Ribuan Pohon Jadi Korban Oknum Pengoven Tembakau

2

Edisi 65 / Kamis, 6 - 13 Oktober 2011

Ribuan Pohon Jadi Korban Oknum Pengoven Tembakau Diduga Ada Keterlibatan Oknum Petugas LOMBOK TIMUR, CR - Musim oven tembakau pada tahun ini sudah mulai dilakukan sejak sebulan lalu, pengovenan pun menggunakan bahan bakar yang berbeda. Ada yang memakai mitan, kayu dan juga batu bara. Namun demikian pengoven yang memakaian batu bara sangat minim karena batu bara yang tersedia dinilainya tidak mempunyai kwalitas baik, sehingga hal ini memicu petani pengoven beralih kepada kayu bakar sebagai bahan bakar dalam pengovenan tembakau. Penebangan dan penggunaan kayu yang berlebihan ini tentunya membuat banyak masyarakat cemas akan rusaknya lingkungan, bahkan akan terjadinya panas global (global warming) yang berdampak bagi semua masyarakat. Pasalnya kayu yang dipergunakan banyak kayu besar dan keras yang bisa menyimpan air dan penyeimbang alam menjadi korban oknum masyarakat pengoven yang ’serakah’ dan tidak peduli dengan sesama. Misalnya kayu asam dan kayu-kayu keras lainnya, hal ini menurut banyak masyarakat dapat menyebabkan penebangan kayu yang sangat banyak dan tentunya akan sangat bertolak belakang dari program

pemerintah yang akan menghijaukan Indonesia ini dengan tanaman sejuta pohonnya. Ketua Hutan Kawasaan Masyarakat (HKM) di Sambalia, Lalu Badran mengatakan dengan banyaknya kebutuhan kayu saat ini pihaknya sering melihat kayu yang dibawa dari daerah utara melalui Sambalia, tetapi ia juga curiga kayukayu tersebut dinaikkan di kawasa Obel-obel. Meskipun mereka telah memiliki izin dari daerah utara bisa saja mereka menaikkan di daerah sekitar Sambalia ini. Di mana pada tahuntahun sebelumnya, banyak kayu yang dibawa pada malam hari. “Kami sering menemukan pada tahun lalu dan saat ini juga ada kasus seperti itu, kami curiga kayu-kayu tersebut dinaikkan di Obel-obel kecamatan Sambalia, walaupun mereka punya izin dari KLU,” terang Badran pada koran ini. Berbagai cara yang sering dilakukan Lalu Badran bersama HKM yang dipimpinnya. Apabila menemukan penebangan kayu maka pihaknya akan mengganjar pada si penebang dengan menanam kembali sebanyak 50 pohon. Kendati sanksinya demikian, yang menjadi permasalahannya adalah para petani pengoven tembakau ini

menebang kayu berumur di atas 30 tahun. “Lalu kapan kayu ini besar kalau sekarang ditanam, kita akan menunggu bertahun-tahun memulihkan kembali kondisi alam yang ada,” sesalnya. Melihat semua itu Lalu Badran menilai saat ini perusahaan tembakau banyak yang tidak memperdulikan lingkungan, terbukti mereka menerima hasil pengovenan dari kayu, dan tentunya ribuan kayu akan jadi korban dari oven ini, lalu bagaimana nasib Lombok Timur kedepan kalau hal ini tetap terjadi dan dibiarkan. Di Lombok Timur jumlah oven saja 11500, satu oven beroperasi 7 kali dalam semusim, satu kali pengovenan tiga kubik kayu yang terpakai, jadi satu oven membutuhkan 21 kubik kayu dalam 1 periode pengovenan. Kalau dikalikan dengan 11500 oven maka akan muncul angka 241 500 kubik kayu yang akan terpakai setiap musimnya. Pemakaian kayu ini menurut beberapa sumber koran ini menyebutkan, rata-rata pengoven tidak mau memakai kayu yang tidak keras, mereka lebih senang memakai kayu keras agar panasnya cepat naik dan mengeringkan tembakau. Salah seorang sumber pegawai

kehutanan dan perkebunan (Hutbun) di Lombok Timur mengatakan, lahan kritis yang disebabkan penebangan pohon para pengovenan tembakau setiap tahunnya seluas 2400 hektar, sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk menghijaukan lahan kritis tersebut sebesar Rp 15 Milyar. “Anda dapat hitung sendiri, berapa yang masuk dari tembakau, dan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk menata kembali lahan kritis ini,” sebutnya tanpa merinci lebih dalam lagi. Kabid Pengelolaan Kawasan Hutan Hutbun Lombok Timur, Ir. H Sahri membantah adanya penebangan di kawasan hutan bagian utara Lombok Timur. Menurutnya kayu yang banyak dipakai petani pengoven saat ini banyak kayu dari tanah hak milik. Penebangan kayu ditanah hak milik sudah diatur dengan perda no 8 tahun 2010 tentang pengendalian kayu tanah milik. Sahri juga menjelaskan kayu yang banyak beredar di Lombok Timur tidak saja dari Lombok Timur saja, tetapi banyak yang berasal dari pulau Sumbawa juga. “Banyak kayu yang dijadikan bahan bakar oven ini berasal dari pulau Sumbawa dan kabupaten lainnya,” jelas Sahri. Ir Sahri juga menjelaskan, selama

bulan Ramadhan lalu pihaknya banyak melakukan patroli sehingga dirinya berani menyimpulkan tidak ada terjadi pencurian kayu, baru-baru ini pihaknya telah menangkap sopir truk karena tidak memiliki dokumen yang sah. “Kalau tidak ada dokumen yang sah, maka kami akan menangkap siapapun yang membawa kayu,” tegasnya. Pekan lalu, tepanya Senin (12/09) sejumlah masyarakat desa Gunung Malang Kecamatan Sambalia mendatangi Dinas Hutbun Lotim mempertanyakan banyaknya penebangan liar di lokasi HKM yang di duga melibatkan oknum Hutbun sendiri. Terkait dengan itu Bupati Lotim H.M Sukiman Azmy memerintahkan kepada Inspektorat untuk langsung melakukan investigasi terhadap oknum aparat yang diduga bermain dibelakang maraknya penebangan kayu saat ini. “Bagi oknum aparat pemerintah yang terbukti bermain dengan merekomendasikan penebangan yang menyalahi aturan, pemerintah daerah akan memberikan sanksi pemecatan bagi oknum Hutbun, dan siapa saja yang terlibat didalamnya,” tegas bupati yang pernah menjabat sebagai Dandim 1615 Lotim ini. [cr-007]

Diduga Ada Pungli, PMII Metro Minta Oknum PLN Terlibat Dipecat LOMBOK TIMUR, CR – Puluhan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Metro Cabang Lombok Timur Senin, (3/10) turun aksi unjuk rasa di depan kantor Perusahaan Listrik Negara (PLN) persero Ranting Selong. Dalam aksi damai tersebut massa aksi menyuarakan aspirasi masyarakat dan hasil temuannya di lapangan terkait dengan pemasangan Kwh meter di masyarakat saat ini yang diduga banyak terdapat pungutan liar (Pungli) di masyarakat pelanggan PLN, dan diduga ada oknum PLN terlibat. Massa menuntut agar PLN Persero Ranting Selong melakukan kontrol terhadap kerja-kerja asosiasi pemenag tender pemasangan Kwh, menambah tim survey untuk mempercepat pelayanan, lebih profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dan PLN cabang NTB harus melakukan pemecatan terhadap oknum yang terlibat dalam kasus pemasangan Kwh meter di masyarakay tersebut karena akan merusak citra institusi PLN itu sendiri. Koordinator Asksi, Imam Pahlefi Aqsa dalam orasinya mengatakan, korupsi tidak saja terjadi di tingkat pusat melainkan sekarang korupsi sudah terjadi sampai tingkat desa hingga tingkat RW. Dari 30 ribu jumlah pelanggan PLN ketika masyarakat menginginkan penerangan, masyarakat diperas oknum dengan

biaya yang cukup tinggi, lebih-lebih adanya oknum PLN yang terlibat disalah satu dari tiga asosiasi yang bergerak sebagai mitra kerja PLN. Selain itu, oknum PLN juga diduga banyak melakukan intervensi terhadap calon pelanggan. “PLN tidak boleh melakukan intervensi terhadap pelanggan untuk mendaftarkan diri pada asosiasi tertentu, apalagi dengan janji-janji langsung nyala dengan mengeluarkan biaya hingga Rp. 3 juta. Seharusnya PLN memberikan nilai

TERBIT PERDANA: KAMIS, 13 SHAFAR 1431 H/ 28 JANUARI 2010 M EDISI 65 TAHUN KE II

positif dan menjadi contoh bagi masyarakat,” ujarnya. M. Idrus menambahkan, asosiasi pertama yang dibentuk adalah asosiasi kontraktor listrik (AKLI), namun dari ketiga asosiasi tersebut di lapangan tidak pernah memperkenalkan dirinya. “Berdasarkan hasil investigasi kami, masyarakat banyak dijanjikan 2 sampai 3 minggu untuk nyala, namun masyarakat dimintai biaya dari 1,5 juta hingga 3 juta untuk 900 VA. PLN harus menjaga independensinya, jangan

sampai akibat ulah oknum PLN membuat PLN rusak. Kami dari pergerakan akan laporkan kepada lembaga hukum untuk menindak oknum-oknum PLN yang tidak bertanggung jawab di tubuh PLN sendiri,” ungkapnya. Dalam puluhan massa aksi, PLN Persero Ranting Selong menerima lima perwakilan dari massa aksi. Massa aksi kemudian terima langsung Assisten Suvervisor Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan, Jamahur, Staf Pemasaran dan Suvervisor Administrasi dan Keuangan, Hj. Rabiah. Dalam hering yang diterima di ruang kerja Manager PLN tersebut, massa aksi diwakili Ketua Umum Jusriadi menyampaikan apa yang menjadi temuannya di lapangan, yakni terjadinya biaya pemasangan KWH meter dengan harga bervariasi, kurangnya pengawasan PLN, dan terjadinya persaingan yang tidak kompetitif. “Ketiga asosiasi yang bekerja sebagai mitra kerja PLN ada yang cepat dan ada yang lamban dalam memberikan pelayanan yang mana kemungkinan ada dial-dial antara 3 asosiasi dengan PLN. Kesemua bukti sudah kami pegang dan nama-nama oknum PLN yang terlibat sudah kami pegang juga,” paparnya. Sementara itu asisten pemasaran dan pelayanan Jamahur mengatakan, pihaknya keliling memberikan masyarakat penjelasan harga yang

sebenarnya, dari masjid ke masjid, di sekolah dan berbagai macam caranya dalam memberikan penjelasan terhadap masyarakat. Pihaknya mengakui bahwa ada oknum yang dibayar hingga Rp. 3 Juta yang memasang pada delapan titik, kemudian di wilayah selatan kecamatan Jerowaru terdapat lima titik dengan harga Rp. 2,5 juta. Selain itu juga masyarakat di wilayah perbatasan Lombok Timur dan Lombok Tengah dimintai oleh oknum untuk pembayaran penambahan daya. “Nantinya kami akan membawa masalah ini sebagai laporan kami pada atasan kami, kalau kemudian ditemukan indikasi berbuat nakal maka CV yang ada akan disegel. Sementara biaya per paket pasang listrik baru yang sebenarnya adalah untuk 900 VA biaya di PLN untuk pemasangan, token perdana (pulsa perdana 20.000) dan meterai sebesar Rp. 705.000. sedangkan untuk 1300 VA, Rp. 1.005.000, dan 2200 VA biaya di PLN mencapai Rp. 1.680.000, dan instalasi rumah adalah kewajiban yang dibayarkan dimitra kerja yang sudah terdaftar sesuai dengan keinginan pelanggan sebesar Rp. 1.000.000,” jelasnya. Dalam kesempatan itu, suvervisor administrasi dan keuangan Hj. Rabi’ah meminta data-data riil yang dihasilkan oleh massa aksi untuk sebagai bahan laporannya kepada pimpinannya. [cr-017]

Penasehat: TGH. Abdul Mukmin, Lc, Pemimpin Umum/Penjab: Lalu Mujahidin, Pemimpin Perusahaan: Hj. Baiq Sy. Hartini, Pemimpin Redaksi: Hanafi Thayyib, Redaktur: M. Halil Aswandi, Sekretaris Redaksi: Muh Rifa’i, Tim Redaksi: L. Mujahidin, Abu Calieya A., Wajdi Khair, M. Sahabudin, Musa Alhady, H. Farhan, Ahmad Zulfikri, Multasri, Tata Usaha: Yulia Wati, Manajer Marketing: Zulkarnain, Periklanan: Saharuddin, Konsultan Hukum: Samsul Bahri, SH., Idris, SH, Desainer/Layouter: Jdat. Biro Mataram; Syahril, Biro Lombok Barat; Sapardi, Biro Lombok Utara; M. Zainurrofiq, Biro Lombok Tengah; Fauzan Azima, Biro Sumbawa; Zulkarnaen, Biro Dompu; Ahmad, Biro Bima; Abd Syukur. Alamat Kantor Redaksi: Jalan Pejanggik Pancor - Selong, Lombok Timur. Mobile: 085239866425/ 081803617993, e-mail: [email protected]/[email protected]. Penerbit: CV. Media Corong Rakyat, Lombok Timur - NTB. Dicetak oleh:Percetakan Anshori Jaya, Alamat Dasan Agung Mataram (Isi di luar tanggung jawab percetakan).

Jurnalis CORONG RAKYAT dibekali kartu identitas yang masih berlaku

3


Kemendagri Akhirnya Jawab Kisruh Pilkada Loteng LOMBOK TENGAH, CR – Hingar bingar sekelompok masyarakat yang masih mempermasalahkan proses tahapan pelaksanaan serta hasil Pemilukada Kabupaten Lombok Tengah 2010, akhirnya terjawab. Surat Dirjen Otda Kemendagri prihal penjelasan permasalahan Pemilukada Kabupaten Lombok Tengah menjawab surat Gubernur NTB tanggal 13 September 2011 yang meminta penjelasan atas Putusan PTUN Mataram Nomor 31/G/2010/PTUN.MTR dan Putusan PTUN Surabaya Nomor 180/B/2010/PT.TUN.SBY serta Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 08/KPU-Kab-017.433830/2011 tentang pelaksanaan Putusan PTUN Mataram. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri), Prof DR H Djohermansyah Djohan, MA, secara tegas menyatakan Putusan/Penetapan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya Nomor 180/B/2010/PT.TUN SBY tidak memiliki implikasi hokum terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Lombok Tengah, HM Suhaili FT, SH, dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Lombok Tengah, Drs. HL Normal Suzana masa jabatan tahun 2010-2015. Sebelumnya, KPUD Kabupaten Lombok Tengah telah mencabut SK penetapan HM Suhaili FT,SH – Drs. HL Normal Suzana selaku pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah periode 2010-2015 sesuai amar Putusan PTUN Mataram. Atas dasar ini pula, sekelompok masyarakat Kabupaten Lombok Tengah menginginkan untuk dilakukan Pemilukada Ulang karena menganggap proses tahapan Pemilukada Lombok Tengah cacat hukum. KPUD Kabupaten Lombok Tengah tetap menyatakan pesta demokrasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah yang berlangsung selama dua putaran dan dimenangkan oleh Pasangan “Maiq Meres” telah berjalan dengan memenuhi seluruh tahapan pelaksanaan sesuai yang diatur dalam Perundang-undangan, sehingga tidak ada lagi yang harus diperdebatkan. Terkait surat Dirjen Otda Kemendagri tertanggal 26 September 2011 itu, Kabag. Humas dan Protokol Setda Kabupaten Lombok Tengah, M. Suhardi,SH dengan tegas menyatakan sudah tidak ada lagi hal yang harus dipersoalkan menyangkut pelaksanaan Pemilukada Lombok Tengah yang telah dimenangkan oleh HM Suhaili FT – HL Normal Suzana sebagai Bupati dan Wakil Bupati periode lima tahun yang akan datang. Menurut M.Suhardi, surat Dirjen Otda Kemendagri itu, sebagai jawaban akhir dari segala persoalan yang selama ini sempat mewarnai perhelatan pemilukada yang diikuti Sembilan pasangan calon di Gumi Tatas Tuhu Trasna. “Kami minta kepada seluruh masyarakat Lombok Tengah agar tidak lagi terprovokasi dengan issu yang digelindingkan oknum-oknum tertentu yang hanya akan menimbulkan instabilitas keamanan dan kenyamanan di daerah ini,” kata Suhardi. Kabag. Humas juga mengajak seluruh komponen masyarakat Lombok Tengah agar tetap bersatu, menjalin kekompakan dan rasa persaudaraan demi tercapainya visi dan misi pemerintahan Lombok Tengah BERSATU (Beriman, Sejahtera, Bermutu). “Terlebih dengan beroperasinya Bandara Internasional Lombok (BIL) pada 1 Oktober mendatang, dibutuhkan peran aktif masyarakat untuk menciptakan suasana kondusif, sehingga keberadaan BIL benar-benar sebagai pembangkit roda perekonomian rakyat yang saat ini masih terpuruk,” ujar M. Suhardi. (cr-ayi)

Persiapkan Desa Difinitif, Masyarakat Dames Damai Gotong Royong

LOMBOK TIMUR, CR – Keinginan masyarakat desa persiapan Dames Damai kecamatan Suralaga

untuk membangun desa ditunjukkannya melalui gotong royong dalam menyelesaikan

Kepengurusan DPD Golkar Loteng Dibekukan LOMBOK TENGAH, CR Kepengurusan DPD Golkar Kabupaten Lombok Tengah yang diketuai HL Wiratmaja, SH dengan Sekretaris Drs. H. Karim Abdurrahim resmi dibekukan oleh Pengurus DPD Golkar NTB. “Suratnya telah saya terima dan sampaikan ke Ketua,” kata H. Karim Abdurrahim kepada wartawan di Gedung DPRD Lombok Tengah, Sabtu (1/10/2011). Namun demikian, H. Karim Abdurrahim, dalam surat keputusan (SK) pembekuan bernomor Kep-33/ Golkar NTB/IX/2011 itu tidak secara detil dijelaskan alasan pembekuan Kepengurusan DPD Lombok Tengah partai berlambang pohon beringin itu. “Saya tidak tahu secara pasti alasan pembekuan itu karena itu hak dan wewenang pengurus diatas,” kata H.

Karim Abdurrahim. Menurut H. Karim Abdurrahim, kepengurusan DPD Golkar Lombok Tengah hasil pemilihan tahun 2009 itu akan berakhir pada 2014 yang akan datang, namun karena telah dibekukan maka akan segera dilakukan musyawarah daerah luar biasa (musdalub). “Karena bersifat struktural, maka apapun keputusan dari kepengurusan diatas harus diterima dengan lapang dada,” katanya. Pembekuan kepengurusan DPD Golkar Lombok Tengah, kata H. Karim Abdurrahim telah dibarengi dengan kepengurusan karateker dari DPD I NTB, dengan menunjuk HM. Hirsan Ma’ruf sebagai Ketua, Sekretaris dipercayakan kepada Agus Salim Iskandar. Yang jelas, tambah H. Karim

Abdurrahim, apapun dinamika yang terjadi di internal partai penguasa era Orde Baru tersebut, tetap menginginkan pergerakan partai yang lebih dinamis di masyarakat untuk menjadi partai politik yang diidolakan. Pada kesempatan itu, H. Karim Abdurrahim menepis alasan pembekuan itu karena Ketua DPD Golkar Lombok Tengah HL Wiratmaja, SH kalah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (pemilukada) Lombok Tengah tahun 2010 lalu. “Saya kira bukan itu alasannya, sebab dia (HL Wiratmaja) mengaku sangat legowo menerima pembekuan kepengurusan ini. Bahkan, pada Musdalub yang akan datang akan kembali mencalonkan diri untuk merebut posisi Ketua,” tutur H. Karim. (Cr-ayi)

Kisruh Pengkelak Mas, Masyarakat Akan Ngadu ke Dewan LOMBOK TIMUR, CR – Kisruh yang berkepanjangan di desa Pengkelak Mas akibat Pilkades beberapa waktu lalu ditambah lagi adanya penangkapan beberapa warga yang diduga melakukan pelemparan terhadap kantor desa sewaktu pelantikan beberapa kadus oleh kepala desa Pengkelak Mas, Abdul Muhith S.Ag di kantor desa. Di mana masyarakat menjadi marah karena kades diduga dalam melakukan Pilkadus tidak transparan. Untuk itu, Forum masyarakat Gerisak Semanggleng kepada wartawan mengaku berencananya akan mendatangi DPRD Lotim Kamis (hari ini, red) untuk mengadukan permasalahan yang sedang mereka hadapi, seperti akan menceritakan permasalahan tentang penahanan masyarakat Pengkelak Mas di Mapolres Lotim, juga akan mengadukan masalah desa persiapan Semanggleng kepada dewan. Koordinator hearing, Samsul Rijal S.Pd yang didampingi sekretaris koordinator hearing, Sayadi SH kepada Corong Rakyat, Selasa (4/10) di Selong mengungkapkan, masalah ini sebenarnya berawal dari pemilihan kepala desa beberapa waktu yang lalu dimana pilkades tersebut yang dimenangkan Abdul Muhith, S.Ag yang diduga penuh kecurangan. Menurut Rijal, orang-orang yang melakukan pemilihan pada waktu itu banyak didatangkan dari luar desa Pengkelak Mas, banyak yang didatangkan dari Pemongkong, desa

Bungtiang dan desa Pijot. Pada waktu itu, Samsul Rizal dari pihak yang kalah, lalu mengajukan keberatan dengan jalan mengadukan ke PTUN Mataram yang akhirnya dimenangkan pihaknya, tetapi yang sangat mengecewakan menurut Rizal adalah janji yang pernah diucapkan Kepala BPMPD Lotim, H. Mohzana yang ketika itu diwawancara salah satu media, Mohzana mempersilahkan masyarakat untuk memPTUN kan, jika menang di PTUN dan memerintahkan untuk pemilihan ulang, maka pihaknya akan meninjau ulang Pilkades tersebut, tetapi ketika keputusan PTUN keluar dengan no putusan 21/G/2011/PTUN/MTR yang menyatakan bahwa Pilkades harus diulang, pihak BPMPD justru diam seribu bahasa. Dengan adanya polemik tersebut akhirnya Bupati Lombok Timur, HM Sukiman Azmy (Kamis,11/07) lalu mengadakan mediasi dipendopo yang akhirnya memerintahkan kepada insfektorat , asistent 1 dan BPMPD untuk segera mencari akar permasalahan yang terjadi di desa Pengkelak Mas. Terkait hal itu, Samsul Rizal mempertanyakan kinerja Inspektorat, Asisten I, dan BPMPD yang ingin mencari permaslahan tersebut tidak pernah turun ke masayarakat. Terbukti menurutnya petugas yang turun pada waktu itu hanya diam di berugak Abdul Muhit sang kepala desa, dan tidur-tiduran di musholla kantor Camat Sakra Barat. “Lalu kapan mereka melakukan investigasi kepada masyarakat, apa

pembangunan kantor desa. Masyarakat yang berjumlah puluhan orang ini Ahad (2/10) terlihat kompak bergotong royong. Menurut Kepala Desa Persiapan Dames Damai, Bambang Hariyono di lokasi gotong royong mengatakan, gotong royong membangun kantor desa bersama masyarakat desa persiapan Dames Damai ini adalah salah satu upaya untuk mempercepat penyelesaian pembangunan kantor, sehingga nantinya ketika proses difinitifnya tidak ada masalah. “Gotong royong bersama masyarakat ini untuk mempercepat proses pembangunan guna

mempersiapkan persyaratan menjadi desa difinitif yang sebentar lagi akan dibahas di DPRD Lombok Timur,” jelasnya. Dikatakannya, pihaknya bersama masyarakat desa persiapan Dames Damai berkomitmen ingin membangun Dames Damai menjadi desa yang lebih baik dari desa lainnya. Hal itu ditunjukkannya dalam sikap gotong royong. “Insya Allah dalam satu minggu kedepan pembangunan fisik kantor desa persiapan ini bisa mencapai 80 persen, dan kami bersama masyarakat akan terus berjuang untuk bisa menjadi desa difinitif,” tegasnya. [cr-017]

yang mereka akan laporkan kepada Bupati yang memerintahkan mereka untuk turun mencari akar permasalahan di desa kami,” tanya Rizal. Sedangkan masalah yang terjadi saat ini, penangkapan 21 orang dan ditetapkan sebagai tersangka, ada 11 orang menurut Rizal pada saat itu masyarakat ingin menyaksikan pelantikan kadus yang begitu tiba- tiba juga ikut ditangkap. Dikatakannya, Pilkadus di desa Pengkelak Mas sangat tertutup alias sudah di-setting sedemikian rupa sehingga segelintir orang yang tahu, hal itu yang membuat masyarakat bertanya-tanya, dan membuat masyarakat marah ketika pelantikan diadakan di kantor desa yang masih ada masalah. “Saya memang tidak menyaksikan secara langsung karena saya waktu itu di Mataram, tetapi hasil serapan saya, masyarakat marah karena tiba-tiba ada pelantikan kadus di kantor desa yang masih ada persoalannya,” jelas Rizal. Sekretaris hearing yang juga Ketua Serikat Masyarakat Selatan, Sayadi SH dengan adanya permasalahan seperti ini ikut berbicara untuk berbagai persoalan yang ada di desa Pengkelak Mas. Ia menyayangkan sikap dari orang-orang yang ditugaskan Bupati untuk menyerap aspirasi dari bawah, dan ternyata seperti pernyataan dari Samsul Rizal mereka hanya tidurtiduran saja dan yang akhirnya laporan pun kepada Bupati Sukiman Azmy justru tidak terjadi apa-apa. “Laporan mereka tidak terjadi persoalan di bawah, dan kami curiga ada main mata diantara mereka (kades dan petugas),” prediksi Sayadi. Sayadi menambahkan, harusnya pemerintah melihat kasus yang terjadi di Pengkelak Mas ini dengan bijaksana, jangan sampai aspirasi masyarakat diciderai kepentingan sekelompok birokrasi. Menegenai permintaan pemekaran desa persiapan Semanggleng seharusnya didukung karena hal tersebut sesuai dengan misi Bupati yang akan menjadikan Lombok Timur menjadi 250 desa. “Untuk itu bupati harus mensterilkan aparatur yang tidak mendukungnya, sehingga apa yang menjadi visi dan misi bupati cepat tercapai,” harap Sayadi. [cr-007]

4


Loteng Terancam Kekeringan Konsorsium LSM dan OMS Loteng Pertanyakan Kinerja BPN LOMBOK TENGAH, CR – Program nasional (Prona) 2011 pemerintah pusat melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) Praya Lombok Tengah untuk membuat sertifikat tanah masyarakat dikeluhkan warga kelurahan Renteng kecamatan Praya. Saiful Muslim dari Konsorsium LSM dan OMS Lombok Tengah menilai kebijakan BPN Praya yang telah mengalihkan program tersebut ke wilayah lain membuat masyarakat kelurahan Renteng menjadi resah. Sebab proyek tersebut masih dibutuhkan masyarakat untuk pembuatan sertifikat. “Kenapa kok sampai membuat kebijakan dan aturan sekehendaknya sendiri tanpa pertimbangan kondisi daerah tujuan semula,” kata Saiful Muslim melalui siaran persnya, Rabu (28/9/2011) lalu.

Dari hasil investigasi lapangan yang dilakukan pihaknya, menyebutkan BPN Praya telah mengalihkan wilayah prona ke kelurahan Panji Sari yang sebelumnya diperuntukkan bagi masyarakat keluarahan Renteng yang telah memiliki data lengkap sesuai sosialisasi BPN Praya kepada masyarakat. “Data data itu sudah terkumpul di kantor kelurahan Renteng tetapi BPN menolaknya dengan alasan masa program sudah ditutup, sehingga dialihkan ke kelurahan lain,” kata Saiful. Mestinya kata Saiful, apapun namanya kalau program 2011, maka harus diselesaikan pada akhir bulan Desember 2011 dan tidak ditutup sebelum tahun pelaksanaan berakhir. “Warga sudah minta kepada BPN

untuk memperpanjang waktu pelaksanaan program sampai akhir Desember, namun dengan berbagai alasan BPN tetap menutup waktu program tersebut dan dipindahkan ke lokasi lain yang diduga karena bisa menarik biaya administrasi yang lebih tinggi,” ujarnya. Terkait dengan hal itu, Saiful berharap kepada pemerintah kabupaten dan DPRD Lombok Tengah agar ikut membantu masyarakat untuk meminta pihak BPN tidak menutup program yang belum berakhir masa pengerjaannya di suatu wilayah. “Kita sangat berharap BPN Praya tidak bertindak sendiri meskipun lembaga vertikal. “Pemerintah dan DPRD perlu melakukan monitoring dan evaluasi kinerja BPN Praya yang rentan menimbulkan masalah di masyarakat,” pintanya. [cr-ayi]

Pimpinan Dewan Belum Terima Hasil Konsultasi ke BAKN LOMBOK TENGAH, CR – Masih simpang-siurnya status ratusan honorer yang telah masuk dalam database di Kabupaten Lombok Tengah membuat sejumlah honorer baik yang telah masuk dalam kategori I dan II mengaku pasrah. “Kita kembalikan masalah ini ke Allah SWT, sebab manusia hanya diwajibkan untuk berikhtiar namun kepastian sepenuhnya berada pada Sang Pencipta,” kata salah seorang honorer yang ditemui wartawan di Kantor Bupati Lombok Tengah, Rabu (28/9/2011). Seperti diketahui, jumlah tenaga honorer yang telah masuk dalam database di Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 317 untuk kategori I dan pada kategori II sebanyak 226

orang. Pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Tengah, yakni Ketua HM Yusuf Saleh, SH, dan Wakil Ketua Lalu Sudiartawan, SH, yang dimintai keterangannya mengenai hasil konsultasi Komisi I DPRD Kabupaten Lombok Tengah ke BAKN dan Menpan di Jakarta beberapa waktu lalu juga mengaku belum bias memberikan keterangan karena belum mendapatkan pemberitahuan secara resmi dari Komisi I (Bidang Pemerintahan). Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Samsul Qomar yang dikonfirmasi terkait hal itu menegaskan seluruh tenaga honorer yang masuk dalam kategori I akan diakomodir oleh BAKN untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri

Sipil (PNS) sesuai kebutuhan daerah. “Siapa bilang honorer yang telah masuk database tidak diakomodir BAKN,” kata Samsul Qomar. Menurut pria yang sering disapa Komeng ini, tenaga honorer yang masuk dalam database kategori I akan diprioritaskan menjadi PNS pada Oktober tahun ini. “Oktober ini honorer kategori I akan diangkat menjadi PNS, sedangkan berkas honorer database kategori II akan dikembalikan lagi ke daerah untuk dilakukan koreksi dan melengkapi persyaratan yang dianggap masih kurang,” kata Komeng tanpa menyebut berapa jumlah honorer kategori I yang akan diangkat pada Oktober tahun ini. (CR-ayi)

Pemerintah Jamin Keamanan BIL LOMBOK TENGAH, CR - Bupati Lombok Tengah, HM Suhaili FT menegaskan agar masyarakat tidak perlu khawatir secara berlebihan terkait keamanan menuju dan di Bandara Internasional Lombok (BIL) yang resmi beroperasi sejak Sabtu (1/10/ 2011). Masyarakat Kabupaten Lombok Tengah yang mayoritas beragama Islam sangat patuh pada agama, sehingga tidak mungkin untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama. “Sedikit pun, jangan sampai ada masyarakat yang ragu pada keamanan dan kenyamanan di BIL,” tegas Bupati saat acara penerimaan pendaratan perdana BIL. Dikatakannya, keberadaan BIL sangat bermanfaat dan strategis dalam upaya percepatan pembangunan di segala bidang. Terlebih, untuk mewujudkan visi misi Lombok Tengah BERSATU (Beriman, Sejahtera dan Bermutu). “Mari kita bergandeng tangan untuk memajukan daerah, sebab keberadaan BIL ini akan menimbulkan multi-player effect yang sangat besar terhadap perkembangan pembangunan di Lombok Tengah,

khususnya untuk mencapai daerah yang gemah ripah loh jenawi,” tandas Bupati. Dimulainya operasional Bandara Internasional Lombok, kata Bupati, akan membuka sejarah baru bagi daerah ini sebagai pintu masuk kalangan investor untuk membangun beberapa proyek yang dibutuhkan untuk menumbuh-kembangkan perekonomian rakyat. Karena itu, seluruh masyarakat diminta agar berperan aktif dalam ikut menjaga pembangunan yang telah dimulai sejak beberapa tahun silam. Bupati HM Suhaili juga meminta jalinan kerjasama dengan seluruh tokoh masyarakat dan agama yang ada di daerah ini agar terus memberikan arahan melalui pendekatanpendekatan yang dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat betapa pentingnya Bandara Internasional Lombok yang selama ini sangat dinantikan operasionalnya dalam menunjang perekenomian rakyat. “Jika hal ini tidak kita manfaatkan dengan baik, dan malah berbuat kerusakan yang hanya akan mengganggu keamanan masyarakat, maka sesungguhnya kita telah berada pada

golongan orang-orang yang kufur nikmat,” kata Bupati. Karena itu, Bupati meminta kepada pihak-pihak tertentu agar tidak lagi melakukan provokasi dan propaganda di tengah-tengah masyarakat yang tujuannya untuk memperkeruh keadaan masyarakat yang mulai saat ini telah menerima BIL dioperasikan. “Kami atas nama pelayan masyarakat menyatakan tekad untuk tetap menjamin keamanan dan kenyamanan di Bandara Internasional Lombok,” tegas Bupati. Jaminan keamanan dan kenyamanan di BIL juga dilontarkan Gubernur NTB, KH Zainul Majdi pada acara penyambutan landing perdana BIL, Sabtu lalu. Bahkan hal itu jua kembali ditegaskan kepada sejumlah wartawan media cetak dan elektronika yang meliput kegiatan pendaratan perdana BIL. “Kami menjamin keamanan dan kenyamanan di BIL. Masyarakat tidak perlu khawatir yang berlebihan dengan keamanan,” tegas Gubernur seraya berkali-kali menyatakan tidak ada persoalan dengan masalah keamanan dari dan menuju BIL. Gubernur Zainul Majdi

LOMBOK TENGAH, CR – Kekeringan di sejumlah wilayah NTB akibat pola tanam petani yang tidak tahu pola tanam mulai mengancam NTB, termasuk ancaman kekeringan dibeberapa wilayah Loteng akibat pelanggaraan musim tanam padi para petani. Kepala Dinas PU memlaui Kabid Pengairan, Hariyono kemarin kepada wartawan menegaskan, ancama ini akibat dari pelanggaran musim tanam padi para petani yang sedianya air yang tersedia dengan prioritas tanaman palawija namun banyak diperuntkkan pada tanaman padi oleh sebgain masyarakat. “Padahal dalam peraturan bupati no 3A 2010 tentang perencanaan pola tanama tata cara musim tanam I, II, dan III tahun 2010-2011, masyarakat tani diminta untuk tidak menanam padi pada tahap III karena debit air yang maskin berkurang,” paparnya. Dikatakannya, pada musim tanam tahap III, luas lahan pertanian yang ditanami padi mencapai 3.025 hektar, sementara dalam perencanaan pengairan pada musim ini tidak ada untuk tanam padi, sehingga debit air yang seharusnya diperuntukkan ke lahan tanaman palawija dan lainnya sebagiannya terpaksa terbagi kel lahan padi. “Hasil survey lapangan kami, ditemukan sekitar 3.025 hektar lahan pertanian yang ditanami padi,” paparnya. Menurut perencanaan pihak pengairan, lahan pada musim tanam tahap III, tanamanan padi tidak ada namun terealisasi seluas 3.025, palawija direncanakan seluas 25.289 hektar dan terealisasi seluas 33.183 ha. Sedangkan untuk tanaman lainnya seluas 3.131 ha. “Jumlah debit air yang disuplay ke Loteng sekitar 3000 liter perdetik, belum termasuk dari sumber mata air di Jurang Sate sekitar 2.500 liter perdetik yang diperkirakan mampu mengairi lahan 11 sampai 12 ribu hektar,” tandasnya. Namun yang jelas, sasaran utama kami tetap pada lahan palawija dan tanaman padi,” imbuhnya. Dikatakannnya, penyebab terjadinya pelanggaran musim tanam sebagian petani di Loteng pada musim tanam tahap III karena karakter indivisu petani yang tidak tahu sistem penyaluran irigasi. [cr-ayi]

Nasib THL Loteng Belum Jelas LOMBOK TENGAH, CR Keberadaan Tenaga Harian Lepas (THL) di Kabupaten Lombok Tengah, yang sampai saat ini belum ada kepastian, kembali mendapat sorotan dari sejumlah kalangan. Ketua LSM LASKAR NTB, M. Agus Setiawan kepada sejumlah wartawan berharap kepada pemerintah Kabupaten Lombok Tengah agar segera memberikan kepastian status kepada ratusan THL yang telah dinyatakan masuk dalam database untuk diprioritaskan menjadi pegawai negeri sipil (PNS). “Apapun alasannya, pemerintah daerah harus segera memberikan kejelasan status THL, baik yang masuk dalam kategori I dan II ataupun bagi THL yang tidak masuk dalam database,” tegas Agus Setiawan di Praya, Selasa (27/ 92011). Menurutnya, sikap pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang terkesan hanya “menggantung”

mengatakan, dimulainya aktivitas penerbangan di BIL merupakan perwujudan dari ikhtiar dan kemauan keras masyarakat NTB, khususnya Kabupaten Lombok Tengah sebagai daerah tempat pembangunan BIL. Diakuinya, sampai saat ini masih dilakukan penyempurnaan beberapa fasilitas pendukung seperti infrastruktur jalan, lampu penerang jalan dan sebagainya. Karena itu, Gubernur meminta kepada seluruh masyarakat agar bisa melakukan kerjasama dengan baik, terutama yang menyangkut masalah keamanan. Selain itu, Gubernur juga memastikan BIL akan diresmikan oleh Presiden H. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sekitar tanggal 1521 Oktober 2011. “Yang jelas bulan ini, antara 15-21 Oktober,” kata Gubernur. (CR-ayi)

harapan tenaga honorer tersebut akan berdampak pada kinerja dan beban psikologis bagi para THL. Terlebih sampai saat ini juga belum diberikan upah sejak Januari lalu dan pemberian dana tali asih bagi mereka yang sebelumnya juga terancam “dirumahkan”. Demikian pula kepada anggota Komisi I DPRD Kabupaten Lombok Tengah agar segera mempublikasikan hasil konsultasi terakhir yang dilakukannya ke Menpan dan BAKN Pusat beberapa waktu lalu terkait keberadaan THL yang kini dalam kondisi harapharap cemas menanti kepastian status. “Saya mencurigai janganjangan kebijakan pemerintah untuk mempertahankan seluruh THL tersebut memang tidak dibenarkan pihak pemerintah pusat melalui leading sector terkait, yakni Menpan dan BAKN,” kata Agus Setiawan. Jika memang tidak dibenarkan, lanjut Agus, berarti harapan keberadaan THL untuk dimasukkan dalam database serta memperoleh prioritas untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil sudah tidak ada lagi karena harus mengikuti test CPNSD secara normatif. “Jika mereka ingin menjadi PNS berarti harus harus mengikuti test CPNS seperti yang dilakukan masyarakat umum yang tidak termasuk dalam database. Sebab, pemerintah daerah akan membuka formasi sesuai kebutuhan daerah, bukan berdasarkan prioritas sesuai database,” kata Agus. Terkait indikasi pungutan sejumlah uang dalam perekrutan tenaga honorer di daerah ini, Agus Setiawan meminta kepada seluruh tenaga honorer yang menjadi korban pungutan tersebut agar segera menagih uangnya. “Kalau tidak mau dikembalikan, silahkan laporkan ke aparat penegak hukum karena itu termasuk tindak pidana penipuan,” kata Agus Setiawan. (CR-ayi)

5


100 Rumah Tak Laik Huni Dapat Bantuan Kemensos RI

BK3S NTB Berikan Bantuan Modal Bagi Remaja Menunda Pernikahan

NTB antara lain, Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Utara, Kabupaten Bima dan Sumbawa. Setiap kabupaten mendapatkan bantuan rehab rumah tidak laik huni bervariasi disesuaikan alokasi anggaran dari Kemensos yang bersumber dari dana diluar APBN. Program renovasi rumah tidak laik huni bagi masyarakat kurang mampu di NTB dimulai pada pertengahan Oktober hingga akhir Desember 2011 mendatang. Setiap rumah yang direnovasi harus terlebih dahulu merencanakan kebutuhan bahanbahan bangunan, sehingga tidak melampaui anggaran yang tersedia. “Bantuan berupa uang tunai itu langsung ditransfer m e l a l u i rekening penerima. Jadi tidak ada i s t i l a h pemotongan dari pihak manapun,” ujarnya. Bachruddin mengatakan, selain bantuan

MATARAM, CR - Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S) Provinsi NTB memberikan bantuan modal usaha kepada sembilan kelompok remaja penunda pernikahan yang ada di tiga kabupaten/kota di Pulau Lombok. Setiap kelompok mendapatkan uang moda usaha Rp5 juta. ”Tahun 2011 ini, BK3S NTB baru bisa memberikan modal usaha kepada sembilan kelompok remaja penunda pernikahan usia dini. Tahun depan akan mengarah ke Pulau Sumbawa,” kata Ketua Umum BK3S Provinsi NTB, Hj. Rabiatul Adawiyah Majdi saat menyerahkan bantuan modal usaha kepada dua kelompok remaja penunda pernikahan asal Kota Mataram di kantor Camat Mataram yang dihadiri Ketua BK3S Kota Mataram, Hj. Suryani Ahyar Abduh, Selasa lalu. Sembilan kelompok yang menerima bantuan modal usaha untuk remaja penunda pernikahan, diantaranya tiga kelompok di Kabupaten Lombok Timur, empat kelompok di Kabupaten Lombok Utara dan dua kelompok di Kota Mataram. Penerima bantuan modal usaha bagi remaja penunda pernikahan usia dini sebanyak dua kelompok, yakni kelompok remaja kreatif asal Gomong Mataram dengan bidang usaha budidaya cacing tanah sebagai obat dan alat kosmetika dan kelompok Punia Makmur dari lingkungan Punia Mataram dengan bidang usaha pembuatan keripik singkong. Menurut Rabiatul Adawiyah Majdi, pemberdayaan dan pembinaan bagi remaja penunda pernikahan di usia muda ini sangat positif dilakukan, sebagai salah satu upaya mencegah pernikan dini serta menekan terjadinya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Mengingat, angka kawin usia dini serta angka KDRT di NTB masih cukup tinggi. ”Program ini sangat bagus untuk mencegah perkawinan usia dini, serta mencegah terjadinya KDRT. Selama pembinaan para peserta diberikan pendampingan, agar kaum perempuan bisa menjaga diri,” ujarnya. Sementara itu, Ketua BK3S Kota Mataram, Hj. Suryani Ahyar Abduh mengatakan, di Mataram sebanyak enam kelompok yang masing-masing berjumlah 10 orang setiap kelompoknya sudah diberikan pelatihan dan pembinaan sejak bulan Juli 2011. Dari enam kelompok yang sudah dilatih di Mataram, baru dua kelompok yang bisa diberikan bantuan modal usaha masing-masing Rp5 juta. “Kegiatan ini sangat penting untuk mengajarkan hidup mandiri serta tidak cepat-cepat menikah di usia muda,” ujarnya. [cr-kim]

MATARAM, CR - Banyaknya rumah penduduk NTB tak laik huni mendapat perhatian pemerintah pusat melalui Kementrian Sosial (Kemensos) RI. Bantuan itu sebanyak 100 rumah tidak laik huni pada tahun 2011 berupa bantuan uang tunai untuk rehab ringan, masing-masing rumah mendapatkan bantuan uang Rp10 juta. Kepala Dinas Sosial dan Kependudukan Catatan Sipil (Disosdukcapil) Provinsi Nusa Tenggara Barat, H. Bachruddin mengatakan, pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial memberikan bantuan hibah untuk renovasi rumah tidak laik huni di lima kabupaten dari 10 kabupaten/kota yang ada di provinsi NTB. “Pekan kedua bulan Oktober ini, uang bantuan sudah disalurkan kepada penerima bantuan rehab rumah tidak laik huni melalui rekening dan langsung dimulai pengerjaannya,” terangya H. Bachruddin di Mataram, Rabu kemarin. Kemensos pada tahun 2011 melalui dana diluar APBN telah menggelontorkan anggaran mencapai Rp1 miliar dengan sasaran 100 rumah tidak laik huni untuk direnovasi. Lima kabupaten yang menerima bantuan rehab rumah tidak laik huni di

angggaran dari Kemensos RI, pemerintah provinsi NTB melalui dana APBD Perubahan dan pemerintah kabupaten melalui anggaran biaya tambahan (ABT) juga hendaknya mengalokasikan dana sharing untuk pendanaan monitoring dan evaluasi serta pendampingan terkait program renovasi rumah tidak laik huni, agar tepat sasaran dan proses pembangunannya sesuai dengan anggaran yang tersedia. “Selama proses pembangunan akan diberikan pendampingan dari petugas, sehingga akhir Desember 100 rumah yang menerima bantuan itu sudah selesai dikerjakan,” ujarnya. [cr-007]

Ilustrasi

Pemprov NTB Anggarkan KTP-E Rp 1,1 M MATARAM, CR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Sosial dan Kependudukan Catatan Sipil (Disosdukcapil) menyiapkan anggaran Rp1,1 miliar yang akan ditransfer ke empat kabupaten/kota sebagai bantuan operasional program penerbitan Kartu Tanda Pendudukan Elektronik (KTP-E). “Pemprov NTB telah mengalokasikan anggaran Rp1,1 miliar di Anggaran Biaya Tambahan (ABT) APBD I untuk operasional program EKTP di empat kabupaten / kota di provinsi NTB,” kata Kepala Disosdukcapil Provinsi NTB, H. Bachruddin di Mataram, Rabu kemarin. Empat kabupaten/kota yang akan menerbitkan KTP Elektronik pada tahun 2011, adalah Kota Mataram,

Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Bima dan Kota Bima. Sebanyak empat kabupaten/kota yang akan memulai program KTP-E ditargetkan awal Oktober sudah mulai dilaksanakan. Bachruddin menyebutkan, setiap kabupaten/kota menerima bantuan dana dari Pemprov NTB melalui APBD I guna mensukseskan program penerbitan KTP-E bervariasi disesuaikan dengan luas wilayah serta jumlah kecamatan. Misalkan, Kota Mataram dan Kota Bima mendapatkan bantuan dana masing-masing Rp.250 juta dan kabupaten dua kabupaten lainnya sekitar Rp.300 juta lebih. “Bantuan dari APBD I itu bersifat hibah untuk mem back-up program KTP-E di daerah,” ujarnya. Menurut Bachruddin, penyaluran

bantuan dana hibah untuk operasional program KTP-E di empat kabupaten/ kota di Provinsi NTB senilai Rp1,1 miliar itu diperuntukan sebagai biaya operasional monitoring dan mobilisasi kebutuhan terkait suksesnya program KTP-E. Selain anggaran bersumber dari APBD I, setiap kabupaten/kota juga menyiapkan dana sharing untuk biaya operasional hingga di tingkat lingkungan. Seperti halnya yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram yang telah mengalokasikan anggaran pendamping untuk program KTP-E senilai Rp.450 juta melalui ABT APBD II tahun 2011. “Kita berharap pekan kedua pada bulan Oktober nanti, anggaran bibah dari APBD I untuk program KTP-E ini sudah disalurkan ke kabupaten/kota,” ujarnya. [cr-007]

BKKBN NTB Targetkan 184.000 Akseptor Baru MATARAM, CR – Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Nusa Tenggara Barat menargetkan 184.000 orang akseptor baru atau pengguna KB pada tahun 2011. Dari jumlah target itu, pada enam bulan pertama tahun 2011, sudah terealisasi 60 persen. “Sampai Agustus 2011, jumlah akseptor baru untuk KB di NTB sudah mencapai 98 ribu lebih atau sekitar 60 persen lebih,” kata Kepala BKKBN Provinsi NTB, Drs. H. Sukardi, M.Kes di Mataram, Selasa lalu. Menurut Sukardi, jika melihat perkembangan akseptor baru pengguna alat kotrasepsi KB, baik dari kalangan perempuan dan laki-laki di Provinsi NTB cukup signifikan. Angka 98 ribu orang pada enam bulan pertama tahun 2011, diyakini akan terus bertambah, hingga akhir Desember 2011, BKKBN Provinsi NTB optimis target 184.000 akseptor baru KB akan tercapai. Selain akseptor baru pengguna KB dari kaum perempuan, yang cukup membanggakan juga di NTB untuk

pengguna KB berasal dari kaum pria. Angka pengguna baru KB dari kalangan pria cukup membanggakan. Pada enam bulan pertama tahun 2011, atau pada Juni 2011, pengguna alat kontrasepsi untuk kakum pria yakni Pasektomi sudah mencapai 315 orang dari target tahun 2011 sebanyak 300 orang. Begitu juga dengan konseptor baru kaum pria pengguna kondom dari target 13.000 orang pada tahun 2011, dan hingga bulan Juni 2011 penggunanya sudah melebihi 13.000 orang. Dengan demikian, secara umum program menekan pertumbuhan jumlah penduduk di NTB melalui program BKKBN Provinsi NTB sejak empat tahun belakangan ini termasuk sukses. Sukardi mengatakan, hal itu dibuktikan dengan diberikannya penghargaan ‘Manggala Karya Kencana’ oleh Kepala BKKBN Pusat pada tahun 2011 ini, kepada Gubernur Provinsi NTB, Dr. H. Muhammad Zainul Majdi, Bupati Lombok Timur, H. Sukiman Azmy dan Ikatan Bidan

NTB. Prestasi tersebut menunjukan keberhasilan provinsi NTB menekan laju pertumbuhan penduduk di NTB dan Indonesia secara nasional. “Empat tahun terakhir ini, BKKBN Provinsi NTB berhasil melebih target diatas 100 persen untuk program akseptor KB baru,” ujarnya. Menurut Sukardi, berbagai upaya dilakukan untuk menekan ledakan laju pertumbuhan penduduk di NTB, salah satu diantaranya secara gencar melakukan sosialisasi penggunan alat kontrasepsi dengan sasaran akseptor KB baru. Selain itu, BKKBN Provinsi NTB bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB mengencarkan sosialisasi kepada masyarakat melalui para penyuluh KB yang ada di setiap desa dan kecamatan, serta melibatkan para kader di setiap lingkungan dan dusun di seluruh wilayah NTB. “BKKBN NTB juga menyiapkan 100 persen alat kontrasepsi gratis kepada masyarakat. Ini sebagai salah satu upaya menekan laju pertumbuhan penduduk di NTB,” ujarnya. [cr-kim]

60 Pengangguran Dilatih Perbengkelan MATARAM, CR - Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan pelatihan perbengkelan kendaraan bermotor roda dua kepada 60 orang pemuda pengangguran. Pelatihan mekanik otomotif tersebut, sebagai salah satu upaya membuka wirausaha baru di Provinsi NTB. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, H. Mohammad Rusdi mengatakan, pelatihan mekanik otomotif kendaraan bermotor roda dua bagi pemuda putus sekolah dan pengangguran, sebagai salah satu upaya memberikan keterampilan untuk membuka usaha baru, serta menekan angka pengangguran dan kemiskinan. “Seiring meningkatnya jumlah sepeda motor di NTB menjadikan usaha dibidang jasa mekanik perbengkelan sepeda motor sangat menjanjikan,” kata Rusdi di Mataram. Berdasarkan data yang dimiliki Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB diperoleh dari berbagai sumber menyebutkan, bahwa pada tahun 2010, jumlah kendaraan di Provinsi NTB, mencapai 686.719 unit kendaraan, dengan rincian, sebanyak 55.485 unit kendaraan roda empat atau mobil dan kendaraan sepeda motor atau roda dua sebanyak 631.235 unit. Selanjutnya data Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB hingga Juli 2011 tercatat meningkat menjadi 812.934 unit kendaraan roda dua dan roda empat. Dengan rincian, 60.782 unit kendaraan roda empat dan sebanyak 752.152 unit kendaraan roda dua atau sepeda motor. Dengan demikian, khusus untuk kendaraan sepeda motor terjadi penambahan sebanyak 120.917 unit dibandingkan dengan tahun 2010. “Setiap bulannya berarti terjadi penambahan kendaraan roda dua sebanyak 8.000 unit perbulannya. Ini merupakan pangsa pasar yang luar biasa bagi wirausaha bidang penyedia jasa perbengkelan,” ujarnya. Menurut Rusdi, wirausaha dibidang otomotif khususnya perbengkelan roda dua atau kendaraan sepeda motor memiliki potensi yang luar biasa, dalam rangka membuka lapangan kerja serta mengurangangi angka pengangguran dan kemiskinan di NTB. Mengingat angka kemiskinan dan pengangguran di NTB masih relatif tinggi, meski pada tahun 2010 terjadi penurunan. Bila mengacu pada data, kata Rusdi, Kota Mataram merupakan daerah terbanyak memiliki kendaraan sepeda motor yakni mencapai 171. 936 unit dan selanjutnya Kabupaten Lombok Timur sebanyak 127.649 unit. Akan tetapi, rata-rata penambahan jumlah kendaraan setiap bulannya tertinggi di NTB adalah, Kabupaten Lombok Timur sekitar 1.600 unit perbulan. “Usaha perbengkelan sepeda motor ini potensinya sangat besar, mengingat pertumbuhan pembelian sepeda motor sangat pesat. Karena itulah, wirausaha baru dibidang perbengkelan ini perlu dilatih, sehingga lebih professional,” ujarnya. [cr-kim]

6


Plt Sekda KSB Bersaksi di Mahkamah Konstitusi Jakarta - Sidang perkara nomor 44/ PUU-IX/2011 berlangsung pada Rabu (28/9) di ruang sidang Pleno MK dengan agenda mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon & Pemerintah (IV). Perkara ini di ajukan oleh Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Zulkifli Muhadli bersama beberapa kepala daerah lainnya yakni Hein Nomotomo, Abdul Muis, Anwar Hafid dan Willy M. Yoseph. Dalam sidang kali ini, Plt Sekda KSB Ir. Musafirin menjadi saksi dari pihak pemohon. Selain Musafirin dari KSB juga hadir Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sumbawa, Kepala Bidang Pendapatan dan Kabag Hukum Setda KSB. Dalam Kesaksiannya dihadapan ketua MK Moh. Mahfud MD, Musafirin menyampaikan Kabupaten Sumbawa Barat adalah daerah penghasil pertambangan umum kontrak karya, menerima dampak langsung dan tidak langsung dari kegiatan usaha pertambangan seperti kemahalan 12 harga, kemerosotan lingkungan hidup, kemudian mata pencaharian yang semulanya untuk berburu, hutan sudah tidak bisa lagi, dan banyak lagi dampak-dampak lain yang tidak mungkin kami bisa sebutkan satu per satu yang secara langsung dan tidak langsung dirasakan dan diderita oleh masyarakat Sumbawa Barat. Tetapi di satu sisi kontribusi perusahaan pertambangan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah sangat kecil. Hal ini diperparah pula dengan jumlah penerimaan dana bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam yang diterima dari pemerintah pusat tidak

cukup signifikan pada penerimaan pendapatan dalam APBD Kabupaten Sumbawa Barat. “Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim, berdasarkan data yang ada, seluruh kewajiban PT Newmont Nusa Tenggara, sejak tahun 2005 sampai tahun 2010 telah disetor ke kas negara sebesar Rp18 triliun lebih. Dari jumlah tersebut yang terbesar diterima dari BPH Badan, yaitu sebesar Rp14,3 triliun. Sementara yang dialokasikan ke Kabupaten Sumbawa Barat hanya sebesar Rp457,1 miliar dari total keseluruhan dana yang diterima Negara, atau kurang lebih Rp76,1 miliar per tahun dari total kewajiban PT Newmont Nusa Tenggara.” papar Musafirin Sementara di sisi lain, tanggung jawab sosial perusahaan yang kita kenal dengan CSR, itu pun tidak cukup memberikan konstribusi yang nyata terhadap upaya percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat. Oleh karena CSR itu sendiri hanya dilaksanakan dalam bentuk program pengembangan masyarakat lokal Provinsi NTB, bahkan nasional, dan bukan difokuskan pada masyarakat setempat. Dan nilainya juga tidak terlalu besar, kurang lebih sekitar Rp20 miliar per tahun berdasarkan laporan dari ESDM. “Yang Mulia, alokasi dana bagi hasil pada sistem perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara proporsional demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah. Fakta di lapangan, ternyata belum bisa mencerminkan perimbangan sebagaimana yang dihajatkan bersama. Kenyataan ini dapat dilihat dari data-data yang tersajikan pada produk domestik bruto. PDRB sebagai salah satu indikator makro ekonomi digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi di suatu daerah yang dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya.” jelasnya. Pada tahun 2007, PDRB Kabupaten Sumbawa Barat atas dasar harga berlaku mencapai Rp12,74 triliun, sehingga BPS atas dasar ini menempatkan Kabupaten Sumbawa Barat sebagai urutan keenam kabupaten terkaya di Indonesia. Nomor dua, Timika. Namun kenyataan ini sangat kontradiktif dengan keputusan Kementerian Daerah 13 tertinggal yang menempatkan kami Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Mimika masih dalam kategori daerah tertinggal. Belum lagi fakta yang ada, jumlah kekayaan alam yang dikuras dari perut bumi Kabupaten Sumbawa Barat lebih kurang mencapai Rp8,8 triliun per tahun. Sementara yang didapatkan daerah sebagai kabupaten penghasil, hanya kurang lebih Rp60 miliar per tahun, ini artinya diperlukan waktu oleh Kabupaten Sumbawa Barat 147 tahun, baru sama dengan satu tahun nilai kekayaan alam dikuras dari bumi Kabupaten Sumbawa Barat. Mencermati ketimpangan-

ketimpangan tersebut, sangat jelas bahwa perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak mencerminkan asas proporsional, demokratis, adil, dan tidak transparan. Karena hasil obyek PPh Badan tidak dibagi ke daerah penghasil, sebagaimana obyek PPh Orang Pribadi dalam negeri dibagi dengan proporsi 20%. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim yang saya hormati. Kami memahami kesulitan pemerintah pusat untuk membagi PPh Badan ke daerah dengan alasan bahwa secara teknis hal tersebut sulit diimplementasikan, tetapi kami berpendapat bahwa salah satu fungsi Pemerintah adalah mengatur hal-hal teknis seperti itu dengan tetap mengedepankan asas pemerataan yang berkeadilan, sebagaimana diatur dalam undangundang. Sehingga daerah-daerah di luar Pulau Jawa dapat menikmati PPh Badan tersebut, yang selama ini hanya dinikmati oleh pemerintah dan pemerintah daerah di Pulau Jawa. Atau setidak-tidaknya, kapasitas fiskal daerah-daerah di luar Pulau Jawa akan semakin meningkat secara berbanding lurus dengan potensi kekayaan alam yang dieksploitasi di masing-masing daerah kabupaten tersebut. Sebagai contoh, pada tahun 2005, 2006, sampai dengan 2006, PPh Pasal 21, PPh Pasal 25, dan PPh Pasal 29, wajib pajak orang pribadi dalam negeri secara teknis dibayarkan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Mataram di NTB. Dengan alasan bahwa wajib pajak ber-NWP Kota Mataram, sehingga Kota Mataram ditetapkan sebagai daerah penghasil, meskipun wajib pajak bekerja di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat.

Jadi, pada tahun 2005 sampai 2006 itu bagian bagi hasil itu diambil oleh Kota Mataram. Tetapi pada tahun 2007, PPh tersebut dapat dipindahkan pembayarannya ke KPP Sumbawa Besar. Sehingga Kabupaten Sumbawa Barat mendapat haknya dari pembagian PPh 21 itu menjadi daerah penghasil. Yang semula kalau 2005, 2006 kita hanya mendapat sama dengan kabupaten lain kurang lebih Rp3 miliar sampai Rp4 miliar, tetapi setelah kita alihkan pajaknya ke KPP Pratama Sumbawa, itu kita menjadi Rp8 miliar sampai Rp12 miliar per tahun dan sebagian bagian dari kabupaten penghasil. Ini contoh-contoh implementasi yang mungkin oleh Pemerintah ini dianggap sangat sulit. Demikian halnya dengan PPh Badan bagi perusahaan yang berkantor pusat di Pulau Jawa. Secara teknis hal tersebut semestinya dapat dilakukan sebagaimana pengalaman yang 14 telah kami aktualisasikan tadi. Di samping itu, dengan dibagihasilkan PPh Badan ke daerah kabupaten/kota, akan mengurangi gap antara pemerintah daerah yang ada di Pulau Jawa dengan yang berada di luar Pulau Jawa. Jadi bukan memperbesar gap, tetapi malah untuk menyimbangkan. ini kita kemukakan karena bahwa hampir sebagian besar juga peruba…, perusahaan yang bermarkas di Pulau Jawa itu, nyata-nyata melakukan koorbisnisnya di luar Pulau Jawa. “Oleh karena itulah, berdasarkan alasan–alasan dan fakta di atas, sudah sepatutnya PPh Badan dibagihasilkan ke daerah kabupaten/kota, terutama daerah kabupaten/kota tempat dimana perusahaan tersebut melakukan kegiatan usahanya.” pungkas Musfirin mengakhiri kesaksiannya. (sbn.net)

FKPML Lotim Ngadu ke Dewan dan ESDM LOMBOK TIMUR, CR – Digelarnya operasi pasar (OP) mengundang reaksi para pemilik pangkalan minyak tanah, mereka mengadu ke dewan perwakilan rakyat, Senin (26/09), namun karena belum mendapatkan jawaban pasti dan memuaskan, Kamis (29/9) lalu kembali mendatangi dinas ESDM Lotim dan diterima Kepala Dinas Energi dan Mineral bersama Kepala Bidang Perdagangan Lombok Timur atas nama forum yang mereka sebut Forum Komunikasi Pangkalan Mitan dan Elpigi (FKPML). Wakil ketua FKPML, Muhammad Amrullah saat haering mengatakan, selama OP berlangsung semua pangkalan tidak pernah mendapatkan mitan dari agen yang ada. Selain itu kebijakan OP mitan ini dinilainya perlu diregulasi dengan baik sehingga tidak merugikan pihak-pihak lain. “Secara sederhana kami dari FKPML meminta kepada pemerintah agar semua pangkalan dipercayakan sebagai pelaksana OP mitan ini, tentunya dengan juklak dan juknis yang ada, karena bagaimanapun selama OP ini berlangsung kami tidak pernah mendapatkan mitan lagi, sementara kami juga membutuhkan biaya hidup dan lain sebagainya,” ungkapnya. Dalam kesempatan itu dari wakil

ketua Forum Kepala Desa Lombok Timur L. Moh. Amin yang juga kepala desa Rarang mengungkapkan, pihaknya meminta agar pelaksanaan OP mitan ini tetap pemerintah desa sebagai pelasakna teknisnya. “Sebaikanya OP mitan tetap dipusatkan di kantor desa dan pemerintah desa sebagai pelaksananya untuk mempermudah pengawasan dan akses masyarakat dalam memperoleh mitan,” pintanya. Sementara itu, kepala dinas ESDM Atma Yakin, SE dalam hearing tersebut mengatakan, pelaksanaan OP mitan ini bukan kebijakan dari pemerintah Lombok Timur melainkan kebijakan pemprov NTB. OP mitan bersubsidi ini dilakasanakan di semua kabupaten kota yang ada di NTB berdasarkan hasil lobi yang dilakukan gubernur NTB DR. TGKH. Zainul Majdi, MA di ESDM pusat. “Jadi kami di ESDM Lombok Timur, dalam OP mitan ini hanya sebagai pelaksana teknis saja, bukan sebagai penentu kebijakan. Berdasarkan hasil rapat di provinsi beberapa waktu lalu, terkait masalah harga OP mitan ini yakni Rp. 3.250 perliternya dan jatahnya 4 liter masing-masing kepala keluarga. Dan OP mitan yang kita gelar tahun ini adalah untuk memenuhi jatah masyarakat desa yang belum mendapatkan jatah OP pada tahun 2009 lalu. OP mitan ini kita berikan kepada desa disesuaikan jumlahnya berdasarkan ranking jumlah

penduduknya. Kemudian perengkingan kita ambil dari jumlah KK tertinggi,” jelasnya. Dari hearing tersebut, pelaksanaan OP tetap akan berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah dientukan. Namun kadis ESDM meminta agar pangkalan tetap jalan dan OP mitan yang dilaksanakan di kantor desa juga berjalan, ESDM memberikan solusi dengan melakukan koordinasi kepada Devo Pertamina Ampenan. ESDM memberikan kebijakan pada pangkalan turut andil sebagai pelaksana dalam pelaksanaan OP mitan di Lombok Timur dengan sistem 2 banding 1, dengan catatan harga sesuai dengan harga OP dan jumlah takaran yang sudah ditentukan pemerintah provinsi. “Jadi kami dari ESDM memberikan kebijakan kepada pangkalan sebagai ujicoba bahwa pangakalan sebagai pelaksana teknis di lapangan. Begitu juga desa tetap sebagai pelaskana teknis. 2 banding 1 ini dimaksudkan misalkan mitan pada hari itu yang datang 9 tanki maka 2 tanki disalurkan kepangkalan melalui agen dan 7 tanki untuk OP yang dilaksanakan di kantor desa. Jadi pangkalan jalan dan OP juga

jalan,” tambahnya. Dalam proses OP ini pengurus FKPML akan tetap bekerjasama membantu pemerintah dalam melakukan pengawasan di lapangan. Pihaknya siap dicabut izin pangkalannya apabila ada pangkalan yang nakal dalam menjual mitan subsidi tersebut. Hal itu sebagai jaminan terhadap pangkalan yang bermain nakal. Kadis ESDM tidak saja akan memberikan sanksi tegas kepada pangkalan yang berbuat nakal, begitu

juga kepala desa yang berbuat nakal. “Dalam hal ini, bagi pangkalan yang nakal tentunya akan dicabut izin pangkalannya, sedangkan desa yang kedapatan berbuat nakal melanggar aturan OP mitan akan diberikan garis merah dan tidak akan diberikan jatah OP mitan lagi. “Seperti desa Anjani kami dari ESDM sudah memberikan garis merah dan sudah kita stop OP mitan ke desa tersebut. Hal ini kita lakukan untuk memberikan efek jera,” tegasnya. [cr-017]

7


Radikalisme, Hukum, dan Dakwah

B

om bunuh diri di Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) Solo telah mengguncang negeri kita. Peristiwa ini terjadi hanya selang lima bulan dari bom bunuh diri di masjid Polresta Cirebon. Teror bom rupanya masih terus mengancam negeri kita. Apalagi disinyalir, telah muncul kelompok-kelompok baru yang justru lebih berbahaya karena langsung menyerang dan sasarannya tidak jelas. Islam radikal tampaknya terus mencoba melakukan perlawanan. Perlawanan itu muncul dalam bentuk melawan kembali kelompok yang mengancam keberadaan mereka atau identitas yang menjadi taruhan hidup. Mereka berjuang untuk menegakkan cita-cita yang mencakup persoalan hidup secara umum, seperti keluarga atau institusi sosial lain. Mereka berjuang dengan kerangka nilai atau identitas tertentu yang diambil dari warisan masa lalu maupun konstruksi baru. Mereka berjuang melawan musuh-musuh tertentu yang muncul dalam bentuk komunitas atau tata sosial-keagamaan yang dipandang menyimpang. Mereka yakin bahwa perjuangan mereka diridai Tuhan. Belajar dari sejarah Radikalisme dalam bahasa Arab disebut “syiddah al-tanatu”. Artinya, keras, eksklusif, berpikiran sempit, dan memonopoli kebenaran. Muslim radikal adalah orang Islam yang berpikiran sempit, kaku dalam

memahami Islam, serta bersifat eksklusif. Sementara itu, Islam moderat dapat merujuk pada peristiwa “Fath Makkah” (pembebasan Kota Makkah) yang dilakukan oleh umat Islam dan dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad. Kota Makkah perlu dibebaskan setelah puluhan tahun dijadikan markas kegiatan orangorang musyrik. Saat umat Islam mengalami suasana euforia atas keberhasilannya menguasai kota tersebut, ada sekelompok kecil dari sahabat Nabi yang berpawai dalam kota dengan meneriakkan slogan “alyaum yaumul malhamah”, “Hari ini adalah hari penumpahan darah”. Slogan ini dimaksudkan sebagai upaya balas dendam mereka atas kekejaman orang-orang musyrik Makkah kepada umat Islam selama puluhan tahun. Gejala tidak sehat ini dengan cepat diantisipasi oleh Nabi Muhammad dengan melarang beredarnya slogan tersebut dan menggantinya dengan slogan yang lebih ramah dan penuh kasih: “alyaum yaumul marhamah”, “Hari ini adalah hari penuh belas kasih”. Akhirnya, peristiwa pembebasan Kota Makkah dapat terwujud tanpa insiden berdarah. Gejala kemunculan radikalisme Islam sesungguhnya telah disinyalir sejak Nabi Muhammad masih hidup. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim,

dikisahkan, ketika di daerah Ja’ranah, Nabi Muhammad membagikan fai’ atau harta rampasan perang dari wilayah Thaif dan Hunain, tiba-tiba seorang sahabat yang bernama DzulKhuwaishirah dari Bani Tamim melayangkan protes kepada beliau. “Bersikap adillah, wahai Muhammad!”. Nabi Muhammad pun dengan tegas menjawab, “Celaka kamu! Tidak ada orang yang lebih adil dari aku. Karena apa yang kami lakukan berdasarkan petunjuk Allah!” Setelah DzulKhuwaishirah pergi, Nabi Muhammad bersabda, “Suatu saat nanti akan muncul sekelompok kecil dari umatku yang membaca Alquran, namun tidak mendapatkan substansinya. Mereka itu sejelek-jeleknya makhluk di dunia ini.” Hadis sahih di atas kemudian terbukti setelah Nabi Muhammad wafat. Pada 35 H, Khalifah Usman ibn Affan terbunuh secara mengenaskan oleh sekelompok umat Islam yang ekstrem. Peristiwa ini kemudian terulang pada masa Khalifah Ali ibn Abi Thalib yang juga terbunuh oleh kalangan ekstrem dari umat Islam. Komunitas ekstrem tersebut, sungguh pun pada mulanya bernuansa politik, tetapi perkembangan selanjutnya dirajut dalam sebuah ideologi yang dikenal dengan faham Khawarij. Bagi Khawarij, yang berlaku adalah doktrin “laa hukma illa Allah”, bahwa arbitrase itu hanya milik Allah. Khalifah Ali ibn

Abi Thalib pun menangkis diplomasi mereka dengan kata-kata singkat, “Untaian kata yang benar, namun tendensius dan mengarah pada yang batil.” Gelombang umat Islam radikal yang berkembang saat ini sebenarnya terpengaruh pada pola-pola Khawarij pada masa periode awal sejarah umat Islam. Sikap mereka yang ingin menempuh jalur apa saja, menyalahkan siapa saja yang tak sama pemahamannya, merupakan refleksi dari pemahaman mereka yang “sathiyyah” (dangkal) dan belum tuntas terhadap ajaran Islam. Hukum dan model dakwah Selama ini, hukum yang berlaku di Indonesia cenderung tidak mungkin menangkap pelaku teror tanpa si pelaku beraksi lebih dulu. Hal ini berbeda dari Malaysia dan Singapura yang memberlakukan National Security Act (NSA) atau Amerika Serikat dengan Patriot Act. Adanya payung hukum tersebut merepresentasikan ketegasan hukum, walau terkesan menghilangkan HAM. Pilihan hukum terhadap terorisme model ini memang demi menjaga keselamatan bangsa dan negara. Di Indonesia, berdasar pada UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mendasarkan bahwa untuk menangkap seseorang yang diduga atau berpotensi melakukan gerakan

Haji dan Transformasi Kemanusiaan Terhitung mulai 2 Oktober 2011, terlebih dahulu sebesar Rp 25 juta, di manusia diciptakan sebagai makhluk terlebih di masa krisis. Selanjutnya kita akan melepas kepergian saudarasaudara kita menuju Tanah Suci Makkah untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yakni ibadah haji. Jamaah calon haji Indonesia tahun ini berjumlah kurang lebih 221 ribu orang. Secara kasat mata, jumlah jamaah calon haji yang begitu banyak tersebut tergolong sebagai orang-orang yang mampu. Sebagaimana disebutkan dalam Alquran Surat Ali Imran ayat 97, bahwa ibadah haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Mampu yang dimaksud dalam Alquran di sini mengandung dua pengertian, yakni mampu secara fisik dan secara materi (uang). Mampu secara fisik karena dalam melaksanakan ibadah haji rangkaian ibadahnya panjang dengan situasi dan kondisi geografis yang sangat berbeda dengan Indonesia. Untuk itulah diperlukan kondisi fisik (kesehatan) yang fit dan prima. Sedang mampu secara materi, untuk dapat melakukan perjalanan ke Tanah Suci Makkah dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Untuk musim haji tahun ini biaya yang diperlukan kurang lebih 3.549 dolar AS atau sekitar Rp 30.771.900 per orang. Belum termasuk biaya lainlain seperti ‘tradisi’ pamitan haji, oleh-oleh, dan sejenisnya. Jumlah calon haji Indonesia yang besar tersebut sebenarnya merupakan jumlah yang sedikit karena jumlah tersebut merupakan jatah kuota negara kita dari Pemerintah Arab Saudi. Secara mekanistik, kini seseorang harus melakukan inden seat nomor porsi

samping itu juga setiap tahunnya selalu ada daftar tunggu untuk musim haji tahun berikutnya. Bahkan, untuk tahun ini daftar tunggu keberangkatan calon haji sudah sampai tahun 2020. Fenomena melubernya peminat haji dari tahun ke tahun ini menjadi sesuatu yang membanggakan sekaligus memprihatinkan. Membanggakan karena kesadaran beragama masyarakat kita makin meningkat. Namun, di sisi lain menjadi sesuatu yang ironis manakala realitas di Tanah Air menunjukkan meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran.

Komitmen kemanusiaan Di sini penulis tidak bermaksud menghalangi keinginan saudarasaudara kita yang memang telah mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Kewajiban melaksanakan ibadah haji sebenarnya hanyalah sekali sepanjang hidup. Namun, seperti yang kita ketahui saat ini banyak saudara kita yang diberi kelebihan rezeki sehingga mampu melaksanakan ibadah haji sampai berkali-kali. Nurcholish Madjid (1999) pernah mengatakan, salah satu fungsi fundamental dari haji sebenarnya berpretensi pada adanya pola transformasi sosial. Ini berpusat pada lahirnya aspek hablumminannas sehingga cukup miris jika kita dengan gembira berangkat haji berkali-kali, tetapi pada saat yang sama kesenjangan sosial, seperti kemiskinan terus mengalir tak berkesudahan. Jika dianalisis lebih jauh, benarkan ini format keberagamaan kita yang holistik? Islam adalah agama rahmatan lil ‘alamien. Islam menjunjung asas kemanusiaan. Dalam tradisi keislaman,

yang utuh dan peka terhadap realitas sosial. Sehingga, ketika Tuhan memberikan kemampuan finansial untuk berangkat ke Tanah Suci, tetapi kemudian lupa untuk berkontribusi dalam ranah sosial, maka jelas basis keislaman yang mengalir patut dipertanyakan.

Peran strategis Dengan demikian, pada momentum haji kali ini, kita dapat memetik hikmah tentang pentingnya pola transformasi sosial untuk selanjutnya diaktualisasikan dan diaplikasikan dalam realitas kehidupan yang saat ini kita alami bersama di negeri tercinta ini. Hal yang patut direnungkan adalah pertama, bahwa ibadah haji bukanlah semata-mata ibadah ritual, namun sarat dengan makna sosial. Bahkan, dalam setiap rangkaian ibadah haji sejak dari rukun, wajib, dan sunatnya selalu memiliki makna sosial. Kedua, menjaga kemabruran predikat haji bukan dengan cara berkali-kali melaksanakan ibadah tersebut, tetapi dengan tindakan nyata seperti apa yang dilakukan oleh seorang sahabat Nabi bernama Muwafak. Bahkan, diriwayatkan semasa hidupnya, Rasulullah SAW menunaikan ibadah haji hanya sekali. Haji itu selanjutnya disebut Hijjatul Wada karena beberapa saat selepas melaksanakan ibadah haji tersebut Rasulullah Muhammad wafat. Bisa kita bayangkan jika dalam satu tahun kita asumsikan ada 20 ribu orang atau kurang lebih 10 persen saja jamaah haji yang telah melaksanakan ibadah haji lebih dari sekali, bila dikalikan dengan 30 juta rupiah, maka akan ketemu dana sejumlah Rp 600 miliar per tahun. Jumlah dana yang tidak sedikit,

andai saja dana sebesar ini dikelola dengan baik dan profesional. Kemudian, disalurkan kepada masyarakat miskin untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah atau yang membutuhkan. Ini bisa menjadi solusi tepat yang selanjutnya penulis sebut sebagai komitmen kemanusiaan haji Indonesia. Sekiranya saat ini masyarakat masih trauma dan belum lagi percaya pada Departemen Agama disebabkan pengalaman di masa lalu tentang kasus Dana Abadi Umat (DAU), maka pengelolaan dana komitmen kemanusiaan haji Indonesia ini juga bisa dilakukan oleh suatu badan atau lembaga independen. Lembaga itu bisa Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) atau ormas-ormas Islam, seperti Muhammadiyah, NU, dan yang lain. Dengan cara demikian, masalah kemiskinan, pengangguran, penanganan bencana dan masalah sosial lainnya yang selama ini ‘dinikmati’ oleh sebagian saudarasaudara kita akan segera tertanggulangi. Dan, mudahmudahan para haji kita dapat menjaga kemabrurannya tanpa harus berkali-kali datang ke Baitullah. Haji mabrur, mengapa tidak? Sebab, tiada balasan lain, kecuali surga. Labaika Allahuma labaik. (-)

Bono Setyo

Jamaah Calon Haji dan Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

terorisme, harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti ada bukti permulaan yang cukup, pembatasan waktu penangkapan, sampai pada proses pembuktian tentang unsur pasal yang disangkakan. Ini menyisakan pertanyaan, bagaimana dengan, misalnya, ajakan-ajakan menyesatkan untuk berjihad? Faktanya, di negara kita, meski sudah terlihat ada tindakan untuk mengajak pada kekerasan atas nama agama, belum bisa dimasukkan kegiatan terorisme. Karena itulah, Indonesia bisa menjadi “sarang teroris” yang akan terus membangun regenerasi. Memang dengan “radikalisasi” hukum pemberantasan terorisme, kita tidak bisa menjamin mutlak Indonesia terbebas dari ancaman terorisme. Tetapi, prinsipnya, bisa mengacu dari kaidah fikih “ma la yudraku kulluhu, la yutraku kulluhu”, bila memang tidak bisa memenuhi target sepenuhnya, maka bukan berarti ditinggalkan semuanya. Di luar kekuatan hukum, semua komponen bangsa harus bergerak bersama, tak bisa semata bergantung pada pemerintah dan aparat. Gerakan tandingan berupa deradikalisasi perlu dilakukan oleh berbagai komponen bangsa ini. Lewat gerakan deradikalisasi yang tepat akan mampu mengubah paham kekerasan menjadi perdamaian, gerakan bawah tanah menjadi di atas tanah, dan organisasi tertutup menjadi terbuka. Menghadapi pergeseran terorisme dalam kelompok kecil ini, kita berharap pemerintah dan aparat keamanan lebih jeli dan ketat dalam mendeteksi gejala terorisme. Deteksi sebaiknya dilakukan hingga tingkat bawah, seperti melalui rukun tetangga. Kita juga makin sadar betapa pentingnya peranan dunia pendidikan dalam membendung bibit-bibit baru radikalisme maupun terorisme. Banyak deteksi bahwa para pelaku terorisme mulai memfokuskan perekrutan anggota baru di lembaga-lembaga pendidikan, seperti sekolah, pesantren, maupun universitas. Kita bisa mencermati pergerakan paham Wahabi di negeri kita yang secara mengendap-endap telah memasuki wilayah pendidikan dengan menyuntikkan ideologi puritanisme radikal, semisal penyesatan terhadap kelompok lain hanya karena soal beda masalah ibadah dan lainnya. Di berbagai daerah bahkan sudah terjadi “tawuran” akibat dakwah model Wahabi yang tak menghargai perbedaan pandang antar-Muslim. Model dakwah semacam ini bisa berpotensi menjadi “cikal bakal” radikalisme. Nah, kita perlu menguatkan program dakwah yang komprehensif dan menyentuh langsung ke masyarakat. Pendampingan bagi para takmir masjid dan juru dakwah, misalnya, dapat dijadikan sebagai alternatif program. Masjid-masjid yang berpotensi menjadi sarang kelompok puritan-radikal perlu dilakukan “sterilisasi” melalui penguatan aktivitas keagamaan yang berbasis pada pemahaman keislaman yang moderat. Semua ini demi mengukuhkan nilai-nilai karakter bangsa dan pemahaman Islam yang santun.

Said Aqil Siradj Ketum PBNU

8


Mengenal Drs. HM Qiyamuddin Saman, MM (Bagian 10) Dalam tulisan ini disajikan catatan biografi seorang anak desa yang berasal dari keluarga seorang terpandang di desanya. Lahir dan tinggal di desa yang masih tradisional namun sukses meniti karir dan meraih cita-citanya bahkan melampauinya. Biografi ini dikutip dari buku biografinya sendiri. Kemudian akan dilansir secara bersambung, mulai dari sejak kecil sampai sekarang ini menduduki posisi Ketua Komisi I di DPRD Lombok Timur dari Partai Amanat Nasional (PAN) sampai sekarang.

Perluas Pengabdian Mencerdaskan Anak Bangsa Drs. HM Qiyamuddin Saman, MM

B

erbagai kiprah ia tekuni di desanya, mengabdi di masyarakat untuk kemajuan desa kelahirannya. Seperti yang telah diulas edisi terdahulu, sejak Qiyamuddin pulang kampung dari tempatnya menuntut ilmu di Jogjakarta, ia langsung mengabdi di desa kelahiran. Mulai dari pembangunan fisik desa, non fisik berupa peningkatan indeks pembangunan manusia dengan cara melakukan gerakan pemberantasan buta aksara bagi warga di desanya. Alhasil, HM Qiyamuddin terus berinovasi dan melakukan terobosan dengan segala daya dan upaya untuk membangun desanya dengan

modal ilmu yang ia timba di bangu sekolah maupun kampus selama bertahun-tahun. Karena pada prinsipnya, mustahil desanya akan dapat berubah dan mampu bersaing dengan desa lain, jika tidak dibangun warga desa itu sendiri. Hingga akhirnya ia mendirikan sekolah SMP PGRI Pringgasela. Ditengah perjalananya itu mencoba mencari peluang baru untuk lebih mengembangkan dan memperluas pengabdian dengan masuk menjadi aparat negara (pengawai negeri sipil) dengan tetap berprofesi menjadi guru. Di mana pada awalnya ia dilarang orang tuanya untuk menjadi pegawai tapi setelah ia menyampaikan maksudnya, bahwa ia tetap menjadi guru, ia pun diijinkan

melamar, dan akhirnya lulus. Pada saat itu, ia ditempat di SMA Muhammadiyah Selong, dan memegang mata pelajaran Tatabuku dan Hitung Dagang, dan dalam waktu tidak terlalu lama ia langsung menempati wakil kepala sekolah uruusan kesiswaan. Jabatan ini mungkin bagi yang orang baru dan belum lama diangkat tentunya agak berat namun karena sudah terbiasa jauh sebelum menjadi PNS ia dengan sigap melaksanakan tugasnya. Keperibadian, dan sikap disiplin, gigih dan tipe kerja keras, sera dinamis ini menopangnya dalam mengurus semua pekerjaanya. Mengurus semua siswa SMA ini tentu berat, tapi baginya yang sudah terbiasa disiplin dengan mudah

menjalankan semua rambu-rambu yang ada di sekolah. Disiplin yang ia tegakkan mendapatkan hasil. Kedisiplinannya membuat siswa berfikir melanggar aturan sekolah karena ia tidak pernah membedakan siswanya, meskipun itu adalah kerluarganya. Sebagai guru muda yang, enesrgik, cerdas dan berwawasan luas sudah tentu banyak ide, namun hal itu banyak mendapatkan tantangan karena gagasanya itu dinilai tidak rasional dan sesuai dengan kondisi yang ada. Di mana ia menggagas pemikiran cerdas masa mendatang. Seperti konsep seragam jilbab siswi SMA yang pada saat itu masih langka di Gumi Selaparang. Jilbab hanya lazim di kalangan madrasah aliyah atau SMA yang bernaung di

pondok pesantren. Kinerja dan disiplin yang ia tegakkan mengantarkan ia dipandang sangat layak menduduki jabatan kepala sekolah namun terganjal oleh gesekan dan penilaian bahwa masih banyak guru yang senior. Tidak hanya itu ia juga sempat diganjal mengikuti penataran akuntasi. Padahan sebelumnya ia sudah dipastikan ia ikut dalam penataran tersebut. Ketika ia ingin beralih profesi, ia juga ditertawakan temannya dan sulit mendapatkan ijin. Maka suatu pagi, ia kumpulkan semua berkasnya dan membakar semuanya. “Wah, selandir ngamuk,” seloroh temantemannya.

Hamzar Terus Ciptakan Terobosan Baru dan Berkomitmen Mencerdaskan Anak Bangsa

TGH. Hazmy Hamzar

Yayasan Marakitta’limat Mamben kecamatan Wanasaba kabupaten Lombok Timur yang mengelola berbagai bidang terus melakukan berbagai terobosan guna mencerdaskan masyarakat. Kiprahnya selama ini telah terbukti dan diakui masyarakat luas, telah mampu membawa perubahan dan peradaban masyarakat yang lebih maju.

STKIP Hamzar Dapatkan Izin Dirjen Dikti Setelah menempuh perjalanan panjang dan melelahkan, Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan (STKIP) Hamzar Kabupaten Lombok Utara akhirnya memperoleh ijin oprasional dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) pusat. Menurut Pimpinan pusat yayasan Maraqitta’limat provinsi Nusa Tenggara Barat, H. Mashal, SH, MM, rencana pendirian perguruan tinggi STKIP Hamzar ini sejak kepemimpinan almarhum TGH. Zainuddin Arsyad. Kemudian dilanjutkan putranya, TGH. Hazmy Hamzar. “Untuk mengurus ijinnya hampir enam tahun, namun ditengah perjalanan banyak tawaran termasuk pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Hamzar yang berpusat di desa Mamben Daya Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur,” tuturnya. Setelah berdrinya STIKES, pihaknya tidak berhenti sampai disitu untuk memperjuangkan berdirinya STKIP Hamzar. Dan tidak kurang yang mengusulkan pendirian STKIP di seluruh Indonesia 561, sementara yang akan diberikan ijin hanya 10 lembaga STKIP. “Alhamdulillah, ternyata diantara yang 10 itu, STKIP Hamzar masuk didalamnya, dan ijinnya keluar pada tanggal 7 Januari 2011 dengan Nomor: 4/D/O/2011,” sebutnya. H. Mashal yang juga Ketua STKIP Hamzar Lombok Utara ini mengaku, bahwa keluarnya perijinan ini juga disambut gembira Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu, SH karena satu-satunya perguruan tinggi di daerah otonomi baru ini yang sudah memperoleh ijin oprasional dari Dirjen Dikti pusat. Bahkan Bupati mengaku siap membantu menjadi dosen umum. STKIP Hamzar membuka beberapa jurasan, S-1 PGSD dan S-1 PAUD, D-3 Perbankkan Syari,ah S-1 Tarbiyah supaya dengan adanya pendidikan ini ekonomi masyarakat akan lebih baik. Dan baru-baru ini pihaknya sudah meresmikan masjid Kampus STIKES Hamzar yang didanai donator Timur Tengah yang diseponsori Pimpinan yayasan Darussalam, TGH Abd Mukmin Lc.

Sejauh ini, Yayasan Maraqitta’limat Al-Islamiyah AlAhliyyah (YAMTIA) semakin menapaki kemajuan dari tahun ke tahun. Jama’ah yang tersebar di berbagai tempat di Pulau Lombok dan pulau-pulau lainnya seperti Sumbawa dan Sulawesi senantiasa bahumembahu untuk meneruskan cita-cita pendiri yayasan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing. Sejumlah majelis ta’lim dan lembaga

pendidikan didirikan untuk menjalankan misi dakwah, sosial dan pendidikan. Hingga saat ini, yayasan Maraqitta’limat memiliki sekitar 116 majelis ta’lim, beberapa lembaga pendidikan non formal dan ratusan lembaga pendidikan formal mulai dari tingkat TK/RA sampai perguruan tinggi. Dalam bidang ekonomi, Yayasan Maraqitta’limat memiliki Koperasi Pondok Pesantren Putra Hamzar. Yayasan Maraqitta’limat pada

tahun 2011 memasuki usia yang ke-59. Sebuah usia yang cukup bagi sebuah organisasi atau yayasan yang selalu konsen dan eksis dalam membina ummat. Seiring dengan derap langkah pengembangan pendidikan, dakwah dan sosial kemasyarakatan, berbagai sarana dan fasilitas dikembangkan. Berbekal semangat juang dan rasa kebersamaan seluruh jama’ah Maraqitta’limat, hingga kini ratusan lembaga pendidikan telah beroperasi termasuk perguruan tinggi.

STIKES HAMZAR Buka Dua Prodi Baru Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Hamzar pada penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2010/2011, membuka dua program studi S-1 Keperawatan dan program studi D-III Kebidanan, dengan ijin Mendiknas nomor 36/D/O/2009 dan ijin Depkes RI. No. HK.03.05/1/4/4953/ 2008, dan memiliki gedung kampus milik sendiri, dilengkapi dengan laboratorium, perpustakaan, media pembelajaran sesuai standar serta Hot Sort, asrama, lab komputer dan

internet. Program studi ilmu keperawatan S1 dibagi dua, regular atau jalu A yang menerima lulusan SMU atau sederajat, untuk menghasilkan sarjana keperawatan dan Ners. Regular ini ditempuh selama 8 semester dan menempuh program profesi selama 2 semester dengan gelar Ners (Ns). Program jalur B atau alih jenjang bagi lulusan D III Keperawatan, terutama yang ingin meningkatkan kompetensi dengan 3 kali semester dan menempuh

program profesi selama 2 semester dengan gelar Ns. Sementara kebidanan program pendidikan Diploma III ini diselenggarakan untuk menghasilkan tenaga Ahli Madya Kebidanan, yang meliputi teori, praktek laboratorium, praktik klinik dan praktik kerja lapangan yang didesain sedemikian rupa sehingga dapat diselesaikan selama 6 semester (3tahun) dan memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan (A Md Keb).

STIKES Hamzar Gelar PPMB Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Hamzar Rabu (7/9) lalu menggelar program pengenalan mahasiswa baru (PPMB). Kegiatan yang diikuti 112 mahasiswa baru dari dua program studi keperawatan dan kebidanan ditandai dengan pelepasan balon ketua STIKES Hamzar, Drs. HM Nagib M.Kes. Ketua Panitia Pelaksana, Lalu Win Ispandiar, PPMD mengatakan, PPMB dilaksanakan hingga hari Jum’at (9/9) dengan beberapa program pengenalan, seperti apel, bhakti sosial, pengarahan serta program lainnya.

Ketua Dewan Pembina Yayasan Maraqitta’limat, TGH. HAzmy Hamzar berpesan, hendaknya dengan ilmu yang dimiliki, akan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi nantinya. Ia juga mengingatkan akan perlunya membangun komunikasi antar mahasiswa dan para dosen pengajar, sehingga hubungan emosional akan terjalin baik. Kedepan STIKES Hamzar yang kini memiliki mahasiswa 700 orang akan lebih dikembangkan. “Saat ini kita akan lakukan pengembangan dua unit gedung dengan 12 lokal dengan

anggaran Rp. 2,5 miliar,” jelasnya. Guna mengembangkan kualitas mahasiswanya, STIKES Hamzar akan melakukan studi banding ke Jawa Timur dan Pert, Australia. Khusus ke Australia, selain STIKES Hamzar, juga dilakukan bagi STKIP Hamzar yang kini telah mulai dibuka di Kabupaten Lombok Utara, atas prakarsa dari Kopertis wilayah VIII Bali. Dikatakannya, jumlah mahasiswa yang ikut dalam PPMB kali ini berjumlah 92 mahasiswa dari dua jurusan D-3 kebidanan dan S-1 keperawatan. [cr-008/advertorial]


9

PLN Wilayah NTB Kunjungi PLN Ranting, Pelanggan Adukan Masalahnya SELONG, CR – General manajer PLN wilayah Nusa Tenggara Barat, Kamis (29/9) bersama rombongan datang mengunujungi PLN Ranting Selong. Dalam kesempatan itu, pihaknya yang didampingi asisten supervesor dan pemasaran Jamahur menyempatkan dirinya berdialog bersama pelanggan yang datang mendaftar dan membawa keluhan. Menurut salah seorang konsumen listrik Nurhayati mengatakan, dirinya menyampaikan aspirasi seperti yang dialami keluarganya tersebut. Keluarganya tersebut sudah lama mendapatkan KWH meter namun sampai saat ini belum juga diinstalasi. Sementara yang lainnya juga menyalurkan aspirasi yang bereda, menanyakan prosedur pendaftaran yang benar hingga tentang pembiyaan pemasangan. General Manager PLN wilayah NTB Anggoro mengatakan, kalau palanggan mengalami keterlambatan instalasi sementara KWH meter sudah dipegang, hal itu bukan kelalaian PLN, melainkan 3 perusahaan pemenang

tender, dimana di bawah 3 perusahaan tersebut terdapat perusahaan kecil yang ikut mengelolalnya. “Kalau prosedur dari PLN masyarakat tinggal mendaftar, layak teknis kemudian menyala. Untuk biaya pemasangan atau instalasi itu pelanggan sendiri yang membiayainya melaui salah satu dari 3 perusahaan pemenang tender, sedangkan di PLN hanya dikenakan biaya penyambungan (BP) saja sesuai dengan besar KWH yang didaftar, kalau masyarakat mendaftar untuk 900 VA biaya penyambungannya Rp. 675.000 dan yang 1.300 VA biaya penyambungannya Rp. 975.000, terkecuali biaya instalasi ditanggung pelanggan sendiri,” jelasnya. Dikatakannya, kalau pelanggan mengalami keterlambatan mendapatkan materialnya, hal itu kelemahan kami karena bagaimanapun kami juga mempunyai keterbatasan. Kemudian bagi perusahaan yang ketahuan berbuat nakal, maka perusahaan tersebut tidak akan diberikan pekerjaan lagi.

“Jadi kalau ada perusahaan yang kedapatan nakal, kami dari PLN wilayah NTB akan menyegel perusahaan tersebut dan tidak akan memberikan pekerjaan lagi. Kalau ada tindakan-tindakan seperti itu, berarti perusahaan tersebut sudah menghalang-halangi kelancaran program gerakan sejuta listrik (GRESS),” tegasnya. Sementara itu asisten bidang supervisor dan pemasaran Jamahur mengatakan, pihaknya di PLN Ranting Selong juga menggunakan sistem jemput bola terhadap masyarakat, terutama masyarakat yang tidak mengerti prosedur pendaftaran dan masyarakat yang lokasinya cukup jauh. “Sistem jemput bola ini kami lakukan untuk mempermudah pelayanan terhadap masyarakat agar program GRESS yang dicanangkan pemernitah berjalan baik dan para konsumen bisa menikmati listrik dengan aman. Selain itu juga untuk menghindari masyarakat dari calo yang tidak bertanggung jawab,” ungkapnya. [cr-017]

Gumi Selaparang Tuan Rumah KPDT Expo Pertama di Luar Jakarta LOMBOK TIMUR, CR Pemerintah kabupaten Lombok Timur menyambut baik kegiatan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) Expo 2011 yang dilaksanakan di Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam kegiatan KPDT Expo 2011 ini juga dihadiri oleh 183 daerah tertinggal dari seluruh Indonesia. Kegiatan KPDT expo 2011 yang dibuka sejak Kamis (29/9) sampai Ahad (2/10) ini, peserta KPDT expo ini yang berasal dari berbagai macam daerah se Indonesia ini menunjukkan potensi, karya, budaya dan lainnya dari daerah masing-masing. KPDT Expo 2011 ini dibuka langsung Menteri Pembangunan dan Daerah Tertinggal Ir. H. Ahmad Helmy Faisal. Bupati Lombok Timur, Drs HM Sukiman Azmy, MM dalam sambutannya mengatakan, pemerintah Lombok Timur pada awalnya ragu kalau Lombok Timur akan dijadikan sebagai tuan rumah lokasi KPDT expo, lebih-lebih KPDT expo baru pertama kali dilaksanakan di Lombok Timur dan luar kota Jakarta. “Kondisi Lombok Timur jauh dari kelayakan untuk menggelar even nasional. Dengan dipercayakannya Lombok Timur sebagai tempat KPDT Expo 2011 ini merupakan sebuah kehormatan bagi masyarakat Lombok Timur (Gumi Selaparang). Selain itu juga merupakan peluang besar untuk kemajuan Lombok Timur dan memperkenalkan hasil karya, budaya dan potensi yang ada,” jelasnya. Dikatakannya, banyaknya daerahdaerah tertinggal yang ada di Indonesia khususnya Lombok Timur tidak harus ditinggalkan, apalagi pemerintah pusat memberikan bantuan dana Hibbah sebesar Rp. 100 M seperti yang diperjuangkan KPDT ini, itu akan membantu pembanguan yang ada di Lombok Timur. “Meskipun Lombok Timur NTB khsusnya dibilang daerah tertinggal, akan tetapi potensi yang ada tidak kalah saing dengan daerahdaerah yang ada di seluruh Indonesia pada umumnya,” tegasnya.

Sementara itu wakil gubernur NTB Ir. H. Badrul Munir dalam sambutannya mengatakan, menteri KPDT Ir. H. Ahmad Helmy Faisal dalam catatannya adalah menteri yang paling banyak mengunjungi NTB, itu menunjukkan komitmen dari KPDT dalam membangun daerah NTB ini. KPDT Expo 2011 selain menjadi ajang promosi juga menjadi ajang akuntabilitas masyarakat tertinggal untuk lebih baik dari daerah lain. “Dari 4,5 juta jiwa penduduk NTB, persoalan bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, pembangunan di Lombok Timur bisa tuntas maka selesailah NTB menjadi daerah tertinggal, karena jumlah penduduk Lombok Timur terbesar di NTB, apalagi Sumbawa hanya 1/3 dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada di Lombok Timur,” jelasnya. Program KPDT menurutnya sedang on the track. Sementara lemahnya faktor distribusi bidang transportasi dari kantong distribusi ke pemasaran membuat NTB juga mengalami ketertinggalan. “Kami dari pemerintah Provinsi NTB mengusulkan kepada KPDT agar pembangunan infrastruktur, transportasi, pengairan dan air bersih bisa diatasi. Sehingga NTB bisa

akseleratif dan bisa mensejajarkan dirinya dengan daerah yang tidak tertinggal,” ucapnya. Sementara itu Ir. H. Ahmad Helmy Faisal yang sekaligus membuka acara mengatakan, kabupaten yang ada di NTB dengan potensi dan pengembangan yang dilakukan sebagai motor penggerak untuk mengentaskan 183 kabupaten tertinggal. Angka kemiskinan di NTB masih 13,2 persen dibandingkan daerah lainnya. “Lokasi KPDT Expo 2011 yang dilaksanakan di Lombok Timur NTB ini jauh lebih syarat dari kabupaten kota lainnya, karena berada di lokasi terbuka dan bersentuhan langsung dengan masyarakat,” paparnya. Dalam kesempatan itu, Menteri KPDT berjanji akan terus memeperjuangkan daerah-daerah tertinggal yang ada di Indonesia khususnya NTB, lebih-lebih dana hibah Rp. 100 M yang saat ini sudah diajukan ke DPR RI tinggal menunggu pembahasannya saja. Selain itu, pihaknya akan mengajak para pelaku ekonomi, dan pengusaha untuk berinvestasi di Lombok Timur, sehingga Lombok Timur menjadi daerah yang maju,” jelasnya. [cr-017]

Pentingnya Menggunakan Garam Beryodium LOMBOK TIMUR, CR – Mengingat pentingnya menggunakan garam beryodium, pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Timur diimbau memakai garam beryodium, hal ini dituangkan dalam surat edaran yang dikeluarkan Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy. “Sudah menjadi tanggungjawab dari PNS selaku aparat negara memberikan contoh dan pemahaman kepada masyarakat termasuk mengenai kelebihan garam beryodium bagi kesehatan, hal ini sesuai dengan edaran bupati” jelas Kabag Humas dan Protokoler, Iswaan Rahmadi kepada wartawan belum lama ini. Dikatakannya, langkah pertama yang dilakukan pemerintah memberikan arahan kepada PNS sebagai contoh dalam membangun motivasi masyarakat untuk pengunaan garam beryodium di tengahtengah masyarakat. PNS di kabupaten Lombok Timur tanpa terkecuali diharus menggunakan garam beryodium sebagai konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini penting dilakukan untuk menjaga kesehatan masyarakat supaaya terhindar dari berbagai macam penyakit yang timbul karena kekurangan garam beryodium, seperti penyakit gondok dan berpengaruh kepada kecerdasan. “Menggunakan garam beryodium dengan non beryodium rasanya sangat berbeda, karena banyak fungsinya dalam menjaga ketahanan tubuh kita,” ujar Kabag Humas yang dikenal dekat dengan wartawan. [cr-005]

Bupati Imbau PNS Beli Beras di Agro Selaparang LOMBOK TIMUR,CR – Bupati Lombok Timur melalui juru bicaranya menghimbau para pegawai negeri sipil (PNS) Lotim agar membeli beras di Perusahaan Daerah Agro Seleparang. “Kami menghimbau PNS tidak membeli beras kepada perusahaan lain, demi membantu pendapatan asli daerah (PAD),” ujar Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Iswan Rakhmadi. Dikatakannya, jauh sebelumnya bupati sudah mengeluarkan himbauan kepada seluruh PNS untuk memanfaatkan PD Agro Seleparang sebagai tempat untuk membeli berat kebutuhan pangan, himbauan ini yang dikeluarkan Bupati Lombok Timur, H.M.Sukiman Azmy untuk memajukan keberadaan PD Agro Seleparang yang menjadi bagian dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Himbauan ini menurutnya hanya untuk kalangan PNS di lingkup Setdakab, khususnya di kalangan pejabat eselon II, III dan IV. Pembelian beras di PD Agro Seleparang bagi PNS yang ada di Lombok Timur tentunya masih uji coba, tetapi mudah-mudahan memberikan kesadaran bagi PNS untuk memanfaatkan dengan sebaikbaiknya. “Kerena biar bagaimanapun kita sebagai masyarakat Lombok Timur tentunya harus memiliki sikap untuk memiliki, termasuk bagaimana untuk memajukan dan mengembangkan PD Agro Seleparang kearah yang lebih maju lagi. Kemajuan daerah ini bukan hanya tugas dari pemerintah saja, melainkan tugas semua elemen masyarakat yang ada di Lombok Timur. Didirikan PD. Agro Seleparang adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kearah yang lebih baik sesuai dengan visi dan misi Pemkab Lombok Timur. “Adil dalam sejahtera sejahtera dalam keadilan. Untuk itu mari kita memanfaatkan PD. Agro Seleparang sebagai saran untuk mencari kebutuhan beras bagi rumah tangga PNS dan masyarakat umum. “Pembelian beras di PD Agro Seleparang diharapkan juga tidak hanya para PNS, tetapi semua masyarakat Lotim,” ajaknya. [cr-005]

10


(Software & Hardware Program) Alamat; Jalan Diponegoro No 24, samping Dinamika Net. Kompleks Rumah Sehat Pancor - Selong, Lombok Timur Menyediakan: Spare part; Nokia, Motorola, Sony Ericson, Samsung, dan Hp China

Menerima Service Handphone segala tipe atau jenis kerusakannya.

Hubungi No Contact; 08175757585 atau 08283741766

Datang dan kunjungi segera...

Alamat jalan Jurusan Rempung-Pancor (± 500 meter dari perempatan Rempung ke arah selatan) Menyediakan: Nasi Campur, Gulai/sate kambing, rawon, soto ayam, bakso, nasi goreng, pelecing kangkung, ayam goreng, sayur bening, ikan air tawar, pecel, dll.

INGIN BERANGKAT HAJI TAHUN INI ?

AL-BAYAN TOUR & TRAVEL Solusi Cepat & Murah HAJJI BIASA (Reguler): 54,5 JT. PLUS : 66 ,5 JT UMRAH Reguler : 16,5 Jt / 9 hari Makkah Madinah VIP ; 27 Jt / 12 . Makkah Madinah + Ziarah RAMADHAN DENGAN PAKET PILIHAN : AWAL / AKHIR 12 – 17 hari Mulai 19,5 jutaan. Full ramadhan : 27,5Jt/ 30 hari UMRAH PLUS TOUR SINGAPURA DENGAN SINGAPURA AIR LINES : 19,5 Jt./ 10 hari UMRAH PLUS TOUR Mesir , Turki, Jordania, Palestina ( Masjidil Aqsha ) : mulai 28.5 Jt/ 15 hari Badal Hajji : 9 jt.

Alamat: PT.AL-BAYAN Cabang NTB: Jl.Danau Singkarak NO. 17 BTN Pagutan Permai-Mataram. Untuk Lotim Hubungi: TGH.Abd Mukmin,Lc (081918111119) L.Mujahidin ( 081918122077) H.Parhan Fakhrurrozi

PT. RADIO MEDIA YADINU MASBAGIK

MENERIMA CATERING (nasi kotak dan bungkus) HP. 087 763 443 939 TEMPAT PARKIR LUAS DAN AMAN Suasana Nyaman, Teduh dan Asri dapat Anda Temukan. Motto: “Kepuasan Konsumen Kami Utamakan”

TELAH DIBUKA

Fasilitas : - Ruang Pertemuan - Pemancingan - KolamRenangAnakdanRemaja - Karaoke Keluarga - Bilyard

Menerima pesanan/paket pertemuan/ rapat/ultah. (Satu Porsi Rp. 27.00045.000. Harga bisa Nego) Alamat: Jalan jurusan Pringgasela - Rempung M 500. Mobile; 087863440991

PT. RADIO MITRA IDOLA KITA PM2DHE Gel.378 Mb. Am729 KHz Anggota PRSSNI No.604-XIX / 1992 Office. Jl. TGKH. M. Zainudin Abdul Majid No. 10 Pancor – Lotim - NTB, Telp. 0376-22816

Program berita: Lintas Berita Idola Setiap Hari Pukul 19.30. Telpon Redaksi : 0813 3770 2949

Ingin Berlangganan & Pasang Iklan di Media CORONG RAKYAT .....??? Hubungi : 081 997 654 630 atau 087 863 467 205

Ikuti dan dengarkan INTISARI (Informasi Tengah Hari) Setiap Hari Pukul 12.00 -13.00

Alamat : Jalan Pejanggik, Pancor - Selong, Lombok Timur, Mobile: 081918135614, e-mail: [email protected]/ [email protected]

11


Molor >>> dari hal 1 Pemilik CV. Antartika Pancor, M. Taqiudin menyayangkan kinerja orang yang rekannya yang meminjam perusahaannya. “Kenapa tidak bisa menjaga nama baik perusahannya, saya khawatir perusahaan saya nanti diblack list,” tandasnya. Sementara itu A. Suar, yang menyewa CV. Antartika tidak menyangkal kalau dirinya telah meminjam perusahaan CV. Antartika dengan menyewanya 3 persen, di mana hal itu memang sesuai dengan pernyataan Direktur CV. Antartika M.Taqiuddin. Ditanya tentang komitmennya menyelesaikan pembangunan RKB, A. Suar mengaku peneyelesaian RKB di SMPN I Sambalia ini akan segera menyelesaikan pekerjaan membangun RKB SMP Sambalia. Ia mengaku dalam waktu dua minggu kedepan akan selesai karena menurut A Surat, pihaknya sedang menunggu rangka baja dari Surabaya, sedangkan pekerjaan yang lain nanti akan menunggu atap selesai. Semula menurutnya, pengadaan rangka baja yang sudah ada yang siap

mendukungnya, namun kenyataannya melarikan diri meninggalkan tanggung jawabnya, sehingga apa yang sudah menjadi programnya tidak bisa berjalan mulus. Pihaknya juga mempertanyakan proyek lain yang dikerjakan CV lain, ia mengatakan, jangan melihat proyeknya saja, tetapi masih banyak proyek yang serupa masih mangkrak. “Mungkin masih ada 4 proyek serupa yang masih mangkrak, lalu yang menjadi pertanyaan adalah ada apa dengan Diknas yang melakukan pembiaran terhadap para pemborong yang telah lama mangkir alias telah lama menelantarkan pekerjaannya?” ungkapnya. Kepala Dinas Dikpora Kab. Lombok Timur melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badrun, saat dikonfirmasi via phonsel mengungkapkan, pihaknya tidak menampik kebenaran kondisi banguan RKB SMP I Sambalia tersebut. Bahkan ia mengatakan, sudah mengetahuinya, untuk itu pihak Diknas sudah melayangkan peringatan kepada CV. Antartika dengan mengirim surat teguran dua kali. “Tinggal satu kali kita

akan memberikan peringatan, jika tidak diindahkan terpaksa kita akan memberikan sanksi denda keterlambatan kepada rekanan tersebut, bahkan kita akan black list perusahaannya,” jelas PPK ini . Salah seorang Direktur LSM Bangun Prakarsa Madani, Suharman SH mempertanyakan kebaikan yang terlihat berlebih pihak dinas pendidikan dan olah raga Lombok Timur dalam menangani proyek ini. “Kami menduga ada apa dengan dinas yang terlalu baik terhadap para kontraktor yang berlebihan dalam kasus ini. Kami menduga ada permainan dibalik semua ini,” cetusnya. Di dalam Perpres No 54/2010 menegaskan tidak boleh memindah tangankan/meminjamkan perusahaannya kepada pihak ketiga, namun kenyataannya, pelaksanaan pembangunan RKB SMP I Sambalia bukanlah pemilik perusahaan yang langsung menangani proyek dari Dikpora Lombok Timur akan tetapi dipindah tangankan, kepada orang lain yang bukan pemilik perusahaan. [cr007/mul]

Siap >>> dari hal 1 membuat masyarakat desa Kembang Kerang sudah tidak meragukannya lagi sehinga ia pun disesak mencalonkan diri menjadi calon kepala desa. H Junaidi juga dikenal masyarakat desa Kembang Kerang memiliki peran penting dalam pembangunan yang ada di desa Kembang Kerang sejak tahun 1999 ketika H. Junaidi menjadi kepala dusun periode pertama (1999-2004) hingga terpilih lagi diperiode keduanya. Modal itulah masyarakat mendorongnya maju menjadi calon kepala desa. H. Junaidi ketika ditemui di rumahnya, Sabtu (1/10) mengatakan, upaya yang dilakukan selama menjadi kepala dusun telah berupaya menjadikan desa Kembang Kerang ini lebih maju. Dalam kepemimpinanya ketika menjadi Kadus, ia selalu silaturromi dan membangun komunikasi dan berinteraksi dengan

masyarakat sehingga pihaknya pun membaur karena itulah tugas pimpinan tingkat bawah yang menjadi ujung tombak di masyarakat. “Dan langkah itu dilakukan untuk mengetahui persoalan dan yang menjadi kebutuhan masyarakat. Tatkala masyarakat menuai masalah, kami mengedepankan musyawarah dan bersilaturrohmi, berusaha menyatukan persepsi masyarakat ketika ada perbedaan,” paparnya. Calon Kades jebolan Universitas Sunan Giri Surabaya, jurusan Ilmu Administrasi Negara ini juga dikenal dekat dengan kalangan muda. Selain piawai dalam memimpin di masyarakat ternyata ia juga piawai dan gemar olahraga di segala jenis meskipun tidak semua ia kuasai dengan mahir. Dengan demikian ia sering melakukan pembinaan pada pemuda yang mempunyai bakat dan gemar olahraga, terbukti klub sepak bola

binaannya yang bernama kembang putra sering menjuarai berbagai pertandingan bahkan pernah menjuarai Persada Cup di Selong. “Jika saya dipercaya masyarakat memimpin desa, kelak saya akan membuatkan lapangan untuk pemuda berolahraga,” janjinya. Menurut masyarakat desa setempat, pencalonannya menjadi kepala desa dengan menempati nomor urut dua (2) adalah atas desakan masarakat desa Kembang Kerang yang menginginkannya meneruskan perjuangannya membangun desa, karena dia sudah mengetahui apa yang dibutukan desa Kembang Kerang dan juga masyarakat. Pemilihan akan berlangsung tanggal 12 Oktober mendatang dengan diikuti tiga calon dengan jumlah pemilihan sekitar empat ribuan jiwa yang terdiri dari empat kekadusan. [cr016/advertorial]

Expo 2011, Lotim Tampilkan Aneka Produk Unggulan LOMBOK TIMUR, CR – Expo (pameran) 2011 yang dilaksanakan Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) yang dimulai pada 29 September hingga 2 Oktober yang dipusatkan di lapangan tugu kota Selong, ditampilkan beraneka produk unggulan dari berbagai kabupaten, tak terkeculai produk unggulan Kabupaten Lombok Timur. KPDT Expo 2011 yang dihadiri Menteri Helmy Faisal Zaini, banyak hal disiapkan panitia, di mana pada expo ini terdapat 100 stan yang disiapkan, Lotim mendapatkan

jatah 25 stan. Dalam stan itu, Pemkab Lotim akan menampilkan seluruh potensi yang dimiliki. Mulai dari pariwisata, pertambangan, pertanian, kelautan, dan perikanan. Seni dan budaya di Gumi Selaparang juga akan mengisi stan KPDT Expo 2011. Kabupaten yang terkenal dengan produk pertaniannya ini menampilkan produk andalan mereka seperti aneka tanaman hortikultura dan lainnya dalam 2 stand. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Lombok Timur, Ir. Lalu Khalid Tarmizi belum lama ini pada wartawan di Selong. Aneka produk unggulan

pertanian tersebut diantaranya berasal dari sejumlah kawasan seperti Sembalun berupa kentang, bawang putih dan beras merah. Dari Labuhan Lombok terdapat ubi kayu dan turut pula dipamerkan komoditas baru berupa melon golden yang berasal dari Lepak kecamatan Sakra Timur. Menurut Halid, kentang Sembalun yang merupakan identitas Lombok Timur sejak puluhan tahun lalu itu dinilai memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan dengan daerah lainnya, sehingga pihak optimis akan menjadi primadona pada Expo tersebut. [cr-003]

Tolak >>> dari hal 1 dan bupati sendiri keluar dari pintu belakang kantor camat untuk menghindar dari amuk massa ketika itu. Hal itu menurut salah seorang tokoh muda di desa Anggareksa, Ikhsan menuturkan pada wartawan sebenarnya keinginan masyarakat sangatlah sederhana, pemerintah kabupaten Lombok Timur yang dinakhodai Bupati Sukiman Azmy ini masih kurang bersosialisasi dengan masyarakat sekitar, sebagai salah satu contoh menurut Ikhsan, pernah bupati berkunjung ke desa Anggareksa untuk melihat perkembangan desa yang baru mekar dan saat ini menjadi desa definitif, pada kunjungan tersebut bupati sebenarnya terus terang saja dengan tujuannya yang ujung-ujungnya membicarakan tentang lokasi tambang pasir besi. “Jangan dengan alasan melihat kantor desa tetapi ujung-ujungnya hanya ingin melihat lokasi tambang pasir besi, intinya pemerintah masih kurang sosialisasi, itu saja, datangi saja door to door,” ujar Ikhsan. Ia juga menambahkan, masyarakat di sekitar tambang sangat trauma mendengar ada lokasi tambang yang banyak menimbulkan bencana pada masa yang akan datang. Seperti yang sering mereka dengar melalui televisi tentang salah satu pertambangan di pulau Jawa yang membuat banyak masyarakat menderita akibat semburan lumpur dari dalam bumi. Saat ini menurut Ikhsan masyarakat sangat khawatir mendengar adanya isu, bahwa penambangan ini akan dilakukan juga di beberapa tempat dimana masyarakatnya setuju dengan penambangan yang dilakukan salah satu pengusaha (PT) pemenang tender. Beberapa hari yang lalu tepatnya sehari setelah perayaan hari kemerdekaan RI, Pemkab Lombok Timur menggelar sosialisasi tambang pasir besi di aula kantor camat Pringgabaya yang dihadiri Wakil Bupati Lotim HM. Syamsul Luthfi, Asissten satu serta beberapa SKPD dan dihadiri ratusan perwakilan dari berbagai desa dan kekadusan. Penjagaanpun terlihat cukup ketat, sekitar 60 personel dari Polres Lombok Timur ditambah dari Pol PP serta TNI pun ikut dikerahkan untuk mengamankan jalannya sosialisasi yang kesekian kalinya untuk tambang pasir besi yang tak kunjung jua menemui kata sepakat dengan warga. Pengamanan yang cukup ketat ini dikarenakan adanya kabar bahwa ada masyarakat yang tidak setuju akan melakukan aksi menolak keberadaan tambang pasir besi ini. Wakil Bupati Lombok Timur HM Syamsul Luthfi ketika memberikan sambutannya diacara tersebut mengungkapkan, tidak ada pemerintah yang mau masyarakatnya sengsara, tentunya pemerintah menginginkan sebaliknya yang terjadi, dengan adanya tambang pasir besi ini menurutnya nanti akan bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar tambang. Adapun kalau masyarakat sangat khawatir tentang keberadaan penambangan pasir besi yang akan menimbulkan bencana atau bisa sebagai penyebab terjadinya kesengsaraan masyarakat wakil bupati meminta kepada masyarakat untuk menunjukkan keberadaan tambang tersebut. “Kami akan study banding ke daerah tersebut agar tahu permasalahan yang ada, agar jangan masyarakat merasa khawatir tentang keberadaan tambang pasir besi ini, “ jelas Wabup pada masyarakat yang mempertanyakan tambang yang sering memberikan kerugian bagi masyarakat sekitar tambang.. Kendati demikian, sosialisasi ini pun nampaknya tidak menemukan titik terang, bahkan beberapa utusan dari masyarakat Dedalpak masih saja kukuh menolak penambangan, hanya satu perwakilan saja yang mempersilahkan untuk dilakukan penambangan di daerahnya. Akhirnya, acara sosialisasi yang dijaga ketat tersebut dibubarkan setelah acara sedikit memanas ketika ada sambutan dari Asisten I Setdakab Lotim H Lukmanul Hakim, S.Sos. yang agak lama, sementara masyarakat yang mengikuti acara tersebut nampaknya sudah tidak sabar untuk segera diakhiri, berhubung waktu buka puasa sudah dekat. “Jadi masyarakat sedikit gerah karena mereka masing-masing mau acara dipercepat agar cepat selesai, masyarakat banyak yang ngedumel. Seharusnya kalau sore bulan puasa seperti ini, panitia sosialisasi menyediakan acara buka bersama,” jelas beberapa warga sambil berlalu. Dari pantauan wartawan dibeberapa lokasi dalam beberapa hari ini sebenarnya masyarakat saat ini sudah mulai cooling dawn dengan pemerintah, asalkan nantinya mereka juga dipekerjakan diperusahaan yang mengelola pasir besi tersebut, serta pemerintah menjamin agar lingkungan mereka tidak tercemar atau rusak akibat penambangan pasir besi yang akan mengeruk pantai. [**]

Eksistensi Guru Ngaji Dapat Perhatian Pemerintah LOMBOK TIMUR, CR – Eksistensi guru ngaji (guru membaca Al-Qur’an) telah mendapatkan perhatian pemerintah, hal ini terbukti dengan adanya insentif bagi mereka meskipun jumlahnya masih relatif minim. Namun paling tidak lebih baik dari sebelumnya yang sama sekali tidak pernah tersentuh bantuan seperti sekarang beberapa tahun ini. Pada saat ini, pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah menunjukkan komitmennya untuk memberikan insentif bagi mereka, dan untuk memastikan jumlah guru ngaji ini, pemerintah Lombok Timur saat ini melakukan pendataan jumlah guru ngaji yang tersebar di ratusan desa/kelurahan pada 20 kecamatan di kabupaten Lombok Timur, tanpa ada yang terlupakan sedikitpun sebagaimana perintah bupati. “Kami melakukan pendataan terhadap jumlah guru ngaji di Lombok Timur, karena hingga saat ini belum mengetahui secara pasti jumlah guru ngaji yang ada di Lombok Timur,” tegas Kabag Kesra Setdakab Lombok Timur, L M. Irwan belum lama ini. Dalam melakukan pendataan, pemerintah melibatkan aparat desa sampai tingkat bawaa, termasuk melibatkan Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur. Dan sejauh ini menurut perhitungan sementara, jumlah guru ngaji diperkirakan mencapai ribuan orang, oleh sebab itu dibutuhkan data yang kongkrit. [cr-005]

Ribuan Pohon Jadi Korban Oknum Pengoven Tembakau

Recommend Documents