Mensukseskan Program 3R Melalui Kampanye Best Practices

LIPUTAN KHUSUS Membuka Jendela Negara dari Nunukan 9

INFO BARU 2 Rekonstruksi Pasca Gempa di Kawasan Pusaka 16

WORLD EXPO SHANGHAI 2010 Indonesia Mengangkat Tema BioDiverCity

Edisi 05/Tahun VIII/2010

Mensukseskan Program 3R

Melalui Kampanye Best Practices

daftar isi MEI 2010

Berita Utama 4 Mensukseskan Program http://ciptakarya.pu.go.id

3R Melalui Kampanye Best Practices

7 Mengubah Mindset Pelindung Budi Yuwono P Penanggung Jawab Danny Sutjiono Dewan Redaksi Antonius Budiono, Tamin M. Zakaria Amin, Susmono, Guratno Hartono, Joessair Lubis, Budi Hidayat Pemimpin Redaksi Dwityo A. Soeranto, Sudarwanto Penyunting dan Penyelaras Naskah T.M. Hasan, Bukhori Bagian Produksi Djoko Karsono, Emah Sadjimah, Radja Mulana MP. Sibuea, Djati Waluyo Widodo, Aulia UI Fikri, Indah Raftiarty Bagian Administrasi & Distribusi Sri Murni Edi K, Ilham Muhargiady, Doddy Krispatmadi, A. Sihombing, Ahmad Gunawan, Didik Saukat Fuadi, Harni Widayanti, Deva Kurniawan, Mitha Aprini, Nurfhatiah Kontributor Panani Kesai, Rina Agustin Indriani, Nieke Nindyaputri, Hadi Sucahyono, Amiruddin, Handy B. Legowo, Endang Setyaningrum, Syamsul Hadi, Didiet. A. Akhdiat, Muhammad Abid, Siti Bellafolijani, Djoko Mursito, Ade Syaeful Rahman, Th. Srimulyatini Respati,Alex A.Chalik, Bambang Purwanto, Edward Abdurahman, Alfin B. Setiawan, Deddy Sumantri, M. Yasin Kurdi, Lini Tambajong Alamat Redaksi Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110 Telp/Fax. 021-72796578 Email [email protected] Redaksi menerima artikel, berita, karikatur yang terkait bidang cipta karya dan disertai gambar/foto serta identitas penulis. Naskah ditulis maksimal 5 halaman A4, Arial 12. Naskah yang dimuat akan mendapat insentif.

Masyarakat Soal Sam­pah

8 Siti Hazanah Bu Lurah Peduli Sampah

Liputan Khusus

4

9 Membuka Jendela Negara dari Nunukan

Info Baru 13 Anggota IATPI Siap

Kontribusi Keahlian Bidang AMPL

16 Rekonstruksi Pasca Gempa di Kawasan Pusaka

20 WORLD EXPO SHANGHAI

9

2010 Indonesia Mengangkat Tema BioDiverCity

Inovasi 24 Pendataan Bangunan Gedung

27 Paperless Office Menuju Kantor Minim Kertas

Resensi 29 Menuju Permukiman yang

Layak Huni, Bebas Air Limbah, Bersih dari sampah Dan Bebas Genangan

24

editorial Kampanyekan Program 3R

Foto Cover : Program 3R selain perlu infrastruktur juga kesadaran masyarakat untuk memilah sampah sejak dari rumah dan lingkungannya.



Tiap hari produksi sampah sudah tak terhitung. Kota-kota besar dan metropolitan seolah sudah kehabisan akal dengan ratusan ton sampah per harinya. Jangan sesekali mengandalkan Tempat Pembuangan Akhir Sampah untuk urusan ini. Karena sampah ibarat air, menangkalnya harus dari hulu. Karena itu penting untuk mendukung program pengurangan, penggunaan, dan pengolahan sampah atau yang lebih populer dikenal reduce, reuse, dan recycle (3R), karena program ini berandil besar dalam mengurangi timbunan sampah. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah agar program ini dapat berhasil. Penambahan anggaran, kebijakan baru, konsep baru sampai dengan kampanye 3R merupakan beberapa kebijakan yang telah dilaksanakan. Yang terakhir, nampaknya merupakan langkah yang efisien dalam mengoptimalkan program 3R. Program 3R merupakan pemberdayaan yang membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat setempat, dimana Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) merupakan ujung tombak dalam keberhasilan program 3R. Dari tahun 2007 sampai dengan 2009, program 3R telah menyasar 201 lokasi di Indonesia. Dimana setiap satu lokasi memerlukan anggaran sekitar Rp 300 juta. Dana tersebut untuk pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) serta sarana dan prasarana persampahan seperti alat pemilah sampah. Kita bisa mencontoh masyarakat Desa Sukunan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Desa ini merupakan desa wisata yang berhasil memberdayakan masyarakatnya dalam mengelola sampah. Desa dengan penduduk 890 jiwa tersebut menjadi inspirasi desa-desa lain dalam pengelolaan sampah secara wilayah. Dari pengelolaan sampah secara swadaya, desa tersebut dapat menghasilkan uang hampir Rp 4 juta / bulan. Sebagian dari penjualan kompos dan sebagian lagi dari kerajinan sampah plastik. Yang terbaru, desa tersebut juga telah memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) komunal bantuan dari Pemerintah Jepang. Selain berita utama tersebut, Buletin Cipta Karya Edisi Mei 2010 ini menyajikan informasi hasil penelitian mahasiswa program Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor yang menyorot disain kebijakan pembangunan permukiman di wilayah perbatasan, yaitu Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur. Dari studi ini diketahui kabupaten ini memiliki potensi pertambangan, perkebunan, kehutanan, industri, dll yang mampu dijadikan modal utama pembangunan. Kondisi permukiman perbatasan Negara di Kabupaten Nunukan cenderung tidak tertata, terpencar, nomaden, kumuh, dan tidak berkelanjutan. Karena itu diperlukan kebijakan dan strategi yang pas untuk wilayah itu. Di Info Baru, kami juga melaporkan keikutsertaan Indonesia dalam ajang World Expo 2010 di Shanghai, China. Expo yang dibuka selama 6 bulan dimulai sejak 1 Mei 2010 dan akan berakhir 31 Oktober 2010 ini resmi dibuka oleh Presiden RRC, Hu Jintao dengan mengambil tema ”Better City, Better Life” (Kota yang Lebih Baik, Kehidupan yang Lebih Baik). Indonesia mengangkat tema BioDiverCity. Tema itu diambil dari rangkaian kata Bio (kehidupan) – Diverse (keanekaragaman) dan City (kota) yang menghadirkan keanekaragaman budaya Indonesia dengan menampilkan keharmonisan antar manusia dan lingkungannya. Selamat membaca dan berkarya!

.....Suara Anda

Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Mohon dapat diinformasikan daerah mana ya yang sudah melaksa­ nakan SLF bangunan Gedung dan daerah mana yang sudah mensya­ ratkan Surat Ijin Bekerja Perencana (SIBP) untuk permohonan IMB ? Slamet Effendi Menanggapi pertanyaan saudara Slamet Effendi, berikut adalah jawa­ban­nya : 1. Istilah SLF(Sertifikat Laik Fungsi) Bangunan Gedung baru muncul setelah terbitnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan pedoman teknis terkait SLF telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi. Maksud dari pemberlakuaan SLF adalah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis, sebelum bangunan gedung tersebut dimanfaatkan.

Daerah yang sudah memberlakukan sertifikasi kelaikan fungsi bangunan gedung adalah DKI Jakarta, dengan menggunakan istilah Ijin Penggunaan Bangunan (IPB) yang sudah diberlakukan sebelum tahun 2002. Perbedaan antara IPB dengan SLF adalah: IPB bersifat perijinan dengan pungutan biaya, sedangkan SLF merupakan sertifikat tanpa pungutan biaya. 2. Daerah yang sudah mensyaratkan Surat Ijin Bekerja Perencana 1`(SIBP) untuk permohonan IMB, diantaranya adalah DKI Jakarta, Kota Surabaya, Kota Batam dan Kota Padang. Syarat untuk mendapatkan SIBP, terlebih dahulu harus mempunyai sertifikat keahlian pada bidangnya. Informasi lebih rinci dapat diakses pada website Ikatan Arsitek Indonesia di www.iai.or.id Demikian kami sampaikan, terima kasih.

Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email [email protected] atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id Buletin Cipta Karya - 05/Tahun VIII/2010

 3

Berita Utama

Tempat sampah 3R yang berada di tiap sudut Desa Sukunan

Mensukseskan Program 3R

Melalui Kampanye

Best Practices

S

Salah satu kegiatan pokok pada program bidang persampahan di Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah kegiatan 3R (reduce, reuse, recycle). Program tersebut telah dilaksanakan sejak tahun 2007 lalu. Diakui bahwa kegiatan tersebut pada awalnya masih terbatas pada pemilahan sampah serta pengurangan sam­ pah melalui kegiatan pengomposan. Disam­ ping itu, kegiatan tersebut juga masih meng­ hadapi beberapa kendala seperti sarana dan prasarana persampahan dan masih dilakukan secara sporadis. Mengingat kegiatan tersebut banyak man­­faatnya di masa datang, dimana tidak

4 Buletin Cipta Karya - 05/Tahun VIII/2010

hanya mengurangi timbunan sampah tapi juga untuk mengurangi efek rumah kaca melalui pengurangan gas methane (CH4) maka Ditjen Cipta Karya memandang ke­giat­ an 3R sebagai salah satu program prioritas­ nya.

Pe­nam­bahan anggaran, kebijakan baru, kon­sep baru sampai dengan kampanye 3R me­ru­pakan beberapa kebijakan yang telah dilaksanakan.

Dari tahun 2007 sampai dengan 2009, program 3R telah menyasar 201 lokasi di Indonesia. Dimana setiap satu lokasi memer­ lukan anggaran sekitar Rp 300 juta. Dana tersebut untuk pembangunan Tempat Pem­ buangan Sampah Terpadu (TPST) serta sarana dan prasarana persampahan seperti alat pe­ milah sampah. Meskipun demikian, masih ter­dapat 66 lokasi yang belum berfungsi dan berjalan dengan optimal. Ada beberapa hal yang menyebabkan kurang berfungsi dan berjalannya program 3R. Beberapa dianta­ra­ nya adalah, kurangnya respon masya­rakat, keterbatasan dana operasional serta ku­ rang­­nya dukungan pemerintah kabupaten maupun kota. Berbagai upaya telah dilakukan peme­ rintah agar program ini dapat berhasil. Pe­ nam­bahan anggaran, kebijakan baru, kon­ sep baru sampai dengan kampanye 3R

BERITAUTAMA

Foto Atas : Para KSM sedang mendapat penjelasan mengenai TPST di Sukunan Foto Bawah : Para pembicara kampanye penyegaran program 3R

me­­­­ru­pakan be­berapa ke­bijakan yang telah di­laksanakan. Yang terakhir, nampaknya me­ ru­pakan langkah yang efisien dalam meng­­­­­ op­timalkan program 3R. Seperti kita ketahui, dari beberapa penga­ laman yang pernah ada di Indonesia, strategi sosialisasi melalui kampanye dan edukasi yang digunakan secara komprehensif akan mempercepat proses perubahan perilaku sa­ni­­tasi yang lebih baik dan mendorong ke­ efektifan sarana dan prasarana yang sudah ada. Program 3R merupakan pemberdayaan yang membutuhkan partisipasi aktif dari ma­syarakat setempat, dimana Kelompok Swa­­daya Ma­syarakat (KSM) merupakan ujung tombak dalam keberhasilan program 3R. Dalam rangka mendorong peningkatan pemanfaatan sarana dan prasarana 3R ter­ sebut, maka Ditjen Cipta Karya melalui Di­ rek­torat Pengembangan Lingkungan dan Per­­­­­­­­­­mukiman akan dilaksanakan kegiatan P­e­­­­­ nye­­garan Kam­panye untuk Pejabat dan Ke­ lom­pok Swadaya Masyarakat (KSM) di Yogya­ karta awal Mei 2010 lalu). Penyegaran ini akan difokuskan pada aspek-aspek kampanye dan

edukasi yang diharapkan dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam bidang sanitasi pada umumnya dan 3R khususnya. Penyegaran Kampanye diikuti oleh para KSM yang belum berjalan dalam melaksana­ kan program 3R. Seperti kita ketahui, dari 201 daerah sasaran program 3R terdapat 66 daerah yang kurang berjalan. Menurut Direktur PLP Ditjen Cipta Karya Susmono, acara penyegaran ini meru­pakan ajang untuk saling berdiskusi dan berbagi pengalaman para KSM program 3R. Untuk itu, ia berharap para KSM dapat menyam­paikan hambatan-hambatannya dalam melaksa­na­ kan program 3R. “Ini saatnya bagi para KSM untuk buka baju, kalau ada yang salah di birokrat atau pengurus katakan salahnya dimana. Selaku fasilitator masyarakat, para KSM prinsipnya harus terjun total jangan setengah-setengah,” katanya. Sementara itu, Kasubdit Pengelolaan dan Pengusahaan Dit. PPLP Endang Setya­ningrum mengatakan, ada beberapa hal yang me­nye­ babkan kurang berfungsi dan berjalannya

prog­ram 3R. Beberapa diantara­nya adalah, kurangnya respon masyarakat, keter­batas­an dana operasional serta kurang­nya dukungan pemerintah kabupaten mau­pun kota. “Program 3R untuk tahun ini masih akan ada 50 daerah sasaran lagi. Untuk propinsi yang gagal akan kita tarik bantuannya (dis­ insentif), sementara yang berjalan akan kita benahi. Salah satu untuk terus mem­benahi adalah melalui kampanye 3R ini,” katanya. Banyak sekali keuntungan dari Program 3R ini, tidak sekedar hanya nilai lingkungan tapi juga nilai ekonomi. Nilai lingkungan yaitu dapat meningkatan kualitas lingkungan, penghijauan & tanaman hias, meningkatan kua­litas kesehatan masyarakat serta menekan perubahan iklim global. Sementara dari nilai ekonomi yaitu me­ ngurangi biaya angkutan, menghemat lahan dan proses di TPA (> Rp.100.000/ton sampah), nilai produk kompos dan daur ulang (kertas, plastik, logam dll) serta dapat menjual karbon (CO2) seharga US$ 7-12/ton CO2. Acara kampanye ini penting bagi keluaran yang dihasilkan dalam program 3R. Dalam Buletin Cipta Karya - 05/Tahun VIII/2010

 5

Kebijakan Program 3R Ditjen Cipta Karya Sampai 2014

Perjalanan Sampah Konsepsi Penanganan Sampah 3R acara ini diharapkan terjadi pemahaman yang sama antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan kampanye dan edukasi di tahun 2010. Selain itu, keluaran yang diharapkan adalah adanya gagasan yang kreatif dan teknik penggunaan media yang optimal untuk mendukung penyelenggaraan 3R. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mengubah perubahan perilaku sanitasi khususnya pe­ nye­lenggaraan 3R oleh masyarakat. Dalam rangka mendapatkan gagasan yang kreatif dan pengkayaan pengalaman itulah, dalam acara kampanye tersebut meng­­­­hadirkan beberapa kisah sukses prog­ ram 3R yaitu dari KSM Kota Samarinda dan Palembang. Selain itu, juga terdapat arahan tentang teknik pemberdayaan masyarakat dalam 3R oleh Kepala Pusdakota Surabaya Cahyo dan arahan dari Guru Besar UGM Djamaludin Ancok mengenai pengembangan perilaku positif. Dalam kesempatan ter­sebut para peserta juga berkesempatan me­ngun­ jungi Desa Wisata Sukunan Sleman Yogyakarta yang berhasil melakukan program 3R. Belajar Pengelolaan Sampah Desa Suku­ nan Para Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) program 3R (reduce, reuse, recycle) menga­ dakan studi lapangan ke Desa Wisata Ling­ kungan Sukunan, Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kunjungan lapangan tersebut merupakan rangkaian aca­ra pe­nyegaran kampanye untuk KSM 3R yang diselenggarakan oleh Ditjen Cipta Karya melalui Direktorat PLP, di Yogyakarta.

6 Buletin Cipta Karya - 05/Tahun VIII/2010

Kunjungan itu bertujuan agar para KSM dapat melihat langsung dan memperoleh ilmu dari keberhasilan Desa Sukunan dalam mengelola sampah dan melaksanakan program 3R. Seperti kita ketahui, Desa Sukunan me­ rupakan desa wisata yang berhasil mem­ berdayakan masyarakatnya dalam me­nge­ lola sam­pah. Desa dengan penduduk 890 jiwa tersebut menjadi inspirasi desa-desa lain dalam pengelolaan sampah secara wi­ la­yah. Dari pengelolaan sampah secara swa­ daya, desa tersebut dapat menghasilkan uang hampir Rp 4 juta / bulan. Sebagian dari penjualan kompos dan sebagian lagi dari kerajinan sampah plastik. Yang terbaru, desa tersebut juga telah memiliki Instalasi Pe­ngelolaan Air Limbah (IPAL) komunal ban­ tuan dari Pemerintah Jepang. Menurut Iswanto, salah satu pencetus pengelolaan sampah 3R Desa Sukunan, untuk membuat masyarakat peduli pada sampah memang harus dilakukan secara ber­tahap. Organisasi masyarakat harus jelas dan semua masyarakat harus ikut andil walau­ sekecil apapun. “Secara organisator pengelolaan sampah ada di bawah kendali Ketua RW. Tiap bulan ada laporan pendapatan dari pengurus. Di desa ini tidak 100% masyarakatnya menge­ lola sampah, untuk itu sosialisasi kepada ma­­syarakat harus terus dilakukan, tentu­nya dengan metode atau strategi yang ber­beda”, katanya seraya memandu para KSM me­ ngelilingi Desa Sukunan. Para KSM dari berbagai daerah di Indonesia tampak antusias dalam mengunjungi Desa

Sukunan. Ishak, Ketua KSM Daulasi asal Ternate Maluku Utara sangat takjub dengan pengelolaan sampah Desa Sukunan. “Saya jadi semangat melihat berbagai karya ke­ rajinan desa ini. Saya akan coba terapkan di daerah saya kalau pulang nanti,” katanya. KSM Daulasi Ternate masuk dalam daerah sasaran 3R tahun 2008. Namun KSM tersebut belum dapat berjalan karena kurangnya sosialisasi dalam operasional peralatan. Hal senada juga dikatakan oleh Paimin dari KSM Kalimantan Selatan. Ia sangat senang dapat mengunjungi Desa Wisata Sukunan ini. “Saya mendapat pengalaman banyak dari sini. Saya lihat partisipasi masyarakat disini sangat tinggi. Saya jadi ingin tahu bagaimana kiat atau strategi pemberdayaan masyarakat disini,” katanya. Setali tiga uang, Umbu Reku peserta asal Kabupaten Sumba NTT sangat tertarik dengan pemilhan sampah yang tidak menggunakan alat. “Saya sangat kagum dengan kesadaran masyarakat desa Sukunan soal sampah. Saya juga lihat, setiap rumah memiliki komposter sendiri-sendiri,” katanya. Sementara itu, Kasubdit Pengelolaan dan Pengusahaan, Dit. PPLP Endang Se­t­ ya­­ningrum me­ng­­a­­­­­takan, se­te­lah kun­ jung­­­an ini nanti­nya para KSM akan kami pandu dalam membuat ren­cana kerja tindak lanjut. Rencana tindak lanjut tersebut berisi rencana serta langkah-langkah KSM dalam melaksanakan program 3R di daerahnya. “Se­­­­­­hing­ga kun­jungan ke Desa Sukunan ada hasilnya dan dapat di­te­rapkan di daerahnya masing-masing,” kata­nya. (dvt)

BERITAUTAMA

Mengubah Mindset Masyarakat

Sarasehan yang dipandu oleh Kasubdit Pengelolaan dan Pengusahaan, Dit. PPLP, Endang Setyaningrum di pendopo Desa Sukunan

Soal Sam­pah

D

Dalam kegiatan kampanye ini para KSM juga mendapatkan arahan dari para pakar dan praktisi dalam mengubah pola pikir ma­ sya­rakat mengenai sampah. Menurut Direk­ tur Pusat Pemberdayaan Komunitas Per­ kota­an Universitas Surabaya (PUSDAKOTA UBAYA) Cahyo Suranto, perubahan para­ digma mengenai sampah sampai saat ini masih dipahami keliru oleh masyarakat. Sam­­­pah di­anggap se­bagai sum­ber masa­ lah, tidak bermanfaat, limbah dan sampah harus dikelola dengan teknologi canggih. Pa­­ra­­­digma tersebut harus mulai diubah, ba­­­ gaimana sampah adalah sumber rupiah, dapat di­man­faatkan, sumber daya dan sam­ pah dapat dikelola dengan teknologi se­der­ hana. Untuk itu perlu adanya strategi dalam mengubah paradigma tersebut khususnya untuk mengaktivasi program 3R. Ia menye­ butnya dengan nama “GERAKAN”. Gerakan me­ru­pakan kepanjangan dari, Gemakan spi­­rit pe­­­duli ling­­kungan, Ela­borasi po­tensi komu­nitas, Rumuskan visi bersama, Arahkan

menuju agenda aksi, Kemukakan keuntungan dan manfaatnya, Ajaklah semua pihak terlibat, Nilai semua pencapaian kinerja. Ia juga memberikan tips bagi para fasili­ tator da­lam mensosia­li­sasikan prog­ram 3R di masyarakat. Salah satunya fasilitator haruslah aktif dan inspiratif. “Janganlah membuat un­­­ dang­­an pertemuan warga dengan te­ma per­sampahan tapi ganti­lah dengan pem­ bangunan lingkungan atau yang lainnya. Dengan begitu masyarakat akan antu­sias,” katanya. Disisi lain, Djamaludin Ancok Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada melihat dari sisi sumber daya manusia (SDM). Terdapat dua faktor penyebab perilaku ma­ nu­sia yang pertama adalah, kondisi yang me­lekat pada diri individu seperti tata nilai, moralitas. Kedua, kondisi lingkungan yaitu sistem hukum baik hukum formal maupun hukum masyarakat. Menurutnya, sekolah menjadi peran pen­ ting dalam membentuk faktor perilaku baik atau buruknya dalam Pengelolaan Sampah

dan Air Limbah (PSAL). Pendidikan PSAL harus berfokus pada pengembangan tata-nilai dan moralitas pada individu. Namun, keberhasilan pendidikan PSAL akan sulit untuk menjadi kenyataan selama tidak ada kondisi yang memberikan reward dan punishment untuk menjaga terwujudnya hasil pendidikan. Hasil pendidikan baru muncul kalau faktor di luar diri individu/masyarakat yang berupa penegakan hukum dilaksanakan secara kon­ sisten. Alasan kenapa demikian karena ada level kepatuhan pada hukum (norma) yang salah satunya adalah kepatuhan karena takut dihukum. Ada dua faktor keberhasilan pendidikan pengelolaan sampah dan air limbah. Pertama, bila pendidikan bisa menimbulkan kesadaran pada kepatuhan pada level inter­nalisasi. Kedua, adanya proses internalisasi yang baru akan muncul bila ada pemahaman dari fungsi sebuah norma bahwa itu baik untuk diri sendiri bukan dikarenakan takut pada hukum (takut dihukum atas perbuatan men­ cemari lingkungan). (dvt) Buletin Cipta Karya - 05/Tahun VIII/2010

 7

BERITAUTAMA

Siti Hazanah (berkerudung) sedang memberikan pengarahan kepada warganya

Siti Hazanah

Bu Lurah Peduli Sampah

M

Murah senyum, humanis dan bersahabat, itulah sosok Siti Hazanah. Lurah Karam Asam Ulu Kecamatan Sungai Kujang, Kota Samarinda, Kalimantan Selatan ini merupakan sosok yang peduli masalah lingkungan, ter­ utama sampah. Kepeduliannya soal sam­ pah khu­susnya sampah rumah tangga ti­ dak diragukan lagi. Berkat keuletan dan ker­­­ja kerasnya, Kelurahan Karam Asam Ulu mendapat banyak penghargaan bidang ling­ kungan, termasuk dari Presiden SBY. Pengelolaan sampah di Karam Asam Ulu dimulai tahun 2006. Siti Hazanah bercerita, berawal dari kunjungannya ke Kelurahan Jam­bangan dan Kertajaya, Surabaya tahun 2006, disini ia diberi contoh pengolahan sampah menggunakan keranjang takakura. Berawal dari situ, kemudian ia menerapkan dan mensosialisasikan pengolahan sampah rumah tangga di lingkungan RT nya. Tahun 2006, ia memulai dulu dari 2 RT, lalu bertambah secara bertahap sampai 7 RT. “Saya coba dulu sosialisasikan di RT saya RT 19. Saya bagi dulu 50 keranjang takakura karena keterbatasan dana,” keluhnya. Memang tidak serta merta berhasil. Ada saja kendala-kendala teknis yang dihadapi, seperti kompos tidak jadi karena banyak belatung, salah dalam proses pemilahan dan

8 Buletin Cipta Karya - 05/Tahun VIII/2010

sebagainya. Namun dengan tekun dan sabar ia memonitoring kegiatan pengkomposan sampah warganya setiap dua hari hingga warga bisa mengolah kompos dengan sem­ purna. Usaha Siti Hazanah mensosialisasikan kom­­pos ke warganya mulai membuahkan hasil. Awal 2007, sampah yang diolah mulai menghasilkan kompos. Dengan jumlah warga sekitar 50 Kepala Keluarga, setiap KK berhasil menghasilkan 5 kg kompos tiap bulannya. Dimana setiap satu kilo dijual denga harga Rp 5000. Hasil dari penjualan sebagian masuk ke kas warga. Lambat laun, pola pikir masyarakat Ka­ ram Asam Ulu mengenai sampah memang sudah berubah. Sampah sudah dianggap mem­­punyai nilai ekonomis. “Kita memiliki semboyan, bahwa sampah bukan musuh kami, tapi teman kami. Kami tidak takut sampah, karena mempunyai nilai ekonomis,” ujarnya. Selain sampah basah, warga Karam Asam Ulu juga mengolah sampah kering (plastik be­kas, bungkus makanan) menjadi berbagai macam kerajinan seperti tas dan souvenir. Hasil kerajinan ini dijual antara 20 ribu sampai 50 ribu rupiah. Event-event seperti pameran dan lomba baik tingkat kabupaten maupun

provinsi menjadi ajang untuk menjual dan memamerkan hasil kerajinan tersebut. Tidak hanya itu, Siti Hazanah juga me­ nyarankan warga untuk menanam kunyit di pekarangannya dengan pupuk kompos hasil pengolahan sampah. Dari hasil menanam kunyit tersebut, warga Asam Ulu telah meng­ hasilkan jamu yang diberi nama kunyit mang­ ga. “Ku­nyit mangga ini memiliki khasiat dalam me­nyembuhkan penyakit kista. Produk kunyit mangga ini juga sudah dijual sampai ke Jawa,” katanya dengan bangga. Kunyit mangga ini dijual seharga Rp 10.000 tiap bungkusnya, tiap bungkus berisi 4 set. Kunyit ini dipanen setiap 8 bulan sekali. Sampai saat ini, gerakan pengolahan sam­ pah di Karam Desa Asam Ulu telah mem­bawa dampak yang signifikan terhadap desa ter­ sebut. Dari sisi kuantitas sampah, gerakan itu telah membawa dampak signi­fikan ter­hadap volume sampah di TPS. Dari yang dulunya 13 TPS, sekarang tinggal 7 TPS saja. Dari sisi kesejahteraan warga, Siti meng­ klaim kesejahteraan warga semakin mening­ kat. Menurut data di kelurahannya, Tahun 2009 jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 370 warga dari 625 di tahun 2006. “Mungkin pengelolaan sampah ini menjadi salah satu faktor menurunnya kemiskinan. Tapi berkat adanya program pengelolaan sampah ini, masyarakat desa lebih bergairah, bersemangat dan makin banyak kegiatankegiatan warga lainnya,” katanya. Soal prestasi, berbagai penghargaan te­lah didapat oleh Desa Karam Asam Ulu, beberapa diantaranya adalah Juara 1 Lomba Hijau Bersih Indah Tingkat Kelurahan Se Kota Samarinda, tahun 2008 dan 2009. Sementara untuk Siti Hazanah, ia pernah di undang ke Istana Negara dalam acara Peringatan Hari Ibu Ke 79 Tahun 2007. Prestasi lainnya, ia mendapat penghargaan lurah berprestasi dalam rangka hari jadi Provinsi Kaltim selain itu ia juga menjadi terbaik 1 pengelola program terpadu peningkatan peran wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera (P2WKSS) tingkat Provinsi Kaltim dan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Ketekunan Siti Hazanah dalam member­ dayakan lingkungan dapat kita jadikan pa­ nutan. Disamping itu, Siti Hazanah seba­gai wanita tang­guh dan tekun memiliki nilai sen­­­­diri dalam hal eman­sipasi wanita. Para Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) prog­ ram 3R diharapkan dapat terlecut moti­va­ sinya dalam men­sukseskan program 3R yang (dvt) digalakkan oleh Ditjen Cipta Karya.

Liputan Khusus

www.flickr.com

LIPUTANKHUSUS

Tugu Pusat Kabupaten Nunukan

Mendisain Kebijakan Pengembangan Kawasan Permukiman Berkelanjutan di Wilayah Perbatasan Negara

Membuka Jendela Negara dari Nunukan

K

Kabupaten Nunukan masih setia me­ ngu­sung motto Penekindidebaya yang ar­ tinya membangun daerah. Selain dengan kekayaan alamnya yang harus digali dan dikembangkan. Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur ini akan selalu dikenang oleh para pahlawan devisa negara karena kasus kemanusiaan pada tahun 2003 ketika para pekerja gelap asal Indonesia dideportasi besar-besaran dari Malaysia dan menewaskan 85 orang karena kelaparan itu. Sebuah penelitian mahasiswa doktoral

Budiyono*), Supiandi Sabiham**), Etty Riani***) dan Ruchyat Deni Dj****) Institut Pertanian Bogor (IPB) selama enam bulan, dimulai November 2008, menun­ juk­kan ada potensi pertambangan untuk clus­ter I (Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan) yang memi­liki nilai MPE terbesar (197.161.384), perkebunan untuk cluster II (sub-distrik dan distrik Lumbis Sebuku), dan perikanan di cluster III (sub-distrik dan Kabupaten Nunukan Sebatik). Tiga sektor penting ini diketahui melalui analisis dengan Metode Perbandingan Eksponensial (MPE) untuk menggali potensi sumberdaya alam Kabupaten Nunukan.

Mereka menyimpulkan bahwa struk­turi­ sasi kondisi permasalahan per­mukiman di wilayah perbatasan negara yang merupakan faktor-faktor penting dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan per­ mukiman ber­kelanjutan sebagai acuan pem­ bangunan bagi stakeholder terkait. Kebijakan dan strategi pengembangan permukiman berkelanjutan di wilayah per­ ba­tasan negara di Kabupaten Nunukan, me­ nu­rut para peneliti, perlu mem­per­hatikan pengembangan kawasan permu­­­­­­­kim­an ber­ Buletin Cipta Karya - 05/Tahun VIII/2010

 9

Kebijakan dan strategi pengembangan permukiman berkelanjutan di wilayah per­ba­tasan negara di Kabupaten Nunukan, perlu mem­per­hatikan pengembangan kawasan permu­­­­­­­kim­an ber­basis potensi SDA sektor ung­­gulan kawa­san yang diikuti dengan me­­­­­­­­­­­nin­g­katkan pem­berdayaan masya­rakat. basis potensi SDA sektor ung­­gulan kawa­san yang diikuti dengan me­­­­­­­­­­­nin­gk­ atkan pem­ berdayaan masya­rakat dalam kegiatan usahausaha yang berbasis potensi masyarakat dan kearifan lokal, me­ningkatkan pengembangan pem­biayaan dengan dana alokasi khusus yang ber­sumber dari peme­rintah pusat, peme­rintah daerah serta mendorong iklim investasi untuk dapat menarik sumber dana pihak swasta, pengembangan kelembagaan melalui pe­­nguat­an lembaga yang ada dan pem­ben­tukan lembaga-lembaga kerjasama untuk mengembangkan wilayah perbatasan. Metode Penelitian Metode Perbandingan Eksponensial me­ nyusun alternatif-alternatif keputusan yang akan dipilih, menentukan kriteria atau perban­ dingan kriteria keputusan yang penting untuk dievaluasi, menentukan tingkat kepen­ tingan dari setiap kriteria keputusan atau pertimbangan kriteria, melakukan penilaian terhadap semua alternatif pada setiap kriteria, menghitung skor atau nilai total setiap al­ ternatif, dan menentukan urutan prioritas keputusan didasarkan pada skor atau nilai total masing-masing alternatif. Teknik pengambilan sampel dalam pe­ ne­litian ini menggunakan metode expert survey dengan purposive sampling. Metode pe­ng­ambilan sampel teknik wawancara dengan meng­gunakan kuesioner. Pemilihan responden ditentukan berdasarkan stratrified random sampling. Pengumpulan data dengan bantuan pakar bidang pengembangan ka­ wasan permukiman di wilayah perbatasan negara. Penelitian ini bertujuan; pertama, meng­ iden­tifikasi dan menganalisis kondisi per­ mukiman yang ada (existing condition) di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Kedua, mengindentifikasi dan menganalisis potensi SDA yang terkait dan mendukung pengembangan permukiman berkelanjutan di wilayah perbatasan negara Kabupaten Nunukan. Ketiga, menganalisis dan merumus­ kan pengaruh dan kepentingan pelibatan stakeholders dalam penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan permukiman berkelanjutan di wilayah perbatasan negara

10 Buletin Cipta Karya - 05/Tahun VIII/2010

Kabupaten Nunukan. Keempat, membuat Disain Kebijakan dan Strategi pengembangan permukiman berkelanjutan di wilayah per­ batasan negara Kabupaten Nunukan. Potensi Kabupaten Nunukan Pelaksanaan pembangunan permukiman di Kabupaten Nunukan di wilayah perba­ tasan, yang mengacu pada kebijakan me­ man­faatkan tiga faktor kunci di atas, akan menetapkan pembangunan berbasis sum­ ber daya poten­sial untuk cluster yang ada di kabupaten perbatasan tersebut. Kon­­disi ini akan mendorong peningkatan kese­ jahteraan sosial kota-kota perbatasan dan menjadikannya sebagai jendela negara yang enak dilihat. Untuk mencapai integrasi dalam pe­ ngembangan wilayah perbatasan khusus­ nya di sektor pemukiman, perlu untuk mem­ pertimbangkan profil, karakteristik, dan pe­nye­lesaian pembangunan kebutuhan. Ini penting untuk mema­hami tren pem­ bangunan yang meliputi aspek harmoni antara kota pusat per­tumbuhan dengan kawasan lindungnya, dan peningkatan pola interaksi ekonomi yang berbasis sumber daya alam daerah. Pemahaman ini diperlukan untuk mempersiapkan perangkat kebijakan pembangunan untuk kawasan permukiman berkelanjutan di tingkat kabupaten di wila­ yah perbatasan secara lebih detail dan lebih operasional dengan menggunakan pen­de­ kat­an klaster. MPE menganalisis sektor utama regional di setiap cluster. Hasil sementara ISM adalah faktor leverage. Analisis AHP mengamati faktor kunci memahami kebijakan pemerintah dan pendanaan pembangunan menjadi pri­ oritas utama (Tingkat 2). Stakeholder (Ting­kat 3) me­nunjukkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran utama dalam pengembangan kawasan per­ mukiman. Tujuan (Tingkat 4) menunjuk­kan bahwa pengembangan dan pengelolaan zona spa­sial serta pening­katan kesejahteraan men­jadi prioritas utama. Sedangkan untuk target (Tingkat 5) prioritas utama adalah strategi pembangunan daerah dalam rangka mempercepat pembangunan pemukiman

daerah perbatasan. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nunukan (2005-2015) sektor-sektor unggulan yang potensial adalah perkebunan, pertambangan, pertanian, per­ ikanan, kehutanan, pariwisata dan indus­ tri. Kriteria yang menjadi pertimbangan di setiap sektor tersebut dalam analisis MPE ada delapan, yaitu kesesuaian lahan, produktivitas, lokasi strategis, jumlah tenaga kerja, nilai produk, jangkauan pasar, akses transportasi, dan akses komunikasi. Penilaian bobot masing-masing kriteria pada setiap sektor dirumuskan dalam analisis formulasi MPE. Sektor Pendukung Pembangunan Kluster I Kecamatan yang termasuk dalam kluster I meliputi Kecamatan Krayan dan Kecamatan Krayan Selatan. Sektor pertambangan menjadi unggulan di kluster ini. Jumlah produksi minyak terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Produk batu bara pada kluster I juga merupakan produk unggulan. Berdasarkan data (BPS, 2007) menunjukkan jumlah produksi batu bara di Kabupaten Nunukan pada tahun 2007 sebesar 1.846.937.129 ton. Jumlah produksi bahan tam­bang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dimana tahun sebelumnya sebesar 1.165.287 ton. Selain itu, pada lokasi kluster I berdasarkan peta kesesuaian lahan merupakan pe­gu­ nungan dan perbukitan yang tidak teratur, serta mempunyai kelerengan lebih dari 40%. Berdasarkan peta kesesuaian lahan me­ nun­jukkan, di atas 90% kawasan Kluster I sangat sesuai untuk pertambangan. Karena itu sektor tambang yang menjadi unggulan pada kluster I dan didukung juga oleh daya dukung sumberdaya alam yang ada pada kawasan kluster I. Pada urutan kedua adalah sektor per­ kebunan hal ini didukung oleh kesesuaian lahan serta jenis tanah yang mendukung kegiatan perkebunan, sehingga dapat men­ cegah erosi pada wilayah-wilayah yang ber­ lereng. Berdasarkan peta kesesuaian lahan untuk perkebunan (Lampiran 2) menunjuk­ kan kluster I diatas 60% cocok untuk lahan perkebunan. Sektor Pendukung Pembangunan Kluster II Kecamatan yang termasuk kluster II meliputi Kecamatan Lumbis dan Kecamatan Sebuku. Setelah dihitung dengan teknik MPE dapat disimpulkan bahwa sektor yang paling me­

LIPUTANKHUSUS nen­tukan adalah sektor per­kebunan dengan nilai 450.094.848 diikuti kemu­dian oleh sek­ tor pertanian, industri, per­tambangan, ke­ hutanan, perikanan, dan pari­wisata. Klus­­ter II ber­­­­­dasarkan peta land sistem ter­masuk kelompok punggung gunung batuan meta­ morfik yang tidak teratur me­nyebabkan klus­ter II sangat cocok untuk perkebunan. Selain itu berdasarkan peta kesesuaian lahan untuk per­kebunan hampir diatas 90%, kedua kecamatan tersebut sangat sesuai untuk tana­ man perkebunan. Jenis tanaman perkebunan menjadi sektor unggulan pada Kluster II adalah kakao dan kelapa. Ber­da­sarkan data (BPS, 2007) menunjukkan pro­duksi kakao di Kabupaten Nunukan pada tahun 2007 produksi kakao sebanyak 18.903,10 ton. Produksi kelapa sebanyak 7.686,71ton. Pro­ duksi kakao dan kelapa terus mengalami peningkatan dari 2002 sampai tahun 2007. Sektor Pendukung Pembangunan Kluster III Kecamatan yang termasuk dalam kluster III meliputi Kecamatan Nunukan, Nunukan Selatan, Sebatik, dan Kecamatan Sebatik Timur. Penilaian terhadap alternatif kegiatan penunjang pusat-pusat pertumbuhan yang ada di Kabupaten Nunukan berdasarkan sektor unggulan dengan pembagian kluster. Hasil perhitungan dengan analisis MPE maka terlihat urutan atau prioritas metoda pe­ngembangan kawasan perbatasan yang potensial dalam rangka meningkatkan pusatpusat pertumbuhan. Dapat disimpulkan bahwa sektor unggulan yang paling men­ dukung pusat pertumbuhan dalam pe­ng­ embangan kawasan perbatasan adalah sektor perikanan dengan nilai 227.534.810. diikuti oleh sektor pertanian, perkebunan, industri, kehutanan, pariwisata, dan pertam­bangan. Alternatif pertama yang harus lebih di­ perhatikan dalam pengembangan kawasan perbatasan pada kluster III yang meliputi Kecamatan Nunukan dan Kecamatan Sebatik adalah dengan peningkatan sektor perikanan dimana perikanan tangkap dan budidaya per­ikanan laut merupakan kegiatan yang paling potensial dan telah mendukung pen­ dapatan Kabupaten Nunukan selama ini. Pada Gambar menampilkan kondisi topografi pada kluster III yang didominasi oleh tingkat kelerengan 0-8% dan 15-25%. Dengan de­ mikian budidaya perikanan darat di kluster III tidak disarankan, karena kondisi topografi Kabupaten Nunukan yang berlereng-lereng seperti yang ditunjukkan pada Lampiran 3, potensial menyebabkan longsor dan tidak

memungkinkan untuk adanya budidaya per­ ikanan darat. Struktur Permasalahan dan Indikator Keberhasilan Selain metode MPE, ada juga hasil analisis ISM yang merupakan kajian men­dalam hasil wawancara dan kuesioner dari res­ pon­den pendapat pakar. Pakar yang ter­ libat dalam proses ini adalah pakar dari kalangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, legislatif, perguruan tinggi, swasta dan masyarakat yang terpilih berdasarkan pengetahuan, pengalaman di bidang pe­ ngem­bangan kawasan permukiman di wila­ yah perbatasan. Pada disain kebijakan pengembangan kawasan permukiman berkelanjutan di wila­ yah perbatasan negara, setiap tin­dakan untuk meningkatkan peranan dari sektorsektor independen, akan mem­peroleh ke­­­­­­­­­ ber­­hasilan prog­ram menuju pengem­ba­ ng­­­an ka­wasan permukiman berkelanjutan, se­­dang­kan lemahnya perhatian terhadap sek­tor-sektor tersebut akan menyebabkan ketidakberhasilan program pengembangan kawasan. Sektor independen tersebut an­ tara lain ku­rangnya kesadaran masyarakat akan identitas nasional, rendahnya kesejah­ teraan masyarakat, terbatasnya alokasi da­na khusus untuk pengembangan dan pe­ngelolaan kawasan permukiman per­ batasan, kesen­jangan pembangunan eko­­ nomi dan kemis­kinan di wilayah per­ba­tasan, terbatasnya fasum dan fasos, ter­­batasnya dana untuk pengembangan dan pengelolaan in­ fra­struktur dan permukiman, aktivitas sosial ekonomi masyarakat lebih ke wilayah negara tetangga, kondisi sosial dan ekonomi lebih baik di negara tetangga, minimnya infrastruktur kawasan dan permukiman, terbatasnya pe­ layan­an public, penegakan hukum dan pe­ r­­aturan masih lemah, pemanfaatan dan pe­­­­­ngelolaan dana pembangunan belum op­­ ti­mal. Tolok ukur prioritas yang mempengaruhi program pengembangan kawasan permu­ kiman berkelanjutan di wilayah perbatasan negara yaitu peningkatan kesejah­teraan ma­­­sya­rakat dan pendapatan daerah, peng­ anggaran dana untuk pembangunan kawa­ san permukiman perbatasan, penataan dan pembukaan isolasi serta ketertinggalan wi­­­la­yah perbatasan, pembangunan infra­ struktur, prasarana dan sarana, pendekatan pengelolaan kawasan perbatasan pada as­ pek keamanan, sosial ekonomi, budaya

dan lingkungan serta kesejahteraan secara seimbang, dan peningkatan kerjasama pem­ bangunan antar negara, antar peme­rintahan, dan antar stake­holders di wilayah perbatasan. Tolok ukur tersebut juga meru­pakan perubah independent. Setiap tindakan untuk mening­ katkan peranan dari sektor-sektor tersebut akan mendorong keberhasilan program menuju sistem pengembangan kawasan per­mukiman berkelanjutan di wilayah per­ batasan negara, sedangkan lemahnya per­ hatian terhadap sektor-sektor tersebut akan menyebabkan kegagalan program pengem­ bangan kawasan. Kebijakan dan Strategi Ada dua skenario dalam menyimpulkan ke­ bijakan dan strategi dalam penelitian ini. Ske­ nario pertama dibangun atas dasar kon­disi saat ini, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan identitas nasional, rendahnya kesejah­ teraan masyarakat, kesenjangan pem­­ba­ngu­ nan ekonomi dan kemiskinan di wila­yah per­batasan, terbatasnya fasum dan fasos, ter­batasnya infrastruktur kawasan dan per­ mukiman, kondisi sosial dan ekonomi lebih baik di negara tetangga. Sebaliknya, skenario kedua dibangun atas kesadaran masyarakat terhadap identitas nasionalnya. Pengembangan Kawasan Untuk mendukung kebijakan pengembang­ an kawasan permukiman, maka direkomen­ dasikan upaya yang dapat dilakukan dengan mendorong percepatan pertumbuhan kawa­ san berbasis potensi SDA unggulan daerah seperti hal-hal sebagai berikut: (1) pembuatan kluster-kluster berbasis sektor unggulan da­e­­rah berikut akses-akses menuju dan keluar wilayah kluster (2) kemudahan akses informasi dan pasar, pembuatan informasi terpadu, promosi berkala untuk hasil-hasil sektor unggulan daerah (3) peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan usaha-usaha yang berbasis potensi masya­ rakat dan kearifan lokal (4) penguatan kerja­ sama antara lembaga terkait pengusaha/ investor, masyarakat, dan peningkatan kete­ ram­pilan masyarakat (5) pembuatan peta penggunaan lahan yang disepakati oleh semua stakeholder (6) pembangunan terpadu infrastruktur dengan kawasan permukiman (7) pembangunan pusat-pusat pertumbuhan dan pasar (8) pembangunan terminal-ter­ minal ber­basis sektor unggulan daerah se­ bagai showroom yang dapat diakses secara mudah (9) pembangunan permukiman dan Buletin Cipta Karya - 05/Tahun VIII/2010

 11

LIPUTANKHUSUS kemudahan kepemilikan perumahannya (10) pem­­bangunan fasos dan fasum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara ber­ tahap (11) Pemeliharaan fasos dan fasum oleh pemda dengan melibatkan masyarakat agar kondisinya dapat terpelihara dengan baik. Sedangkan skenario kedua merekomen­ dasikan hal-hal berikut: (1) pembuatan in­ formasi terpadu untuk promosi berkala hasilhasil sektor unggulan daerah, (2) penguatan kerjasama antara pemda, pengusaha/in­ves­­ tor, masyarakat dan lembaga-lembaga pen­ didikan dalam peningkatan keterampilan masyarakat (3) pembangunan terminal-ter­ minal berbasis sektor unggulan daerah se­ bagai showroom yang dapat diakses secara mudah (4) pembangunan infrastruktur ka­ wasan dan permukiman (5) pemeliharaan fasum dan fasos oleh pemda dengan meli­ batkan masyarakat agar fasos dan fasum dapat terpelihara dengan baik. Pengembangan Pembiayaan Skenario ini dibangun berdasarkan keadaan dari faktor kunci dengan kondisi yaitu; ku­ rang­nya alokasi dana khusus untuk pe­ngem­ bangan dan pengelolaan kawasan per­­­­mu­ kiman per­batasan; ter­batasnya dana untuk pengembangan dan pengelolaan in­fra­­struk­ tur kawasan dan permukiman; pe­man­faatan dan pengelolaan dana pem­bangu­nan belum optimal. Untuk mendukung kebijakan pengem­ bangan pembiayaan direkomen­dasikan se­­per­ ti hal-hal berikut: (1) kemudahan pem­biayaan usaha oleh lembaga-lembaga ke­­uang­an (2) me­nerapkan subsidi silang pada kegiatan usaha bersama masyarakat (3) kemudahan

12 Buletin Cipta Karya - 05/Tahun VIII/2010

kepemilikan rumah beker­jasama dengan lem­­baga keuangan dengan biaya terjangkau (4) pembuatan ke­bi­jak­an penganggaran da­na khu­sus untuk pembangunan wilayah perbatasan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang yang dievaluasi peng­ gunaannya setiap tahun. Sedangkan dalam skenario kedua di­ reko­men­dasikan seperti hal-hal berikut: (1) kemudahan pembiayaan usaha oleh lem­ baga-lembaga keuangan (2) evaluasi pe­ ng­ang­garan dana alokasi khusus untuk pem­­­­­­­bangunan permukiman di wilayah per­ batasan baik untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pengembangan Kelembagaan Skenario ini dibangun berdasarkan keadaan dari faktor kunci dengan kondisi yaitu; ter­ batasnya pelayanan publik (16); penegakan hukum dan peraturan masih lemah (20); dan rendahnya aktivitas sosial ekonomi masya­ rakat (5). Untuk mendukung kebijakan pengem­ bang­an kelembagaan direkomen­dasikan se­­­­­per­ti hal-hal be­­r­ikut: (1) pe­nguatan dan pembentukan lembaga, serta kelompokke­­lompok usaha bersama (2) pengawasan dan penegakan hukum (3) Pelatihan dan penyuluhan sumber daya masyarakat oleh pemda bekerjasama dengan lembaga-lem­ baga pendidikan untuk kebutuhan tenaga kerja (4) pembuatan plasma-plasma kegiatan usaha dibina oleh pemda, dan pengusaha/ investor (5) kemudahan birokrasi pembuatan sertifikasi legalitas lahan. Sementara skenario kedua direkomen­ dasikan seperti hal-hal berikut: (1) pengawasan

dan penegakan hukum (2) pelatihan dan penyuluhan sumber daya masyarakat oleh pemda bekerjasama dengan lembaga-lem­ baga diklat untuk kebutuhan tenaga kerja. Beberapa saran ingin peneliti uraikan dalam rangka mempertahankan keberlan­ jut­an pengembangan kawasan permu­­ kim­an di wilayah perbatasan negara an­tara lain: pertama, pengembangan dan pena­ taan kawasan permukiman perlu dibuat pe­­do­man yang mencakup kriteria lokasi dan rencana program sektoral sebagai alat pembinaan penataan dan pengembangan kepada pemerintah daerah dan pelaku pembangunan lainnya. Kedua, perlu menyiapkan kajian-kajian awal dan pra studi kelayakan sebagai acuan investasi dalam pembangun permukiman, infrastruktur, prasarana dan sarana lingkung­ an yang sifatnya jangka menengah dan pan­­jang untuk mendorong percepatan pem­­­­bangunan di wilayah perbatasan Kabu­ paten Nunukan sebagai Kawasan Stra­te­gis Nasional (KSN). Ketiga, melakukan pem­ binaan teknis penyelenggaraan pem­ba­ngun­ an permukiman perbatasan, seperti sosialisasi dan penyuluhan berbasis informasi program strategis pada momen hari-hari besar nasio­ nal. *)

Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Pe­nge­ lolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan IPB.

**) Staf Pengajar Program studi PSL, Guru Besar IPB, Ketua Komisi Pembimbing. ***) Staf Pengajar Program Studi PSL, Guru Besar IPB, Anggota Komisi Pembimbing. ****) Staf Pengajar Program studi PSL, Dosen IPB, Anggota Komisi Pembimbing.

Info Baru 1

INFOBARU 1

K

Kepengurusan Ikatan Ahli Teknik Penye­ hatan dan Teknik Lingkungan Indonesia (IATPI) periode 2010 – 2014 telah dikukuhkan. Kepengurusan baru IATPI terdiri Budi Yuwono sebagai Ketua Umum, Nugroho Tri Utomo sebagai Ketua I, Dollaris Riauaty sebagai Ketua II dan Rudy Yuwono sebagai Sekretaris Jenderal. Selain pembenahan organisasi, IATPI kepengurusan ini akan lebih banyak me­nge­ rahkan anggotanya untuk turut meng­kon­ tribusikan keahliannya pada isu-isu air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL). IATPI merupakan asosiasi profesi yang bergerak dalam bidang teknik penyehatan lingkungan seperti penyediaan air minum, pengelolaan limbah padat, pengelolaan lim­ bah cair, pengendalian pencemaran udara, pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun, pemulihan kerusakan lingkungan, manajemen lingkungan industri, drainase dan kajian lingkungan. Wadah ini menampung individu-individu yang kesehariannya ber­ ge­rak di bidang teknik penyehatan dan ling­ kungan seperti tersebut di atas. IATPI didirikan di Bandung pada 10 Ok­ tober 1977 oleh sekelompok alumni per­tama Jurusan Teknik Penyehatan Institut Teknologi Bandung. Termasuk sebagai pe­lo­por IATPI adalah Prof. Dr. Ir. Soepangat Soemarto, MSc, Dr. Ir. Benny Chatib, MSc, Ir. Hidayat Noto­ sugondo, dan Ir. Darmawan Saleh. IATPI saat

Pengurus IATPI berfoto bersama Ketua Umum IATPI terpilih, Budi Yuwono (duduk ke-7 dari kiri)

Anggota IATPI

Siap Kontribusi Keahlian Bidang AMPL ini beranggotakan lebih dari 1.000 alumni jurusan teknik penyehatan/teknik lingkungan dan ahli-ahli yang bekerja di bidang tersebut. Pembenahan organisasi merupakan sa­ lah satu prioritas yang akan dilakukan ke­pe­ ngurusan IATPI periode ini. Termasuk dian­ taranya pembenahan organisasi cabang dan perluasan anggota. IATPI juga saat ini tidak lagi membatasi keanggotaanya hanya bagi mereka yang berijasah S-1 jurusan Teknik Penyehatan atau Teknik Lingkungan. Asal terbukti berkecimpung dalam bidang yang tergolong penyehatan lingkungan, dia bisa diterima sebagai anggota IATPI, apapun jurusan dan sekolah tingginya. Hingga saat ini sebanyak 1.114 ahli teknik lingkungan dan penyehatan menjasi anggota IATPI. Mereka tersebar di tujuh cabang antara lain Cabang Bandung, Cabang Jawa Barat, Cabang Jawa Tengah, Cabang Jawa Timur, Cabang Yog­ yakarta, Cabang Padang, dan Cabang Jakarta Selatan. IATPI juga memiliki forum kemitraan yang dibentuk untuk mengkoordinasi pe­ ngem­­bangan dan implementasi kegiatan ke­mit­raan antara IATPI dengan organisasi lain, termasuk kegiatan komersial. Melalui ker­jasama tersebut telah dihasilkan produk seperti Tangki Biofilter IATPI, Tangki Biofilter Individual, dan lainnya. Tantangan dalam penyehatan lingkung­

an di Indonesia, menurut Ketua Umum Ika­­tan Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Ling­­kungan Indonesia (IATPI), Budi Yuwono cukup berat. Hal ini bisa dilihat dari degradasi lingkungan yang terjadi, masih kurangnya prasarana dasar dibidang sanitasi dan ter­ jadinya perubahan iklim. “Saat ini masih ada 70 juta jiwa penduduk Indonesia yang buang air besar sembarangan. Juga masih ada pemerintah kabupaten/kota yang tidak satu rupiah pun menganggarkan untuk program sanitasi. Oleh karenanya, dengan 1.600 orang anggota yang tersebar di berbagai wilayah dan bidang, kita akan tingkatkan kontribusi IATPI dalam berbagai kebijakan di berbagai tingkatan” kata Budi Yuwono pada malam pengukuhan pengurus baru IATPI, akhir April lalu di Jakarta. Budi Yuwono yang juga menjabat Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum terpilih secara aklamasi dalam Kongres IATPI VII 13 Maret 2010. Ia menggantikan Catur Sapto Hadi, yang juga sebagai anggota Komisi III DPR RI, yang telah menjabat Ketua IATPI pada kepengurusan 2004 – 2009. Ia mengatakan, pemerintah bersama stakeholder lainnya berusaha untuk mencapai target tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang BAB sembarangan pada tahun 2014. Budi Yuwono menyebut tiga isu yang menjadi tantangan anggota IATPI. Pertama, Buletin Cipta Karya - 05/Tahun VIII/2010

 13

degradasi lingkungan yang ditandai dengan perubahan iklim yang dahsyat yang terus menerus. Kedua, terbukanya perdagangan jasa yang melibatkan para arsitek di bidang penyehatan lingkungan. Dan ketiga, profesi di bidang teknik lingkungan dan penyehatan harus terus didorong untuk berkiprah lebih banyak untuk kemajuan bangsa ini. Pada kepengurusan kali ini IATPI me­ nunjuk 5 Dewan Pakar berisikan Budiman Arif, Rach­mat Rani, Catur Sapto Hadi, Parwoto, dan Sri Bebasari. Sertifikasi Keahlian Sebagai asosiasi profesi, IATPI terus me­

Total sertifikat yang sudah diterbitkan IATPI berjumlah 600 lembar. ningkatkan kompetensi anggotanya mela­ lui program pendidikan dan pelatihan dan sertifikasi. Ketua I IATPI Nugroho Tri Utomo menambahkan, dalam menjalankan program sertifikasi, sejak tahun ini IATPI diminta Ke­ menterian Lingkungan Hidup untuk me­ nge­luarkan sertifikasi Keahlian bidang Kons­ truksi Lingkungan. Pada awalnya sektor tra­disio­nal IATPI mengeluarkan sertifikat ke­­ahlian bidang penyehatan lingkungan. Prog­ram ini sekaligus memenuhi kewajiban ketenaga-ahlian jasa konstruksi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kons­

truksi. IATPI telah diakui oleh Lembaga Pe­ ngem­bangan Jasa Konstruksi (LPJK) untuk menerbitkan sertifikat keahlian bidang ini. Total sertifikat yang sudah diterbitkan IATPI berjumlah 600 lembar untuk tingkat Pratama, Madya, dan Utama. Sementara program ser­ tifikasi Manajer Pengendalian Pencemaran Air berjumlah 354 lembar. “Kita tidak akan asal mengeluarkan ser­ tifikasi, karena unit Diklat dan unit ser­tifikasi akan kita sinergikan,” jelasnya. Sampai saat ini IATPI telah mengeluarkan 600 lembar sertifikat keahlian konstruksi lingkungan,” (bcr) ujarnya.

www.jovan1234.webs.com

Tangki Biofilter IATPI

S

Salah satu produk IATPI yang sudah diluncurkan ke publik adalah tangki biofilter. Tangki Biofilter yang adalah unit Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga yang memanfaatkan bakteri pengurai anaerobic secara uplow filter yang ditanam pada media filter biologis. Proses penguraian zat pencemar, secara biologis dijamin menghasilkan efluen air limbah yang aman bagi perairan dengan efektifitas pengurangan zat pencemar hingga hampir 90%. Reaktor AFB didesain oleh para ahli dari Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Lingkungan Indonesia (IATPI) yang merupakan ahli-ahli terkemuka dari alumni universitas terkemuka di Indonesia. Hasil pengujian laboratorium terhadap efluen yang dihasilkan telah memenuhi persyaratan standar baku mutu Menteri Lingkungan

14 Buletin Cipta Karya - 05/Tahun VIII/2010

Hidup Nomor 112 Tahun 2003. Ketentuannya adalah tidak melebihi beberapa parameter seperti biochemical oxygen demand (BOD) 100 mg per liter, total suspended solids (TSS) 100 mg per liter, pH antara 6 – 9, dan kandungan minyak 10 mg per liter. Reaktor Anaerob Fluidized Bed Biofilter (AFB) ini dapat dimanfaatkan untuk keperluan kawasan permukiman dalam skala komunal dari 10 – 500 rumah. Produk ini juga telah melalui uji laboratorium biologi serta kelayakan teknis konstruksi oleh para ahli Teknik Sipil dan Teknik Lingkungan dari IATPI. Garansi atas produk dan purna jual selama masa garansi oleh Forka IATPI. Beberapa keunggulan produk ini antara lain; pertama, tidak memerlukan lahan yang luas; kedua, terbuat dari bahan yang kuat dan tahan lama; ketiga, mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama dalam pemasangan; keempat, langsung dapat dioperasikan dengan syarat; kelima, tersedia tenaga ahli untuk commissioning dan pelatihan; keenam, tersedianya bakteri starter untuk seeding (pembiakan) dan aklimatisasi optimal yang menjamin tumbuhnya bakteri secara maksimal, menjamin terjadinya proses penguraian secara anaerobic di tangki reaktor.; dan ketujuh, untuk kapasitas di atas 100 rumah berupa sistem knockdown. Tersedia berbagai ukuran skala rumah tangga hingga komunal, mudah dipasang, praktis dan kuat karena terbuat dari bahan fiberglass dengan sistem knockdown. Tangki Biofilter Individual Tangki ini digunakan untuk kebutuhan pengeolahan air limbah domestik tiap rumah tangga. Teknologi tepat guna ini merupakan solusi praktis untuk permukiman padat di wilayah pesisir pantai, daerah kumuh padat perkotaan dan daerah dengan permukaan air tanah yang tinggi. Produk ini terbuat dari bahan fiberglass yang kedap air dan tentu saja tahan lama. Menurut dalah satu pengurus IATPI, tangki biofilter individual ini telah dibeli USAID dalam program Environmental Services Program (ESP) sebanyak 200 unit untuk permukiman nelayan di Kota Medan. (bcr/berbagai sumber)

INFOBARU 1

Shahnaz Haque;

‘Gabung IATPI,

Serasa Balik ke Rumah’ entuk pengabdian pada bidang keil­muannya ditunjukkan oleh Shahnaz Haque dengan B menyanggupi tawaran Budi Yuwo­no untuk menjadi pengurus Ika­tan Ahli Tek­­nik Penyehatan dan Teknik Lingkungan Indo­nesia (IATPI).

A

Alumni Teknik Penyehatan dan Ling­ kungan Universitas In­donesia tahun 1990 ini awalnya diajak oleh mantan pem­bimbing skripsinya, Setyo Sarwanto Mursidi. “Kapan kembali lagi untuk menyumbangkan keil­ muannya setelah me­lang­lang buana me­nger­ jakan banyak hal?”kata Setyo kepada Shahnaz. Akhirnya tanpa ragu ia menyanggupi tawaran untuk menjadi Humas dari Ketua IATPI Budi Yuwono yang juga sebagai Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum. IATPI bukanlah pengalaman pertama Shahnaz mengaplikasikan ilmunya di bidang teknik penyehatan dan lingkungan. Ia pernah membantu Menteri Lingkungan Hidup, Sar­ wono Kusumaatmaja, yang juga sebagai Men­teri Kelautan dan Perikanan di era Pre­ siden Abdurrahman wahid. “Saya sejak dulu memang suka lingkung­ an, kuliah juga mengambil jurusan lingkungan. Kalau profesi yang dikenal masyarakat luas (sebagai artis, red) untuk mencari uang. Tapi kalau untuk menyeimbangkan otak agar ti­ dak tumpul-tumpul amat saya bergabung di IATPI,” tukas salah satu trio Haque bangga. Saat ditanya apa saja tantangan yang bakal dihadapi IATPI, Shahnaz mengingatkan untuk menjaga kualitas air bersih dan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, terutama bidang sanitasi, baik persampahan maupun air limbah. “Semakin lama air bersih sangat sulit didapatkan. Sebenarnya IATPI sudah me­ lakukan banyak hal, namun belum banyak dipublikasikan,” ucap isteri Gilang Ramadhan ini. Sumber daya alam, termasuk air, yang luar biasa dimiliki Indonesia menurut Shahnaz Haque membutuhkan edu­kasi kepada ma­ sya­ra­kat sebagai ope­rator dan pengguna. “Ke­lemahan ma­sya­rakat Indonesia selama ini kan kalau di­bangunkan sesu­­­­­­atu tidak bisa ma­

in­­tenance (merawatnya). Bikin WC bisa, tapi lama-lama kalau cari WC tidak pakai mata, tapi hidung,” ujarnya ketawa. Ia bangga bisa kem­­­bali lagi ke ru­mah­ nya. Rumah yang ia maksud ada­lah wa­dah tempat ilmu yang ia geluti se­jak kuliah, yakni IATPI. Suaminya pun men­­­­­­­­­­­­­­du­kung sepe­­nuhnya pili­han Shahnaz. Dan pa­da bagian akhir ia menegaskan pen­ting­nya edukasi disertakan dalam prog­­ram IATPI ke (bcr) depan.

“Semakin lama air bersih sangat sulit didapatkan. Sebenarnya IATPI sudah me­ lakukan banyak hal, namun belum banyak dipublikasikan,” Shahnaz Haque.

Buletin Cipta Karya - 05/Tahun VIII/2010

 15

Info Baru 2

Pendekatan Partisipatif

Dalam Rekonstruksi Pasca Gempa di Kawasan Pusaka Ir. Adjar Prajudi *), Aswin G. Sukahar **), HR. Pudjo Koeswhoro Juliarso ***), Eki Arsita Rizki ****)

Karakteristik Kawasan Kotagede dimulai jembatan Sungai Gajahwong, koridor Jalan Tegalgendu-Mondorakan dengan deretan Omah Kalang, hingga signage komponen (ikon tugu dijembatan), deretan toko perak & souvenir shop dan beberapa Omah Joglo

16 Buletin Cipta Karya - 05/Tahun VIII/2010

INFOBARU 2

K

Foto Kiri & Kanan : Proses pendampingan dan penguatan komunitas dalam proses perencanaan serta pelatihan keterampilan pertukangan kayu untuk peles­tari­ an Omah Joglo Bimbingan Teknis bersama BP3 DIY

Kejadian bencana gempa bumi di Dae­ rah Istimewa Yogyakarta tahun 2006 telah meng­gugah kesadaran masyarakat untuk me­ngubah tingkah laku, di samping menjadi lebih adaptif terhadap ancaman bencana alam juga telah menumbuhkan kesadaran baru tentang arti penting peran serta masya­ rakat dalam memulihkan kembali kon­disi lingkungan permukiman pasca gem­pa. Dari pengalaman pendampingan bersa­ ma masyarakat melalui komunitas pelestari pusaka budaya (heritage-culture) dapat di­ pe­lajari pula bahwa kerusakan fisik dan lingkungan permukiman pada kawasan ber­­­­­­­­­sejarah yang terdapat obyek pusaka bu­ da­­ya, terkait pula persoalan kerentanan sosial, ekonomi seperti menurunnya tingkat pendapatan usaha pengrajin batik, pengrajin perak dan usaha makanan jajanan-khas yang menjadi andalan kepariwisataan. Jelaslah bahwa penanganan rekonstruksi pasca gempa pada kawasan pusaka budaya sangat berkaitan langsung pada upaya pe­ mulihan perekonomian lokal yang dilaku­kan oleh masyarakat sendiri. Menurut hierarki­ nya sebagai efek setelah terjadinya bencana gempa bumi perlu didorong peran serta masyarakat untuk penguatan perekonomian lokal. Kajian risiko dan analisis kerentanan masyarakat diharapkan dapat menghasilkan pengetahuan tentang pembangunan yang sensitif terhadap mitigasi bencana alam, se­­ka­­­ligus dapat ditemu­kenali pendekatan partisipatif masyarakat dalam pemulihan ling­­kungan per­mukiman yang adaptif dan ber­kelanjutan.

Pendekatan Partisipatif Paradigma “partisipatoris” dikembangkan dalam pem­bangunan di Indonesia sekitar tahun 1990-an. Munculnya paradigma par­­­­­tisi­­ patoris meng­indikasikan adanya dua pers­ pektif. (1) peli­batan masya­rakat setempat dalam pemilihan, perencanaan dan pelak­ sana­an program atau proyek yang akan me­war­nai hidup masyarakat, sehingga dengan demi­kian dapat dijamin bahwa per­ sepsi setempat, pola sikap dan pola pikir serta nilai-nilai dan pengetahuan lokal ikut dipertimbangkan secara penuh; (2) membuat umpan balik sebagai bagian yang tidak terlepaskan dari kegiatan pembangunan. Penggunaan konsep partisipasi men­ cangkup dua alternatif, antara lain: Alternatif pertama berkisar pada partisi­ pasi sebagai tujuan pada diri sendiri atau sebagai “alat untuk mengembangkan diri”. Sebagai sebuah tujuan, partisipasi meng­ hasilkan pemberdayaan (empowering), yakni setiap individu-pribadi berhak menyata­kan penda­pat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupannya. Partisipasi adalah “alat” dalam memajukan ideologi atau tujuan-tujuan pembangunan yang normatif seperti keadilan sosial, persamaan dan de­ mok­rasi. Alternatif kedua, partisipasi yang bersifat transformasional dan instrumental dalam suatu proyek pembangunan tertentu. Melalui partisipasi yang bersifat transformasional di­ tafsirkan sebagai alat untuk mencapai efi­­ siensi dalam manajemen proyek yang di­ gunakan sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan demikian par­

tisi­­­­pasi tidak mung­kin di­le­paskan dari “ke­ pen­tingan ber­sama” baik antara pemerintah dengan masyarakat maupun antara sesama warga masyarakat. Model pembangunan ini dilaksanakan melalui proses dari bawah (bottom up pro­cess). Sementara itu pembangunan bot­­­­­tom up mengan­dung keuntungan-ke­ un­­tungan, sebagai berikut: (1) Data di­kum­ pulkan, dikaji dan dicoba secara lang­sung oleh komunitas atau masyarakat, (2) Pe­me­ cahan masalah langsung dapat dicobakan selama berlangsung proses sendiri, (3) Ter­ jadi peningkatan penghargaan atas masalah yang dihadapi para pemangku kepentingan (stakeholder), sesuai dengan konteks kebu­ dayaan serta perubahan kondisi lokal se­­­tem­ pat, (4) Kelemahan dan kekuatan lang­­sung di­pahami oleh ko­mu­nitas atau ke­­lompok ma­syarakat yang terlibat dalam proses pe­ ngam­bilan keputusan, (5) Semakin mening­ kat proses motivasi masyarakat untuk ber­ partisipasi dalam mengambil keputusan, di­karenakan masyarakat semakin memahami masalah yang dihadapi. Pemberdayaan sebagai praktek partisipasi secara lebih rinci merujuk kepada prinsip dasar Participatory Rural Apraisal (PRA), yaitu memahami komunitas secara partisipatif. Prin­sip dari PRA memiliki dua sisi yang ti­ dak dapat dipisahkan, sisi pertama adalah sekumpulan jiwa, etika, dan prinsip yang men­­dahulukan kepentingan masyarakat. Sisi kedua adalah sekumpulan alat atau teknik pemberdayaan masyarakat (penjajagan ke­ bu­tuhan, perencanaan, pelaksanaan, pe­man­ tauan dan eveluasi) yang sederhana dan ber­ Buletin Cipta Karya - 05/Tahun VIII/2010

 17

Kejadian bencana gempa bumi di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2006 telah menggugah kesadaran masyarakat untuk mengubah tingkah laku, di samping menjadi lebih adaptif terhadap ancaman bencana alam juga telah menumbuhkan kesadaran baru tentang arti penting peran serta masyarakat dalam memulihkan kembali kondisi lingkungan permukiman pasca gempa.

daya guna praktis untuk berbagai tingkatan kemampuan masyarakat. Sebagai sebuah pendekatan partisipatif masyarakat, PRA mempunyai beberapa pen­­ dekatan-pendekatan untuk memajukan par­­­­­­

18 Buletin Cipta Karya - 05/Tahun VIII/2010

tisi­pasi mas­yarakat. Arah pendekatan partisi­ pasi yang perlu dituju ialah partisipasi atas permintaan setempat. Teknik-teknik PRA di­­ seleng­garakan sesuai dengan permintaan warga komunitas. Keinginan terfokus untuk

menjawab kebutuhan yang dinyatakan ma­ syarakat setempat, bukan kebutuhan yang dirancang dan disuarakan oleh fasilitator sebagai orang luar. Metode yang dipakai adalah memotivasi warga komunitas. Kawasan Pusaka-Budaya (Cultural-Heri­ tage District) Pusaka Budaya (Cultural Heritage) meliputi pusaka alam, pusaka budaya dan pusaka saujana. Pusaka alam adalah bentukan alam yang istimewa. Pusaka budaya adalah hasil cipta, rasa, karsa dan karya. Perkembangan pemahaman pusaka yang awalnya bertumpu pada artefak tunggal, dalam dua dekade terakhir ini pusaka dapat berarti pula suatu “saujana budaya“ yang luas bahkan bisa lintas batas wilayah. Sebuah perkembangan yang menuntut gerakan masyarakat untuk melangkah progresif. Menjadikan isu pusaka (heritage) tidak bisa dipisahkan dari berbagai persoalan pengelolaan kota maupun wila­

INFOBARU 2 Foto Kiri & : Kanan

Proses perencanaan berbasis komunitas oleh Timi Inti Perencanan (TIP), OPKP (organisasi Pelestari Kawasan Kotagede tiap Desa/ kelu­rah­an, dan paparan Dokumen RPP/CSP memperoleh tanggapan ICOMOS dan The Wolrd Bank USA

dalam rumah-rumah tradisional mengalami kerusakan dan sebagian roboh. Artefak ber­ sejarah Pos Malang (dibangun saat Pakoe Boewono X) posisi melintang di tengah Gang Soka, Desa Jagalan mengalami kerusakan struktur. Saat ini telah direhabilitasi melalui Proyek Re­­kompak JRF, termasuk Monumen Ngejaman PB X. Proses perencanaan dan pelaksanaan re­habilitasi dan rekonstruksi dilakukan oleh komunitas dengan pendampingan DMC DI Yogyakarta serta memperoleh dukungan bimbingan teknis dari Balai Pelestarian Pe­ ning­galan Purbakala (BP3) DIY dan Tim NMC. Sepenuhnya melalui ”peran partisipasi dan pemberdayaan komunitas”, antara Tim Inti Pe­ rencana, Panitia Pembangunan berkolaborasi dengan OPKP.

yah (urban and regional management). Ter­ masuk bangunan, struktur, artefak pen­ ting/bersejarah, kawasan kota tua dan per­­­­mukiman tradisional dan situs pra-sejarah Kawasan Pusaka Kotagede secara entitas dan catatan historis merupakan “kutha” yang dibangun pada era jaman Mataram Islam, sebelum dua kerajaan Kasultanan Nga­yogyakarta Hadiningrat dan Kasunanan Surakarta Hadiningrat didirikan, (pemisahan kekuasan dua wilayah ini akibat perjanjian Giyanti yang memisahkan wilayah Mataram Islam, dari Kotagede ke dua wilayah pamengku Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kasunanan Surakarta Hadiningrat tersebut). Hingga saat ini artefak yang masih menjadi andalan wisatawan asing maupun wisatawan nusantara adalah situs bekas kedathon, watu gilang dan watu cantheng termasuk kompleks makam raja Panembahan Seno­ pati, sendhang selirang, ringin sepuh dan pohon menthaok. Salah satu kehidupan

yang masih berlangsung Pasar Gede (Pasar Legi) Pasar tradisional dipandang sebagai media ruang interaksi sosial, ekonomi dan secara kultural dimanfaatkan masyarakat, dan pedagang terjadi adanya transaksibarter barang dan uang. Ikatan emosional segala lapisan masyarakat membaur dalam suasana kekerabatan saudagar. Masjid Ageng Kota­­gede masih terawat serta terjaga kelestariannya. Terdapat area-area situs bersejarah, seperti: jagang dan beteng baluwarti, cepuri. Se­dangkan alun-alun sudah digunakan tempat bermukim oleh penduduk. Seting bentang alam lansekap Kotagede masih terjaga, seperti: Sungai Gajah Wong dan kompleks makam Panembahan Senopati dan sendang dengan ringin sepuh di Alas mentaok masih lestari. Karakter lingkungan permukiman yang padat dengan pagar tembok tinggi pada gang-lorong sempit, saat gempa bumi tahun 2006 tembok pagar keliling dan bagian

Keberlanjutan Program (sustainability) Sasaran program heritage berikut melakukan rehabilitasi struktur rumah tradisional pada rumah-rumah privat dan rumah Joglo untuk keperluan publik, atau kegiatan sosial-kemas­ya­rakatan, misal: pelatihan pe­ nguat­an kapasitas Organisasi Pelestarian Ka­­wasan Pusaka Kotagede, termasuk upaya meningkatkan kegiatan untuk mendorong pelestarian pusaka budaya intangible, seperti: latihan seni dan budaya, serta mendorong kehidupan masyarakat lokal untuk mening­ katkan kegiatan ekonomi lokal. Lingkungan rumah yang digunakan untuk kegiatan pengrajin biasanya berada ditengah lingkungan perumahan. Kendala akses menuju rumah-rumah pengrajin me­ lewati lorong, gang yang berada dibagian dalam lingkungan perumahan yang padat. Ini memerlukan perencanaan jalur-pusaka (heritage-trail) dalam kesatuan dengan setingkarakter rumah pusaka dalam kesatuan Cluster. Untuk mempertegasnya melalui pena­ ta­an elemen street-furniture, rambu-rambu penanda untuk skala desa ataupun skala jejalur kesatuan Kawasan Pusaka Kotagede. *) Kepala PMU REKOMPAK-JRF **) Kepala Satker Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi DIY dan Jawa Tengah ***) Heritage Conservation Expert DMC DIY ****) Assisten Pelaksanaan Satker RR Buletin Cipta Karya - 05/Tahun VIII/2010

 19

Info Baru 3

WORLD EXPO SHANGHAI 2010

Indonesia Mengangkat Tema

BioDiverCity

20 Buletin Cipta Karya - 05/Tahun VIII/2010

I

Indonesia berpartisipasi dalam ajang World Expo 2010 di Shanghai, China. Expo yang dibuka selama 6 bulan dimulai sejak 1 Mei 2010 dan akan berakhir 31 Oktober 2010 ini resmi dibuka oleh Presiden RRC, Hu Jintao dengan mengambil tema ”Better City, Better Life” (Kota yang Lebih Baik, Kehidupan yang Lebih Baik). Dalam acara pembukaan Paviliun Indo­ nesia, Menko Perekonomian, Hatta Rajasa di­­dam­pingi Menko Perdagangan, Mari Eka Pangestu, mengatakan paviliun Indonesia me­nampillkan Trade Tourism Invesment (TTI) yang dimiliki Indonesia yang menjadi ke­ bang­gaan Bangsa Indonesia. Selain itu, Hatta juga mengatakan, dengan ha­­dir­nya pavi­liun Indonesia ini mem­ per­lihatkan bahwa Indonesia sedang ber­ gerak maju sebagai bagian dari dunia untuk membangun peradaban dunia. Selain itu, tujuan paviliun Indonesia dalam World Expo

INFOBARU 3 ini, sebagai ajang promosi kepada dunia luar yang memperlihatkan kekhasan yang ada di Indonesia. Sebelum pembukaan, dalam jumpa pers dengan wartawan, Mari Eka Pangestu mengatakan Paviliun Indonesia seluas 4000 m2 dengan bangunan 2400 m2, mempunyai tema BioDiverCity. Tema itu diambil dari rangkaian kata Bio (kehidupan) – Diverse (keanekaragaman) dan City (kota) yang meng­­­­hadirkan keanekaragaman budaya In­ do­nesia dengan menampilkan kehar­mo­nis­an antar manusia dan lingkungan­nya. “Pavil­iun Indonesia meru­pakan program pen­­­cit­raan (national branding) Indonesia se­bagai satu negara,” kata Mari. Karenanya dia ber­harap keikut­sertaan Indo­nesia dalam Expo Dunia di Shanghai ini promosi sebagai negara yang perkem­bangan­nya sering tidak di­ke­tahui oleh dunia. Mari menambahkan, paviliun Indonesia menampilkan kehidupan lautan dan hutan Indonesia, peralatan budaya Indonesia, hasil bumi, tampilan kain, alat musik, makanan, termasuk juga menampilkan warisan budaya

Borobudur serta hubungan dengan China yang sudah terjalin lama yakni sejak masuknya Cheng Ho ke Indonesia 600 tahun yang lalu. Dalam pameran itu Indonesia memamer­ kan potensi sumber daya alam Indonesia, industri kreatif dan kebudaya­an, investasi, per­dagang­an dan pariwisata. Sejumlah ins­ tansi yang akan berpartisipasi antara lain Kementerian Pekerjaan Umum, Kemendag, Kemenkeu, Kemendagri, Kemenlu, Kemen­ terian ESDM, Kemenhut, Kemen­terian Te­ na­ga Kerja dan Transmigrasi, Kemen­ko­ minfo, Kemen­­kop dan UKM, Kementerian BUMN, serta BKPM. Kementerian PU sendiri menampilkan video yang ditampilkan di theater dalam paviliun Indonesia berisi in­ vestasi dan pro­mosi infrastruktur PU di Indonesia. Dalam hal ini Ditjen Cipta Karya me­ nampilkan lima video interaksi multi­media atau video singkat yang berisi meka­nisme pembangunan bersih atau Clean Deve­ lopment Mechanism (CDM) salah satunya ada­lah Program CDM di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sumur Batu di Bekasi, instalasi pengolahan air limbah di Denpasar, Bali (Denpasar Sewerage Development Project), pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dengan teknologi precast (pra tegang), rehabilitasi dan rekonstruksi gempa bumi Yogyakarta dan Program Pe­ nye­diaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat atau dikenal PAMSIMAS. Indonesia menangkap arti penting World

Expo Shanghai ini, dengan menarik sebanyak mungkin orang untuk mendatangi paviliun Indonesia, melalui pertunjukan kesenian dan kebudayaan, semakin banyak orang yang me­ngetahui potensi dan sekaligus kemam­ puan yang dimiliki oleh Indonesia. Selain menjadi pusat kesenian dan ke­ budayaan, paviliun Indonesia juga harus di­­­kembangkan menjadi pusat informasi ten­ tang potensi dan kemampuan yang di­miliki Indonesia dalam bidang ekonomi atau ten­ tang tawaran apa yang diajukan Indonesia sebagai negara tujuan investasi. Dalam kai­ tan itulah, Menko Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa dan Menteri Perdagangan, Mari Eka Pangestu hadir dalam acara pembukaan World Expo Shanghai 2010. Paviliun Indonesia Hari pertama World Expo Shanghai China 2010 sekitar dua ratus ribu pengunjung me­ luber ke seluruh areal Expo 2010. Paviliun Indonesia membuktikan diri sebagai salah satu primadona di antara 50-an paviliun ne­ gara lainnya dengan berhasil disambangi 17.000 pengunjung. Hal ini disampaikan Violet Shen, Humas Paviliun Indonesia, kepada Analisa di lokasi pameran. “Paviliun Indonesia baru dibuka mulai pukul 12 siang setelah acara pem­ bukaan oleh Menko Perekonomian dan Men­ teri Perdagangan. Akan dibuka lagi mulai pukul 9 pagi hingga 9 malam “ katanya. Indonesia yang juga pernah berpartisipasi

Foto Kiri : Paviliun Indonesia di Shanghai Expo 2010 yang berarsitekturkan bambu Foto Kanan : Salah satu sudut World Expo 2010 Shanghai, China

Buletin Cipta Karya - 05/Tahun VIII/2010

 21

Foto Kiri : Menko Perekonomian Hatta Rajasa (kiri) didampingi Menteri Perdagangan Mari Eka Pangestu (ke-2 dari kiri) saat mengunjungi Paviliun Indonesia Foto Kanan : Sudut kota shanghai, dalam satu dasawarsa terakhir kota shanghai berkembang pesat. Shanghai merupakan salah satu kota besar yang berhasil dalam penataan kota dan permukiman

di World Expo 2005, Aichi, Jepang, kali ini menonjolkan sejumlah keunggulan. Bebe­ rapa di antaranya adalah menggunakan hampir 60 persen bambu sebagai material terbesar bangunan, konsep paviliun yang serba terbuka (tidak menyediakan pintu masuk), dan mengedepankan benda-benda budaya dan alam khas Nusantara. “Expo 2010 akan mengangkat Indonesia ke kancah dunia Internasional. Banyak yang tidak diketahui masyarakat dunia mengenai Indonesia. Expo 2010, kita bisa mem­beri­ tahukan seluruh kekayaan Indonesia,” ungkap Mari Eka Pangestu. Paviliun Indonesia yang dibangun di atas tanah seluas 4.000 meter persegi dengan ketinggian 20 meter dibangun dengan biaya Rp100 miliar yang berasal dari anggaran Pemerintah Indonesia dan sponsor dari ka­ langan swasta, (sejumlah perusahaan besar di Indonesia). Selain itu, biaya operasional selama 6 bulan penyelenggaraan Expo 2010 juga bakal memakan biaya sebesar Rp100 miliar. “Dengan paviliun ini, akan terbangun national branding Indonesia yang lebih baik di mata internasional. Di sini, ditunjukkan

22 Buletin Cipta Karya - 05/Tahun VIII/2010

kelebihan bangsa Indonesia, yaitu warisan budaya yang menjadi dasar kreativitas bang­ sa. Dengan demikian, kita bisa mem­bangun Indonesia yang berdaya saing tinggi. Kita menargetkan 3 juta pengunjung hingga akhir Expo 2010,” kata Mari Pangestu yang didampingi Dea Sudarman, Staf Khusus Men­ teri Perdagangan. Paviliun Indonesia berada zona B Expo 2010 dan berbaris mengular hingga 20 meter. Setiap pengunjung paling tidak mesti mengantri selama 15 menit untuk masuk. Wa­lau cuaca cukup terik, pengunjung tetap antusias. Di depan paviliun, pengunjung dapat menikmati cuplikan foto-foto tentang budaya Indonesia di layar vertikal LED raksasa dengan ketinggian setidaknya 15 meter. Paviliun Indonesia mengambil tema Indo­ nesia is Biodiverse City. Tema ini mene­kankan pada keanekaragaman budaya, se­ni dan alam ke­bang­gaan Indonesia. Maka, begitu masuk, para pengunjung pun lang­sung disambut oleh seni tradisional, seperti Tari Kecak khas Bali dan pertunjukan gamelan. Bagi yang tertarik, bisa duduk di bangku amphiteather yang telah tersedia. Selanjutnya, pengunjung bisa menuju bagian lainnya melalui ramp (jalan menanjak) dan bisa melihat puluhan topeng khas tiap-tiap daerah di Indonesia yang sengaja ditempel di dinding hingga membentuk mo­sa­ik tersendiri. Pada dinding di samping ramp, juga terpampang peta Indonesia dan negara lainnya. “Sengaja dibuat peta negara lain juga biar pengunjung tahu di mana lokasi Indonesia berada. Jangan hanya tahu Bali,” kata Budi Lim, desainer sekaligus konseptor Paviliun Indonesia. Uniknya lagi, terdapat air

terjun yang mengaliri peta dinding tersebut hingga terasa suasana asri khas Indonesia. Pengunjung kemudian dapat memasuki terowongan yang didekorasi sedemikian rupa hingga dapat disaksikan potret raksasa hutan lebat dan keindahan bahari negeri ini. Secara khusus, terdapat juga monitor tempat para pengunjung bisa memberikan vote (dengan cara memberikan tanda tangan) sebagai du­ kungan untuk Komodo agar bisa ma­suk se­ bagai World Heritage Site yang kelestariannya dilindungi oleh dunia. Dan, ternyata banyak pengunjung yang mem­berikan dukungan tersebut. Di bagian berikutnya, tersaji aneka barang kerajinan tradisional, peninggalan sejarah, alat musik, mulai dari keranjang rotan, keris, hingga suling dan tambur. Secara spesial, ditata pula seperangkat gamelan lengkap yang mengkilap. Sementara pengunjung ber­ keliling, mereka juga merasakan semilir angin yang teduh dari antara daun jendela-jendela bambu yang bisa dibuka-tutup hingga juga bisa berfungsi sebagai dinding. Paviliun ini juga menghadirkan sesosok patung Laksamana Cheng Ho yang memberi­

INFOBARU 3

kan banyak andil dalam sejarah Indonesia. Tak lupa, warisan nenek moyang Indonesia juga disajikan secara kreatif, yaitu replika relief Candi Borobudur yang terbuat dari batu. Sedikit menggelitik, dijejer pula aneka jenis becak dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari becak Medan (di urutan pertama), becak Jakarta, hingga becak Yogyakarta. Menjelang akhir perjalanan menyusuri keanekaragaman hayati, pengunjung bisa membeli sejumlah barang khas Indonesia di Alun-alun Indonesia, seperti kain dan baju Batik, mie instan olahan perusahaan Indonesia, dan minuman teh dalam botol. Selain itu, terdapat pula merchandise kam­ panye Paviliun Indonesia berbentuk kaos, payung, atau pun termos. Sejarah World Expo World Expo, pertama kali diadakan pada tahun 1851, merupakan ajang berkumpulnya masyarakat dunia untuk berbagi pengalaman dan keberhasilan di bidang ekonomi, sosial, budaya dan teknologi. Expo yang diadakan setiap lima tahun sekali itu bertujuan mem­­­ promosikan ide dan perkembangan eko­

Tema Paviliun Indonesia mene­kankan pada keanekaragaman budaya, se­ni dan alam ke­bang­gaan Indonesia. nomi, budaya dan ilmu pengetahuan, tek­ nologi dan sekaligus mempererat hu­bung­an International antar bangsa. Pame­ran ini meli­ batkan partipasi negara-negara di seluruh dunia. Luas area expo seluruhnya 5,28 km2, ter­letak di tengah kota dan di tepi sungai Huang Pu, di antara jembatan Nan Pu dan jembatan Lu Pu. Kurang lebih 200 negara dan 47 organisasi International akan mengikuti World Expo ini. Tema expo kali ini adalah Better City, Better Life yang mempunyai arti kota membuat kehidupan yang semakin mem­baik. Tema pavilion dalam World Expo ini terbagi 5 (lima) yakni Urban Footprints, Urban Planet, Urban Dwellers, Urban Beings, and Urban Dreams. World Expo Shanghai 2010 yang ber­ langsung selama enam bulan itu diharap­kan akan dikunjungi oleh 70 juta pengunjung, termasuk 5 juta pengunjung dari luar negeri.

Perkiraan pengunjung se­banyak 70 juta orang itu didasarkan pada perhitungan bahwa setiap hari sebanyak 400.000- 600.000 orang akan datang ke World Expo Shanghai 2010. Tiket masuk akan dijual dengan dua versi harga, yakni 160 yuan (Rp 212.800) pada hari biasa dan 200 yuan (Rp 266.000) pada akhir pekan atau pada saat pengunjung sangat padat. Sampai awal Maret, lebih dari 22 juta tiket masuk telah terjual. Dalam kaitan itulah, pada World Expo Shanghai 2010, sedikitnya 70.000 tenaga suka­­rela akan membantu di dalam arena Expo dan 100.000 tenaga sukarela lainnya akan bekerja di lebih dari 1.000 pusat layanan di berbagai bagian kota Shanghai. Total biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan World Expo Shanghai 2010 itu 28,6 miliar yuan (Rp 38 triliun) yang ditanggung Pemerintah China dan pihak sponsor. (berbagai sumber)

Buletin Cipta Karya - 05/Tahun VIII/2010

 23

Inovasi 1

S Rim of Fire

Seperti susunan tulang pada manusia yang me­lindungi organ tubuh vital di dalamnya, bangunan gedung tidak terpisahkan dari ke­ hi­­dupan manusia untuk melindungi aktivi­ tasnya. Seringkali, pertumbuhan bangunan ge­dung juga diidentikkan sebagai indikator ke­­majuan dalam ekonomi suatu wilayah, ko­ ta, bahkan suatu negara. Namun di balik itu ke­gagalan bangunan gedung dapat sebagai indikasi lemahnya ekonomi, law enforcement, peraturan, dan juga budaya disiplin dimasya­ rakat maupun pemerintahnya. Keandalan bangunan gedung ini dapat dicapai salah satunya dengan kesadaran ma­ sya­rakat dalam penyelenggaraan bangun­ an yang baik. Aspek penyelenggaraan ba­ ngunan gedung ini harus memenuhi secara adminitratif dan teknis yang dibuktikan dengan di­­­ke­luar­kan­nya Izin Men­dirikan Ba­ ngu­nan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) suatu bangunan gedung. Sesuai yang diamanatkan UU No.28/2002 tentang Bangunan Gedung dan PP No.36/2005 tentang Pelaksanaan UU No.28/2002 Tentang Bangunan Gedung, semestinya pada tahun

24 Buletin Cipta Karya - 05/Tahun VIII/2010

www.wikipedia.org

INOVASI 1

Pendataan Bangunan Gedung Budi Prastowo*)

2003 UU ini telah efektif berlaku, dan di tahun 2010 ini mulai di berlakukan SLF di kota-kota Metro/Besar. Indonesia berada di dalam garis Rim of Fire atau daerah gunung api aktif yang dapat dibuktikan melalui sejarah geologi mau­pun bencana alam gempa dan letusan gunung berapi. Kenyataan ini seharusnya dapat menya­darkan masyarakat Indonesia untuk mewujudkan keandalan bangunan gedung yang dihuninya. Filosofi IMB dan SLF sebagai alat pe­ng­ en­dali dalam penyelenggaraan bangun­an gedung juga sekaligus sebagai instrumen bagi pemerintah daerah dalam penataan kota. Namun ini seringkali masih jauh api dengan panggangnya. Sejauh ini masih dite­ mukannya paradigma lama IMB lebih sebagai alat penarik bagi pemasukan APBD karena Perda Bangunan Gedung-nya berisi masalah restribusi di bandingkan dengan keandalan bangunan gedungnya. Dalam proses IMB dan SLF, tidak kalah penting yaitu proses Pendataan Bangunan Gedung, dimana proses ini dilakukan sejak bangunan mulai diajukan hingga bangun­ an dihapuskan atau didemolisi baik oleh sendiri atau akibat alam. Perlunya pen­da­taan

bangunan gedung ini tentunya di­lan­dasi dengan UU No.28/2002 tentang Ba­ngun­an Gedung seperti pada pasal 7, “…setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung” dan Pasal 8 ayat (3) “.. bahwa Pemerintah Daerah Wajib mendata Bangunan Gedung untuk keperluan tertib pembangunan dan pemanfaatan”. Dari pasal-pasal tersebut di atas mengisyaratkan bahwa pendataan ini sangat penting bagi masyarakat maupun pemerintah daerah untuk memberikan kepastian hukum dengan tercatatnya riwayat suatu bangunan gedung baik kepemilikan, umur, kekuatan, maupun fungsi bangunan itu sendiri. Dengan kejelasan riwayat bangunan gedung ini tentunya juga akan memberikan manfaat bagi pihak ketiga misalnya asuransi ataupun bank, sehingga banguan gedung akan menjadi suatu asset yang sangat baik bagi pemiliknya. Pendataan bangunan gedung selain manfaatnya ada di masyarakat, juga di pemerintah daerah. Manfaat bagi pemerintah daerah antara lain dalam upaya pengendalian pertumbuhan kota, ataupun kejelasan pemerintah dalam memberikan pelayanan masyarakat khususnya masalah keselamatan jika terjadi bencana alam maupun kebakaran. Dengan pendataan ba­ ngunan gedung ini secara tidak langsung dapat mendorong kesadaran masyarakat terhadap perlunya keandalan rumah, kantor, pasar, dsb. Untuk mewujudkan apa yang diamanatkan oleh UU No.28/2002 tentang Bangunan Gedung, Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan telah menyusun Rapermen Pendataan Bangunan Gedung dan Software pendukungnya. Dalam Rapermen ini diatur tata cara dan data-data yang diperlukan sebagai bagian dalam pendataan bangunan gedung. Dalam pendataan ini di kenal dengan adanya Pendataan dan Pendaftaran. Pendataan dilakukan oleh pemerintah daerah yang secara aktif mendata kembali data-data yang telah ada (existing) sebagai bagian dalam tertib administrasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan bangunan gedung. Sedangkan yang dimaksud dengan Pendaftaran Bangunan Gedung ini adalah pemerintah pada posisi pasif dan masyarakatnya yang aktif mendaftarkan yang dalam hal ini masyarakat mengajukan IMB, SLF, atau pembongkaran. Data-data yang di perlukan ini harus sesuai dengan tuntutan keandalan bangunan gedung seperti yang tercantum didalam isi UU No.28/2002 dan PP No.36/2005, yaitu: Data Umum

Data Tanah

Data Teknis

• Nomor daftar bangunan (bukti ke­ pemilikan); • Fungsi bangunan gedung (hunian/ keagamaan/sosial budaya/usaha/ khusus); • Jenis Bangunan (rincian fungsi BG); • Nama bangunan gedung (kantor/ sekolah/rumah sakit/rumah tinggal/ masjid/hotel/reaktor nuklirdll); • Lokasi/Alamat (Jalan/ Nomor/ RT/ RW/ Kelurahan/ Kecamatan/ Kode Pos); • Penggunaan bangunan; • Status Bangunan Gedung (diles­ tarikan/riwayat bangunan/peru­bah­ an fungsi); • Harga bangunan; • Pemilik, pengguna/pengelola;

• Pemilik, pengguna/pengelola; • Nomor kepemilikan Tanah; • Hak / bukti kepemilikan/ perjanjian penggunaan tanah; • Luas Tanah; • Tahun Perolehan Tanah; • Riwayat penggunaan tanah/pe­ run­­tuk­an; • Lokasi (termasuk peta);

• Tata Bangunan dan Lingkungan; • Data Bangunan (Arsitektur/struktur/ utilitas); • Konstruksi (permanensi); • Jumlah Lantai; • Luas Bangunan; • Tahun didirikan/diperoleh/dibeli; • Nomor dan tanggal IMB; • Nomor sertifikat laik fungsi dan jatuh tempo; • Struktur; • Arsitektur; • Utilitas; • Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung;

Buletin Cipta Karya - 05/Tahun VIII/2010

 25

www.anjinge-jobsaiful.files.wordpress.com

INOVASI 1

Gedung Pencakar Langit di Jakarta. Aspek penyelenggaraan ba­ngunan gedung ini harus memenuhi secara adminitratif dan teknis yang dibuktikan dengan dikeluarkannya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) suatu bangunan gedung.

Data administrasi dan teknis yang di­ perlukan merupakan data standar yang harus dicatat atau dimasukan dalam sistem data base bangunan gedung. Rapermen Pendataan Bangunan Gedung ini selain me­ ngatur masalah teknis juga administratif da­lam hal ini ke­lem­bagaan yang akan me­ ngelola proses penyelenggaraan bangun­ an gedung. Pendataan ini berlaku untuk ba­­ngunan gedung baru maupun existing/ bangunan gedung lama, baik berdasarkan klasifikasi maupun fungsinya. Proses pendataan bangunan gedung dapat men­jadi alat monitoring atau penga­ wasan selama penyelenggaran bangunan ge­­­­dung berlangsung. Sehingga setiap per­ kem­bangan baru dalam penyelenggaraan ba­­­­­ngunan ge­dung akan selalu terlihat dalam hasil pen­dataan bangunan gedung. Data yang diperoleh dari proses ini dijadikan se­ bagai informasi lanjutan atau acuan untuk pengambilan keputusan baik secara khusus kepada bangunan gedung terkait ataupun secara umum terhadap bangunan gedung sekitarnya. Hal tersebut diatas mempunyai arti pe­

26 Buletin Cipta Karya - 05/Tahun VIII/2010

Sejauh ini masih sering ditemukan paradigma lama dimana IMB lebih difungsikan sebagai alat penarik bagi pemasukan APBD karena Perda Bangunan Gedung-nya lebih menonjolkan masalah restribusi di bandingkan dengan keandalan bangunan gedungnya. rubahan fungsi dari bangunan gedung yang akan menuntut persyaratan sesuai dengan fungsinya. Hal itu juga berakibat terjadinya Re-IMB, dan bangunan tersebut harus mengu­ rus kembali SLF-nya dan akan terekam terus hingga bangunan di demolisi atau di hapus. Untuk menindaklanjuti pendataan ba­ ngunan gedung di daerah, hendaknya se­ gera diwujudkan Perda tentang Bangunan Gedung sebagai payung hukum di kabu­ paten/kota sebagai landasan dalam tertib pe­­nyelenggaraan bangunan gedung. Perda ter­sebut mencakup aspek administratif dan teknis serta memuat karakter kedaerahan yang unik satu dengan yang lainnya. Karena basis dari pendataan ini juga tidak me­ngu­

rangi keunikan dari lokasi yang tersirat antara lain dalam RTBL, KDB, KLB, serta ke­tentuan pemakaian bahan bangunannya. Selanjutnya pemerintah daerah untuk dapat melakukan hal-hal berikut ini; pertama, menyiapkan kelembagaan bangunan gedung yang menangani kegiatan pendataan di ka­bu­ paten/kota; kedua, menyusun atau me­nyem­­ purnakan Program Komputer untuk Sis­tem Informasi BG, beserta SDM nya; ketiga, me­ lakukan pendataan BG di wilayah­nya dalam meme­nuhi ke­ten­tuan UUBG; dan ke­empat, melakukan sosialisasi dan pem­ber­dayaan pen­­­­­­­­­data­an BG kepada masya­rakat luas. *) Staf Subdit Bangunan Gedung, Dit. Penataan Bangunan dan Lingkungan Ditjen Cipta Karya

Inovasi 2

www.flickr.com

INOVASI 2

Konsep paperless adalah mengurangi pe­­makaian kertas bukan meniadakan pema­kaian kertas.

Paperless Office

Menuju Kantor

Minim Kertas

M Wayan Lindu Suwara *)

Memasuki abad 21, administrasi publik mengalami perubahan. Administrasi publik bukan sekadar instrumen birokrasi negara, namun fungsinya lebih dari itu dan harus dipandang sebagai instrumen kolektif. Se­lain itu administrasi publik juga sebagai sa­rana publik untuk menyelenggarakan tata ke­lola kepentingan bersama dalam jaring­an kolektif untuk mencapai tujuan-tujuan publik yang telah disepakati. Konsep ini berkembang dengan apa yang dikenal se­bagai Good Governance yang salah satu prinsipnya adalah efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaannya. Paperless Office yang merupakan salah satu bagian dalam pe­lak­sanaan e-Government sesungguhnya sangat relevan bila dikatakan

dapat menunjang pelaksanaan Good Gover­ nance ini. Paperless merupakan suatu sistem yang diciptakan untuk mengelola sistem admi­ nistrasi. Ide Paperless Office mulai mencuat pada akhir tahun 90-an. Filosofinya adalah menggunakan sesedikit mungkin kertas dan digitalisasi dokumen. Manfaatnya adalah me­­­­­­­­­­­­­­­­­­ningkat­kan produktivitas, hemat biaya, efisien tempat dan mengurangi dampak ling­­ kungan. Dengan Paperless Office manusia men­­dapatkan alternatif lain dalam mengolah dan membaca berbagai dokumen. Ini juga merupakan cita-cita untuk membiasakan diri mengolah dan membaca dokumen dalam bentuk digital, dengan kata lain mengurangi

pemakaian kertas sebagai bahan pokok pe­ nulisan dokumen seperti saat ini. Konsep paperless adalah mengurangi pe­­­makaian kertas bukan meniadakan pema­ kaian kertas. Jadi diharapkan Paperless Office tidak diterjemahkan sebagai “Bebas Kertas”. Karena, hampir tidak mungkin bagi sebuah kantor untuk tidak menggunakan kertas dalam menjalankan tugas administrasi per­ kan­torannya. Konsep ini merupakan hasil pe­­mikiran yang muncul selain sebagai aki­­bat berkembangnya teknologi informasi dan komputer juga merupakan sebuah solu­si untuk mengurangi penggunaan filling cabi­ net sebagai tempat penyimpanan arsip dan merupakan pekerjaan yang memakan waktu terlalu lama. Kemajuan teknologi dan tuntutan masya­ rakat terhadap pemerintah dalam penye­ lenggaraan pelayanan publik yang bermutu, penggunaan Paperless Office tentu sangat dibutuhkan. Namun disadari pula ada banyak Buletin Cipta Karya - 05/Tahun VIII/2010

 27

www.flickr.com

INOVASI 2

Cara sederhana yang dapat digunakan untuk mengurangi penggunaan kertas di kantor antara lain melalui Informasi di Intranet.

kendala yang mungkin dihadapi antara lain: kendala Sumber Daya Manusia (SDM) karena proses digitalisasi membutuhkan skill, penggunaan kertas sebagai media tulis lebih praktis dan dalam jumlah kecil hemat biaya, selain itu tingkat kepercayaan publik kepada dokumen kertas lebih besar. Bagi pemerintah pusat dan daerah yang SDM-nya mampu untuk mengoperasikan teknologi mungkin dapat menggunakan Paperless Office. Karena itu masih dibutuhkan berbagai infrastruktur pendukung dan pengembangan SDM dalam penggunaan teknologi. Disam­ ping itu pelaksanaan Paperless Office di ins­­­­tansi pemerintah dan mungkin secara umum, adalah faktor “Kemauan”. Untuk me­­­­­numbuhkan kemauan ini kuncinya se­ be­narnya adalah pada level pengambil ke­ putusan instansi yang diperlukan sebagai so­sok untuk “pull the trigger”, menarik pemicu untuk berkata : “ya, kita harus melaksanakan paperless office”. Sayangnya, kemauan adalah langkah pertama yang terberat, apabila itu sudah dilakukan maka “cara” bisa diciptakan, untuk selanjutnya mencapai tujuan yang diinginkan. Pada dasarnya Paperless Office memiliki banyak manfaat diantaranya: mengurangi dam­pak lingkungan dari penggunaan kertas yang berlebihan, bisa hemat biaya, hemat wak­tu, efisiensi tempat dan meningkatkan produktivitas. Ditambah lagi dengan format digital, penyebaran informasi menjadi lebih mudah dan cepat. Terdapat beberapa keuntungan dalam penerapan Paperless Office di perkantoran ini antara lain : 1. Data dan Informasi dapat tersampaikan dengan lebih cepat. 2. Mendukung terjadinya keputusan yang lebih baik. 3. Efisiensi biaya karena mengurangi jumlah

28 Buletin Cipta Karya - 05/Tahun VIII/2010

4.

5.

6.

7.

pemakaian kertas dan juga pengadaan fil­ ling cabinet ataupun tempat penyimpan­ an doku­men lainnya. Efisiensi waktu dan tenaga dalam distri­ busi maupun pencarian dokumen yang di­per­lukan. Berkurangnya tumpukan kertas yang dapat meng­ganggu kerapian ruangan se­buah kantor dan mengganggu kenya­ manan bekerja. Menjamin keamanan dokumen, karena sebuah dokumen hanya dapat diakses oleh orang-orang tertentu saja sesuai opsi yang ditentukan oleh distributor data. Mendorong kreativitas bahkan mungkin meningkatkan gairah bekerja pegawai dengan membuat kegiatan Paperless Of­ fice menjadi semenarik jaringan perte­ manan “facebook” atau “twitter”.

Dalam mengaplikasikan “Paperless Office System” ini perlu memperhatikan hal-hal se­ ba­gai berikut: 1. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) se­ bagai pengguna, tahap awal yang per­lu dirintis yakni pada level paling atas, di­ ikuti level lebih bawah dan seterusnya. Jika dalam organisasi pada level atas ma­­sih sulit, perlu diujicoba pada bagian tertentu yang sudah familiar dengan Tek­ no­Iogi informasi. 2. Aspek Dokumen, tahap ini dimulai pada pengelompokan jenis dokumen yang ti­ dak sering didistribusikan, dan dibuat sis­ tem dobel yakni offline dan online, misal tentang Surat Keputusan, Dokumen Hasil rapat, Dokumen petunjuk pelaksanaan, Dokumen Job Diskripsi, dll. 3. Sistem Online akan secara penuh diber­ lakukan setelah dipastikan setiap individu pada level tertentu sudah dapat membuka dan membaca dokumen online.

4. Aspek Sistem Aplikasi, dokumen online disimpan dalam aplikasi yang terproteksi dan berjenjang hak aksesnya. Tentang ap­ likasi menitik beratkan pada keamanan data dan kemudahan pemakaian. 5. Aspek Sosialisasi, pegawai/individu yang memiliki hak akses tertentu dilatih untuk mengakses sistem agar dapat melakukan berbagai aktifitas sesuai fasilitas dalam sis­tem. Perubahan kebiasaan perilaku per­lu diwujudkan untuk disesuaikan de­ ngan Paperless Office System, dengan me­m­­­­perkenalkan dan mensosialisasikan sistem yang akan dipakai. 6. Aspek Prasarana dan Sarana, ketersedia­ an sarana yang diperlukan untuk mewu­ judkan Paperless Office System perlu di­­se­­diakan secukupnya, antara lain, Kebi­ jak­an, Hardware, Software, Infrastruk­tur Jaringan, SDM pendukung, dana, dan Forum komunikasi. 7. Aspek Komunikasi. Hal ini memerlukan seorang visioner untuk dapat menjelas­ kan kenapa Paperless Office System diber­ lakukan. Pembicaraan diawal sebelum Pa­perless Office System diluncurkan perlu adanya forum untuk penyampaian dan mewujudkan persamaan persepsi dan tujuan. Hingga saat ini kantor masih tetap ber­ juang untuk mengurangi konsumsi ker­tas yang dipakai. Tujuannya jelas, untuk efi­­ siensi biaya, waktu, ruang, tenaga dan pro­ duktivitas. Menuju kantor dengan infor­masi yang digitalisasi dan minim kertas, Pa­per­less Office. Cara sederhana yang dapat digunakan untuk mengurangi penggunaan kertas di kantor adalah melalui antara lain Informasi di Intranet. Pengumuman informasi kegiatan internal organisasi, bisa ditampung dalam web Intranet atau organisasi. Intranet tersebut bisa berupa situs web biasa. Sebuah kantor akan memiliki prestise tersendiri jika berhasil dalam menerapkan Paperless Office. Perubahan merupakan se­ suatu yang sulit diterapkan setelah terbiasa dengan budaya kerja sehari-hari. Gerakan ini harus melibatkan semua pegawai di kantor dan diperlukan waktu yang tidak sebentar. Oleh karena itu jadikanlah ini sebagai sebuah budaya kerja sehat dan Paperless Office akan menjadi kenyataan. Semoga… *) Asisten Monev Satker Pembinaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Direktorat Bina Program Ditjen Cipta Karya

Resensi

RESENSI

M

Jumlah Halaman : 74 Halaman

Memperhatikan kondisi saat ini serta tantangan yang dihadapi di masa depan, disadari bahwa pengembangan penyehatan lingkungan permukiman yang meliputi pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan dan penanganan drainase tidak dapat dilakukan hanya oleh satu institusi. Diperlukan suatu kerjasama multi pihak yang bersifat sinergis dari segenap stakeholder baik yang ada di pusat maupun di daerah meliputi pemerintah, perguruan tinggi/akademisi, lembaga profesi, LSM, masyarakat dan swasta. Buku ini merupakan rangkuman dari isu permasalahan, tantangan, kebijakan dan strategi, visi dan misi, kebijakan program, sasaran dan kegiatan pembangunan Bidang PLP. Gambaran hasil-hasil pem­ bangunan meliputi deskripsi program/kegiatan, output serta outcome mencakup masing-masing program/kegiatan tiap tahun sejak 20052009. Buku setebal 74 halaman ini berisi empat bab. Bab I berisi isu strategis, permasalahan dan tantangan pengembangan sistem pe­ ngelolaan air limbah permukiman, persampahan dan drainase per­ kotaan. Isu tersebut antara lain; akses masyarakat terhadap pelayanan pengelola air limbah permukiman, rendahnya kesadaran masyarakat, peraturan perundang-undangan yang belum memadai, lemahnya kelembagaan dan lemahnya pendanaan. Disisi teknis, makin besarnya timbunan sampah serta keterbatasan lahan TPA. Di Bab II berisi, kebijakan dan strategi pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman, persampahan dan drainase perkotaan. Kebijakan tersebut antara lain peningkatan akses prasarana dan sarana air limbah baik sistem on site maupun off site di perkotaan

Menuju Permukiman yang Layak Huni, Bebas Air Limbah, Bersih dari sampah

Dan Bebas Genangan dan perdesaan untuk perbaikan kesehatan masyarakat. Disamping itu perlu adanya penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas personil pengelolaan air limbah permukiman. Bab III berisi program dan kegiatan bidang PLP tahun 20052009. Tahun 2005, di bidang air limbah seperti pembangunan IPAL dan rehab/optimalisasi IPLT sebanyak 12 unit dilakukan di 9 provinsi dengan 8.950 jiwa terlayani. Tahun 2006, pembangunan Denpasar Sewerage Development Project (DSDP) di Provinsi Bali yang melayani 164.438 jiwa. Untuk tahun 2007, pembangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) dilakukan di 27 propinsi dengan 92.500 jiwa terlayani. Tahun 2008 seperti, pembangunan sewerage /IPAL terpusat sebanyak 27 paket dilakukan di 7 provinsi dengan 142.057 jiwa terlayani. Buku ini ditutup dengan rangkuman hasil dan beberapa per­ masalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan pada tahun 2005-2009 serta hal-hal yang memerlukan perhatian untuk peningkatan kinerja di waktu mendatang. (dvt) Buletin Cipta Karya - 05/Tahun VIII/2010

 29

Seputar Kita

SEPUTARKITA Ditjen Cipta Karya Targetkan 207 Daerah Miliki SPPIP

www.flickr.com

Melalui Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Cipta Karya akan melakukan pendampingan pada 207 kota/ kabupaten selama kurun waktu lima tahun ke­ depan (2010-2014) dalam penyusunan Strategi Pe­ngembangan Permukiman dan Infrastruktur Per­­­kotaan (SPPIP). Di tahun 2010 ini , Ditjen Cipta Karya akan melakukan pendampingan terhadap

49 daerah dalam penyusunan SPPIP dan 29 daerah dalam menyusun Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP). SPPIP merupakan strategi yang sifatnya sektoral, dimana SPPIP merupakan turunan dari rencana tata ruang wilayah (RTRW) kota/ kabupaten. Strategi tersebut memuat visi, misi dan arah pembangunan permukiman suatu kota. Dimana nantinya program-program prioritas dalam SPPIP ini akan dituangkan dalam Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Ditjen Cipta Karya untuk mendapatkan pendanaan atau investasi. “SPPIP ini terletak diantara Rencana Tata Ruang dan RPIJM. Ber­ dasarkan pengalaman, seringkali RPIJM kita tidak diawali dengan strategi perencanaan yang baik sehingga pembangunan yang dilaksanakan tidak jelas. Oleh karena Untuk SPPIP ini akan berfungsi untuk menjembatani hal tersebut,” kata Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono saat memberikan arahan dalam acara “Kolokium SPPIP dan RPKPP Tahun Anggaran 2010” di Jakarta, Senin (17/5).

Pemerintah Luncurkan UWSSP untuk Tiga Kota 2010, Tahun Percepatan Perda Bangunan Gedung Direktorat Jenderal Cipta Karya sudah memfasilitasi 266 kabupaten/ kota dalam menyusun Peraturan Daerah (Perda) Bangunan Gedung. Sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung hingga sekarang baru ada 36 kabupaten/kota dan 4 propinsi yang telah menurunkannya menjadi Perda. Sisanya masih bersifat pengaturan mengenai aspek administratif seperti perizinan (Izin Mendirikan Bangunan), kurang mengatur masalah teknis. Demikian disampaikan dalam sambutan Direktur Jenderal Cipta Karya yang disampaikan oleh Staf Ahli Menteri PU (SAMPU) Bidang Keterpaduan Pembangunan, Ismanto pada pembukaan “Diseminasi Peraturan Perundang-Undangan Bangunan Gedung dan Lingkungan Wilayah I” di Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (27/4). Diseminasi menghadirkan wakil pemerintah propinsi se - Jawa dan Sumatera, perawakilan DPRD masing-masing propinsi, dan unsur Kementerian Dalam Negeri agar tahun 2010 ini menjadi tahun percepatan terbitnya Perda Bangunan Gedung di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

30 Buletin Cipta Karya - 05/Tahun VIII/2010

Kementerian Pekerjaan Umum melucurkan program Urban Water Supply and Sanitation Project (UWSSP) yang dibiayai dari pinjaman Bank Dunia senilai Rp. 221 miliar, APBN Rp. 19,4 miliar, dan APBD Rp. 71,5 miliar, di Jakarta, kamis (6/5). Program ini akan dilaksanakan di Kota Bogor, Kabupaten Kapuas, dan Kabupaten Muara Enim dan akan mengalirkan air minum ke 62 ribu Sambungan Rumah (SR) atau setara dengan 310 ribu jiwa di tiga kota tersebut. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya juga akan memberikan support untuk Kabupaten Kapuas berupa sistem air baku Palingkau sekitar Rp. 100 miliar. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Budi Yuwono, menegaskan bahwa peluncuran UWSSP diharapkan menandai dimulainya kinerja PDAM yang lebih profesional. Selama tiga tahun terakhir menurutnya Ditjen Cipta Karya baru kali ini meluncurkan lagi program pinjaman Bank Dunia, hal itu karena pengalaman pinjaman sebelumnya yang membebani Pemda. “Pinjaman tidak perlu dihindari. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sudah menjadi tugas pemerintah daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan SPAM. Pemerintah pusat hanya melakukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan. Meskipun nilai pinjamannya kecil, namun saya harapkan menjadi pendorong pengembangan SPAM bagi Pemerintah Daerah yang kemampuan pendanaannya terbatas,” ujar Budi Yuwono.

Iuran diperlukan untuk menjamin kesinambungan pelayanan dan pengembangan sarana Air Minum dan Sanitasi

Segenap Pimpinan dan Staf Direktorat Jenderal Cipta Karya Mengucapkan

Selamat Hari Raya Waisak Tahun 2554