ANALISIS HUKUM TERHADAP KESEIMBANGAN KEDUDUKAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (STUDI PERJANJIAN NOMOR : 027/256/SES PENGADAAN KENDERAAN RODA EMPAT ANTARA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DENGAN PT. SUZUKI INDOMOBIL SALES)
TESIS
Oleh
THOMMY HENKARY SIHITE 137011148/M.Kn
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2015
ANALISIS HUKUM TERHADAP KESEIMBANGAN KEDUDUKAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (STUDI PERJANJIAN NOMOR : 027/256/SES PENGADAAN KENDERAAN RODA EMPAT ANTARA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DENGAN PT. SUZUKI INDOMOBIL SALES)
TESIS
Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan Pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Oleh
THOMMY HENKARY SIHITE 137011148/M.Kn
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2015
Judul Tesis
Nama Mahasiswa Nomor Pokok Program Studi
: ANALISIS HUKUM TERHADAP KESEIMBANGAN KEDUDUKAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (STUDI PERJANJIAN NOMOR : 027/256/SES PENGADAAN KENDERAAN RODA EMPAT ANTARA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DENGAN PT. SUZUKI INDOMOBIL SALES : THOMMY HENKARY SIHITE : 137011148 : Kenotariatan
Menyetujui Komisi Pembimbing
(Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH)
Pembimbing
Pembimbing
(Dr. Faisal Akbar Nasution, SH, MHum) (Dr. Pendastaren Tarigan, SH, MS)
Ketua Program Studi,
(Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN)
Tanggal lulus : 25 November 2015
Dekan,
(Prof. Dr. Runtung, SH, MHum)
Telah diuji pada Tanggal : 25 November 2015
PANITIA PENGUJI TESIS Ketua
: Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH
Anggota
: 1. Dr. Faisal Akbar Nasution, SH, MHum 2. Dr. Pendastaren Tarigan, SH, MS 3. Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN 4. Dr. T. Keizerina Devi A, SH, CN, MHum
SURAT PERNYATAAN
Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama
: THOMMY HENKARY
Nim
: 137011148
Program Studi
: Magister Kenotariatan FH USU
Judul Tesis
: ANALISIS HUKUM TERHADAP KESEIMBANGAN KEDUDUKAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (STUDI PERJANJIAN NOMOR : 027/256/SES PENGADAAN KENDERAAN RODA EMPAT ANTARA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DENGAN PT. SUZUKI INDOMOBIL SALES
Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang saya buat adalah asli karya saya sendiri bukan Plagiat, apabila dikemudian hari diketahui Tesis saya tersebut Plagiat karena kesalahan saya sendiri, maka saya bersedia diberi sanksi apapun oleh Program Studi Magister Kenotariatan FH USU dan saya tidak akan menuntut pihak manapun atas perbuatan saya tersebut.
Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dalam keadaan sehat.
Medan, Yang membuat Pernyataan
Nama : THOMMY HENKARY Nim : 137011148
ABSTRAK Perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan perjanjian antara pemerintah dengan pihak pemborong untuk memenuhi kebutuhan akan barang atau jasa pemerintah yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah. Perjanjian pengadaan barang/jasa sering dibuat dalam bentuk kontrak standar, dimana suatu kontrak telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh pihak pengguna. Penulisan thesis ini menjelaskan hubungan hukum antara pengguna barang yaitu Sekretaris Badan Penelitian Dan Pengembangan Selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan penyedia barang yaitu PT.Suzuki Indomobil Sales. Dalam pelaksanaan kontrak perjanjian ini terjadi permasalahan dikarenakan terlambatnya pembayaran dari pihak pengguna pemerintah. Pihak penyedia sudah menjalankan prestasi sesuai yang diperjanjikan tetapi pihak pengguna belum menjalankan kewajibannya dalam pembayaran. Sedangkan di dalam kontrak perjanjian tidak tertulis sanksi apabila pihak pengguna telat membayar melainkan di dalamnya dijelaskan sanksi-sanksi untuk penyedia barang apabila terlambat atau tidak menjalankan prestasinya. Dan apabila penyedia barang merasa dirugikan, mereka tidak mempunyai kewenangan membatalkan perjanjian tersebut, berbeda dengan pihak pengguna yang mempunyai kewenangan untuk membatalkan perjanjian. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah letak ketidakseimbangan antara Pejabat Pembuat Komitmen Badan Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Dengan PT. Suzuki Indomobil Sales, Bagaimanakah akibat hukum atas ketidakseimbangan di dalam Perjanjian Nomor: 027/256/SES Pengadaan Kendaraan Roda Empat, Bagaimanakah upaya hukum yang dilakukan para pihak apabila terjadi sengketa di dalam Perjanjian Nomor: 027/256/SES Pengadaan Kendaraan Roda Empat. Jenis penelitian yang digunakan adalah dengan metode pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara dari pihak terkait, lalu bahan atau data yang diperoleh akan disusun secara sistematis dan analisa dengan menggunakan prosedur logika ilmiah. Penelitian ini kemudian menghasilkan beberapa kesimpulan diantaranya ada ketidakseimbangan dalam perjanjian tersebut yaitu dalam hal kewajiban pihak penyedia barang yang diperjelas sedangkan pihak penyedia barang tidak diperjelas, hak pembatalan perjanjian hanya dapat dilakukan oleh pengguna barang dan adanya sanksi daftar hitam bagi penyedia barang sedangkan pihak pengguna barang tidak ada sanksi dalam bentuk apapun dan upaya hukum yang bisa dilakukan adalah litigasi dan non litigasi. Berdasarkan kesimpulan, maka sarannya adalah adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang upaya hukum terhadap sanksi daftar hitam tersebut, sertanya adanya format perjanjian kerja sama yang dibuat oleh kedua belah pihak sehingga kedudukan kedua belah pihak seimbang dan adanya peraturan yang melibatkan notaris sebagai ahli hukum dalam membuat perjanjian kerjasama ini. Kata kunci : Keseimbangan, Perjanjian, Pengadaan barang/jasa Pemerintah. i
ABSTRACT
A contract on procuring government’s goods/services is a contract between the government and a contractor in order to fulfill the need for government’s goods and services which source of fund comes from the Regional Generated Revenues. The contract is made in the form of standard contract; that is, a contract which has been prepared by the user. The thesis explained the judicial correlation between the user of goods, the Secretary of Research and Development Board as the official empowered to make the commitment and, PT. Suzuki Indomobile Sales as the goods provider. In the implementation of this agreement, there is a problem in which the government as the user delays the payment. The provider has done its good performance while the user did not fulfill its obligation. In the contract, there is no sanction imposed upon the user if it delays the payment while the sanction will be imposed on the provider if it has bad performance, and if the provider feels that it is harmed, it cannot cancel the contract, while the user has the right to cancel it. The problems of the research were as follows: how about the imbalance between the official empowered to make commitment of Research and Development Board of the Ministry of Internal Affairs and PT. Suzuki Indomobil Sales, how about the legal consequences of the imbalance in the Contract No. 027/256/SES on the Procurement of Four Wheel Vehicles, and how about the legal remedy done by the parties concerned when there was the dispute in the Contract No. 027/256/SES on the Procurement of Four Wheel Vehicles. The research used judicial normative method. The data were gathered by conducting library research and interviews with the parties concerned. The gathered data would be organized systematically and analyzed by using scientific logical procedure. The conclusions of the research showed that there were some imbalances in the contract: the provider’s obligation was clearly described while the user’s was not, only the user had the right to cancel the contract, black list sanction would be imposed on the provider while there was no sanction on the user, and legal remedy could be done through litigation and non-litigation. It is recommended that law should be provided for regulating legal remedy for the black list sanction, there should be a format of a cooperative agreement made by both parties so that their position will be balanced, and Notaries should be involved in making this contract. Keywords: Balance, Contract, Procurement of Government’s Goods and Services
ii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis ini yang berjudul: “ANALISIS HUKUM TERHADAP KESEIMBANGAN KEDUDUKAN PARA PIHAK
DALAM
PERJANJIAN
PENGADAAN
BARANG/JASA
PEMERINTAH (STUDI PERJANJIAN NOMOR: 027/256/SES PENGADAAN KENDARAAN RODA EMPAT ANTARA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DENGAN PT.SUZUKI INDOMOBIL SALES)”. Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan Program Studi Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada : 1. Bapak Prof. Subhilhar, PhD, selaku Pejabat Rektor Universitas Sumatera Utara. 2. Bapak Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 3. Bapak Prof. Dr. Muhammad Yamin SH, MS, CN, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 4. Ibu Dr. T. Keizerina Devi Azwar SH, CN, M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 5. Bapak Prof. Dr. Suhaidi, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan perhatian, dukungan dan masukan kepada Penulis. 6.
Bapak Dr. Faisal Akbar Nasution, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan perhatian, dukungan dan masukan kepada Penulis.
7.
Bapak Dr. Pendasteran Tarigan, S.H., M.S, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan perhatian, dukungan dan masukan kepada Penulis.
iii
8.
Ibu Dr. T. Keizerina Devi Azwar SH, CN, M.Hum, selaku Dosen Penguji saya yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun kepada Penulis.
9.
Bapak Prof. Dr. Muhammad Yamin SH, MS, CN, selaku Dosen Penguji saya yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun kepada Penulis.
10. Bapak-bapak dan Ibu-ibu staf pengajar serta para pegawai di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 11. Bapak Ir. Untoro Sardjito, MM, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri dan Bapak Sorni Paskah Daeli M.Si., Sekretaris Pengadaan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri yang telah memberikan bantuan, dukungan dan waktu kepada Penulis untuk meminta informasi. 12. Bapak Sultan Taufiq selaku perwakilan dari PT. Suzuki Indomobil Sales yang telah
bersedia
untuk
memberikan
informasi
sehingga
Penulis
dapat
menyelesaikan tesis ini. 13. Kepada yang terhormat, terkasih dan tercinta kedua orangtua. Ayahku Mangala Sihite, S.H., M.M., dan Ibuku Entelyna Manurung, yang dengan penuh perjuangan telah selalu mendoakan, membesarkan dan mendukung serta mendidik sedemikian rupa sehingga Penulis dapat sampai pada jenjang ini. 14. Kepada kakak-ku Dewi Susilowati Br.Hite S.E., M.M., Rini Duma Br.Hite S.E., M.M., Abang-ku Roberto Marzuki Sihite S.H., M.H., dan abang iparku Frans Hutagaol S.E., M.M., Chrisna Mangara Silalahi S.Kom, dan kakak Iparku Novyta Margaretha Br.Nainggolan S.Psi, Serta keponakanku Unedo, Stefani, Mora, Nuela. Yang telah memberikan Semangat, Keceriaan, dukungan, motivasi, doa, serta bantuan-bantuan lainya kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan studi ini. 15. Kepada Sahabatku Robin (Sri Ayu Utami, Erliasna Br.Tarigan, Nur Afrila dan Jumiati Harahap) Terimakasih atas segala dukungan, waktu, kepercayaan, motivasi, kesabaran, keceriaan, serta doa kepada Penulis.
iv
16. Kepada Sahabatku Andre Prima Sembiring, yang telah sabar membimbing, memberi motivasi, waktu dan semangat kepada penulis. 17. Kepada Sahabatku Arif Budiman, Eka syahriel, Hijratul Muslim, Melky Pardede, Maria Simanjuntak, Rudy Voiler dan Rocky Situmeang, Terima kasih atas doa dan semangat yang diberikan kepada Penulis. 18. Terima kasih buat teman-temanku, yang selalu memberikan semangat dan selalu hadir dalam seminar-seminar Penulis sehingga dapat berjalan dengan baik. 19. Kepada keluarga besar mahasiswa-mahasiswi Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Angkatan 2013 terkhusus group C, semoga kita semua sukses selalu. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan perhatiannya sehingga Penulis dapat menyelesaikan perkuliahan. Penulis menyadari akan berbagai kekurangan atau ketidaksempurnaan dari thesis ini, namun diharapkan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.
Medan,
November 2015 Penulis
Thommy Henkary Sihite NIM. 137011148
v
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
I.
IDENTITAS PRIBADI Nama
: Thommy Henkary Sihite
Tempat/Tanggal lahir
: Jakarta, 01 Desember 1988
Jenis Kelamin
: laki-laki
Status
: Lajang
Agama
: Kristen Protestan
Alamat
: Jl. Bhakti VI Rt/Rw 001/009 Palmerah, Jakarta.
II. DATA ORANG TUA Nama Ayah
: Mangala Sihite S.H, M.M
Nama Ibu
: Entelyna Manurung
III. PENDIDIKAN 1.
Tahun 2001 lulus SD Negeri 17 Pagi, Jakarta-Barat.
2.
Tahun 2004 lulus SMP Negeri 111, Jakarta-Barat.
3.
Tahun 2007 lulus SMA Negeri YADIKA 1, Tanjung Duren, Jakarta-Barat.
4.
Tahun 2013 lulus Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara. Jakarta-Barat.
5.
S-2 Program Studi Magister Kenotariatan (MKn) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (2013-2015).
vi
DAFTAR ISI Halaman ABSTRAK ..........................................................................................................
i
ABSTRACT .........................................................................................................
ii
KATA PENGANTAR ........................................................................................
iii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .........................................................................
vi
DAFTAR ISI .....................................................................................................
vii
DAFTAR SINGKATAN...................................................................................
ix
BAB I
PENDAHULUAN ..........................................................................
1
A. Latar Belakang .........................................................................
1
B. Rumusan Masalah ....................................................................
13
C. Tujuan Penelitian .....................................................................
14
D. Manfaat Penelitian ...................................................................
14
E. Keaslian Penulisan ..................................................................
15
F. Kerangka Teori dan Konsepsi ..................................................
17
BAB II
1.
Kerangka Teori .................................................................
17
2.
Konsepsi ............................................................................
20
G. Metode Penelitian .....................................................................
22
1.
Jenis dan Sifat Penelitian ..................................................
22
2.
Sumber dan Data Penelitian...............................................
23
3.
Teknik Pengumpulan Data.................................................
24
4.
Analisis Data ......................................................................
25
KETIDAKSEIMBANGAN ANTARA PENYEDIA BARANG DENGAN PEMERINTAH SEBAGAI PENGGUNA BARANG PENGADAAN KENDARAAN RODA EMPAT ANTARA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DENGAN PT. SUZUKI INDOMOBIL SALES ............................................................................................
26
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .........................................
26
vii
1.
Perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ...............................................................................
26
Perjanjian Pengadaan Menurut Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah .....................................................
45
B. Ketidakseimbangan Antara Penyedia Barang Dengan Pemerintah Sebagai Pengguna Barang Pengadaan Kendaraan Roda Empat Antara Pejabat Pembuat Komitmen Badan Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Dengan PT. Suzuki Indomobil Sales .......................................
74
AKIBAT HUKUM ATAS KETIDAKSEIMBANGAN DI DALAM PERJANJIAN NOMOR : 027/256/SES PENGADAAN KENDARAAN RODA EMPAT ANTARA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DENGAN PT. SUZUKI INDOMOBIL SALESS ......
84
A. Terhadap Perjanjian ..................................................................
84
B. Terhadap Para Pihak ................................................................
99
2.
BAB III
BAB IV
UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN PARA PIHAK APABILA TERJADI SENGKETA DI DALAM PERJANJIAN NOMOR: 027/256/SES PENGADAAN KENDARAAN RODA EMPAT ANTARA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DENGAN PT. SUZUKI INDOMOBIL SALES. ......................... 106 A. Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi............. 108 B. Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Non-Litigasi ........ 110 C. Penyelesaian Hukum Bagi Kedua Belah Pihak Apabila Terjadi Sengketa Di Dalam Perjanjian Nomor: 027/256/SES Pengadaan Kendaraan Roda Empat Antara Pejabat Pembuat Komitmen Badan Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Dengan PT.Suzuki Indomobil Sales ......................................................................................... 113
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN......................................................... 117 A. Kesimpulan ............................................................................... 117 B. Saran.......................................................................................... 118
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 119 viii
DAFTAR SINGKATAN
APBN
:
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
APBD
:
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
KUHPerdata
:
Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
PPK
:
Pejabat Pembuat Komitmen.
PT
:
Perseroan Terbatas.
PA
:
Pengguna Anggaran.
KPA
:
Kuasa Pengguna Anggaran.
SPK
:
Surat Perintah Kerja.
HPS
:
Harga Perkiraan Sendiri.
DAU
:
Dana Alokasi Umum.
DAK
:
Dana Alokasi Khusus.
ULP
:
Unit Layanan Pengadaan.
LKPP
:
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
ix
