MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA MATRIKS STRATEGI ROAD-MAP DEPARTEMEN KEUANGAN TAHUN Sasaran Strategi Kebijakan

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 464/KMK.01/ 2005 TENTANG PEDOMAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN DEPARTEMEN KEUANGAN (ROAD-MAP DEPARTEMEN KEUANGAN) TAHUN 2005-2009.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

MATRIKS STRATEGI ROAD-MAP DEPARTEMEN KEUANGAN TAHUN 2005-2009 Peran: Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara I. Bidang Pendapatan Negara Unit Pelaksana

Tujuan

Sasaran

Strategi

Kebijakan

Mewujudkan research based policies di bidang pendapatan negara

• Meningkatnya kualitas research based policies yang representatif di bidang pendapatan negara

• Optimalisasi pengkajian pokokpokok kebijakan umum, tarif, obyek dan subyek atas bea masuk, cukai, pajak, dan PNBP

• Pengkajian pokok-pokok kebijakan umum di bidang pendapatan negara • Pengkajian kebijakan tarif, obyek dan subyek atas bea masuk, cukai, pajak, dan PNBP

BAPEKKI → BKF

• Optimalisasi perumusan pokokpokok kebijakan umum, tarif, obyek dan subyek atas bea masuk, cukai, pajak, dan PNBP

• Perumusan pokok-pokok kebijakan umum di bidang pendapatan negara • Perumusan kebijakan tarif, obyek dan subyek atas bea masuk, cukai, pajak, dan PNBP

BAPEKKI → BKF

Meningkatkan pendapatan negara dan mengamankan keuangan negara dengan mempertimbangkan perkembangan dunia usaha dan aspek keadilan masyarakat

• Terwujudnya reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan

• Amandemen UU Perpajakan

• • • • •

Melakukan amandemen UU PPh Melakukan amandemen UU PPN & PPnBM Menyelesaikan UU Pengampunan Pajak Melakukan amandemen UU KUP Melakukan amandemen UU Bea Meterai

DJP

• Meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak

• Meningkatkan jumlah Wajib Pajak

• Membentuk bank data dan single identitification number • E-mapping & smart mapping • Meningkatkan kerjasama/akses data dengan instansi lain • Canvasing (penyisiran)

DJP

-1-


Peran: Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara I. Bidang Pendapatan Negara Tujuan

Sasaran

• Meningkatnya pelayanan pajak

Strategi

Kebijakan

Unit Pelaksana

• Meningkatkan pengungkapan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak tidak jujur atau tidak benar

• Memanfaatkan bank data, SIN, e-mapping, dan smart mapping • Melakukan sinkronisasi ketentuan/peraturan dengan ketentuan/peraturan di atasnya • Melakukan sinkronisasi data antar departemen/non departemen, BUMN, BUMD, dan lain-lain • Memeriksa industri dengan tingkat kepatuhan rendah • Mengintensifkan kegiatan penagihan pajak • Mengintensifkan kegiatan penyidikan pajak

DJP

• Meningkatkan penyuluhan

• Menerapkan pendidikan perpajakan sejak dini kepada generasi muda • Meningkatkan program sosialisasi perpajakan kepada masyarakat baik WP maupun Non WP • Menyempurnakan program pelayanan hotline service perpajakan • Mengoptimalkan fungsi Public Relation dalam rangka meningkatkan citra positif DJP

DJP

• Melakukan pengukuran tingkat kepuasan WP

• Memanfaatkan dan mengembangkan hasil pengukuran kepuasan WP • Menetapkan dan menyempurnakan benchmark pengukuran tingkat kepuasan WP untuk digunakan sebagai dasar perbaikan kinerja

DJP

-2-



Sasaran

Strategi

Kebijakan

Unit Pelaksana

• Meningkatkan pelayanan melalui penyederhanaan prosedur dan pemanfaatan TI

• Menyempurnakan sistem dan teknologi informasi • Menyederhanakan program pelayanan restitusi • Mengembangkan program aplikasi on-line • Menyempurnakan program pelayanan hotline service • Menyederhanakan SPT

DJP

• Melakukan perbaikan manajemen pemeriksaan pajak

• Mengembangkan risk analysis sebagai dasar pemeriksaan • Mengembangkan sistem administrasi pemeriksaan pajak • Mengembangkan data matching sebagai basis electronic audit

DJP

• Melakukan perbaikan manajemen penyidikan

• Mengembangkan kegiatan intelijen sebagai dasar penyidikan pajak • Mengembangkan kerjasama dengan instansi penegak hukum lainnya • Mengembangkan sistem administrasi penyidikan pajak

DJP

• Melakukan perbaikan manajemen penagihan pajak

• Mengembangkan analisis umur tunggakan dan kemampuan bayar sebagai dasar penagihan pajak • Mengembangkan sistem administrasi penagihan pajak • Mengembangkan sistem informasi pendukung pelunasan tunggakan pajak

DJP

-3-



Sasaran • Meningkatnya efektifitas dan efisiensi organisasi

• Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dalam pemungutan pajak

Strategi

Kebijakan

Unit Pelaksana

• Melakukan penyempurnaan kelembagaan

• Melakukan penambahan jumlah kantor berbasis administrasi modern • Mengembangkan sistem administrasi modern secara terus-menerus • Melakukan perbaikan struktur kantor pusat yang berbasis administrasi modern • Membentuk data processing center • Melakukan Audit dan penyempurnaan sistem teknologi informasi

DJP

• Melaksanakan Good Governance

• Melakukan monitoring pelaksanaan code of conduct • Membentuk unit governance di Kantor Pusat • Melakukan sosialisasi dan kelanjutan implementasi Taxpayer’s Bills of Right

DJP

• Menyempurnakan sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)

• Menyusun strategi pengembangan pegawai • Mengembangkan sistem yang mengkaitkan kinerja dengan sistem remunerasi • Melakukan analisa dan penyempurnaan sistem remunerasi • Menerapkan sistem mutasi dan promosi yang transparan dan akuntabel

DJP

• Meningkatkan kualitas SDM

• Melakukan analisa kebutuhan dan kualitas pegawai • Meningkatkan kualitas pegawai melalui pendidikan dan pelatihan pegawai • Meningkatkan kualitas moral dan perilaku pegawai

DJP

-4-



Sasaran Terwujudnya reformasi kebijakan dan administrasi kepabeanan dan cukai Meningkatnya pelayanan publik dan perlindungan masyarakat

Strategi

Kebijakan

Unit Pelaksana

Menyempurnakan peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai

Melakukan amandemen UU No. 10/1995 tentang kepabeanan Melakukan amandemen UU No.11/1995 tentang cukai Menyempurnakan pelaksanaan UU kepabeanan dan cukai sehingga selaras/harmonis dengan peraturan perundang-undangan lainnya baik nasional maupun internasional

DJBC

Menyempurnakan administrasi kepabeanan dan cukai

Meningkatkan kualitas pemberian fasilitasi perdagangan dan dukungan kepada industri Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai Meningkatkan pemberantasan penyelundupan dan undervaluation Meningkatkan sistem pengawasan dalam rangka penegakan hukum dan perlindungan kepada masyarakat di bidang kepabeanan dan cukai serta peraturan perundang-undangan lainnya yang pelaksanaannya dibebankan kepada DJBC Meningkatkan kualitas audit di bidang kepabeanan dan cukai Meningkatkan sistem administrasi penerimaan bea masuk dan cukai yang akurat dan tepat waktu Melakukan pengkajian ekstensifikasi Barang Kena Cukai (BKC)

DJBC

-5-



Sasaran

Strategi

Kebijakan

Unit Pelaksana

• Mengembangkan Teknologi Informasi

Mengkaji dan menyempurnakan sistem otomasi dalam prosedur pelayanan dan pengawasan dan di bidang kepabeanan dan cukai Mengembangkan sistem otomasi pertukaran data (terintegrasi) antar unit di lingkungan Departemen Keuangan dan/atau instansi terkait Meningkatkan sistem manajemen database kepabeanan dan cukai.

DJBC

• Meningkatnya Capacity Building

• Meningkatkan kapasitas organisasi, infrastruktur dan profesionalisme pegawai

Meningkatkan kualitas organisasi dan tata kerja DJBC Meningkatkan profesionalisme dan integritas pegawai Meningkatkan koordinasi dan pelayanan terhadap regulators dan stakeholders Meningkatkan kualitas pengelolaan sarana dan prasarana fisik Meningkatkan kualitas penyusunan anggaran dan administrasi keuangan

DJBC

• Terwujudnya reformasi kebijakan dan administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

• Melakukan reformasi kebijakan PNBP

Melakukan evaluasi dan penyempurnaan tarif Melakukan inovasi dan diversifikasi jenis pungutan PNBP Melakukan penyusunan kelengkapan peraturan PNBP

DJAPK→ BKF

-6-

DJAPK



Sasaran

Strategi • Meningkatkan pengelolaan dan pelaporan PNBP

-7-

Kebijakan Mengembangkan sistem informasi dan database (on-line system) Menyempurnakan sistem administrasi Meningkatkan koordinasi dengan instansi lain yang terkait dengan PNBP Meningkatkan kompetensi SDM dalam pengelolaan PNBP

Unit Pelaksana DJAPK


Peran: Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara II. Bidang Belanja Negara Tujuan

Sasaran

Mewujudkan research based policies di bidang belanja negara

• Meningkatnya kualitas research based policies yang representatif di bidang belanja negara

Mewujudkan peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja negara untuk menjaga kesinambungan fiskal

Strategi

Kebijakan

Unit Pelaksana

• Optimalisasi pengkajian pokokpokok kebijakan di bidang belanja negara

• Pengkajian pokok-pokok kebijakan di bidang belanja pusat dan daerah

BAPEKKI →BKF

• Optimalisasi perumusan pokokpokok kebijakan di bidang belanja negara

• Perumusan pokok-pokok kebijakan di bidang belanja pusat dan daerah

DJAPK→ BKF

Terintegrasinya alokasi penggunaan dana PNBP dengan sumber PNBP yang bersangkutan

Mempertajam alokasi penggunaan dana PNBP

Melakukan penyusunan kelengkapan peraturan penggunaan PNBP Menggunakan dana PNBP dengan prioritas pada kegiatan pelayanan kepada masyarakat Menggunakan dana PNBP dengan prioritas pada kegiatan optimalisasi PNBP

DJAPK

Tersusunnya himpunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/ Lembaga yang rinci, terukur, dan transparan

Merumuskan pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/ lembaga

Membuat pedoman penyusunan RKAL-KL sesuai dengan peraturan perundang-undangan Membuat pedoman ketentuan kegiatankegiatan pada Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan Menyempurnakan pedoman penganggaran yang antara lain meliputi indeks satuan harga, standar biaya dan kriteria pengalokasian bantuan sosial

DJAPK

Melakukan penyusunan peraturan subsidi Mengalokasikan subsidi sesuai targetnya secara akurat dan tepat

DJAPK

Tercapainya alokasi subsidi yang tepat sasaran

Melakukan penelaahan terhadap rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga

Melakukan penyusunan perkiraan, perencanaan, pemantauan, dan evaluasi subsidi

-8-



Sasaran

Tercapainya belanja bantuan sosial yang bermanfaat langsung

Strategi

Kebijakan

Unit Pelaksana

Menetapkan tingkat bunga dan subsidi bunga Kredit Program yang memberikan insentif yang cukup/wajar bagi bank pelaksana maupun petani/usaha mikro dan kecil.

Membakukan administrasi perhitungan serta prosedur pengajuan dan pembayaran subsidi bunga dan resiko Kredit Program

DJPBN

Meningkatkan akuntabilitas penyaluran Kredit Program dengan sedapat mungkin menetapkan bank pelaksana bertindak sebagai executing bank yang menanggung sepenuhnya risiko kredit

Melakukan kerja sama dengan instansi terkait dan melakukan pemantauan, pembinaan, serta pengendalian penyaluran Kredit Program

DJPBN

Menciptakan skim baru dan menggali sumber pendanaan untuk pemberian kredit dalam rangka pengembangan usaha mikro dan kecil

Melakukan langkah-langkah dalam rangka mendorong optimalisasi penyaluran Kredit Program secara tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah.

DJPBN

Melakukan efisiensi dan efektivitas alokasi bantuan sosial Melakukan penajaman alokasi belanja bantuan sosial

Melakukan penyusunan kriteria pengalokasian bantuan sosial Memberikan prioritas bantuan bagi bidang yang menjadi prioritas pembangunan nasional

DJAPK

-9-


Peran: Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara II. Bidang Belanja Negara Tujuan Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dalam rangka Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas

Sasaran

Strategi

Kebijakan

Tersusunnya dan terlaksananya kebijakan pengelolaan keuangan dalam rangka desentralisasi, dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan

Memantapkan pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal melalui pelaksanaan Undangundang No. 33 Tahun 2004

Menyusun Peraturan Pemerintah (PP) dan peraturan pelaksanaannya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi, Dekonsentasi dan Tugas Pembantuan

Berkurangnya ketimpangan fiskal baik antara pemerintah pusat dan daerah, maupun antar pemerintah daerah

Melaksanakan alokasi belanja daerah sesuai dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Merumuskan kebijakan alokasi dana perimbangan tahunan dan jangka menengah Melaksanakan perhitungan Dana Perimbangan dan belanja daerah lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku Menetapkan alokasi dana perimbangan dan belanja daerah lainnya secara tepat waktu. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Dana Perimbangan serta belanja daerah lainnya Menyusun pedoman dan memberikan bimbingan teknis di bidang dana perimbangan dan belanja daerah Melakukan koordinasi dengan Departemen/Instansi terkait dalam pengelolaan dana perimbangan.

- 10 -


DJAPK→ BKF DJAPK



Memantapkan Pelaksanaan Sistem Pembayaran Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (khususnya yang pelaksanaan pembayarannya dilakukan di pusat)

Sasaran

Strategi

Kebijakan

Unit Pelaksana

Terlaksananya penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan

Merumuskan karakteristik pendanaan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam perumusan kriteria kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Melakukan pemetaan pendanaan sektoral di daerah yang mengacu pada peraturan perundangan di bidang pembagian urusan pemerintahan

Melakukan koordinasi dalam rangka sinkronisasi kebijakan dana desentralisasi dengan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan undang-undang Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dana Dekonsentrasi dan dana Tugas Pembantuan serta pembiayaan tertentu lainnya Melakukan koordinasi pelaksanaan pendanaan sektoral di daerah dengan instansi terkait Merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan rekomendasi pendanaan sektoral di daerah dalam rangka pengalokasian dana Dekonsentrasi dan dana Tugas Pembantuan di dalam RKA-KL

DJAPK

Tercapainya percepatan pelaksanaan pembayaran anggaran pembiayaan dan perhitungan

Menyempurnakan pedoman pelaksanaan pembayaran anggaran pembiayaan dan perhitungan

Melakukan penyusunan ketentuan antara lain tentang pembayaran utang luar negeri, utang dalam negeri, subsidi dan pembayaran kepada surveyor

DJPBN

- 11 -


Peran: Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara III. Bidang Pembiayaan Anggaran Tujuan

Sasaran

Mewujudkan research based policies di bidang pembiayaan anggaran

• Meningkatnya kualitas research based policies yang representatif di bidang pembiayaan anggaran

Mengoptimalkan pengelolaan utang dan perumusan pembiayaan defisit agar diperoleh sumber pembiayaan dengan biaya rendah dan tingkat resiko yang dapat ditolerir

Strategi

Kebijakan

Unit Pelaksana

• Optimalisasi pengkajian pokokpokok kebijakan di bidang pembiayaan anggaran

• Pengkajian pokok-pokok kebijakan di bidang pembiayaan dalam dan luar negeri

BAPEKKI → BKF

• Optimalisasi perumusan pokokpokok kebijakan di bidang pembiayaan anggaran

• Perumusan pokok-pokok kebijakan di bidang pembiayaan dalam dan luar negeri

BKF

• Terselesaikannya RUU tentang pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri

• Menyempurnakan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri

• Mempercepat proses penyusunan draft RUU, serta mengusulkan penetapan hukum & peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan PHLN

DJPBN

• Terwujudnya pengamanan rencana penyerapan pinjaman luar negeri (disbursement) baik pinjaman program maupun pinjaman proyek

• Melaksanakan monitoring disbursement dan mempercepat effectiveness pinjaman luar negeri baik pinjaman program maupun pinjaman proyek

• Meningkatkan kualitas monitoring & evaluasi pendanaan proyek yang dibiayai PHLN, serta pelaksanaan replenishment oleh Executing Agency (EA)

DJPBN

• Terlaksananya pengelolaan portofolio SUN

• Melakukan pembayaran bunga dan pokok tepat waktu

• Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Bank Indonesia (BI) dan unit terkait intern Departemen Keuangan dalam proses pembayaran bunga dan pokok SUN

DJPBN

• Menerbitkan SUN dalam mata uang rupiah dan mata uang asing

• Mengkaji komposisi penerbitan SUN dalam rupiah dan mata uang asing dengan mempertimbangkan aspek biaya dan risiko bagi Pemerintah • Melakukan penerbitan SUN secara regular

DJPBN

- 12 -



Sasaran

• Berkembangnya pasar dan infrastruktur SUN

Strategi

Kebijakan

Unit Pelaksana

• Melakukan Pembelian kembali obligasi negara (buy back)

• Mengurangi stok utang melalui pembelian kembali Obligasi Negara sebelum jatuh tempo.

DJPBN

• Melakukan pertukaran (Debt switching) SUN

• Meningkatkan durasi portofolio SUN melalui program pertukaran (debt switching). • Menyeimbangkan profil jatuh tempo Obligasi Negara • Memperbaiki likuiditas Obligasi Negara di pasar sekunder • Membangun kepercayaan pasar dan daya tarik terhadap SUN

DJPBN

• Mengembangkan instrumen SUN

• Menerbitkan SUN yang dapat dijadikan benchmark dan likuid di pasar sekunder

DJPBN

• Meningkatkan koordinasi antara otoritas fiskal dan moneter

• Melakukan evaluasi berkala indikator makro ekonomi • Meningkatkan frekuensi komunikasi dengan otoritas moneter dalam bentuk pertukaran informasi dan dialog, serta menyelaraskan program SUN dengan kebijakan moneter

DJPBN→

• Menyusun dan menerbitkan harga acuan (benchmark)

• Mendorong aktivitas perdagangan antar anggota Himpunan Pedagang SUN (Himdasun)

DJPBN/ Bapepam

• Mengembangkan pasar repo

• Mengembangkan infrastruktur yang dibutuhkan bagi pengembangan pasar yang aktif dan likuid

DJPBN/ Bapepam

- 13 -

DJAPK



Sasaran

Strategi

Kebijakan

Unit Pelaksana

• Menerbitkan SUN yang menjadi acuan

• Mengembangkan komunikasi yang baik dengan para pelaku pasar SUN untuk mendapatkan informasi pasar yang akurat • Memantau perdagangan SUN di pasar sekunder untuk mengetahui seri SUN yang diminati pelaku pasar

DJPBN

• Memperluas basis investor

• Meningkatkan kerjasama dengan investor institusi dan regulator pasar keuangan untuk memperluas basis investor.

DJPBN

• Meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem kliring, setelmen dan registrasi

• Mengembangkan kerjasama yang baik dengan BI selaku pelaksana kliring, setelmen, dan registri SUN

DJPBN

• Menyempurnakan perangkat peraturan dan dokumen hukum yang berkaitan dengan pengelolaan SUN

• Menyusun dan mereview peraturan dan dokumen hukum yang berkaitan dengan pengelolaan SUN

DJPBN

• Mengembangkan SDM pengelola utang

• Mengikutsertakan para pegawai dalam berbagai program pelatihan

DJPBN

• Mengembangkan akses informasi pasar keuangan

• Mengoptimalkan akses informasi melalui penyedia jasa informasi keuangan seperti Bloomberg, PIPU, dll

DJPBN

• Menerbitkan publikasi SUN secara berkala

• Menerbitkan Berita Triwulanan

DJPBN

• Melakukan sosialisasi SUN

• Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi SUN ke berbagai kalangan

DJPBN

- 14 -



Menyempurnakan mekanisme penyaluran pinjaman

Sasaran

Strategi

Kebijakan

Unit Pelaksana

• Berkembangnya dan terpeliharanya sistem informasi dan manajemen SUN

• Mengembangkan sistem informasi terpadu

• Mengembangkan program dan aplikasi komputer secara bertahap

DJPBN

• Meningkatkan kapasitas server DPSUN sampai siap transaksi on-line

• Mengembangkan perangkat keras dan lunak untuk mendukung transaksi secara on-line

DJPBN

• Tercapainya persiapan penerapan penggunaan Treasury Management Information System

• Meningkatkan kualitas SDM dan sistem informasi pendukung

• Mengikutsertakan para pegawai dalam berbagai program pelatihan

DJPBN

• Terselesaikannya draft RPP tentang pengelolaan Hibah Luar Negeri • Tersusunnya RPP tentang Tata Cara Pengadaan & Penerusan PHLN

• Menyempurnakan kerangka peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri

• Mempercepat proses penyusunan draft RPP, serta mengusulkan penetapan hukum & peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan PHLN

DJPBN

• Terlaksananya penyempurnaan strategi pinjaman Pemerintah

• Melakukan seleksi thd proyekproyek yang akan dibiayai pinjaman luar negeri dan sesuai dengan pioritas pembangunan nasional.

• Melakukan optimalisasi, efisiensi dan efektifitas penggunaan pinjaman luar negeri

DJPBN

• Terlaksananya penyempurnaan penatausahaan pinjaman luar negeri

• Menyempurnakan sistem pengadministrasian pinjaman yang efektif dan efisien.

• Meningkatkan tertib administrasi pembayaran pinjaman luar negeri • Meningkatkan sistem penatausahaan pinjaman luar negeri secara tertib dan teratur. • Melakukan pengendalian intern (Sisdur dan kelembagaan) administrasi pinjaman luar negeri yang lebih intensif

DJPBN

- 15 -


Peran: Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara IV. Bidang Kekayaan Negara Tujuan Mewujudkan pengelolaan Kekayaan Negara yang sesuai dengan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi (keterbukaan), efisiensi, akuntabilitas publik, dan kepastian nilai

Sasaran • Terwujudnya kebijakan pengelolaan kekayaan negara yang sesuai dengan asas fungsional, kepastian hukum, transparasi

• Terselenggaranya pengelolaan Barang Milik Negara yang tertib, tepat guna, dan tepat sasaran.

Strategi

Kebijakan

Unit Pelaksana

• Merumuskan pokok-pokok kebijakan pengelolaan kekayaan negara

• Pengkajian pokok-pokok kebijakan pengelolaan barang milik negara/daerah, investasi pemerintah, kekayaan negara potansial, dan kekayaan negara lainnya. • Penyusunan pokok-pokok kebijakan pengelolaan barang milik negara/daerah, investasi pemerintah, kekayaan negara potansial, dan kekayaan negara lainnya.

• Menyelengarakan penyusunan sistem penilaian kekayaan negara

• Penyusunan dan perumusan standar penilaian kekayaan negara • Penyusunan dan penyempurnaan tata cara Sistem Penilaian kekayaan Negara • Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi Sistem Penilaian Kekayaan Negara • Penyelenggaraan pelaporan Penilaian Kekayaan Negara

DJPKN

• Menyusun dan menyempurnakan ketentuan perundangan tentang pengelolaan Barang Milik Negara

• Penyusunan dan penyempurnaan PP Pengelolaan BMN/D • Penyusunan dan penyempurnaan Perpres sebagai pedoman pelaksanaan/teknis di bidang pengelolaan BMN • Penyusunan dan penyempurnaan Permenkeu sebagai pedoman pelaksanaan /teknis di bidang pengelolaan BMN

DJPKN

- 16 -

BKF


Peran: Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara IV. Bidang Kekayaan Negara Tujuan

Sasaran

Unit Pelaksana

Strategi

Kebijakan

• Menyelenggarakan penatausahaan BMN

• Penyelenggaraan inventarisasi/pendataan BMN digunakan, dimanfaatkan, dipindahtangankan, dan dihapuskan secara periodik • Penyelenggaraan pencatatan/pembukuan BMN yang digunakan, dimanfaatkan, dipindahtangankan, dan dihapuskan • Penyelenggaraan pelaporan BMN yang digunakan, dimanfaatkan, dipindahtangankan, dan dihapuskan

DJPKN

• Menyelenggarakan pengendalian pengadaan dan pengamanan BMN

• Penyusunan data base BMN yang berupa tanah dan/atau bangunan pada kementerian/lembaga • Penyusunan data base BMN selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai ekonomis tinggi • Pengamanan administrasi BMN • Pengamanan fisik BMN dalam bentuk pemeliharaan • Pengamanan hukum BMN dan sertifikasi nasional BMN berupa tanah

DJPKN

- 17 -



Sasaran

Strategi

Kebijakan

Unit Pelaksana

• Menyelenggarakan pengendalian penggunaan dan pengalihan status penggunaan BMN

• Penetapan status penggunaan BMN • Penertiban penggunaan BMN dalam rangka penyelenggaraan tupoksi dan menunjang penyelenggaraan tupoksi • Penyelenggaraan pengurusan penyerahan BMN berupa tanah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tupoksi kementerian/lembaga

DJPKN

• Menyelenggarakan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN

• Pelaksanaan sewa tanah dan/atau bangunan • Pelaksanaan pinjam pakai tanah dan/atau bangunan • Pelaksanaan kerja sama pemanfaatan tanah dan/atau bangunan • Pelaksanaan bangun guna serah dan bangun serah guna tanah • Pelaksanaan penjualan tanah dan/atau bangunan • Pelaksanaan tukar-menukar tanah dan/atau bangunan • Pelaksanaan PMN tanah dan/atau bangunan • Pelaksanaan hibah tanah dan/atau bangunan

DJPKN

• Menyelenggarakan pelaksanaan penghapusan BMN

• Penerbitan persetujuan penghapusan BMN berupa tanah dan/atau bangunan • Penyelenggaraan penghapusan dalam rangka pemusnahan dan pemindahtanganan • Penyusunan dan penyempurnaan kategori BMN yang dapat dimusnahkan

DJPKN

- 18 -



Sasaran

• Terselenggaranya pengelolaan Investasi Pemerintah yang tertib, efektif, dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan investasi pemerintah (tujuan ekonomis, sosial, dan tujuan lainnya)

Strategi

Kebijakan

Unit Pelaksana

• Menyelenggarakan penilaian BMN

• Penilaian BMN dalam rangka penyusunan daftar BMN sebagai input dalam proses penyusunan laporan keuangan. • Penilaian BMN dalam rangka pemanfaatan • Penilaian BMN dalam rangka pemindahtanganan

• Menyusun dan menyempurnakan ketentuan-ketentuan tentang pengelolaan Investasi Pemerintah

• Penyusunan dan penyempurnaan PP Pengelolaan Investasi Pemerintah • Penyusunan dan penyempurnaan Perpres sebagai pedoman pelaksanaan/teknis di bidang pengelolaan Investasi Pemerintah • Penyusunan dan penyempurnaan Permenkeu sebagai pedoman pelaksanaan/teknis di bidang pengelolaan Investasi Pemerintah

DJPBN→ DJPKN

• Menyelenggarakan Penatausahaan Penyertaan Modal Negara pada BUMN

• Penyelenggaraan Inventarisasi Penyertaan Modal Negara pada BUMN • Penyusunan database Penyertaan Modal Negara pada BUMN • Pelaksanaan dokumentasi Penyertaan Modal Negara pada BUMN • Penyelenggaraan pelaporan Penyertaan Negara pada BUMN sebagai input dalam penyusunan Neraca Pemerintah

DJPBN→ DJPKN

- 19 -

DJPKN



Sasaran

• Terselenggaranya pengelolaan Kekayaan Negara Potensial dan Kekayaan Negara lainnya yang profesional, efektif dan efisien

Strategi

Kebijakan

Unit Pelaksana

• Menyelenggarakan pengusulan penambahan atau pengurangan Penyertaan Modal Negara pada BUMN

• Penyiapan kebijakan terkait dengan penambahan dan pengurangan Penyertaan Modal Negara pada BUMN • Penyelesaian dokumen legal penambahan dan pengurangan Penyertaan Modal Negara pada BUMN • Penyelesaian Penyertaan Modal Negara akibat perubahan bentuk dan pendirian BUMN

DJPBN→ DJPKN

• Menyelenggarakan pengelolaan Investasi Pemerintah lainnya

• Pengelolaan Investasi Pemerintah jangka panjang dalam bentuk saham, surat utang dan penyertaan langsung. • Pengelolaan Penyertaan Modal Sementara Pemerintah • Penyelenggaraan penatausahaan dan pelaporan pengelolaan Investasi Pemerintah selain Penyertaan Modal Negara pada BUMN

DJPBN→ DJPKN

• Menyusun dan menyempurnakan sistem pengelolaan Kekayaan Negara Potensial dan kekayaan Negara lainnya

• Penyusunan dan penyempurnaan RUU Pengelolaan Kekayaan Negara • Penyusunan dan penyempurnaan pedoman/ peraturan pelaksanaan di bidang pengelolaan Kekayaan Negara Potensial • Penyusunan dan penyempurnaan pedoman/peraturan pelaksanaan di bidang pengelolaan Kekayaan Negara lainnya

DJPKN

- 20 -



Sasaran

Strategi • Menyelengarakan inventarisasi dan optimalisasi nilai Kekayaan Negara Potensial

- 21 -

Kebijakan • Penyelenggaraan inventarisasi Kekayaan Negara Potensial • Penyusunan data base Kekayaan Negara Potensial • Penyelenggaraan optimalisasi Kekayaan Negara Potensial • Penyelenggaraan dokumentasi kekayaan Negara Potensial • Menyelenggarakan pelaporan sebagai input dalam penyusunan Neraca Kekayaan Negara

Unit Pelaksana DJPKN



Sasaran

Strategi

Kebijakan • Penyelenggaraan inventarisasi Kekayaan Negara Lainnya yang berupa barang tidak bertuan, barang temuan, barang cagar budaya, barang sitaan, harta karun,barang nasionalisasi, atau eks aset asing/cina • Penyusunan data base Kekayaan Negara Lainnya yang berupa barang tidak bertuan, barang temuan, barang cagar budaya, barang sitaan, harta karun,barang nasionalisasi, atau eks aset asing/cina • Penyelenggaraan optimalisasi Kekayaan Negara Lainnya yang barang tidak bertuan, barang temuan, barang cagar budaya, barang sitaan, harta karun,barang nasionalisasi, atau eks aset asing/cina • Penyelenggaraan dokumentasi kekayaan Negara Lainnya yang berupa barang tidak bertuan, barang temuan, barang cagar budaya, barang sitaan, harta karun,barang nasionalisasi, atau eks aset asing/cina • Penyelenggaraan pengelolaan dan menyelesaikan permasalahan status kepemilikan atas barang tidak bertuan, barang temuan, barang cagar budaya, barang sitaan, harta karun,barang nasionalisasi, atau eks aset asing/cina • Penyelenggaraan dan penyelesaian permasalahan pengelolaan aset kelolaan Departemen Keuangan

- 22 -

Unit Pelaksana



Sasaran

• Meningkatnya Capacity Building

Strategi

Kebijakan

Unit Pelaksana

• Menyelenggarakan pengelolaan Kekayaan Negara Lainnya

• Menyelenggarakan pelaporan Kekayaan Negara Lainnya sebagai input dalam penyusunan Neraca Kekayaan Negara

• Menyelengarakan penyusunan sistem informasi pengelolaan kekayaan negara secara bertahap

• Penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundangan di bidang Sistem Informasi Pengelolaan Kekayaan Negara • Penyusunan struktur data base kekayaan negara • Penyelenggaraan integrasi data base sektoral terkait kekayaan negara • Penyediaan informasi kekayaan negara • Menyempurnakan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara dengan mengacu pada PP SAP

DJPKN

• Meningkatkan kualitas SDM

• Peningkatan profesionalisme SDM di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara dan lelang • Peningkatan profesionalisme SDM di bidang penilaian Kekayaan Negara

DJPKN

• Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana

• Pembangunan gedung kantor • Pengadaan AC dan komputer

DJPKN

• Meningkatkan Efektifitas Organisasi

• Pembukaan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) • Penyatuan lembaga yang mengurus piutang negara macet • Peningkatan koordinasi dengan organisasiorganisasi yang terkait dengan pengelolaan kekayaan negara

DJPKN

- 23 -


Peran: Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara IV. Bidang Kekayaan Negara Tujuan Mewujudkan pengelolaan piutang negara yang efektif dan efisien serta meningkatkan kualitas pelayanan lelang

Mewujudkan pengelolaan piutang pemerintah yang berasal dari pinjaman dalam dan luar negeri yang efektif dan efisien

Sasaran • Meningkatnya kualitas pengelolaan piutang negara dan lelang.

• Meningkatnya kualitas pengelolaan piutang pemerintah yang berasal dari pinjaman dalam dan luar negeri

Strategi

Kebijakan

Unit Pelaksana

• Menyusun dan menyempurnakan ketentuan-ketentuan tentang pengelolaan piutang negara dan lelang

• Penyempurnaan draf RUU Pengurusan Piutang Negara • Penyempurnaan draf RUU Lelang • Penyempurnaan Penyusunan juklak/ juknis piutang negara • Penyempurnaan Penyusunan juklak/ juknis Lelang

DJPLN→

• Menyempurnakan sistem dan prosedur pengelolaan piutang negara dan lelang

• Penyempurnaan SAIPPLN (Sistem Administrasi dan Informasi Pengurusan Piutang dan Lelang Negara) menjadi SIMPLE dan pengembangannya • Penyusunan pedoman penatausahaan BKPN dan Risalah Lelang • Optimalisasi penyelesaian kasus hukum piutang negara dan lelang • Penyusunan Kode Etik Pejabat Lelang

DJPLN→

• Mempercepat proses pengelolaan piutang pemerintah yang berasal dari pinjaman dalam dan luar negeri

• Mempercepat penyelesaian permohonan penerusan/ pemberian pinjaman dan perubahan persyaratan penerusan/pinjaman

DJPBN

• Menyempurnakan penatausahaan pinjaman

• Menyempurnakan sistem pengadministrasian pinjaman yang efektif dan efisien • Menyempurnakan pelaksanaan pengadministrasian dan penagihan pinjaman • Melakukan penutupan perjanjian pinjaman secara tepat waktu

DJPBN

- 24 -

DJPKN

DJPKN



Mewujudkan pengelolaan Two Step Loan (TSL) yang handal

Sasaran

• Terwujudnya penetapan BUMN Perbankan yang eligible untuk mengelola TSL (Ex Bank Indonesia)

Unit Pelaksana

Strategi

Kebijakan

• Meningkatkan pemantauan pinjaman

• Meningkatkan kegiatan pemantauan, penilaian, dan pengkajian penerusan pinjaman/ pinjaman serta proyek-proyek perkebunan/ peternakan

DJPBN

• Menyempurnakan mengenai mekanisme penyaluran dan pengelolaan pinjaman

• Menyusun peraturan mengenai penyaluran dan pengelolaan pinjaman

DJPBN

• Mencari dan menawarkan skim TSL kepada BUMN Perbankan yang sehat dan mempunyai jaringan sesuai dengan kebutuhan TSL yang bersangkutan

• Melakukan kajian dan analisis terhadap kelayakan dan evaluasi atas program pembiayaan untuk masyarakat tertentu yang bersumber dari pinjaman luar negeri dengan menggunakan mekanisme perbankan (TSL) termasuk kelayakan dari BUMN Perbankan yang akan menjadi bank pelaksana

DJPBN

- 25 -


Peran: Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara V. Bidang Pengelolaan Keuangan Negara Strategi

Sasaran

Mewujudkan policies based research di bidang pengelolaan keuangan negara

• Meningkatnya kualitas policies based research yang representatif di bidang pengelolaan keuangan negara

• Optimalisasi pengkajian pokokpokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro

• Pengkajian pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi jangka pendek dan menengah

DJAPK→ BKF

• Optimalisasi perumusan pokokpokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro

• Perumusan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro jangka pendek dan menengah

DJAPK→ BKF

Peningkatan kualitas kerangka ekonomi makro sebagai landasan utama penyusunan APBN

• Perumusan kerangka ekonomi makro jangka pendek dan menengah

• Perumusan dan pemantauan indikator ekonomi makro

• Menetapkan angka asumsi inflasi, pertumbuhan ekonomi, kurs, tingkat bunga, dan harga minyak • Menetapkan angka target kesempatan kerja • Melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan indikator ekonomi makro • Menetapkan angka asumsi inflasi, pertumbuhan ekonomi, kurs, tingkat bunga, dan harga minyak • Menetapkan angka target kesempatan kerja • Melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan indikator ekonomi makro

DJAPK→ BKF

• Pemantauan asumsi ekonomi makro lainnya

• Membangun sistem informasi basis data ekonomi makro dan variable penentunya • Melakukan analisis karakteristik perkembangan ekonomi makro dan variabel penentunya • Melakukan penyusunan dan pengembangan model ekonomi makro

DJAPK→ BKF

- 26 -

Kebijakan

Unit Pelaksana

Tujuan


Peran: Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara V. Bidang Pengelolaan Keuangan Negara Tujuan

Mewujudkan kerangka ekonomi makro dan pokokpokok kebijakan fiskal sebagai landasan utama penyusunan APBN secara berkualitas.

Unit Pelaksana

Sasaran

Strategi

Kebijakan

• Perumusan pokok-pokok kebijakan fiskal jangka pendek dan menengah

• Penentuan base line estimate besaran kebijakan fiskal

• Menentukan base line estimate pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan • Mengidentifikasi besaran keseimbangan primer dan keseimbangan umum

DJAPK→ BKF

• Terwujudnya kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal, dan asumsi dasar penyusunan APBN yang akurat dan realistis.

• Melakukan koordinasi antar instansi dalam perumusan kerangka ekonomi makro dan asumsi dasar ; • Merumuskan kebijakan dan menelaah perkembangan sektor riil, moneter dan lembaga keuangan, sektor eksternal, dan sektor pemerintah ; • Menelaah dampak kebijakan sektor riil, moneter dan lembaga keuangan, sektor eksternal, dan sektor pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi, stabilitas perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

• Menyusun kerangka ekonomi makro, pokokpokok kebijakan fiskal, dan asumsi dasar • Melakukan review dan assesment terhadap realisasi indikator ekonomi makro periode sebelumnya termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi ; • Meningkatkan kualitas dan akurasi data indikator ekonomi makro ; • Mengembangkan database indikator ekonomi makro yang lengkap dan komprehensif.

DJAPK→ BKF

• Menyusun dan menggunakan model-model ekonomi untuk membuat prakiraan indikator ekonomi dan menelaah dampak kebijakan fiskal dan indikator ekonomi terhadap perekonomian nasional dan APBN.

• Menyempurnakan model ekonomi makro dan fiskal ; • Menggunakan model yang telah disempurnakan untuk membuat proyeksi indikator ekonomi makro ; • Melakukan analisis sensitifitas perubahan kebijakan fiskal dan indikator ekonomi makro terhadap perekonomian dan APBN.

DJAPK→ BKF

- 27 -



Mewujudkan perencanaan kebijakan APBN yang sehat, credible, dan sustainable

Sasaran

Strategi

Kebijakan

• Tercapainya sasaran inflasi jangka menengah dan terkendalinya inflasi

• Melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia untuk menetapkan sasaran inflasi. • Melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia dan instansi terkait untuk mengendalikan inflasi.

• Mengembangkan data base inflasi dan faktorfaktor yang mempengaruhi ; • Membuat prakiraan inflasi jangka menengah ; • Melakukan pemantauan inflasi dan merumuskan kebijakan pengendaliannya bersama instansi terkait.

• Terwujudnya kebijakan APBN yang sehat, credible dan sustainable

• Merumuskan kebijakan yang dapat meningkatkan kapasitas fiskal dan kebijakan alokasi belanja yang efisien dan efektif

• Meningkatkan target penerimaan perpajakan sesuai dengan kondisi perekonomian dengan memperhatikan kendala, potensi, dan coverage ratio-nya ; • Meningkatkan peranan penerimaan perpajakan terhadap pendapatan negara secara bertahap; • Meningkatkan target PNBP sesuai dengan perkembangan perekonomian ; • Menyusun pagu alokasi belanja negara sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. • Menyusun Rancangan Undang-undang tentang APBN sebagai dasar hukum pelaksanaan APBN

- 28 -

Unit Pelaksana DJAPK→ BKF

DJAPK



Sasaran

Strategi

Kebijakan

Unit Pelaksana

• Merumuskan kebijakan APBN yang dapat menunjang pencapaian defisit yang semakin kecil dan rasio utang terhadap PDB yang semakin menurun.

• Meningkatkan pendapatan negara sesuai dengan kondisi perekonomian dan kendala yang dihadapi, serta melakukan penghematan belanja negara yang lebih diarahkan pada alokasi belanja yang benar-benar diperlukan sesuai dengan kerangka pembangunan jangka menengah ; • Menyusun kebijakan fiskal dan APBN yang lebih mendukung kebijakan stimulus pada perekonomian dalam kerangka peningkatan pertumbuhan ekonomi ; • Menurunkan stok utang pemerintah, baik dalam dan luar negeri secara bertahap, serta memilih sumber-sumber pembiayaan yang lebih murah.

DJAPK

• Menetapkan besaran-besaran APBN yang realistis

• Melakukan perencanaan pendapatan negara yang maksimal, akurat dan realistis • Melakukan perencanaan alokasi belanja negara yang akurat, realistis, serta efisien dan tepat sasaran ; • Melakukan perencanaan kebutuhan dan pemilihan sumber-sumber pembiayaan anggaran yang realistis, akurat, efisien dan sustainable.

DJAPK

- 29 -



Unit Pelaksana

Sasaran

Strategi

Kebijakan

• Tercapainya perencanaan pendapatan negara (penerimaan perpajakan, PNBP dan hibah) yang maksimal, akurat, dan realistis

• Merencanakan proyeksi dasar (baseline estimate) pendapatan negara secara akurat dan realistis sesuai perkembangan terkini kondisi perekonomian nasional dan faktor eksternal dengan memperhitungkan kendala, potensi dan coverage ratio yang dikehendaki berdasarkan sumber daya yang ada

• Melakukan review dan assesment terhadap realisasi pendapatan negara periode sebelumnya termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi ; • Meningkatkan kualitas dan akurasi data penerimaan perpajakan, PNBP dan hibah ; • Mengembangkan database perencanaan penerimaan perpajakan, PNBP dan hibah yang lengkap dan komprehensif ; • Menyempurnakan model perencanaan penerimaan perpajakan, PNBP dan hibah yang kredibel ; • Menggunakan model yang telah disempurnakan untuk membuat proyeksi dasar pendapatan negara berlandaskan pada asumsi dasar ekonomi makro dan realisasi pendapatan negara periode sebelumnya.

DJAPK

• Merumuskan langkah-langkah administrasi dan kebijakan dibidang pendapatan negara serta memperhitungkan dampak fiskalnya terhadap besaran pendapatan negara.

• Mengidentifikasi langkah-langkah administrasi perpajakan untuk meningkatkan coverage ratio (secara bertahap sesuai dengan perkembangan potensinya) serta menghitung dampaknya terhadap peningkatan penerimaan perpajakan (tax ratio).

DJAPK

- 30 -



Sasaran

• Terwujudnya perencanaan alokasi belanja negara (belanja pemerintah pusat dan belanja untuk daerah) yang akurat, realistis, serta efisien dan tepat sasaran (optimal) dalam kerangka penyusunan penganggaran terpadu (unified budget) secara konsisten

Unit Pelaksana

Strategi

Kebijakan

• Menetapkan besaran pendapatan negara sesuai dengan sasaran jangka menengah untuk mendukung kebijakan fiskal yang berkesinambungan.

• Mereview langkah-langkah kebijakan perpajakan yang ada (existing policy measures) dan mengidentifikasi langkah-langkah kebijakan penyempurnaannya untuk meningkatkan penerimaan perpajakan sesuai dengan azas keadilan masyarakat ; • Mengidentifikasi langkah-langkah administrasi untuk mengoptimalkan semua jenis PNBP ; • Menyempurnakan kebijakan penetapan pay out ratio bagian pemerintah atas laba BUMN ; • Mengidentifikasi kemungkinan penyesuaian tarif pungutan PNBP yang dilaksanakan oleh departemen/lembaga.

DJAPK

• Merencanakan baseline budget (perhitungan dasar anggaran) sesuai dengan kebutuhan belanja pemerintah pusat yang rasional, baik menurut jenis belanja maupun organisasi.

• Mengidentifikasi dan memformulasikan kebutuhan belanja pemerintah pusat yang rasional dengan didukung oleh kualitas data yang akurat, lengkap dan komprehensif ; • Menyempurnakan model perencanaan alokasi belanja pemerintah pusat yang kredibel.

DJAPK

• Merumuskan langkah-langkah kebijakan (policy measures) dan memperhitungkan dampak fiskalnya terhadap belanja pemerintah pusat, defisit APBN dan pembiayaan anggaran

• Memperbaiki kesejahteraan aparatur negara dalam batas kemampuan keuangan negara; • Meningkatkan efisiensi belanja barang dan jasa; • Mengurangi subsidi yang kurang tepat sasaran secara bertahap; • Mengurangi beban bunga utang dalam dan luar negeri.

DJAPK

- 31 -



Sasaran

Unit Pelaksana

Strategi

Kebijakan

• Menetapkan besaran alokasi belanja pemerintah pusat sesuai programprogram RKP yang mendukung kesinambungan fiskal

• Meningkatkan alokasi dan mempertajam prioritas belanja modal untuk pembangunan infrastruktur ; • Mempertajam prioritas alokasi belanja bantuan sosial ; • Menyediakan dana cadangan umum untuk mengantisipasi perubahan asumsi makro atau tidak tercapainya langkah-langkah kebijakan yang direncanakan.

DJAPK

• Merencanakan baseline budget (perhitungan dasar anggaran) sesuai dengan undang-undang dan kebutuhan belanja ke daerah yang rasional.

• Menyempurnakan kualitas dan akurasi data belanja ke daerah ; • Mengembangkan database belanja ke daerah yang lengkap dan komprehensif ; • Merencanakan besaran alokasi belanja ke daerah dengan mempertimbangkan besaranbesaran penerimaan dalam negeri.

DJAPK

• Merumuskan langkah-langkah kebijakan belanja daerah dengan memperhitungkan dampak fiskalnya terhadap defisit APBN.

• Menyusun kebijakan alokasi belanja ke daerah yang rasional dan sesuai dengan kemampuan keuangan negara ; • Menyusun kebijakan alokasi belanja ke daerah dengan memperhitungkan besaran dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

DJAPK

- 32 -



Sasaran

• Terwujudnya perencanaan kebutuhan dan pemilihan sumber-sumber pembiayaan anggaran yang realistis, akurat, efisien dan sustainable.

Strategi

Kebijakan

Unit Pelaksana

• Menetapkan besaran alokasi belanja daerah yang mendukung kesinambungan fiskal.

• Menyusun kebijakan alokasi dana untuk membantu daerah dalam melaksanakan kebijakan pemerintah pusat di bidang kesejahteraan aparatur negara dalam batas kemampuan keuangan negara ; • Menyusun besaran alokasi belanja ke daerah dengan mempertimbangkan defisit anggaran.

DJAPK

• Merencanakan baseline estimate (estimasi dasar) sesuai dengan kebutuhan pembiayaan anggaran yang realistis, akurat, efisien dan sustainable.

• Mengidentifikasi dan memformulasikan kebutuhan pembiayaan anggaran potensial yang realistis, akurat, efisien dan sustainable dengan didukung oleh kualitas data yang akurat, lengkap dan komprehensif ; • Menyempurnakan model perencanaan pembiayaan anggaran yang kredibel ; • Menggunakan model yang telah disempurnakan untuk membuat proyeksi dasar pembiayaan anggaran.

DJAPK

• Merumuskan langkah-langkah kebijakan (policy measures) dan memperhitungkan dampak fiskalnya terhadap defisit APBN dan pembiayaan anggaran • Menetapkan besaran pembiayaan anggaran yang mendukung kesinambungan fiskal

• Merumuskan komposisi pembiayaan anggaran, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan biaya terendah • Mengurangi pinjaman luar negeri khususnya pinjaman komersial secara bertahap • Mengurangi privatisasi dan penjualan aset-aset program restrukturisasi perbankan secara bertahap

DJAPK

- 33 -



Sasaran

Strategi

Kebijakan • Merumuskan Debt Swap sebagai sumber pembiayaan alternatif.


• Mengendalikan penggunaan rekening pemerintah di Bank Indonesia • Terselenggaranya pemantauan, evaluasi dan analisa perkembangan realisasi APBN serta pelaksanaan kebijakan fiskal dan langkah-langkah administratif dan kebijakan pendapatan negara, belanja negara dan pembiayaan anggaran

• Membuat sistem peringatan dini (Early Warning System) perkembangan realisasi pendapatan negara bulanan dibandingkan dengan pola bulanan tahun-tahun sebelumnya untuk memperkirakan realisasi pendapatan negara sampai dengan akhir tahun • Memantau dan mengevaluasi realisasi pendapatan negara dibandingkan dengan targetnya • Menganalisa pelaksanaan langkahlangkah administrasi dan kebijakan pendapatan negara yang telah dilakukan

- 34 -

• Melakukan pemantauan realisasi dua mingguan penerimaan perpajakan, PNBP dan hibah • Membuat perkiraan realisasi penerimaan perpajakan, PNBP dan hibah berdasarkan realisasi dua mingguan dan pola bulanan tahun-tahun sebelumnya • Membuat peringatan dini kemungkinan tercapai tidaknya target penerimaan perpajakan, PNBP dan hibah berdasarkan perkiraan realisasi tersebut • Menyusun faktor-faktor dan alasan yang menyebabkan penerimaan perpajakan, PNBP dan hibah berbeda dengan targetnya • Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan langkah-langkah administrasi dan kebijakan yang telah dilakukan serta dampaknya terhadap penerimaan perpajakan, PNBP dan hibah

DJAPK



Sasaran

Strategi

Kebijakan

• Membuat sistem peringatan dini (Early Warning System) perkembangan realisasi belanja pemerintah pusat bulanan dibandingkan dengan pola bulanan tahun-tahun sebelumnya untuk memperkirakan realisasi belanja pemerintah pusat sampai dengan akhir tahun • Memantau dan mengevaluasi realisasi belanja pemerintah pusat dibandingkan dengan targetnya

• Melakukan pemantauan terhadap realisasi dua mingguan belanja pemerintah pusat • Membuat peringatan dini kemungkinan tercapai tidaknya target belanja pemerintah pusat serta menyusun faktor-faktor yang menyebabkan belanja pemerintah pusat berbeda dengan targetnya • Merumuskan penyesuaian terhadap kelebihan atau kekurangan belanja pemerintah pusat

• Membuat sistem peringatan dini (Early Warning System) perkembangan realisasi belanja pemerintah daerah bulanan dibandingkan dengan pola bulanan tahun-tahun sebelumnya untuk memperkirakan realisasi belanja pemerintah daerah sampai dengan akhir tahun • Memantau dan mengevaluasi realisasi belanja ke daerah dibandingkan dengan targetnya

• Melakukan pemantauan terhadap realisasi dua mingguan belanja ke daerah dan melakukan penyesuaian dengan memperhatikan perubahan penerimaan negara • Membuat peringatan dini kemungkinan tercapai tidaknya target belanja ke daerah serta menyusun faktor-faktor yang menyebabkan belanja ke daerah berbeda dengan targetnya • Merumuskan penyesuaian terhadap realisasi belanja ke daerah

- 35 -


DJAPK



Sasaran

Strategi

Kebijakan

• Membuat sistem peringatan dini (Early Warning System) perkembangan realisasi pembiayaan anggaran bulanan dibandingkan dengan pola bulanan tahun-tahun sebelumnya untuk memperkirakan realisasi pembiayaan anggaran sampai dengan akhir tahun • Memantau dan mengevaluasi realisasi pembiayaan anggaran dibandingkan dengan targetnya

• Melakukan pemantauan realisasi dua mingguan pembiayaan anggaran dan membuat perkiraan realisasi pembiayaan anggaran berdasarkan realisasi dua mingguan tersebut • Membuat peringatan dini kemungkinan tercapai tidaknya target pembiayaan anggaran serta menyusun faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan anggaran berbeda dengan targetnya • Merumuskan penyesuaian terhadap kelebihan atau kekurangan pembiayaan anggaran

- 36 -




Sasaran • Tersusunnya kerangka perencanaan APBN jangka menengah (Medium Term Budget / MTB) yang komprehensif dan sustainable

Strategi

Kebijakan

• Merencanakan baseline budget (perhitungan dasar anggaran) APBN jangka menengah sesuai dengan asumsi ekonomi makro • Merumuskan langkah-langkah kebijakan (policy measures) jangka menengah dan memperhitungkan dampak fiskalnya terhadap pendapatan negara, belanja negara, surplus/defisit APBN dan pembiayaan anggaran • Menetapkan besaran APBN yang mendukung kesinambungan fiskal jangka menengah

• Menyempurnakan database APBN dan faktorfaktor yang mempengaruhi secara lengkap dan komprehensif • Menyempurnakan model perencanaan APBN jangka menengah yang kredibel • Mengurangi defisit anggaran secara bertahap menuju surplus anggaran • Meningkatkan target tax ratio penerimaan perpajakan jangka menengah sesuai dengan perkembangan potensinya • Meningkatkan PNBP jangka menengah secara optimal sesuai dengan perkembangan perekonomian • Menyusun alokasi belanja daerah jangka menengah dengan mempertimbangkan besaran-besaran penerimaan dalam negeri • Memilih komposisi sumber-sumber pembiayaan anggaran jangka menengah yang menghasilkan biaya paling minimal • Mengurangi rasio utang terhadap PDB secara bertahap

- 37 -




Unit Pelaksana

Sasaran

Strategi

Kebijakan

• Terwujudnya pengembangan dan penyusunan format baru APBN sesuai dengan standar internasional statistik dan akuntansi keuangan Pemerintah (manual GFS 2001)

• Merumuskan klasifikasi penerimaan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan format manual GFS 2001 • Merumuskan masukan landasan hukum penerapan format APBN sesuai dengan format manual GFS 2001

• Mereklasifikasi rincian pendapatan negara sesuai dengan format manual GFS 2001 • Mereklasifikasi rincian belanja negara menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja sesuai dengan format manual GFS 2001 • Mereklasifikasi rincian pembiayaan anggaran sesuai dengan format manual GFS 2001 • Melakukan partisipasi aktif dalam perubahan sistem akuntasi menuju format manual GFS 2001 • Melakukan sosialisasi dan publikasi informasi format manual GFS 2001

DJAPK

• Terwujudnya pengembangan model perencanaan fiskal dan APBN yang terpadu dan komprehensif

• Mereview model yang saat ini digunakan (existing model) dari perencanaan fiskal dan APBN • Merumuskan penyempurnaan metode proyeksi berbagai besaran APBN dalam kerangka pengembangan model fiskal (sektor pemerintah). • Merumuskan hubungan model perencanaan fiskal dan APBN dengan berbagai model perencanaan lainnya di sektor riil, sektor moneter, dan sektor external secara terpadu dan terintegrasi

• Mengidentifikasi dan menganalisa kekurangan dan kelebihan model-model perencanaan yang digunakan selama ini untuk memproyeksikan pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran • Menyusun metode proyeksi baru berdasarkan database yang telah di update dan model yang telah direview untuk memproyeksikan pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran • Menyusun keterkaitan model perencanaan APBN yang telah di up date dengan modelmodel di sektor lain dengan memperhatikan aliran arus dana (flow of fund) yang terjadi

DJAPK

- 38 -



Unit Pelaksana

Sasaran

Strategi

Kebijakan

• Terselenggaranya penyebarluasan data dan informasi kebijakan fiskal dan APBN yang akurat dan komprehensif melalui berbagai media komunikasi

• Menyebarluaskan data dan informasi kebijakan fiskal dan APBN yang akurat dan komprehensif melalui berbagai media komunikasi

• Melakukan sosialisasi dan publikasi informasi kebijakan fiskal dan APBN

DJAPK

• Meningkatnya kapasitas sumber daya dalam kerangka penyusunan NK dan RAPBN, serta perumusan kebijakan APBN yang sehat, credible dan sustainable

• Meningkatkan capacity building sumber daya dalam kerangka penyusunan NK dan RAPBN, serta perumusan kebijakan APBN yang sehat, credible dan sustainable

• Menugaskan pegawai untuk mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan, baik dalam maupun luar negeri • Menambah pegawai yang kompeten dibidang penyusunan APBN • Menambah sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran pekerjaan

DJAPK

- 39 -


Peran: Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara V. Bidang Pengelolaan Keuangan Negara Tujuan Memantapkan pelaksanaan sistem penganggaran yang transparan dan akuntabel

Sasaran

Unit Pelaksana

Strategi

Kebijakan

• Terselenggaranya penerapan unified budget

• Menerapkan unified budget selambatlambatnya tahun 2008

• Memulai penerapan format baru belanja negara dalam APBN 2005 • Menyusun petunjuk teknis RKA-KL dan RKABagian Anggaran Lain-lain yang mengacu pada unified budget • Melakukan penelaahan atas perubahan program Kementerian/Lembaga secara terus menerus untuk mencapai efisiensi dan efektifitas anggaran berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional • Menyempurnakan klasifikasi anggaran sesuai standar internasional • Melakukan evaluasi terhadap realisasi pelaksanaan anggaran • Melakukan pengelolaan penyediaan pembiayaan utang negara;

DJAPK

• Terselenggaranya penyusunan belanja pemerintah dengan pendekatan MTEF

• Menerapkan MTEF selambatlambatnya tahun 2008

• Menyusun peraturan perundangan yang terkait dengan penerapan MTEF ; • Menyusun pedoman MTEF pada Kementerian Negara/Lembaga • Melakukan sosialisasi dan publikasi informasi MTEF

DJAPK

- 40 -



Sasaran

Strategi

Kebijakan

Unit Pelaksana

• Terselenggaranya penyusunan anggaran berbasis kinerja

• Menerapkan anggaran berbasis kinerja selambat-lambatnya tahun 2008

• Menyusun peraturan perundangan yang terkait dengan penerapan anggaran berbasis kinerja termasuk Penyusunan Standar Biaya Umum (SBU) dan Standar Biaya Khusus (SBK) • Menyusun pedoman anggaran berbasis kinerja pada Kementerian Negara/ Lembaga • Melakukan sosialisasi dan publikasi informasi anggaran berbasis kinerja • Menyusun standar pelayanan umum bagi setiap kementerian/lembaga

DJAPK

• Terselenggaranya sinkronisasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan penganggaran dan perbendaharaan

• Menegaskan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang terkait dengan fungsi perencanaan dan penganggaran

• Merumuskan penyempurnaan Peraturan Menteri Keuangan tentang tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan terkait dengan fungsi perencanaan dan penganggaran. • Merumuskan peninjauan kembali Peraturan Menteri Keuangan yang belum secara tegas mewujudkan pembagian tugas antara fungsi perencanaan anggaran dan fungsi perbendaharaan • Memantapkan koordinasi antar unit yang terkait dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penganggaran dan perbendaharaan

DJAPK

• Memantapkan pelaksanaan UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan

• Menyusun Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan tentang pelaksanaan fungsi penyusunan anggaran dan fungsi pelaksanaan anggaran

DJAPK

- 41 -



Sasaran

Strategi

Kebijakan

Unit Pelaksana

• Meningkatnya capacity building sumber daya dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan APBN

• Meningkatkan kualitas SDM • Menyusun kebutuhan diklat Keuangan Negara

• Melakukan pelatihan peningkatan pengetahuan pegawai di dalam dan luar negeri • Mengembangkan SDM melalui Diklat Keuangan di dalam dan luar negeri

DJAPK

• Terselenggaranya pengelolaan kas negara yang akurat, efisien, dan reliabel

• Menerapkan Treasury Single Account (TSA)

Tahun 2005 • Melakukan identifikasi sifat masing-masing rekening pemerintah • Melakukan penataan kembali rekeningrekening pemerintah • Melakukan study cost & benefit atas transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam penerapan TSA • Melakukan review ketentuan perundangundangan yang tidak selaras dengan kebijakan pelaksanaan pengelolaan kas • Melakukan uji coba pelaksanaan RTGS dengan BI pada beberapa KPPN • Melakukan presentasi kesiapan bank-bank umum dalam mendukung pelaksanaan TSA • Menyempurnakan dan penertiban subsistem administrasi pendukung • Melakukan uji coba penggabungan SISPEN dengan MP3 dan EDI • Menyusun RPP mengenai pengelolaan uang • Melakukan review sistem dan prosedur perlakuan akuntansi rekening khusus • Menerapkan TSA pada beberapa KPPN sebagai pilot project

DJPBN

- 42 -



Sasaran

Strategi

Kebijakan

Unit Pelaksana

Tahun 2006 • Menyediakan sarana untuk pelaksanaan TSA • Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan TSA • Menyusun ketentuan/peraturan penempatan dan peminjaman dana untuk menutup kekurangan kas • Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan untuk penerapan TSA dan anggaran berbasis akrual Tahun 2007 • Melakukan evaluasi pelaksanaan pilot project penerapan TSA Tahun 2008 • Menerapkan RTGS BI pada Ditjen Perbendaharaan • Melanjutkan pelatihan-pelatihan TSA Tahun 2009 • Menerapkan Treasury Single Account secara penuh • Terselenggaranya percepatan penyajian laporan realisasi anggaran

• Menyempurnakan pedoman penyusunan LPJ APP

• Menyusun PP Menkeu tentang pedoman penyusunan LPJ APP • Melakukan sosialisasi tentang ketentuan pelaksanaan anggaran

DJPBN

• Tersusunnya rumusan kebijakan/peraturan dan petunjuk teknis DIPA dan dokumen yang dipersamakan

• Menyempurnakan peraturan tentang penelaahan DIPA

• Menyelaraskan ketentuan-ketentuan peraturan tentang penelaahan DIPA

DJPBN

- 43 -



Sasaran

Strategi

Kebijakan

Unit Pelaksana

• Terwujudnya pengelolaan dan pembinaan anggaran negara kepada kementrian negara/lembaga

• Melakukan perbaikan ketentuan tentang mekanisme pembayaran

• Menyusun PP Menkeu tentang mekanisme pembayaran APBN sesuai dengan UU No. 1 Perbendaharaan • Melaksanakan/mengirim SDM dalam rangka meningkatkan kemampuan di bidang pelaksanaan anggaran • Melengkapi sarana dan prasarana dalam rangka menunjang peningkatan pelaksanaan anggaran

DJPBN

• Terwujudnya sistem manajemen keuangan negara yang terintegrasi

• Mengembangkan sistem perbendaharaan dan anggaran negara (SPAN)

• Melakukan koordinasi dengan kementrian negara/lembaga dan unit terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan anggaran • Melakukan studi banding sistem manajemen keuangan negara • Menyusun SPAN • Melakukan sosialisasi dan pelatihan/pendidikan pelaksanaan SPAN

DJPBN

- 44 -


Peran: Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara V. Bidang Pengelolaan Keuangan Negara Tujuan Meningkatkan akuntabilitas keuangan negara

Sasaran

Strategi

Kebijakan

• Tersusunnya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan penyempurnaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SiAPP)

• Mewujudkan PP SAP berbasis kas menuju akrual. • Menyiapkan SAP dan PP SAP berbasis akrual. • Memperbaharui rumusan business process perbendaharaan dan akuntansi yang baru. • Mengembangkan sistem aplikasi dan program perbendaharaan yang baru (SPAN)

• Mendapatkan pertimbangan BPK atas draft SAP berbasis kas menuju akrual. • Menyiapkan dan mengajukan konsep PP SAP untuk ditetapkan Presiden. • Menyusun draft SAP berbasis akrual • Menyiapkan penerbitan PP SAP berbasis akrual • Menerbitkan Buletin Teknis dan Interpretasi SAP sesuai kebutuhan • Meningkatkan kapasitas profesional Komite Standar Akuntansi Pemerintahan • Mengembangkan ”business process” SiAPP • Memelihara Bagan Perkiraan Standar dan Posting Rules • Menyempurnakan SiAPP mengacu pada PP SAP • Menyiapkan sistem akses data untuk mendukung pemeriksaan BPK • Mengembangkan SiAPP mengacu pada PP SAP berbasis akrual

- 45 -

Unit Pelaksana DJPBN



Sasaran • Terwujudnya percepatan penyelesaian dan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat

• Terwujudnya laporan keuangan pemerintah yang tepat waktu, andal, dan transparan.

Strategi • Mengimplementasikan PP SAP dan SiAPP. • Menyiapkan SDM yang andal di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan.

Kebijakan • Mensosialisasikan SAP dan SiAPP • Menyelenggarakan Help-desk • Meningkatkan kapasitas SDM Instansi dan DJPBN di bidang Akuntansi dan penyelenggaraan SiAPP • Menyelenggarakan bimbingan implementasi SAP dan SiAPP pada instansi • Menyelenggarakan akuntansi kas di lingkungan DJPBN • Melakukan rekonsiliasi data transaksi APBN antara DepKeu dengan Instansi Pengguna Anggaran • Menyusun laporan keuangan pemerintah pusat yang lengkap dan tepat waktu • Mendukung tugas pemeriksaan BPK dan menyiapkan tanggapan pemerintah atas temuan pemeriksaan • Menyiapkan RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN dan Materi Pembahasan dengan DPR.


DJPBN

• Mewujudkan PP tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah

• Menyusun PP tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah

DJPBN

• Mewujudkan laporan keuangan pemerintah yang komprehensif

• Menyusun dan menyiapkan laporan keuangan pemerintah pusat yang merupakan gabungan dari laporan keuangan kementerian/lembaga, laporan keuangan bendaharawan umum negara, dan dilampiri dengan laporan keuangan BUMN

DJPBN

- 46 -



Sasaran

Strategi

Kebijakan

Unit Pelaksana

• Meningkatnya cakupan informasi secara berjenjang

• Mengembangkan sistem penyajian informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan mudah dipahami di setiap jenjang instansi

• Melakukan kajian atas laporan akuntansi dan perbendaharaan yang diterbitkan oleh setiap jenjang instansi pengguna anggaran dan DJPBN • Menyempurnakan dan menyederhanakan laporan akuntansi dan perbendaharaan sebagaimana diatas

DJPBN

• Tersusunnya pedoman dan penyajian statistik keuangan pemerintah

• Mengembangkan data statistik unitunit yang memberi kontribusi fiskal dan makro ekonomi negara • Menyajikan informasi statistik keuangan negara sesuai standar internasional

• Melakukan kajian mengenai statistik keuangan pemerintah (GFS) • Melakukan inventarisasi Unit Satuan Fiskal (Unit Registers) • Menyusun pedoman penyajian statistik keuangan pemerintah • Mensosialisasikan butir 2 pada Pemda • Melakukan upaya pengumpulan data statistik keuangan Pemerintah (termasuk Pemda) • Menyusun dan mempublikasikan laporan statistik keuangan pemerintah

DJPBN

• Tersajinya informasi perbendaharaan negara secara berkala atau non berkala

• Mewujudkan pemberian informasi pengelolaan keuangan negara

• Menerbitkan Buku Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahunan • Melayani kebutuhan informasi non berkala tentang pelaksanaan APBN dan posisi keuangan pemerintah kepada instansi atau kelompok publik yang membutuhkan • Mengembangkan dan mengelola Situs Website DJPBN

DJPBN

- 47 -



Sasaran • Terwujudnya dukungan pengembangan dan penyempurnaan sistem perbendaharaan

• Berkembangnya jabatan fungsional perbendaharaan

Strategi

Kebijakan

• Memberi dukungan teknis akuntansi dalam sistem perbendaharaan negara. • Mendukung perwujudan pengelolaan perbendaharaan yang baik.

• Menyempurnakan dan mengembangkan sistem pembayaran • Menyempurnakan dan mengembangkan sistem penerimaan • Menyempurnakan dan mengembangkan sistem pengelolaan kas negara • Menyempurnakan dan mengembangkan sistem Utang/Piutang Negara • Menyempurnakan dan mengembangkan sistem investasi • Menyempurnakan dan mengembangkan sistem Barang Milik Negara • Mendampingi konsultan dalam mengembangkan SPAN (menyangkut aspek IT) • Mengembangkan Bagan Perkiraan Standar dan Posting Rules berbasis Akrual • Melakukan Sosialisasi SPAN

• Mewujudkan PP tentang jabatan fungsional perbendaharaan.

- 48 -

• Menyiapkan perangkat ketentuan jabatan fungsional (jafung) perbendaharaan • Melakukan sosialisasi dan implementasi jafung • Melakukan pembinaan jafung • Melakukan evaluasi dan penyempurnaan perangkat ketentuan jafung


DJPBN

DJPBN



Memantapkan pelaksanaan sistem pelaporan arus kas

Sasaran

Strategi

Kebijakan

Unit Pelaksana

• Terwujudnya pengembangan IT Policy dan Data Warehouse

• Mewujudkan sistem IT yang mendukung operasi dan pemberian informasi perbendaharaan

• Menyiapkan IT Policy di lingkungan DJPBN dalam rangka IFMIS • Mengembangkan dan memelihara data warehouse atas keuangan pemerintah • Mengembangkan SDM di bidang IT • Memelihara SPAN

DJPBN

Tersusunnya laporan arus kas yang cepat,akurat dan reliabel

Menyempurnakan mekanisme pembuatan ‘flash report’ realisasi APBN yang berasal dari Laporan Kas Posisi KPPN dan Laporan Realisasi BUN

Melakukan penataan administrasi pendukung pada subsistem BUN, subsistem administrasi kas negara, subsistem rekening pemerintah lainnya, subsistem program pensiun, subsistem administrasi rekening khusus Membuat program penyusunan laporan realisasi APBN melalui BUN Membuat program konsolidasi untuk penyusunan ‘flash report’ realisasi APBN melalui BUN dan KPPN

DJPBN

- 49 -


Peran: Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara VI. Bidang Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Tujuan Mewujudkan policies based research di bidang hubungan keuangan pusat dan daerah

Mewujudkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan dalam rangka Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas

Sasaran

Strategi

Kebijakan

Unit Pelaksana

• Optimalisasi pengkajian pokokpokok kebijakan di bidang hubungan keuangan pusat dan daerah

• Pengkajian pokok-pokok kebijakan di bidang penataan daerah, keuangan daerah, dan pembinaan aparatur keuangan daerah

BAPEKKI →BKF

• Optimalisasi perumusan pokokpokok kebijakan di bidang hubungan keuangan pusat dan daerah

• Perumusan pokok-pokok kebijakan di bidang penataan daerah, keuangan daerah, dan pembinaan aparatur keuangan daerah • Amandemen UU No. 34/2000 tentang PDRD

BKF

• Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengeluaran negara untuk menjaga kesinambungan fiskal

• Pengawasan atas perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD)

• Pengumpulan dan evaluasi perda tentang PDRD

• Terlaksananya perumusan kebijakan penataan keuangan daerah dan pengendalian defisit dan surplus anggaran daerah.

• Melakukan penyusunan peraturan pelaksanaan keuangan daerah dan pengendalian defisit dan surplus anggaran daerah.

• Merumuskan kebijakan di bidang penataan keuangan daerah • Merumuskan kebijakan di bidang pengendalian defisit dan surplus anggaran daerah

DJAPK

Terlaksananya perumusan kebijakan penataan keuangan daerah dan pengendalian defisit dan surplus anggaran daerah.

Melakukan penyusunan peraturan pelaksanaan keuangan daerah dan pengendalian defisit dan surplus anggaran daerah.

Merumuskan kebijakan di bidang penataan keuangan daerah Merumuskan kebijakan di bidang pengendalian defisit dan surplus anggaran daerah

DJAPK

Terlaksananya perumusan kebijakan, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi kemampuan keuangan daerah.

Melakukan penyusunan profil kemampuan keuangan daerah.

Merumuskan kebijakan penilaian kemampuan keuangan daerah

DJAPK

• Meningkatnya policies based research yang representatif di bidang hubungan keuangan pusat dan daerah

- 50 -

BAPEKKI →BKF BAPEKKI →DJAPK


Peran: Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara VI. Bidang Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Unit Pelaksana

Tujuan

Sasaran

Strategi

Kebijakan

Mewujudkan optimalisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembiayaan daerah agar diperoleh sumber pembiayaan dengan biaya rendah dan tingkat resiko yang dapat ditolerir

Terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pinjaman dan obligasi daerah yang efektif dan efisien Terciptanya redefinisi perencanaan dan pemanfaatan pinjaman untuk daerah dalam kontribusi terhadap pembangunan nasional

Mengukur dan menganalisis serta mengevaluasi potensi daerah dalam kaitannya dengan perekonomian dan kemampuan membayar kembali pinjaman daerah serta sumbersumber pembiayaannya Memfasilitasi dan memberikan bimbingan teknis terhadap pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Menyusun peraturan- peraturan pelaksanaan dan mekanisme pinjaman dalam negeri dan penerusan pinjaman luar negeri untuk daerah dan obligasi daerah. Menyusun pedoman umum pinjaman dalam negeri dan penerusan pinjaman luar negeri untuk daerah dan penerbitan obligasi daerah Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pinjaman dalam negeri dan penerusan pinjaman luar negeri untuk daerah dan obligasi daerah Membentuk forum komunikasi penerbitan obligasi daerah. Melakukan pemantauan dan evaluasi batas kumulatif pinjaman daerah dan pemetaannya.

DJAPK

Mewujudkan penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah yang transparan, akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan

• Terwujudnya format laporan APBD yang terstandarisasi • Terwujudnya penyusunan informasi APBD yang terkonsolidasi dengan APBN

• Menyempurnakan format APBD sesuai standar akuntansi pemerintahan • Menyusun data keuangan daerah sesuai dengan standar internasional (GFS)

• Menerapkan format baru APBD yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan • Penerapan standar GFS (Manual 2001) dalam penyusunan data statistik keuangan daerah

DJAPK

• Meningkatnya kecepatan dan ketepatan penyusunan informasi keuangan daerah

• Mengembangkan aplikasi pelaporan informasi keuangan daerah yang terintegrasi dengan pemerintah pusat

• Memberikan fasilitasi dan bimbingan teknis penerapan sistem informasi keuangan daerah secara luas di daerah

DJAPK

• Tersajinya informasi keuangan daerah secara terbuka

• Mengembangkan situs informasi keuangan daerah

• Melakukan pemeliharaan dan pengembang-an software/hardware penunjang situs informasi keuangan daerah

DJAPK

- 51 -


Peran: Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara VI. Bidang Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Tujuan

Sasaran

Strategi

• Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia (Capacity building) dalam penyusunan informasi keuangan daerah

• Menyusun kebutuhan sosialisasi dan pelatihan pengelolaan informasi keuangan publik

- 52 -

Kebijakan • Mengembangkan SDM Pusat dan Daerah melalui pelatihan di bidang pengelolaan informasi keuangan publik di dalam dan luar negeri



Peran: Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara VII. Bidang Lembaga Keuangan Non Bank, Akuntan, dan Penilai Tujuan Meningkatkan kesehatan lembaga keuangan serta kemampuan dalam memobilisasi dana masyarakat

Sasaran

Strategi

Kebijakan

Unit Pelaksana

• Terwujudnya penyempurnaan peraturan perundangan untuk pengembangan lembaga keuangan

• Menyusun dan melakukan amandemen undang-undang di bidang lembaga keuangan

• Melakukan amandemen UU Asuransi • Melakukan amandemen UU Dana Pensiun • Menyusun PP dan Persiapan Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) • Menyusun UU Otoritas Jasa Keuangan (OJK) • Menyusun UU Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK) • Penyusunan UU Usaha Jasa Gadai • Penyusunan UU Perusahaan Pembiayaan Ekspor Indonesia (PPEI)

DJLK

• Meningkatnya pengawasan dan kepastian hukum di sektor jasa keuangan

• Melakukan optimalisasi sistem informasi

• Menyempurnakan peraturan yang terkait dengan penerapan teknologi informasi dalam pengawasan di sektor jasa keuangan. • Menyiapkan infrastruktur yang mendukung penerapan TI dalam optimalisasi sistem informasi

DJLK

• Melakukan keselarasan dengan peraturan perundang-undangan lainnya

• Meningkatkan koordinasi dengan instansi yang terkait dengan perundangan.

DJLK

• Meningkatkan kompetensi tenaga pengawas/analis/ fungsi-fungsi melalui pelatihan

• Menambah jumlah dan meningkatkan kualitas tenaga pengawas/analis/pemeriksa lembaga keuangan

DJLK

• Meningkatnya pengawasan lembaga keuangan

- 53 -


Peran: Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara VII. Bidang Lembaga Keuangan Non Bank, Akuntan, dan Penilai Tujuan

Meningkatkan perlindungan nasabah dan pengembangan infrastruktur pendukung jasa keuangan

Sasaran

Strategi

Kebijakan

Unit Pelaksana

• Melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap direksi, dan komisaris perusahaan perasuransian.

• Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengawasan industri asuransi dan reasuransi dengan konsep risk based supervision. • Meningkatkan kualitas pengawasan dana pensiun dan lembaga keuangan lainnya

DJLK

• Meningkatnya penyaluran kredit untuk usaha menengah, kecil dan mikro.

• Mengembangkan lembaga keuangan mikro

• Meningkatan pengkajian pengaturan di bidang LKM

DJLK

• Meningkatnya perlindungan kepada nasabah dan pemilik polis asuransi, serta peserta dana pesiun

• Menyusun standar minimum transparansi informasi produk asuransi

• Menyusun Peraturan Menteri yang mengatur informasi minimum yang harus diketahui tertanggung atau calon tertanggung dalam polis asuransi

DJLK

• Mendirikan Biro Mediasi Asuransi

• Melakukan kerjasama dengan Asosiasi Perusahan Asuransi untuk mendirikan Biro Mediasi Konsumen Asuransi

DJLK

• Menyusun standar minimum kapasitas retensi risiko perusahaan asuransi

• Meningkatkan permodalan perusahaan perasuransian

DJLK

• Membentuk Lembaga Penjamin Pemegang Polis

• Mendorong terbentuknya Lembaga Penjamin Pemegang Polis

DJLK

• Mempercepat pengembangan infrastruktur lembaga keuangan untuk menjamin keamanan pemilik polis, peserta dana pensiun .

• Menyusun sistem dan jaringan informasi serta data base lembaga keuangan • Mempromosikan penggunaan IT pada industri asuransi dan dana pensiun

DJLK

• Terwujudnya pengembangan infrastruktur lembaga keuangan

- 54 -


Peran: Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara VII. Bidang Lembaga Keuangan Non Bank, Akuntan, dan Penilai Tujuan Meningkatkan kualitas profesi akuntan publik dan penilai

Sasaran

Strategi

Kebijakan

Unit Pelaksana

• Terwujudnya penyempurnaan peraturan perundangan untuk pengembangan akuntan publik dan penilai

• Menyusun dan melakukan amandemen peraturan perundangan di bidang akuntan publik dan penilai • Meningkatkan kompetensi tenaga pengawas melalui pendidikan dan pelatihan

• Menyusun UU Akuntan Publik dan peraturan perundangan di bidang penilai

DJLK (SETJEN)

- 55 -


Peran: Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara VIII. Bidang pasar modal Tujuan • Melakukan diversifikasi sumber-sumber pendanaan pembangunan jangka panjang • Meningkatkan perlindungan investor pasar modal

Sasaran • Meningkatnya pengawasan dan kepastian hukum di bidang pasar modal

Strategi

Kebijakan

Unit Pelaksana

• Mewujudkan independensi lembaga pengawas pasar modal

• Melakukan amandemen RUUPM

Bapepam

• Meningkatkan pemanfataan TI dalam pengawasan

• Mengoptimalkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pengawasan lembaga bursa.

Bapepam

• Mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan dengan standar internasional

• Melakukan sinkronisasi peraturan Bapepam dengan prinsip-prinsip IOSCO, G30, FIBV,ISSA,FATF, IFRS dan GCG

Bapepam

• Menyelaraskan peraturan perundangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya

• Meningkatkan koordinasi dengan instansi yang terkait dengan perundangan.

Bapepam

• Melakukan pengawasan pemanfaatan teknologi informasi di pasar modal

• Menerbitkan peraturan yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi di pasar modal

Bapepam

• Meningkatkan kualitas penegakan hukum

• Memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pemeriksaan dan penyidikan serta meningkatkan kualitas PPNS melalui pendidikan, pelatihan, dan seminar

Bapepam

• Meningkatkan kerjasama dengan lembaga nasional dan internasional

• Meningkatkan kerjasama baik multilateral maupun bilateral dalam bentuk MOU maupun kerjasama lainnya untuk mendukung proses penegakan hukum

Bapepam

- 56 -


Peran: Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara VIII. Bidang pasar modal Tujuan

Sasaran • Terwujudnya pengembangan pasar

• Meningkatnya peran dan kualitas pelaku di sektor jasa keuangan

Strategi

Kebijakan

Unit Pelaksana

• Meningkatkan peningkatan infrastruktur teknologi informasi di Self Regulatory Organization (SRO)

• Menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan internasional untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan infrastruktur TI

Bapepam

• Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

• Melaksanakan pendidikan pasar modal terpadu

Bapepam

• Meningkatkan daya saing dan efisiensi perusahaan efek

• Memperkuat back office perusahaan efek (PE) • Meningkatkan PE menjadi invesment banking (universal broker).

Bapepam

• Memperluas basis dan kualitas pemodal domestik

• Meningkatkan perlindungan investor • Melakukan sosialisasi

Bapepam

• Meningkatkan jumlah Emiten dan Perusahaan Publik

• Menyederhanakan proses go publik.

Bapepam

• Meningkatkan peran asosiasi dalam mendorong ketaatan pelaku pasar terhadap aturan yang berlaku

• Mendorong upaya asosiasi untuk menerapkan kode etik untuk masing-masing profesi.

Bapepam

• Meningkatkan peran Tata Kelola Perusahaan yang baik

• Memantau kepatuham pelaku pasar terhadap prinsip-prinsip GCG yang telah dituangkan dalam peraturan Bapepam. • Menuangkan prinsip-prinsip GCG dalam OECD yang belum diakomodasi dalam peraturan Bapepam antara lain ketentuan yang mengatur perbedaan pendapat komisaris atau direksi dengan keputusan rapat yang harus disampaikan secara tertulis dalam risalah rapat.

Bapepam

- 57 -


Peran: Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara VIII. Bidang pasar modal Tujuan

Sasaran

• Terwujudnya perluasan alternatif investasi dan pembiayaan

Strategi

Kebijakan

Unit Pelaksana

• Melakukan survey pemodal domestik dan calon emiten domestik

• Menjalin kerjasama dengan SRO

Bapepam

• Meneliti dan mengembangkan produk investasi

• Melakukan kerjasama dengan lembaga peneliti lain serta kalangan akademisi.

Bapepam

• Mengembangkan obligasi daerah

• Menyiapkan kerangka hukum bagi penerbitan obligasi daerah

Bapepam

• Mengembangkan reksadana terstruktur

• Menyiapkan kerangka peraturan bagi pengembangan reksadana terstruktur

Bapepam

• Mendorong pengembangan efek derivatif dan lainnya.

• Melanjutkan upaya pengembangan EBA dgn melakukan koordinasi dengan Ditjen Pajak, DJLK serta mengatasi kendala yang masih ada seperti pemeringkatan dan enhancement. • Menyiapkan perangkat hukum penunjang. • Mendorong upaya untuk memberikan edukasi bagi investor mengenai produk derivatif

Bapepam

• Mendorong pengembangan produk berbasis syariah

• Meneruskan kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti DSN MUI • Meneruskan upaya sosialisasi produk-produk syariah pasar modal

Bapepam

- 58 -


Peran: Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara IX. Bidang Kerjasama Keuangan Internasional Tujuan Mewujudkan kerjasama ekonomi dan keuangan internasional

Unit Pelaksana

Sasaran

Strategi

Kebijakan

• Meningkatnya kerjasama ekonomi dan keuangan dengan lembaga-lembaga keuangan internasional, regional, multilateral dan bilateral

• Optimalisasi pengkajian kebijakan di bidang kerjasama ekonomi dan keuangan internasional

• Pengkajian kebijakan tentang isu-isu internasional yang berkembang pada forum/kerjasama subregional, regional, multilateral dan bilateral • Pengkajian kebijakan tentang posisi Indonesia pada lembaga-lembaga internasional

BAPEKKI → BKF

• Optimalisasi perumusan kebijakan di bidang kerjasama ekonomi dan keuangan internasional

• Perumusan kebijakan tentang isu-isu internasional yang spesifik • Perumusan kebijakan tentang posisi Indonesia pada lembaga-lembaga internasional

BAPEKKI → BKF

- 59 -


Peran: Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara X. Bidang sistem informasi dan teknologi keuangan Tujuan Mewujudkan e-Government di Departemen Keuangan

Sasaran

Strategi

• Terwujudnya infrastruktur IT yang terintegrasi dalam rangka penyelenggaraan sistem informasi Departemen Keuangan.

• Menata sistem manajemen dan proses kerja Departemen Keuangan secara komprehensif dan terintegrasi. • Mengembangkan kapasitas SDM. • Mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas. • Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. • Pemanfaatan potensi dunia usaha dalam mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. • Melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan-tahapan yang realistik dan terukur.

• Terwujudnya integrasi aplikasi dasar yang merupakan visualisasi bisnis proses Departemen Keuangan. • Terwujudnya layanan publik yang memudahkan hubungan antar pemerintah (G2G), pemerintah dengan bisnis (G2B), dan antara pemerintah dengan masyarakat (G2C).

- 60 -

Kebijakan • • • •

Menyusun IT Policy Departemen Keuangan. Menyusun IT Plan. Menyusun IT Standar. Menyusun IT Strategi.

Unit Pelaksana SETJEN


Peran: Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara XI. Bidang SDM Tujuan Memenuhi kualitas SDM yang dibutuhkan oleh Departemen Keuangan serta berpartisipasi dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat di bidang keuangan dan kekayaan negara (menjadikan BPPK sebagai Pusat PembelajaranLearning Center)

Sasaran • Terselenggaranya diklat berbasis kompetensi dan teknologi informasi (TI)

• Meningkatnya kesempatan mengembangkan kompetensi diri (hard skill maupun soft skill) bagi pegawai Departemen Keuangan

Unit Pelaksana

Strategi

Kebijakan

• Menyelenggarakan diklat di bidang keuangan dan kekayaan negara yang searah dengan jenjang karir dan pengembangan organisasi

• Menyelenggarakan diklat dan pendidikan kedinasan sejalan dengan kebutuhan instansi pengguna (khususnya DJP) • Melakukan riset yang berkaitan dengan potensi kebutuhan diklat bekerjasama dengan instansi di pusat secara berkesinambungan. • Melakukan riset hubungan diklat dengan pola karier pegawai bekerjasama dengan instansi di pusat

BPPK dan Eselon I terkait

• Menyelenggarakan diklat dengan kurikulum berbasis kompetensi

• Mengembangkan diklat dengan tujuan khusus (Special Purpose Training) yang disusun dengan tujuan untuk membentuk SDM yang memiliki Courage, Commitment, dan Character.

BPPK

• Menyelenggarakan diklat berbasis TI

• Menerapkan TI pada diklat klasikal dan diklat jarak jauh

BPPK

• Menyusun standard kompetensi (hard skill dan soft skill) SDM Depkeu bekerja sama dengan unit Eselon I terkait

• Melakukan penyusunan, penyempurnaan, dan pengembangan komponen diklat • Meningkatkan frekuensi keikutsertaan SDM Dep. Keuangan dalam kegiatan pengembangan kompetensi diri baik melalui diklat maupun kegiatan lainnya • Melakukan pemetaan kebutuhan SDM berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan oleh tiap unit Eselon I

BPPK dan Eselon I terkait

- 61 -


Peran: Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara XI. Bidang SDM Tujuan

Sasaran • Meningkatnya kualitas pelayanan dalam bidang penyelenggaraan diklat keuangan dan kekayaan negara

• Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat

Strategi

Kebijakan

Unit Pelaksana

• Menyelenggarakan diklat di bidang keuangan dan kekayaan negara yang searah dengan jenjang karir dan perkembangan organisasi

• Meningkatkan mutu penyelenggaraan diklat

BPPK

• Meningkatkan kapasitas instruktur dan penyelenggara diklat

• Menugaskan pengajar/widyaiswara untuk menyusun buku, modul, maupun tulisan ilmiah lainnya

BPPK

• Menyempurnakan diklat klasikal serta mengembangkan diklat jarak jauh (DJJ)

• Melakukan launching sistem Diklat Jarak Jauh

BPPK

• Memberdayakan Balai Diklat untuk mengetahui profil kebutuhan diklat bagi SDM Depkeu (terutama pejabat eselon V dan Pelaksana) maupun masyarakat yang ada di wilayah kerjanya bekerja sama dengan Kanwil terkait

• Melakukan riset yang berkaitan dengan potensi kebutuhan diklat bekerja sama dengan instansi vertikal di daerah

BPPK

• Menjadikan Balai Diklat sebagai Learning Center berbasis TI

• Memprioritaskan penyelenggaraan diklat di Balai Diklat • Membangun sistem penyelenggaraan diklat yang berbasis TI

BPPK

• Membangun Sistem informasi yang berbasis TI

• Mengembangkan SIM Diklat, SIM Kepegawaian, Online Library, dan Online Journal

BPPK

- 62 -


Peran: Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara XI. Bidang SDM Tujuan

Mengembangkan kajian ilmiah di bidang keuangan publik dan akuntansi pemerintah (menjadikan BPPK sebagai Pusat Riset Pengembangan Keilmuan Knowledge Development Research Center)

Sasaran

• Terselenggaranya kajian ilmiah di bidang Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah yang berkesinambungan

Strategi

Kebijakan

Unit Pelaksana

• Melakukan kerjasama dengan pihak lain, baik di dalam maupun luar negeri

• Mengembangkan upaya penyusunan diklat keuangan negara dan kekayaan negara sesuai dengan kebutuhan pengguna • Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai keuangan negara dan kekayaan negara secara mandiri atau bekerjasama dengan pihak lain

BPPK

• Melaksanakan penelitian, seminar/workshop, dan penerbitan jurnal ilmiah di bidang keuangan publik dan akuntansi pemerintah

• Menerbitkan jurnal dan buku ilmiah yang berkesinambungan • Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi SDM Depkeu untuk melakukan kajian ilmiah

BPPK

- 63 -


Peran: Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara XII. Bidang Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pembinaan, dan Dukungan Administrasi Tujuan Melaksanakan program dan kegiatan serta tertib administrasi keuangan Departemen

Meningkatkan kualitas administrasi dan pembinaan kepegawaian

Sasaran • Meningkatnya kualitas perencanaan program dan keuangan, pengelolaan keuangan, dan laporan keuangan Departemen

• Meningkatnya pelayanan kepegawaian kepada stakeholders dengan cara meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi kepegawaian

Unit Pelaksana

Strategi

Kebijakan

• Melakukan penyusunan dokumen perencanaan program dan keuangan serta pelaksanaannya sesuai peraturan yang berlaku tepat waktu, jumlah, dan sasaran

• Meningkatkan pembinaan dan koordinasi dalam rangka menyusun rencana kerja, anggaran, dan pelaksanaannya • Meningkatkan pembinaan dan koordinasi dalam rangka penyelesaian kasus kerugian negara • Meningkatkan pembinaan dan koordinasi dalam implementasi pengarusutamaan gender dan penyusunan database ketenagakerjaan sektor keuangan

SETJEN

• Melakukan penyusunan laporan keuangan departemen sesuai peraturan yang berlaku tepat waktu, lengkap dan akurat

• Meningkatkan pembinaan dan koordinasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan Departemen

SETJEN

• Melakukan pengadaan pegawai (human resource planning) sesuai kebutuhan unit sehingga tercipta dukungan SDM yang cukup dari segi kualitas dan kuantitas bagi unit kerja

• Menyelenggarakan analisis kebutuhan SDM dalam rangka rekrutmen pegawai; • Mengajukan formasi ke MENPAN berdasarkan analisis kebutuhan pegawai (manpower planning/HR planning); • Melaksanakan staffing/penempatan sesuai dengan kebutuhan unit.

SETJEN

• Menyusun pola mutasi di bidang kepegawaian

• Menyelenggarakan kajian pola mutasi sebagai pilot project penyusunan pola mutasi; • Menyelenggarakan kajian pola mutasi untuk seluruh unit di Lingkungan Depkeu.

SETJEN

- 64 -


Peran: Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara XII. Bidang Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pembinaan, dan Dukungan Administrasi Tujuan

Sasaran

Strategi

Kebijakan

Unit Pelaksana

• Membangun Sistem Assessment Center Departemen Keuangan dalam rangka mutasi jabatan struktural

• Menyelenggarakan pilot project assessment center; • Menyusun Standar Kompetensi Jabatan seluruh unit; • Menyusun materi dan metode penilaian assessment center seluruh unit.

SETJEN

• Mengembangkan Sistem Informasi Kepegawaian yang terintegrasi

• Menyusun SOP (standard operation procedure) pertukaran data dan updating antar-unit Pembina kepegawaian; • Melakukan pelaksanakan dan pengendalian implementasi SOP serta sinkronisasi database kepegawaian di unit-unit di lingkungan Depkeu • Mengembangkan Aplikasi Kepegawaian berbasis transaksi /mutasi kepegawaian (office automation) untuk lingkungan Depkeu; • Mengembangkan fitur dan content website sdm.depkeu.go.id • Mengembangkan tata naskah (dossier) modern berbasis teknologi informasi; • Meningkatkan ketrampilan, dan pengetahuan SDM SIM Kepegawaian di Lingk. Depkeu

SETJEN

• Meningkatkan akuntabilitas publik

• Melakukan optimalisasi fitur hotline mengenai pelayanan pegawai Depkeu di website Biro Kepegawaian (www.sdm.depkeu.go.id) bekerjasama dengan unit teknis terkait; • Memberikan penghargaan/tanda jasa dan penegakan disiplin pegawai

SETJEN

- 65 -



Sasaran

Strategi

Kebijakan

Unit Pelaksana

• Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan unit pembina kepegawaian dan unit teknis terkait

• Menyelenggarakan pertemuan rutin unit pembina kepegawaian dan unit teknis terkait di lingkungan Depkeu dalam rangka pengembangan kepegawaian

SETJEN

Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana departemen

• Meningkatnya kualitas pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan/ kekayaan departemen

• Meningkatkan kualitas perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan dan distribusi serta penatausahaan/inventarisasi dan penghapusan perlengkapan/kekayaan departemen

• Melakukan pembinaan administrasi perlengkapan departemen • Melaksanakan pengelolaan perlengkapan departemen • Meningkatkan sarana dan prasarana lingkup kantor pusat departemen dan GKN serta sarana dan prasarana lainnya

SETJEN

Mewujudkan kelembagaan departemen yang efektif dan efisien

• Meningkatnya kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan departemen

• Menyempurnakan kelembagaan dan ketatalaksanaan departemen

• Meningkatkan pembinaan dan koordinasi dalam rangka penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan • Melakukan penilaian kinerja kantor pelayanan • Menerapkan prinsip-prinsip good governance

SETJEN

Mewujudkan landasan hukum yang kokoh di bidang keuangan negara dan kekayaan negara dan pemberian informasi hukum yang memadai

• Terwujudnya penyempurnaan dan perumusan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan kekayaan negara

• Meningkatkan koordinasi penyempurnaan dan perumusan peraturan perundang-undangan

• Mempercepat penyusunan dan pembahasan peraturan perundang-undangan • Melakukan pengkajian hukum atas berbagai peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan kekayaan negara yang menjadi isu publik • Menyempurnakan pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan departemen sebagai suatu Standard Operation Procedure (SOP) baku

SETJEN

- 66 -



Mewujudkan komunikasi yang efektif, serta peningkatan dukungan dan partisipasi publik terhadap kebijakan di bidang keuangan dan kekayaan negara

Sasaran

Strategi

Kebijakan

Unit Pelaksana

• Tersedianya informasi hukum yang memadai

• Meningkatkan koordinasi dalam rangka diseminasi peraturan perundang-undangan

• Melakukan penyuluhan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan koordinasi dengan instansi terkait

SETJEN

• Tersedianya peraturan perundang-undangan untuk menunjang tugas pimpinan departemen

• Melakukan pengelolaan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan kekayaan negara

• Melakukan penataan peraturan perundangundangan di bidang keuangan dan kekayaan negara baik secara fisik maupun data base • Penataan kembali Sistem Jaringan dan Informasi Hukum

SETJEN

• Terselesaikannya masalah hukum secara cepat dan tepat

• Meningkatkan kualitas kajian hukum dan penanganan perkara serta peningkatan koordinasi antar unit

• Mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM di bidang hukum dan disiplin ilmu lainnya yang menunjang pelaksanaan tugas pokok • Menyusun dan menyempurnakan SOP dalm penanganan perkara

SETJEN

• Terbentuknya tata cara (standard operating procedure/SOP) tentang diseminasi, sosialisasi, dan komunikasi kebijakan di bidang keuangan dan kekayaan negara

• Menyusun SOP tentang diseminasi, sosialisasi, dan komunikasi kebijakan di bidang keuangan dan kekayaan negara

• Membentuk tim penyusunan SOP tentang diseminasi, sosialisasi, dan komunikasi kebijakan di bidang keuangan dan kekayaan negara

SETJEN

• Melakukan koordinasi antar unit Eselon I dalam persiapan dan pelaksanaan diseminasi dan komunikasi kebijakan di bidang keuangan dan kekayaan negara

- 67 -



Sasaran

Strategi

• Meningkatnya pemahaman, kesadaran dan dukungan publik serta terkoordinasinya pelaksanaan diseminasi informasi di bidang keuangan dan kekayaan negara kepada masyarakat

• Meningkatkan program edukasi kepada publik terhadap kebijakan di bidang keuangan dan kekayaan negara • Melakukan diseminasi informasi di bidang keuangan dan kekayaan negara melalui media massa dalam negeri dan luar negeri

Kebijakan • Melakukan analisis opini publik terhadap kebijakan di bidang keuangan dan kekayaan negara, serta penyusunan program yang responsif • Menyusun rencana program dan audit komunikasi di lingkungan Departemen Keuangan

Unit Pelaksana SETJEN

• Melakukan diseminasi kebijakan, data, dan informasi di bidang keuangan dan kekayaan negara melalui media massa dalam negeri dan luar negeri • Menjalin hubungan dan kerjasama dengan media massa dalam negeri dan luar negeri

Melaksanakan pelayanan prima terhadap tugas/kegiatan pimpinan departemen

• Terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas informasi di bidang keuangan dan kekayaan negara

• Meningkatkan pelayanan informasi di bidang keuangan dan kekayaan negara melalui media nirmassa (majalah, brosur, leaflet, booklet, pamflet, dll) dan multimedia

• Menerbitkan media internal dan eksternal (majalah, brosur, leaflet, booklet, pamflet, dl) • Melakukan pemutakhiran database informasi di bidang keuangan dan kekayaan negara • Melakukan penataan lay out ( tata letak) dan content (muatan) website www.depkeu.go.id secara berkelanjutan

SETJEN

• Terwujudnya hubungan kelembagaan yang efektif dengan lembaga legislatif, yudikatif, eksekutif, dan lembaga-lembaga nonpemerintah

• Meningkatkan hubungan, kerjasama dan koordinasi yang efektif dengan lembaga legislatif, yudikatif, eksekutif, dan lembaga-lembaga nonpemerintah

• Menyusun database tentang lembaga-lembaga tinggi negara, lembaga-lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga nonpemerintah • Menjalin hubungan dan kerjasama dengan lembaga-lembaga tinggi negara, lembagalembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga non pemerintah

SETJEN

- 68 -



Strategi

• Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum departemen

• Menatausahakan administrasi secara tertib

• Melakukan pembinaan dan pengelolaan arsip serta sistem pengamanan surat/dokumen di lingkungan Departemen Keuangan • Melakukan pembinaan tata persuratan dan administrasi umum • Melaksanakan tugas-tugas keprotokolan

SETJEN

• Meningkatkan pengelolaan pemeliharaan sarana, gedung, dan peralatan serta kendaraan dinas secara berkesinambungan

• Meningkatkan pengelolaan pemeliharaan sarana gedung, peralatan dan kendaraan dinas

SETJEN

• Meningkatkan pelayanan kesejahteraan pegawai

• Meningkatkan pelayanan pelaksanaan pembayaran gaji dan TKPN serta perawatan pegawai

SETJEN

• Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendapatkan keadilan pajak

• Melakukan optimalisasi masyarakat WP dalam mendapatkan hak keadilan Pajak • Menyiapkan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendapatkan keadilan pajak

Set. PP

• Membangun dan mengembangkan sistem informasi sengketa pajak

• Mengembangkan Sistem Informasi Sengketa Pajak (SISPA) yang transparan yang dapat diakses oleh unit organisasi Departemen Keuangan dan Pemohon banding/penggugat

Set. PP

• Meningkatnya kualitas pelayanan kerumahtanggaan, pengelolaan pemeliharaan sarana gedung, peralatan dan kendaraan dinas Kantor Pusat Departemen Keuangan

Memberikan dukungan administrasi sengketa pajak

• Terwujudnya reformasi kebijakan dan administrasi sengketa pajak

- 69 -

Kebijakan

Unit Pelaksana

Sasaran


Peran: Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara XIII. Bidang Pengawasan Fungsional Tujuan Mendorong terwujudnya implementasi prinsip-prinsip good governance (GG) dan bebas KKN di Departemen Keuangan

Sasaran

Strategi

Kebijakan

Unit Pelaksana

• Meningkatnya pengawasan terhadap efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara

• Melakukan optimalisasi audit, investigasi dan kajian current issues keuangan negara

• Menggunakan pendekatan risk based audit (RBA) • Melakukan monitoring pelaksanaan risk management di setiap unit kerja di Depkeu • Memprioritaskan tindak lanjut pengaduan masyarakat • Meningkatkan penelitian dan pengembangan audit dan investigasi • Meningkatkan jumlah, kualitas dan integritas SDM serta sarana/prasarana pengawasan • Mengembangkan teknologi informasi pengawasan • Membentuk unit intelijen • Mewujudkan peraturan yang mendorong implementasi prinsip-prinsip GG dan bebas KKN

ITJEN

• Meningkatnya sikap mental dan perilaku terhadap kesadaran pentingnya penerapan GG dan sistem pengendalian intern (SPI)

• Mengembangkan GG dan SPI dalm pelaksanaan kerja di lingkungan Departemen Keuangan

• Membentuk tim adhoc GG • Meningkatkan terhadap pemahaman dan kesadaran atas pentingnya penerapan prinsipprinsip GG dan SPI • Melakukan kerjasama antar unit di Departemen Keuangan dan instansi terkait dalam penerapan GG

ITJEN

- 70 -


Peran: Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara XIII. Bidang Pengawasan Fungsional Tujuan

Sasaran

Strategi

Kebijakan • Mengembangkan sasaran audit dan pengkajian penerapan prinsip GG dalam sistem dan prosedur unit eselon I • Memberikan saran mengenai prinsip GG dan SPI sebelum konsep peraturan ditetapkan

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

JUSUF ANWAR

- 71 -

Unit Pelaksana

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA MATRIKS STRATEGI ROAD-MAP DEPARTEMEN KEUANGAN TAHUN Sasaran Strategi Kebijakan

Recommend Documents