Menjadikan BPKAD sebagai Lembaga yang Amanah Dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Lampiran : Nomor Tanggal

A.

Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang : 188.48/ 28 /35.73.408/2014 : 30 April 2014

PENDAHULUAN Standar Pelayanan Publik merupakan suatu bentuk komitmen atau janji dari

penyelenggara pelayanan untuk memberikan pelayanan yang prima/berkualitas kepada masyarakat dan disamping itu sebagai tolok ukur dan pedoman baik bagi pemberi pelayanan maupun bagi penerima pelayanan.

Berkaitan dengan hal tersebut, guna menjamin

penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah memiliki Standar Pelayanan Publik sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan di bidang pengelolaan keuangan dan aset. Sebagai pengelola keuangan dan aset di daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merumuskan visi dan misinya sebagai berikut:



VISI Menjadikan BPKAD sebagai Lembaga yang Amanah Dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

1



MISI Meningkatkan

profesionalisme

aparatur

lembaga

di

bidang

pengelolaan keuangan dan aset daerah Mengembangkan sistem manajemen pengelolaan keuangan daerah dalam rangka terciptanya akuntabilitas keuangan daerah Mengembangkan sistem manajemen pengelolaan aset daerah dalam rangka terciptanya akuntabilitas aset daerah



RUANG LINGKUP DAN TUGAS Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan tugas pokok penyusunan

dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2012 dan Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Adapun ruang lingkup tugas dan fungsi dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat diuraikan sebagai berikut : TUGAS POKOK : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan Aset Daerah.

FUNGSI : Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud , Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi : Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

2

a.

perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

b.

penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;

c.

pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah, kecuali pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan pengendalian benda-benda berharga pajak daerah;

d.

penyusunan dan penetapan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

e.

penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan standar akuntansi pemerintahan;

f.

pelaksanaan fungsi Unit Pengelola Benda selaku Pembantu Pengelola Benda;

g.

penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

h.

pelaksanaan kegiatan bidang pemanfaatan tanah dan/atau bangunan negara yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;

i.

pengelolaan pemanfaatan Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang;

j.

pelaksanaan pengelolaan, pemanfaatan dan penatausahaan aset daerah;

k.

pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah;

l.

pelaksanaan penyelesaian sengketa pemanfaatan tanah dan/atau bangunan;

m.

pemberian dan pencabutan perizinan pemanfaatan tanah dan/atau bangunan yang menjadi kewenangannya;

n.

pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang pemanfaatan tanah dan/atau bangunan negara yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

o.

pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

p.

pelaksanaan pemeliharaan benda milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

q.

pelaksanaan kebijakan pengelolaan benda milik daerah yang berada dalam penguasaannya;

r.

pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah;

s.

pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;

t.

pengelolaan

administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan,

ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan; u.

pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

3

v.

penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);

w.

pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;

x.

pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

y.

penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;

z.

pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;

aa.

penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;

ab.

pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

ac.

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya.

 SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia terutama terkait kualitasnya merupakan salah satu indikator yang vital didalam penyelenggaraan pelaksanaan otonomi daerah di bidang keuangan dan aset daerah. Terkait hal tersebut di atas, berikut ini data sumber daya manusia di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang:

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat Pangkat/Gol Jumlah (org) Pembina Utama Muda/ IV c 1 Pembina Tingkat I/ IV b 1 Pembina / IV a 7 Penata Tingkat I / III d 5 Penata / III c 7 Penata Muda Tk I / IIIb 13 Penata Muda / IIIa 10 Pengatur Tk I/ II d 5 Pengatur / II c 6 Pengatur Muda Tk I / II b 7 Pengatur Muda / II a 5 Juru Tk I / Id 1

JUMLAH


68

4

Data PNS Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Menurut Pendidikan Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Jumlah

S2

S1

D4

D3

D2

D1

SMA

SMP

SD

8

26

0

4

0

0

29

1

0

68

Sumber : Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang, 2014

 SARANA DAN PRASARANA

Gedung perkantoran beralamat di Jalan Tugu Nomor 1 dan Jalan Mayjend Sungkono ,

1)

Malang. Adapun gedung Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terbagi atas: 

Ruang Kepala Badan



Ruang Sekretaris



Ruang Tata Usaha



Ruang Sekretariat



Ruang Sekretariat UPT



Ruang Bidang-Bidang



Ruang Arsip BPKAD Inventaris kendaraan bermotor dan sarana operasional :

2) 

Mobil Dinas



Sepeda Motor



Komputer



Noteboook



Printer



Faxcimile;



Scaner;



Meja;



Kursi;



Almari;



Filling cabinet;



Alat Tulis Kantor


5

B. STANDAR PELAYANAN

 JENIS-JENIS PELAYANAN

Dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang keuangan dan aset serta pengembangan dan pengawasan kelembagaannya, maka berikut ini kondisi pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang. 1.

Pelayanan Asistensi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD)

2.

Pelayanan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

3.

Pelayanan Penerbitan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

4.

Pelayanan Pengendalian Anggaran Belanja SKPD

5.

Pelayanan Verifikasi SPM

6.

Pelayanan Penerbitan SP2D

7.

Pelayanan Gaji dan Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran

8.

Pelayanan Pencairan Dana Hibah dan Bansos

9.

Pelayanan Penerimaan Kas

10. Pelayanan Peminjaman Surat Surat Berharga ( BPKB, Sertifikat Tanah, Saham,

Deposito) 11. Pelayanan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 12. Pelayanan Pembayaran Retribusi Ijin Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu yang Dikuasai

Oleh Pemerintah Kota Malang 13. Pelayanan Ijin Baru Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu yang Dikuasai Oleh Pemerintah

Kota Malang 14. Pelayanan Ijin Balik Nama Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu yang Dikuasai Oleh

Pemerintah Kota Malang 15. Pelayanan Ijin Perpanjangan Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu yang Dikuasai Oleh

Pemerintah Kota Malang 16. Pelayanan Surat Keterangan Status Tanah 17. Pelayanan Permintaan Benda Berharga


6

PELAYANAN BIDANG ANGGARAN 1.

PELAYANAN ASISTENSI PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA – SKPD) Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka

menengah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya. Standar Pelayanan Asistensi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA – SKPD) No .

KOMPONEN

1.

Dasar Hukum

2.

Persyaratan Pelayanan

3.

Sistem, mekanisme prosedur

URAIAN

: a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. b. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahun. c. Peraturan Walikota tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) yang diterbitkan setiap tahun. d. Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang e. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Nomor 188.48/17/35.73.408/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang : a. KUA – PPAS yang telah mendapatkan persetujuan DPRD Kota Malang b. Perubahan KUA – PPAS yang tentang mendapatkan persetujuan DPRD Kota Malang : 1 Kepala Sub Bagian Penyusunan Program SKPD membawa dan konsep RKA atau RKA Perubahan disampaikan kepada BPKAD 2 Kepala BPKAD memberikan disposisi kepada Kepala Bidang Anggaran 3 Kepala Bidang Anggaran dibantu oleh Sub Bidang Penyusunan Anggaran dan staf melakukan verifikasi 4 Apabila diperlukan untuk penjelasam, Kepala Bidang Anggaran dan/atau Kasub Bidang Penyusunan Anggaran dapat menghubungi atau mengundang Kepala Sub Bagian


7

Penyusunan Program SKPD terkait untuk klarifikasi. 5 RKA-SKPD yang sudah benar selanjutnya diinput sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau Perubahan APBD Minimal 2 – 3 jam ; Maksimal 2 hari disesuaikan dengan kebutuhan dan Surat Edaran Walikota tentang Penyusunan RKA - SKPD Tidak ada biaya RKA SKPD Sarana : meja, kursi, filling cabinet, almari, komputer, printer fasilitas telekomunikasi, alat tulis kantor Prasarana : instalasi listrik, telpon, ruang kerja, ruang penyimpanan arsip/dokumentasi Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran bersama Staf Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Bidang Anggaran , dengan tugas penyelenggaran layanan: a. Menerima RKA SKPD b. Melakukan pengecekan RKA dengan pagu anggaran SKPD c. Fasilitasi Entry RKA semua SKPD ke dalam aplikasi Kepala Bidang Anggaran , dengan tugas penyelenggaran layanan: Melakukan pengecekan ulang RKA dengan pagu anggaran SKPD setelah dicek oleh Staf dan Kasubid Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

4.

Jangka waktu : penyelesaian

5. 6. 7

Biaya / Tarif : Produk Pelayanan : Sarana, prasarana, : dan/atau fasilitas

8

Kompetensi pelaksana

9

Pengawasan : Internal Penanganan : Kotak pengaduan dan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat pengaduan, saran setiap semester dalam tahun berjalan dan masukan Jumlah pelaksana : 3 (tiga) orang yang terdiri dari : 1. Kepala Bidang Anggaran 2. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran 3. Staf Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Jaminan : 1. Jadwal pelayanan setiap hari kerja Pelayanan Senin s/d Kamis : 08.00 – 16.00 WIB Jum’at : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.00 – 14.00 WIB 2. Slogan sebagai janji pelayanan: BPKAD “CERMAT”

10 11

12

:

C E R M A T : Cepat – Efisien – Ramah – Mudah – Aktif – Tepat C : Cepat

: bermakna menyelesaikan pelayanan dengan tepat waktu dan tidak berlarut-larut

E : Efisien : bermakna pelayanan yang diberikan akan menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan masyarakat Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

8

R : Ramah : bermakna sopan santun dalam memberikan pelayanan M : Mudah : bermakna pelayanan yang diberikan tidak menyulitkan atau rumit A : Aktif

: bermakna bersikap aktif dalam membantu, melayani, memberikan solusi serta merespon keluhan, saran dari pengguna layanan dan

masyarakat T : Tepat

13

14

2.

: bermakna ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan

Jaminan keamanan : a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan dan keselamatan Keuangan Daerah pelayanan - Kegiatan Fasilitasi Penyusunan RKA dan DPA SKPD - Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Evaluasi Kinerja : Secara periodik dan berkesinambungan Pelaksana PELAYANAN PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) adalah dokumen yang

memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. DPA SKPD merinci sasaran yang hedak dicapai; fungsi; program dan kegiatan; anggaran untuk mencapai sasaran tersebut; rencana penarikan dana tiap satuan kerja dan pendapatan yang diperkirakan. Standar Pelayanan

Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Perubahan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran No . 1.

KOMPONEN Dasar Hukum

URAIAN : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.


9

b. Peraturan

2.


:

3.


: dan

4.

Jangka waktu : penyelesaian

5. 6. 7.

Biaya / Tarif : Produk Pelayanan : Sarana, prasarana, : dan/atau fasilitas

8.


:

Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahun. c. Peraturan Walikota tentang Penekanan Tugas di Lingkungan Pemerintah Kota Malang yang diterbitkan setiap tahun. d. Peraturan Walikota tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) yang diterbitkan setiap tahun. e. Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang f. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Nomor 188.48/17/35.73.408/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang telah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang. 1. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program SKPD membawa konsep DPA atau DPA Perubahan disampaikan kepada BPKAD 2. Kepala BPKAD memberikan disposisi kepada Kepala Bidang Anggaran 3. Kepala Bidang Anggaran dibantu oleh Sub Bidang Penyusunan Anggaran dan staf melakukan verifikasi 4. Apabila diperlukan untuk penjelasan, Kepala Bidang Anggaran dan/atau Kasub Bidang Penyusunan Anggaran dapat menghubungi atau mengundang Kepala Sub Bagian Penyusunan Program SKPD terkait untuk klarifikasi. 5. Pengesahan DPA dan DPPA 6. DPA-SKPD, DPA Perubahan yang sudah benar selanjutnya disampaikan kembali kepada SKPD untuk digandakan 7. Salinan DPA SKPD disampaikan kepada BPKAD, Bagian Pembangunan, Bappeda dan Inspektorat 1. Minimal 2 – 3 jam ; Maksimal 2 hari disesuaikan dengan kebutuhan dan Surat Edaran Walikota tentang Penyusunan DPA - SKPD 2. Sebelum tahun anggaran berjalan DPA SKPD sudah mendapatkan pengesahan dari PPKD Tidak ada biaya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sarana : meja, kursi, filling cabinet, almari, komputer, fasilitas telekomunikasi Prasarana : instalasi listrik, telpon, ruang kerja, ruang penyimpanan arsip/dokumentasi Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran bersama Staf Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Bidang Anggaran , dengan tugas penyelenggaran layanan: a. Menerima DPA/DPPA SKPD b. Melakukan pengecekan DPA/DPPA dengan pagu anggaran SKPD dalam penjabaran APBD


10

c. Pemberian

9 10 11

12

paraf DPA/DPPA benar untuk pengesahan

DPA/DPPA Kepala Bidang Anggaran , dengan tugas penyelenggaran layanan: a. Melakukan pengecekan ulang DPA dengan pagu anggaran SKPD setelah dicek oleh Staf dan Kasubid Perencanaan dan Penyusunan Anggaran b. Memberikan paraf untuk pengesahan DPA dan DPPA oleh PPKD : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Pengawasan Internal Penanganan : Kotak pengaduan dan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat pengaduan, saran setiap semester dalam tahun berjalan dan masukan Jumlah pelaksana : 3 (tiga) orang yang terdiri dari : a. Kepala Bidang Anggaran b. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran c. Staf Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Jaminan : 1. Jadwal pelayanan setiap hari kerja Pelayanan Senin s/d Kamis : 08.00 – 16.00 WIB Jum’at : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.00 – 14.00 WIB 2. Slogan sebagai janji pelayanan: BPKAD “CERMAT” C E R M A T : Cepat – Efisien – Ramah – Mudah – Aktif – Tepat C : Cepat


E : Efisien : bermakna pelayanan yang diberikan akan menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan masyarakat R : Ramah : bermakna sopan santun dalam memberikan pelayanan M : Mudah : bermakna pelayanan yang diberikan tidak menyulitkan atau rumit A : Aktif

T : Tepat

: bermakna bersikap aktif dalam membantu, melayani, memberikan solusi serta merespon keluhan, saran dari pengguna layanan dan masyarakat : bermakna ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan


11

13

Jaminan keamanan : Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan keselamatan Daerah pelayanan - Kegiatan Fasilitasi Penyusunan RKA dan DPA SKPD

14

Evaluasi Kinerja : Pelaksana

3.

Secara periodik dan berkesinambungan

PELAYANAN PENYUSUNAN KONSEP NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD) Hibah adalah pemberian bantuan uang/benda atau jasa dari Pemerintah Daerah

kepada pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang sekurangkurangnya memuat ketentuan mengenai : tujuan hibah; jumlah hibah; sumber hibah; penerima hibah; persyaratan hibah; tata cara penyaluran hibah; tata cara penggunaan hibah; tata cara pelaporan dan pemantauan hibah; hak dan kewajiban pemberi dan penerima hibah; dan sanksi.

Standar Pelayanan Penyusunan Konsep Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) No . 1.


URAIAN : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. c. Peraturan Walikota Malang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Pemberian Hibah Daerah Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 d. Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang


12

e. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset

2.


:

3.


:

4. 5. 6. 7.

8.

dan

Jangka waktu penyelesaian Biaya / Tarif Produk Pelayanan Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas

:


:

: : :

Daerah Kota Malang Nomor 188.48/17/35.73.408/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Proposal permohonan hibah yang dilampiri : a. Rencana penggunaan dana hibah b. Surat keputusan tentang kepengurusan organisasi kemasyarakatan c. Surat keterangan domisili lembaga dan/ atau organisasi kemasyarakatan 1. Proposal beserta lampirannya diterima dari Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Malang yang kemudian disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah memberikan disposisi kepada Kepala Bidang Anggaran untuk menindaklanjuti 3. Kepala Bidang Anggaran memberikan disposisi tugas kepada Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran untuk membuat konsep NPHD 4. Konsep NPHD diverifikasi oleh Kepala Bidang Anggaran 5. Kepala Subbidang Penyusunan Anggaran menyerahkan konsep NPHD kepada Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Malang 6. Penandatanganan NPHD oleh calon penerima hibah 7. Konsep NPHD disampaikan kepada Sekretaris Daerah atau Walikota Malang untuk mendapatkan tanda tangan 8. NPHD yang sudah mendapatkan tanda tangan Sekretaris Daerah atau Walikota disampaikan kembali kepada kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah 9. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah memerintahkan kepada Kepala Bidang Anggaran untuk diproses lebih lanjut. 10. Kepala Bidang Anggaran mendisposisikan NPHD kepada Kepala Subbidang Penyusunan Anggaran untuk menyerahkan NPHD kepada lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan 11. NPHD sudah mendapatkan tanda tangan kedua belah pihak, sebagai dasar pencairan dana hibah a. Proses di BPKAD : 2 hari kerja setelah berkas lengkap b. Proses di Sekretaris Daerah dan Walikota : 10 hari kerja Tidak ada biaya Konsep Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Sarana : meja, kursi, filling cabinet, almari, komputer, fasilitas telekomunikasi Prasarana : instalasi listrik, telpon, ruang kerja, ruang penyimpanan arsip/dokumentasi Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, dengan tugas penyelenggaraan layanan: a. Mengajukan SK Penerima Hibah untuk tanda tangan Walikota


13

b. Mengajukan tanda tangan NPHD kepada walikota

9 10 11

12

Kepala Bidang Anggaran bersama Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran, dengan tugas penyelenggaran layanan: a. Membuat draft SK penerima hibah sesuai APBD b. Mengoreksi draft SK Penerima Hibah c. Mengajukan NPKND kepada kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah d. Mengoreksi konsep NPHD e. Memproes penandatanganan NPHD oleh penerima hibah Staf Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran , dengan tugas penyelenggaran layanan: a. Membuat draft nota pengajuan konsep naskah dinas kepada walikota b. Membuat konsep NPHD c. Mencetak NPHD : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Pengawasan Internal Penanganan : Kotak pengaduan dan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat pengaduan, saran setiap semester dalam tahun berjalan dan masukan Jumlah pelaksana : 6 (enam) orang yang terdiri dari : a. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah b. Kepala Bidang Anggaran c. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran d. Staf Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran e. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah f. Bendahara Jaminan : 1. Jadwal pelayanan setiap hari kerja Pelayanan Senin s/d Kamis : 08.00 – 16.00 WIB Jum’at : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.00 – 14.00 WIB 2. Slogan sebagai janji pelayanan: BPKAD “CERMAT” C E R M A T : Cepat – Efisien – Ramah – Mudah – Aktif – Tepat C : Cepat


E : Efisien : bermakna pelayanan yang diberikan akan menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan masyarakat R : Ramah : bermakna sopan santun dalam memberikan pelayanan M : Mudah : bermakna pelayanan yang diberikan tidak


14

menyulitkan atau rumit A : Aktif

T : Tepat


13 14

4.

Jaminan keamanan : a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan dan keselamatan Keuangan Daerah pelayanan Penyusunan Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah Evaluasi Kinerja : Secara periodik dan berkesinambungan Pelaksana PELAYANAN PENGENDALIAN ANGGARAN BELANJA SKPD Pengendalian Anggaran Belanja SKPD dalam hal ini adalah melaksanakan

penyiapan administrasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA serta penyusunan analisa dan evaluasi anggaran. Standar Pelayanan Pengendalian Anggaran Belanja SKPD No .

KOMPONEN

1.

Dasar Hukum

2.


URAIAN : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. b. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahun. c. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah d. Peraturan Walikota Malang Nomor 38 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang e. Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang f. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Nomor 188.48/17/35.73.408/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang : a. Surat Permohonan Pencairan anggaran dari SKPD b. DPA atau DPPA SKPD c. Surat Perintah Membayar


15

3.


4.

Jangka penyelesaian Biaya / Tarif : Tidak ada biaya Produk Pelayanan : Check list kendali Sarana, prasarana, : Sarana : meja, kursi, filling cabinet, almari, komputer, fasilitas dan/atau fasilitas telekomunikasi Prasarana : instalasi listrik, telpon, ruang kerja, ruang penyimpanan arsip/dokumentasi Kompetensi : Kepala Bidang Anggaran, dengan tugas penyelenggaraan pelaksana layanan: Mengecek kesesuaian pengajuan pencairan dengan DPA setelah dicek oleh Kasubid Administrasi Anggaran Kepala Sub Bidang Administrasi Anggaran bersama Staf Administrasi Anggaran, dengan tugas penyelenggaran layanan: a. Menerima pengajuan SPM dan kelengkapannya dari SKPD b. Mengecek kesesuaian pengajuan pencairan dengan DPA c. Menyerahkan SPM yang telah sesuai dengan DPA dikembalikan ke SKPD untuk diteruskan ke Bidang Perbendaharaan Pengawasan : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Internal Penanganan : Kotak pengaduan dan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat pengaduan, saran setiap semester dalam tahun berjalan dan masukan Jumlah pelaksana : 3 (tiga) orang yang terdiri dari : a. Kepala Bidang Anggaran b. Kepala Sub Bidang Administrasi Anggaran c. Staf Sub Bidang Administrasi Anggaran Jaminan : 1. Jadwal pelayanan setiap hari kerja Pelayanan Senin s/d Kamis : 08.00 – 16.00 WIB Jum’at : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.00 – 14.00 WIB 2. Slogan sebagai janji pelayanan: BPKAD “CERMAT”

5. 6. 7.

8.

9 10 11

12

: 1. Berkas pencairan anggaran diterima dari Kepala BPKAD dan 2. Kepala Bidang Anggaran memberikan disposisi kepada Kepala Sub Bidang Administrasi Anggaran 3. Kepala Sub Bidang Administrasi Anggaran dibantu staf melakukan verifikasi anggaran belanja untuk disesuaikan dengan DPA – SKPD meliputi : a. Judul program dan kegiatan b. Sumber dana c. Kode rekening d. Plafon anggaran yang tersedia e. Penggunaan dana disesuaikan dengan kode rekening 4. Berkas yang sudah diverifikasi diteruskan kepada Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi untuk diproses lebih lanjut waktu : 1 (satu) hari kerja

C E R M A T : Cepat – Efisien – Ramah – Mudah – Aktif – Tepat


16

C : Cepat : bermakna menyelesaikan pelayanan dengan tepat waktu dan tidak berlarut-larut E : Efisien : bermakna pelayanan yang diberikan akan menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan masyarakat R : Ramah : bermakna sopan santun dalam memberikan pelayanan M : Mudah : bermakna pelayanan yang diberikan tidak menyulitkan atau rumit A : Aktif

T : Tepat


13 14

Jaminan keamanan : Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan keselamatan Daerah pelayanan - Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Evaluasi Kinerja : Secara periodik dan berkesinambungan Pelaksana


17

PELAYANAN BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI 1.

PELAYANAN VERIFIKASI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) Pencairan anggaran adalah proses tersedianya dana pembiayaan kegiatan yang

dilakukan sesuai rencana operasional atau program kerja. Sebagai sarana untuk pencairan dana tersebut diperlukan surat yakni SP2D atau Surat Perintah Pencairan Dana.

Surat

inilah yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah SPM diterima oleh BUD. SP2D adalah spesifik, artinya satu SP2D hanya dibuat untuk satu SPM saja. Standar Pelayanan Verifikasi Surat Perintah Membayar (SPM) No .

KOMPONEN

URAIAN

1.

Dasar Hukum

: a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. b. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2013 c. Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang d. Peraturan Walikota Malang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang No. 38 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang e. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Nomor 188.48/17/35.73.408/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

2.


3.

Sistem,

: a. Surat Perintah Membayar (SPM) UP/GU/TU dan LS dari SKPD b. Surat Perintah Membayar (SPM) LS untuk Belanja Tidak Langsung (BTL) dari PPKD c. Surat Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran d. Dokumen-dokumen berkas pencairan : 1. SKPD mengajukan berkas pencairan anggaran yang terdiri


18

mekanisme prosedur

4. 5. 6. 7.

8.

dan

dari SPM, Surat Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran dan Dokumen-dokumen pencairan yang disampaikan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD / Bendahara Pengeluaran SKPD melalui Loket 2. Petugas Verifikasi pada loket menerima berkas SPM dan kelengkapannya, meliputi : - Meneliti kelengkapan persyaratan dokumen SPM berdasarkan checklist kelengkapan dokumen SPM - Meneliti kelengkapan formal, antara lain tata cara penulisan dan pengisian, penghitungan pada SPM dll - Apabila berkas belum lengkap dikembalikan kepada SKPD penerbit SPM dan berkas yang telah diperbaiki dan dilengkapi, dikembalikan ke loket verifikasi untuk dicek ulang 3. Petugas Verifikasi pada Loket meregister SPM yang telah dinyatakan lengkap dan benar diteruskan ke Admin E-Audit 4. Petugas Admin E-Audit melakukan impor dan cek file SPM - Berkas dikembalikan kepada SKPD apabila file SPM.XML belum diekspor atau file tidak sesuai berkas fisik SPM atau file eror - SPM yang filenya sudah diekspor atau disesuaikan, dikembalikan ke Admin E-Audit 5. Berkas lengkap dan benar dari Admin E-Audit diteruskan ke Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas serta Kepala Bidang Perbendaharaan dan Penatausahaan Keuangan untuk diparaf - Berkas yang masih terdapat kekeliruan atau tidak dapat diterima, diterbitkan surat penolakan penerbitan SP2D disertai saran perbaikan - Berkas yang sudah diperbaiki, dikembalikan kepada BUD paling lambat 2 hari kerja setelah terbitnya surat penolakan 6. Berkas yang sudah diparaf diteruskan kepada Kepala BPKAD untuk dimintakan persetujuan atas pengajuan pencairan - Apabila Kepala BPKAD menolak memberikan persetujuan, maka berkas dikembalikan kepada Kepala Bidang Perbendaharaan untuk klarifikasi ke SKPD yang bersangkutan 7. Berkas yang sudah disetujui, dikirimkan ke Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan SP2D waktu : 2 hari kerja

Jangka penyelesaian Biaya / Tarif : Tidak ada biaya Produk Pelayanan : SPM yang memenuhi persyaratan untuk dapat diterbitkan SP2D Sarana, prasarana, : Sarana : meja, kursi, filling cabinet, almari, komputer, fasilitas dan/atau fasilitas telekomunikasi Prasarana : instalasi listrik, telpon, ruang kerja, ruang penyimpanan arsip/dokumentasi Kompetensi : Staf Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

19

pelaksana

9 10

sebagai petugas verifikasi pada Loket, dengan tugas penyelenggaran layanan : a. Menerima berkas pencairan anggaran yang terdiri dari SPM, Surat Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran dan Dokumen-dokumen pencairan yang disampaikan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD / Bendahara Pengeluaran SKPD b. Meneliti kelengkapan persyaratan dokumen SPM berdasarkan checklist UP/GU/TU dan LS kelengkapan dokumen SPM c. Meneliti kelengkapan formal, antara lain tata cara penulisan dan pengisian, penghitungan pada SPM dll d. Apabila berkas belum lengkap dikembalikan kepada SKPD penerbit SPM e. Menerima pengembalian berkas dari SKPD yang telah diperbaiki dan dilengkapi f. Membuat Register SPM yang telah dinyatakan lengkap dan benar g. Meneruskan SPM yang sudah dinyatakan lengkap dan deregister ke petugas Admin E-Audit Staf Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas sebagai petugas Admin E-Audit, dengan tugas penyelenggaran layanan : a. Melakukan impor file SPM dari SKPD b. Melaksanakan cek file SPM c. Mencocokkan file SPM XML dengan berkas fisik SPM yang sudah diverifikasi petugas loket d. Mengembalikan Berkas kepada SKPD apabila file SPM.XML belum diekspor atau file tidak sesuai berkas fisik SPM atau file eror e. Menerima pengembalian SPM yang filenya sudah diekspor atau disesuaikan f. Menyerahkan Berkas lengkap dan benar dari Admin EAudit ke Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas a. Meneliti kembali kesesuaian dokumen yang terlampir dengan checklist dan hasil verifikasi petugas loket b. Apabila masih ditemukan kesalahan / berkas tidak lengkap maka diterbitkan surat penolakan SPM yang ditandatangani oleh Kasubbag Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas dan dikembalikan ke SKPD terkait selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja untuk segera diperbaiki/dilengkapi c. Meneruskan berkas yang sudah lengkap ke Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan SP2D : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Pengawasan Internal Penanganan : Kotak pengaduan dan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat pengaduan, saran setiap semester dalam tahun berjalan Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

20

11

12

dan masukan Jumlah pelaksana

Jaminan Pelayanan

: 8 ( delapan ) orang yang terdiri dari : 1. Subbid Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi; 2. Staf Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi sebagai petugas loket verifikasi ( 5 orang) 3. Staf Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi sebagai petugas Admin E-Audit ( 2 orang) : 1. Jadwal pelayanan setiap hari kerja Senin s/d Kamis : 08.00 – 16.00 WIB 2. Jum’at : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.00 – 14.00 WIB Slogan sebagai janji pelayanan: BPKAD “CERMAT” C E R M A T : Cepat – Efisien – Ramah – Mudah – Aktif – Tepat C : Cepat



T : Tepat


13

Jaminan keamanan : Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan keselamatan Daerah pelayanan a. Pelayanan Perbendaharaan b. Penyusunan dan Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah c. Pendampingan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah d. Pengembangan dan Pemeliharaan sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

21

14



2. PELAYANAN PENERBITAN SP2D

Standar Pelayanan Penerbitan SP2D No . 1.


URAIAN : a.

b.

c.

d.

e.

2.


3.


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2013 Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Peraturan Walikota Malang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang No. 38 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Nomor 188.48/17/35.73.408/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

: a. Surat Perintah Membayar (SPM) dari SKPD yang sudah diverifikasi petugas loket dan sudah disetujui b. Surat Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran c. Dokumen-dokumen berkas pencairan : a. Berkas yang sudah disetujui, dikirimkan ke Bendahara dan Umum Daerah untuk diterbitkan SP2D b. Pencataan Register SP2D dan Daftar Penguji c. Pencetakan SP2D d. Pengecekan Hasil Cetakan SP2D dan Daftar Penguji e. Hasil cetakan SP2D yang telah dicek dan dinyatakan clear diteruskan ke BUD atau Kuasa BUD f. Penandatanganan SP2D oleh Kuasa BUD


22

Apabila karena satu atau lain hal Kuasa BUD menolak untuk menandatangani SP2D maka Kuasa BUD dapat menghubungi SKPD yang bersangkutan untuk meminta klarifikasi dan/atau memberikan saran perbaikan - SKPD memberikan klarifikasi atau memenuhi perbaikan sesuai saran dari kuasa BUD g. SP2D yang telah ditandatangani oleh Kuasa BUD dipisahkan lembar Daftar Pengujinya sesuai dengan peruntukan masingmasing lembarnya h. Daftar Penguji lembar ke 1 dikirim ke Bank Persepsi untuk kontrol i. SP2D Lembar ke 1,2,3 di stembel oleh BUD dan diberi tanggal pencairan untuk selanjutnya dibawa ke Bank Persepsi untuk pencairan/pemindahbukuan dan validasi j. SP2D lembar ke 4 untuk arsip Bendahara Umum Daerah k. Bank Persepsi input dalam Rekening Koran dan Nota Debet l. SKPD input ke aplikasi m. BUD entry berdasarkan Rekening Koran dari Bank Persepsi waktu : 2 hari kerja -

4. 5. 6. 7.

8.

9 10 11

Jangka penyelesaian Biaya / Tarif : Tidak ada biaya Produk Pelayanan : Surat Perintah Pencairan Dana Sarana, prasarana, : Sarana : meja, kursi, filling cabinet, almari, komputer, fasilitas dan/atau fasilitas telekomunikasi Prasarana : instalasi listrik, telpon, ruang kerja, ruang penyimpanan arsip/dokumentasi Kompetensi : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, dengan tugas pelaksana penyelenggaraan layanan: Persetujuan atas pencairan anggaran Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi Selaku kuasa BUD dalam penerbitan SP2D Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas, Selaku Pembantu Kuasa BUD Staf Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas, dengan tugas penyelenggaran layanan : a. Membuat SP2D; b. Mengisi daftar penguji sesuai SP2D; c. Meregister SP2D; d. Mengajukan tanda tangan SP2D kepada Kuasa BUD e. Memeriksa kebenaran daftar penguji dengan SP2D f. Menyerahkan SP2D Bank Persepsi selaku RKUD; Pengawasan : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Internal Penanganan : Kotak pengaduan dan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat pengaduan, saran setiap semester dalam tahun berjalan dan masukan Jumlah pelaksana : 6 (enam) orang yang terdiri dari : a. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah b. Kepala Bidang Anggaran c. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

23

Staf Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Bendahara Jadwal pelayanan setiap hari kerja 1. Senin s/d Kamis : 08.00 – 16.00 WIB 2. Jum’at : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.00 – 14.00 WIB 3. Slogan sebagai janji pelayanan: BPKAD “CERMAT” d. e. f.

12

Jaminan Pelayanan

:




T : Tepat


13

14

Jaminan keamanan : Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan keselamatan Daerah pelayanan a. Pelayanan Perbendaharaan b. Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah c. Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah d. Pendampingan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah e. Pengembangan dan Pemeliharaan sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Evaluasi Kinerja : Secara periodik dan berkesinambungan Pelaksana


24

3.

PELAYANAN

GAJI

DAN

PENERBITAN

SURAT

KETERANGAN

PEMBERHENTIAN PEMBAYARAN Gaji adalah pengeluaran untuk kompensasi yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah berupa gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah yang berhak diterima oleh penerima gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999. Di bagian penjelasan, menegaskan bahwa pada dasarnya setiap pegawai negeri beserta keluarganya harus dapat hidup layak dari gajinya sehingga dengan demikian dapat memusatkan perhatian untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Dalam menentukan besarnya gaji diperhatikan kemampuan keuangan negara, selain itu harus pula memperhatikan keadaan tempat di mana pegawai negeri itu dipekerjakan. Selain gaji pokok, kepada Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan pangan dan tunjangan lain-lain, Pembayaran gaji pegawai tersebut diberikan kepada setiap awal bulan sebelum yang bersangkutan melaksanakan tugasnya. Rincian pembayaran gaji dimuat dalam sebuah daftar yang disebut dengan Daftar Gaji Induk/bulanan yang dikeluarkan oleh satuan kerja di mana pegawai tersebut gajinya dibayarkan. Standar Pelayanan Gaji dan PenerbitanSurat Keterangan Pemberhentian Pembayaran No . 1.


URAIAN : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. b. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2013 c. Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang d. Peraturan Walikota Malang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang No. 38 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang e. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Nomor 188.48/17/35.73.408/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Badan Pengelola


25

Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang 2.


3.


4. 5. 6. 7.

8.

:

Dokumen sumber untuk penyesuaian gaji dan tunjangan dan pembuatan SKPP (Surat Keputusan Mutasi, Kenaikan/Penurunan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Pensiun, Tugas Belajar, Meninggal Dunia, Kelahiran Anak) : Proses Pelaksanaan Perhitungan dan Penyesuaian Gaji dan dan Tunjangan : 1. SKPD mengirimkan berkas permohonan atas Surat Keputusan Mutasi, Kenaikan/Penurunan Pangkat, Kenaikan/Penurunan Gaji Berkala, Pensiun, Tugas Belajar, Akte kelahiran, Akte kematian ke Sekretariat BPKAD 2. Persetujuan / Disposisi dari Kepala BPKAD untuk diproses lebih lanjut 3. Berkas permohonan diverifikasi untuk penyesuaian gaji serta tunjangan 4. Pemrosesan kekurangan gaji, gaji susulan maupun uang duka 5. Data pembaharuan diinput pada database gaji dan tunjangan 6. Bendahara SKPD mengambil persyaratan gaji dan daftar gaji setiap minggu ke-3 tiap bulannya, sebagai dasar pembuatan SPM – Gaji dan Tunjangan 7. Bendahara SKPD membuat SPP dan SPM serta kelengkapan pencairan gaji Proses Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran : 1. SKPD mengirimkan SKPPS (Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Sementara) dari SKPD untuk pegawai yang pensiun 2. Disposisi dari kepala BPKAD untuk diproses lebih lanjut; 3. Pengecekan dan Pencatatan Register SKPP ; 4. Pemrosesan dan pencetakan SKPP oleh operator; 5. Persetujuan Penerbitan SKPP oleh Kasubbid Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi 6. Penandatanganan SKPP oleh Kepala BPKAD 7. Penyerahan SKPP kepada Pemohon / SKPD terkait. waktu : 2 hari kerja

Jangka penyelesaian Biaya / Tarif Produk Pelayanan

: Tidak ada biaya : Lembar Persyaratan Gaji dan Daftar Gaji Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Sarana, prasarana, : Sarana : meja, kursi, filling cabinet, almari, komputer, fasilitas dan/atau fasilitas telekomunikasi Prasarana : instalasi listrik, telpon, ruang kerja, ruang penyimpanan arsip/dokumentasi Kompetensi : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, dengan tugas pelaksana penyelenggaraan layanan: Menandatangani Surat Ketetapan Pemberhentian Pembayaran Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

26

9 10 11

12

(SKPP) Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi Mengajukan tandatangan draft SKPP yang telah diverifikasi kepada Kepala BPKAD Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas, dengan tugas penyelenggaran layanan: a. Mengecek ulang persyaratan gaji dan daftar gaji seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang b. Mengecek ulang kekurangan gaji, gaji susulan, uang duka wafat dan draft SKPP a. Mengecek rekonsiliasi pegawai dengan BKD, PT. TASPEN dan ASKES Staf Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas, dengan tugas penyelenggaran layanan : a. Menerima berkas permohonan gaji dan SKPP b. Memproses perhitungan gaji dan SKPP : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Pengawasan Internal Penanganan : Kotak pengaduan dan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat pengaduan, saran setiap semester dalam tahun berjalan dan masukan Jumlah pelaksana : 6 (enam) orang yang terdiri dari : a. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah b. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi c. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas d. Staf Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas (3 orang) Jaminan : 1. Jadwal pelayanan setiap hari kerja Pelayanan Senin s/d Kamis : 08.00 – 16.00 WIB 2. Jum’at : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.00 – 14.00 WIB Slogan sebagai janji pelayanan: BPKAD “CERMAT” C E R M A T : Cepat – Efisien – Ramah – Mudah – Aktif – Tepat C : Cepat


E : Efisien : bermakna pelayanan yang diberikan akan menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan masyarakat R : Ramah : bermakna sopan santun dalam memberikan pelayanan M : Mudah : bermakna pelayanan yang diberikan tidak menyulitkan atau rumit Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

27

A : Aktif

T : Tepat


13 14

4.

Jaminan keamanan : Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan keselamatan Daerah pelayanan a. Peningkatan Pelayanan Gaji PNS Evaluasi Kinerja : Secara periodik dan berkesinambungan Pelaksana PELAYANAN PENCAIRAN DANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL Standar Pelayanan Pencairan Dana Hibah dan Bantuan Sosial

No . 1.


URAIAN :

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan

b.

c.

d.

e.

Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2013 Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

Peraturan Walikota Malang Nomor 38 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Malang No 1 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang g. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Nomor 188.48/17/35.73.408/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang f.


28

2.


3.


: a. Proposal permohonan Dana Hibah dan Bantuan Sosial dari Calon Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Surat Permohonan Pencairan b. Lampiran Peraturan Walikota Malang tentang Penjabaran APBD c. Surat Keputusan Walikota Malang tentang Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial d. NPHD ( Nota Perjanjian Hibah Daerah) antara Pemerintah Kota Malang dan Penerima Hibah e. Surat Perintah Pencairan (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) LS Hibah dan Bantuan Sosial dari PPKD f. Surat Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran ( Pakta Integritas, Kesanggunpan mempertanggungjawabkan penggunaan dana) g. Dokumen-dokumen berkas pencairan : 1. Penerima Hibah dan Bantuan Sosial mengajukan dan permohonan pencairan dana sesuai NPHD dan Surat Keputusan Hibah dan Bantuan Sosial 2. Persetujuan dari Walikota / Sekretaris Daerah untuk memproses lebih lanjut 3. PPKD menerima berkas pengajuan dari penerima hibah dan bantuan sosial yang sudah didisposisi Walikota / Sekretaris Daerah 4. Kepala Bidang Perbendaharaan & Akuntansi dan Kasubbid Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas meneruskan untuk diproses lebih lanjut ke Bendahara Pengeluaran PPKD 5. Bendahara Pengeluaran PPKD memverifikasi kelengkapan berkas yang sudah masuk 6. Bendahara Pengeluaran PPKD mengajukan berkas ang sudah lengkap untuk proses pencairan pencairan anggarannya yang terdiri dari SPM, Surat Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran dan Dokumen-dokumen pencairan yang disampaikan oleh Penerima Hibah dan Bantuan Sosial 7. Petugas Verifikasi pada loket PPKD menerima berkas SPM dan kelengkapannya, meliputi : - Meneliti kelengkapan persyaratan dokumen SPM berdasarkan checklist kelengkapan dokumen SPM Hibah dan Bantuan Sosial PPKD - Meneliti kelengkapan formal, antara lain tata cara penulisan dan pengisian, nominal hibah dan Bantuan Sosial pada SPM dll - Apabila berkas belum lengkap dikembalikan kepada SKPD penerbit SPM dan berkas yang telah diperbaiki dan dilengkapi, dikembalikan ke loket verifikasi untuk dicek ulang 8. Petugas Verifikasi pada Loket meregister SPM yang telah dinyatakan lengkap dan benar diteruskan ke Admin E-Audit 9. Petugas Admin E-Audit melakukan impor dan cek file SPM - Berkas dikembalikan kepada SKPD apabila file SPM.XML belum diekspor atau file tidak sesuai berkas


29

4. 5. 6. 7.

8.

fisik SPM atau file eror - SPM yang filenya sudah diekspor atau disesuaikan, dikembalikan ke Admin E-Audit 10. Berkas lengkap dan benar dari Admin E-Audit diteruskan ke Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas serta Kepala Bidang Perbendaharaan dan Penatausahaan Keuangan untuk diparaf - Berkas yang masih terdapat kekeliruan atau tidak dapat diterima, diterbitkan surat penolakan penerbitan SP2D disertai saran perbaikan - Berkas yang sudah diperbaiki, dikembalikan kepada BUD paling lambat 2 hari kerja setelah terbitnya surat penolakan 11. Berkas yang sudah diparaf diteruskan kepada Kepala BPKAD untuk dimintakan persetujuan atas pengajuan pencairan - Apabila Kepala BPKAD menolak memberikan persetujuan, maka berkas dikembalikan kepada Kepala Bidang Perbendaharaan untuk klarifikasi ke SKPD yang bersangkutan 12. Berkas yang sudah disetujui, dikirimkan ke Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan SP2D Hibah dan Bantuan Sosial waktu : 5 hari kerja

Jangka penyelesaian Biaya / Tarif Produk Pelayanan

: Tidak ada biaya : - Proposal yang memenuhi persyaratan dapat dibuatkan SPM - SPM yang memenuhi persyaratan untuk dapat diterbitkan SP2D Sarana, prasarana, : Sarana : meja, kursi, filling cabinet, almari, komputer, fasilitas dan/atau fasilitas telekomunikasi Prasarana : instalasi listrik, telpon, ruang kerja, ruang penyimpanan arsip/dokumentasi Kompetensi : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, dengan tugas pelaksana penyelenggaraan layanan: a. Persetujuan atas pencairan anggaran b. Menandatangani SPM selaku Pengguna Anggaran PPKD Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah, dengan tugas penyelenggaraan layanan: a. Sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD b. Melakukan verifikasi kelengkapan SPM sebelum diberikan ke Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran PPKD Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi a. Memberikan Disposisi untuk pemrosesan lebih lanjut sesuai ketentuan b. Selaku kuasa BUD dalam penerbitan SP2D Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPKD dengan tugas penyelenggaran layanan: a. Meneliti kembali kesesuaian dokumen yang terlampir dengan Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

30

checklist dan hasil verifikasi petugas loket b. Apabila masih ditemukan kesalahan / berkas tidak lengkap maka diterbitkan surat penolakan SPM yang ditandatangani oleh Kasubbag Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas dan dikembalikan ke PPKD selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja untuk segera diperbaiki/dilengkapi c. Meneruskan berkas yang sudah lengkap ke Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan SP2D d. Memberikan Disposisi untuk pemrosesan lebih lanjut sesuai ketentuan dan mengecek kelengkapan dan menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) belanja Bantuan Sosial dan Hibah e. Melakukan verifikasi berkas SPM Belanja Bantuan Sosial dan Hibah f. Memproses lebih lanjut Penerbitan SP2D g. Memeriksa kebenaran daftar penguji dengan SP2D Staf Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas sebagai Bendahara Pengeluaran PPKD, dengan tugas penyelenggaraan layanan : a. Mengecek kelengkapan berkas yang masuk dari Calon Penerima Hibah dan Bantuan Sosial b. Membuat Buku Register Surat Masuk untuk Hibah dan Bantuan Sosial c. Menghimpun Surat Permintaan Pembayaran (SPP) belanja Bantuan Sosial dan Hibah dari PPTK untuk diusulkan ke PPK untuk dibuatkan SPM d. Membuat Buku Register untuk SPP, SPM Belanja Hibah dan Bantuan Sosial e. Menyerahkan berkas pencairan Hibah dan Bantuan Sosial pada Loket Verifikasi f. Menghubungi Penerima Hibah dan Bantuan Sosial untuk mencairkan SP2D yang sudah terbit dan meminta kelengkapan Pakta Integritas serta Surat Kesanggupan pertanggungjawaban dari Penerima Hibah dan Bantuan Sosial g. Menata arsip dan memberikan kodefikasi arsip pencairan Dana Hibah dan Bantuan Sosial Staf Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas sebagai petugas verifikasi pada Loket, dengan tugas penyelenggaran layanan : a. Menerima berkas pencairan anggaran yang terdiri dari SPM, Surat Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran dan Dokumen-dokumen pencairan yang disampaikan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD b. Meneliti kelengkapan persyaratan dokumen SPM berdasarkan checklist LS Hibah dan Bantuan Sosial dan kelengkapan dokumen SPM c. Meneliti kelengkapan formal, antara lain tata cara penulisan dan pengisian, penghitungan pada SPM dll d. Apabila berkas belum lengkap dikembalikan kepada Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

31

9. 10 11

12

Bendahara Pengeluaran PPKD e. Menerima pengembalian berkas dari PPKD yang telah diperbaiki dan dilengkapi f. Meneruskan SPM yang sudah dinyatakan lengkap dan deregister ke petugas Admin E-Audit Staf Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas sebagai petugas Admin E-Audit, dengan tugas penyelenggaran layanan : a. Melakukan impor file SPM dari PPKD b. Melaksanakan cek file SPM c. Mencocokkan file SPM XML dengan berkas fisik SPM yang sudah diverifikasi petugas loket d. Mengembalikan Berkas kepada SKPD apabila file SPM.XML belum diekspor atau file tidak sesuai berkas fisik SPM atau file eror e. Menerima pengembalian SPM yang filenya sudah diekspor atau disesuaikan f. Menyerahkan Berkas lengkap dan benar dari Admin E-Audit ke Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Staf Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas, dengan tugas penyelenggaran layanan : a. Membuat SP2D; b. Mengisi daftar penguji sesuai SP2D; c. Meregister SP2D; d. Menyerahkan SP2D Bank Persepsi selaku RKUD; : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Pengawasan Internal Penanganan : Kotak pengaduan dan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat pengaduan, saran setiap semester dalam tahun berjalan dan masukan Jumlah pelaksana : 9 ( Sembilan ) orang yang terdiri dari : 1. Kepala BPKAD 2. Sekretaris BPKAD 3. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi 4. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas 5. Subbag Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi (5 orang). Jaminan Pelayanan

: 1. Jadwal pelayanan setiap hari kerja Senin s/d Kamis : 08.00 – 16.00 WIB 2. Jum’at : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.00 – 14.00 WIB Slogan sebagai janji pelayanan: BPKAD “CERMAT” C E R M A T : Cepat – Efisien – Ramah – Mudah – Aktif – Tepat C : Cepat



32


T : Tepat


13

Jaminan keamanan : Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan keselamatan Daerah pelayanan a. Penatausahaan pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

14


5.

PELAYANAN PENERIMAAN KAS


Standar Pelayanan Penerimaan Kas No . 1.


URAIAN :

a.

b.

c.

d.

e.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2013 Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan


33

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang f. Peraturan Walikota Malang Nomor 38 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang g. Peraturan Walikota Malang Nomor 38 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Malang No 1 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang h. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Nomor 188.48/17/35.73.408/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang 2.


3.


4.


5. 6. 7.

8.


: a. SKPD ( Surat Ketetapan Pajak Daerah ) b. SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) c. STS (Surat Tanda Setoran) d. NK (Nota Kredit) e. RC (Rekening Koran) f. Dokumen-dokumen Pendukung Penerimaan Kas : a. Kepala SKPD / Pengguna Anggaran menerbitkan SKPD / dan SPTPD/ SSPD / SKPDKB dan SKRD b. Pembayaran Pajak / Retribusi Daerah disertai SKPD / SPTPD/ SSPD / SKPDKB dan SKRD ke Bank disertai dengan STS c. Bank Persepsi menerbitkan Slip Setoran/Bukti Lain yang sah dan Nota Kredit untuk diserahkan ke Wajib Pajak / Wajib Retribusi, Bendahara Penerimaan SKPD dan BUD d. Bendahara Penerimaan SKPD dan Bendahara Penerimaan PPKD melakukan entry data pada aplikasi SIPKD e. Petugas Verifikasi pada Loket Penerimaan Kas membandingkan Nota Kredit dan STS dan melakukan entry data pada aplikasi SIPKD f. Petugas Verifikasi pada Loket Penerimaan Kas melaksanakan rekonsiliasi harian dengan Bank Persepsi : 1 hari kerja : Tidak ada biaya : SPM yang memenuhi persyaratan untuk dapat diterbitkan SP2D : Sarana : meja, kursi, filling cabinet, almari, komputer, fasilitas telekomunikasi, stempel Prasarana : instalasi listrik, telpon, ruang kerja, ruang penyimpanan arsip/dokumentasi : Staf Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas sebagai petugas verifikasi pada Loket Penerimaan Kas , dengan tugas penyelenggaran layanan : a. Menerima STS dari Bendahara Penerimaan SKPD dan Bendahara Penerimaan PPKD dengan dilampiri berkas kelengkapannya (SKPD / SPTPD/ SSPD / SKPDKB dan SKRD)


34

b. Melaksanakan verifikasi terkait penulisan dan kode rekening

c. d. e. f. g.

belanja pada STS dari Bendahara Penerimaan SKPD dan Bendahara Penerimaan PPKD dengan dilampiri berkas kelengkapannya (SKPD / SPTPD/ SSPD / SKPDKB dan SKRD) Membubuhkan paraf dan meneruskan ke BUD untuk menandatangani STS Mengembalikan STS yang salah kepada SKPD terkait untuk diperbaiki dan dikembalikan kembali Melaksanakan Rekonsiliasi Harian dengan Bank Persepsi Membandingkan Nota Kredit dan STS dan melakukan entry data pada aplikasi SIPKD Membuat laporan Buku Kas Harian, Rekening Koran dan Berita Acara Rekonsiliasi

Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas a. Melaksanakan verifikasi kesesuaian terkait penulisan dan kode rekening belanja pada STS dari Bendahara Penerimaan SKPD dan Bendahara Penerimaan PPKD dengan dilampiri berkas kelengkapannya (SKPD / SPTPD/ SSPD / SKPDKB dan SKRD) b. Sebagai BUD Menandatangani STS c. Mengembalikan STS yang salah kepada SKPD terkait untuk diperbaiki dan dikembalikan kembali d. Melaksanakan Rekonsiliasi Harian dengan Bank Persepsi e. Melakukan pengecekan dan membubuhkan parat laporan harian yaitu laporan Buku Kas Harian, Rekening Koran dan Berita Acara Rekonsiliasi 9. 10 11

12

Pengawasan : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Internal Penanganan : Kotak pengaduan dan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat pengaduan, saran setiap semester dalam tahun berjalan dan masukan Jumlah pelaksana : 4 ( Empat ) orang yang terdiri dari : a. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi b. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas c. Staf Subbid Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi selaku Petugas Loket Verifikasi Penerimaan Kas (1 orang) d. Staf Subbid Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi selaku Bendahara Penerimaan PPKD (1 orang) Jaminan Pelayanan

: 1. Jadwal pelayanan setiap hari kerja Senin s/d Kamis : 08.00 – 16.00 WIB 2. Jum’at : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.00 – 14.00 WIB Slogan sebagai janji pelayanan: BPKAD “CERMAT” C E R M A T : Cepat – Efisien – Ramah – Mudah – Aktif –


35

Tepat C : Cepat



T : Tepat


13

Jaminan keamanan : Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan keselamatan Daerah pelayanan - Penatausahaan, Analisis dan Evaluasi Pengelolan Kas

14


6.

PELAYANAN PEMINJAMAN SURAT-SURAT BERHARGA (BPKB, SERTIFIKAT


TANAH, SAHAM, DEPOSITO) Standar Pelayanan Peminjaman Surat-Surat Berharga (BPKB, Sertifikat Tanah, Saham, Deposito) No . 1.


URAIAN :

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan

Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. b. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2013 c. Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

36

d.

e.

f.

2.


:

a. b. c.

3.


4.


5. 6. 7.

8.


Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Peraturan Walikota Malang Nomor 38 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Malang No 1 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Nomor 188.48/17/35.73.408/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Surat Permohonan pinjam surat-surat berharga dari SKPD terkait secara terinci Surat Tugas dari SKPD terkait untuk menugaskan staff yang meminjam Surat-Surat Berharga Foto Copy KTP Peminjam

: a. Kepala SKPD mengajukan surat permohonan peminjaman dan surat berharga kepada BPKAD selaku BUD b. Kepala BPKAD memberikan disposisi untuk memproses lebih lanjut c. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi selaku Kuasa BUD menugaskan Kasubbid Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas selaku Pembantu Kuasa BUD untuk menindaklanjuti d. Kasubbid Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas menugaskan staf untuk menyiapkan surat berharga dimaksud e. Staf mencari Surat-surat Berharga melalui Data Elektronik untuk melihat kodefikasi f. Staf terkait menghubungi SKPD terkait untuk mengambil Surat Berharga yang sudah disiapkan g. Staf Membuat Register dan Tanda Terima peminjaman SuratSurat Berharga : 2 hari kerja : Tidak ada biaya : Surat Berharga yang dipinjam : Sarana : meja, kursi, filling cabinet, almari, komputer, fasilitas telekomunikasi, stempel, brankas tahan api Prasarana : instalasi listrik, telpon, ruang kerja, ruang penyimpanan arsip/dokumentasi : Staf Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas sebagai petugas verifikasi pada Loket Penerimaan Kas , dengan tugas penyelenggaran layanan : a. Melaksanakan tugas yang diberikan Kasubbid Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas selaku Pembantu Kuasa BUD untuk menindaklanjuti disposisi pimpinan untuk


37

9. 10 11

12

menyiapkan surat-surat berharga b. Melalui Data Elektronik untuk melihat kodefikasi staff mencari Surat-surat Berharga c. Mengambil Surat Berharga yang sudah disiapkan SKPD terkait d. Membuat Register dan Tanda Terima peminjaman SuratSurat Berharga Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas a. Melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait yng melakukan peminjaman surat-surat berharga b. Menugaskan staff untuk untuk menindaklanjuti disposisi pimpinan untuk menyiapkan surat-surat berharga c. Melaksanakan pengendalian peminjaman surat-surat berharga d. Menerima Berita Acara Penyerahan Surat-surat berharga dari SKPD terkait Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi Melaporkan hasil pengendalian Surat-Surat Berharga kepada Kepala BPKAD selaku BUD Kepala BPKAD a. Memberikan disposisi untuk memproses lebih lanjut peminjaman Surat-Surat Berharga dari SKPD b. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Surat-Surat Berharga dengan SKPD Terkait : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Pengawasan Internal Penanganan : Kotak pengaduan dan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat pengaduan, saran setiap semester dalam tahun berjalan dan masukan Jumlah pelaksana : 4 ( Empat ) orang yang terdiri dari : a. Kepala BPKAD b. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi c. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas d. Staff Subbag Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi (1 orang) Jaminan Pelayanan

:

Jadwal pelayanan setiap hari kerja Senin s/d Kamis : 08.00 – 16.00 WIB Jum’at : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.00 – 14.00 WIB Slogan sebagai janji pelayanan: BPKAD “CERMAT” C E R M A T : Cepat – Efisien – Ramah – Mudah – Aktif – Tepat C : Cepat


E : Efisien : bermakna pelayanan yang diberikan akan menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

38

masyarakat R : Ramah : bermakna sopan santun dalam memberikan pelayanan M : Mudah : bermakna pelayanan yang diberikan tidak menyulitkan atau rumit A : Aktif

T : Tepat


13 14

7.

Jaminan keamanan : dan keselamatan pelayanan Evaluasi Kinerja : Pelaksana


PELAYANAN ASISTENSI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD Dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah agar penyusunan Laporan Keuangan menghasilkan laporan yang akuntabel dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Disamping itu pula, untuk mempermudah penyajian data dalam proses audit maka diperlukan pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah baik secara manual maupun menggunakan sistim Informasi Keuangan Daerah. Standar Pelayanan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD No . 1.


URAIAN : a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. c. Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang d. Peraturan Walikota Malang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah di


39

2. 3.

4. 5. 6. 7.

8.

9 10 11

12

Lingkungan Pemerintah Kota Malang e. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Nomor 188.48/17/35.73.408/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Persyaratan : a. Dokumen transaksi pendapatan, belanja dan aset Pelayanan SKPD b. Dokumen Draft Laporan Keuangan SKPD Sistem, : 1. SKPD membawa berkas yang terdiri dari dokumen-dokumen mekanisme dan yang menjadi persyaratan asistensi laporan keuangan prosedur 2. Berkas dokumen diajukan dan dikonsultasikan kepada petugas asistensi pendampingan dalam menyusun laporan keuangan yang terdiri dari LRA, Neraca dan Cetak atas Laporan Keuangan 3. Pelaksanaan verifikasi atas kelengkapan dokumen berupa bukti-bukti transaksi sebagai dasar penyusunan laporan keuangan 4. Pendampingan dalam proses analisa atas transaksi keuangan dan aset sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan SKPD 5. SKPD menyusun dan mengumpulkan Laporan Keuangan yang lengkap dan akuntabel sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Jangka waktu : 3 kali pertemuan masing-masing 1,5 jam penyelesaian Biaya / Tarif : Tidak ada biaya Produk Pelayanan : Laporan Keuangan SKPD Sarana, prasarana, : Sarana : meja, kursi, filling cabinet, almari, komputer, fasilitas dan/atau fasilitas telekomunikasi Prasarana : instalasi listrik, telpon, ruang kerja, ruang penyimpanan arsip/dokumentasi Kompetensi : Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Staf Bidang Akuntansi pelaksana a. Menerima data sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan b. Melakukan validasi atas laporan keuangan dan data dari SKPD c. Melakukan rekonsiliasi atas Laporan Realisasi Anggaran, Pengkapitalisasian aset dan neraca serta data pendukung lainnya dari SKPD Pengawasan : Kepala Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Internal Penanganan : Kotak pengaduan dan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat pengaduan, saran setiap semester dalam tahun berjalan dan masukan Jumlah pelaksana : 3 (tiga) orang yang terdiri dari : a. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi b. Kepala Sub Bidang Akuntansi c. Staf Bidang Akuntansi Jaminan : 1. Jadwal pelayanan setiap hari kerja Pelayanan Senin s/d Kamis : 08.00 – 16.00 WIB 2. Jum’at : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.00 – 14.00 WIB Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

40

Slogan sebagai janji pelayanan: BPKAD “CERMAT” C E R M A T : Cepat – Efisien – Ramah – Mudah – Aktif – Tepat C : Cepat



T : Tepat


13

14

Jaminan keamanan : Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan keselamatan Daerah pelayanan - Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Evaluasi Kinerja : Secara periodik dan berkesinambungan Pelaksana

PELAYANAN BIDANG ASET DAERAH 1.

PEMANFAATAN

PELAYANAN PEMBAYARAN RETRIBUSI IJIN PEMAKAIAN TEMPAT-TEMPAT TERTENTU YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KOTA MALANG Pelayanan pemakaian tempat-tempat tertentu yang dikuasai oleh pemerintah Kota Malang adalah pemakaian

tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah

Daerah.


41

Standar Pelayanan Pembayaran Retribusi Ijin Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu yang Dikuasai Oleh Pemerintah Kota Malang No . 1.


2.


3.

Sistem, mekanisme dan prosedur

4.

Jangka waktu penyelesaian Biaya / Tarif

5. 6. 7.

Produk Pelayanan Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas

8.


9

Pengawasan Internal

URAIAN : a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PajakDaerah dan Retribusi b. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha c. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1997 tentang Ijin Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu d. Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang e. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Nomor 188.48/17/35.73.408/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang : a. SPRT (Surat Pemberitahuan Retribusi Terhutang) b. SK Ijin Pemakaian c. SPPT PBB tahun berjalan untuk menentukan tarif SKRD : 1. Wajib Retribusi menyerahkan persyaratan ke Loket Retribusi Sewa Tanah Pemerintah Kota Malang 2. Petugas Loket meneliti ada atau tidaknya tunggakan. 3. Petugas Loket mencocokkan SPRT dengan SPPT PBB tahun berjalan 4. Petugas mencetak SKRD sebagai dasar pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi 5. SPRT ditarik dan Wajib Retribusi diberi SKRD sebagai bukti pembayaran retribusi : 1 hari kerja : Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 Bab III ; Pasal 6; Pasal 7; Pasal 8 dan Pasal 9 (terlampir) : Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) : Sarana : meja, kursi, filling cabinet, almari, komputer, fasilitas telekomunikasi, alat tulis kantor Prasarana : instalasi listrik, telpon, ruang kerja, ruang penyimpanan arsip/dokumentasi : Kepala Bidang Pemanfaatan Aset Daerah Menandatangani SKRD Kepala Sub Bidang Penggunausahaan Aset Daerah Mengoreksi draft SKRD Staf Sub Bidang Penggunausahaan Aset Daerah a. Menerima dan meneliti berkas persyaratan pembayaran b. Membuat SKRD dan mencetak SKRD c. Meregister SKRD pemakaian tempat-tempat tertentu yang dikuasai oleh pemerintah kota Malang : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah


42

10 11

Penanganan pengaduan, saran dan masukan Jumlah pelaksana

12

Jaminan Pelayanan

13

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

14

Evaluasi Kinerja Pelaksana

: Kotak pengaduan dan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat setiap semester dalam tahun berjalan : 3 (tiga) orang yang terdiri dari : 1. Kepala Bidang Pemanfaatan Aset Daerah 2. Kepala Sub Bidang Penggunausahaan Aset Daerah 3. Staf Sub Bidang Penggunausahaan Aset Daerah : 1. Jadwal pelayanan setiap hari kerja Senin s/d Kamis : 08.00 – 16.00 WIB Jum’at : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.00 – 14.00 WIB 2. Slogan sebagai janji pelayanan: BPKAD “CERMAT” C E R M A T : Cepat – Efisien – Ramah – Mudah – Aktif – Tepat C : Cepat : bermakna menyelesaikan pelayanan dengan tepat waktu dan tidak berlarut-larut E : Efisien : bermakna pelayanan yang diberikan akan menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan masyarakat R : Ramah : bermakna sopan santun dalam memberikan pelayanan M : Mudah : bermakna pelayanan yang diberikan tidak menyulitkan atau rumit A : Aktif : bermakna bersikap aktif dalam membantu, melayani, memberikan solusi serta merespon keluhan, saran dari pengguna layanan dan masyarakat T : Tepat : bermakna ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan

2.

: Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah - Pemberian Ijin Sewa Tempat-Tempat Tertentu yang Dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang : Secara periodik dan berkesinambungan

PELAYANAN IJIN BARU PEMAKAIAN TEMPAT-TEMPAT TERTENTU YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KOTA MALANG

Standar Pelayanan Ijin Baru Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu yang Dikuasai Oleh Pemerintah Kota Malang No . 1.


URAIAN : a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi b. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2007


43

2.

3.

4. 5. 6.

tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah c. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha d. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1997 tentang Ijin Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu e. Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang f. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Nomor 188.48/17/35.73.408/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Persyaratan : a. Blanko Permohonan Ijin Pemakaian dan Pernyataan Pelayanan b. Fotocopy SPPT PBB dan Bukti Pelunasan PBB tahun berjalan c. Fotocopy Kartu Keluarga d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berlaku e. Bukti pengalihan hak atas bangunan (jual beli, waris, hibah) asli atau fotocopy yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang f. Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar g. Surat keterangan dari kelurahan setempat h. Meterai Rp 6000 sebanyak 2 lembar i. Surat Keterangan tidak keberatan di Sertifikatkan oleh Pemerintah Kota Malang Sistem, : 1. Pemohon mengajukan berkas permohonan kepada Walikota mekanisme dan Malang prosedur 2. Walikota Malang memberikan disposisi kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah memberikan disposisi untuk pemrosesan ijin kepada Kepala Sub Bidang Penggunausahaan 4. Pelaksanaan peninjauan lokasi di tempat yang dimaksud untuk diukur oleh Tim Pertimbangan yang terdiri dari : Bapeda, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Bagian Hukum 5. Pengajuan telaahan staf kepada Walikota dengan dasar hasil pengukuran yang telah dilaksanakan oleh Tim Pertimbangan sebagai bahan pertimbangan 6. Apabila Walikota setuju atas telaahan staf tersebut, maka diterbitkan Surang Ijin Baru Pemakaian Tempat-tempat tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang 7. Apabila Walikota tidak menyetujui, maka diterbitkan surat penolakan yang ditandatangani oleh Walikota Jangka waktu : 21 hari kerja penyelesaian Biaya / Tarif : Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 Bab III ; Pasal 6; Pasal 7; Pasal 8; Pasal 9 dan 10 (terlampir) Produk Pelayanan : Surat Ijin Baru Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu yang Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

44

7.

8.

9 10 11

12

Dikuasai Oleh Pemerintah Kota Malang Sarana, prasarana, : Sarana : meja, kursi, filling cabinet, almari, komputer, fasilitas dan/atau fasilitas telekomunikasi Prasarana : instalasi listrik, telpon, ruang kerja, ruang penyimpanan arsip/dokumentasi Kompetensi : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pelaksana Paraf Draf SK setelah dikoreksi oleh Kepala Bidang untuk tanda tangan Sekretaris Daerah atas nama Walikota Malang Kepala Bidang Pemanfaatan Aset Daerah Koreksi ulang Draf SK dan Paraf Kepala Bidang Penatausahaan Aset Daerah a. Verifikasi berkas pengajuan data Aset Pemerintah Kota Malang dan Paraf Kepala Sub Bidang Penggunausahaan Aset Daerah a. Koreksi ulang Draft SK dan Paraf Kepala Bidang Pengendalian Aset Daerah b. Koreksi ulang Draft SK dan Paraf Kepala Sub Bidang Penyimpanan Benda Berharga dan Aset Daerah c. Verifikasi berkas pengajuan data Aset Pemerintah Kota Malang dan Paraf Staf Sub Bidang Penggunausahaan Aset Daerah a. Menerima dan memverifikasi berkas permohonan yang masuk b. Membuat draft SK dan memproses untuk penerbitan SK Pengawasan : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Internal Penanganan : Kotak pengaduan dan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat pengaduan, saran setiap semester dalam tahun berjalan dan masukan Jumlah pelaksana : 7 (Tujuh) orang yang terdiri dari : 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 2. Kepala Bidang Pemanfaatan Aset Daerah 3. Kepala Bidang Penatausahaan Aset Daerah 4. Kepala Sub Bidang Penggunausahaan Aset Daerah 5. Kepala Sub Bidang Pengendalian Aset Daerah 6. Kepala Sub Bidang Penyimpanan Benda Berharga dan Aset Daerah 7. Staf Sub Bidang Penggunausahaan Aset Daerah Jaminan Pelayanan

: 1. Jadwal pelayanan setiap hari kerja Senin s/d Kamis : 08.00 – 16.00 WIB Jum’at : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.00 – 14.00 WIB 2. Slogan sebagai janji pelayanan: BPKAD “CERMAT” C E R M A T : Cepat – Efisien – Ramah – Mudah – Aktif – Tepat C : Cepat

: bermakna menyelesaikan pelayanan dengan


45

tepat waktu dan tidak berlarut-larut E : Efisien : bermakna pelayanan yang diberikan akan menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan masyarakat R : Ramah : bermakna sopan santun dalam memberikan pelayanan M : Mudah : bermakna pelayanan yang diberikan tidak menyulitkan atau rumit A : Aktif

T : Tepat

: bermakna bersikap aktif dalam membantu, melayani, memberikan solusi serta merespon keluhan, saran dari pengguna layanan dan masyarakat :

bermakna ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan

13

Jaminan keamanan : a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan dan keselamatan Keuangan Daerah pelayanan - Pemberian Ijin Sewa Tempat-Tempat Tertentu yang Dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang

14


3.


PELAYANAN IJIN BALIK NAMA PEMAKAIAN TEMPAT-TEMPAT TERTENTU YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KOTA MALANG Pelayanan ijin balik nama pemakaian tempat-tempat tertentu yang dikuasai oleh

pemerintah Kota Malang adalah berupa perubahan status kepemilikan pemakaian tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah. Standar Pelayanan Ijin Balik Nama Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu yang Dikuasai Oleh Pemerintah Kota Malang No . 1.


URAIAN : a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi b. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1997 tentang Ijin Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu c. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha d. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata


46

2.

3.

4. 5. 6. 7.

8.

Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030 e. Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang f. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Nomor 188.48/17/35.73.408/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Persyaratan : a. Surat Keputusan Ijin Pemakaian Asli Pelayanan b. Fotocopy Bukti Pelunasan Retribusi Sewa 5 (lima) tahun terakhir c. Fotocopy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) d. Fotocopy SPPT PBB dan Bukti Pelunasan PBB tahun berjalan e. Fotocopy Kartu Keluarga f. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berlaku g. Blangko Permohonan Balik Nama dan Pernyataan h. Bukti Pengalihan Hak Atas Bangunan (Jual Beli, Waris, Hibah) Asli atau fotocopy yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang i. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 lembar j. Meterai Rp 6000 sebanyak 2 lembar k. Surat Keterangan tidak keberatan di Sertifikatkan oleh Pemerintah Kota Malang l. Berita Acara Penyerahan Tanah dari pemegang Ijin lama kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah (persetujuan) Sistem, : 1. Pemohon mengajukan berkas permohonan kepada Walikota mekanisme dan Malang c.q. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset prosedur Daerah dengan melampirkan Bukti Pengalihan Hak Atas Bangunan yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang dan surat ijin yang lama 2. Pengetikan surat rekomendasi persetujuan dari Walikota 3. Pemrosesan pembuatan SK Ijin Balik Nama 4. SK ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Malang Jangka waktu : 21 hari kerja penyelesaian Biaya / Tarif : Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 Bab III ; Pasal 6; Pasal 7; Pasal 8; Pasal 9 dan 10 (terlampir) Produk Pelayanan : Surat Ijin Balik Nama Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu yang Dikuasai Oleh Pemerintah Kota Malang Sarana, prasarana, : Sarana : meja, kursi, filling cabinet, almari, komputer, fasilitas dan/atau fasilitas telekomunikasi Prasarana : instalasi listrik, telpon, ruang kerja, ruang penyimpanan arsip/dokumentasi Kompetensi : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pelaksana a. Paraf Draf SK setelah dikoreksi oleh Kepala Bidang untuk tanda tangan Sekretaris Daerah atas nama Walikota Malang Kepala Bidang Pemanfaatan Aset Daerah Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

47

a. Koreksi ulang Draf SK

Kepala Bidang Penatausahaan Aset Daerah a. Verifikasi berkas pengajuan data Aset Pemerintah Kota

Malang dan Paraf Kepala Sub Bidang Penggunausahaan Aset Daerah a. Koreksi ulang Draft SK dan Paraf Kepala Sub Bidang Pengendalian Aset Daerah Kor eksi ulang Draft SK dan Paraf Kepala Sub Bidang Penyimpanan Benda Berharga dan Aset Daerah a. Verifikasi berkas pengajuan data aset Pemerintah Kota Malang dan Paraf Staf Sub Bidang Penggunausahaan Aset Daerah a. Menerima dan memverifikasi berkas permohonan yang masuk b. Membuat draft SK dan memproses untuk penerbitan SK : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah a.

9 10 11

Pengawasan Internal Penanganan : Kotak pengaduan dan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat pengaduan, saran setiap semester dalam tahun berjalan dan masukan Jumlah pelaksana : 7 (tujuh) orang yang terdiri dari : 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kepala Bidang Pemanfaatan Aset Daerah Kepala Bidang Penatausahaan Aset Daerah Kepala Sub Bidang Penggunausahaan Aset Daerah Kepala Sub Bidang Pengendalian Aset Daerah Kepala Sub Bidang Penyimpanan Benda Berharga dan Aset Daerah 7. Staf Sub Bidang Penggunausahaan Aset Daerah 2. 3. 4. 5. 6.

12

Jaminan Pelayanan

: 1 Jadwal pelayanan setiap hari kerja Senin s/d Kamis : 08.00 – 16.00 WIB Jum’at : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.00 – 14.00 WIB 2 Slogan sebagai janji pelayanan: BPKAD “CERMAT” C E R M A T : Cepat – Efisien – Ramah – Mudah – Aktif – Tepat C : Cepat


E : Efisien : bermakna pelayanan yang diberikan akan menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan masyarakat R : Ramah : bermakna sopan santun dalam memberikan Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

48

pelayanan M : Mudah : bermakna pelayanan yang diberikan tidak menyulitkan atau rumit A : Aktif

T : Tepat


13

Jaminan keamanan : a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan dan keselamatan Keuangan Daerah pelayanan - Pemberian Ijin Sewa Tempat-Tempat Tertentu yang Dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang

14


4.

PELAYANAN

IJIN


PERPANJANGAN

PEMAKAIAN

TEMPAT-TEMPAT

TERTENTU YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KOTA MALANG Standar Pelayanan

Ijin

Perpanjangan Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu yang

Dikuasai Oleh Pemerintah Kota Malang No .

KOMPONEN

1.

Dasar Hukum

2.


URAIAN : a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi b. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1997 tentang Ijin Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu c. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha d. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah e. Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang f. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Nomor 188.48/17/35.73.408/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang : a. Surat Keputusan Ijin Pemakaian Asli b. Fotocopy Bukti Pelunasan Retribusi Sewa 5 (lima) tahun


49

c. d. e. f. g. h.

i. j. k.

3.


4.

Jangka penyelesaian Biaya / Tarif

5. 6. 7.

terakhir Fotocopy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Fotocopy SPPT PBB dan Bukti Pelunasan PBB tahun berjalan Fotocopy Kartu Keluarga Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berlaku Blangko Permohonan Balik Nama dan Pernyataan Bukti Pengalihan Hak Atas Bangunan (Jual Beli, Waris, Hibah) Asli atau fotocopy yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 lembar Meterai Rp 6000 sebanyak 2 lembar Surat Keterangan tidak keberatan di Sertifikatkan oleh Pemerintah Kota Malang

: 1. Pemohon mengajukan berkas permohonan kepada Walikota dan Malang c.q. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan melampirkan Bukti Pengalihan Hak Atas Bangunan yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang dan surat ijin yang lama 2. Pengetikan surat keputusan yang kemudian diteliti tarif retribusinya oleh kepala sub bidang penggunausahaan yang kemudian diparaf apabila sudah benar 3. Dikoreksi kembali dan diparaf oleh Kepala Bidang Pemanfaatan Aset untuk diajukan ke Kepala Bidang Penatausahaan Aset Daerah 4. Di Bidang Penatausahaan Aset Daerah diverifikasi dengan data aset kota Malang oleh Kepala Sub Bidang Penyimpanan Benda Berharga dan Aset Daerah 5. Apabila sudah benar, diajukan kepada Kepala Bidang Penatausahaan untuk diberikan paraf 6. Diteruskan kepada Kepala Bidang Pemanfaatan untuk dikoreksi kembali dan dibuatkan surat pengantar tanda tangan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 7. Disertai dengan surat pengantar melalui Bagian Hukum dilakukan pemrosesan pembuatan SK Ijin Perpanjangan Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu yang Dikuasai Oleh Pemerintah Kota Malang, tanda tangan Sekretaris Daerah atas nama Walikota Malang waktu : 21 hari kerja

: Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 Bab III ; Pasal 6; Pasal 7; Pasal 8; Pasal 9 dan 10 (terlampir) Produk Pelayanan : Surat Ijin Perpanjangan Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu yang Dikuasai Oleh Pemerintah Kota Malang Sarana, prasarana, : Sarana : meja, kursi, filling cabinet, almari, komputer, fasilitas dan/atau fasilitas telekomunikasi, ATK Prasarana : instalasi listrik, telpon, ruang kerja, ruang penyimpanan arsip/dokumentasi Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

50

8.


9

Pengawasan Internal Penanganan : Kotak pengaduan dan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat pengaduan, saran setiap semester dalam tahun berjalan dan masukan Jumlah pelaksana : 7 (tujuh) orang yang terdiri dari : 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

10 11

: Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah a. Paraf Draf SK setelah dikoreksi oleh Kepala Bidang untuk tanda tangan Sekretaris Daerah atas nama Walikota Malang Kepala Bidang Pemanfaatan Aset Daerah a. Koreksi ulang Draf SK Kepala Bidang Penatausahaan Aset Daerah a. Verifikasi berkas pengajuan data Aset Pemerintah Kota Malang dan Paraf Kepala Sub Bidang Penggunausahaan Aset Daerah a. Koreksi ulang Draft SK dan Paraf Kepala Sub Bidang Pengendalian Aset Daerah a. Koreksi ulang Draft SK dan Paraf Kepala Sub Bidang Penyimpanan Benda Berharga dan Aset Daerah a. Verifikasi berkas pengajuan data aset Pemerintah Kota Malang dan Paraf Staf Sub Bidang Penggunausahaan Aset Daerah a. Menerima dan memverifikasi berkas permohonan yang masuk b. Membuat draft SK dan memproses untuk penerbitan SK : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kepala Bidang Pemanfaatan Aset Daerah Kepala Bidang Penatausahaan Aset Daerah Kepala Sub Bidang Penggunausahaan Aset Daerah Kepala Sub Bidang Pengendalian Aset Daerah Kepala Sub Bidang Penyimpanan Benda Berharga dan Aset Daerah 7. Staf Sub Bidang Penggunausahaan Aset Daerah 2. 3. 4. 5. 6.

12

Jaminan Pelayanan



E : Efisien : bermakna pelayanan yang diberikan akan menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan masyarakat Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

51

R : Ramah : bermakna sopan santun dalam memberikan pelayanan M : Mudah : bermakna pelayanan yang diberikan tidak menyulitkan atau rumit A : Aktif

T : Tepat

: bermakna bersikap aktif dalam membantu, melayani, memberikan solusi serta merespon keluhan, saran dari pengguna layanan dan masyarakat :

bermakna ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan

13

Jaminan keamanan : a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan dan keselamatan Keuangan Daerah pelayanan - Pemberian Ijin Sewa Tempat-Tempat Tertentu yang Dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang - Penaksiran Sewa Aset Pemerintah Kota Malang - Pemberian / Pemasangan Papan Himbauan untuk Pengamanan Aset Pemerintah Daerah

14



PELAYANAN BIDANG ASET 1.

PENATAUSAHAAN

PELAYANAN IJIN SURAT KETERANGAN STATUS TANAH Surat keterangan yang dimaksud dalam hal ini adalah surat keterangan atas tanah

yang dahulu berasal dari aset pelepasan tanah milik pemerintah Kota Malang. Standar Pelayanan Ijin Surat Keterangan Status Tanah No . 1.


URAIAN : a. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah c. Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang d. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Nomor 188.48/17/35.73.408/2014


52

2. 3.

4. 5. 6. 7.

8.

9 10 11

12

tentang Standar Operasional Prosedur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Persyaratan : a. Surat Permohonan Pelayanan b. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga Pemohon c. Bukti Kepemilikan Tanah Sistem, : 1. Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Walikota mekanisme dan Malang c.q. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset prosedur Daerah dengan melampirkan persyaratan 2. Verifikasi, penelitian dan pencocokan berkas pengajuan dengan peta aset dan data aset 3. Penyusunan telaah staf kepada Sekretaris Daerah 4. Pembuatan konsep jawaban surat kepada pemohon yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Jangka waktu : 4 hari kerja penyelesaian Biaya / Tarif : Tidak ada biaya Produk Pelayanan : Surat Keterangan Status Tanah Sarana, prasarana, : Sarana : meja, kursi, filling cabinet, almari, komputer, fasilitas dan/atau fasilitas telekomunikasi Prasarana : instalasi listrik, telpon, ruang kerja, ruang penyimpanan arsip/dokumentasi Kompetensi : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pelaksana a. Paraf Draf Surat setelah dikoreksi oleh Kepala Bidang untuk tanda tangan Sekretaris Daerah atas nama Walikota Malang Kepala Bidang Penatausahaan Aset Daerah a. Koreksi ulang draf surat dan kesesuaian berkas permohonan Kepala Sub Bidang Penyimpanan Benda Berharga dan Aset Daerah dan Staf Sub Bidang Penyimpanan Benda Berharga dan Aset Daerah a. Meneliti dan mencocokkan berkas pengajuan dengan data aset dan peta aset b. Membuat konsep surat Pengawasan : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Internal Penanganan : Kotak pengaduan dan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat pengaduan, saran setiap semester dalam tahun berjalan dan masukan Jumlah pelaksana : 4 (empat) orang yang terdiri dari : 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 2. Kepala Bidang Penatausahaan Aset Daerah 3. Kepala Sub Bidang Penyimpanan Benda Berharga dan Aset Daerah 4. Staf Sub Bidang Penyimpanan Benda Berharga dan Aset Daerah Jaminan Pelayanan

: 1. Jadwal pelayanan setiap hari kerja Senin s/d Kamis : 08.00 – 16.00 WIB Jum’at : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.00 – 14.00 WIB 2. Slogan sebagai janji pelayanan: BPKAD “CERMAT”


53




T : Tepat 13

Jaminan keamanan : dan keselamatan pelayanan

: bermakna bersikap aktif dalam membantu, melayani, memberikan solusi serta merespon keluhan, saran dari pengguna layanan dan masyarakat : bermakna ketepatan waktu dalam memberikan

pelayanan a. Program Peningkatan Aset/Benda Daerah - Monitoring dan Evaluasi Inventaris Aset Milik Daerah - Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset Milik Daerah - Pemutakhiran Data Sigma - Fasilitasi Perencanaan Pengadaan Tanah dan Bangunan

Pemerintah Kota Malang 14



2.

PELAYANAN PERMINTAAN BENDA BERHARGA Benda cetakan menjadi benda berharga melalui proses perforasi. Perforasi adalah

suatu tanda lubangan pada barang cetakan berupa huruf dan kode angka yang memberikan pengertian bahwa suatu barang cetakan telah diperiksa dan legal untuk dikeluarkan. Barang cetakan yang dimaksud adalah meliputi retribusi dan surat-surat berharga. Sebagai contoh retribusi adalah karcis parkir, billing hotel, resto dan tempat hiburan. Sedangkan surat-surat


54

berharga meliputi cek, giro, sertifikat deposito, paspor, buku nikah, ijazah dan sertifikat tanah/PPAT. Standar Pelayanan Permintaan Benda Berharga No . 1.

2. 3.

4. 5. 6. 7.

8.

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

: a. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah b. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah c. Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang d. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Nomor 188.48/17/35.73.408/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Persyaratan : a. Surat permohonan benda berharga Pelayanan b. Blanko permintaan penomoran benda berharga yang dibutuhkan Sistem, : 1. SKPD mengajukan surat permohonan benda berharga ke mekanisme dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah prosedur 2. Berkas dan surat permohonan diteruskan kepada Kepala Bidang Penatausahaan Aset Daerah 3. Benda cetakan dan kelengkapannya diteliti oleh Kepala Sub Bidang Penyimpanan Benda Berharga dan Aset Daerah untuk diteruskan kepada petugas perforasi 4. Proses perforasi dan pengecekan ulang nomer perforasi 5. Register Benda berharga Jangka waktu : 2 hari kerja penyelesaian Biaya / Tarif : Tidak ada biaya Produk Pelayanan : Benda berharga Sarana, prasarana, : Sarana : meja, kursi, filling cabinet, almari, komputer, fasilitas dan/atau fasilitas telekomunikasi Prasarana : instalasi listrik, telpon, ruang kerja, ruang penyimpanan arsip/dokumentasi Kompetensi : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pelaksana Disposisi surat permohonan benda berharga Kepala Bidang Penatausahaan Aset Daerah Disposisi surat permohonan benda berharga kepada kepala sub bidang penyimpanan benda berharga dan aset daerah Kepala Sub Bidang Penyimpanan Benda Berharga dan Aset Daerah a. Meneliti surat permohonan dan blanko permintaan benda berharga beserta berkasnya b. Berkas diteruskan kepada petugas perforasi Staf Sub Bidang Penyimpanan Benda Berharga dan Aset Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

55

9 10 11

12

Daerah a. Menerima dan meneliti kelengkapannya dan melaksanakan perforasi b. Mengecek penomoran bendel benda berharga c. Membuat register perforasi benda berharga : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Pengawasan Internal Penanganan : Kotak pengaduan dan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat pengaduan, saran setiap semester dalam tahun berjalan dan masukan Jumlah pelaksana : 4 (empat) orang yang terdiri dari : 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 2. Kepala Bidang Penatausahaan Aset Daerah 3. Kepala Sub Bidang Penyimpanan Benda Berharga dan Aset Daerah 4. Staf Sub Bidang Penyimpanan Benda Berharga dan Aset Daerah Jaminan Pelayanan




T : Tepat


13

Jaminan keamanan : Program Peningkatan Aset/Benda DAerah dan keselamatan - Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset Milik Daerah Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

56

14

pelayanan Evaluasi Kinerja : Pelaksana



57

Menjadikan BPKAD sebagai Lembaga yang Amanah Dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Recommend Documents