MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 215 TAHUN 2015 TENTANG TIM KOORDINASI STABILISASI PANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat dengan harga yang terjangkau, dipandang perlu adanya upaya koordinasi stabilisasi pangan yang dilakukan secara terpadu dan komprehensif; b.
bahwa upaya koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan oleh suatu tim;
c.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Tim Koordinasi Stabilisasi Pangan;
Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 2.
Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian
Koordinator
Bidang
Perekonomian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9); 3.
Keputusan Presiden Nomor 79/P tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019; 4. Peraturan ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -24. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN
MENTERI
KOORDINATOR
BIDANG
PEREKONOMIAN TENTANG TIM KOORDINASI STABILISASI PANGAN.
Pasal 1 (1)
Membentuk Tim Koordinasi Stabilisasi Pangan, yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi.
(2)
Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: a.
Tim Pengarah; dan
b.
Tim Pelaksana.
Pasal 2
Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan stabilisasi pangan.
Pasal 3 Susunan Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (2) huruf a sebagai berikut: Ketua
: Menteri
Koordinator
Bidang
Perekonomian;
Wakil
...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -3Wakil Ketua I
: Menteri
Koordinator
Pembangunan
Bidang
Manusia
dan
Kebudayaan; Wakil Ketua II
: Menteri Perdagangan;
Wakil Ketua III
: Menteri Pertanian;
Wakil Ketua IV
: Menteri Kelautan dan Perikanan;
Anggota
1.
Menteri Keuangan;
2.
Menteri Perindustrian;
3.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4.
Menteri Sosial;
5.
Menteri Badan Usaha Milik Negara;
6.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7.
Kepala Badan Pusat Statistik.
Pasal 4 Susunan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b sebagai berikut: Ketua
: Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
Wakil Ketua I
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan;
Wakil Ketua II
Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian;
Anggota
1. Deputi
Bidang
Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan Manusia; 2. Direktur ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -42.
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
3.
Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan
Perdagangan,
Kementerian Perdagangan; 4.
Direktur
Jenderal
Pajak,
Kementerian Keuangan; 5.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;
6.
Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian;
7.
Direktur
Jenderal
Perkebunan,
Kementerian Pertanian; 8.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian;
9.
Kepala Badan
Penelitian dan
Pengembangan
Pertanian,
Kementerian Pertanian; 10. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan
Sumber
Daya
Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian; 11. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing
Produk
Kelautan
dan
Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan; 12. Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian; 13. Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah,
Kementerian
Perindustrian; 14 Kepala ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -514. Kepala Badan
Penelitian
Pengembangan
dan
Industri,
Kementerian Perindustrian; 15. Direktur
Jenderal
Bina
Pembangunan Daerah; 16. Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 17. Direktur
Jenderal
Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Kehutanan; 18. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial; 19. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Perencanaan
Badan
Pembangunan
Nasional; 20. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Badan Pusat Statistik; 21. Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik.
Pasal 5 Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dalam pelaksanaan
tugasnya
dapat
melibatkan
kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan pihak lain yang dipandang perlu.
Pasal 6 ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -6-
Pasal 6 (1)
Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b, dapat membentuk Tim Teknis dan Sekretariat.
(2)
Tugas dan susunan keanggotaan Tim Teknis dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana.
Pasal 7 Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertanggung jawab dan melaporkan kegiatannya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan.
Pasal 8 Masa kerja Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.
Pasal 9 Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Pasal 10 ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -7-
Pasal 10 Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 13 Agustus 2015.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2015 MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DARMIN NASUTION
Kepala Bi o Hukum, Persidangan dan Hubun!.:n Masyarakat,
Elen Setiadi, S.H.,M.S.E. NIP 197109011996031001
