan tanah, Masyarakat, Panita pelaksana teknis dan panita pembantu di wilayah desa. Data-data yang telah diperoleh disajikan dalam bentuk tabel yang bertujuan untuk mempermudah memahami gambaran evaluasi implementasi pengadaan tanah kemudian dianalisis faktor-faktor yang mempengaruhi, yakni meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan. Untuk menguji data digunakan wawancara dua arah dari pihak panita dan juga pihak masyarakt dan factor eksternal lainya.

masukan akan isu masalah public yang timbul karena

Pembangunan Jalan Tol Bogor Outer Ring Road.

pada

satu

sisi

lokasi

tersebut

lebih

mudah

1.Penetapan lokasi merupakan langkah

tindakan

pelaksanaannya bagi perencana dan menjadi faktor

paling awal sebelum pembangunan dilakukan. Sesuai

pendukung dalam pelaksanaan Perpres No.65 Tahun

dengan ketentuan tata cara pengadaan tanah yang

2006 karena dalam penetapan lokasi lebih mudah,

diatur dalam Perpres No.65 Tahun 2006, setelah

akan tetapi untuk masyarakat tidak dilibatkan dalam

dicermati bahwa setiap instansi pemerintah yang

proses penetapan lokasi

memerlukan tanah harus terlebih dahulu mengajukan permohonan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum kepada Bupati/ Walikota melalui Kantor Pertanahan Nasional , dan untuk wilayah yang terletak antara dua wilayah dalam satu propinsi, penetapan lokasi pembangunan surat permohonan diajukan kepada Gubernur setempat. Jadi pada evaluasi pelaksanaan penetapan lokasi ini memang menemukan Implementation Gap,

bukan pada

standard dan pelaksanaan tetapi pada pendapat yang dirasakan masyarakat atau warga Desa Cipambuan itu sendiri. Pada akhirnya dapat menjadi sumber

2. Tahap Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Pembentukan Panitia dalam rangka untuk pengadaan tanah dalam pembangunan Jalan Tol Bogor Outer Ring

Road

,

dimana

semua

kegiatan dalam

pengadaan tanah tersebut perlu di fasilitasi oleh suatu Panita Pengadaa Tanah. Dari susuanan panitia tersebut dapat diketahui setelah evaluasi pada pelaksanaan pembetukan panitia pengadaan tanah sudah sesuai dengan standard pembentukan panita bahwa

ada

9

orang

panita,

tetapi

dalam

pelasnakaannya di lapangan tidak selalu semuanya



hadir ,dimana dalam pelaksanaanya dilapangan yang

tanah, tim teknis di lapangan dan masyarakat di Desa

hadir itu hanya penanggung jawab atau pimpinan

Cipambuan Kecamatan Babakan Madang Kabupaten

proyek dimana dibantu melalui penunjukan tim

Bogor. Pada penyuluhan tersebut juga disampaikan

teknis di lapangan oleh Panitia Pengadaan Tanah.

juga mengenai maksud dan tujuan dari pengadaan

faktor pendukung dalam pelaksanaannya karena

tanah di Desa Cipambuan Kecamatan Babakan

panita tetap solid walaupun berasal dari masing –

Madang Kabupaten Bogor tersebut adalah agar

masing instans yang berbeda, kordinasi dalam

mempermudah masyarakat akses jalan. Sedangkan

pelaksanaan

efektif

mengenai keterlambatan dan kendala yang ada di

diselesaikan kendala kendala yang cukup berarti

lapangan terkait sosialiasasi itu karena panita itu

melalui rapat- rapat yang dilakukan

sendiri baru dibentuk pada tahun 2007

kebijakan

sudah

cukup

Pada tahap penyuluhan dapat dikatakan bahwa pelaksanaan 3.Tahap Pelaksanan Penyuluhan

penyuluhan

Di

Desa

Cipambuan

Kabupaten Bogor tidak menemui kendala, terkait

Setelah terbentuk Pantia Pengadaan Tanah dan

penyuluhan yang dilakukan oleh Panitia dapat

ditunjuk tim teknis di lapangan, maka untuk

diterima dengan baik. Namun penyuluhan baru

selanjutnya panitia mulai melaksanakan tugasnya

dilakukan pada tahun 2007 itu karena menunggu

yang pertama yaitu mengadakan penyuluhan atau

pembentukan

sosialisasi kepada pemilik tanah. Kegiatan sosialisasi

kewenangan Pemerintah Daerah setempat yang

ini melibatkan panitia pengadaan tanah , pemilik

melakukan komunikasi dengan Pemerintah Propinsi

Panita

sendiri

dari

Otoritas

1.

Penunjukan batas

2.

Pengukuran bidang tanah dan

4.Tahap Pelaksanaan Inventaris

bangunan

Setelah dilakukan tahap kegiatan penyuluhan , langkah selanjutnya

itu

3.

4.

pembangunann. Tahapan inventaris seusai Peraturan

tanah,

Penetapan batas – batas bidang tanah dan bangunan

memerlukan tanah dan instansi terkait melaksanakan inventaris untuk menetapkan batas lokasi tanah untuk

bidang

tanama dan bangunan

adalah melakukan kegiatan

Panitia bersama Bina Marga selaku pihak yang

Pemetaan

5.

Pendataan status tanah dan bangunan

Kepala BPN No.3 Tahun 2007 meliputi : Setelah dilakukan evaluasi pada proses

jadi dalam proses inventaris ini membantu

inventaris ini dapat diketahui bahwa proses

dalam mengakomodir kepemilikan tanah,

inventaris

bangunan, tanaman, dan juga makam.

ini

tidak

hanya

sekedar

melakukan pendataan saja, tetapi melakukan

Tahap inventaris setelah dilakukan evaluasi

proses

karena

dapat disimpulkan sangat membantu dan

pendataan ini akan ada kaitannya dengan

mempermudah pada pelaksanaan pengadaan

proses ganti rugi yang diberikan nantinya,

tanah di Kecamatan Babakan Madang ini,

admnistrasi

yang

baik,



dan dapat dikatakan pada proses inventaris

yaitu pengguna anggaran menawarkan nilai

merupakan

mendukung

ganti rugi atas tanah sesuai dengan NJOP,

kelancara pada pelaksaaan pengadaan tanah

dan berdasar status kepemilikan. Status

yang dilakukan pada pembangunan Jalan

kepemilikan itu sendiri dapat terdiri dari

Tol Bogor Outer Ring Road.

sertifikat, tanah adat, HGB ( Hak Guna

faktor

yang

Bangunan ) juga harus terjadi kesepakatan 5. Tahap Pelaksanaan Musyawarah dan Penetapan Ganti Rugi

dengan pengguna anggaran dan pengguna anggaran harus melengkapi berkas berkas

Setelah dilakukan pelaksanaan kegiatan

yang dibutuhkan. Kegiatan yang dilakukan

penyuluhan

dan

langkah

dalam musyawarah pengadaan tanah dalam

selanjutnya

adalah

untuk

pembangunan Jalan Tol Bogor Outer Ring

menetapkan ganti rugi. Musyawarah adalah

Road antara pemilik tanah, dengan Bina

proses saling mendengar, saling memberi

Marga selaku pihak yang memerlukan tanah

dan menerima pendapat serta keinginan

dengan difasilitasi oleh Panitia Pengadaan

yang didasarkan atas kesukarelaan antara

Tanah Kabupaten Bogor. Pada peraturan

pemegang hak tanah dengan pihak yang

penetapan itu memang ganti rugi ditambah

memerlukan

memperoleh

dan memperhatikan terhadap faktor–faktor

kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya

yang mempengaruhi harga yang ada. Proses

gani rugi. Sehubungan dengan musyawarah

pembangunan tetap dilanjutkan walaupun

dan penetapan ganti rugi ini banyak hal yang

ada

perlu diperhatikan, karena ini berkaitan

dilanjutkan

dengan persoalan ekonomi yang berdampak

perorangan dalam penyelesaiannya. Hal ini

terhadap kehidupan ekonomi. Oleh karena

menjadi kendala mengenai penetapan ganti

itu kegiatan musyawarah yang dilakukan

rugi , karena cara pandang pemilik tanah

harus efektif dan juga antara pemilik tanah

dengan

dan pemerintah tidak ada yang merasa

mengenai ganti rugi dan juga kepentingan

dirugikan. Tahap pelaksanaan musyawarah

umum. Saat ada keberatan dari warga pada

setelah dilakukan evaluasi ternyata tahap

Perpres No.65 Tahun 2006 ini tidak diatur

paling

mengenai perbedaan penetapan ganti rugi.

inventaris,

tanah

banyak

musyawarah

untuk

menemui

kendala

di

beberapa

dalam

pemerintah

Adanya

lapangan, oleh karena itu musyawarah yang

warga

yang

prosesnya

pendekatan

tidak

gagasan

secara

selalu

dalam

sama

suatu

dilakukan adalah secara parsial oleh Panitia

kelompok pemilik tanah yang tidak sesuai

Pengadaan Tanah. Kegiatan musyawarah

dengan peraturan hukum atau keinginan

yang

menentukan

pemerintah yaitu mengenai harga ganti rugi

nilai ganti rugi tanah yang

yang ditawarkan kepada masyarakat, dan

mengacu kepada NJOP dan sesuai dengan

mengenai ganti rugi mengenai penilaian

bukti

tempat

dilaksanakan

besarnya

kepemilikan.

dalam

Hasil

musyawarah

adalah pembuatan berita acara yang isinya

usaha

yang

terkena

dampak

pengadaan tanah secara ekonomi ini menjadi



penghambat, karena pada Perpres No.65

rugi tersebut, dengan dibuatkan rekening di salah satu

Tahun 2006 tidak diatur ganti rugi mengenai

bank ini dirasa cukup baik dan aman karena

penilaian tempat usaha.

pemegang hak tanah saja yang bisa mengurusnya secara langsung. Setelah melakukan evaluasi pada tahap pelaksanaan pembayaran ganti rugi yang menggunakan Perpres No.65 Tahun 2006 ini dalam hal pembayaran lebih mudah karena tidak berupa

6.Tahap Pelaksanaan Pembayaran Ganti Rugi

uang tunai, karena pelaksanaan pembayaran ganti

Melaksanakan pembayaran ganti rugi dapat dikatakan sebagai akhir dari proses pengadaan tanah. Dalam menilai

ganti

rugi

Panitia

Pengadaan

Tanah

Kabupaten Bogor mendasari dari hasil berita acara musyawarah yang sudah dilakukan. Antara Panitia Pengadaan masyarakat

Tanah

yang

pemilik

memfasilitasi

tanah.

dengan

Sedangkan

untuk

penilaian bangunan dan tanah sudah dilakukan penelitian oleh Dinas Cipta karya dan badan appraisal.

Pada penerapan ganti rugi setelah

melakukan evaluasi pada tahap musyawarah dalam penetapan ganti rugi yang menggunakan Perpres No.65 Tahun 2006 Untuk besaran nilai ganti rugi itu sendiri yang akan diberikan kepada masyarakat yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Bogor Outer Ring Road memang tidak dijelaskan

rugi dibantu oleh panita pengadaan tanah untuk mengurus semua dokumennya dan menunjuk salah satu

bank

untuk

melakukan

kerjasama

untuk

melakukan pembayaran ganti rugi, oleh karena itu pembayaran ganti rugi ini dinilai lebih aman. Setelah dilakukan evaluasi pada tahap pelaksanaan pembayaran ganti rugi tidak semua berjalan lancar ada 3 pemilik tanah yang tidak mau menerima pembayaran ganti rugi tersebut terhadap 1 bidang tanah.

Sehubungan

dengan

akan

dilaksanakan

pekerjaan kosntruksi pembangunan Jalan Tol Bogor Outer

Ring

Road

maka

pembangunan

tetap

dilaksanakan , dan uang pemeberian ganti rugi tersebut menurut Peraturan Kepala BPN No.3 Tahun 2007 akan dititipkan kepada Pengadilan Tahap Pelaporan

pada peraturan Badan Pertanahan Nasional No3 Tahun 2007 , perihal pembayaran ganti rugi tempat

Dengan berakhirnya proses

usaha dimana terdapat nilai ekonomis di dalamnya.

yang ditandai dengan acara pelepasan hak atas tanah

Kegiatan pelaksanaan penetapan ganti kerugian ini

maka untuk selanjutnya penanggung jawab membuat

sudah dilaksanakan pada Tanggal 17 Maret 2008

laporan secara tertulis kepada Bupati Bogor dalam

dimana sebelumnya dalam peraturan Kepala BPN

rangka pembangunan Jalan Tol Bogor Outer Ring

No.3 tahun 2007 harus diberikan undangan untuk

Road yang juga ditanda tangani oleh Sekretaris

seluruh

Pengadaan

pemilik

tanah.

Pemberian

ganti

rugi

Tanah.

Hal

pengadaan tanah

ini

dilakukan

sebagai

dengan

pertanggung jawaban atas kegiatan yang telah

menghadirkan secara langsung pemilik tanah dalam

dilakukan. Laporan kegiatan tersebut meliputi : dasar

suatu acara penyerahan ganti rugi. Setelah semua

hukum yang digunakan, bentuk kegiatan beserta

hadir , Panitia mengkelarifisikasi penyerahan ganti

jumlah anggota dan anggaran yang dicairkan dan

bertempat

di

Balai

Desa

Cipambuan

pelaksanaan

kegiatan

penyuluhan,

inventaris



,musyawarah sampai dengan pemberian ganti rugi

dan pelepasan hak tanah.

Pembahasan Kendala dan Upaya Penanganan

Pelaksanaan dari kebijkan publik yang berfokus dari isu masalah publik, perumusan kebijakan publik,

Kebijakan merupakan suatu keputusan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu guna menyelesaikan suatu masalah atau mencapai suatu tujuan. Biasanya kebijakan tersebut dapat berupa Undang – Undang, ataupun peraturan tertulis lainnya. Begitu pula dengan kebijakan Pemerintah mengenai pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Kebijakan itu dibuat agar ada pedoman bagi pelaksanaan dalam hal pengadaan tanah. Kebijakan yang ada dan digunakan

dalam

pengadaan

tanah

dalam

pembangunan Jala Tol Bogor Outer Ring Road adalah

Perpres

Pengadaan

Tanah

No.65 Untuk

Tahun

2006

Kepentingan

Tentang Umum,

dimana acuannya terdapat pada Peraturan Kepala BPN No.3 Tahun 2007.

implementasi kebijakan publik, dan yang terkahir mengenai evaluasi kebijakan public. Pada dasarnya penelitian yang dilakukan untuk melihat tindakan tindakan yang dilakukan pemerintah , bagaimana mekanisme itu dijalankan. Dalam kaitannya dengan hal diatas, disini penulis mencoba untuk meneliti suatu kebijakan publik, namun

hanya

sebatas

pada

tahap

evaluasi

pelaksanaan kebijakan saja. Tipe evaluasi proses dimana evaluai yang dilakukan itu mendasarkan diri pada petunjuk pelaksanaan yang ada, dan melihat kesesuaian proses pelaksaaan antara pelaksanaan dengan petunjuk pelasanaan tersebut. Apakah terjadi gap dari impelemtasi tersebut, seteleh itu dapat menganalisis evaluasi pelaksanaan kebijakan yang

Pada dasarnya suatu kebijakan itu dibuat karena adanya isu masalah publik yang masuk, oleh karena itu perlu adanya suatu kebijakan yang mengatur mengenai hal tersebut. Seperti yang terjadi pada kebijakan mengenai pengadaan tanah ini. Adanya suatu kebijakan tidak langsung dapat menyelesaika suatu isu masalah publik tersebut karena di dalam pelaksanaannya pasti terdapat kelemahan kelemahan dalam menajalankannya. Oleh karena itu dengan melakukan penelitian kita dapat melihat sejauh mana kebijakan yang ada terkait dengan hal pengadaan tanah tersebut layak untuk digunakan.

penangannya. Pada dasarnya tidak semua program dalam kebijakan yang dilaksanakan dapat berlangsung lancar dan efektif. Sama pada pelaksanaan kebijakaan mengenai pengadaan tanah yaitu Perpres No.65 Tahun 2006 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum, pada pelaksanannya setalah dilakukan evaluasi terdapat gejala dimana terdapat keadaan yang berbeda

yang

diharapkan

dengan

pelaksanaan

kebijakan yang ada. Oleh karena itu harus ada langkah langkah dalam melakukan evaluasi kebijakan

Kebijakan Perpres No.65 Tahun 2006 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum sudah dilaksanakan pada pembangunan Tol Bogor Ring Road mulai dari 2005 – 2009, oleh karena itu penelitian yang dilakukan itu mengenai

ada dilihat dari kendala di lapangan dan upaya

Evaluasi

yaitu

melihat

standard

pelaksanaan

dengan

pelaksanaan yang sudah dilakukan. Berdasarkan data yang disajikan diatas, maka dapat dikatakan

bahwa

secara

keseluruhan

setelah

dilakukan evaluasi dalam pelaksanaannya dalam



pembangunan Jalan Tol Bogor Outer Ring Road ini,

mekanisme pelaksanaannya. Dalam hal pengadaan

yang menggunakan Perpres No.65 Tahun 2006 belum

tanah

cukup efektif dalam mengatasi permasalahan yang

membentuk

ada bisa dilihat dari masalah yang muncul yaitu

pembangunan

lamanya waktu dalam pengadaan tanah untuk

dibentuklah Panita Pengadaan Tanah atau biasa

pembangunan Jalan Tol Bogor Outer Ring Road ini

disebut P2T Kabupaten Bogor pada tahun 2007. Hal

yaitu periode 2005 - 2009. Tetapi selain kendala yang

ini cukup menjadi kendala karena pembentukan ini

akan jadi faktor penghambat ada juga faktor

bersifat kondisional dari masing masin instansi yang

pendukung yang peneliti temukan dalam penelitian

berbeda dan memiliki tugas dan fungsi pokok dari

ini.

instansi

Dimulai dari penetapan lokasi yang dilakukan oleh

lapangan dapat dilaksanakan dengan baik, karena

Binar marga sebegai perencana yang diajukan kepada

melalui

Gubernur Jawa Barat selaku otoritas yang berlaku,

melaksanakan kegiatan, mulai dari rapat persiapan,

karena itu sesuai dengan acuan dari Perpres No.36

rapat pelaksanaan, samapai dengan pelaporan. Untuk

Tahun 2005 saat itu, pihak yang memerluka tanah

Kabupaten

mengajukannya

setempat.

diuntungkan karena semua organisasi pemerintahan

Penetapan lokasi yang dilakukan saat itu adalah

daerah yang terletak dalam satu wilayah jadi

penetapan lokasi untuk pembangunan Jalan Tol

mempermudah dalam hal jarak dan komunikasi yaitu

Bogor Outer Ring Road, diaman letaknya adalah

di Cibinong.

diantara Kabupaten dan Kota Bogor. Maka Gubernur

Pada

harus menetukan otoritas diserahakan kepada siapa,

pengadaan tanah pada Pembangunan Jalan Tol Bogor

untuk pengadaan tanah pembanguna Jalan Tol Bogor

Outer Ring Road sudah cukup baik dan efektif ini

Outer Ring Road ini, dalam hal ini upaya penangan

dapat dilihat dari karena sudah sesuai dengan

dalam pembetukan panita diserahkan ke otoritas

standard yang ada pada Perpres No.65 Tahun 2006 ,

Kabupaten Bogor.

karena penyuluhan sudah tepat sasaran, ini dapat

Panitia pengadaan tanah baru bisa dibentuk jika

dilihat pada evaluasi pelaksanaan tahap penyuluhan

sudah diputuskan kewenangan yang menangani

dan inventaris masyarakat sudah mengerti dan

penngadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol

menerima akan proses tersebut.

Bogor Outer Ring Road ini ditangani oleh siapa. Pada

Tahap yang dapat menjadi masukan kepada issue

proses penetapan yang dilakukan oleh Pemerintah

masalah pulik setelah diadakan evaluasi ini adalah

Propinsi ini yang menjadi kendala untuk menentukan

mengenai musyawarah penetapan mengenai ganti

kewenangan untuk pengadaan tanah, walaupun pada

kerugian , karena pada Perpres No.65 Tahun 2006

akhirnya, diserahkan kepada Kabupaten Bogor

tidak cukup baik untuk

melalui Bupati.

terhadap hal tersebut. Ini dapat dilihat dari hampir 50

Pada Perpres No.65 Tahun 2006, memiliki acuan

% dari warga Desa Cipambuan ini tidak langsung

dalam melakukan kegiatan pengadaan tanah yaitu

setuju mengenai penetapan ganti rugi tersebut dan

Peraturan Kepala BPN No3 Tahun 2007 mengenai

harus dilakukan musyawarah secara parsial oleh

kepada

Gubernur

maka

Bupati Panita

asal.

rapat

tahap

menetapkan

Pengadaan

Bogor

Tetapi –rapat

Bogor

harus

Ring

Road,

ternyata

yang

sendiri

penyuluhan

Tanah

untuk akhirnya

penyelesaian

diadakan

kondisi

dan

dan

di

sebelum

ini

inventaris

cukup

pada

melakukan penangan



Panitia Pengadaa Tanah Kabupaten Bogor. Pada

mengambilnya tidak melakui Panita Pengadaan

tahap peneteapan ganti rugi yang menggunakan

Tanah Kabupaten Bogor lagi , tetapi langsung

Perpres No.65 Tahun 2006 ini juga tidak bisa

mengurusnya ke Pengadilan Negri Cibinong. Sampai

memfasilitasi mengenai ganti rugi akan tempat usaha

pada tahun 2012 ini peneliti melakukan evaluasi

yang ada karena disitu ada nilai ekonomis berupa

mengenai ganti rugi yang belum diterima tersebut

bentuk ganti kerugian non fisik yaitu kehilangan

dan hasilnya ganti rugi tersebut sudah diambil pada

omset tempat usaha.

pertengahan

Pada Perpres No.65 Tahun 2006 memang disebutkan

pembayaran ganti rugi pada Panitia Pengadaan Tanah

mengenai penetapan rugi, akan tetapi ganti kerugian

Kabupaten Bogor, lebih aman karena uang ganti rugi

itu bukan berupa bentuk ganti rugi, karena bentuk

yang ada tidak berupa uang tunai tetapai dengan

ganti rugi itu dapat berupa uang atau bentuk

dibukakan rekening, dimana dana tersebut hanya bisa

pemukiman baru. Hal ini menghambat karena

dicairkan oleh pemilik tanah langsung.

kebanyakan warga mengetahui ganti rugi itu ingin

Pada keseluruhan evaluasi pelaksanaan kebijakan

berupa uang dan mendapat ganti untung bukannya

pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol

ganti rugi. Untuk penangan akan hal tersebut Panitia

Bogor Outer Ring Road ini, yang menggunakan

pengadaan tanah melakukan usaha ganti rugi secara

Perpres

keseluruhan untuk tempat usaha yang terkena

kebijakan tersebut sudah tidak cukup efektif dalam

pengadaan tanah untuk pembangunan Jala Tol Bogor

pelaksanannya. Hal ini didukung karena banyak

Outer Ring Road.

terjadinya gap antara pelaksanaan dengan standard

Pada tahap ganti rugi yang sudah dilakukan pada

yang ada perihal penetapan lokasi dan penetapan

Desa

jika

ganti rugi yang cukup menimbulkan masalah dan

dibandingkan Desa lain yang terkena pembangunan

menghambat proses dalam pengadaan tanah tersebut.

Jalan Tol Bogor Outer Ring Road ini, ini karena

Pada Perpres No.65 Tahun 2006 ini juga dapat

letaknya yang berada di pintu keluar tol Sentul. Pada

dikatakan belum cukup melindungi hak para pemilik

penangannya Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten

tanah terkait tahapan penetapan lokasi dan ganti rugi

Bogor masi sesuai dengan standard mekanisme yang

yang dibayarkan karena tidak semua pada dasarnya

pada Perpres No .65 Tahun 2006 , dimana penelitia

setuju dengan penetapan lokasi yang ditetepakan

yang dilakukan menggunakan lembaga appraisal

secara sepihak oleh Bina Marga selaku instansi yang

independent dan harga yang dibayarkan masi di

memiliki proyek tersebut, dan juga ganti rugi yang

bawah harga taksiran tersebut.

kebanyakan tidak ada ketentuan dalam bentuk

Perihal ganti rugi yang tidak diterima oleh warga

pemukiman baru. Terkait Pembentukan panita sendiri

yang terkena pengadaan tanah dalam Pembangunan

yang pada dasarnya memiliki tugas fungsi pokok

Jalan Tol Bogor Outer Ring Road ini, Panita

pada instansinya masing ini juga tidak efektif karena

Pengadaan Tanah Kabupaten Bogor melakukan

dapat menghambat dalam pelaksanaan pengadaan

upaya konsinyasi. Ganti rugi yang tidak diterima oleh

tanah, teatapi dengan adanya rapat dan komunikasi

warga melalui upaya konsinyasi ini dititipkan ke

yang baik dalam upaya penangan persamaan persepsi

pengadilan negri Cibinong, dan jika warga ingin

akhirnya setiap kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Cipambuan

memang

lebih

mahal

tahun

No.65

2011.

Tahun

Untuk

2006,

dapat

pelaksaaan

dikatakan



Jadi

setelah

dilakukan

evaluasi

mengenai

dapat

menjadi

sumber

masukan

untuk

pelaksanaan kebijakan pengadaan tanah di Desa

memperbaharui untuk standard pelaksanaan yang

Cipambuan, dapat disimpulkan kebijakan yang ada

baru, agar lebih mempermudah panitia pengadaan

sudah cukup baik, karena sudah ada standard dalam

tanah dalam menjalankan tiap tahapan kegiatan, dan

pelaksanaannya, akan tetapi dengan adanya kendala-

melindungi kepentingan masyarakat yang terkena

kendala yang ditemui dan sudah menjadi isu masalah

dampak pada proses pengadaan tanah itu sendiri.

publik dalam tiap tahap pelaksanaannya itu, maka

Kesimpulan Kebijakan pengadaan tanah dalam pembangunan

pendukung dan juga faktor penghambat terkait

Bogor Outer Ring Road

pendukung meliputi : Sudah adanya pedoman bagi

dalam pelaksanaan

kebijakan tersebut menggunakan

Perpres No.65

pelaksanaan yang sudah dilakukan. Pada faktor

Panitia

pengadaan

tanah

dalam

melaksanakan

Tahun 2006 sebagai dasar untuk kegiatan pengadaan

tahapan-tahapan kegiatan yang ada sesuai standard

tanah bagi kepentingan umum, dan untuk acuan

mekanisme yang suda transparan, Rapat setiap

pelaksanaannya menggunakan Peraturan Kepala BPN

kegiatan yang dilakukan oleh Panita Pengadaan

No.3 Tahun 2007 untuk pelaksanaan pengadaan

Tanah itu sendiri dan tim pembantu teknis dilapangan

tanah bagi kepentingan umum.

untuk

Pengadaan tanah dalam pembangunan jalan Tol Bogor Outer Ring Road ini merupakan pengadaan tanah yang luasnya lebih dari 1 hektar luasnya yaitu 7.659m2 . Pemilik tanah yang dikenai pengadaan tanah ini berada Di Desa CIpambuan Kecamatan Babakan

Madang

Kabupaten

Bogor.

Untuk

melalukan evaluasi dalam pelaksaaan pengadaan tanah ini melihat kepada standard mekanisme yang ada

pada

Perpres

No.65

Tahun

2006,

pada

kenyataannya pada pelaksanaan kebijakan belum bisa dijalankan secara maksimal dan efektif, karena peraturan yang ada sudah tidak efektif dalam melaksanakan pengadaan tanah.. Dari hasil penelitian yang dilakukan dalam evaluasi pelaksanaan pengadaan tanah di lapangan peneliti menarik kesimpulan Pada evaluasi pelaksanaan pengadaan tanah dalam Pembangunan Jalan Tol Bogor Outer Ring Road ini menemukan faktor

persamaan

persepsi,

adanya

dukungan

masyarakat terkait pembangunan jalan Tol Bogor Outer Ring Road ini, baiknya penelitian inventaris yang dilakukan panitia. Untuk faktor penghambat yang ada dalam pembangunan Jalan Tol Bogor Outer Ring Road ini meliupti : adanya pemilik tanah yang tidak hadir dan mewakilakan kepada pihak lain pada setiap kegiatan yang dilakukan, adanya ketidak sesuaian harga mengenai ganti rugi yang ditawarkan dan juga tidak ada taksira harga ganti rugi mengenai tempat usaha, pihak Desa belum cukup baik dalam melakukan admnistrasi pada kepemilikan tanah atas warganya. Saran Berdarakan penelitan yang telah dijabarkan oleh penulis pada bab sebelumnya maka dapat dikemukan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembuatan kebijakan yang berkiatan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum khususnya di Kabupaten Bogor, yaitu :



1.

Membuat aturan terkait penetapan lokasi

telebih dahulu oleh pihak yang memerlukan

pada petunjuk pelaksanaan yaitu proses

tanah

sosialisasi untuk lokasi yang akan dikenakan

umum,

kepada

mebantu

warga,

dan

minta

persetujuan

dalam

pengadaan

hanya

menjalankan

proses

ada pada masyarkat. Karena dalam peraturan

kelayakan akan pengadaan tanah yang ada

jika lokasi 75% warga yag ada tidak setuju

bukan pada keseluruhan proses karena ini

maka

dapat

lokasi

tersebut

dipindahkan.Jadi

mempersingkat

waktu

dan

juga

efisien. 4.

Membuat peraturan tekait ganti rugi yang

sudha menemukan kesepakatan terlebih

ditawarkan kepada masyarakat, yaitu dibuat

dahulu

terkena

dalam bentuk ganti rugi yang ditawarkan,

pembangunan.Masyarakat dilibatkan dalam

dapat berupa uang dan bentuk pemukiman

proses penetapan lokasi.

baru, jadi jadi prosesnya tidak lagi dalam

oleh

warga

yang

terhadap

penatapan ganti rugi karena ini akan menjadi

mengedepankan

proses yang panjang untuk menemukan

Meningkatkan

penghormatan

pemilik

dengan

tanah

sosialisasi , dan pemeberian kompensasi

mufakat

yang lebih bermanfaaat bagi kedua belah

tetapi dibuat peraturan kepada penetapan

pihak dari pemerintahan, maupun warga

bentuk

sehingga menemukan jalan keluar yang

mempermudah apabila ada warga yang tidak

ditawarkan.

setuju denga bentuk ganti rugi yang

Untuk penelitian yang dilakukan pada

ditawarkan , bisa langsung menuju kepada

proses inventariss seharusnya itu dilakukan

tahapan penyelesaian berikutnya.

Daftar Pustaka Abdul Wahab, Solichin. (2001). Analisis Kebijakan dari

panita

kepentingan

adminstarasi dan hanya mengkaji kembali

proses pengadaan tanah itu sendiri karena

3.

jadi

pembangunan

terlebih dahulu, ini untuk mejamin hak yang

nantinya tidak akan menghambat dalam

2.

untuk

Formulasi

ke

Implementasi

Kebijakan

dalam

ganti

proeses

rugi,

musyarawarah,

jadi

ini

akan

Chomzah, Ali Achmad ( 2004 ). Hukum Agraria Pertanahan

Indonesia.Jakarta:

Prestasi

Pustakarya

Negara (Ed 2). Jakarta: Bumi Aksara. Creswell, Achmad, Ali chomzah. (2003). Hukum Pertanahan, Jakarta : Prestasi Pusaka

Jon

Pendekatan

W.

(2010).

Kualitatif,

Research Kuantitatif

Design dan

Mixed.Terjamahan. Achmad Fawaid.

Bungin, Burhan. (2007). Penelitian Kualitatif :

Dunn, William N. (2000). Pengantar Analisis

Komunikasi, ekonomi, kebijakan public dan ilmu

Kebijakan Publik (ed 2). Yogyakarta: Gadjah

sosial lainnya. Jakarta: Kencana Prenada Media

Mada University Press.

Group.



Hanif

Nurcholis.

2007. Teori

dan

Praktik

Nugroho, riant.(2003). Kebijakan Publik: Formulasi,

Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta : PT

Implementasi, dan. Evaluasi. Jakarta : Elex Media

Grasindo.

Komputindo.

Irawan, Prasetya. (2007). Penelitian kualitatif dan

Poerwandari, E. Kristi. (1998). Pendekatan Kualitatif

kuantitatif untuk ilmu-ilmu sosial, Jakarta :

dalam Penelitian Psikologi. Jakarta : LPSP3

Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu

Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.

Sosial dan Ilmu Poitik, Universitas Indonesia. Prasetyo, Bambang,. & Jannah, Lina Miftahul. Islamy, Irfan. (2007). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara. Kencana, Syafiie Inu. (2005). Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung. PT Refika Aditama. Leo,

agustino.

(2008).

Dasar-dasar

Kebijakan

Publik. Bandung: Alfabeta.

(2005). Metode Penelitian Kuantitatif, Teori dan Aplikasi. Jakarta: Rajagrafindo Persada. Silalahi, Uber. (2009). Metode Penelitian Sosial. Jakarta: PT Refika Aditama. Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi (ed). (1989). Metode Penelitian Survai. Jakarta: LP3S

Malo, Manasse. (1986). Metode Penelitian Sosial.

Soedoko,

R.

(1991).

Pengantar

Metodologi

Penelitian. Surabaya: Universitas Airlangga.

Jakarta: Karunika Universitas Terbuka. Mustopadidjaja, AR. (2002). Manajemen proses kebijakan publik : formulasi, implementasi, dan

Soehartono, Irawan. (1995). Metode Penelitian Sosial. Bandung: Rosdakarya.

evaluasi kinerja. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara.

Soedharyo,

Nawawi, Ismail. (2009). Public Policy: Analisis,

Soimin.

(1993).

Status

Hak

dan

Pengadaan Tanah. Jakarta: Sinar Grafika.

Strategi Advokasi Teori dan Praktek. Jakarta: Solahudin. (2010). Model dan Aktor Dalam Proses

Putra Media Nusantara.

Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gava Media. Nazir. (1988). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Subarsono, AG. (2003). Analisis Kebijakan Publik.

Indonesia.

Yogyakarta : Pustaka Belajar. Ndraha,

Taliziduhu.

(2003).

Teori

Budaya

Organisasi, Cetakan Kedua. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Syaukany, dkk. (2002). Otonomi Dalam Negara Kesatuan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Neuman, W. Laurence. (2003). Social Research Methods : Qualitative & Quantitative Aproach.

Tayibnapis, Farida Yusuf. (2000). Evaluasi Program. Jakarta: PT. Rineka Cipta

London : Sage



Winarno, budi. (2005). Evaluasi dan Dampak Kebijakan Publik. Yogyakarta : Media Pressindo. Widodo, Joko. (2007). Analisis Kebijakan Publik. Jatim : Bayu Media Publishing.

Internet Website Pemerintahan Kabupaten Bogor.2 November 2012.( www.BogorKab.go.id )

Dari Peraturan Indonesia.Badan Metreologi Geofisika.2 November Peraturan Kepala BPN No.3 Tahun 2007 Tentang

2012.(http://iklim.bmg.go.id ).

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor 2010 ( Peraturan Presiden No.65 Tahun 2006 Tentang

www.bogorkab.go.id 2 November 2012)

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pembangunan untuk kepentingan Umum.11 UU.No.5 tahun 1960 Tentng Peraturan Pokok

Oktober 2012.( www.organiasi.org ).

Agraria. Pengadaan Tanah.14 September2012. Tim Kajian Dit.Perkotaan Tata Ruang dan

(www.crayon.org)

Pertanahan BAPPENAS.(2008).ringkasan kajian alternatif Pengadaan Tanah Untuk

Indonesia.JasaMarga.7 September 2012. ( www.jasamarga.com).

Pembangunan.Jakarta. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 620/Kep.1080-Sarek/2005 tanggal 28 Oktober 2005

Website Pemerintah Kota Bogor.29 Oktober 2012. (www.kotabogor.go.id )

tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol

Permasalahan Dalam Pengadaan Tanah.9 September

Bogor Outer Ring Road (BORR) (Laporan Panitia

2012. (www.pelita.or.id ).

Pengadaan Tanah Kab.Bogor).




ANALISIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL BOGOR OUTER RING ROAD

Recommend Documents