Edisi Desember 2013
Laporan dari London
Pengalaman Media Massa di Inggris dalam Menghadapi Pemilu HAL 5 Pertemuan Dewan Pers dengan Financial Times (www.ft.com). London, 11|12|2013. Pada gambar tampak Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri Dewan Pers, Nezar Patria dengan Andrew Jack (Print Editor) dan John Aglionby (Cyber Media Editor).
LPSR Jakarta Optimis Lulusannya Mampu Bekerja di Industri Komunikasi HAL
4
Pers Sebagai Avant Garde Demokrasi HAL
7
Meskipun jadi Korban Tabrakan, Tetap Jalankan Tugas
W
artawati LKBN Antara, Fransiska Ninditya (26) mendapat penghargaan pada acara Ulang Tahun ke 67 LKBN Antara di Jakarta, Jumat (13|12|2013). HAL
2
Dua Media Siber Cabut Tayangan Berita
Badan Usaha Pers
D
ua media siber yakni www.tribun-timur.com dan www.seruu.com menurunkan tayangan berita mereka.
HAL
HAL
10
9
Etika | Desember 2013
1
Berita Utama
Meskipun jadi Korban Tabrakan, Tetap Jalankan Tugas
W
artawati LKBN Antara, Fransiska Ninditya (26) mendapat penghargaan pada acara Ulang Tahun ke 67 LKBN Antara di Jakarta, Jumat (13|12|2013). Dalam tragedi tabrakan KRL dengan truk pengangkut BBM di Bintaro Senin (9|12|2013), Fransiska yang berada di gerbong paling depan berhasil meloloskan diri dengan memecahkan kaca jendela kereta dan terus memberitakan peristiwa kecelakaan itu meski dalam keadaan syok dan terluka. Fransiska saat itu merasa, hidup adalah sesuatu hal yang harus diperjuangkan. Perempuan belia itu pertama kali merasakan adanya benturan kecil namun tidak sampai menjatuhkan para penumpang yang penuh sesak dalam gerbong khusus perempuan. Namun, tiba-tiba gerbong tersebut keluar dari relnya dan malah miring ke kanan.
(Foto: Antara/Sukedi) TERIMA PENGHARGAAN — Wartawati LKBN Antara, Fransiska Ninditya (kanan) mendapat penghargaan dari Direktur LKBN Antara, Saiful Hadi, didampingi Pemimpin Redaksi LKBN Antara, Kusaeni (kiri) pada acara Ulang Tahun ke 67 LKBN Antara di Jakarta, Jumat (13|12|2013).
“Setelah kereta miring, penumpang saling tindih karena terjatuh. Waktu itu juga sempat ada asap keluar dari lokomotif kereta. Semua penumpang yang ada di belakang lokomotif langsung berteriak dan saling
TRIPARTIT - Dewan Pers melakukan pertemuan tripartit antara Dewan Pers, FPI dan Pemred 11 media. Pertemuan ini terkait pengaduan FPI atas pemberitaan 11 Media tersebut atas kasus Lamongan, 17|12|2013.
Etika | Desember 2013
2
injak-menginjak menyelamatkan diri,” kata dia. Saat keadaan ricuh tersebut, ia tidak melihat adanya satu pun celah untuk menyelamatkan diri. Fransiska akhirnya menendang kaca kereta beberapa kali dan berhasil keluar dari kereta bersama beberapa orang lainnya. Tak berapa lama setelah itu, ia mendengar dua kali suara ledakan dan api langsung menjalar ke gerbong yang tadi ditumpanginya. Pada saat itu pun, ia masih berusaha memikirkan barang-barangnya yang tertinggal seperti dompet dan tasnya. Namun, melihat kondisi yang tak memungkinkan, ia memilih untuk meninggalkannya begitu saja. Meski terluka dan syok, dia langsung menjalankan tugasnya sebagai pewarta untuk melaporkan peristiwa nahas tersebut. (sumber: antaranews.com, sindonews.com)
Berita
Rekomendasi Sikap AJI untuk 2014
T
ahun 2014 adalah waktu yang krusial bagi dunia pers Indonesia. Menjelang Pemilihan Umum (April dan Juli) 2014 sebagian orang mempertanyakan kredibilitas media dan pemberitaan pers terkait Pemilu. Bersamaan dengan itu ada masalah yang harus dituntaskan Pemerintah RI, khususnya Kepolisian Republik Indonesia (Polri), terkait kasus kematian dan kekerasan terhadap jurnalis. Memasuki tahun 2014 tersebut, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengeluarkan 8 Rekomendasi Sikap seperti termuat dalam laman www.aji.or.id pada 23 Desember 2013 sebagai berikut: 1. Mendesak Pemerintah melalui Presiden RI memerintahkan Kapolri mengusut tuntas kasus pembunuhan wartawan Udin yang akan kadaluwarsa pada Agustus 2014. AJI juga mendesak agar pemerintah juga membuka kembali delapan kasus pembunuhan wartawan
2.
3.
4.
5.
yang hingga kini belum terungkap pelakunya. Menggugat penyalahgunaan frekuensi publik yang digunakan untuk berbagai kepentingan partisan, baik kegiatan politik praktis maupun kepentingan lain di luar aturan yang telah ditetapkan. Mendesak KPI dan Dewan Pers untuk lebih proaktif mengawasi dan menindak lembaga pers termasuk stasiun penyiaran yang dinilai melanggar peraturan. AJI mendukung penerapan sanksi oleh KPI terhadap enam stasiun televisi yang menyalahgunakan domain publik untuk kepentingan politik praktis secara melanggar aturan/norma penyiaran. Mendesak Dewan Pers untuk mengusut dugaan pelanggaran etika pemberitaan yang dilakukan media cetak, online, serta media penyiaran. Mendukung gerakan gubernur
dan para kepala pemerintah daerah serta lembaga negara dan pemerintah lain yang menghapuskan anggaran amplop untuk wartawan. 6. Mendesak kepada media untuk memberikan upah layak jurnalis, memberikan perlindungan asuransi yang cukup dan menaikkan kesejahteraan bagi kontributor dan koresponden media di berbagai daerah. 7. Perusahaan media harus memberikan pelatihan seputar keselamatan yang lebih baik, perubahan kebijakan, konseling dan bimbingan bagi jurnalis perempuan. AJI juga mendorong pemberitaan kasus perkosaan harus berpihak kepada korban dan keluarganya. 8. Mengajak masyarakat luas menghormati profesi jurnalis, dan proaktif mengawasi isi media dengan memperkuat program literasi media. (Sumber: aji.or.id)
KBRI Kairo Beri Penghargaan Kepada Wartawan
K
edutaan Besar Republik Indo nesia Kairo memberikan penghargaan kepada wartawan dan media massa yang dinilai aktif mempromosikan hubungan Indonesia dan Mesir. Pemberian penghargaan yang dikemas dalam acara “Media Gathering and Award 2013” pada Kamis (28|11|2013) itu diserahkan oleh Duta Besar RI untuk Mesir Nurfaizi Suwandi.
Pelaksana Fungsi Penerangan dan Sosial Budaya Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kairo, Dahlia Kusuma Dewi, menjelaskan, penghargaan itu ditetapkan dalam tiga kategori, yaitu Special Award, Honorary Award, dan penghargaan untuk instansi pers. Menurut Dahlia, Special Awards diberikan kepada dua wartawan Indonesia yang bertugas di Mesir, yaitu
Musthafa Abd Rahman dari Harian Kompas dan Munawar Saman Makyanie dari LKBN Antara. Sedangkan Honorary Award diberikan kepada wartawan Mesir, antara lain Ashraf Hosny dari TV2, Salwa Samir (koran The Egyptian Gazette), Mohamed Helmy (TV1), Refat Abdel Samee (TV Al Qahera), Samy Ratib, dan Warda El Husseiny (Harian Akhbar Alyoum). (sumber: antaranews.com)
Etika | Desember 2013
3
Berita
LPSR Jakarta Optimis Lulusannya Mampu Bekerja di Industri Komunikasi
L
ondon School of Public Rela tions (LSPR) Jakarta optimis lulusannya mampu dan siap bekerja di industri komunikasi. Optimisme ini muncul dalam pelaksanaan wisuda 1.044 wisudawan LSPR - Jakarta dari program sarjana dan pasca sarjana di Ritz-Carlton Ballroom, Pacific Place, Jakarta, Selasa (10|12|2013). Hingga saat ini, LSPRJakarta sudah meluluskan 7.799 orang untuk program sarjana, 910 program pascasarjana, dan 6.600 program diploma. Total alumni mencapai 15.309 orang.”Alumni LSPR telah mampu melintasi batas ke berbagai industri dan tidak sedikit dari mereka yang menunjukkan prestasi membanggakan, baik di tanah air maupun di manca negara,” kata Prita Kemal Gani, Founder and Director LSPR-Jakarta. Dalam wisuda tersebut, Ketua Dewan Pers Bagir Manan hadir memberikan inspirational speech. (Bisa dibaca selengkapnya di halaman 7) Bagir Manan juga menyerahkan
Lisensi Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dari Dewan Pers kepada Lembaga Sertifikasi Profesi LSPR (LSP-LSPR). Sertifikasi ini merupakan sertifikasi kedua yang diterima LSPLSPR, setelah pada bulan September yang lalu LSPR resmi memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi LSPR (LSP-LSPR) pada bidang Kehumasan. “Semoga LSPR mampu meningkatkan mutu wartawan, menciptakan wartawan yang berintegritas dan bermartabat,” ujar Bagir Manan usai menyerahkan sertifikat lisensi penyelenggara UKW kepada Prita Kemal Gani.
Etika | Desember 2013
4
UKW – Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, (tengah) berfoto bersama dengan Pendiri LSPR Jakarta Prita Kemal Gani, (kanan) dan Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi LSPR Dr. Andre Ikhsano (kiri) seusai penyerahan lisensi penyelenggara Uji Kompentensi Wartawan (UKW) di Jakarta, Selasa (10|12|2013).
(Foto: lspr.edu)
Dalam kesempatan terpisah sebelumnya, Prita menyatakan sertifikat kompetensi sangat penting karena menjelang 2015 semua profesi mengharuskan memiliki sertifikat. “Sertifikasi kompetensi saat ini telah menjadi syarat penting untuk menjadi ahli di suatu bidang untuk bersaing pada era Masyarakat Ekonomi ASEAN yang diterapkan pada 2015 mendatang,”ujarnya. Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi LSPR-Jakarta Andre Ikhsano mengatakan, pemberian Lisensi Uji Sertifikasi Wartawan dari Dewan Pers merupakan sebuah kebanggaan karena LSPR-Jakarta menjadi perguruan tinggi swasta pertama yang menyelenggarakan uji kompetensi bagi wartawan. Ia mengatakan, pihaknya akan membuka pendaftaran uji
kompetensi wartawan pada Januari 2014, dan uji kompetensi berlangsung pada Februari. “Untuk tahap pertama, prioritas kami adalah lulusan LSPR yang bekerja di media,” ujarnya. LSPR-Jakarta yang berdiri sejak 1 Juli 1992 merupakan sebuah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan program sarjana ilmu komunikasi yang terbagi atas enam konsentrasi pilihan yaitu Public Relations, International Relations, Marketing, Mass Communication, Visual Design Communication & Advertising, dan Performing Art Communication, serta program pascasarjana yang terbagi menjadi 3 konsentrasi yaitu Corporate Communication, Marketing Communication, International Relations Communication, dan Mass Media Management. (sumber: tempo.co/jurnas.com)
“”
Sertifikasi kompetensi saat ini telah menjadi syarat penting untuk menjadi ahli di suatu bidang untuk bersaing pada era Masyarakat Ekonomi ASEAN yang diterapkan pada 2015 mendatang. - Prita Kemal Gani -
Berita Laporan dari London
Pengalaman Media Massa di Inggris dalam Menghadapi Pemilu
P
ada 9-12 Desember 2013, Dewan Pers melakukan kunjungan kerja ke London, Inggris, atas undangan Thomson Foundation. Undangan ini sebagai tindak lanjut Deklarasi Bali Media Forum V yang dilangsungkan di Bali 6-8 November 2013. Kunjungan 4 hari ini dimanfaatkan Dewan Pers untuk bertukar pikiran dengan mitranya, UK Press Complaints Commission, Media Standard Trust, The Observer, The Financial Times dan Thomson Foundation sendiri. Ketika dilangsungkan pertemuan Dewan Pers dengan UK Press Complaints Commission, pada 10 Desember 2013, kedua lembaga ini menyadari bahwa negaranya sedang bersiap menghadapi pemilihan umum. Indonesia menghadapi Pemilu 2014, Inggris menghadapi Pemilu 2015. Peristiwa politik penting ini akan mempengaruhi maju atau mundurnya masyarakat di kedua negara masing-masing. Dan ternyata, media kedua negara menghadapi peristiwa penting dalam kehidupan demokrasi itu secara berbeda. Dewan Pers sebagai guardian of Press Freedom di Indonesia merasa perlu untuk melakukan berbagai persiapan agar jurnalis yang akan terlibat aktif, langsung maupun tidak langsung, memiliki kemampuan profesional lebih dalam meliput Pemilu 2014. Hal ini mengingat pemberitaan tentang pemilu akan mempengaruhi masyarakat dalam memberikan suara atas partai politik yang didukungnya. Salah satu bentuk persiapan tersebut, Dewan Pers telah menyusun program-program pelatihan jurnalis
Pertemuan Dewan Pers dengan The Observer Sunday Newspapper. Pada foto tampak dari kiri ke kanan: Wakil Ketua Dewan Pers Margiono, anggota Dewan Pers Nezar Patria, Ray Wijaya, Stephen Pritchard (Readers Editor at The Observer Sunday Newspapper), Ridlo Eisy, Imam Wahyudi dan Stanley Adi Prasetyo. (London, 11|12|2013).
meliput Pemilu 2014. Di sisi lain, ada sebuah pertanyaan yang mengganjal, apakah pemilik media massa di Indonesia yang ternyata juga berpolitik aktif perlu dilarang atau tidak? Dalam pertemuan itu, Dewan Pers mendapatkan penjelasan dari UK Press Complaints Commission bahwa pihaknya tidak mengeluarkan guidelines secara khusus perihal aktifitas media massa yang pemiliknya bersinggungan langsung atau tidak langsung dengan pentas politik di Inggris. UK Press Complaints Commission berpendapat, sekalipun media massa yang terbit dan beredar di Inggris memiliki pandangan politik tertentu yang sejalan dengan partai politik yang berkuasa dalam roda pemerintahan atau sebaliknya, maka yang menentukan adalah pembaca atau pemirsanya sendiri. UK Press Complaints Commission berprinsip, hal tersebut tidak perlu diatur karena tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat Inggris sangat baik untuk
bijaksana menerima atau tidak menerima pemberitaan tentang posisi politik yang disampaikan. Dalam pertemuan Dewan Pers dengan Media Standard Trust, pada hari yang sama, ada informasi penting yang terekam, yakni keberadaan UK Press Complaints Commission dalam waktu dekat akan segera diubah menjadi Independent Press Standard Organization (IPSO). Bentuk IPSO sebenarnya tidak memenuhi apa yang tercantum dalam dokumen “Leveson Recommendation” agar Inggris melahirkan sebuah system self regulator baru yang independen dan efektif. Bentuk IPSO yang saat ini dalam proses pembentukan ternyata memiliki beberapa kelemahan antara lain: anggota IPSO juga boleh berasal dari unsur partai politik, pembiayaan IPSO tidak independen dari industri pers, kelembagaan IPSO tidak menawarkan proses penyelesaian pemberitaan yang murah dan cepat, dll. Keberadaan lembaga baru ini jauh berbeda dengan
Etika | Desember 2013
5
Kegiatan keberadaan Dewan Pers yang independen di Indonesia. Pertemuan Dewan Pers dengan The Observer dan The Financial Times (ft.com), 11 Desember 2013, diperoleh beberapa informasi penting. Dewan Pers menerima penjelasan yang konkrit mengenai praktek jurnalistik pada kedua media yang independen dari paham dan atau kekuatan politik yang ada di Inggris. The Observer menjelaskan, pihaknya melakukan kontrak kerja dengan jurnalisnya dimana terdapat klausul yang berisi ketentuan tentang independensi jurnalis untuk tidak berpolitik atau jika memilih untuk berpolitik harus keluar dari media yang bersangkutan. Namun demikian tidak ada code of practice perusahaan pers yang dirumuskan secara khusus untuk melarang situasi tersebut.
Pada pertemuan terakhir antara Dewan Pers dengan Thomson Foundation, menghasilkan kesepakatan kerjasama untuk mempersiapkan materi training jurnalis liputan pemilu di Indonesia dan dukungan pendanaan dari beberapa pihak yang akan segera
ditindaklanjuti bersama di tahun 2014. Selain itu, Thomson Foundation menerima undangan Ketua Umum PWI yang sekaligus Wakil Ketua Dewan Pers untuk menjadi nara sumber dalam kegiatan Hari Pers Nasional 2014. AUDIENSI Audiensi Humas Pemkot Agam dan Wartawan dengan Dewan Pers di Sekretariat Dewan Pers. Mereka diterima oleh Ketua Dewan Pers, Bagir Manan (kiri) didampingi Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat Ridlo Eisy, dan Kepala Sekretariat Dewan Pers, Lumongga Sihombing (17|12|2013).
Mahasiswa UNY Tuntut Penuntasan Kasus Udin
P
uluhan mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta melakukan aksi unjuk rasa di Titik Nol Kilometer, Selasa, (10|12|2013) menuntut dituntaskannya kasus penganiayaan wartawan Harian Bernas Fuad Muhammad Safruddin. Dalam aksi tersebut puluhan mahasiswa tersebut membawa foto raksasa Udin beserta berbagai poster yang berisi tuntutan mereka untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Aksi
Foto Ilustrasi: www.antaranews.com
Etika | Desember 2013
6
itu juga dilakukan untuk memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia. “Sebagai mahasiswa di Yogyakarta kami merasa terpanggil untuk turut menuntut penegakan hukum Udin yang selama 17 tahun terbengkalai,” kata Koordinator Aksi, Meila Ratna Sari di sela aksi tersebut. Menurut dia, masih lambatnya penanganan kasus penganiayaan Udin dapat menjadi tolok ukur lemahnya penegakan hukum serta belum maksi-
malnya penghormatan terhadap HAM di Indonesia. Menurut mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial (FIS) UNY itu, selain menuntut penegakan hukum kasus Udin, aksi tersebut juga dilakukan untuk menuntut hak kaum marjinal yang masih timpang. “Selain mengangkat kasus Udin, kami juga menuntut dituntaskannya kasus HAM lainnya yang belum kunjung selesai seperti kasus Munir,” kata dia. Selain itu, kata dia, Hari Antikorupsi Sedunia juga diharapkan dapat menjadi refleksi bersama untuk menghindari upaya diskriminasi terhadap hak kaum perempuan serta anak-anak. “Perempuan menurut saya masih banyak diperlakukan secara diskriminatif. Masih banyak batasan yang cenderung memasung hak mereka,” katanya. (sumber: antaranews.com)
Sorotan
Pers Sebagai Avant Garde Demokrasi Pengantar Redaksi: Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, memberikan inspirational speech, pada acara wisuda sarjana dan program sarjana perguruan tinggi London School of Public Relations (LSPR) Jakarta, Selasa (10|12|213). Untuk memahami seluruh isi ceramah tersebut, berikut ini disajikan selengkapnya. 1. Pendahuluan Pada tahun 1841, Thomas Carlyle, seorang sejarawan terkemuka Inggris membuat pernyataan: pers sebagai the fourth estate (cabang kekuasaan keempat) disamping kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pernyataan ini lebih bersifat simbolis, daripada sebagai suatu kekuasaan riil dalam perikehidupan berbangsa dan bernegara. Pers bukan penyelenggara negara sebagaimana dimaksud Montesquieu yang membedakan kekuasaan penyelenggara negara kedalam kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dengan perkataan lain, pers bukan alat kelengkapan negara, atau organ organisasi negara (the organ of state). Pers adalah pranata publik (public institution) atau pranata sosial (social institution). Sebagai the fourth estate, pers menjalankan berbagai fungsi politik, bahkan ada ahli yang menempatkan pers sebagai salah satu infrastruktur politik, disamping partai politik, golongan kepentingan, dan golongan penekan, (the press, political parties, interest groups, pressure groups). Namun, pers sebagai infrastruktur politik berbeda dengan infrastruktur politik yang lain. Pertama; pers mewakili kepentingan publik pada umumnya. Infrastruktur politik yang lain foto/dok. Etika mewakili kepentingan kelompok tertentu. Kedua; pengaruh politik pers semata-mata dijalankan dengan
mengelola opini publik. Infrastruktur yang lain, selain melalui opini publik, juga berusaha memperoleh bagian dalam susunan kekuasaan (wakil dalam kekuasaan).
2. Tinjauan umum mengenai demokrasi Tidak ada satu definisi demokrasi. Setiap ahli atau tidak ahli dapat merumuskan definisi demokrasi. Definisi atau pengertian yang multi wajah itu, tidak ada yang salah. Setiap rumusan memiliki kebenaran dalam masingmasing perspektif. Ada yang semata-mata melihat demokrasi dari perspektif politik yaitu sebagai sistem dan cara mendapatkan dan menjalankan kekuasaan. Dalam konteks ini kita mengenal sejumlah ungkapan, seperti: demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat (from the people, of the people, for the people). Ada pula yang mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan yang bertanggung jawab kepada rakyat (geen democratie zonder verantwoordelijkheid). Ada pula yang merumuskan demokrasi sebagai pemerintahan kaum proletar (bukan se-
luruh rakyat). Ada pula yang menyebut demokrasi sebagai: government by the humbleness (pemerintahan oleh orangorang awam atau rakyat jelata). Ini semua, pengertian demokrasi dalam perspektif politik atau perspektif kekuasaan. Seperti dikatakan Mclver (The Modern State), demokrasi itu without end. Selain tidak ada satu definisi yang lengkap, demokrasi itu senantiasa tumbuh dan berkembang mengikuti hukum perubahan (everything always in flux). Semula, demokrasi semata-mata ditinjau atau diartikan sebagai fenomena politik (supra). Kemudian tumbuh aliran baru yang berakar pada filsafat Marxisme c.q. komunisme dan kaum demokrat sosial. Menurut komunisme (yang memandang diri sebagai penterjemah kebenaran marxisme), selain mengartikan demokrasi sebagai fenomena politik (pemerintahan oleh kaum proletarian), juga dalam makna ekonomi. Demokrasi ekonomi menurut komunisme ditandai beberapa hal, seperti: “semua alat produksi ada di tangan rakyat.” Rakyat diwakili negara >> Bersambung ke Halaman 12
“”
Pers bukan alat kelengkapan negara, foto/dok. Etika atau organ organisasi negara (the organ of state). Pers adalah pranata publik (public institution) atau pranata sosial (social institution).
Etika | Desember 2013
7
Opini Bagian 2 Habis
Badan Usaha Pers Bagir Manan Ketua Dewan Pers
“Selama UU No. 40 Tahun 1999 masih berlaku, ada kewajiban hukum, perusahaan pers yang belum berbadan hukum untuk diubah menjadi badan hukum. Tanpa perubahan, berarti pelanggaran terhadap Undang-Undang Pers” Bagir Manan Ketua Dewan Pers
4. Pilihan Bentuk Badan Hukum Pers Sebelum mencatat kemungkinan bentuk-bentuk badan hukum pers, perlu terlebih dahulu diingatkan (kembali) mengenai hal-hal berikut: Pertama; mengenai katagori badan hukum yang dibedakan antara badan hukum publik (publiek rechtspersoon, public corporation atau public legal person atau public legal entity) dan badan hukum keperdataan atau badan hukum privat (privaat rechtspersoon, private legal person atau private legal entity). Badan hukum keperdataan didirikan oleh perorangan (oleh orang atau oleh badan hukum publik atau privat), diatur dan tunduk pada hukum keperdataan dalam arti luas (hukum perdata, dan hukum dagang). Badan hukum publik didirikan oleh badan publik (negara, badanbadan publik otonom), diatur dan tunduk pada hukum publik untuk melaksanakan tugas-tugas publik (state functions). Kedua; badan hukum adalah subyek hukum (pembentuk hak dan foto/dok. Etika kewajiban hukum) terlepas (terpisah) dari pendiri, anggota, atau penyerta (penanam modal).
Etika | Desember 2013
8
Ketiga; badan hukum mempunyai kekayaan sendiri, terpisah dari kekayaan pendiri, anggota, atau penyerta/penanam modal. Keempat; pengurus badan hukum hanya sebagai wakil atau mewakili (di dalam atau di luar pengadilan). Karena itu tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh atas nama badan hukum, kecuali dapat dibuktikan pengurus bertindak ketika badan hukum belum disahkan, atau bertindak melampaui wewenang, atau mencari keuntungan pribadi dari kegiatan (usaha) badan hukum. Untuk menampung berbagai kenyataan seperti perkembangan citizen journalism, pers kampus (pers mahasiswa), kapasitas permodalan, perusahaan pers dapat memilih berbagai bentuk badan usaha sebagai berikut: Pertama; tidak merupakan badan usaha karena merupakan bagian dari organisasi publik atau privat, dan tidak ada motif mencari laba. Termasuk kriteria ini adalah pers kampus yang merupakan bagian organik dari universitas (sekalipun otonom), kegiatan jurnalistik tetap oleh perorangan, seperti website atau media online perorangan. Yang perlu diatur adalah
sistem pengendalian dan tanggung jawab agar disatu pihak dijalankan dengan kriteria-kriteria jurnalistik, kewajiban mematuhi kode etik (seperti Pedoman Media Siber yang dibuat Dewan Pers bersama penyelenggara media siber). Kedua; badan usaha yang tidak berbadan hukum baik perorangan (maatschap) atau persekutuan dagang (Firma atau CV). Walaupun tidak berbadan hukum (maatschap, atau CV) adalah badan usaha yang bersifat ekonomi (motif memperoleh laba). Bentuk badan usaha ini untuk menampung keinginan (hasrat) jurnalistik tanpa memerlukan modal yang terlalu besar dan mungkin sekedar untuk memenuhi kebutuhan (media) lokal. Namun ada resiko: (1) Tidak ada pemisahan dengan kekayaan pribadi pemilik atau semua anggota persekutuan. Setiap kewajiban ekonomi (keuangan) terhadap pihak kedua atau ketiga akan mengenai juga kekayaan pribadi dan pertanggungan renteng (hoofdelijk aansprakelijkheid) yaitu setiap peserta bertanggung jawab atas seluruh kewajiban perusahaan
Opini (tidak ada pembatasan tanggung jawab). (2) Karena tidak ada kewaiban hukum memenuhi kriteria-kriteria yang harus dipenuhi (menurut undangundang), mudah sekali disalahgunakan sebagai satu usaha coba-coba, keisengan, atau alat melakukan perbuatan dengan etikad buruk (ter kwader trouw, bad faith). Apalagi ditopang oleh wartawan abal-abal dan lain-lain semacam itu. Ketiga; berbentuk badan hukum. Ada beberapa pilihan. (1) Perseroan Terbatas (PT). Pada saat ini, PT merupakan bentuk yang lazim dikalangan perusahaan pers dan merupakan badan usaha yang berkarakter dan bertujuan ekonomi. Walaupun demikian, sebagai perusahaan pers, wajib menjunjung tinggi fungsi dan tujuan pers sebagai sarana publik. Tanggung jawab yang terbatas (terbagi atau tidak terbagi atas saham) memperkecil resiko pendiri atau peserta. Peluang berkembang lebih besar, apalagi kalau sejak semula telah ditopang modal yang cukup atau besar (secara statuter, modal dasar atau modal statuter secara formal tidak terlalu besar). Bentuk PT lebih mudah meraih kepercayaan publik sebagai badan usaha yang bersungguh-sungguh, disertai pertanggungjawaban yang jelas. (2) Koperasi. Koperasi juga usaha yang bersifat ekonomi. Tetapi tidak sekedar bentuk badan usaha ekonomi. Koperasi menurut UUD 1945 dan cita-cita koperasi, adalah sebuah gerakan ekonomi dan sosial rakyat (bukan pemilik modal). Bahkan mengandung pula makna politik. Koperasi sebagai gerakan adalah usaha perubahan
ekonomi, sosial, bahkan politik. Bung Hatta mengajarkan, koperasi adalah juga wadah pendidikan politik yaitu wadah menanam tanggung jawab bersama, melaksanakan kedaulatan rakyat secara sehat (pimpiinan koperasi dipilih secara bergilir). Diberbagai negara (seperti di Belanda, negara-negara Skandinavia) menunjukkan prestasi yang sangat bagus. Mungkinkah koperasi menjadi wadah perusahaan pers? Sangat mungkin. Koperasi adalah badan hukum dan tata cara mendirikan sederhana. Sejak awal koperasi mengharuskan partisipasi orang banyak (pendiri minimal 22 orang). Badan hukum koperasi dapat lebih menjamin misi idiil pers sebagai sarana publik, dan berkembang serentak, baik sebagai sarana ekonomi maupun sosial. Sayang sekali, saya belum pernah mendengar perusahaan pers yang berbentuk koperasi (mungkin saya salah). (3) Yayasan. Suatu usaha atau kegiatan pers yang semata-mata bersifat sosial, keagamaan, atau kemanusiaan dapat meng-gunakan bentuk yayasan. Sesuai dengan ketentuan undang-undang, kalau ada pers dimiliki atau diterbitkan yayasan, tidak boleh bersifat komersial. Tetapi apabila penerbitan itu secara substantif sangat berwibawa (memiliki otoritas) dapat memperoleh kompensasi (bukan harga ekonomi) yang memadai. Pada saat ini cukup banyak yayasan atau perkumpulan (politik, sosial, ekonomi) yang memiliki penerbitan, tetapi tidak diberi makna sebagai kegiatan pers. Bagi
mereka tidak berlaku perlindungan dan jaminan serta kewajiban yang diatur dalam kode etik pers dan peraturan perundang-undangan (?).
2. Penutup Secara normatif, ada pilihanpilihan badan hukum perusahaan pers (tidak hanya PT). Tetapi secara sosiologis (kenyataan), PT yang paling umum dipergunakan. Sebaliknya, Undang-Undang Pers tidak membuka peluang perusahaan pers yang tidak berbadan hukum. Selama UU No. 40 Tahun 1999 masih berlaku, ada kewajiban hukum, perusahaan pers yang belum berbadan hukum untuk diubah menjadi badan hukum. Tanpa perubahan, berarti pelanggaran terhadap Undang-Undang Pers. Bagi perusahaan pers yang masih – misalnya berbentuk Fa atau CV – berubah menjadi badan hukum – seperti PT – lebih memungkinkan, antara lain, perubahan dari pertanggungjawaban tidak terbatas menjadi pertanggungjawaban terbatas. Namun perlu pula dipikirkan, kemungkinan pers perorangan atau pers yang berkaitan dengan suatu satuan publik (seperti pers kampus), perlu mendapat wadah yang tepat baik untuk kepastian, pertangungjawaban, maupun untuk perkembangan. Menutup catatan ini, barangkali ada baiknya memperhatikan kutipan dari James Curran di atas dengan terjemahan bebas sebagai berikut: “Sekiranya media itu harus bebas dari pemerintah, maka harus diselenggarakan menurut (berdasarkan) sistem pasar bukan sistem (yang ditentukan) negara. Apabila dimaksudkan sepenuhnya sebagai sarana demokrasi, maka harus diselenggarakan oleh pekerja profesional yang bekerja secara akurat, imparsial, dan informatif”.
Etika | Desember 2013
9
Pengaduan
Dua Media Siber Cabut Tayangan Berita
D
ua media siber yakni www.tribun-timur.com dan www.seruu.com mencabut berita mereka yang diadukan ke Dewan Pers. Redaksi www.tribun-timur.com mencabut berita berjudul: “Bupati Sulsel Diisukan Suap Ketua MK untuk Polwali?” (tayang 5|10|2013) disertai permintaan maaf kepada Bupati Gowa, Ichsan Yasin Limpo dan pembaca. Sebelumnya Redaksi www.seruu.com mencabut berita berjudul: “Relawan RaYa Siap Gugat Media dan Lawan KPK” (tayang 27|8|2013), juga disertai permintaan maaf kepada Sdr.David Rizal Nugroho dan pembaca. Kasus kedua media tersebut sebagai berikut: Dewan Pers menerima pengaduan Bupati Gowa, Ishsan Yasin Limpo, melalui kuasa hukum HDS Partnership, tertanggal 3|12|2013, atas berita www.tribun-timur.com berjudul “Bupati di Sulsel Diisukan Suap Ketua MK untuk Pilwali”? (edisi 5|10|2013). Terkait pengaduan ini, Dewan Pers telah meminta klarifikasi kedua pihak pada 28|12|2013 di Makassar. Terinformasi Redaksi www.tribuntimur.com semula menayangkan berita berjudul: “Bupati IY di Sulsel Suap Ketua MK untuk Pilwali?” menjadi “Bupati di Sulsel Diisukan Suap Ketua MK untuk Pilwali”. Dewan Pers menerima penjelasan Redaksi www.tribuntimur.com bahwa pada Sabtu 5|10|2013 sudah meralat berita dimaksud dengan judul: “Berita Bupati Asal Sulsel di Rumah Ketua MK Bohong”. Dewan Pers berpendapat, perubahan dan pemberitaan itu belum memadai. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi tersebut, Dewan Pers menilai berita www.tribuntimur.com melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik karena
Etika | Desember 2013
10
tidak melakukan uji informasi, tidak berimbang dan menghakimi. Atas dasar itu, Dewan Pers merekomendasikan agar Redaksi www.tribun-timur.com mencabut berita yang diadukan disertai keterangan pencabutan berita, sesuai angka 4 huruf c Pedoman Pemberitaan Media Siber dan memuat permintaan maaf kepada Pengadu dan pembaca di tempat yang sama dengan berita yang dicabut di www.tribun-timur.com tersebut. Pengadu dan teradu menerima penilaian Dewan Pers tersebut dan tidak akan membawa persoalannya ke jalur hukum, kecuali kesepakatan ini tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Teradu tetap dapat memberitakan pengadu selanjutnya sepanjang mematuhi KEJ. Kasus serupa sebelumnya juga dialami www.seruu.com. Portal berita ini diadukan ke Dewan Pers oleh David Rizal Nugroho melalui kuasa hukumnya Sugeng Teguh Santoso SH, pada 2 September dan 4 Oktober 2013. Berita yang diadukan berjudul “Relawan RaYa Siap Gugat Media dan
Lawan KPK!” (27 Agustus 2013). Dewan Pers telah meminta klarifikasi dari pengelola www.seruu.com pada 20|11|2013 di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi tersebut, Dewan Pers menilai berita www.seruu.com melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 KEJ karena tidak jelas sumbernya dan tidak melakukan uji informasi. Redaksi www.seruu.com telah memuat klarifikasi dari Pengadu pada edisi 3|9|2013 berjudul: ”Berita Ralat: “Kuasa Hukum RY Bantah Pemberitaan seruu.com”, namun Dewan Pers menilai hal tersebut belum memadai. Redaksi www.seruu.com menerima penilaian Dewan Pers tersebut dan bersedia mencabut berita yang diadukan disertai keterangan pencabutan berita, sesuai angka 4 huruf c Pedoman Pemberitaan Media Siber dan rekomendasi Dewan Pers, serta memuat permintaan maaf kepada Pengadu dan pembaca di tempat yang sama dengan berita yang dicabut di www.seruu.com. Pengadu, melalui kuasa hukumnya Sugeng Teguh Santoso juga menerima penyelesaian Dewan Pers ini.
Ketua Komisi Pengaduan Dewan Pers, M. Ridlo Eisy, berjabat tangan dengan Sugeng Teguh Santoso setelah penandatanganan penyelesaian pengaduan terhadap www.seruu.com (17|12|2013).
Berita
Jurnalis Gelar Doa Peringati 9 Tahun Tsunami
P
uluhan jurnalis yang bekerja di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar menggelar doa bersama untuk mengenang para jurnalis yang meninggal dunia saat gempa dan tsunami melanda Aceh pada 2004 lalu. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh, Tarmilin Usman mengatakan, para jurnalis yang meninggal pada musibah tsunami ini berjumlah 27 orang. “Semuanya mereka meninggal saat bertugas melakukan peliputan saat gempa melanda Aceh dan kemudian terhadang gelombang tsunami,”
katanya, Rabu malam (25|12|2013). Para jurnalis yang menjadi korban ini bekerja di sejumlah media lokal, nasional dan kantor berita asing. Jika mendata jurnalis dan keluarganya, tambah Tarmilin, maka semuanya berjumlah 103 orang. “Setiap tahun, hingga tahun kesembilan ini kita selalu melakukan kegiatan doa dan zikir bersama, untuk mengenang sahabat, dengan tujuan meningkatkan solidaritas antarsesama jurnalis,” ujar Tarmilin. Suasana haru tak terbendung, saat zikir dilantunkan ustaz Syukri
Daud yang memimpin doa dan zikir. “Itu memang pengalaman pahit yang tidak bisa dilupakan, namun hidup ya harus berjalan dan semoga kita bisa hidup dengan lebih baik sekarang,” ujar Arief Rahman, seorang jurnalis media lokal yang berhasil selamat dalam hempasan gelombang tsunami 9 tahun lalu. Masyarakat di Aceh juga secara serentak melakukan doa dan zikir bersama di berbagai tempat guna mengenang 9 tahun musibah gempa dan tsunami Aceh. (sumber: kompas.com)
MoU IJTI-Komnas HAM
I
katan Jurnalis Televisi Indonesia dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan penandatanganan MoU di Padang, Sumatera Barat, 23 Desember 2013. Penandatanganan MoU ini di dasari atas pentingnya peranan media
khususnya Televisi dalam edukasi dan monitoring pelanggaran HAM yang kerap terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Selain itu, momentum Pemilu 2014 juga menjadi salah satu pertimbangan MoU ini dibuat, untuk mendukung terlaksananya pemilihan umum yang adil.
PENGURUS DEWAN PERS PERIODE 2013-2016: Ketua: Bagir Manan Wakil Ketua: Margiono Anggota: Anthonius Jimmy Silalahi, I Made Ray Karuna Wijaya, Imam Wahyudi,
Muhammad Ridlo ‘Eisy, Nezar Patria, Ninok Leksono, Yosep Adi Prasetyo Sekretaris (Kepala Sekretariat): Lumongga Sihombing
REDAKSI ETIKA: Penanggung Jawab: Bagir Manan Redaksi: Herutjahjo, Chelsia, Samsuri (Etika online), Lumongga Sihombing,
Ismanto, Agape Siregar, Wawan Agus Prasetyo, Reza Andreas (foto). Surat dan Tanggapan Dikirim ke Alamat Redaksi:
Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110. Tel. (021) 3521488, 3504877, 3504874 - 75, Fax. (021) 3452030 E-mail:
[email protected] Twitter: @dewanpers Website: www.dewanpers.or.id / www.presscouncil.or.id (ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: www.dewanpers.or.id)
Ketua Umum IJTI Yadi Hendriana yang hadir langsung di Padang, mengungkapkan bahwa media punya peran penting dalam penegakan HAM di Indonesia. “Dalam konteks HAM, ada 3 aspek dalam jurnalis. Pertama, jurnalis berlaku sebagai edukator, atau pencegah terjadinya pelanggaran HAM. Kedua, media juga bisa menjadi “pelanggar” HAM. Ketiga, media bisa menjadi korban dari pelanggaran HAM”. kata Yadi Hendriana. Sementara itu, Ketua Komnas HAM, Siti Noor Laila mengatakan, peran Komnas HAM akan menjadi kuat jika media ikut mendukung penegakan HAM. “Komnas HAM memiliki keyakinan, media dan komnas HAM harus berjalan berbarengan untuk memberikan edukasi HAM terhadap masyarakat dan sama-sama mencegah terjadinya pelanggaran HAM,” katanya. Setelah MoU ditandatangani, juga digelar diskusi mengenai “Media dan HAM”. (Sumber: ijti.org)
Etika | Desember 2013
11
Sorotan >> Sambungan dari Halaman 7 cq. Partai Komunis, sehingga demokrasi ekonomi diartikan semua sumber dan kegiatan ekonomi dikuasai negara. Tidak ada sistem milik perorangan (individual ownership). Sebenarnya teori atau konsep meniadakan hak milik pribadi telah diutarakan Plato dan Rousseau. Di masa modern, konsep hak milik pribadi dapat dijumpai pada John Locke. Bahkan Locke menempatkan hak milik pribadi sebagai hak asasi. Tidak demikian dengan kaum demokrasi sosial. Meskipun ajaran ini juga bersumber pada marxisme, tetapi dalam makna politik, kaum demokrat sosial berpandangan kebebasan individual merupakan unsur esensial demokrasi. Tidak ada demokrasi tanpa kebebasan individual (no democracy without individual liberty).Kaum sosial demokrat juga sebagai penganjur demokrasi sosial atau demokrasi ekonomi. Tetapi demokrasi ekonomi menurut kaum sosial demokrat, di satu pihak tetap mengakui sistem kepemilikan perorangan, tetapi disertai dengan keikutsertaan negara untuk menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Negara bertanggung jawab mewujudkan kesejahteraan umum. Paham demokrasi sosial ini bersanding bersama paham negara kesejahteraan(welfare state) atau negara hukum kesejahteraan (sociale rechtsstaat). Selain memperluas pengertian demokrasi, paham demokrasi sosial atau demokrasi ekonomi, merupakan koreksi terhadap sistem ekonomi liberal yang berasaskan ekonomi pasar (market economy). Menurut paham liberal, negara tidak mencampuri perikehidupan ekonomi masyarakat. Paham ekonomi liberal semacam inilah yang mendukung paham demokrasi liberal yang menekankan pada sebanyakbanyaknya kebebasan individual,
Etika | Desember 2013
12
“Ketentuan-ketentuan mengenai upah minimum, jaminan kesehatan, jaminan hari tua, hak pensiun, hak cuti dari pekerjaan, hak istirahat dalam jam kerja, jaminan sosial untuk orang miskin dan penganggur, merupakan bentuk-bentuk keikutsertaan negara menjamin kesejahteraan masyarakat”. pesaingan bebas, sistem pasar, yang berakar pada ajaran kapitalisme Adams Smith sebagai tandingan merkantilisme. Negara dilarang turut serta dalam pergerakan sosial kecuali yang bertalian dengan ketertiban dan keamanan umum. Dalam kaitan dengan paham negara hukum, demokrasi liberal dan ekonomi liberal menjadi dasar paham negara hukum dalam arti formal dan dikenal dengan jargon “negara sebagai penjaga malam” atau “nachtwakersstaat” (Belanda) atau “Nacht-wächterstaat” (Jerman). Paham liberal-politik dan ekonomi-yang “murni” dalam praktik mengalami berbagai adaptasi. Dalam negara-negara yang menjalankan demokrasi dan ekonomi liberal tidak sepenuhnya dijalankan atas kebebasan individual dan mekanisme pasar. Melalui hukum- terutama undangundang dan putusan hakim -negara mengatur hal-hal yang bertalian dengan kesejahteraan umum dan pembatasanpembatasan kebebasan individual. Ketentuan-ketentuan mengenai upah minimum, jaminan kesehatan, jaminan hari tua, hak pensiun, hak cuti dari pekerjaan, hak istirahat dalam jam kerja, jaminan sosial untuk orang miskin dan penganggur, merupakan bentuk-bentuk keikutsertaan negara menjamin kesejahteraan masyarakat. Ada yang dilaksanakan sendiri oleh negara. Ada yang merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara ekonomi (seperti
perusahaan, atau lazim disebut tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility). Selain itu, dikenal pula konsep: hak milik mempunyai fungsi sosial atau yang lebih keras disebut “hak milik adalah fungsi sosial (Leon Duguit). UU Agraria menyebut hak milik mempunyai fungsi sosial. Demikian pula kebebasan individual seperti asas kebebasan berkontrak dibatasi tidak bertentangan dengan berbagai jaminan yang disebutkan di atas. Bahkan, sampai akhir abad ke-20, dalam negara-negara liberal, negara turut serta dalam penyelenggaraan ekonomi seperti perusahaan-perusahaan yang sematamata diselenggarakan negara (seperti perkeretaapian, telepon, listrik dan lainlain usaha publik dan public utilities). Pada akhir abad ke-20, terjadi arus balik yang disebut privatisasi dan deregulasi. Berbagai usaha ekonomi negara dialihkan menjadi usaha swasta. Kendali negara dilakukan melalui regulasi seperti larangan monopoli dan kartelisme, kendali harga, termasuk tetap memberlakukan berbagai prinsip kesejahteraan umum (supra). Dalam makna harfiah — pemerintahan oleh rakyat — demokrasi hanyalah jalan belaka. Seperti ditulis Rosseau, dalam kenyataan: “Orang sedikit yang memerintah orang banyak.” Dinegara Yunani klasik yang dikatakan menjalankan demokrasi langsung (direct democracy), dalam kenyataan tidak semua rakyat ikut memerintah. Kaum budak dan warga asing tidak turut memerintah. Yang memerintah hanya sebatas pada kelompok warga negara. Kalau demikian, mengapa demokrasi dipandang sebagai pilihan terbaik dari semua konsep penyelenggaraan negara (pemerintahan)? >> Bersambung Etika Edisi Januari 2014
