Meninjau Kerjasama Pembangunan bagi Pembiayaan Kesejahteraan
Mickael B. Hoelman
[email protected] | Twitter: @ChokiHoelman
Naskah disampaikan pada Konferensi PRAKARSA 2014 “Akselerasi Transformasi Menuju Indonesia Sehat dan Sejahtera” Jakarta, 7-8 October, 2014
Pengantar • Presentasi ini ditujukan untuk meninjau peranan dan sumbangan kerjasama pembangunan, khususnya melalui bantuan pembangunan sejauh ini terhadap program-program kesejahteraan • Meski mengalami penurunan sejalan dengan perubahan status Indonesia menjadi negara berpendapatan menengah (MICs), kerjasama bantuan pembangunan masih berpeluang menjadi salah satu sumber pembiayaan di luar APBN/D • Presentasi ini menawarkan peluang mendayagunakan kerjasama melalui bantuan pembangunan untuk membiayai program-program pembangunan manusia, khususnya Cita Kelima dalam Nawacita Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, Jokowi-JK Meninjau Kerjasama Pembangunan | Mickael B. Hoelman
2
Bantuan pembangunan global (MDGs) 2000
2012
Net ODA from Development Assistance Committee (DAC) countries, excl. debt relief Bilateral
46,138
77,239
Multilateral
27,430
38,365
0,7
0,29
Social Infrastructure and Services
14,439
43,984
Economic Infrastructure and Services
7,554
18,578
Production Sectors
3,156
8,275
Multisector/Cross-Cutting
3,660
10,526
ODA from OECD-DAC donors to developing countries (% Recipients’ GNI) Sectoral Allocation of Bilateral ODA to from OECD-DAC donors to developing countries (by sector, % total)
ODA by Sectors (in million USD) | Source: OECD.Stat dan DCD-DAC | Diakses pada 30 September, 2014 | Diolah.
Terdapat peningkatan jumlah nilai kerjasama bantuan pembangunan bilateral, meski begitu secara prosentase menurun dari komitmen MDGs (0,7% GNI) Alokasi untuk belanja infrastruktur sosial meningkat hingga tiga kali lipat, terutama ditujukan untuk belanja pendidikan dan kesehatan dasar Meninjau Kerjasama Pembangunan | Mickael B. Hoelman
3
Bantuan pembangunan di Indonesia •
Dalam satu dekade Paska-reformasi, terutama pada periode 2000-2005, bantuan pembangunan tumbuh dan berkembang pesat, serta mengandalkan kerjasama erat dengan pemerintah.
•
Prioritas bantuan pembangunan menunjukkan upaya “reformasi dari atas”; bertumpu kepada mitra pemerintah dengan tujuan memungsikan, mengefektifkan dan membuat lembaga pemerintah semakin bertanggung–jawab, responsif dan berintegritas (model governance).
•
Sekurangnya, terdapat 4 (empat) isu prioritas bagi kerjasama bantuan pembangunan di Indonesia, yaitu; (i) pertumbuhan ekonomi; (ii) tata pemerintahan, sistem hukum dan demokrasi; (iii) perubahan iklim dan lingkungan hidup; dan (iv) investasi sosial dan kebijakan sosial.
Meninjau Kerjasama Pembangunan | Mickael B. Hoelman
4
Pergeseran bantuan pembangunan •
DAC Survey (2012) menyarankan perubahan bentuk hibah bantuan pembangunan bagi negaranegara berpendapatan menengah (MIC) di kawasan Asia, termasuk Indonesia menjadi utang lunak (soft –loans). 1600 1400
1393
1318
1231
1200
1047
1000
(70)%
904
800 600 419
400
(84)%
200
68
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012 Austerity
Indonesia Net ODA Receipts (in million USD) | Source: OECD, Aid Statistics | Diolah.
Meninjau Kerjasama Pembangunan | Mickael B. Hoelman
5
Fokus bantuan pembangunan
Social infrastructure
Australia
Economic infrastructure
Japan
Indonesia ODA by Donor and Sector (in million USD) | Source: OECD, Aid Statistics, 2012.
Meninjau Kerjasama Pembangunan | Mickael B. Hoelman
6
Tantangan •
Kinerja pengelolaan oleh pemerintah dan lembaga bantuan pembangunan selama satu dekade terakhir : – – – –
Proliferasi dan pengendalian oleh pemerintah Minimnya upaya merubah institusi pemerintahan yang berkualitas; efektif, akuntabel sekaligus imparsial (model democracy) Pergeseran prioritas bantuan pembangunan Minimnya akuntabilitas dari bawah
•
Lemahnya dukungan dari parlemen terhadap kepemimpinan nasional yang baru
•
Mencari peluang dan terobosan baru bagi pembiayaan kesejahteraan :
"Karena kita tak bergantung dengan hal-hal yang berkaitan dengan APBN. Nantinya yang kita dorong adalah kebijakan-kebijakan yang mempercepat. Kebijakan yang menyegerakan yang terlambat-terlambat itu menjadi sebuah program yang memang bisa segera bisa diselesaikan," kata Jokowi. Meninjau Kerjasama Pembangunan | Mickael B. Hoelman
7
Beberapa inisiatif nasional •
Model I: “polling fund” –
•
Model II: “partnership platform” –
•
Model ini mengumpulkan kontribusi dari berbagai lembaga bantuan pembangunan bilateral ke dalam satu organisasi pengelola hibah mandiri maupun yang dibentuk untuk alasan tujuan tertentu. Contoh: Kemitraan untuk Pembaharuan Pemerintahan, Decentralization Support Facility/ PNPM Support Facility, Kawasan Timur Indonesia, dll.
Model ini memfasilitasi komitmen kerjasama pemerintah dengan masyarakat sipil di bawah satu platform kerjasama internasional. Sumber pendanaan berasal dari hibah lembaga filantropi internasional dan iuran keanggotaan dari setiap negara anggotanya. Contoh: Open Government Partnership.
Model III: “prosperity partnership” –
Model ini mempromosikan “dukungan dana padanan” dari sektor swasta terhadap kerjasama pembangunan di wilayah-wilayah yang telah ditetapkan oleh kriteria seleksi lembaga bantuan pembangunan bilateral sebelumnya. Setiap kemitraan potensial harus memperoleh dukungan dana dari sektor swasta dengan rasio sedikitnya 1:1. Contoh: Green Prosperity Funds – Millennium Challenge Cooperation USA.
Meninjau Kerjasama Pembangunan | Mickael B. Hoelman
8
Beberapa inisiatif daerah •
Model I: “Jaminan Kesehatan Aceh” –
•
Model ini diluncurkan pada 1 Juni 2010 oleh Gubernur NAD, Irwandi Yusuf. Tujuannya memberikan jaminan kesehatan universal bagi seluruh golongan masyarakat melalui Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2010 sebesar Rp. 425 miliar, menjangkau 3,8 juta jiwa dari 4,3 juta penduduk NAD. Pada tahun 2014, JKA ditujukan untuk melindungi warga yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan yang jumlahnya mencapai 2,3 juta jiwa.
Model II: “Jaminan Kesehatan Orang Miskin” (JKOM) –
Model ini menargetkan dukungan perlindungan bagi golongan masyarakat tertentu untuk dapat mengakses layanan kesehatan melalui pembiayaan dari APBD Kabupaten/ Kota. Model ini bertujuan untuk membebaskan biaya kesehatan bagi orang miskin. Kebanyakan model ini dilatarbelakangi oleh perbedaan data kemiskinan, terutama antara pemerintah nasional, provinsi dan kabupaten.
Meninjau Kerjasama Pembangunan | Mickael B. Hoelman
9
Beberapa inisiatif internasional •
Decentralized Co-operation (DC). OECD memperkenalkan istilah decentralized co-operation atau decentralized aid (OECD, 2005) sebagai bentuk perpanjangan bantuan pembangunan hingga ke pemerintah daerah. Meski begitu, bentuk ini nampaknya dihindari menimbang cakupan istilahnya yang dapat sangat luas.
•
Direct Budget Support (DBS). Action Aid (2008) mempromosikan pendekatan Direct Budget Support (DBS) sebagai upaya mengurangi fragmentasi dan proliferasi bantuan pembangunan. Tidak seperti pengelolaan bantuan pembangunan pada umumnya, model ini tidak berdasarkan pada implementasi proyek yang dilakukan oleh lembaga donor, akan tetapi menyalurkan dukungan bantuan pembangunan secara langsung kepada publik melalui pengeluaran anggaran negara penerima bantuan. Pendekatan ini diharapkan pula dapat meningkatkan rasa kepemilikan (ownership) dari negara penerima bantuan. Meninjau Kerjasama Pembangunan | Mickael B. Hoelman
10
Pelajaran • Pendanaan sendiri (domestik) akan lebih mendorong kepemilikan dan keberlanjutan dampak. Kerjasama bantuan pembangunan tidak dapat menggantikannya (substitutes). • Peranan negara diharapkan dapat membuka ruang keterlibatan dan kontribusi dari beragam kelompok kepentingan (lembaga bantuan pembangunan, masyarakat sipil, dan swasta). • Transformasi barang publik dan posisi warga negara turut ditentukan oleh kerjasama pembangunan dan peranan Negara (Negara hadir dan melayani).
Meninjau Kerjasama Pembangunan | Mickael B. Hoelman
11
Rekomendasi •
Mengonsolidasikan bantuan pembangunan dalam pengendalian Unit Kerjasama Pembangunan (berada di bawah Presiden).
•
Memajukan diplomasi pelonggaran bantuan pembangunan (untied aid) untuk mendukung keragaman antar-wilayah (asimetrik).
•
Mendorong desentralisasi bantuan pembangunan (decentralized cooperation) terutama bagi daerah-daerah dengan tantangan khusus (asimetrik).
•
Menjamin keterlibatan kelompok-kelompok masyarakat sipil ke dalam perancangan kebijakan dan pelaksanaan kerjasama bantuan pembangunan, terutama untuk meningkatkan kesukarelawanan sosial.
•
Mendayagunakan peranan swasta untuk turut membiayai pembangunan kualitas hidup manusia.
Meninjau Kerjasama Pembangunan | Mickael B. Hoelman
12
Kerjasama untuk Cita Kelima: Peningkatan Kualitas Hidup Manusia
13
