M.Kn

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIJADIKAN DASAR PEMERIKSAAN POLISI

TESIS

Oleh

ANDI MULIA AZMI 097011010/M.Kn

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2011

Universitas Sumatera Utara

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIJADIKAN DASAR PEMERIKSAAN POLISI

TESIS

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan Pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Oleh ANDI MULIA AZMI 097011010/M.Kn

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2011


Judul Tesis

: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIJADIKAN DASAR PEMERIKSAAN POLISI : Andi Mulia Azmi : 097011010 : Kenotariatan

Nama Mahasiswa Nomor Pokok Program Studi

Menyetujui Komisi Pembimbing

(Prof. Dr. Syafruddin Kalo, SH, MHum)

Pembimbing

(Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN)

Pembimbing

(Dr. T. Keizerina Devi A, SH, CN, MHum)

Ketua Program Studi,

(Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN)

Dekan,

(Prof. Dr. Runtung, SH, MHum)

Tanggal lulus : 27 Oktober 2011


Telah diuji pada Tanggal : 27 Oktober 2011

PANITIA PENGUJI TESIS Ketua

:

Prof. Dr. Syafruddin Kalo, SH, MHum

Anggota

:

1. Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN 2. Dr. T. Keizerina Devi A, SH, CN, Mhum 3. Chairani Bustami, SH, SpN, MKn 3. Notaris Syafnil Gani, SH, MHum


SURAT PERNYATAAN Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

: ANDI MULIA AZMI

NIM

: 097011010

Program Studi

: Magister Kenotariatan

Judul Tesis

: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIJADIKAN DASAR PEMERIKSAAN POLISI

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang saya buat adalah asli karya saya sendiri bukan plagiat, apabila dikemudian hari diketahui tesis saya tersebut plagiat

karena kesalahan saya sendiri, maka saya bersedia diberi

sanksi apapun oleh Program Studi Magister Kenotariatan FH USU dan saya tidak akan menuntut pihak manapun atas perbuatan saya tersebut. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dalam keadaan sehat Medan, Oktober 2011 Yang Membuat Pernyataan

Nama : ANDI MULIA AZMI NIM : 097011010


ABSTRAK

Tugas Notaris adalah mengkonstantir hubungan Hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses Hukum. Seorang Notaris dalam menjalankan pelayanannya harus berhati-hati, karena kelalaian yang dibuatnya dapat menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari sehingga Notaris dapat diperhadapkan dengan proses peradilan, dimana Notaris harus memberikan keterangannya ataupun menyerahkan fotokopi minuta akta. Perumusan masalah yang akan diajukan dalam penulisan ini adalah bagaimana kriteria akta notaris yang dapat diberikan MPD untuk dapat diperiksa polisi, bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi Notaris yang aktanya menjadi dasar pemeriksaan oleh polisi dan Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Notaris terhadap keputusan MPD yang telah menyetujui Notaris untuk diperiksa oleh penyidik Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif karena dalam penelitian ini akan dipaparkan perlindungan hukum terhadap Notaris yang diperiksa Polisi. Bersifat analistis, karena terhadap data yang diperoleh itu dilakukan analistis data secara kualitatif. Sumber data diperoleh dari data primer berupa wawancara dengan pihak Kepolisian, Notaris dan anggota Majelis Pengawas Daerah dan data sekunder yang dilakukan dengan menghimpun bahan-bahan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Dalam hal ini dilakukan dengan cara menginventarisasikan dan pengumpulan buku-buku, bahan-bahan bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan dukumen-dukumen lain. Kriteria akta notaris yang dapat diberikan MPD untuk dapat diperiksa polisi biasanya melanggar ketentuan tentang kepastian hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap, pihak (siapa-orang) yang menghadap notaris, tanda tangan yang menghadap, salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta, salinan akta ada, tanpa dibuat minuta akta dan minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, tapi minuta akta dikeluarkan. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi Notaris yang aktanya menjadi dasar pemeriksaan oleh polisi dengan memberlakukan equality before the law (perlakuan sama di hadapan hukum). Upaya Hukum yang dapat dilakukan Notaris terhadap surat keputusan rapat MPD yang menyetujui pemeriksaan Notaris oleh penyidik lebih memilih sikap untuk tidak mengajukan upaya hukum apapun melainkan memenuhi permohonan penyidik tersebut dengan alasan bahwa pemenuhan permohonan penyidik tidak mengakibatkan kerugian yang besar bagi dirinya. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Akta, Pemeriksaan Polisi

i


ABSTRACT A notary’s job is to put on a record of the relationship among the parties in a written form and in a special format so that it can be an authentic deed. He is a authentic document maker in the legal process. A notary, in doing his service, has to be cautious because his carelessness will cause some legal problems later on. In consequence, he can encounter judicial process in which he has to give the information and a copy of deed minute. The formulations of the problems in this research were as follows : how the criteria of notarial deeds which were given by MPD which allow a notary to be investigated by the police were, how the implementation of legal protection for a notary whose deeds were used by the police as the materials for the investigation was, and how the legal remedy done by a notary on the MPD’s decision which had stated that he could be investigated by the police was. The research was descriptive analytic. It was called ‘descriptive’ because the legal protection for a notary when he was investigated by the police would be described. It was called ‘analytic’ because the collected data would be analyzed qualitatively. The sources of data were obtained from the primary data by using interviews with the police officers, notaries, and the members of the Regional Supervisory Committee. The secondary data were obtained by gathering legal materials of the primary data, the secondary data, and the tertiary data. In this case, books, reading materials, legal provisions, and other documents were gathered and taken inventory. Some criteria of the notarial deeds which can be approved by MPD to be investigated by the police were as follows: the deeds usually violate the provisions about the accuracy of day, date, month, year, and time of the coming of the clients, the kinds of clients who come to the notary, the clients, signatures, the copy of the deeds is different from the deeds’ minutes, the deeds are without minutes, and the minutes are not signed, but the deeds are issued. The implementation of legal protection for a notary whose deeds are used by the police as the materials for the investigation is by applying equality before the law. The legal remedy which has to be done by the notary on the decision of the MPD to allow him to be investigated by the police is by not submitting any legal remedy but by complying with the police’s request since doing it will not cause any losss for him.

Keywords: Legal Protection, Deeds, Police’s Investigation

ii


KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Pengasih, yang telah memberikan Rahmat dan hidayah`Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis ini, dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM

BAGI NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIJADIKAN DASAR PEMERIKSAAN POLISI.” Penulisan tesis ini adalah merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan sutudi pada Magister Kenotariatan Fakultas Hukum USU. Akan tetapi menurut Penulis, tesis ini adalah merupakan amanah yang diberikan dan harus dipertanggung jawabkan sedaya mampu dalam hakekat kemanusiaan yang penuh keterbatasan. Semoga bermanfaat bagi seluruh ummat. Amin. Dalam kesempatan ini penulis dengan kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada: 1. Bapak Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM&H, MSc (CTM), SpA (K) selaku Rektor Universitas Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program studi Magister Kenotariatan di Universitas Sumatera Utara. 2. Bapak Prof. DR. Runtung, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 3. Bapak Prof. DR. Muhammad Yamin, SH, MS, CN selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara iii


4. Bapak Prof. DR. Syafruddin Kalo, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang memberikan masukan dan kritikan dan dorongan kepada penulis. 5. Bapak Prof. DR. Muhammad Yamin, SH, MS, CN selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan masukan dan kritikan kepada penulis. 6. Ibu DR. T. Keizerina Devi Azwar, SH, CN, M.Hum, selaku Sekretaris Program studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara sekaligus selaku Dosen Pembimbing III yang telah memberikan masukan dan kritikan kepada penulis. 7. Ibu Chairani Bustami, SH, Sp.N, M.Kn selaku Dosen Penguji I 8. Bapak Notaris Syafnil Gani, SH, M.Hum selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan dan kritikan kepada penulis. 9. Bapak-bapak dan ibu-ibu staf pengajar serta para karyawan di program studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 10. Terima kasih yang tak terhingga kepada ayahanda H. Darius, SH, M.Hum dan ibunda Hj. Sawalyati, BA yang telah membesarkan dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan dalam dukungan moril dan finansial kepada ananda, serta do’anya yang tak pernah putus pada ananda. 11. Kepada istriku tercinta Rabiatul Adawiyah Lubis dan ananda tersayang Nazhifa Humaira Azmi yang selalu ada dalam hati Penulis selamanya. 12. Teman-teman mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, khususnya teman-teman sekelas dengan penulis,

iv


terima kasih atas kekompakannya selama ini, dan yang selalu memberi semangat dalam menyelesaikan tesis ini. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan perhatiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan tesis ini, penulis menyadari tesis ini masih jauh dari sempurna, namun diharapkan semoga tesis ini bermanfaat bagi semua

Wassalam Medan, Oktober 2011 Penulis

(Andi Mulia Azmi)

v


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I.

II.

IDENTITAS PRIBADI Nama

: ANDI MULIA AZMI

Tempat/Tgl Lahir

: Medan, 24 Februari 1986

Jenis Kelamin

: Laki-laki

Agama

: Islam

Pekerjaan

: Mahasiswa

Anak ke

: 1 (satu) dari 3 (tiga) bersaudara

KELUARGA Nama Ayah

: H. Darius, SH. M.Hum

Nama Ibu

: Hj. Sawalyati, BA

Nama Istri

: Rabiatul Adawiyah Lubis

III. PENDIDIKAN 1.

TK Pertiwi

Tahun 1990-1992

2.

Sekolah Dasar Negeri 060986 Medan Timur

Tahun 1992-1998

3. SMP N 20 Medan

Tahun 1998-2001

4. SMA N 3 Medan

Tahun 2001-2004

5. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Tahun 2005-2009

6. Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Tahun 2009-2011

vi


DAFTAR ISI

Halaman ABSTRAK ........................................................................................................... i ABSTRACT ..........................................................................................................

ii

KATA PENGANTAR.........................................................................................

iii

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ...........................................................................

vi

DAFTAR ISI........................................................................................................

vii

DAFTAR ISTILAH ............................................................................................

ix

BAB I

PENDAHULUAN ...............................................................................

1

A.

Latar Belakang ..........................................................................

1

B.

Perumusan Masalah .................................................................

9

C.

Tujuan penelitian ......................................................................

10

D.

Manfaat Penelitian ....................................................................

10

E.

Keaslian penelitian ....................................................................

11

F.

Kerangka Teori dan Konsepsi .................................................

12

1.

Kerangka Teori................................................................

12

2.

Konsepsi............................................................................

19

Metode Penelitian......................................................................

21

1.

Sifat Penelitian ................................................................

21

2.

Sumber data ....................................................................

21

3.

Alat Pengumpul Data ......................................................

22

4.

Analisis Data ....................................................................

23

G.

BAB II

KRITERIA AKTA NOTARIS YANG DAPAT DIBERIKAN IZIN OLEH MPD UNTUK DAPAT DIPERIKA POLISI A. Tinjauan Umum Jabatan Notaris............................................

24

1.

Pengertian Notaris ...........................................................

24

2.

Tugas Notaris ...................................................................

25

3.

Kewajiban Notaris ...........................................................

33

vii


BAB III

BAB IV

BAB V

4.

Kewenangan Notaris .......................................................

37

5.

Larangan Notaris.............................................................

38

B. Peranan Majelis Pengawas dalam Pengawasan terhadap Notaris ........................................................................................

41

C. Kriteria Akta Notaris Yang Dapat Diberikan Izin Oleh MPD Untuk Dapat Diperika Polisi .....................................................

46

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS YANG AKTANYA MENJADI DASAR PEMERIKSAAN OLEH POLISI A. Kewenangan Notaris Dalam Melakukan Pembuatan Akta .

62

B. Pemberlakuan Prinsip Equality Before The Law pada Notaris........................................................................................

67

C. Pertanggungjawaban Pidana Notaris Pada Pembuatan Akta Yang Dilakukannya ........................................................

73

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH NOTARIS TERHADAP KEPUTUSAN MPD YANG TELAH MENYETUJUI NOTARIS UNTUK DIPERIKSA OLEH PENYIDIK A. Proses Keputusan MPD yang Menyetujui Notaris Untuk Diperika Oleh Polisi ..................................................................

83

B. Upaya Hukum Notaris Yang Diloloskan MPD Untuk Diperiksa Polisi..........................................................................

89

KESIMPULAN DAN SARAN ........................................................ 101 A. Kesimpulan ............................................................................... 101 B. Saran .......................................................................................... 102

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 103

viii


DAFTAR ISTILAH ASING

*

Rechstaat : Negara Hukum

*

Equality Before The Law : Perlakuan Sama Di Hadapan Hukum

*

Supreme of Law : Kedaulatan Hukum

*

Nobite Person : Orang yang Terhormat

*

Uitwendige Bewijskracht : Aspek Lahiriah

*

Formele Bewijskracht : Aspek Materil

*

Tegen Bewijs : Pembuktian Terbalik

*

Dubius : Mendua

*

Interview Guide : Pedoman Wawancara

*

Ambtenaar Van De Burgelijke Stand : Pegawai Catatan Sipil

*

Self Regulation : Peraturan yang Mengikat

*

Preventive Reasure : Pencegahan Kejahatan

*

Octa Publica Progant Sese Ipsa : Kemampuan Alir Autentik Untuk Membuktikan Keabsahannya

ix


M.Kn

Recommend Documents