MENUJU BANGKA ODF 2016: INOVASI APA YANG KAMI LAKUKAN?
POKJA AMPL KAB. BANGKA
KONFERENSI SANITASI DAN AIR MINUN NASIONAL 2015 ALL SEASON HOTEL, JAKARTA 3 NOVEMBER 2015
INSIDEN PENYAKIT LINGKUNGAN di KAB BANGKA (%)
6 5 4 DIARE 3
MALARIA DBD
2 1 0 2004
2005
2006
2007
Korelasi akses sanitasi dengan penyakit Penyakit Diare Malaria DBD Chikungunya Pneumonia Filariasis Campak ISPA TBC
koefisien -0,731 -0,670 0,614 -0,081 0,101 -0,010 0,193 0,173 0,183
sign 0,001** 0,001** 0,001** 0,481* 0,382* 0,932* 0,092* 0,132* 0,111*
BERAPA BIAYANYA? asumsi sederhana: unit cost/kk untuk sumur gali Rp. 2.1 jt, untuk WC Rp 3,5 jt Indikator Jumlah KK Belum Terlayani Air Bersih Belum Terlayani Sanitasi Pembiayaan Air Bersih Pembiayaan Sanitasi Pembiayaan total Pembiayaan /thn
Keseluruhan
MDGs 65.853
30.200 KK 31.985 KK 63.420.390.180 111.946.807.350 175.367.197.530 21.920.899.691
15.100 KK 15.992 KK 31.710.195.090 55.973.403.675 87.683.598.765 10.960.449.846
jumlah yang luar biasa: pembiayaan total dan MDG’s = PAD 5 dan 2 thn: belanja langsung APBD, berkisar 350 M
STRATEGI PEMBIAYAAN KELEMBAGAAN PERENCANAAN PROSES PENGANGGARAN KERANGKA REGULASI KEMITRAAN
Saat Ini
Akan Datang
1. MEMPERKUAT KELEMBAGAAN Keanggotaan POKJA: Bersifat ad-hoc, kerja tim, dinamis dan fleksibel Tim kordinasi (ka skpd) dgn fungsi kordinasi dan tim operasional dgn fungsi operasional SKPD teknis berperan dalam berbagai persoalan program dan kebijakan teknis ke-ampl-an; Bappeda, BPMDes, BLH, BPS, DPU, Dinkes, Distamben, PDAM SKPD non teknis lebih difungsikan sebagai ”supporting actor”: DPPKAD, BKD, BAG ADM PEMBANGUNAN, BAG PDE, BAG HUKUM, Tokoh Masyarakat (merangkap anggota badan anggaran DPRD)
Tugas SKPD teknis: persoalan teknis Tugas SKP Non teknis: DPPKAD serta Bag Adm Pembangunan, unsur TAPD, diposisikan sebagai katalisator kebijakan APBD yang pro-AMPL. BKD, diposisikan sebagai negosiator dalam seluruh persoalan yang menyangkut mutasi kepegawaian bagi anggota pokja. Personil Komisi DPRD, sebagai advokator legislatif dan back up APBD pro AMPL Bag PDE, bertanggung jawab terhadap LAN, intranet bagi lalu lintas data antar SKPD, SIM Data dan publikasi ke-AMPL-an melalui media website: ampl.bangka.go.id Bag Hukum, fasilitator utama dalam menyusun dan mengembangkan kerangka regulasi.
SUSUNAN POKJA AMPL KAB BANGKA Ketua
:
Kepala BAPPEDA
Sekretaris
:
Sekretaris BAPPEDA
Anggota
1.
Kepala Badan Lingkungan Hidup
2. 3. 4. 5.
Kepala Dinas Kesehatan Kepala PDAM Tirta Bangka Kepala BPS Kepala Dinas Pekerjaan Umum
6. 7.
Kepala DPPKAD Kepala BPM dan PEMDES
8 9 10
Kepala BKD Kabag. Administrasi Pembangunan Kabag PDE 11 Kabag Hukum dan Organisasi
12
Kabid DALEV Bappeda
12
Kabid Sarpras
13 14
Kabid Sosbud Tokoh Masyarakat
TUGAS DAN FUNGSI POKJA 2010 a. Mengkoordinasikan, menyebarluaskan kebijakan nasional AMPL di Kab. Bangka;
dan
b. Mengupayakan peningkatan keterpaduan pembangunan AMPL di Kab Bangka;
melaksanakan
dan
sinkronisasi
c. Memfasilitasi penyusunan berbagai dokumen perencanaan yang terkait langsung dengan AMPL; d. Memfasilitasi peningkatan rasio anggaran AMPL terhadap APBD; e. Memfasilitasi kelancaran lalu lintas data antar SKPD melalui local area network dan intranet; f.
Memfasilitasi penyusunan Management Data AMPL;
dan
aplikasi
Sistem
Informasi
g. Memfasilitasi publikasi informasi AMPL dalam media website; hhtp/ampl.bangka.go.id
h. Menyusun rencana kerja Pokja AMPL dan menyiapkan penyusunan rencana strategis AMPL; i.
Memfasilitasi Penyusunan dan penetapan peraturan peundangan terkait dengan AMPL;
j.
Melaksanakan negosiasi dalam seluruh persoalan yang terkait mutasi kepegawaian anggota Pokja
2. Diperlukan Upaya Advokasi Terus Menerus
MEMPERKUAT PEMBIAYAAN : Pimpinan Daerah
Pimpiinan SKPD
SKPD Tim Ass Anggaran
RPJMD
Musbangdes
Daftar Usulan AMPL
Sektor Sektor lain Sektor lain Sektor lain lain
Sektor AMPL
DPRD
APBD/APBDes Masyarakat
advokasi
advokasi
Sektor lain AMPL
2. PERENCANAAN Renstra AMPL sbg isu utama dalam berbagai dokumen perencanaan RPJPD: RPJMD 2009-2013 (misi): RKPD APBD sebagai dokumen politis: penguatan perencanaan AMPL dalam APBD dan penguatan advokasi kepada DPRD. Musrenbangdes/kel/cam: Bappeda sebagai nara sumber memberikan advokasi perencanaan AMPL. Musrenbangkab: Bappeda mengkordinasikan perencanaan AMPL lintas SKPD. Bappeda memastikan seluruh perencanaan sector AMPL yang layak, tercantum dalam RKPD. Sebelum penyusunan KU-APBD, PPAS dan RAPBD, Bappeda menginisiasi rakor perencanaan sektor AMPL.
3. PENGANGGARAN KUA-PPAS-RKA-RAPBD-APBD Politis dan myopic: disorientasi kebijakan, sering perencanaan sbg panduan, sering Pragmatisme seringkali menjalar dalam proses penganggaran, baik legislatif maupun eksekutif. Pokja memastikan semua tahapan berjalan pada koridor yang benar, memastikan isu AMPL tetap menjadi isu utama dalam APBD
Pembahasan KUA-PPAS-RKA-RAPBD: peran ganda, sebagai pokja sekaligus TAPD untuk memperkuat “daya tawar” APBD pro AMPL (progesif) Terus melakukan pendekatan advokatif dan adaptif kepada panitia anggaran legislatif . Tahun 2010, sebagian besar APBDes mengalokasikan budget untuk pembangunan AMPL desa. 2011: seluruh APBDes mengalokasikan budget untuk AMPL
4. KERANGKA REGULASI pembiayaan peningkatan pelayanan AMPL mengalami stagnasi, akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi menjadi terhambat. Regulasi dibuat hanya untuk menjamin bahwa akses dan pelayanan terus meningkat. intervensi Pemkab Bangka dibenarkan. bila kehadirannya dibutuhkan untuk “meluruskan” pasar pelayanan publik. mampu menjamin konsistensi antara kebijakan dan pelaksanaan di lapangan alternatif terbaik sebagai solusi bagi permasalahan AMPL yang muncul dan akan menjadi alat yang efektif untuk mencapai hasil Powerfull, daya paksa
4. KERANGKA REGULASI
• Regulasi: melaksanakan kebijakan dan pembangunan AMPL secara efektif dan berkelanjutan. Mengikat seluruh stakeholders untuk terus “on the right track”, juga karena kemampuan istimewanya yang memiliki daya paksa. • Pokja memfasilitasi penyusunan dan mengembangkan kerangka regulasi AMPL, baik yang bersifat kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan maupun evaluasi.
Dalam konteks perencanaan: issue AMPL dalam mainstraiming perencanaan jangka menengah dan pendek. Jangka menengah; (i) menjadikan Renstra AMPL sebagai referensi RPJMD. Salah satu misi RPJMD adalah AMPL. Renstra dalam Perbup dan RPJMD dalam Perda; dan (ii) Renstra AMPL dalam program legislasi daerah (embrio Perda). Jangka pendek; (i) sebagai issue utama dalam berbagai tingkatan musrenbang: (ii) sebagai issue utama RKPD dilegalisasi Perbup: (iii) sebagai issue utama dalam Renja SKPD yang dilegalisasi Kepala SKPD.
Pelaksanaan Program: regulasi terkait juknis dan juklak beberapa program utama pembangunan:P2KP, PNPM, PISEW dll Perbup juklak dan juknis penggunaan ADD yang pro AMPL Perbup dan MoU CSR untuk AMPL Perbup Pengelolaan Data AMPL; Fasilitasi Raperda “water resource protection zone”/ketahanan air/pemanfataan sarana dan asset AMPL
5. KEMITRAAN Pembiayaan dari Masyarakat Pemicuan melalui CLTS: toko bangunan dan UKS Lokda Perencanaan AMPL desa:ADD utk AMPL Kader Posyandu dan Bides dalam Registrasi Kemitraan PT Timah: desa model AMPL dan CSR setiap kecamatan STIKES : KKN, kuliah umum dan mata kuliah elektif
SASARAN
TARGET
INDIKATOR SASARAN 2009
3.1.2 .
Pembanguna n Sektor AMPL Mendapatka n Pendanaan Yang Proporsional
1.Prosentase Anggaran AMPL 3,91 Berbanding APBD 2. Jumlah APBDes yang Mengalokasikan Anggaran Untuk AMPL 3. Jumlah CSR Perusahaan Yang Dialokasikan untuk AMPL
2010 2011 2012 2013 2014
4,17 4,54! 4,90
2015
5,27
5,63
6
38
40
60
61
61
61
61
0
1
2
4
6
8
10
BANGKA SAAT INI Pembiayaan Tahun 2008 2009 2010
AMPL (juta Rp) 20.323 29.532 30.569
APBD (juta Rp) 579.015. 621.731 594.727
Proporsi (%) 3,51 4,75 5,14
Akses Tahun 2008 2009 2010
Air Bersih (%) 64,79 75,91 76,23
Sanitasi %) 59,92 70,07 72,24
BANGKA SAAT INI Penyakit
Tahun Penyakit Diare Malaria DBD
2008 1,73 1,20 0,01
2009 1,37 1,06 0,01
2010 1,28 1,02 0,01
Pendapatan per kapita Tahun 2007 2008 2009
Pendapatan/Kapita (Rp) 12.421.249 14.329.570 15.010.502
TERIMAKASIH
PAN BUDI MARWOTO bappeda kab. bangka pokja ampl kab. bangka jln. pemuda sungailiat 33215 phone: 0717 92470 fax; 071795474 website: ampl.bangka.go.id
11/22/2016
