MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR 01/M/Kp/I/2006
Tentang PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI TAHUN ANGGARAN 2006 MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
Menimbang
: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan clan Belanja Negara (APBN) khususnya bagian anggaran 42 Tahun Anggaran 2006 dipandang perlu menetapkan pejabat pengelola Anggaran di lingkungan Kementerian Negara Riset dan Teknologi Tahun Anggaran 2006 bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khususnya bagian anggaran 42 Tahun Anggaran 2006 dipandang perlu menetapkan pejabat pengelola Anggaran di lingkungan Kementerian Negara Riset dan Teknologi Tahun Anggaran 2006; b.
Mengingat
bahwa sehubungan dengan itu mereka yang namanya tercantum pada lajur 2 lampiran 1 Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut, dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur 6 lampiran 1 Keputusan ini;
: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan clan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4571); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana. Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga; 6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pe la ksa n a an An gga ra n Pe n da pa t a n cl a n Be la n j a Ne ga ra sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden No. 72 Tahun 2004;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 217/KMK.03/1990 tentang Mekanisme Pembayaran Dalam P e l a k s a n a a n A n g g a r a n Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53 1 /KMK.03/2000;
6.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2005 tentang Petunjuk Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan clan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2006;
7.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN;
8.
Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 0l/M/PER/VIII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Riset dan Teknologi;
MEMUTUSKAN Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI T E N T A N G P E N E T A P A N P E J A B A T P E N G E L O L A ANGGARAN PENDAPATAN DAN B E L A N J A N E G A R A (APBN) KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI TAHUN ANGGARAN 2006.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
PERTAMA
:
Mengangkat mereka yang namanya tercantum pada lajur 2 lampiran 1 Keputusan ini sebagai pejabat pengelola anggaran di lingkungan Kementerian Negara Riset dan Teknologi, yang anggarannya termasuk bagian anggaran 42 Kementerian Negara Riset dan Teknologi Tahun Anggaran 2006, dalam jabatan seperti tercantum dalam lajur 6 lampiran 1 keputusan ini.
KEDUA
:
Para pejabat pengelola anggaran sebagaimana, dimaksud dalam lajur 6 Lampiran I keputusan ini, bertanggungjawab atas segala pelaksanaan tugas masing-masing seperti tercantum dalam lajur 3 Lampiran 2 Keputusan ini.
KETIGA
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2006 sampai dengan tanggal 31 Desember 2006, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth; 1. Menteri Keuangan; 2. Badan Pemeriksa Keuangan; 3. Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan; 4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara; 5. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan; 6. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal, 9 Januari 2006 MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI, ttd. Dr. Kusmayanto Kadiman
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR 01/M/Kp/I/2006 Tanggal 3 Januari 2006 PEJABAT PENGELOLA APBN KEMENTERIAN NEGARA RISTEK TAHUN ANGGARAN 2006
No
NAMA
NIP
Pangkat/Golongan
A
1 2 3 SATUAN KERJA MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI
1
Dr. Hudi Hastowo
2 3 4 B 1 2 3 4 C 1
Jabatan 4
330001103 Pembina Utama Sekretaris Menteri Negara Riset dan Madya /IV.d Teknologi Drs. Bambang Wahju Hidayat 680000689 Penata Tk. I MIA Kepala Sub Bagian Perbendaharaan, Biro Perencanaan dan Keuangan Drs.Mujianto 050053296 Pembina Tk.I /IV.b Kepala Bagian Pembukuan dan Perbendaharaan, Biro Perencanaan dan Keuangan In Ihsan Mahyudin, M.T 680001310 Pembina IV/a Kepala Bagian Verifikasi Anggaran, Biro Perencanaan dan Keuangan SATUAN KERJA KEDEPUTIAN BIDANG PERKEMBANGAN RIPTEK Dr. In Bambang Sapto 370000062 Pembina Utama Deputi Menteri Negara Riptek Bidang Pratomosunu, M.Sc. Madya/IV.d Perkembangan Riptek Drs. Sukimo, NM 300000414 Pembina/IV.a Kepala Sub Bidang Ilmu Hukum, Deputi Bidang Perkembangan Riptek Drs.Mujianto 050053296 Pembina Tk.I /IV.b Kepala Bagian Pembukuan dan Perbendaharaan, Biro Perencanaan dan Keuangan Ir. Ihsan Mahyudin, M.T 680001310 Pembina IV/a Kepala Bagian Verifikasi Anggaran, Biro Perencanaan dan Keuangan SATUAN KERJA KEDEPUTIAN BIDANG DINAMIKA MASYARAKAT 320003805 Pembina Utama/ Deputi Menteri Negara Ristek Dr. Carunia Mulya
Sebagai 5 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bendahara Pengeluaran (BP) Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bendahara Pengeluaran (BP) Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Kuasa Pengguna Anggaran
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
2
3 4
D 1
2 3
4
E I 2 3
Firdausy, MA, APU Ujang Atjep, S.Sos
IV.e
Bidang Dinamika Masyarakat
180002074 Penata Muda Tk. I/III.b
Staf Asdep Urusan Pengembangan Budaya Iptek, Deputi Bidang Dinamika Masyarakat 050053296 Pembina Tk.I Drs.Mujianto Kepala Bagian Pembukuan /IV.b dan Perbendaharaan, Biro Perencanaan dan Keuangan 680001310 Ir. Ihsan Mahyudin, M.T Pembina IV/a Kepala Bagian Verifikasi Anggaran, Biro Perencanaan dan Keuangan SATUAN KERJA KEDEPUTIAN BIDANG PROGRAM RIPTEK 680000124 Pembina Utama Dr. Ir. Bambang Setiadi, Deputi Menteri Negara Ristek MS Madya Bidang Program Riptek /IV.d 050057962 Penata /III.c Drs. Gatot Pancoro Kepala Sub Bagian Data, Biro Perencanaan dan Keuangan 050053296 Pembina Tk.I Drs.Mujianto Kepala Bagian Pembukuan /IV.b dan Perbendaharaan, Biro Perencanaan dan Keuangan 680001310 Pembina IV/a Ir. Ihsan Mahyudin, M.T Kepala Bagian Verifikasi Anggaran, Biro Perencanaan dan Keuangan SATUAN KERJA KEDEPUTIAN BIDANG PENGEMBANGAN SIPTEKNAS 130604331 Pembina Utama Prof. Dr. Ir. Tien Deputi Menteri Negara Ristek Ruspriatin Madya Bidang Pengembangan Muchtadi, MS /IV.d SIPTEKNAS 050046459 Penata Tk.I/III.d Kepala Sub Bagian Kas, Biro Dra. Nurlaila Perencanaan dan Keuangan 050053296 Pembina Tk.I Drs.Mujianto Kepala Bagian Pembukuan
(KPA) Bendahara Pengeluaran (BP)
Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bendahara Pengeluaran (BP) Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bendahara. Pengeluaran (BP) Pejabat Penerbit Surat
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
4
F 1
2 3 4 G 1 2
Ir. Ihsan Mahyudin, M.T
680001310
/IV.b
dan Perbendaharaan, Biro Perencanaan dan Keuangan
Perintah Membayar (SPM)
Pembina IV/a
Kepala Bagian Verifikasi Anggaran, Biro Perencanaan dan Keuangan
Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
SATUAN KERJA KEDEPUTIAN BIDANG PENDAYAGUNAAN DAN PEMASYARAKATAN IPTEK Dr. In Idwan Suhardi 680000447 Pembina Utama Deputi Menteri Negara. Ristek Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Muda/IV.c Bidang Pendayagunaan dan Pemasyarakatan Iptek Janu Kriswanto, BBM 180002892 Penata Tk.1/III.d Kepala Sub Bidang Sosialisasi Iptek, Bendahara Pengeluaran (BP) Asisten Deputi Kajian Mekanisme Difusi Iptek Drs.Mujianto 050053296 Pembina Tk.I /IV.b Kepala Bagian Pembukuan dan Pejabat Penerbit Surat Perintah Perbendaharaan, Biro Membayar Perencanaan dan Keuangan (SPM) In Ihsan Mahyudin, M.T 680001310 Pembina IV/a Kepala Bagian Verifikasi Anggaran, Pejabat Penguji Surat Permintaan Biro Perencanaan dan Pembayaran Keuangan (SPP) SATUAN KERJA PUSAT PENELITIAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Dr. Ing. Surjatin Wiriadidjaja 680000267 Pembina Utama Asisten Deputi Urusan PUSPIPTEK, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Muda/ Deputi Bidang IV.c Pengembangan SIPTEKNAS Slamet Suranto 680003107 Pengatur Tk. I/II.d Staf Bidang Umum, Asisten Deputi Bendahara Pengeluaran (BP) Urusan PUSPIPTEK Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal, 9 Januari 2006 MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI, TTD. Dr. Kusmayanto Kadiman
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR 01/ /M/Kp/I/2006 Tanggal 3 Januari 2006 PEJABAT PENGELOLA APBN KEMENTERIAN NEGARA RISTEK TAHUN ANGGARAN 2006 No. 1 1
2
Jabatan 2 Kuasa Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
Tugas a.
3 Menetapkan pejabat - pejabat pengelola anggaran di Satuan Kerja yang dipimpinnya
b.
Menyusun Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) pada Satuan Kerja yang dipimpinnya
c.
Melakukan pengawasan terhadap tugas-tugas yang dilakukan/dilaksanakan oleh Pejabat pengelola anggaran di Satuan Kerja yang dipimpinnya.
d.
Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan/Neraca.
e.
Menandatangani cek atas beban anggaran Satuan Kerja yang dipimpinnya
f.
Bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja yang dipimpinnya kepada Pengguna Anggaran.
a.
Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN atas anggaran yang dikelolanya.
b.
Meneliti kelengkapan perintah pembayaran dari Kuasa Pengguna Anggaran
c.
Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran
d.
Menguji ketersediaan dana dalam DIPA pada Kegiatan dan MAK yang ditunjuk dalam SPP.
e.
Wajib menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada butir b,c,d tidak terpenuhi
f.
Menandatangani kuitansi atas pembayaran yang dilakukan yang membebani anggaran yang dikelolanya.
g.
Membukukan semua transaksi keuangan yang dikelolanya kedalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu lainnya.
h.
Melakukan pemotongan, pembukuan dan penyetoran pajak serta membuat laporan pemungutan dan penyetoran pajak
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
3
4
Bendahara Penerima
Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar
i.
Membuat laporan keadaan kas atas mutasi keuangan yang dilakukan setiap bulan
j.
Menandatangani cek atas beban anggaran Satuan Kerja yang dipimpinnya
k.
Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.
a.
Menerima, menyimpan, menerima, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang yang dikelolanya.
b.
Membukukan semua transaksi keuangan yang dikelolanya kedalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu lainnya.
c.
Membuat laporan penerimaan dan menyetorkannya ke kas negara
d.
Membuat laporan keadaan kas atas mutasi keuangan yang dilakukan setiap bulan
e.
Menandatangani cek atas beban anggaran Satuan Kerja yang dipimpin.
f
Bertanggungjawab secara pribadi atas penerimaan dan penyetoran yang dilaksanakan.
a.
Melakukan pengujian Substansi, meliputi:
b.
c.
1
Memeriksa kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam SPP
2
Memeriksa ketersediaan dana dalam DIPA pada Satuan Kerja yang ditunjuk dalam SPP tersebut.
3
Memeriksa kontrak/SPK pengadaan barang/jasa.
4
Memeriksa bukti pengeluaran dan/atau Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) dari Pejabat Pembuat Komitmen terhadap kebenaran dan kelengkapan bukti pertanggungjawaban
5
Memeriksa kebenaran perhitungan pajak beserta Surat Setoran Pajaknya
Melakukan Pengujian Formal, meliputi: 1
Memeriksa tanda tangan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran/Pemegang Uang Muka
2
Memeriksa penulisan/pengisian jumlah uang dalam angka dan huruf dalam kuitansi
Wajib mencatat SPM yang diterbitkan dalam buku pengawasan, dan mengadministrasikan seluruh dokumen SPM secara tertib;
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
5
6
Pejabat Penguji SPP
Pejabat Pembuat Komitmen
d.
Menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) apabila SPP telah memenuhi persyaratan, atau menolak SPP apabila belum sesuai dengan persyaratan.
a.
Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran;
b.
Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBN yang tercantum dalam perintah pembayaran;
c.
Menguji ketersediaan dana dalam DIPA pada Kegiatan dan MAK yang ditunjuk dalam SPP.
d.
Menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran/Pemegang Uang Muka tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
a b
Menyusun rencana pengadaan barang/jasa yang telah mendapat persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran untuk disampaikan kepada panitia pengadaan barang/jasa guna proses lebih lanjut. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan sesuai kewenangannya;
c
Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa.
d
Menandatangani perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
e f
Menandatangani kuitansi yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas kegiatan yang dikelolanya dan bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud; Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
g
Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
h
Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP): Penggantian Uang Persediaan (GU), Langsung (LS), kepada Kuasa Pengguna Anggaran; Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan berita acara penyerahan melalui Penanggungjawab Kegiatan;
i. j. k. l.
Membuat laporan realisasi anggaran atas dana kegiatan yang dikelolanya kepada Kuasa Pengguna Anggaran guna penyusunan Neraca; Membuat laporan mutasi barang triwulanan yang disampaikan ke Kuasa Pengguna Anggaran melalui Penanggungjawab Kegiatan dan tembusan disampaikan ke Sekretaris Menteri c.q. Biro Umum; Dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia;
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
7
8
Unit Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa
Tim Penerima Barang/Jasa
m.
Bertanggungjawab atas dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN, dan bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud .
a
Menyusun jadual dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
b
Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);
c
Menyiapkan dokumen pengadaan;
d e.
Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik; Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;
f.
Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
g.
Mengusulkan calon pemenang;
h.
Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa;
i.
Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.
a
Mengecek dan menghitung volume barang/jasa sesuai dengan kontrak/SPK;
b
Mencocokkan spesifikasi barang/jasa yang diterima dengan spesifikasi dalam kontrak/SPK;
c
Membuat berita acara hasil pemeriksaan fisik barang/jasa yang diterima dan menyerahkan hasil pemeriksaan barang/jasa tersebut kepada Pejabat Pembuat Komitmen dengan tembusan disampaikan kepada Biro Umum c.q Bagian Rumah Tangga.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal, 9 Januari 2006 MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI, ttd. Dr. Kusmayanto Kadiman
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
