BAB III
METODOLOGIPENELIT1AN
A. Gambaran Umum Penelitian untuk menyusun
skripsi
ini
penulis lakukan
di
Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Matraman yang berlokasi jalan Matraman Raya No. 43 Jakarta Tinrnr. Adapun permasalahan yang dijadikan obyek penelitian adalah
Penggunaan Norma
Penghitungan
Menghitung Penghasilan Neto
Bagi
Wajib
Pajak
yang
dapat
dengan Menggunakan Norma Penghitungan
Penghasilan Neto Terhadap Besarnya Pajak Penghasilan Terutang. Dengan melakukan penelitian di KPP Jakarta Matraman ini peneliti dapat memperoleh gambaran mengenai Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan
usaha atau pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP tersebut dan sekaligus memperoleh data yang dibutuhkan penulis, yaitu data kuantitatif penghasilan bruto wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas kurang
dari
Rp.
600.000.000,00
dalam
satu
tabun
yang
memilih
menyelenggarakan pembukuan sekaligus Pajak penghasilan terutangnya. 1. Proffl KPP Jakarta Matraman
Pada jaman sebelum Indonesia merdeka instansi yang melakukan tugas pengelolaan dan pemungutan pajak untuk wilayah Jakarta adalah Inspectiek van
Jinancien. Setelah kemerdekaan Indonesia instansi tersebut berubah nama menjadi Kantor Inspeksi Pajak, yang tugas utamanya adalah mengelola pungutan pajak
negara. Perkembangan wajib pajak di Jakarta yang semakin meningkat maka
30
31
melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor Kep-28/KMK/1973 tanggal 11 Desember 1973 dan selanjutaya dilaksanakan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor D.15.4/1/1974 tanggal 14 Februari 1974 maka
dibentuklah 14 Kantor Inspeksi Pajak Khusus, yang semuanya untuk wilayah Jakarta Raya.
Adapun Kantor Inspeksi Pajak Paripurna Jakarta dibawah pengawasan Kantor Wilayah III Direktorat Jenderal Pajak, sedangkan Kantor Inspeksi Pajak Khusus dibawah pengawasan Kantor Willayah XI Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Wilayah XI Direktorat Jenderal Pajak meliputi: a.
Kantor Inspeksi Pajak Perusahaan Negara dan Daerah (PND)
b. Kantor Inspeksi Pajak Penanaman Modal Asing (PMA) c.
Kantor Isnpeksi Pajak Perusahaan Masuk Bursa (PMB)
d. Kantor Inspeksi Pajak Badan dan Orang Asing (BADORA)
Dalam rangka reorganisasi, beberapa Kantor Inspeksi Pajak dipecah dengan pertinibangan semakin meningkatnya jumlah wajib pajak dan demi meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak itu sendiri. Setelah Tax Reform 1984, semua Kantor Isnpeksi Pajak diganti namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Kemudian untuk melaksanakan tugasnya diseluruh wilayah Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak membentuk 24 Kantor
Wilayah yang bertugas mengawasi KPP yang tersebar di seluruh Indonesia. Setiap Kantor Wilayah membawahi unit pelaksana teknis perpajakan yang meliputi: a. Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
b. Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (KARIKPA)
32
c. Kantor Penyuluhan Pajak (KAPEN)
d. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB)
Dalam Kantor Wilayah Jakarta IV Direktorat Jenderal Pajak inembawahi 6 (enam) KPP yaitu: 1. Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Matraman
2. Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Jatinegara 3. Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pulogadung 4. Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Cakung I 5. Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Cakung II
6. Kantor Pelayanan Pajak Kramat Jati.
KPP Jakarta Matraman adalah KPP tipe A, yang merupakan pecahan dari
KPP Jakarta Timur I sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan pada
bulan April dengan nomor : Kep-94/KMK.01/1994 dengan perincian sebagai berikut: 1.
Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Matraman
2.
Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pulogadung
3.
Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Cakung
Wilayah Kerja KPP Jakarta Matraman meliputi seluruh Kecamatan Matraman yang terdiri dari 6 kelurahan, yaitu : 1.
Kelurahan Kebon Manggis
2. Kelurahan Pal Meriam 3.
Kelurahan Pisangan Baru
4.
Kelurahan Kayu Manis
33
5. Kelurahan Utan Kayu Selatan
6. Kelurahan Utan Kayu Utara. Batas wilayah KPP Jakarta Matraman adalah :
Utara
: Kecamatan Cempaka Putih (Jalan Pramuka Raya)
Barat
: Kecamatan Menteng (Sungai Ciliwung)
Selatan
: Kecamatan Jatinegara (rel kereta api)
Tiinur
: Kecamatan Pulogadung (Jalan Ahmad Yani/By Pass) Kondisi wilayah kerja KPP Jakarta Matraman adalah :
a. Pemukiman (rumah penduduk) - Elite (tidak ada pemukiman elite)
- Menengah (ada dan tersebar di beberapa kelurahan) - Bawah / kumuh (sebagian besar) b.
Sentra Perdagangan
- Kawasan bisnis PD Pasar Jaya (Jalan Pramuka)
- Toko-toko (berupa rumali-rumah dan ruko yang tersebar di jalan Matraman raya, Jalan Pramuka dan Jalan Utan Kayu Raya) - 2 Pom Bensin (Jalan Pramuka dan Jalan A. Yard)
- 5 Show room mobil (Lautan Berlian, Tunas Daihatsu, Sun Motor, Auto 2000 dan Astra Isuzu)
- 7 rumah makan dan warung-warung makan kecil
- 4 Hotel (Hotel Grand Menteng, Mega Matra, Sukabumi dan Saleh) c. Bank (Mandiri, BNI, BCA, BII, Lippo, DKI dan Permata)
d. Sekolah (LIA, STPI, ABA, Goethe Institute dan beberapaSD, SMP dan SMU)
34
Jumlah wajib pajak terdaftar, efektif dan aktif pada KPP Jakarta Matraman adalah sebagai berikut: Tabel2
WP Terdaftar, WP Efektif Dan WP Aktif WP Terdaftar No.
Jenis Pajak
WPNE
WP Aktif
(NE+OO+PE+PB+
WP Efektif (NE+PL+DE)
(SPT Masuk)
UP+PL+DE)
1.
WPBadan
4.309
153
4.156
972
2.
WP Orang Pribadi
5.885
162
5.723
1.448
3.
WPPasal21
4.554
154
4.400
1.071
4.
WPPasal22
17
1
16
0
5.
WP Pasal 23
4.262
151
4.111
0
6.
WPPPN
2.224
47
2.198
564
Sumber: Master File KPP Jakarta Matraman Keterangan:
NE = Non Efektif
UP = Update
00 = Normal
PL = Pindah Lama
PE = Pendaftaran Baru
DE = Delete
PB - Pindah Baru
Berdasarkan tabel diatas jelas terlihat bahwa wajib pajak orang pribadi pada KPP Jakarta Matraman paling dominaa baik dilihat dari jumlah wajib pajak terdaftar maupun dari jumlah wajib pajak yang aktif (memasukkan SPT Tahunan). Sedangkan potensi penerimaan pajak per jenis pajak pada KPP Jakarta Matraman sebagai berikut:
35
Tabel3
Potensi Pajak Per Jenis Pajak Dalam Jutaan Rp.
No.
Jenis Pajak
Penerimaan 2002
2003
1
PPh OP
2
PPhBadan
3
PPh Pemungutan
4
PPh Final
5
PPh Lainnya
6
Total PPh
7
PPNDN&Impor
8
PPnBMDN&Impor
(1.579,90)
2.439,40
9
Bea Materai
486,80
420,80
10
PTLL
11
Total PPN
12
Bunga Penagihan
13 14 15
14.910,30
20.260,60
11.512,40
16.122,50
101.592,50
152.412,30
45.531,20
19.489,10
5.398,30
1.637,90
178.944,70
209.922,40
261.403,40
192.872,90
849,80
1.120,20
261.160,10
196.853,30
134,10
141,60
Eksklusif
440.238,90
406.917,30
BPP
473.163,40
566.021,72
Inklusif
913.402,30
972.939,02
Sumber : Master File KPP Jakarta Matraman
Dilihat dari tabel di atas dapat diketahui bahwa PPh adalah jenis pajak yang paling besar memberikan kontribusi bagi penerimaan KPP Jakarta Matraman dimana pada tahun 2003 wajib pajak orang pribadi memberikan pemasukan lebih besar dari wajib pajak badan.
2. Struktur Organisasi KPP Jakarta Matraman.
KPP Jakarta Matraman dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang secara umum bertugas memimpin dan membawahi Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan para Kepala Seksi beserta para Koordinator Pelaksana dengan para pelaksananya. Kepala Sub Bagian Umum bertugas memimpin dan membawahi:
36
a. Koordinator
Pelaksana
Tata
Usaha
dan
Kepegawaian
beserta
para
pelaksananya
b. Koordinator Pelaksana Keuangan beserta para pelaksananya c.
Koordinator Pelaksana Rumah Tangga beserta para pelaksananya.
Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) bertugas memimpin dan membawabi:
a.
Koordinator Pelaksana Pengolahan Data dan Informasi I beserta para pelaksananya.
b.
Koordinator Pelaksana Pengolahan Data dan Informasi II beserta para pelaksananya.
Kepala Seksi Tata Usaha Perpajakan (TUP) bertugas memimpin dan membawahi:
a.
Koordinator Pelaksana Tempat Pelayanan Terpadu beserta para pelaksananya.
b. Koordinator Pelaksana Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) beserta para pelaksananya..
c.
Koordinator Pelaksana Ketetapan dan Kearsipan Wajib Pajak beserta para pelaksananya.
Kepala
Seksi
PPh
Orang
Pribadi
(OP)
bertugas
memimpin
membawahi:
a.
Koordinator Pelaksana PPh Orang Pribadi I beserta para pelaksananya.
b.
Koordinator Pelaksana PPh Orang Pribadi II beserta para pelaksananya. Kepala Seksi PPh Badan bertugas memimpin dan membawahi:
a.
Koordinator Pelaksana PPh Badan I beserta para pelaksananya.
dan
b.
Koordinator Pelaksana PPh Badan II beserta nara
Kepala Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (PotPut) bertugas memimpin dan membawahi:
a.
Koordinator
Pelaksana
Pemotongan
dan
Pemungutan
I
beserta
para
Pelaksana
Pemotongan
dan
Pemungutan
II
beserta
para
pelaksananya. b.
Koordinator pelaksananya
Kepala Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PPN dan PTLL) bertugas memimpin dan membawahi:
a.
Koordinator Pelaksana PPN Jasa dan Pajak Tidak Langsung Lainnya beserta para pelaksananya.
b.
Koordinator Pelaksana PPN Industri beserta para pelaksananya
c.
Koordinator Pelaksana PPN Perdagangan beserta para pelaksananya Kepala Seksi Penerimaan dan Keberatan (PenKeb) bertugas memimpin
dan membawahi:
a.
Koordinator Pelaksana Tata Usaha Penerimaan Pajak dan Restitusi beserta para pelaksananya.
b.
Koordinator Pelaksana Keberatan PPN beserta para pelaksananya
c.
Koordinator Pelaksana Keberatan PPh beserta para pelaksananya. Kepala Seksi Penagihan bertugas memimpin dan membawahi:
a.
Koordinator Pelaksana Tata Usaha Piutang Pajak beserta para pelaksananya.
b.
Koordinator Pelaksana Penagihan Aktif beserta para pelaksananya.
38
B. Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus dengan menggunakan analisis perbandingan, yaitu penelitian korelasional yang membandingkan suatu variabel dengan variabel lainnya yang saling berkaitan agar dapat mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signiiikan diantara keduanya.. Metode penelitian ini bersifat ex pastfacto artinya data yang dikumpulkan setelah semua kejadian yang akan diteliti telah selesai berlangsung. Setelah data
yang diperiukan terkumpul, data tersebut akan diolah dan dianalisis berdasarkan teori yang telah dipelajari,
sehingga dapat dirumuskan kerangka teoritis,
ditetapkan hipotesis berdasarkan analisa kuantitatif yaitu dengan menggunakan uji statistik sebagai alat bantu atas data relevan yang diperoleh.
C. Hipotesis
Dalam pengujian hipotesis untuk mengetahui terdapat tidaknya perbedaan yang signifikan antara dua variabel tersebut , akan dimulai dengan penetapan hipotesis nol (Ho), pemilihan tes statistik dan penerapan tingkat signifikan, serta kriteria pengambilan keputusan. Adapun variabel yang akan diuji dalam penelitian ini adalah pajak penghasilan terutang atas penghasilan neto dari wajib pajak orang pribadi yang dapat menggunakan norma penghitungan penghasilan netto yang memilih menyelenggarakan pembukuan dan yang memilih melakukan pencatatan (norma penghitungan).
Pengujian bersifat kuantitatif menggunakan statistik
sebagai alat bantu. Kesimpulan yang nanti akan diambil adalah dengan ketentuan sebagai berikut:
39
Ho : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pajak penghasilan terutang atas penghasilan neto dari wajib pajak orang pribadi yang dapat menghitung
penghasilan neto dengan menggunakan nonna penghitungan penghasilan neto yang memilih menyelenggarakan pembukuan dan yang memilih
melakukan pencatatan (norma penghitungan)
Ha : Terdapat perbedaan yang signifikan antara pajak penghasilan terutang atas penghasilan neto dari wajib pajak orang pribadi yang dapat menghitung
penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto yang memilih menyelenggarakan pembukuan dan yang memilih melakukan pencatatan (norma penghitungan).
D. Sampel Penelitian
Berdasarkan data yang tersedia penehti menggunakan metode sampling untuk keperluan pengujian hipotesis. Metode sampling yang digunakan adalah simple random sampling dengan populasi data berupa data wajib pajak orang
pribadi yang melakukan usaha pekerjaan bebas dengan peredaran usaha kurang dari Rp. 600.000.000,00 yang memilih menyelenggarakan pembukuan untuk tahun pajak 2001, 2002 dan 2003 pada seksi Orang Pribadi KPP Jakarta Matraman dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) berbeda-beda. Jumlah
keseluruhan populasi data yang didapatkan dalam penelitian ini adalah sebanyak 217 wajib pajak. Dari populasi sejumlah tersebut diatas diambil sampel secara acak berjumlah 30 wajib pajak untuk selanjutnya dilakukan analisa statistik. Identitas wajib pajak tidak dapat digambarkan karena menyangkut kerahasiaan
40
wajib pajak. Oleh karena itu penuiis memberi nama masing-masing wajib pajak
sebagai wajib pajak 1, 2, 3 dan seterusnya. Adapun rincian data sampel dapat dilihat pada lampiran 5 skripsi ini. Daftar anggota sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperti dalam tabel berikut. Tabel 4 Daftar Anggota Sampel
No.
NamaWP
1.
WP1
Jenis Usaha Perdagangan (supplier ATK)
2.
WP2
Waning kelontong
3.
WP3
Percetakan offset
34200 82910
KLU
61333 62200
4.
WP4
Jasa hukum
5.
WP5
Akuntan Publik
6.
82920
WP6
Jasa perbengkelan
97110
93213
7.
WP7
Dokter
8.
WP8
Kantor akuntan publik
82920
9.
WP9
Jasa ramuan tradisional
93210
10.
WP10
Peteraakan ayam petelor
13000
11.
WP11
Dagang barang-barang kelontong
62200
12.
WP12
Toko obat
62430
13.
WP13
Dagang genteng
62440
14.
WP14
Jasa kursus
97990
15.
WP15
Akuntan
82920
16.
WP16
Panti pijat
93210
17.
WP17
Apotek
62430
18.
WP18
Pedagang vaksin untuk hewan
62430
19.
WP19
Akuntan
82920
20.
WP20
Pedagang eceran minyak curah
62310
21.
WP21
Penjahit
97920
22.
WP22
Binatu
97200
23.
WP23
Bengkel motor roda dua
97110
24.
WP24
Playgroup balita dan TK
92000
25.
WP25
Waning makan padang
63100
26.
WP26
62200
27.
WP27
Pedagang kelontong Toko bahan bangunan
28.
WP28
Reparasi peralatan elektronik
97140
29.
WP29
Pedagang baju anak dan dewasa
62410
30.
WP30
Fotokopi dan ATK
82990
62440
41
E. Variabel dan Pengukurannya.
Terdapat 2 variabel yang bersifat independen yang akan dibahas, yaitu pajak penghasilan terutang atas penghasilan neto dari wajib pajak orang pribadi yang
dapat
menghitung
penghasilan
neto
dengan
menggunakan
nonna
penghitungan penghasilan neto yang memilih menyelenggarakan pembukuan dan yang memilih melakukan pencatatan (norma penghitungan). Untuk lebih jelasnya variabel-variabel tersebut diuraikan sebagai berikut: 1. Variabel Xi
Pajak penghasilan terutang atas penghasilan neto dari wajib pajak orang pribadi yang dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma
penghitungan penghasilan neto yang memilih menyelenggarakan pembukuan. 2. Variabel X2
Pajak penghasilan terutang atas penghasilan neto dari wajib pajak orang pribadi yang dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan penghitungan penghasilan neto yang memilih melakukan pencatatan (norma penghitungan)
1. Uji Beda Dua Rata-rata Hitung (T -tes)
Untuk menguji hipotesis maka digunakan teknik statistik parametrik dengan menggunakan uji tes perbedaan dua rata-rata hitung dua pihak yang
dikembangkan oleh Sudjana (193:162) dengan rumus :
xi
-
J_
42
Dimana: t
=
perbedaan nyata
xi
=
mean pajak penghasilan terutang atas penghasilan neto dari wajib
pajak orang pribadi yang dapat menghitung penghasilan neto
dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto yang memilih menyelenggarakan pembukuan.
x2 =
mean pajak penghasilan terutang atas penghasilan neto dari wajib pajak orang pribadi yang dapat menghitung penghasilan neto
dengan menggunakan norma penghitungan neto yang memilih melakukan pencatatan (norma penghitungan) S =
Simpangan baku gabungan
ni =
jumlah sampel variabel pertama
n2 = jumlah sampel variabel kedua Besamya simpangan baku gabungan dalam rumus tersebut dapat diketahui dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
dimana :
Si2 = varian variabel pertama
S?2 = varian variabel kedua ni =
jumlah sampel variabel pertama
n2 = jumlah sampel variabel kedua
Sedangkan untuk mengetahui S2 digunakan perhitungan dengan rumus
43
n-1
2. Pen eta pan Tingkat Signifikasi
Tingkat signifikasi yang dipilih adalah 5% karena dinilai cukup ketat
untuk mewakili hubungan kedua variabel dan menipakan tingkat signifikasi yang umum digunakan dalam penelitian-penelitian
sosial.
Apabila nilai
derajat
kebebasan (df) tidak terdapat dalam tabel t maka digunakan interpolasi untuk dapat menentukan nilai t Vz a pada tingkat signifikasi 5% 3. Penerimaan dan Penolakan.
Pengujian hipotesis yang digunakan adalah uji dua sisi (two side test) dimana penerimaan dan penolakan Ho adalah :
Ho diterima- -t l/2 a < t
t lA a atau t < -t lA a
F, Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah; 1.
Pengumpulan data primer
Data primer dikumpulkan dengan melakukan penelitian lapangan. Untuk penelitian lapangan guna mengumpulkan data primer ini penulis tidak melakukan penelitian khusus pada suatu perusahaan, tetapi dengan menehti
berkas-berkas
beberapa wajib pajak orang pribadi yang dapat menghitung
penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto yaitu wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto usaha atau pekerjaan
44
bebas dibawah Rp. 600.000.000,00 dalam 3 tahiin pajak berbeda yang tersedia dan disimpan di salah satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang berhubungan dengan isi yang dibahas dalam skripsi ini. Selain penelitian berkas wajib pajak peneliti juga melakukan observasi data perpajakan yang tersedia dalam jaringan komputer Kantor Pelayanan Pajak yaitii Sistem Informasi Perpajakan
(SIP). Teknik wawancara terhadap pegawai dan pejabat pada seksi orang pribadi dilakukan peneliti untiik mengumpulkan data primer. Dikarenakan
kerahasiaan data wajib pajak maka peneliti menggunakan nama wajib pajak 1, 2, 3 dan setemsnya. 2.
Pengumpulan data sekunder
Data sekunder difcumpulkan melalui penelitiati kepustakaan yaitu dengan membaea buku-buku teks, titeratur dan tulisan lain yang berhubungan dengan
masalah yang akan diteliti. Tujuannya untuk lebih memahami landasan teori, yang akan dipakai sebagai landasan penulisan skripsi ini.
G. Metode Analisis Data
Dalam pengujian hipotesis untuk mengetahui terdapat tidaknya perbedaan yang signifikan antara data-data tersebut, akan dimulai dengan penetapan tingkat
signifikasi, serta kriteria pengambilan keputusan. Adapun data yang akan diuji dalam penelitian ini adaJah data pajak penghasilan terutang atas penghasilan neto dari wajib pajak orang pribadi yang dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan nonna penghitungan penghasilan neto yang memilih pembukuan
45
dengan data wajib pajak orang pribadi yang memilih menyelenggarakan pencatatan (norma peaghitungan).
Analisa data yang digunakan adalah analisis kuantitatif korelasional atas angka-angka, rata-rata, tabel dan grafik dengan menggunakan statistik untuk
keperluan pengolahan datanya. Diharapkan dengan analisa korelasional antara dua variabel yang berbeda tersebut pada akhimya akan dapat ditentukan nilai koefisien korelasinya sehingga
dapat dilakukan pengambilan keputusan atas
hipotesis yang telah diajukan seperti tersebut diatas.
