FORMAPPI 9 Februari 2010
Jl. Matraman No.32 B, Jakarta Timur
Phone 62-21-8193324 Fax 62-21-85912938 E-mail:
[email protected]
FRAKSI FGERIND RA
FORMAPPI 1.
2.
3.
4.
5.
Merger bank Picco, CIC, Dampac menjadi BC: FGerindra tidak setuju dengan merger ketiga bank tersebut menjadi BC Bank Indonesia (BI): FGerindra menilai pengawasan BI lemah karena membuat keputusan untuk me-merger 3 bank sakit menjadi BC. Selain itu, merger bisa sangat mungkin terjadi karena dipengaruhi oleh aktor di internal BI yang mencari keuntungan dibalik merger tersebut Sri Mulyani dan Boediono: FGerindra menilai bahwa ketua. KSSK dan BI telah lalai melakukan pengambilan keputusan bail out tanpa sepengetahuan pejabat adinterim. Keduanya harus bertanggungjawab. Bail out: F-Gerindra menilai pengambilan keputusan bail out BC tidak memiliki alasan dan landasan hukum yg kuat LPS: F-Gerindra menilai dana LPS adalah uang negara
FRAKSI 1. 2.
3.
4. 5.
6. 7. 8. 9.
BI telah melakukan pelanggaran dengan melakukan merger bank-bank yang tdk memenuhin syarat menjadi bank Century. BI telah lalai dalam melakukan pengawasan thd Bank century. BI tdk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran perbankan yang telah dilakukan Bank Century dlm thn 2004-2008. BI telah melakukan pelanggaran thd aturannya sendiri yakni dgn memberikan FPJP kepada Bank Century pd saat BC tdk lagi memenuhi syarat sbg Bank penerima FPJP. Penetapan Bank Century sbg bank gagaloleh KSSK dinilai tdk berdasarkan pd alasan serta tdk mempunyai landasan hukum yang kuat. Keputusan KK yg menetapkan BC sbg bank gagal dan menyerahkan penanganan BC kpd LPS dinilai sebuah pelanggaran krn pd saat keputusan itu diturunkan KK itu sendiri blm terbentuk sesuai dgn UU. Pelanggaran dlm hal penarikan dana talangan utk BC (yg pd saat itu berdasarkan aturan seharusnya dilarang menerima dana talangan) oleh pihak terkait. Ketidakcermatan atas penentuan dana talangan yang semula 632 M mjd 6,7 Triliun. Dana LPS adl uang negara dan oleh krn pelanggaran2 tsb keuangan negara tlh dirugikan. Menunjuk Ketua KSSK dan Gub. BI yg menjabat saat itu sbg pihak yg hrs bertanggung jwb atas kerugian keuangan negara.
FRAKSI F-HANURA
FORMAPPI 1.
2.
3.
4.
5.
Merger bank Picco, CIC, Dampac menjadi BC: F-Hanura tidak setuju dengan merger ketiga bank tersebut menjadi BC Bank Indonesia (BI): F –Hanura menilai BI adalah institusi busuk yg melanggar peraturan BI sendiri. BI sendiri melanggar peraturan BI soal merger. Aturan merger tidk memperbolehkan bank yang sakit lolos untuk merger. Namun bank Picco, CIC dan dampak yang diindikasi sebagi bank sakit masih tetap diperkenankan untuk merger oleh Rapat Dewan Gubernur Menilai bahwa hrs ada yg bertanggungjawab atas pengambilan keputusan bailout BC dan dlm hal ini adalah pemerintah (Menkeu) dan mantan Gub. BI (Boediono) Bail Out: F-Hanura berpendapat bahwa Keputusan bail out BC tdk berdasarkan alasan yg kuat termasuk alasan bhw bail out BC adalah krn BC dianggap bank gagal yg berdampak sistemik. Pemerintah telah melakukan intervensi thd keputusan bail out BC
FRAKSI 1.
2. 3. 4.
5. 6. 7.
8.
BI dinilai telah melakukan pelyimpangan thd persetujuan atas proses akuisisi 3 bermasalah bank dan atas merger 3 bank bermasalah tsb. BI dinilai telah melakukan penyimpangan terkait pengawasaanya terhadap Bank Century. BI dinilai telah melakukan pelnyimpangan kern memberikan FPJP kepada Bank Century. KSSK dinilai melakukan penyimpangan hukum terkait dgn penetapan BC sebagai bank gagal berdampak sistemik. Dampak dr ketetapan KSSK tsb menimbulkan kerugian keuangan negara. Dana LPS adl uang negara dan oleh krn pelanggaran-pelanggaran tsb keuangan negara tlh dirugikan Menunjuk ; manajemen Bank CIC, Manajemen Century lama, manajemen Century baru, BI, KSSk, KK, dan LPS sbg pihak yg hrs bertanggungjawab atas kasus bail out Bank Century. F Hanura secara eksplisit menyebutkan Sri Muliani dan Boediono harus bertanggungjawab
FRAKSI F-GOLKAR
FORMAPPI 1. 2.
3.
4.
5.
Merger bank Picco, CIC, Dampac menjadi BC: F-Golkar menilai ketiga bank tersebut tidak layak untuk di-merger Bank Indonesia (BI): - BI telah melanggar UU BI sendiri yakni dengan mengambil keputusann utk melakukan merger 3 bank sakit menjadi BC. - BI telah memaksakan pengucuran FPJP yang dilakukan pd tengah malam hari. - BI tidak independen lagi karena diintervensi pemerintah. Bail out: adalah keputusan yang tidak mempunyai dasar/alasan yang kuat, karena BC sebelumnya telah dirampok oleh pemiliknya sendiri. F-Golkar tidak setuju dengan keputusan bail out BC oleh pemerintah. F-PG tdk melihat ada alasan kuat yg menyatakan BC adalah bank gagal yg berdampak sistemik. Sri Mulyani dan Boediono: F-Golkar secara tegas menunjuk Boediono dan Sri Mulyani sebagai pihak yg bertanggung jawab atas kebijakan bail out BC. Dana bail out yg digelontorkan LPS itu adalah uang Negara.
FRAKSI Fraksi Golkar menemukan 59 penyimpangan sejak proses operasionalisasi Bank CIC hingga pelaksanaan bail out, penyimpangan2 tsb meliputi : 1. Bi dinilai telah lalai dan melakukan penyimpangan dalam melakukan pengawasan terkait operasional bank CIC,sebelum proses akuisisi, dan merger . 2. BI telah melakukan penyimpangan pada saat proses merger 3 bank bermasalah 3. BI telah melakukan penyimpangan pasca merger 3 bank tsb (lemah dlm mengawasi bank Century). 4. BI telah melakukan penyimpangan dengan memberikan FPJP kepada Bank Century. 5. Penyimpangan dalam pelaksanaan bail out thd Bank Century. 6. F-Golkar menunjuk pemilik bank dan oknum pejabat otoritas moneter dan fiskal sbg pihak yg bertanggung jawab atas kasus bank century.
FRAKSI F-PDIP
FORMAPPI 1. 2.
3.
4.
5.
6.
7.
Merger bank Picco, CIC, Dampac menjadi BC: FPDIP tidak setuju dengan merger ketiga bank tersebut menjadi BC Bank Indonesia (BI) : BI dinilai telah melakukan kecerobohan fatal dan melanggar UU perbankan dgn melakukan merger 3 bank sakit mjd BC. BI jg dinilai lemah, ceroboh bahkan gagal mengawasi BC sehingga dinyatakan sbg bank gagal. Kecerobohan BI diperkuat dgn adanya penyaluran FPJP dan bail out kepada bank gagal. Bail out: Keputusan bail out BC merupakan keputusan yang tdk memiliki alasan yg kuat. FPDIP tidak tidak setuju dengan bail out BC oleh pemerintah LPS:dana LPS adalah dana negara. F-PDIP menilai LSP ragu dlm menentukan apakah BC merupakan bank gagal dan berdampak sitemik atau bukan. Selain itu PDIP menilai bahwa dana LPS adalah uang Negara yang harus dipertanggungjawabkan Boediono : F-PDIP menilai Boediono telah melakukan pelanggaran UU terkait pengambilan keputusan bail out Century. Boediono tidak mampu menjelaskan status rapat KSSK dan status kehadiran beberapa oknum dalam rapat tersebut seperti Marsilam Simanjuntak dan Direktur Bank Mandiri. Boediono dinilai sedang berupaya mencari aman Sementara, Sri Mulyani telah melanggar ketentuan UU karena tidak memberitahukan kepada JK sebagai pejabat pemerintah ad interim (saat itu SBY ke luar negeri) soal keputusan yang sangat penting terkait bail out Bank Century F-PDIP telah menyebut SBY tak bisa lepas tangan thd masalah ini.
FRAKSI 1. 2.
3.
4.
5.
6. 7.
8.
9.
BI dinilai telah melanggar aturannya sendiri terkait dgn proses akuisi dan merger 3 bank bermasalah. Pengawasan BI terhadap BC tidak berjalan efektif atau lemah bahkan terkesan terjadi pembiaran thd pelanggaran2 yg dilakukan BC bahkan pd saat BC dinyatakan sbg Bank dalam pengawasan khusus. Pemberian FPJP oleh BI kepada BC dinilai sebagai sebuah pelanggaran thd aturan BI sendiri, krn sbg bank bermasalah BC tdk memnuhi syarat sbg bank penerima FPJP. BI dan KSSK dinilai tdk mempunyai alasan yg kuat dlm menentukan BC sbg bank gagal berdampak sistemik. Hal tsb didukung oleh temuan BPK yg menyatakan bhw perttimbangan BC sbg bank gagal yg berdampak sistemik krg akurat krn lbh didasarkan pd pertimbangan psikologis pasar. F-PDIP mempersoalkan status hukum KK sbg lembaga yg mengambil keputusan terkait kesulitan keuangan bank yg berdampak sistemik. Penyerahan penangan BC ke LPS yg tidak jelas. Menduga adanya rekayasa dlm pemenuhan dana PMS dari BC, alasannya adl LPS blm scr pasti menetapkan perkiraan biaya penanganan BC scr keseluruhan. LPS : sementara msh ada perdebatan mengenai status apakah dana LPS uang negara atau bkn, namiun fakjtanya tlh ada penarikan dana sebesar 938,654M oleh pihak BC. Atas kasus BC ini, F-PDIP menunjuk Deputi Senior BI, Drektorat Pengawasan BI, Dewan Gub. BI, Gub. BI, KSSK, Manajemen BC dan LPS sbg pihak yg bertanggungjwb.
FRAKSI F-PKS
FORMAPPI 1.
2. 3.
4. 5.
6.
Menilai pengawasan BI thd Bank-bank bermasalah. Lemahnya pengawasan ditunjukkan dgn disetujuinya merger 3 bank sakit mjd bank Century, pengawasan thd BC hingga dinyatakan sbg bank gagal berdampak sitemik oleh Menkeu dan BI sendiri serta penyaluran dana FPJP ke BC. Hal tsb jg dinilai F-PKS sbg upaya pembobolan BI sendiri. Terkait BI, F-PKS juga menilai bahwa BI diskriminatif karena hanya memberikn bail out ke BC F-PKS berpendapat bahwa kebijakan bail out BC tdk berdasarkan pd alasan yang kuat dan menabrak UU. F-PKS jg tdk menemukan indikasi bhw BC merupakan bank gagal yg berdampak sistemik. F-PKS berkeyakinan bahwa dana LPS adalah uang negara. Meskipun F-PKS menilai Sri M dan Boediono telah melakukan pelanggaran UU terkait pengambilan keputusan bail out Century, namun F-PKS belum menunjuk secra jelas apakah mereka harus bertanggungjawab dan lembaga mana yg seharusnya bertanggungjawab atas pengambilan keputusan bailout BC tsb. Sepanjang proses persidangan Pansus, FPKS terlihat sangat kritis namun tidak memiliki sikap yang jelas dalam menilai skandal Century dan siapa yang harus bertanggungjawab.
FRAKSI 1.
BI dinilai melakukan liniasi/pembiaran thd merger 3bank (CIC, Danpac, Picco) dengan demikian BI diduga kuat membiarkan tjd pelanggaran. 2. BI lemah dlm melakukan pengawasan thd BC. 3. BI jg dinilai tdk melakukan antisipasi praktik manip[ulasi pemilik dan nasabah bsr BC. 4. BI dan Dept. Keuangan tdk melapor kpd wakil Presiden terkait BC thd langkah2 yg diambil thd BC. 5. Pemberian FPJP kepada BC dinilai merupakan pelanggaran hukum dan banyak kejanggalan yang ditengarai melanggar hukum. Amandemen UU BI dilakukan hanya utk memenuhi pemberian FPJP. 6. KK diduga kuat tidak memiliki dasar hukum yg kuat sehingga proses penanganan bank gagal berdampak sistemik oleh LPS diragukan keabsahannya. 7. LPS tdk melaksanakan ketentuan UU LPS. 8. Penetapan BC sbg bank gagal berdampak sitemik semata-mata berdasarkan psikologis pasar tanpa mempertimbankan kondisi bC yg buruk scr keseluruhan. 9. BC sejak awal telah bermasalah namun BI memberikan keistimewaan kpd BC. 10. PKS melihat kasus BC ini, terkait dgn persoalan kebijakan, indikasi tindak pidana perbankan dan indikasi tindak korupsi yg melibatkan byk pihak maka pting temuan Pansus angket Century ditindaklanjuti oleh pihak hukum.
FRAKSI Fraksi Demokrat
FORMAPPI
FRAKSI
1. Merger bank Picco, CIC, Dampac menjadi BC: F-PD menilai ketiga bank tersebut tidak layak untuk di-merger 2. Bail out: F-PD sepenuhnya setuju dengan bail out BC. 3. Bank Indonesia (BI): F-PD menilai BI lemah dalam hal pengawasan terkait dengan keputusannya me-merger 3 bank gagal menjadi bank century (BC). 4. LPS: F-PD berkeyakinan bahwa dana LPS bukan uang Negara maka tidak ada keuangan negara yang dirugikan. 5. Sri Mulyani dan Boediono: F-PD setuju dengan keputusan bail out BC oleh keduanya 6. F-PD tidak menunjuk siapa atau lembaga manapun yg seharusnya bertanggung jwb atas kebijakan bail out BC. 7. F-PD sejak awal mengambil posisi yang cenderung memberi kesempatan kepada saksi utk menjelaskan rasionalisasi proses bail out.
1. BI dinilai lalai saat melakukan proses merger 3 bank, BI jg dinilai tdk prudence dlm akuisisi 3 bank bermasalah. 2. BC cacat sejak lahir krn BI tdk tegas dan BI memberikan keleluasan kepada BC utk melakukan pelanggaranpelanggaran perbankan. 3. FPJP dan PMS : - tidak ada unsur melawan hukum krn sesuai dgn peraturan UU No.2/2008 yg memberikan kewenangan BI utk merubah mjd PBI. - hingga sekarang blm ada kerugian keuangan negara baik dr FPJP maupun PMS. 4. Uang yg dikeluarkan oleh LPS tdk termasuk pengertian keuangan negara dan tidak merugikan keuangan negara. 5. Menilai BPK tdk konsisten dlm penentuan standart keuangan negara.
FRAKSI
FORMAPPI
FRAKSI
F-PAN
1. Merger bank Picco, CIC, Dampac menjadi BC: F-PAN tidak setuju dengan merger ketiga bank tersebut menjadi BC 2. Bank Indonesia (BI): F-PAN menilai BI telah melakukan manipulasi data & berkolaborasi secara sistematis untuk merampok uang BI. Selain itu, pengawasan BI lemah terhadap BC 3. Bail out: F-PAN tidak memiliki pandangan yang jelas apakah krisis BC berdampak sistemik atau tidak karena itu PAN juga tidak memberi penilain soal apakah bail out BC melanggar hukum atau tidak 4. LPS: F-PAN belum jelas menilai apakah dana LPS merupakan uang Negara atau bukan. 5. F-PAN belum meunjukkan sikap tehadap siapa dan lembaga apa yg harusnya bertanggungjawab atas keputusan bail out meskipun menilai bahwa Sri Mulyani dan Boediono telah lalai melakukan pengambilan keputusan bail out tanpa sepengetahuan pejabat ad-interim.
1. Merger : BI tdk prudence dlm merger, BI melanggar UU merger, BI sengaja mempermudah merger. 2. FPJP : BI melakukan kesalahan saat memberikan FPJP ke BC krn Direktur Pengawasan BI tlh mengatakan bhw BC tdk layak menerima FPJP. 3. Ada indikasi korupsi dlm pemberian FPJP krn ada kerugian keuangan negara. 4. BI melakukan pelanggaran thd aturannya sendiri. 5. BI telah melakukan tindak kejahatan perbankan krn tlh memberikan FPJP kpd bank yg tdk memenuhi syarat (BC) 6. KSSK dinilai tdk memiliki kekuatan hukum ketika menyetujui pemberian FPJP, oleh krn itu F-PAN menilai KSSK tlh melakukan rekayasa. 7. Secara umum F-PAN meminta KPK segera melakukan langkah huklum thd kasus bank Century.
FRAKSI F-PPP
FORMAPPI 1. Merger bank Picco, CIC, Dampac menjadi BC: F-PPP tidak setuju dengan merger ketiga bank tersebut menjadi BC 2. Bank Indonesia (BI) : F-PPP menilai BI sengaja memelihara bank sakit utk kepentingan BI sendiri dan merger 3 bank sakit menjadi BC dianggap sebagai pelanggaran thd UU BI. Atas pelanggaran tersebut, BI bisa dijerat hukum pidana perbankan 3. Bail out: F-PPP tidak mengeluarkan penilaian yang jelas soal dampak sistemik dari kasus BC. Namun, PPP tetap menilai bahwa bail out BC oleh pemerintah tidak melanggar prosedural hukum 4. LPS: F-PPP bingung menilai apakah dana LPS adalah uang negara atau bukan, 5. Budiono dan Sri Mulyani: F PPP menilai bahwa ketua KSSK dan BI telah lalai melakukan pengambilan keputusan bail out tanpa sepengetahuan pejabat adinterim namun blm ada sikap yg jelas mengenai apakah keduanya bertanggung jawab atas bail out BC.
FRAKSI 1. Merger : Dirut BI melakuakn manipulasi saat melakukan merger 3 bank bermasalah. BI tlh memberikan keistimewaan kpd BC. 2. Dana LPS adl uang negara. 3. FPJP: BI melanggar PBI saat pemberian FPJP. BI tidak melakukan peneliatian yang cermat soal petunjuk pemberian FPJP. Diduga pelaksanaan pemerian FPJP tidak dilandasi dasar hukum 4. KSSK: pengambilan keputusan pemberian FPJP oleh KSSK belum memenuhi UU JPSK 5. KK: pada saat difungsikan masih menyimpan persoalan hukum 6. PPP menilai bahwa seluruh indikasi yang didapat oleh pansus harus diteruskan pada pihak hukum yang bersangkutan
FRAKSI F-KB
FORMAPPI 1. 2.
3.
4. 5.
6.
Merger bank Picco, CIC, Dampac menjadi BC: F-PKB tidak setuju dengan merger ketiga bank tersebut menjadi BC Bail Out: F-PKB ragu-ragu menilai dampak sistemik dari kasus BC. Karena itu, F-PKB memaklumi keputusan bail out BC dan bail out sendiri tdk melanggar prosedural hukum Bank Indonesia (BI): menilai BI langgar UU BI terkait merger 3 bank sakit menjadi BC. Selain itu, F PKB juga menilai pejabat BI tidak paham akan tugas dan kewajiban mereka sebagai pejabat tinggi di BI Tidak ada sikap jelas dan kritis terhadap dana LPS yg dikucurkan, apakan uang negara atau tidak. F-PKB menilai bahwa Sri Mulyani dan Boediono telah lalai karena mengambil keputusan bail out tanpa sepengetahuan pejabat ad-interim. Namun F-PKB belum jelas sikapnya saat menilai siapa yang bertanggung jawab atas bail out BC PKB mengalami pergantian total anggota pansus. Inilah salah satu sebab mengapa F-PKB nampak tidak kritis dan tidak substansial saat melakukan investigasi terhadap saksi atau ahli.
FRAKSI 1. Akuisisi dan merger : BI tdk tegas dan prudence dlm merger 3 bank bermasalah. BI hrs bertanggungjawab atas pelaksanaan merger dan pasca merger (pengawasan BC). 2. FPJP : pemberian FPJP pd saat itu sesuai dgn amanat UU, apalagi pd saat masa krisis. Pemberian Pemberian FPJP kpd BC dlm rangka penyehatan BC. 3. Bail out : Bail out diberikan BI kpd BC dlm rangka krisis global, krn itu bail out hrs dilihat dlm rangka penyelamatan perekonomian bangasa Indonesia. 4. Manajemen BC hrs bertanggungjawab.
`
Merger Bank : Semua Fraksi berpandangan bahwa merger bank Pico, Bank Danpac, dan Bank CIC dinilai tidak layak krn BI sebenarnya telah mengetahui bahwa ke-3 bank tersebut merupakan bank gagal dan krn itu pejabat BI saat itu hrs bertanggungjawab.
`
Semua fraksi menilai melakukan kelalaian dalam melakukan pengawasan terhadap Bank Century
`
`
7 Fraksi (F-PDIP, F-Golkar, F-PKS, F-PPP, F-PAN, FHanura, dan F-Gerindra) = 22, menilai bail out berupa pemberian FPJP merupakan pelanggaran UU perbankan. Sementara F-Demokrat dan F-PKB = 8, menilai bail out berupa pemberian FPJP sudah tepat dan dilakukan dlm rangka penyelamatan perbankan nasional dan perekonomian Indonesia
Catatan : merujuk pd penelitian FORMAPPI sebelumnya, utk keputusan bail out ini terjadi inkosistensi pada 2 fraksi yakni F-PPP dan F-PAN. Kedua fraksi tsb sebelumnya cenderung setuju pd keputusan bail out.
`
Berdasarkan komposisi jumlah anggota pansus maupun fraksi maka rekomendasi pansus : Kebijakan bail out adalah kebijakan yang salah dan melanggar peraturan perundang-undangan. Dan dana bail out adalah uang negara yang harus dipertanggung jawabkan.
`
`
7 Fraksi (F-PDIP, F-Golkar, F-PKS, F-PPP, FPAN, F-Hanura, dan F-Gerindra) = 22 menilai bahwa keputusan pemberian FPJP oleh KSSK dan BI telah melanggar aturan BI dan merugikan keuangan negara. Sementara F-Demokrat dan F-PKB = 8, menilai bahwa keputusan pemberian FPJP oleh KSSK dan BI tidak melanggar aturan BI dan tdk merugikan keuangan negara krn dana LPS tdk dlm pengertian uang negara.
`
`
`
`
`
Telah terjadi perubahan peta kekuatan politik di Pansus Angket Century, mayoritas (7) Fraksi menolak dan 2 mendukung Kebijakan Baill Out. Perubahan sikap dua fraksi PAN dan PPP sangat dipengaruhi faktor politik diluar Pansus (ancaman resufle Kabinet, sejumlah petinggi PPP di proses dll). Sikap fraksi2 di pansus belum bersifat final, konsistensinya masih perlu diuji, karena kemungkinan utk berubah masih tetap ada. Jika sikap fraksi2 konsisten, maka Budiono, Sri Mulyani dan pejabat BI, KSSK akan diproses secara hukum baik pidana korupsi maupun pidana Perbankan. Pertanggunggungjawaban politik Budiono dan Sri Mulyani tidak dapat dihindarkan, apakah dengan mengundurkan diri, karena terbukti secara pidana maupun karena proses politik di DPR.
