MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG NASIONAL NOMOR : PER-02/M.EKON/10/2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG NASIONAL, Menimbang
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008; 3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008; 4. Keputusan...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -24. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007; 5. Keputusan Presiden Nomor 58/M Tahun 2008; 6. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional; 7. Peraturan
Menteri
Koordinator
Bidang
Perekonomian
Nomor_:_PER-03/M.EKON/07/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional.
BAB I ORGANISASI Pasal 1 (1) Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, yang selanjutnya disebut BKPRN, terdiri atas: Ketua merangkap anggota
:
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
Wakil Ketua I merangkap anggota
:
Menteri Pekerjaan Umum;
Wakil Ketua II merangkap anggota :
Menteri Dalam Negeri;
Sekretaris merangkap anggota
Menteri Negara Perencanaan Pemba-
:
ngunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Anggota
:
1. Menteri Pertahanan; 2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; 3. Menteri...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -33. Menteri Perindustrian; 4. Menteri Pertanian; 5. Menteri Kehutanan; 6. Menteri Perhubungan; 7. Menteri Kelautan dan Perikanan; 8. Menteri Negara Lingkungan Hidup; 9. Kepala Badan Pertanahan Nasional; 10. Wakil Sekretaris Kabinet. (2) BKPRN berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BAB II TATA KERJA BKPRN Pasal 2 (1) Ketua BKPRN mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas BKPRN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional. (2) Wakil Ketua I BKPRN mempunyai tugas membantu Ketua BKPRN dalam koordinasi bidang teknis penataan ruang. (3) Wakil Ketua II BKPRN mempunyai tugas membantu Ketua BKPRN dalam koordinasi bidang kelembagaan penataan ruang dan hubungan dengan pemerintah daerah. (4) Sekretaris BKPRN mempunyai tugas memberi dukungan kesekretariatan dalam pelaksanaan tugas-tugas BKPRN. Pasal 3 (1) BKPRN mengadakan sidang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yang dipimpin oleh Ketua BKPRN dan dihadiri oleh anggota BKPRN. (2) Dalam hal Ketua BKPRN berhalangan hadir pada sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sidang dapat dipimpin oleh Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, atau Sekretaris BKPRN setelah mendapat arahan dari Ketua BKPRN. Pasal 4 ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -4Pasal 4 (1) Pengambilan keputusan dalam sidang BKPRN dilakukan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat. (2) Keputusan sidang BKPRN berupa arahan dan/atau rekomendasi sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan, strategi, program, dan/atau langkah strategis di bidang penataan ruang oleh pemangku kepentingan. Pasal 5 (1) BKPRN memfasilitasi rapat kerja penataan ruang nasional dan daerah. (2) Hal-hal yang terkait dengan bentuk dan mekanisme fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam sidang BKPRN. (3) Rapat-rapat yang terkait dengan penyelenggaraan penataan ruang yang bersifat lintas sektor yang diselenggarakan oleh instansi anggota BKPRN, diberitahukan dan hasilnya dilaporkan kepada Sekretaris BKPRN. Pasal 6 (1) Ketua BKPRN melaporkan pelaksanaan tugas BKPRN secara tertulis kepada Presiden secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan, dengan tembusan kepada semua anggota BKPRN. (2) Laporan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada bulan Januari dan Juli. (3) Dalam rangka menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris BKPRN mengkoordinasikan pembahasan dan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan. Pasal 7 Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris BKPRN dibantu oleh Deputi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang membawahi bidang penataan ruang, dengan tugas dan tata kerja yang diatur lebih lanjut oleh Sekretaris BKPRN. BAB III ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -5BAB III TIM PELAKSANA Pasal 8 (1) Tim Pelaksana BKPRN mempunyai tugas membantu BKPRN dalam melaksanakan tugas dalam bidang teknis penyelenggaraan penataan ruang. (2) Tugas Tim Pelaksana BKPRN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. koordinasi pengaturan penyelenggaraan penataan ruang; b. koordinasi pembinaan penyelenggaraan penataan ruang; c. koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang, yang terdiri atas perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; d. koordinasi pengawasan penyelenggaraan penataan ruang; dan e. pelaksanaan tugas-tugas khusus yang meliputi: 1) koordinasi penyiapan kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan Ruang; 2) koordinasi peningkatan kapasitas kelembagaan; 3) koordinasi perencanaan dan program penataan ruang; dan 4) koordinasi penyelesaian sengketa dan konflik penataan ruang. Pasal 9 Tim Pelaksana terdiri atas: Ketua merangkap anggota
:
Menteri Pekerjaan Umum;
Wakil Ketua I merangkap anggota
:
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan
Wilayah,
Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian; Wakil Ketua II merangkap anggota :
Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi
Daerah,
Badan
Perencanaan
Pembangunan Nasional; Wakil ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -6Wakil Ketua III merangkap anggota :
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri;
Sekretaris merangkap anggota
:
Direktur Jenderal Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum;
Anggota
:
1. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Departemen Dalam Negeri; 2. Direktur
Jenderal
Strategi
Pertahanan,
Departemen Pertahanan; 3. Kepala Badan Geologi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral; 4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Departemen Perindustrian; 5. Direktur Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, Departemen Pertanian; 6. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan dan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan; 7. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Departemen Kehutanan; 8. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan; 9. Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan; 10.Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Departemen Luar Negeri; 11.Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang
Tata
Lingkungan,
Kementerian
Negara Lingkungan Hidup; 12.Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan, Badan Pertanahan Nasional;
13. Deputi ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -713.Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, Sekretariat Kabinet; 14.Deputi Bidang Pemetaan Dasar, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional; 15.Deputi Bidang Penginderaan Jauh, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
Pasal 10 (1) Ketua Tim Pelaksana mempunyai tugas membantu BKPRN mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang teknis penyelenggaraan penataan ruang. (2) Wakil Ketua I Tim Pelaksana mempunyai tugas membantu Ketua Tim Pelaksana dalam koordinasi pelaksanaaan penyelenggaraan penataan ruang khususnya pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penyelenggaraan penataan ruang. (3) Wakil Ketua II Tim Pelaksana mempunyai tugas membantu Ketua Tim Pelaksana dalam koordinasi pengaturan penyelenggaraan penataan ruang dan pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang khususnya perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang. (4) Wakil Ketua III Tim Pelaksana mempunyai tugas membantu Ketua Tim Pelaksana dalam pembinaan penyelenggaraan penataan ruang. (5) Sekretaris Tim Pelaksana mempunyai tugas memberi dukungan pelayanan teknis dan administrasi dalam pelaksanaan tugas Tim Pelaksana.
Pasal 11 (1) Dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Tim Pelaksana, Ketua Tim Pelaksana membentuk Sekretariat Tim Pelaksana. (2) Kedudukan, susunan personalia, tugas dan tata kerja Sekretariat Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Pelaksana.
Pasal 12 ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -8Pasal 12 (1) Tim Pelaksana mengadakan rapat sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun, yang dipimpin oleh Ketua Tim Pelaksana dan dihadiri oleh anggota Tim Pelaksana. (2) Dalam hal Ketua Tim Pelaksana berhalangan hadir, rapat dapat dipimpin oleh Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III, atau Sekretaris Tim Pelaksana setelah mendapat arahan dari Ketua Tim Pelaksana.
Pasal 13 (1) Pengambilan keputusan dalam rapat Tim Pelaksana dilakukan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat. (2) Keputusan Tim Pelaksana disampaikan oleh Ketua Tim Pelaksana kepada Ketua BKPRN sebagai bahan dalam menetapkan Keputusan BKPRN.
Pasal 14 (1) Ketua Tim Pelaksana menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana secara tertulis kepada Ketua BKPRN setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan, dengan tembusan kepada semua anggota Tim Pelaksana. (2) Sekretaris Tim Pelaksana mengkoordinasikan penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). BAB IV KELOMPOK KERJA Pasal 15 (1) Untuk menangani tugas Tim Pelaksana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf e dibentuk Kelompok Kerja.
(2) Kelompok ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -9(2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri dari: a. Kelompok Kerja Bidang Koordinasi Penyiapan Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang; b. Kelompok Kerja Bidang Koordinasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan; c. Kelompok Kerja Bidang Koordinasi Perencanaan dan Program Penataan Ruang; dan d. Kelompok Kerja Bidang Koordinasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Penataan Ruang. (3) Dalam hal dipandang perlu, Ketua Tim Pelaksana dapat membentuk Kelompok Kerja selain Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Pasal 16 (1) Kelompok Kerja Bidang Koordinasi Penyiapan Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Tim Pelaksana dalam koordinasi penyiapan kebijakan dan peraturan perundangundangan di bidang penataan ruang. (2) Kelompok
Kerja
Bidang
Koordinasi
Peningkatan
Kapasitas
Kelembagaan
mempunyai tugas membantu Tim Pelaksana dalam koordinasi peningkatan kapasitas kelembagaan. (3) Kelompok Kerja Bidang Koordinasi Perencanaan dan Program Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Tim Pelaksana dalam koordinasi perencanaan dan program penataan ruang. (4) Kelompok Kerja Bidang Koordinasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Tim Pelaksana dalam koordinasi penyelesaian sengketa dan konflik penataan ruang.
Pasal 17 …
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA - 10 -
Pasal 17 (1) Keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas unsur Pemerintah, instansi terkait dan para pakar, dengan susunan sebagai berikut: a. Ketua merangkap anggota; b. Sekretaris merangkap anggota; dan c. Anggota. (2) Keanggotaan, tugas, dan tata kerja Kelompok Kerja diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Pelaksana.
Pasal 18 (1) Pengambilan keputusan dalam rapat Kelompok Kerja dilakukan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat. (2) Keputusan Kelompok Kerja disampaikan oleh Ketua Kelompok Kerja kepada Ketua Tim Pelaksana sebagai bahan dalam menetapkan Keputusan Tim Pelaksana.
Pasal 19 (1) Ketua Kelompok Kerja menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja secara tertulis kepada Ketua Tim Pelaksana setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktuwaktu bila diperlukan, dengan tembusan kepada semua anggota Kelompok Kerja. (2) Sekretaris Kelompok Kerja mengkoordinasikan penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB V …
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA - 11 BAB V PEMBIAYAAN Pasal 20 (1) Segala biaya untuk pelaksanaan tugas BKPRN dibebankan kepada: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk kesekretariatan; dan b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Departemen Pekerjaan Umum untuk pelaksanaan tugas Tim Pelaksana. (2) BKPRN dapat pula menerima pembiayaan dari sumber lainnya yang sifatnya tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dikoordinasikan oleh Sekretaris BKPRN. (3) Pembiayaan terhadap kegiatan lainnya yang terkait dengan BKPRN yang dilakukan oleh instansi terkait menjadi beban instansi tersebut. BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 21 Hasil keputusan atau sikap resmi BKPRN terhadap suatu masalah yang disampaikan secara tertulis oleh pemangku kepentingan kepada BKPRN, dapat disampaikan oleh Wakil Ketua BKPRN atau Anggota BKPRN yang ditunjuk oleh Ketua BKPRN.
Pasal 22 BKPRN dalam melaksanakan tugasnya, dapat melibatkan Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah, instansi atau pihak lain terkait yang dipandang perlu. Pasal 23 Dalam melaksanakan tugasnya, BKPRN wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. BAB VII ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA - 12 -
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 24 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2009 PLT. MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG NASIONAL, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI
