PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Indah Huruswati dkk.

EVALUASI PROGRAM

PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI DESA PERBATASAN - KALIMANTAN BARAT

P3KS Press (Anggota IKAPI) 2012

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Indah Huruswati dkk Evaluasi Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di Desa Perbatasan Kalimantan Barat, Jakarta: P3KS Press, 2012. vi+ 76 halaman, 14.8 x 21 cm

ISBN 978-602-8427-76-0 Konsultan : Dr. Herie Saksono. Penulis : Indah Huruswati Alit Kurniasari Agus Budi Purwanto M. Sabeni Tata letak : Imaji Perwajahan : Tim Peneliti Cetakan I : Tahun 2012 Penerbit : P3KS Press (Anggota IKAPI) Jl. Dewi Sartika III No. 200, Jakarta - Timur Email. [email protected] Website: puslit.depsos.go.id

Hak Cipta setiap tulisan pada Penulis©

Sanksi Pelanggaran Pasal 72 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta 1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). 2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana di maksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat, karunia dan kemudahanNYA, tersusunlah buku hasil penelitian “Evaluasi Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Desa Perbatasan Kalimantan Barat” yang dilakukan pada TA. 2012. Kondisi wilayah perbatasan antar negara dalam Kesatuan Negara Republik Indonesia hingga saat ini di beberapa titik daerah masih dihadapkan pada berbagai keterbatasan baik infrastruktur wilayah maupun kesejahteraan hidup masyarakatnya. Sementara keberadaan wilayah perbatasan antar negara dianggap merupakan beranda terdepan dari suatu negara. Penanganan permasalahan di wilayah perbatasan antar negara merupakan tantangan besar bagi pemerintah maupun berbagai pihak terkait, mengingat kompleksitas permasalahan yang ada dan keterbatasan sumber daya maupun akses wilayah. Pembangunan wilayah perbatasan merupakan upaya terencana untuk mengubah suatu wilayah yang dihuni oleh komunitas dengan berbagai permasalahan sosial, ekonomi dan keterbatasan fisik, menjadi daerah maju dengan komunitas yang kualitas hidupnya sama dan tidak jauh berbeda dibandingkan dengan kondisi masyarakat Indonesia di wilayah lainnya. Implementasi upaya penanganan yang berupa program-program pembangunan dituntut sinergitas dari berbagai pihak baik pusat maupun daerah melalui koordinasi intensif, kesamaan persepsi dan komitmen tinggi. Tentunya program pembangunan lebih difokuskan pada percepatan pembangunan daerah yang kondisi sosial, budaya ekonomi, keuangan daerah, aksesibilitas serta ketersediaan infrastruktur masih tertinggal dibanding dengan daerah lainnya. Mengingat berbagai kondisi kehidupan masyarakat menyangkut berbagai aspek kehidupan baik ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya dari negara sendiri dan negara tetangga, maka pendekatan v

pembangunan agar lebih ditekankan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam segala aspek kehidupan dan penyediaan infrastruktur wilayah yang memadai menjadi target orientasi pembangunan, untuk mewujudkan terciptanya kehidupan masyarakat yang sejajar dengan kondisi masyarakat di daerah maju lainnya. Berbagai program pembangunan yang dilaksanakan berbagai pihak merupakan upaya menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat perbatasan melalui pemberdayaan kelompok/ masyarakat dan bertumpu pada kearifan lokal serta pemanfaatan secara optimal, potensi sumberdaya yang ada. Dari berbagai kondisi yang ada di lapangan, kiranya hasil penelitian ini dapat dimafaatkan oleh berbagai pihak terkait guna penyempurnaan pelaksanaan program, pembangunan di kawasan perbatasan antar negara. Menyadari akan segala keterbatasan dan kesempurnaan buku hasil penelitian ini, maka saran dan kritik yang membangun dari para pembaca khususnya penggiat pembangunan kesejahteraan sosial sangat diharapkan. Terima kasih

Jakarta,

Desember 2012

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan sosial Kepala,

DR. Dwi Heru Sukoco, M.Si

vi

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR

iii

DAFTAR ISI

v

BAB I : PENDAHULUAN

A. Wawasan Perbatasan Antar Negara

1

B. Paradigma Penelitian

4

C. Pendekatan

8

BAB II : POTENSI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN A. KECAMATAN PALOH

11 12

1. Sumber Daya

15

2. Perekonomian Masyarakat

19

3. Kesehatan

22

4. Sosial Budaya

23

5. Pendidikan

26

6. Potensi Wisata

27

7. Masalah Sosial

28

8. Program Pembangunan di Desa Temajuk

29

9. Kebutuhan Masyarakat

32

10.Faktor-faktor Yang Berpengaruh dalam Pelaksanaan Program

33

B. KECAMATAN SAJINGAN BESAR 1. Sumber Daya

35 37

2. Perekonomian Masyarakat

41

3. Kesehatan

45

4. Sosial Budaya

47

5. Pendidikan

49

6. Potensi Wisata

50

7. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

51

8. Program Pembangunan di Kecamatan Sajingan

52

9. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam

pelaksanaan Program:

vii

55

BAB III : PERSPEKTIF PERCEPATAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI DAERAH PERBATASAN BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan

57 63 63

B. Rekomendasi

65

MATRIK SINKRONISASI

67

DAFTAR PUSTAKA

72

INDEKS

74

viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Wawasan Perbatasan Antar Negara

Pemerintah ingin menjadikan wilayah perbatasan sebagai beranda depan negeri, yakni pintu gerbang utama negara. Konsekuensinya adalah kondisinya harus elok dan bagus, sarana dan prasarana mesti optimal, dan masyarakatnya maju serta sejahtera. Namun yang tampak adalah kondisi kehidupan masyarakat yang cukup memprihatinkan. Pos lintas batas yang cukup megah, ternyata tidak mencerminkan kesejahteraan warganya. Temuan penelitian yang dilakukan oleh tim penelitian Puslitbang Kesos tahun 20101, di desa Aruk, kecamatan Sajingan Besar, kabupaten Sambas, permasalahan utama yang ada terkait dengan infrastruktur jalan dan transportasi yang masih sulit sehingga berdampak pada kehidupan masyarakat sehari-hari; pelayanan kesehatan yang kurang memadai sehingga kalau ada penanganan darurat harus ke Malaysia, dengan surat rujukan dari puskesmas; tidak ada pusat perekonomian, yang terdekat adalah ke Malaysia (desa terdekat di Malaysia: kampung Biawak, kecamatan Lundu), masyarakat lebih memilih ke sana dibanding ke kabupaten Sambas. Tidak heran masyarakat membeli gula dan gas ke Malaysia (yang utama), hargapun jauh lebih murah. Ironisnya, perkebunan sawit yang ada dan menjadi prioritas penghasilan di wilayah ini, tidak memberi kontribusi kepada masyarakat setempat. Dampak dari perluasan perkebunan sawit yaitu lahan perladangan warga menjadi berkurang (dari ladang berpindah menjadi menetap - transformasi budaya masyarakat

Indah Huruswati, 2010, “Masalah, Kebutuhan dan Sumber Daya Daerah Perbatasan: Studi Kasus 5 Kabupaten di Kalimantan”, Jakarta: P3KS Press.

1.

1

Indah Huruswati dkk. setempat). Begitupun halnya dengan tenaga kerja untuk usaha yang ada di sana, tidak memanfaatkan tenaga setempat, sehingga masyarakat tidak punya peluang usaha di daerahnya sendiri; tenaga kerja didatangkan dari Jawa dan kabupaten lain. Temuan lain yang juga menjadi perhatian adalah kesewenangan aparat (polisi) terhadap warga, terutama warga yang akan dan pulang bekerja, pasukan gula dan tong gaz (orang yang membeli kebutuhan rumahtangga ke Malaysia a.l. gula pasir, gas dan sebagainya) mereka diminta setoran untuk beberapa pos jaga yang ada di PLB dan sekitarnya (bisa 5 pos). Terkait dengan tenaga kerja ke Malaysia cukup besar – masyarakat tidak menyadari bekerja di LN, karena tidak ada tuntutan paspor untuk desa-desa terdekat di Malaysia, cukup dengan menggunakan surat PLB (Pass Lintas Batas), yang dibuat dengan biaya sebesar Rp. 50.000,-. Itupun tidak banyak warga yang memiliki; padahal menurut petugas imigrasi kecamatan Sajingan, banyak kemudahan yang diberikan untuk mengurus PLB ini. Secara umum kawasan perbatasan masih mengalami kesulitan aksesibilitas baik darat, udara maupun laut. Kawasan perbatasan masih mengalami kesulitan komunikasi dan informasi, serta minimnya sumber energi listrik. Percepatan pembangunan kawasan perbatasan dengan menggunakan pendekatan kesejahteraan, telah dicanangkan sejak RPJMN 2010. Tentunya pendekatan yang dilakukan, tidak semata menggunakan pendekatan yang bersifat keamanan seperti pada tahun-tahun sebelumnya, tetapi juga memperhatikan pendekatan kesejahteraan. Tujuan dan sasaran pengembangan wilayah Kalimantan diantaranya adalah: meningkatkan standar hidup masyarakat di wilayah Kalimantan; meningkatkan ketersediaan, kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana dan sarana transportasi, baik darat, laut maupun udara; meningkatkan jumlah, mutu dan jangkauan sistem

2

Evaluasi Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial jaringan prasarana dasar (jalan, pelabuhan, lapangan udara, telekomunikasi, listrik dan telepon); meningkatkan aksesibilitas masyarakat wilayah Kalimantan terhadap pelayanan publik dasar, dan sebagainya. Sampai dengan tahun 2012, apakah persoalanpersoalan yang ada di wilayah perbatasan berdasar temuan penelitian yang ada, sudah ditangani sesuai dengan tujuan serta sasaran percepatan pembangunan kawasan perbatasan. Usaha-usaha menjadikan wilayah perbatasan sebagai beranda negeri dengan berbagai persoalan yang ada, tentunya memerlukan bantuan, dukungan dan kerjasama dari semua pihak, baik dari kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah di wilayah perbatasan maupun dari para pemangku kepentingan. Untuk itu perlu dilakukan upaya membangun masyarakat dengan suatu pendekatan partisipatif dan dengan melibatkan seluas mungkin warga masyarakat serta organisasi lokal, kearifan lokal dan kebutuhan lokal serta menghormati institusi adat yang merupakan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) atau modal sosial (Social Capital). Yang diperlukan adalah suatu rumusan strategi sesuai dengan karakteristik masyarakat perbatasan, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Berangkat dari pemikiran tersebut, pertanyaan penelitiannya adalah sejauhmana tujuan dan sasaran pengembangan wilayah perbatasan ini telah dicapai. Apakah permasalahan yang ada di masyarakat sudah teratasi? Apakah kebutuhan masyarakat tentang peningkatan kesejahteraan telah terpenuhi, paling tidak mereka dapat hidup secara layak, aman dan tenteram. Apakah potensi dan sumber daya yang ada, sudah dapat mendukung pembangunan di daerah dimaksud? Pada akhirnya, untuk mendukung program-program pembangunan kawasan perbatasan, alternatif program seperti apa yang dapat dilaksanakan diwilayah ini, terutama di kabupaten Sambas sebagai lokasi kasus.

3

Indah Huruswati dkk. Secara umum penelitian ini dilakukan dengan tujuan: 1. Mengetahui upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat yang telah dilakukan oleh berbagai lembaga/ institusi di wilayah kabupaten Sambas, terutama dengan melihat: bentuk-bentuk, proses pelaksanaan dan hasil kegiatan yang dilakukan baik oleh unit teknis di lingkungan Kementerian Sosial, dinas/instansi sosial provinsi dan kabupaten, serta pemerintah daerah/setempat. 2. Faktor pendukung, penghambat pelaksanaan program/ kegiatan, dan 3. Upaya sinkronisasi perbatasan.

pelaksanaan

program

di

daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh informasi tentang program pengembangan masyarakat yang ada, sesuai dengan kebutuhan dan sumberdaya daerah, yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan program pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat di kabupaten Sambas sebagai wilayah perbatasan antar negara. B. Paradigma Penelitian

Pembangunan daerah perbatasan merupakan upaya terencana untuk mengubah suatu daerah yang dihuni oleh komunitas dengan berbagai permasalahan sosial ekonomi dan keterbatasan fisik, menjadi daerah yang maju dengan komunitas yang kualitas hidupnya sama atau tidak jauh tertinggal dibandingkan dengan masyarakat Indonesia di wilayah lainnya, terutama wilayah yang terdekat. Beberapa persoalan tentang kecenderungan orang untuk mencari fasilitas yang lebih baik bagi kebutuhan hidupnya menjadi kunci dari beberapa persoalan masyarakat yang hidup di daerah perbatasan. Adanya daya tarik yang lebih baik dalam memperoleh kesejahteraan di negara lain dalam hal ini di negara Malaysia meningkatkan orientasi atau kecenderungan masyarakat

4

Evaluasi Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia khususnya di perbatasan untuk menyeberang ke negara tetangga dan mendapatkan fasilitas yang dibutuhkannya di negara tersebut. Di samping itu juga adanya ketidaktersediaan fasilitas untuk memperoleh kesejahteraan hidup di daerahnya sendiri atau persoalan jarak yang jauh dari fasilitas kesejahteraan di wilayah Indonesia, akan mendorong orang-orang perbatasan ini untuk pergi ke negara lain, seperti ke daerah Kuching atau Tebedu dan Tawau di Malaysia. Di pihak lain, khususnya dari dalam masyarakat sendiri, orientasi terhadap persoalan kesejahteraan terkait dengan ikatan dari kesukubangsaan. Ini menjadi daya ikat dari sukubangsa yang bersangkutan khususnya identitas kewilayahan serta kuatnya ikatan kekerabatan dari sukubangsa yang bersangkutan. Persoalannya adalah interpretasi atau persepsi terhadap gejala sosial khususnya persoalan-persoalan sosial atau masalah sosial dan juga masalah kesejahteraan sosial akan menyangkut polapola budaya dari masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu persepsi masyarakat terhadap masalah dan kesejahteraan sosial menjadi hal yang penting. Persoalan yang umum timbul dari orientasi ini diantaranya adalah daya tarik fasilitas sosial budaya, daya dorong dari dalam masyarakat sendiri yang merupakan masalah sosial yang didasari pada budaya setempat, jarak tempuh dalam memperoleh fasilitas tersebut, sumber daya atau kemampuan diri serta kemudahan memperoleh apa yang dibutuhkan oleh dirinya. Tampaknya untuk pembangunan sosial masih dihadapkan pada masalah seperti kemiskinan, bencana alam, rawan sosial ekonomi, yang berakibat pada meningkatnya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan masyarakat rentan lainnya. Dari lokasi yang diteliti, permasalahan kesejahteraan sosial yang menonjol adalah kemiskinan yang berdampak pada berbagai masalah lainnya seperti meningkatnya fakir miskin, rumah tidak layak huni, minim pelayanan kesehatan, wanita

5

Indah Huruswati dkk. rawan sosial ekonomi, tindak kekerasan dalam rumahtangga, keterlantaran pada anak dan lanjut usia, sarana pendidikan yang tidak terjangkau warga yang berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan bahkan putus sekolah. Tentunya permasalahan ini mempunyai arti dan kriteria yang berbeda antara arti menurut Kementerian Sosial dan yang dipahami masyarakat sesuai dengan kondisi setempat. Masalah kesejahteraan sosial memang dapat terjadi di setiap wilayah dan disebabkan oleh berbagai hal yang saling berkait. Faktor penyebab masalah kesejahteraan sosial dapat berupa faktor internal dan faktor eksternal sekaligus. Faktor internal pada umumnya menunjuk pada sistem sosial yang mengandung benih ketimpangan struktural dalam masyarakat. Biasanya terdapat segolongan masyarakat yang kurang memiliki akses terhadap peluang-peluang sosial ekonomi, sehingga menjadi rentan terhadap masalah kesejahteraan sosial. Keterbatasan aset produksi dapat juga menyebabkan kemiskinan, kemiskinan menyebabkan kurang pangan dan gizi, yang pada akhirnya dapat menyebabkan keterbelakangan fisik dan mental. Dalam kaitannya dengan faktor eksternal, bisa termasuk intervensi pemerintah, lembaga pemerintah dan pengusaha swasta. Intervensi program dari pemerintah yang pada awalnya bertujuan intervensi pemecahan masalah, ternyata justru menyebabkan ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah dan/atau menimbulkan suatu jenis masalah yang sebelumnya tidak ada dalam masyarakat (Dove, 1985) Secara potensial setiap masyarakat mempunyai mekanisme untuk mengatasi masalah kesejahteraan sosial yang terjadi pada masyarakat tersebut. Seperti pemanfaatan potensi kesejahteraan sosial yang ada dalam bentuk sumber daya alami, sumber daya manusia, dan sumber daya sosial. Bagaimana kemampuan mengorganisir sumber daya alam atau manusia atau perpaduan keduanya. Untuk mempertahankan kehidupannya, masyarakat

6

Evaluasi Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial memanfaatkan dan mengorganisasikan semua sumber daya ini dalam berbagai aktivitas seperti aktivitas ekonomi, politik, keagamaan, kesenian, gotong royong dan sebagainya. Pemanfaatan dan pengorganisasian aktivitas ini diistilahkan sebagai lembaga (institusi) sosial. Pengertian lembaga disini mencakup bentuk-bentuk organisasi/kelompok kongkrit dan pranata sosial (misalnya tolong menolong). Masyarakat lokal dalam lembaga sosialnya, mengorganisir diri untuk mengelola sumber daya alam, sumber daya manusia dan uluran tangan pihak luar (pemerintah atau swasta) yang ada dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya secara umum mengatasi masalah kesejahteraan sosial secara khusus. Kemampuan setiap lembaga sosial untuk melindungi masyarakatnya dari setiap masalah kesejahteraan sosial ditentukan oleh norma, kelakuan berpola, peralatan dan anggota masyarakat pendukung lembaga tersebut (Koentjaraningrat, 2004). Harus disadari percepatan pembangunan di perbatasan menjadi amat penting karena perbatasan memiliki beberapa nilai-nilai strategis, yang antara lain meliputi: (a) mempunyai potensi sumber daya yang besar pengaruhnya terhadap aspek ekonomi, demografi, politis, dan hankam, serta pengembangan ruang wilayah di sekitarnya. (b) mempunyai dampak penting baik terhadap kegiatan yang sejenis maupun kegiatan lainnya, (c) merupakan faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat baik di wilayah yang bersangkutan maupun di wilayah sekitarnya, (d) mempunyai keterkaitan yang saling mempengaruhi dengan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah lainnya yang berbatasan baik dalam lingkup nasional maupun regional, (e) mempunyai dampak terhadap kondisi politis dan pertahanan keamanan nasional dan regional. Mengacu pada tujuan pengembangan wilayah Kalimantan, sasaran yang dicapai dalam rangka pengembangan wilayah Kalimantan pada tahun 2012 adalah sebagai berikut:

7

Indah Huruswati dkk. 1. Meningkatnya standar hidup masyarakat wilayah Kalimantan yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran. 2. Meningkatnya ketersediaan, kualitas, dan jangkauan pelayanan prasarana dan sarana transportasi, baik darat, laut maupun udara; 3. Meningkatnya jumlah, mutu, dan jangkauan sistem jaringan prasarana dasar (jalan, pelabuhan, lapangan udara, telekomunikasi, listrik dan telepon); 4. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat wilayah Kalimantan terhadap pelayanan publik dasar. (Bappeda Provinsi Kalimantan Barat, 2010) C. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi partisipasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Peneliti juga melakukan rekaman data dan hasil rekaman tersebut digunakan untuk mendukung catatan harian peneliti. Wawancara dan observasi dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara dan observasi. Lokasi penelitian ditentukan secara purposive, dengan mempertimbangkan bahwa lokasi merupakan daerah perbatasan; kurang tersentuh oleh pembangunan; komunikasi dan transportasi dengan wilayah lain sangat terbatas, berpotensi timbul permasalahan sosial yang cenderung meningkat. Untuk lokasi Kabupaten Sambas dipilih Kecamatan Sajingan Besar dan Kecamatan Paloh dengan dasar pemikiran bahwa kecamatan ini termasuk kecamatan paling dekat dengan perbatasan dan tingkat intensitas hubungan dengan warga negara tetangga sangat tinggi. Memang letak geografis kurang mendukung, kurang terjangkau oleh pembangunan secara memadai.

8

Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat dan reliable, dilakukan diskusi kelompok dengan peserta diskusi: tokoh masyarakat yang mewakili bidang ketokohannya. Mereka terdiri dari kepala kampung, tokoh agama, Karang Taruna, PKK, guru, dan tokoh masyarakat lainnya, yang dianggap mempunyai informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Dari antara peserta diskusi, dipilih beberapa orang dapat yang mewakili wilayah (dusun) untuk melakukan pemetaan wilayah dan pemetaan permasalahan sosial. Sebagai data pendukung, juga dilakukan studi dokumentasi, wawancara mendalam dan pengamatan terhadap kehidupan masyarakat di lokasi penelitian. Wawancara dilakukan juga kepada instansi terkait dengan program-program pembangunan yang masuk ke lokasi penelitian dan beberapa warga yang dianggap dapat memberi informasi terkait dengan kondisi lingkungan tempat tinggal mereka, termasuk mengenai potensi dan sumber daya yang ada.

9

10

BAB II POTENSI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN Kabupaten Sambas adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 6.395,70 km² atau 639.570 ha (4,36% dari luas wilayah propinsi Kalimantan Barat) merupakan wilayah kabupaten yang terletak pada bagian pantai barat paling utara dari wilayah provinsi Kalimantan Barat. Panjang pantai ± 128,5 km dan panjang perbatasan negara ± 97 km. Secara administratif, kabupaten Sambas berbatasan sebelah utara dengan Serawak (Malaysia Timur), sebelah selatan dengan kota Singkawang, sebelah barat dengan Laut Natuna dan sebelah timur dengan kabupaten Bengkayang. Kabupaten Sambas yang terbentuk sekarang ini adalah hasil pemekaran kabupaten pada tahun 2000. Sebelumnya semenjak tahun 1960 wilayah kabupaten Sambas meliputi juga kota Singkawang dan kabupaten Bengkayang sekarang. Pembentukan kabupaten Sambas pada tahun 1960 itu adalah berdasarkan bekas wilayah kekuasaan Kesultanan Sambas. Wilayah administratif Sambas meliputi 17 (tujuhbelas) kecamatan yaitu kecamatan Sambas, Sebawi, Galing, Tebas, Semparuk, Pemangkat, Selakau, Tekarang, Jawai, Jawai Selatan, Tanggaran, Sajad, Sejangkung, Paloh, Teluk Keramat, Subah, dan kecamatan Sajingan; dengan desa secara keseluruhan berjumlah 175 desa. Kabupaten Sambas termasuk daerah beriklim tropis dengan curah hujan bulanan rata-rata 187.348 mm dan jumlah hari hujan rata-rata 11 hari/bulan. Curah hujan yang tertinggi terjadi pada bulan September sampai dengan Januari dan curah hujan terendah antara bulan Juni sampai dengan Agustus. Namun pada saat kedatangan peneliti di bulan Juli, hujan masih terasa dimana-mana. Temperatur udara rata-rata berkisar antara 22,9 - 31,05°C. 11

Indah Huruswati dkk. Berdasarkan data penduduk, jumlah penduduk kabupaten Sambas ada sekitar 492.799 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki 252.434 jiwa dan penduduk perempuan 240.365 jiwa dengan kepadatan rata-rata 78 jiwa/km² (BPS, 2009). Mereka terdiri dari suku Dayak, Melayu Sambas, Cina dan lainnya. Struktur perekonomian kabupaten Sambas masih didominasi oleh sektor pertanian sebesar 42,58 persen pada tahun 2008, dan ternyata PDRB per kapita kabupaten Sambas mencapai Rp. 9.555.895,97,-. Tampaknya kontribusi perekonomian kabupaten Sambas cukup besar yaitu berada pada posisi keempat setelah kota Pontianak, kabupaten Pontianak dan kabupaten Ketapang. Dengan terbentuknya kabupaten Kubu Raya maka posisi kabupaten Sambas berada di posisi ketiga. Berdasarkan data statistik tahun 2009 struktur perekonomiannya mulai bergeser dari sektor primer ke sektor tersier, dalam arti sektor jasa mengalami pertumbuhan tertinggi dibandingkan dengan sektor lainnya. Permasalahan sosial tertinggi di kabupaten Sambas, adalah masalah kemiskinan dengan jumlah penduduk miskin sekitar 29.012 KK miskin atau sejumlah 74.968 jiwa. Ada dua kecamatan di kabupaten Sambas yang berbatasan langsung dengan Malaysia yakni kecamatan Paloh dan kecamatan Sajingan Besar. Jarak kedua kecamatan itu cukup jauh dari ibukota Kabupaten Sambas. A. KECAMATAN PALOH

Kecamatan Paloh merupakan kecamatan pantai yang berada di wilayah Kabupaten Sambas dan terletak di wilayah perbatasan dengan Negara Malaysia Timur (Serawak) dengan luas wilayah ± 1.697,30 ha, sekitar 17,96 % dari seluruh kabupaten Sambas. Kecamatan ini berbatasan dengan: sebelah utara dengan kecamatan Laut Cina Selatan, sebelah selatan dengan kecamatan Galing, sebelah timur dengan kecamatan Sajingan Besar dan Serawak, dan sebelah barat dengan Laut Natuna.

12

Evaluasi Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial Kecamatan Paloh sejak terbentuknya, membawahi 7 Desa yang terdiri dari: Desa Sebubus, Desa Nibung, Desa Malek, Desa Tanah Hitam, Desa Matang Danau dan Desa Kalimantan. Kemudian berdasarkan Keputusan Bupati Sambas Nomor 186 Tahun 2002 tentang Pembentukan Desa Temajuk, Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas, maka terbentuklah Desa Temajuk yang merupakan pemekaran dari Desa Sebubus, sehingga jumlah Desa di Kecamatan Paloh bertambah menjadi 7 desa dengan Desa Temajuk. Desa terluas adalah Desa Sebubus dengan luas 326,21 km² atau 28,41 persen sedangkan yang terkecil adalah Desa Matang Danau dengan luas sebesar 44,01 km² atau 3,83 persen dari luas wilayah Kecamatan Paloh. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Sambas Nomor: 327.A tahun 2003 tentang Pembentukan Desa Semangau Kecamatan Sambas, Desa Mentibar, Kecamatan Paloh dan Desa Mensade Kecamatan Subah Kabupaten Sambas, maka terbentuklah Desa Mentibar yang merupakan pemekaran Desa Malek, sehingga jumlah Desa di Kecamatan Paloh bertambah satu desa lagi menjadi 8 desa dengan desa Mentibar. Tabel 1. Luas Wilayah Kecamatan Paloh No

Desa / Kelurahan

Luas (km²)

Persentase Terhadap Luas Kecamatan (%)

1

Kalimantan

64,87

5,65

2

Matang Danau

44,01

3,83

3

Tanah Hitam

125,06

10,89

4

Malek

136,7

11,9

5

Nibung

147,85

12,88

6

Sebubus

326,21

28,41

7

Temajuk

231

20,12

72,58

6,32

1.148,28

100

8

Mentibar Kecamatan Paloh

Sumber : Kecamatan Paloh Dalam Angka 2010

13

Indah Huruswati dkk. Temajuk merupakan salah satu desa yang berada tepat di ekor Kalimantan di wilayah paling utara Kabupaten Sambas, yang langsung berbatasan dengan negara Malaysia. Menurut informasi yang diperoleh dari warga, TEMAJUK berasal dari asal kata TEmpat MAsuk jalUr Komunis. Konon menurut cerita warga, dahulunya tempat ini merupakan markas besar atau persembunyian komunis, tepatnya di kawasan sungai Bayuwan, sebaliknya kawasan Tanjung Bendera merupakan markas TNI AD (yang karena berkibarnya bendera merah putih di tanjung ini maka akhirnya disebut Tanjung Bendera). Temajuk menjadi desa definitif berdasarkan SK Bupati nomor 186 tgl 5 Juni tahun 2002. Nama TEMAJUK sendiri sebenarnya sudah ada sebelumnya. Pada tahun 1980 Pemerintah Kecamatan menunjuk sejumlah 18 orang warga desa yang ada di Kecamatan Paloh dan sekitarnya untuk melakukan survei lokasi lahan pemukiman. Setahun kemudian (tahun 1981) salah seorang dari tim tersebut bernama Safari berinisiatif kembali mengajak temantemannya untuk membuka lahan baru di Temajuk, namun hanya 10 orang yang memenuhi ajakan tersebut. Dengan niat ingin maju dan berkembang, mereka secara bergotong-royong dengan penuh semangat melakukan penebangan hutan membuka lahan untuk pertanian maupun permukiman. Pada tahun 1983 mereka disusul 12 orang warga lagi bersamaan dengan masuknya program AMD Manunggal 7 ke Temajuk (sumber: Tim Perencana Kelompok Sadar Wisata, 2012). Data desa (2012) menunjukkan luas desa Temajuk mencapai 233 km²dan secara administratif terdiri dari 3 dusun (16 RT). Jumlah penduduk mencapai 1.776 jiwa (laki-laki: 869 dan perempuan: 907) dengan 490 kepala keluarga Kondisi infrastruktur untuk desa Temajuk jika ditinjau dari kebutuhan minimal masyarakat dapat dikatakan sudah tersedia meskipun belum memadai. Kondisi sarana jalan dari kota kecamatan menuju desa Temajuk (sepanjang kurang lebih 46 km) sudah tersedia dengan kondisi: 10 km aspal/beton rusak; 25 km jalan tanah urug

14

Evaluasi Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang sedang dikerjakan Dinas PU dan 11 km (di penghujung masuk desa) jalan pasir yang sangat membahayakan masyarakat pengendara motor. Jalan antar dusun di desa pada umumnya adalah rabat beton yang dibiayai oleh PNPM dan swadaya warga masyarakat. Kondisi jalan darat sebagaimana tersebut baru dinikmati warga masyarakat Temajuk pada awal tahun 2011 yang lalu. Sebelumnya untuk menuju kota kecamatan masyarakat melalui pinggiran pantai (dengan sepeda motor) saat air laut surut antara jam 07.00 hingga 14.00. Desa Temajuk berbatasan langsung dengan kampung Melano, Malaysia dengan tanda batas negara berupa bangunan Gapura saja, sehingga warga masyarakat kedua negara sangat bebas keluar masuk tanpa adanya pemeriksaan. Mengingat belum adanya kantor imigrasi di daerah ini, maka jika ada warga negara lain yang masuk desa Temajuk melalui kampung Melano Malaysia cukup melapor kepada Kepala Desa. 1. Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia Jumlah penduduk desa Temajuk yang mencapai 1.776 jiwa (laki-laki: 869 dan perempuan: 907), yang terhimpun dalam 490 kepala keluarga tersebut merupakan SDM desa. Dari jumlah tersebut mayoritas berlatarbelakang pendidikan Sekolah Dasar (54,10%); SLTP (25,30%); SLTA (18,62%); Perguruan Tinggi (1,70%). Mata pencaharian warga masyarakat 85% bergerak disektor perkebunan/pertanian dan 15% adalah sebagai nelayan dengan perkiraan pendapatan perkapita sebesar Rp. 150.000,s/d 200.000,- per bulan. Dengan kondisi latar belakang SDM tersebut, maka untuk mengolah sumber daya alam yang melimpah dan tersedia di wilayah ini, sangat dibutuhkan terobosan untuk meningkatkan kapasitas warga masyarakat. Upaya tersebut tentunya tidak harus melalui pendidikan formal ataupun persamaannya,

15

Indah Huruswati dkk. namun akan lebih tepat melalui pemberian latihan-latihan berbagai keterampilan dari institusi pemerintah maupun swasta/LSM bagi warga masyarakat guna meningkatkan kemampuan masyarakat. Upaya lain yang dapat ditempuh oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan adalah dengan memberikan beasiswa (yang mengikat) kepada siswa berprestasi yang berasal dari Temajuk untuk jalur pendidikan kejuruan dan setelah selesai belajar, yang bersangkutan harus kembali ke desa tersebut untuk bersama-sama membangun desa. b. Sumber Daya Alam Merupakan suatu rahmat bagi masyarakat desa Temajuk karena di daerah ini terkandung banyak potensi alam yang dapat diupayakan untuk digali guna kesejahteraan masyarakat. Potensi alam yang melimpah meliputi lahan hutan dan pantai. Lahan hutan yang ada mencapai luas kurang lebih 1.550 ha, saat ini menghasilkan madu lebah cukup mamadai. Lahan kering mencapai luas 1000 ha merupakan potensi yang luar biasa untuk mewujudkan kesejahteraan penduduk desa. Pada lahan kering tersebut terhampar tanaman karet, kelapa, keladi, kacang, buah-buahan (pisang, semangka, durian dll). Selama ini menurut pengakuan para petani hasilnya cukup memuaskan. Lahan pantai yang masuk wilayah desa Temajuk panjangnya mencapai kurang lebih 26 km yang menghasilkan ikan, udang lobster, ubur-ubur, penyu dan batu-batuan laut. Selain itu juga terkandung terumbu karang yang indah dan sepanjang pantai ini merupakan wilayah potensial sebagai daerah wisata. Sumber daya alam yang melimpah ini pengelolaannya masih dilakukan secara tradisional dan bersifat mandiri sekedar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga. Pendayagunaan hasil alam yang bersifat industrial untuk kepentingan jangka panjang hingga saat ini belum dilakukan. 16

Evaluasi Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial Untuk mewujudkan hal ini memang membutuhkan modal cukup besar dan belum ada pihak swasta/pemilik modal yang menggarap sumber daya alam ini guna meningkatkan pendapatan masyarakat. Lahan pantai yang sudah jelas potensial untuk daerah wisata belum digarap secara serius baik oleh pemerintah maupun pihak swasta. Penanganan potensi wisata hingga saat ini baru bersifat seadanya, seiring dengan berjalannya pembangunan infrastruktur pendukung lainnya seperti: sarana transportasi, telekomunikasi, kondisi jalan dan lain-lain. c. Sumber Daya Sosial Kehidupan masyarakat desa yang mayoritas etnis melayu masih memegang teguh nilai-nilai luhur adat seperti gotongroyong. Dalam mewujudkan keharmonisan hidup warga masyarakat, saat ini terdapat beberapa organisasi sosial kemasyarakatan antara lain: 1) Karang Taruna (KT) “Temajuk” Karang taruna di Temajuk, telah dibentuk sejak tahun 2010 dengan SK Kepala Desa. Karang Taruna pada dasarnya merupakan wadah pengembangan generasi muda untuk mengekspresikan diri para anggotanya dalam pembangunan fisik maupun mental. Keberadaannya merupakan potensi yang strategis untuk pembangunan dalam segala bidang, namun hingga saat ini menurut Pengurus KT maupun beberapa tokoh masyarakat, mereka belum mendapatkan pembinaan yang memadai. Kegiatan yang nampak dilakukan selama ini baru dalam bidang Olah Raga dan belum berlangsung secara rutin (baru dilakukan pada saat momen tertentu seperti peringatan Hari Kemerdekaan RI). 2) PKK, Posyandu, Kelompok Pengajian (Dewasa dan Anak). PKK Temajuk yang merupakan wadah aktualisasi peran 17

Indah Huruswati dkk. kaum ibu dalam pembangunan khususnya kesejahteraan kehidupan keluarga, hingga saat ini telah melakukan berbagai kegiatan adalah: arisan ibu-ibu (bulanan), simpan pinjam, latihan-latihan keterampilan. Kegiatankegiatan tersebut dilaksanakan secara bergiliran dirumah-rumah warga (terutama yang berkenan dan tempat/rumahnya memadai). Hal ini dimaksudkan untuk saling mengenal antar warga lebih dekat dan sekaligus saling mengenal lingkungan desa/kampung. Kegiatan Posyandu yang berorientasi pada upaya mewujudkan kondisi kesehatan Balita dan Ibu Hamil dilakukan setiap bulan baik di Puskesmas Pembantu (Pustu) ataupun di rumah-rumah Kader Posyandu. Jenis program yang dilakukan adalah: pemeriksaan balita; penimbangan berat badan/tinggi badan; pemberian makanan tambahan (bubur kacang hijau, susu). Selama ini kegiatan Posyandu berjalan secara rutin dan tertib. 3) Kelompok Pemuda Perbatasan (KPP), dibentuk oleh Badan Pengelola Perbatasan dengan Dinas Pemuda, Budpar. KPP dibentuk dengan maksud untuk memberdayakan generasi muda dalam menjaga wilayah perbatasan dari berbagai gangguan dan sekaligus mewujudkan keutuhan NKRI. Namun demikian sejak dibentuk kelompok ini tidak mendapatkan pembinaan yang jelas, sehingga peran mereka dalam pembangunan desa/ wilayah juga belum nampak. 4) Kelompok Informasi Perbatasan (Kimtas), yang dibentuk oleh Dinas Kominfo. Ditunjang kemajuan teknologi informasi dan mulai dibangunnya jaringan telekomunikasi di desa ini, terbentuklah Kimtas dengan maksud agar anggota kelompok ini mampu menginformasikan segala sesuatu

18

Evaluasi Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang terjadi di wilayah perbatasan kepada pihak lain. 5) Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Pokdawis yang keberadaannya diprakarsai oleh Dinas Pariwisata, dilatarbelakangi oleh potensi wilayah sebagai daerah wisata. Respon masyarakat terhadap kelompok ini sangat besar karena masyarakat juga berharap adanya peningkatan kesejahteraan dan berkembangnya wilayah bila hal ini dikerjakan secara serius. Kelompok ini telah bergerak aktif dibandingkan dengan kelompok/organisasi lainnya, bahkan telah melakukan upaya menyusun Rencana Kegiatan dan Pembangunan Pariwisata Temajuk, secara rapi dan rasional. Dari beberapa organisasi sosial kemasyarakatan yang ada, selama ini dapat berjalan sebatas kemampuannya sesuai fungsi masing-masing untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan desa. 2. Perekonomian Masyarakat

Penopang ekonomi masyarakat Temajuk, yang utama adalah hasil dari sektor pertanian/perkebunan yang dikelolanya dan hasil nelayan. Mata pencaharian utama masyarakat adalah pertanian/perkebunan yang meliputi: lada, ubi, tanaman karet, kelapa, keladi, kacang, buah-buahan. Dari sektor nelayan dihasilkan tangkapan ikan nelayan tradisional untuk kebutuhan warga masyarakat sendiri dan jika hasilnya melimpah dijual ke kota kabupaten melalui tengkulak. Secara ekonomis, seluruh kelebihan hasil produksi masyarakat Temajuk dijual ke kota Sambas dan negara tetangga. Penghasilan lain yang cukup menjanjikan adalah pengolahan panen ubur-ubur pantai (setahun sekali), bahkan pada saat musim panen menyedot banyak warga masyarakat yang terlibat untuk mengambil/mengolahnya. Hasil ini dikirim ke negara Malaysia yang konon kabarnya adalah untuk bahan obat-obatan. Sampai

19

Indah Huruswati dkk. dengan saat ini belum ada pihak dari Pemerintah Indonesia baik kabupaten, provinsi maupun pusat yang merespon terhadap hasil tangkapan ubur-ubur ini, sementara hasil setiap musimnya sangat melimpah. Dalam hal proses produksi pengelolaan dan pengolahan lahan, jenis tanaman yang selama ini digarap warga adalah kacang tanah, kacang kedelai, keladi, pala dan buah-buahan. Bibit diupayakan oleh masyarakat sendiri diperoleh dari Dinas Pertanian. Untuk pengolahan dan penanaman bibit awalnya warga mendapat penyuluhan dari PPL Pertanian namun penyuluhan tersebut dirasakan warga hanya sekedar penyuluhan saja. Petugas tidak melakukan pendampingan terhadap aktivitas para petani selama musim tanam. Pengelolaan dan pengolahan lahan tanaman dirasakan oleh masyarakat sangat tidak optimal dan akhirnya mempengaruhi kualitas maupun kuantitas hasil. Hingga saat ini sistim tanam di Temajuk masih mengandalkan air musim hujan/tadah hujan, karena sistim pengairan irigasi sedang diupayakan membangunan saluran air dari sumber mata air ke ladang/persawahan. Upaya menjaga/merawat tanaman dari hama penyakit, sebagian petani telah menggunakan obat hama/pestisida, namun untuk pupuk masih memanfaatkan pupuk tradisional. Distribusi dan pemasaran hasil panen menjadi permasalahan tersendiri bagi petani setempat. Hasil panen padi (khususnya yang dihasilkan warga) lebih banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari keluarga sendiri, mengingat satu sisi hasil panen dapat dikatakan tidak melimpah dan kalaupun dijual membutuhkan biaya transportasi yang cukup mahal. Hasil panen dari pertanian/perkebunan maupun nelayan nampak cukup memadai kebutuhan masyarakat Temajuk, namun pemasaran di lingkungan desa sendiri kurang menguntungkan karena warga lainnya juga sama-sama panen. Penjualan sisa hasil setelah untuk pemenuhan kebutuhan sendiri ke kota 20

Evaluasi Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial kabupaten memerlukan biaya transportasi yang cukup tinggi. Untuk hasil tanaman kacang kedelai telah ada 2 orang warga (pendatang dari Jawa Tengah) yang mengolahnya menjadi tahu, tempe secara tradisional dan dijual dilingkungan sendiri antar warga permukiman sebagai lauk pauk. Cara ini dirasakan oleh keluarga yang memproduksi merupakan penghasilan yang cukup lumayan. Hasil buah-buahan (pisang), beberapa warga mengolahnya menjadi makanan/jajanan pisang goreng dan keripik dijajakan di warung-warung. Pengolahan hasil panen dari bahan makanan menjadi beberapa jenis komoditas makanan, memang belum banyak dilakukan warga masyarakat karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat maupun alat/teknologi pengolahan. Untuk melakukan transaksi jual beli hasil panen dan kebutuhan sehari-hari di Temajuk telah tersedia fasilitas pasar tradisional, yang ramai pada hari-hari tertentu dan telah banyak pula kioskios untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat petani dan nelayan dari hasil pertanian yang ada, pemerintah desa telah merespon himbauan Dinas Koperasi, dengan membentuk koperasi desa. Saat ini koperasi telah terbentuk namun belum dapat berperan optimal karena berbagai keterbatasan. Sementara ini koperasi baru bergerak di bidang simpan pinjam, dan itupan kesadaran masyarakat/anggota untuk menumbuhkembangkan koperasi masih sangat rendah. Pemenuhan kebutuhan fisik anggota keluarga (dalam hal ini makanan) jenis konsumsi makanan bagi mayoritas masyarakat menurut penuturannya belum dapat memenuhi kebutuhan 4 sehat 5 sempurna atau dengan kata lain makan seadanya. Jenis makanan pokok konsumsi sehari-hari bagi warga masyarakat adalah nasi/beras dan sebagai sampingannya adalah ketela, keladi dari hasil panen sendiri.Untuk lauk pauk seperti ikan segar dapat dibeli dari para nelayan atau hasil pancingan

21

Indah Huruswati dkk. sendiri, tahu tempe dapat dibeli dilingkungan permukiman (ada 2 warga memproduksi) dan lainnya seperti telor, ikan asin dapat diperoleh di kios-kios. Untuk dapat menikmati lauk pauk berupa telur ayam harus mengeluarkan uang senilai Rp. 1.500,per butir. Kondisi demikian yang sangat dirasakan berat oleh sebagian besar warga untuk memenuhi kebutuhan sehat bagi keluarganya. Untuk memasak setiap hari sebagian besar warga menggunakan kayu bakar karena mudah mendapatkannya di hutan, mengingat harga minyak tanah cukup mahal (antara Rp. 10.000,- s/d Rp. 12.000,- per liter. Bagi keluarga mampu mereka menggunakan minyak tanah atau gas elpiji. Dalam hal penerangan, umumnya warga menggunakan pelita minyak tanah dan sebagian kecil menggunakan listrik/jenset. Pernah ada program bantuan penerangan tenaga surya kepada beberapa rumah tangga, namun saat ini telah banyak yang tidak berfungsi. Dari berbagai kondisi alam yang ada nampaknya kehidupan penduduk sangat diuntungkan oleh kesuburan tanah yang seharusnya dapat diolah menjadi lahan tanaman pangan yang sangat dibutuhkan, namun masyarakat terkendala dengan kondisi infrastruktur jalan yang sulit dijangkau oleh masyarakat dan pangsa pasar lainnya. Kondisi jalan yang sulit menyebabkan biaya transportasi menjadi mahal, hampir tidak terjangkau oleh masyarakat apalagi untuk memperhitungkan hasil produksi lahan pertanian mengejar harga pasar. Secara operasional dalam perhitungan untung dan ruginya perolehan hasil dengan biaya pengerjaan dan tenaga kerja yang dikeluarkan tidak diperhitungkan. 3. Kesehatan

Dalam rangka mewujudkan kondisi kesehatan baik fisik maupun batin sebagian besar masyarakat mengikuti pola hidup sehat ala leluhurnya. Jenis penyakit yang banyak dan sering diderita warga adalah sakit pusing, panas dingin. Bagi warga 22

Evaluasi Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang sakit umumnya berobat ke Pustu, namun sebagian warga masih meyakini ke orang pintar/dukun. Fasilitas kesehatan yang tersedia di Temajuk adalah Puskesmas Pembantu/Pustu (1 unit) dan Polindes (1 unit) dengan tenaga medis 1 orang Bidan Desa dan 1 orang Mantri. Dari fasilitas yang ada menurut masyarakat, Pustu yang tersedia belum mampu menangani persalinan yang bermasalah (seperti: bayi lahir namun plasenta/ ari-ari masih tertinggal), sebagaimana yang dialami beberapa ibu. Kondisi demikian mengharuskan pasien dirujuk ke Rumah Sakit kabupaten dengan transportasi yang sulit. Untuk kelahiran biasa, pada umumnya masyarakat memanfaatkan jasa “paraji/ dukun beranak”. Terkait dengan kondisi kesehatan lingkungan, pada umumnya rumah-rumah penduduk telah memenuhi syarat minimal seperti: tersedia jendela yang cukup, penataan ruang (tersedia kamar tidur, ruang keluarga dan dapur). Namun untuk tempat buang hajat besar (WC) masih banyak warga yang belum memiliki WC sehingga mereka lakukan di kebun/hutan. Dalam hal mewujudkan kesehatan terdapat momen-momen unik yang terjadi di Desa Temajuk yang berbatasan langsung dengan Malaysia (Kampung Teluk Melano dan Kampung Teluk Serabang). Di dua kampung Malaysia ini tidak terdapat fasilitas kesehatan, namun secara rutin setiap bulan warga kampung tersebut didatangi Tim Kesehatan Terbang, selama 1 s/d 2 hari. Pada momen tersebut warga masyarakat Desa Temajuk yang sedang sakit diundang untuk periksa bersama (gratis). Sebaliknya pada saat warga masyarakat kedua kampung di Malaysia tersebut mengalami sakit, mereka melakukan periksa kesehatan ke Pustu di Desa Temajuk (tentunya dengan membayar biaya sesuai ketentuan Pustu). Hal inilah yang merupakan salah satu wujud kerukunan hidup bagi warga masyarakat kedua negara. 4. Sosial Budaya

Warga masyarakat Temajuk hampir seluruhnya adalah etnis 23

Indah Huruswati dkk. melayu dan hanya beberapa warga pendatang dari daerah lain. Budaya kehidupan sehari-hari masyarakat tentunya sangat dipengaruhi Adat Melayu yang terus berupaya dilestarikan sampai dengan saat ini. Namun demikian menurut beberapa tokoh masyarakat, pola kehidupan yang ada lebih nampak pola kehidupan nasional modern. Dikatakan demikian mengingat pengurus lembaga adat melayu juga tidak terlalu nampak. Pengurus adat di tingkat desa cukup dipercayakan kepada para tokoh masyarakat yang berusia lebih tua/sepuh yang dipandang memiliki pemahaman dan pengetahuan yang memadai tentang adat melayu. Peran tokoh adat lebih diutamakan dalam mengatur kehidupan dan penyelesaian permasalahan yang muncul dikalangan masyarakat adat. Peran pengurus adat antara lain lebih ditekankan pada penyelenggaraan upacara adat, menyelesaikan perselisihan antar warga, memberikan nasehat, melestarikan nilai-nilai adat dan menjadi penasehat pernikahan. Setiap permasalahan yang terjadi terlebih dahulu diselesaikan secara adat oleh pengurus adat dan jika tidak terselesaikan ditingkat desa akan dilanjutkan ketingkat pemerintah desa. Dalam kehidupan beragama 99% warga masyarakat beragama Islam dan dalam menjalankan ibadahnya di desa ini tersedia fasilitas sarana ibadah 3 Masjid dan 6 Surau/Mushola. Kegiatan yang rutin dilakukan masyarakat selain ibadah wajib berjama’ah adalah pengajian rutin mingguan dan bulanan bagi bapakbapak; ibu-ibu dan remaja/anak-anak. Kehidupan sosial sehari-hari warga masyarakat nampak harmonis dengan mengutamakan kebersamaan dalam menjalani kehidupan. Budaya kegotong-royongan saling membantu masih sangat kental terutama pada saat acara hajatan/pesta; musibah/ kematian dan pembangunan rumah warga (terutama pada keluarga kurang mampu). Kondisi demikian terus dilestarikan oleh warga masyarakat.

24

Evaluasi Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dalam hal perkawinan maupun pembagian harta waris masyarakat nampaknya sudah cenderung menganut kebiasaan yang berlaku secara umum. Untuk acara perkawinan diawali dengan acara pinangan yang dilakukan keluarga pihak laki-laki terlebih dahulu, setelah itu dilakukan kunjungan balasan dari keluarga pihak perempuan ke keluarga laki-laki. Mahar dalam perkawinan tidak ditentukan sesuai keinginan pihak perempuan, namun disesuaikan dengan keinginan dan kemampuan pihak laki-laki. Setelah anak menikah dan kemudian belum mampu hidup mandiri (berumah tangga sendiri), maka anak masih tetap menumpang orang tuanya. Dalam hal ini tidak ada kelaziman anak harus menumpang dirumah orang tua istri/suami, namun umumnya menumpang dirumah orang tuanya yang kondisinya memungkinkan. Untuk pembagian hak waris, masyarakat lebih menekankan/ menganut pada aturan atau syariat agama yang dianutnya (Islam). Dengan demikian dalam hal pembagian waris keterlibatan unsur adat dapat dikatakan sangat kecil bahkan tidak ada. Wawasan kebangsaan/rasa nasionalisme bagi warga masyarakat di perbatasan yang frekuensi hubungannya dengan warga negara tetangga sangat tinggi (berbatasan langsung dengan negara tetangga), banyak pihak yang mengkhawatirkan bahwa rasa nasionalisme masyarakat tersebut terhadap NKRI rendah. Kekhawatiran demikian tidak terjadi pada masyarakat Desa Temajuk meskipun setiap hari hidup berdampingan secara langsung dengan masyarakat tetangga (Malaysia). Salah satu wujud nyata tingginya nasionalisme masyarakat Temajuk adalah pada peringatan “Hari Kemerdekaan RI”. Setiap tahun masyarakat Desa Temajuk melakukan Upacara Bendera (pengibaran maupun penurunan). Upacara Bendera dilakukan ala nasional yang didalamnya terdiri komponen: Paskibra (berseragam putih lengkap), Korp Musik, dan lain sebagainya. Peserta upacara adalah warga masyarakat yang terdiri dari unsur: Siswa SD, SLP, SLA; Komponen pemuda/Karang Taruna dan organisasi sosial 25

Indah Huruswati dkk. lainnya; Tokoh Masyarakat/Perintis Desa; Masyarakat dari setiap RT; TNI-Polri yang bertugas di perbatasan dengan Inspektur Upacara adalah Kepala Desa. Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan upacara yang khidmat, maka untuk konfigurasi dan tata upacara bagi semua petugas dilatih oleh TNI-Pamtas dan Polri perbatasan. Pelaksanaan upacara yang dilakukan secara meriah, khidmat setiap tahun ini adalah semata-mata swadaya masyarakat tanpa dukungan anggaran dari pihak lain termasuk pemerintah daerah. Kondisi demikian menunjukkan rasa nasionalisme yang tinggi dan tekad untuk tetap mempertahankan Kesatuan NKRI bagi warga masyarakat Temajuk (kegiatan upacara terlampir). 5. Pendidikan

Untuk menunjang keberlangsungan proses pendidikan bagi warga masyarakat khususnya warga Desa Temajuk, sangat tergantung oleh tersedianya sarana, dan prasarana serta tenaga pengajar yang memadai. Sampai dengan saat ini (2012), jumlah prasarana SD, SLTP dan SLTA di Desa Temajuk terdapat: 1 TK; 2 SD; 1 SLTP; 1 SLTA dan 1 PAUD yang baru akan beroperasi dengan menggunakan bangunan Lumbung Desa. Pada tingkat PAUD, jumlah calon murid cukup banyak (mencapai sekitar 40 an anak) dan respon masyarakat terhadap pendidikan dini untuk anak-anak sangat positif. Hal itu nampak pada antusiasme masyarakat dalam mempersiapkan penyelenggaraan PAUD tersebut melalui pertemuan-pertemuan orang tua dengan perangkat desa dan bergotong-royong mempercantik tempat belajar. Tingkat SLTP, jumlah murid tiap kelas berkisar antara 25 – 30 orang dengan sarana, prasarana yang cukup memadai. Untuk jenjang pendidikan menengah atas, jumlah murid SLTA di setiap kelas berkisar antara 15 - 20 orang dengan sarana, prasarana pendidikan yang masih memprihatinkan. Sekolah 26

Evaluasi Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial tersebut belum memiliki ruang praktikum yang memadai. Selain itu tenaga pengajar masih sangat kurang, dalam arti belum tersedia guru untuk setiap bidang mata pelajaran, sehingga banyak guru yang merangkap. Beberapa guru yang ada juga jarang masuk kelas/mengajar dengan dalih masih mengikuti kuliah di kota kabupaten/provinsi maupun bertempat tinggal yang jauh diluar daerah. Kondisi demikian menjadikan proses belajar siswa sering kosong pelajaran bahkan diliburkan. Laporan pihak sekolah dan pengurus komite sekolah kepada Dinas Pendidikan beberapa bulan yang lalu kurang mendapat perhatian serius sehingga kondisi sekolah belum ada perubahan. 6. Potensi Wisata

Temajuk yang sebagian wilayahnya berbatasan dengan laut memiliki pantai yang sangat indah, sehingga sangat potensial sebagai daerah wisata dengan panjang pantai 26 KM. Dengan kondisi tersebut kini Temajuk dicanangkan menjadi obyek Wisata Bahari. Di beberapa titik sepanjang pantai, saat ini telah banyak masyarakat desa maupun warga Malaysia yang berekreasi terutama pada sore hari untuk menikmati indahnya pemandangan detik-detik terbenamnya matahari (sunset). Untuk mengembangkan daerah pantai menjadi daerah wisata (yang saat ini di beberapa titik telah terbangun embrio-embrio tujuan wisata), Pemda Kabupaten Sambas telah berupaya mewujudkan program ini melalui pembentukan Kelompok Sadar Wisata di beberapa daerah. Merespon program ini masyarakat Temajuk melalui kebijakan Kepala Desa telah berupaya membentuk Kelompok Sadar Wisata “Pesona Bahari” Desa Temajuk. Pada awal tahun 2012 Kelompok Sadar Wisata “Pesona Bahari” ini telah tersusun Rencana Kegiatan dan Pembangunan Pariwisata Temajuk yang merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (2012- 2016). Hasil penyusunan Rencana Kegiatan dan Pembangunan Pariwisata Temajuk telah dituangkan dalam bentuk buku yang rapih dan

27

Indah Huruswati dkk. disebarluaskan ke beberapa pihak (terutama Dinas Pariwisata) untuk mendapatkan dukungan. 7. Masalah Sosial

Berdasarkan hasil pemetaan singkat yang dilakukan oleh pengurus masing-masing RT/dusun; wawancara dengan beberapa tokoh setempat dan observasi selama di lapangan, ada beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi, yakni: a. Banyaknya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Tampaknya warga menganggap rumah merupakan ukuran ketidakmampuan seseorang dalam kehidupannya. Masih banyak ditemui rumah warga dalam kondisi kayu yang sudah lapuk, tiang penyangga yang rawan patah karena lapuk, atap bocor, dinding rumah dan lantai rumah sudah mulai basah. Kondisi rumah seperti ini banyak ditemui di desa Temajuk. Terdapat beberapa rumah warga yang dihuni oleh lebih dari 2 Kepala Keluarga. b. Keluarga fakir miskin. Dari hasil identifikasi yang dilakukan beberapa tokoh masyarakat DesaTemajuk (3 dusun dengan 16 RT yang ada) terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), diperoleh informasi beberapa jenis PMKS yakni: Tabel 2. Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Desa Temajuk No

JENIS PMKS

JUMLAH

1

Wanita Rawan Sosial Ekonomi

2

Lanjut usia (tidak produktif)

3

Keluarga Fakir miskin

192

4

Rumah Tidak Layak Huni

118

5

Cacat Netra

1

6

Cacat Rungu

3

Sumber: Data Hasil Pemetaan 2012

28

23 25

Evaluasi Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial 8. Program Pembangunan di Desa Temajuk

Beberapa program yang telah masuk dan dilaksanakan di Desa Temajuk antara lain adalah: a. Pembangunan jalan antar RT/Dusun (program PNPM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) masuk Desa Temajuk pada tahun 2010, dengan kegiatan prioritas yang disepakati masyarakat adalah pembangunan/ pengerasan rabat beton jalan penghubung antar RT/Dusun. Hal ini diprioritaskan mengingat kondisi jalan didaerah ini adalah pasir berdebu yang sulit untuk dilewati orang maupun kendaraan. Untuk dapat mencapai volume/panjang jalan yang terbangun, maka lebar jalan yang dibeton ratarata selebar 1,5 M untuk gang dan 2 M untuk jalan utama. Hingga saat ini pembangunan jalan antar RT/Dusun telah mencapai sekitar 85%. Dengan terbangunnya sarana jalan antar RT/Dusun, dirasakan masyarakat sangat bermanfaat untuk melakukan komunikasi antar warga, distribusi hasil perekonomian dan mendorong penyebaran pembangunan/penataan wilayah (seperti: rumah-rumah penduduk, kios-kios) sehingga nampak kerapihan tata ruang desa. b. Pembangunan Penampungan/Bak Air Bersih (Dinas PU) Pemenuhan kebutuhan air bersih bagi warga Temajuk, utamanya adalah berasal dari sumber air pegunungan yang cukup jauh dari permukiman warga. Untuk mengalirkan air ke lingkungan warga masyarakat, Dinas PU antara tahun 2008 mulai membangun jaringan air bersih dan menempatkan beberapa bak penampungan air. Saat ini kondisi jaringan tersebut sudah kurang berfungsi karena banyak bocor/ korosi. Disisi lain saat ini kondisi sumber mata air sudah mulai kecil (terutama saat musim kemarau). Oleh karena itu untuk

29

Indah Huruswati dkk. memenuhi kebutuhan, kini masyarakat sangat mengharap adanya program pemerintah untuk Pompa Bor. Dengan adanya pembangunan Pompa Bor diharapkan kebutuhan air bersih terutama pada musim kemarau akan tetap terpenuhi. c. Pemberdayaan Masyarakat Miskin (Dinas Sosial) Untuk penanganan kemiskinan, Dinas Sosial pada tahun 2011 telah melakukan sosialisasi pola penanganan melalui pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Kegiatan setiap KUBE ditekankan untuk memberdayakan potensi lokal yang ada dan diperkirakan dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Pada tahun 2012 di Desa Temajuk teralokasi anggaran untuk 6 KUBE, antara lain adalah KUBE ternak. Saat ini anggota kelompok telah terpilih dengan kesiapan kebutuhan administrasi dan sedang menunggu realisasi program. d. Pembangunan Kominfo)

Jaringan

Telekomunikasi

Seluler

(Dinas

Dalam rangka penyebarluasan sarana telekomunikasi, saat ini telah terbangun satu pemancar Telkom Seluler, meskipun belum mampu beroperasi secara optimal. Sinyal belum tertangkap disetiap wilayah desa (dalam arti baru bisa tertangkap di tempat-tempat tertentu). Selain itu menurut anggota Kelompok Informasi Perbatasan (Kimtas), kuota saluran masih sangat terbatas yaitu baru sampai dengan 50 saluran pengguna pada saat bersamaan (yang artinya jika pada saat tertentu telah ada 50 saluran HP yang aktif/melakukan komunikasi, maka pengguna berikutnya harus mengantri).Dengan kondisi demikianpun, masyarakat mengatakan bahwa hal tersebut sudah sangat membantu kebutuhan masyarakat untuk komunikasi dengan daerah lain.

30

Evaluasi Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial Hingga saat ini Pemerintah Desa Temajuk bersama Kimtas terus berupaya kepada PT. Telkom untuk dapat memperkuat sinyal dan menambah kuota saluran/sambungan, mengingat kebutuhan komunikasi yang sangat penting, selain semakin banyaknya warga masyarakat yang telah memiliki Handphone/HP. e. Pembangunan Taman Rekreasi (Dinas Pariwisata) Memanfaatkan potensi alam/pantai sepanjang sekitar 26 KM di desa Temajuk sebagai daerah wisata, saat ini tepatnya di bibir pantai (di Dusun Camarbulan) telah terbangun Taman Rekreasi dengan berdirinya 1 unit bangunan Cotage (3 Kamar). Di lokasi inilah banyak warga masyarakat lokal maupun wisatawan asing yang datang melalui Malaysia menikmati pemandangan tenggelamnya matahari (sunset). Pembangunan sarana Taman Rekreasi Temajuk ini diprakarsai oleh Dinas Pariwisata dan kemudian Bupati Kabupaten Sambas mengeluarkan instruksi agar semua SKPD/ Dinas dilingkungan Pemkab Sambas untuk berkontribusi melengkapi sarana/prasarana Taman Rekreasi tersebut. Untuk sementara bagi pengunjung yang memasuki area wisata ini belum dikenakan biaya apapun. Dengan rintisan terbangunnya beberapa sarana maupun mulai berkembangnya pengunjung di Taman Rekreasi ini, Kepala Desa dan perangkatnya serta pengurus Pokdarwis sangat mengharapkan agar pemerintah segera memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan kepada para anggota Pokdarwis seperti: pengelolaan cottage, pembuatan souvenir dll). Hal ini dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat khususnya anggota Pokdarwis yang sekaligus diharapkan bisa mendapatkan manfaat ekonomis dari potensi yang ada. f. Koperasi Nelayan (Dinas Koperasi dan Dinas Perikanan) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat khususnya bagi

31

Indah Huruswati dkk. warga nelayan, Dinas Koperasi bekerjasama dengan Dinas Perikanan telah berupaya memotivasi masyarakat melalui pembentukan koperasi dengan pemberian bantuan modal dan sarana pengawetan ikan. Hasil tangkapan ikan dari masyarakat dihimpun di koperasi dan selanjutnya dijual ke agen/pedagang di kota kabupaten. g. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni/RTLH (Pemkab Sambas) Untuk membantu perbaikan rumah bagi warga tidak mampu, Pemkab Sambas melalui Seksi Kesra memberikan stimulan Bahan Bangunan Rumah. Pemberian stimulan ini ditujukan kepada masyarakat yang benar-benar mengalami kesulitan untuk memperbaiki rumahnya yang telah rusak (berdasarkan prioritas hasil musyawarah desa). Jumlah stimulan yang diberikan untuk perbaikan 1 rumah warga sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Secara teknis uang tersebut hanya untuk pembelian bahan (kayu, seng, paku) dan untuk pelaksanaan renovasinya dilakukan secara gotong-royong dengan warga masyarakat sekitarnya. 9. Kebutuhan Masyarakat

Sebagaimana kondisi masyarakat dan wilayah Temajuk pada umumnya, maka kebutuhan yang dirasakan masyarakat antara lain: a. Penerangan; dengan mewujudkan pembangunan penerangan karena hingga saat ini belum ada aliran listrik. Dengan adanya listrik pengembangan industri akan lebih mudah. b. Ketersediaan Sarana Air Bersih, dengan pembangunan sumur bor c. Perbaikan infrastruktur jalan menuju kota kecamatan untuk peningkatan ekonomi masyarakat, d. Pelayanan Kesehatan; Adanya dokter di Pustu, Bantuan

32

Evaluasi Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial Pengobatan bagi RTM (Rumah Tangga Miskin) dengan penerbitan kembali SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) bagi keluarga miskin dan kelengkapan fasilitas kesehatan. e. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan guna menunjang program pengembangan daerah wisata. f. Pendidikan; Peningkatan sarana prasarana penunjang pendidikan (laboratorium, komputer dll) dan terpenuhinya kebutuhan tenaga guru bidang studi. g. Optimalisasi Pembinaan Generasi Muda melalui wadahwadah yang telah dibentuk di desa (seperti Karang Taruna). Saat ini Karang Taruna Temajuk telah terbentuk, namun aktivitasnya masih sangat minim karena tidak adanya upaya pembinaan yang jelas dan terarah. 10. Faktor-faktor Yang Berpengaruh Dalam Pelaksanaan Program a. Faktor Penghambat

1) Sarana transportasi yang masih sulit dari desa menuju kota kecamatan, menjadikan keengganan berbagai pihak dalam melaksanakan program pembangunan. 2) Sangat kurangnya pendampingan dalam pelaksanaan berbagai program pemberdayaan masyarakat, dalam arti pada saat program pemberdayaan telah berjalan kemudian langsung ditinggalkan oleh institusi pelaksana program tanpa adanya monitoring kegiatan. Kondisi demikian berdampak pada persepsi masyarakat bahwa program hanya berlangsung saat itu saja, tidak berkelanjutan dan tidak beresiko apapun jika tidak dilakukan secara baik dan benar. 3) Kurangnya sinkronisasi dan kejelasan kewenangan Badan Pengelola Wilayah Perbatasan di tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat terhadap mekanisme pelaksanaan pembangunan di wilayah perbatasan antar negara. 33

Indah Huruswati dkk. 4) Kurang diperhatikannya peran masyarakat lokal didalam menjaga, membangun dan memanfaatkan potensi di wilayah perbatasan. Contoh kasus: dalam hal penetapan batas negara, pemanfaatan lahan disekitar patok batas negara, semua ini menjadi kewenangan negara (dalam hal ini TNI). Sementara masyarakat meyakini bahwa yang mengetahui secara persis batas negara adalah para leluhur yang kemudian pengetahuan itu diwariskan ke generasi selanjutnya (masyarakat lokal). Ironisnya di wilayah Malaysia, disamping persis batas negara lahan-lahan dan potensi yang ada tersebut dikelola oleh masyarakat dengan ditanami karet, buah-buahan dll. 5) Ego sektor dari institusi penyelenggara pembangunan (baik pemerintah daerah maupun pusat) ditengarai masih sangat nampak, sehingga koordinasi maupun keterpaduan pelaksanaan program sulit dilakukan. Selama ini pelaksanaan program pembangunan dari berbagai institusi masih bersifat parsial. 6) Rendahnya peranserta pihak swasta/investor untuk melakukan pengembangan wilayah perbatasan. b. Faktor Pendukung 1) Motivasi warga masyarakat untuk maju dan berkembang nampak sangat besar, yang diwujudkan dengan upaya dari berbagai elemen masyarakat dalam merespon isue pembangunan wilayah. 2) Tingginya wawasan kebangsaan warga masyarakat terhadap keutuhan NKRI, meskipun mereka merasa tidak mendapatkan perlakuan sebagaimana mestinya sebagai masyarakat di wilayah perbatasan. 3) Kegigihan perangkat desa dan para tokoh masyarakat dalam upayanya mengembangkan masyarakat. 4) Kekompakan elemen masyarakat maupun instansi yang ada di desa (Pamtas-TNI, Polri), dalam pelaksanaan 34

Evaluasi Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial program pembangunan terutama dalam perubahan sikap mental masyarakat. B. KECAMATAN SAJINGAN BESAR

Kondisi umum Kecamatan Sajingan Besar yang terletak di bagian utara kabupaten Sambas, secara geografis berbatasan sebelah utara dengan Serawak (Malaysia Timur), sebelah selatan dengan kecamatan Galing, sebelah timur dengan Serawak (Malaysia Timur) dan sebelah barat dengan kecamatan Paloh. Luas Kecamatan Sajingan Besar adalah 1.404,94 km² atau sekitar 21,75 persen dari luas wilayah Kabupaten Sambas, merupakan yang terluas di Kabupaten Sambas (Sumber: BPN Kabupaten Sambas). Kecamatan Sajingan Besar terbagi menjadi 5 desa, yaitu desa Kaliau, Sebunga, Sanatab, Santaban dan Sei Bening, membawahi beberapa dusun. RW dan RT; berikut pembagian wilayah setiap desa: Tabel 3. Pembagian wilayah berdasarkan Dusun, RW, RT No 1. 2. 3. 4. 5.

Nama Desa Sebunga Kaliau Sanatab Santaban Sei Bening Jumlah

Dusun 4 3 3 3 2 15

RW 4 3 3 3 3 16

RT 7 6 6 8 7 34

Sumber data: monografi kecamatan tahun 2011

Berdasarkan luas wilayah, maka desa yang paling kecil adalah desa Sanatab 8.391 km2 atau seluas 8,1 persen dan desa terluas adalah Desa Santaban seluas 28.887 km2 atau seluas 28,2 persen darinluas kecamatan Sajingan besar. dan desa Sei Bening seluas 18987 km² atau 18,54 persen.

35

Indah Huruswati dkk. Tabel 4. Luas wilayah Kecamatan Sajingan No

Nama Desa

Luas (km²)

% thd kecamatan

1

Sebunga

28.531

27.8 %

2

Kaliau

17.577

17,16 %

3

Sanatab

8.391

8,1 %

4

Santaban

28.887

28,2 %

5

Sei Bening

18.987

18,54 %

Sumber data: monografi Kecamatan Sajingan tahun 2011

Kecamatan Sajingan Besar sebagai pintu gerbang batas internasional, Pusat Pengembangan Perbatasan, atau Border Development Center, (BDC) Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. BDC dibangun di Kecamatan Sajingan Besar, Sebagai kebijakan nasional yang hampir sama dengan pintu gerbang internasional di Entikong, dengan maksud dapat mengubah citra masyarakat terbelakang (Marginalized Society) menjadi halaman terdepan masyarakat internasional lebih terbuka. Letak BDC sekitar 7 Km dari kantor Kecamatan Sajingan Besar dan sekitar 87 km dari Ibukota Kabupaten Sambas, dan dapat ditempuh dengan kendaraan roda empat dan roda dua. Kondisi jalan yang bergelombang naik turun, berbatuan bercampur pasir dan tanah merah, hanya beberapa km saja yang beraspal, bahkan pada beberapa bagian jalan terdapat tanah yang rawan longsor, karena aliran air dari bukit sekitarnya melewati jalan. BDC, secara resmi dioperasikan pada tanggal 1 januari 2011, dilengkapi dengan kantor Imigrasi, Bea Cukai, Karantina. Dengan diresmikannya BDC tersebut, mempunyai arti bahwa arus transportasi dan komunikasi secara internasional dari kota Kecamatan Lundu, Malaysia, ke Sambas Kalimantan Barat dapat ditempuh secara langsung. Sarana-prasarana jalan-jalan besar, telekomunikasi, kendaraan roda empat, dan berbagai fasilitas modern telah mulai menyambungkan batas wilayah kedua Negara dalam suatu gentlemen agreement antara kedua Negara.

36

Evaluasi Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial Selain itu mulai diberlakukannya paspor bagi penduduk yang akan ke dan dari negara masing-masing, tidak lagi menggunakan Surat Lintas Batas. 1. Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia Jumlah Penduduk di kecamatan Sajingan sebanyak 8.605 jiwa, dengan komposisi antara laki-laki dan perempuan hampir berimbang. Desa yang memiliki penduduk terbanyak adalah di desa Sanatab dan yang paling sedikit jumlah penduduknya di desa Sei Bening. Jika dibandingkan dengan luas wilayah dari jumlah penduduk maka desa Sanatab dengan jumlah penduduk 2394 jiwa dan luas wilayah 8,1% menggambarkan kepadatan penduduk lebih tinggi dibandingkan dengan desa Sei Bening dengan jumlah penduduk 916 jiwa tetapi luas wilayahnya 18,54%, dari luas seluruh kecamatan.

Tabel 5. Penduduk Kecamatan Sajingan berdasarkan Jenis Kelamin No

Desa

1

Sebunga

2

Kaliau

3

Sanatab

4 5

KK 904

L

P

Jumlah

904

763

1667

995

995

881

1876

1206

1206

1188

2394

Santaban

933

933

829

1762

Sei Bening

443

443

473

916

4.481

4.471

4.134

8.605

Jumlah

Sumber data: monografi kecamatan Sajingan tahun 2011

Tingkat pendidikan penduduk di kecamatan Sajingan Besar, paling banyak adalah tamat SD, sementara jumlah penduduk tamat sekolah lanjutan pertama maupun atas, hampir sama jumlahnya yaitu antara 980-990 orang. Kondisi ini menggambarkan bahwa lebih dari setengah jumlah murid yang bersekolah di tingkat SD, tidak melanjutkan sekolah ke tingkat SLTP maupun SLTA.

37

Indah Huruswati dkk. Tabel 6. Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan. No 1 2 3 4 5

Desa Kaliau Sebunga Sanatab Santaban Sei Bening Jumlah

BS 127 148 1271 358 34 1938

TTSD 31 319 178 85 613

SD 243 612 738 700 2293

SLTP 199 336 338 105 978

SLTA 395 210 91 213 85 994

AK 16 3 17 47 8 91

PT 3 3 5 15 1 27

BH 41 10 300 105 33 489

Sumber data: monografi kecamatan tahun 2011

Jika disandingkan antara jumlah penduduk lulusan SD dengan kelompok umur, yang menunjukan jumlah paling banyak yaitu pada kelompok unmur antara 25-55 tahun, yaitu 2025 jiwa atau hampir 40%. Hal tersebut memberi gambaran bahwa mayoritas penduduk usia produktif hanya mencapai lulusan SD, maka tidak heran jika jenis mata pencaharian penduduk hanya pada pekerjaan informal. Tabel 7. Penduduk berdasarkan kelompok umur No 1 2 3 4 5

Desa Kaliau' Sebunga Sanatab Santaban Sungai Bening Jumlah

Usia 0-6 571 144 860 664 95

Penduduk Menurut Kelompok Umur Usia Usia Usia Usia Usia 7-12 13-18 19-24 25-55 56-79 392 286 276 240 239 249 243 240 656 112 466 243 367 311 289 314 260 278 220 234 175 140 140 598 115

Usia 80 > 42 5 69 21 27

Jumlah

2334

1596

164

9582

1172

1301

2025

989

2046 1649 2605 1992 1290

Sumber data: monografi Kecamatan Sajingan tahun 2011

Kondisi tersebut menggambarkan minimnya kapasitas SDM masyarakat, dalam meningkatkan kehidupannya, terutama semakin terbatasnya kesempatan penduduk untuk memperoleh jenis pekerjaan formal, termasuk memasuki pasaran kerja yang menuntut l;atar belakang pendidikan memadai. Wajar saja jenis pekerjaan penduduk, didominasi dengan pekerjaan informal, seperti sebagai buruh tani, buruh sadap karet atau buruh di

38

Evaluasi Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial perkebunan sawit. Meski ada diantaranya yang menjadi TKI ke negara jiran, namun jika dibandingkan dengan jumlah kepala keluarga, maka jumlah penduduk yang menjadi TKI, cukup rendah dibandingkan penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani. Tabel 8. Mata pencaharian penduduk Sajingan No 1 2 3 4 5

Desa Sebunga Kaliau Sanatab Santaban Sei Bening

Jumlah KK 94 95 96 349 206

Pertanian (%) 94 98 96 95 97

TKI (jiwa) 32 25 20 17 15

Sumber data: monografi kecamatan Sajingan, tahun 2011

b. Sumber Daya Sosial Beberapa potensi sosial lainnya yang terdapat di kecamatan Sajingan meliputi 13 Orsos, 5 Karang Taruna yang terdapat pada masing-masing desa, 11 Wahana Kesejahteraan Sosial, yang menyebar di 5 desa. Sementara tenaga kesejahteraan sosial yang membantu pembangunan di Kecamatan sajingan sebanyak 15 orang PSM dan 5 TKSK dimana masing-masing kecamatan memiliki 1 orang TKSK. 1) Kelompok Simpan Pinjam (Perempuan); kelompok ini bergerak dalam bidang ekonomi, berupa koperasi simpan pinjam yang dikelola oleh perempuan atau ibuibu rumah tangga. Misalnya Kelompok simpan pinjam di desa Sabunga, yang berdiri sejak tahun 2009 cukup membantu ibu-ibu rumah tangga (anggota) dalam menopang ekonomi rumah tangganya. Kelompok ini pula yang cukup aktif dalam kegiatan kemasyarkatan maupun program-program yang digulirkan di masyarakat. Keikutsertaan anggotanya terhadap program Stop BAB Sembarangan (SBABS) nyatanya cukup efektif menjadi pelopor dalam pemilikan KM/WC di rumah masing-masing. 39

Indah Huruswati dkk. 2) Kelompok Tani Wanita (KTW) beranggotakan ibuibu rumah tangga, yang dibentuk pada tahun 2011, beranggotakan 10 orang. Pada awalnya kelompok ini dikoordinir oleh salah satu ibu kepala Desa Kaliau, untuk mengelola bantuan stimulan sebesar 2 juta rupiah, namun berjalannya waktu, kelompok tani tersebut tidak dapat berkembang, bahkan bantuan stimulan yang seharusnya dimanfaatkan secara bergulir diantar anggota, nyatanya mengalami hambatan sampai akhirnya kelompok tani membubarkan diri. 3) Infrasruktur yang ada di kecamatan Sajingan, yang berlokasi dekat dengan PLB, meliputi puskesmas, guesthouse, balai Penyuluh Pertanian, Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan. c. Sumber Daya Alam Jenis lahan yang ada di kecamatan Sajingan cukup bervariasi, mulai dari tanah sawah terdiri tadah hujan atau rendengan, tanah kering berupa kebun dan tegalan serta huma, sampai hutan lindung, produksi, suaka alam, dan wisata. Dengan curah hujan di kecamatan sajingan Besar sebesar 24.00035.000 mm/tahun, dengan katagori lahan cukup subur. Wilayah yang memiliki sumber daya alam terdiri dari tanah sawah yaitu di desa Kaliau, seluas 262 ha, desa Sebunga seluas 160 ha dan desa Santaban seluas 155 ha. Sedangkan wilayah yang memiliki lahan kering berupa kebun atau tegalan di desa Kaliau seluas 425 ha, desa Sebunga 462 ha, desa Santaban seluas 33,768 ha dan desa sei Bening seluas 180 ha. Berbagai jenis tanaman dapat tumbuh di wilayah tersbut, karena lahannya yang subur, banyak ditanam dengan jenis rempah-rempah seperti lada (sahang), buahbuahan seperti durian, selain itu karet, kayu jati banyak dimiliki penduduk setempat. Bahkan pohon tengkawang yang menurut penduduk setempat dapat menghasilkan minyak, cukup banyak tumbuh di tanah Sajingan. 40

Evaluasi Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial Jika melihat luasnya lahan baik untuk persawahan maupun perkebunan di desa-desa seperti dimaksud, dapat dikelola dengan optimal, melalui pendampingan intensif maka wilayah dimaksud berpotensi menjadi wilayah penghasil tanaman produksi maupun konsumsi, yang akan berdampak bagi peningkatan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Sementara untuk wilayah Sei Bening, banyak didominasi oleh lahan dalam katagori hutan lindung yaitu 2900 ha, hutan produksi seluas 17.000 ha, hutan suaka alam seluas 31.608 ha dan hutan wisata seluas 3.825 ha. Potensi alam wilayah Sajingan Besar kenyataannya telah menjadi area perkebunan sawit, dan desa yang paling besar menjadi area perkebunan sawit yaitu desa Sabunga seluas 28.531 ha atau 85% dan desa Kaliau seluas 13.118 atau 75% dari luas wilayah seluruhnya , sementara desa Santaban hanya 5% saja yang menjadi perkebunan sawit. Luasnya wilayah di kedua desa yang menjadi perkebunan sawit, nyatanya telah menimbulkan berbagai persoalan, misalnya masyarakat di desa Sabunga yang dari awalnya bermata pencaharian lahan berpindah, setelah adanya perkebunan sawit, maka penduduk hanya mampu bercocok tanam dengan cara lahan berpindah sebanyak 2 kali saja, sehingga lahan yang digarap tidak dapat ditanami dengan tanaman produktif seperti kayu jati atau karet, karena lahan tersebut hanya bisa digunakan untuk tanaman konsumtif semata . Secara tidak langsung kondisi tersbut akan berakibat pada berkurangnya investasi keluarga untuk memperoleh “tabungan” dalam jangka panjang, 2. Perekonomian Masyarakat

Kegiatan mata pencaharian penduduk Sajingan umumnya pada bidang pertanian, baik untuk jenis tanaman konsumsi

41

Indah Huruswati dkk. seperti rempah-rempah (sahang atau lada), sereh, serta buahbuahan seperti durian, rambutan, buah naga dan sayur mayur dapat tumbuh subur menjadi andalan untuk menghidupi keluarganya. Selain itu terdapat jenis tanaman produksi yang banyak ditanam oleh penduduk, seperti karet, kayu jati, menjadi sumber penghasilan penduduk Hasil bumi baik yang diperoleh biasanya diperdagangkan ke negara tetangga dan hampir tidak pernah menjual ke ibukota kabupaten, karena jaraknya yang cukup jauh. Kondisi nyata setelah diresmikannya PLB, berdampak pada aktivitas ekonomi antar pedagang dari kedua negara. Di sepanjang zona bebas yaitu 500 m dari titik 0 km antara masing-masing batas negara, dilakukan praktek dagang yang berlangsung dari pagi sampai tengah hari, karena pedagang dari negara Malaysia akan segera menjualnya kembali ke pasar-pasar di negaranya. Pedagang dari negara Indonesia, tidak terbatas dari desa Sabunga, tetapi juga dari desa Sei Bening, menjual hasil bumi di zona bebas tersebut. Jenis barang yang dijual oleh penduduk dari desa Aruk atau desa-desa sekitarnya, sebagaimana tanpak pada saat penelitian ini berlangsung, durian dan rambutan sedang marak diperdagangkan di zona bebas tsb. Sementara jenis barang yang dibawa oleh pedagang dari negara Malaysia, berupa kebutuhan pokok, seperti beras, minyak, gula. Para pedagang dari Indonesia menggunakan kendaraan roda dua, untuk mengangkut buahbuahan disimpan dalam keranjang, diletakan di sisi kanan dan kiri motor. Dalam sekali angkut, mereka menjualnya, sampai 100 dan 120 butir durian, yang dijual dengan sistem borongan, dan dihargai kurang lebih 2 juta rupiah tergantung pada kwalitas dan besarnya buah. Frekuensi pedagang menjual buah-buahan sangat tergantung pada kemampuan masing-masing pedagang. Semakin sering menjual dalam sehari maka penghasilan yang diperoleh akan meningkat. Tidak halnya dengan pedagang durian yang datang dari desa Sei Bening yang letaknya paling 42

Evaluasi Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial ujung dan jauh dari PLB, hanya sanggup membawa sekall saja. Meskipun jumlah durian yang ada di kampungnya masih cukup banyak, karena .kondisi jalan berbatuan dan licin jika terkena air hujan, menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh pedagang. Berbeda halnya desa-desa yang berdekatan dengan zona bebas seperti desa Aruk, maka penduduk bisa menjual berbagai jenis barang, mulai dari rempah-rempah sampai hasil bumi lainnya, mulai dari sereh, sayuran, karet, sahang dan lain sebagainya. Selain itu penduduk biasa membeli kebutuhan pokok sehari-hari seperti telur, tepung, mentega, beras, minuman ringan dan lain sebagainya. Pada musim panen, biasanya penduduk akan menjual secara perorangan atau dikumpulkan melalui “tengkulak” yang akan menjualnya ke negara tetangga. Untuk menuju ke negara tetangga cukup membayar ongkos sebesar 30 ringit sudah sampai ke pusat perekonomian di negara Malaysia. Aktivitas ekonomi tidak hanya penjualan barang tetapi juga terjadi pengiriman barang-barang yang sebelumnya sudah dibeli. Pedagang dari negara Malaysia menggunakan kendaraan roda empat, dengan membawa minyak, gula, beras bahkan sampai tong gas, terutama bagi pemiliki warung atau toko di desa terdekat. Peran penjaga PLB terutama bagian Custom, dalam memeriksa lalulintas barang antar negara cukup longgar, terlebih kalau pedagang tersebut dikenal dan bertempat tinggal di desa Aruk. Kecuali penduduk diluar warga desa Aruk dan tidak dikenal, maka pemeriksaan barang oleh petugas Custom, akan memeriksa barang bawaan pelintas batas. Kondisi tersebut sebenarnya cukup menghawatirkan akan disalahgunakan oleh oknum-oknum menyelundupkan narkoba. Namun sejauh ini, menurut kepala Imiigrasi belum pernah terjadi, “selama ini belum pernah terjadi adanya orang yang, memanfaatkan

43

Indah Huruswati dkk. situasi untuk menyelundupkan narkoba, karena semua barang akan diperiksa oleh petugas Custom.” Dekatnya jarak ke negara tetangga dan jauhnya ke ibukota provinsi, menyebabkan banyaknya tersedia barang-barang produksi Malaysia, di warung-warung sekitar desa Sebunga, Peredaran uang ringgit Malaysia di desa Sabunga, seperti di warung-warung atau toko-toko penjual kebutuhan pokok, cukup tinggi. Warung atau toko berfungsi sebagai money changer bagi para pedagang Indonesia, dengan kurs sebesar Rp 3.000.- untuk satu ringgit, Bagi pedagang yang telah menjual hasil kebunnya, kemudian akan berbelanja kebutuhan sehari-hari sekaligus menukar uang ringgit yang mereka peroleh. Diresmikannya PLB, nyatanya berdampak pada arus lalu lintas barang dari negara Malaysia, yang sebelumnya marak berlalu lalang “Pasukan Gula”, sebutan sepeda motor yang membawa gula pasir, tong gas dari Malaysia, ke kecamatan-kecamatan di kabupaten Sambas, mulai berkurang, digantikan oleh kendaraan roda 4 yang mengangkut bahan pokok. Demikian juga jenis angkutan yang selama ini mengandalkan truk atau bus untuk mengangkut penumpang atau TKI yang akan ke maupun pulang dari negara Malaysia, mulai digantikan dengan kendaraan Kijang, Avanza dsb. Adapun lembaga perekonomian di kecamatan Sajingan sbb: Tabel 9. Lembaga Perekonomian Masyarakat Sajingan No Desa 1 2 3 4 5

Kaliau Sebunga Sanatab Santaban Sei Bening

Koperasi 3 3 2

Badan kredit

Koperasi kredit

3 4

1

Lainnya

4

Sumber data: monografi kecamatan tahun 2011

44

Toko/ kios/ warung 29 37 61 24

Lumbung desa

1

Evaluasi Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial Credit Union, sebagai salah satu lembaga perekonomian (simpan pinjam) nampaknya cukup populer di kalangan masyarakat, dan hampir sebagian besar penduduk menjadi anggota credit Union ini. Terdapat beberapa lembaga kredit salah satunya adalah Credit Union Buena Ventura dan Pancur Kasih. Untuk memperoleh pinjaman uang, maka terlebih dahulu anggota masyarakat harus menjadi anggota dan wajib menabung selama 6 bulan. Selain itu anggota memperoleh pendidikan dasar 1 (satu) tentang pengetahuan dasar credit Union, hak dan kewajiban sebagai anggota. Jika sudah 6 bulan menjadi anggotaa dan menabung, maka anggota diberi kesempatan untuk meminjam uang sesuai dengan jumlah tabungan yang dimiliki, kemudian dicicil dalam jangka tertentu sesuai dengan kemampuan anggota dengan Bunga yang diberikan cukup ringan yaitu 2% dari setiap saldo akhir. Prinsip dari model simpan pinjam ini adalah Kepercayaan dan kejujuran. Jika anggota dinilai baik dalam pembayaran cicilannya, maka selanjutnya anggota dapat meminjam lagi dana dalam jumlah yang cukup besar. Apabila anggota mampu mem”bom” istilah melunasi sebelum waktunya maka ybs dapat meminjam uang dalam jumlah yang lebih besar lagi. Jika anggota menunjukkan prestasi cukup baik dalam menabung maupun membayar, maka lembaga akan memberikan bimbingan, dasar tahap 2 (dua) berupa pemahaman tentang pembukuan. Pengelolaan uang dst, Bahkan untuk tingkat selanjutnya diberikan pelatihan strategi bisnis, untuk mengembangkan modal usaha. 3. Kesehatan

Pembangunan di bidang kesehatan di kecamatan Sajingan Besar, saat ini (2012) telah berdiri 1 buah Puskesmas, dibantu oleh 5 puskesmas pembantu. Puskesmas Sajingan Besar posisinya berada di depan kantor kecamatan Sajingan dibantu oleh dua orang dokter umum, dan 5 tenaga perawat dan bidan. Gedung Puskesmas yang berdiri saat ini cukup representatif mampu melayani pelayanan kesehatan masyarakat setempat, termasuk 45

Indah Huruswati dkk. memberi rujukan bagi masyarakat yang akan berobat ke Rumah Sakit di negara tetangga. Kondisi masyarakat yang berobat ke negara tetangga, nyatanya masih berlangsung sampai saat ini, terutama untuk beberapa kasus medis yang perlu penagananan khusus dan tidak memungkinkan untuk merujuk ke rumah sakit di kabupaten Sambas. "untuk kasus-kasus darurat yang perlu penanganan dan pertolongan cepat seperti persalinan dengan komplikasi atau kecelakaan, kadang kami terpaksa merujuk ke rumah sakit di Malaysia,". Persoalannya adalah keberadaan dokter yang kadang-kadang saja berada di puskesmas, meski terdapat tenaga perawat dan bidan selalu siap memberikan pelayanan, namun kenyataan di lapangan, menunjukkan bahwa masyarakat lebih sering berobat ke negara tetangga. Selain pelayanan yang cukup memuaskan juga selalu tersedia tenaga medis. Minimnya pemahaman penduduk tentang sanitasi lingkungan, ditunjukkan dengan masih terbatasnya kepemilikkan MCK pada masing-masing rumah. Pemanfaatan sungai yang menyisisr desa Sabunga dan desa-desa lainnya sebagai MCK, nampaknya masih cukup menonjol, meski pernah dicanangkan program Stop BAB Sembarangan (SBABS), namun belum mampu merubah kebiasaan bab di sungai. Tabel 10. Lembaga kesehatan di Kecamatan Sajingan No

Desa

1

Kaliau

Poliklinik Balai Pengobtan

Pustu

Prak. Dokter

Sunat

Bayi

Pos KB

Pos Yandu

0

1

4

3

6

2

4

Dukun

2

Sebunga

-

1

-

-

6

1

3

3

Sanatab

3

1

-

2

6

-

3

4

Santaban

-

1

-

3

13

1

3

5

Sei Bening

-

1

-

2

2

1

2

Jumlah

3

5

4

10

33

5

15

Sumber data: monografi kecamatan Sajingan tahun 2011

46

Evaluasi Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial 4. Sosial Budaya

Suku dayak yang mendominasi masyarakat di kecamatan Sajingan, dibagi menjadi 2 jenis suku yaitu Bekatih dan Kendayan. Untuk dayak Bekatih hanya berada di desa Sabunga, sementara suku Kendayan berada di 4 desa lainnya. Dalam tata cara adat sehari-hari hampir sama hanya saja perbedaan yang cukup menyolok adalah dalam bahasa yang digunakan. Pada bahasa dayak Kendayan, beberapa kata-kata hampir mendekati katakata dalam bahasa Indonesia,kata-kata yang digunakan suku Bekatih sangat berbeda jauh, Misal untuk menyebut makan, dalam bahasa dayak Kendayan diucapkan dengan “Maka”, sementara dalam bahasa Bekatih diucapkan “U” yang asing dan tidak bersentuhan dengan bahasa Indonesia. Peran lembaga adat cukup kuat di kecamatan Sajingan, dalam mengatur kehidupan bermasyarakat: seperti pada tata cara perkawinan, pemeliharaan hewan. Semua keputusan terkait untuk pengembangan wilayah maka pendapat tokoh adat sangat penting untuk dipertimbangkan. Penetapan adat ini semata-mata untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, seperti pada pemeliharaan babi sudah diatur untuk tidak berkeliaran di halaman, atau di lingkungan sekitarnya, karena akan merusak tanaman yang ada di sekitarnya. Jika diketahui ada babi berkeliaran, maka penduduk atau siapapun berhak ‘menembak’ babi tersebut lalu diserahkan kepada pemiliknya. Sanksi adat yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Sajingan didasarkan pada tingkat pelanggarannya. Misalnya menghilangkan nyawa seseorang, pelanggaran kesusilaan (menghamili tanpa nikah atau disebut bebayah) maka dikatagorikan sebagai pelanggaran adat besar. Untuk kasus semacam itu maka sanksi yang dikenakan berupa keharusan menyembelih babi berikut denda-dendanya. Dalam kasus-kasus tertentu dilakukan dengan cara damai, misalnya pada saat salah seorang warga menabrak orang.

47

Indah Huruswati dkk. Sanksi adat yang cukup akan diberikan pada seseorang yang tidak memaafkan kesalahan atau menyepelekan tuntutan adat, maka ketua adat dapat menjatuhkan sanksi yang mewajibkan membeli seekor babi yang mahal. Terkadang penjatuhan sanksi menjadi berat karena harga tempayan, guci sangat antik dan langka karena itu harganya menjadi mahal. Penyalahgunaan sanksi adat sesungguhnya dipandang sebagai sikap defence atau resistensi atau bentuk perlawanan atas dominasi kekuasaan modern, rasional dan kepentingan yang menyalahgunakan kepentingan orang-orang kecil. Kondisi tersbut berdampak pada orang-orang kaya dapat menjadi korban penggunaan sanksi adat yang tidak wajar dalam konteks sosial. Kehidupan beragama penduduk di kecamatan Sajingan masih memegang teguh adat istiadat suku dayak, meskipun agama katolik dan protestan banyak dianut oleh mayoritas penduduk. Berikut tabel penduduk menurut agama: Tabel 11. Penduduk Kecamatan Sajingan menurut agama No.

Nama Desa

Penduduk Menurut Agama Islam

Khatolik

Protestan

Budha

104

1577

361

-

53

1583

11

0

1

Kaliau'

2

Sebunga

3

Sanatab

78

1861

666

-

4

Santaban

201

1406

384

1

5

Sungai Bening Jumlah

65

750

448

-

501

7177

1870

1

Sumber data: monografi kecamatan tahun 2011

Seiring dengan banyaknya penduduk beragama katolik dan protestan, maka Gereja sebagai tempat ibadah di masingmasing desa Sajingan cukup banyak tersedia. Sementara mesjid dan surau/mushola terbatas, tetapi saat ini telah ditempatkan seorang pemuka agama islam yang sekaligus sebagai tenaga KUA di desa Kaliau. 48

Evaluasi Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial Tabel 12. Lembaga keagamaan di Keamatan Sajingan No

Nama Desa

1

Kaliau'

2

Sebunga

3

Sanatab

1

4

Santaban

1

5

Sungai Bening Jumlah

Surau Musholla

Mesjid 1

Gereja 6 3

1

5

1

4

2

24

6

3

Sumber data: monografi kecamatan tahun 2011

5. Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk di kecamatan Sajingan umumnya dalam katagori rendah, rata-rata hanya sampai tingkat SD, meski setiap tahunnya perbandingan atau rasio antara murid dan guru sebanyak 12,57 ini berarti beban tiap guru mendidik rata-rata 12 s/d 13 murid. Demikian halnya dengan tingkat SLTP, pada setiap tahunnya selalu terjadi peningkatan, rasio antara guru dengan murid mencapai 15,18, ini berarti setiap guru mengajar sekitar 15 s/d 16 murid. Namun demikian jumlah anak-anak yang melanjutkan ke tingkat lanjutan hanya 50% dari lulusan SD. Faktor yang menyebabkan rendahnya melanjutkan sekolah ke tingkat lanjutan lebih didasarkan pada faktor ekonomi, meskipun saat ini sudah ada SMK jurusan pertanian. Namun jika ingin melanjutkan ke SLTA maka harus ke kota besar, artinya perlu biaya cukup tinggi, karena anak harus kost, tentu saja ini perlu biaya cukup tinggi untuk akomodasi. Berikut jumlah lembaga pendidikan yang ada di kota Sajingan Besar.

49

Indah Huruswati dkk. Tabel 13. Lembaga pendidikan No

Nama Desa

TK

SDN

SD Inpres

SMP

SMK

2

3

3

1

1

1

Kaliau

2

Sebunga

3

Sanatab

4

Santaban

3

5

Sei Bening

2

2 1

-

3

1 2

Sumber data: monografi kecamatan Sajingan tahun 2011

6. Potensi Wisata

a. Tempat rekreasi di kecamatan Sajingan, terdapat di 3 desa yaitu di desa Kaliau dengan air terjun Riam Meresap, di desa Sanatab dengan air terjun Riam Pencarik dan di Santaban dengan air terjun Riam Cagap. Ketiga tempat rekreasi tsb, masih terbatas bagi konsumsi penduduk setempat dan akses menuju ke tempat rekreasi masih berupa tanah berbatuan, terutama akses ke air terjun Riam Cagap, yang berada di atas perbukitan terjal dan harus ditempuh dalam jarak yang cukup jauh. Sebenarnya pada tahun 2009, air terjun Riam Cagap ini pernah di survey oleh Dinas Pertambangan dan Dinas Pekerjaan Umum, yang akan dijadikan sebagai sumber air bersih. Jika ketiga air terjun tersebut, dikelola dengan baik, dan akses menuju ke sana memadai, maka sebenarnya cukup potensial sebagai daerah wisata dan dapat menjadi sumber untuk menambah pendapatan desa. b. Bentuk kesenian yang ada di masyarakat, yaitu koncong menjadi salah satu kesenian adat setempat. Kesenian koncong ini biasa ditampilkan pada saat syukuran misalnya pesta panen, pernikahan, lulus sekolah atau semacamnya yang memiliki makna syukuran, c. Kesenian lain yang menjadi ciri khas masyarakat Sambas adalah NaikDangau, yang diselenggarakan pada bulan Juni setiap tahunnya, secara bergiliran pada seluruh 50

Evaluasi Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial kecamatan. Di Kecamatan Sajingan, kesenian NaikDangau ini diselenggarakan pada tahun 2010. Dalam acara tersebut, menampilkan berbagai pertunjukkan kesenian, perlombaan putar gasing, menyumpit serta menampilkan berbagai hasil kerajinan tangan yang dihasilkan masyarakat. Seandainya tempat rekreasi dan kesenian dapat dikemas dengan menarik dilengkapi dengan infrastruktur berupa jalan menuju ke tempat rekreasi tersedia. Termasuk perbaikan jalan menuju ke kecamatan Sajingan diperbaiki dan layak sebagai jalan “poros’ menuju ke negara tetangga, maka daerah Sajingan Besar dapat diandalkan sebagai daerah wisata dan berpotensi untuk mengembangkan kehidupan masyarakat sekitarnya. 7. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Berdasarkan data PMKS di kecamatan Sajingan Besar, diperoleh gambaran bahwa jenis permasalahan sosial yang paling banyak adalah keluarga fakir miskin, yaitu sebanyak 345 jiwa. Demikian juga dengan penduduk yang menempati rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak 353 keluarga, serta penyandang cacat sebanyak 90 orang. Tabel 15: Data PMKS No

Jenis PMKS

Jumlah

1

Anak Konflik hukum

2

Anak Cacat

11

1

3

Lanjut Usia Terlantar

33

4

Penyandang Cacat

90

5

Ex Napi

2

6

WRSE

1

7

Keluarga Fakir Miskin

345

8

Keluarga RTLH

353

Sumber data: monografi kecamatan tahun 2011 dan TKSK tahun 2012

51

Indah Huruswati dkk. Banyaknya keluarga fakir miskin memberi gambaran bahwa penduduk usia produktif dengan latar belakang pendidikan didominasi lulusan SD, mengarah pada jenis mata pencaharian informal, dan tingginya angka keluarga miskin, dan tingginya keluarga dengan rumah tidak layak huni. Selain itu tingginya penyandang cacat (bawaan) merujuk pada tingkat kesehatan penduduk rendah, terutama pada asupan gizi saat ibu mengandung. 8. Program Pembangunan di Kecamatan Sajingan

Program pembangunan yang ada di kecamatan Sajingan meliputi: a. PNPM, yang telah berlangsung sejak tahun 2005, dengan, program yang telah dilakukan meliputi pembangunan air bersih, pembuatan jalan, gedung Posyandu dan jembatan. Jenis kegiatannya lebih banyak untuk pembangunan fisik, seperti betonisasi jalan sampai ke desa/kampung-kampung yang paling ujung sekalipun. Dalam penentuan bangunan fisik yang diinginkan digunakan dengan cara partisipatif yaitu melalui musyawarah dengan masyarakat, sampai menentukan jenis bangunan fisik yang dibutuhkan. b. Program Kube dari Dinsos Kabupaten Sambas, yang berlangsung tahun 2011, berupa bantuan ternak bagi 10 kelompok di desa Kaliau, 5 kelompok di desa Sebunga, dan 5 kelompok di desa Sanatab. Pemilihan ternak disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, yaitu ada yang memilih ternak babi dan sapi, meski umumnya kelompok lebih banyak memilih berternak babi. Masing-maasing kelompok diberi dana stimulan sebesar 20 juta rupiah, dan dalam perkembangannya KUBE ternak tersebut bisa disebut “gagal” karena belum sampai pada tahap pengembangan, namun ternak-ternak tersebut mati karena terserang penyakit antraks. Kondisi tersebut saat itu hampir dialami oleh tenak-ternak yang dimiliki penduduk

52

Evaluasi Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial lainnya. Tidak adanya dampingan bagi kelompok, baik dalam bimbingan motivasi kelompok maupun dalam cara-cara pemeliharaan hewan ternak, menjadi salah satu penyebab gagalnya program dimaksud. c. Program SBABS (Stop Buang Air Besar Sembarangan) kerjasama Dinas Kesehatan dan Word Visi Indonesia pada tahun 2011, dilatarbelakangi oleh kondisi pada hampir sebagian besar penduduk tidak memiliki MCK, dan selama ini masih menggunakan sungai untuk keperluan hal tersebut. Program ini baru sampai pada tahap sosialisasi dan pembuatan contoh WC dan kloset sederhana, disesuaikan dengan kemampuan masyarakat. Namun setelah 6 bulan berlangsung, masyarakat tidak memiliki keinginan kuat untuk membuat WC sederhana sekalipun. Persoalan yang mendasar adalah tidak adanya saluran air ke rumah-rumah warga. Meski sebenarnya sarana penampungan air pernah dibuat pada tahun 2006, namun tidak adanya pemeliharaan maka pipa-pipa yang mengalirkan air dari bendungan ke rumah warga menjadi rusak sampai akhirnya air bersih tidak pernah lagi mengalir. Dari diskusi kelompok diperoleh informasi bahwa pembuatan irigasi yang pernah digulirkan dari Dinas Pekerjaan Umum bidang irigasi, nyatanya tidak mampu memenuhi kebutuhan dari masyarakat sekitar karena tidak adanya kesepakatan dalam perencanaan program. Sebagaimana dikemukakan oleh salah seorang peserta bahwa pembuatan irigasi telah merusak lahan garapan miliknya, sehigga lahan tersebut selanjutnya tidak dapat dikelola lagi, bahkan lahannya menjadi kering. d. Program Kelompok Wanita Tani (KWT) dari Dinas Pertanian pada tahun 2010. Program ini ditujukan bagi ibu-ibu dan dikelompokkan dengan anggota 10 orang. Diawali dengan pemberian bantuan stimulan sebesar 2 juta rupiah untuk

53

Indah Huruswati dkk. masing-masing kelompok. Dana tersebut dapat digunakan untuk penyediaan bibit tanaman, pembukaan lahan, pemagaran meski hanya memanfaatkan lahan “kosong” yang ada di sekitar rumahnya. Pada awalnya kelompok dikoordinir oleh ibu kepala desa, namun sejalan dengan waktu, kelompok tersebut mulai menurun pesertanya, karena pengelolaan bantuan stimulan yang kurang transparan, telah mengendurkan minat dan semangat ibu-ibu dalam berkelompok. Bantuan stimulan telah digulirkan sampai ke empat kalinya, dan kelompok selalu berubah-ubah anggota, bahkan ada diantaranya yang mengundurkan diri dari kelompok dan berakhir bubar. Padahal kelompok selalu mendapat pendampingan dari penyuluh pertanian setempat, ada dugaan kurang transparansinya pertanggung jawaban penggunaan dana stimulan telah menurunkan minat ibu-ibu dalam kegiatan bertani secara berkelompok. Namun demikian di desa Kaliau masih ditemukan Kelompok Tani Wanita Melati, meski anggotanya selalu berubah-ubah, dan ada diantaranya anggota yang telah berganti kelompok sebanyak 4 kali, namun tetap konsisten menjalankan kegiatan. Dalam aktivitasnya, mereka memanfaatkan lahan pekarangan rumahnya, untuk tanam dengan jenis tanaman untuk konsumsi sehari-hari, misalnya kacang panjang, terong, bayam dan lain-lain. Mereka melakukan secara mandiri mulai dari membersihkan lahan, membuat pagar, menanam dan menyiramnya. Keberadaan penyuluh pertanian, yang berdomisili di desa Kaliau, menjadi salah satu faktor pendorong kelompok (KWT) Melati tetap bertahan dalam berkegiatan, meski tanpa diberi dana stimulan. Motivasi yang mendorong ibu-ibu tetap dalam KWT, karena hasilnya langsung dapat dimanfaatkan terutama membantu keluarganya untuk kebutuhan sehari-hari,

54

Evaluasi Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial 9. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan Program: a. Faktor Pendukung;

1) Motivasi tinggi dari kaum perempuan (ibu-ibu) untuk melaksanakan kegiatan pertanian. Meski tanpa disertai stimulan, tetapi beberapa kelompok terus melanjutkan kegiatan karena manfaatnya banyak dirasakan bagi pemenuhan kebutuhan mereka sehari-hari. 2) Motivasi tinggi dari anggota masyarakat yang memiliki mata pencaharian bercocok tanam, untuk mewujudkan pembangunan penampungan air maupun kegiatan pada kelompok pertanian, dengan mengorbankan lahannya untuk pembangunan penampungan air. 3) Dukungan aparat kecamatan untuk mengakseskan pada berbagai layanan,misalnya bagi pendidikan anak usia dini, maupun pendidikan kejuruan pertanian dengan mendirikan sekolah kejuruan pertanian yang dikelola masyarakat. b. Faktor Penghambat 1) Tidak adanya koordinasi program diantara instansi terkait; Pada program KUBE dari Dinso tidak disertai dengan tenaga pendamping/penyuluh peternakan dari Dinas peternakan, termasuk kurangnya sosialisasi ke masyarakat sebelum progam diluncurkan 2) Pada program SBABS dari Dinas Kesehatan tidak diimbangi dengan pembangunan irigasi (penampungan air) dari Dinas Pekerjaan Umum. Sementara tempat penampungan air yang selama ini pernah dimiliki oleh masyarakat Sajingan melalui program pipanisasi, tidak pernah ada pemeliharaan, sehingga program terkendala karena tidak adanya aliran air bersih ke rumah warga. 3) Terbatasnya kapasitas SDM, dimana tingkat pendidikan dan ketrampilan yang dimiliki penduduk usia produktif 55

Indah Huruswati dkk. masih rendah, akan berpengaruh pada ketidak mampuan melihat dan mengelola sumber yang berada dilingkungan sekitar. 4) Budaya masyarakat Sajingan dalam menghamburhamburkan uang untuk menonton keramaian, Para pemilik modal terdiri dari aparat desa dan tokoh masyarakat lainnya memanggil band yang berlangsung selama 3 hari 3 malam Pada saat itu penonton (penduduk sekitar) akan berjoget semalaman sambil minumminum dan berjudi yang dapat menghabiskan seluruh penghasilannya dan mengalahkan kebutuhan keluarga. 5) Mekanisme pelaksanaan program pembangunan di masyarakat masih bersifat “top down” tanpa mengikutsertakan masyarakat dalam perencanaan program.

56

Evaluasi Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial

BAB III PERSPEKTIF PERCEPATAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI DAERAH PERBATASAN Kemiskinan merupakan masalah klasik di daerah perbatasan, yang sampai sekarang belum tuntas ditangani. Sementara itu, potensi sumber daya alam yang dimiliki di wilayah ini cukup melimpah, namun hingga saat ini relatif belum dimanfaatkan secara optimal. Di sisi lainnya, terdapat berbagai persoalan yang mendesak untuk ditangani karena besarnya dampak dan kerugian yang dapat ditimbulkan. Ketertinggalan secara ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat perbatasan juga dipicu oleh minimnya infrastruktur dan aksesibilitas yang tidak memadai, seperti jaringan jalan dan angkutan perhubungan darat maupun sungai masih sangat terbatas, prasarana dan sarana komunikasi seperti pemancar atau transmisi radio dan televisi relatif minim, ketersediaan sarana dasar sosial dan ekonomi seperti pusat kesehatan masyarakat, sekolah, dan pasar juga sangat terbatas. Kondisi keterbatasan tersebut akan semakin nyata dirasakan oleh masyarakat perbatasan ketika mereka membandingkan dengan kondisi pembangunan di negara tetangga, terutama, Malaysia. Memang ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa pengelolaan wilayah perbatasan negara selama ini menjadi domain pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah dan masyarakatnya kurang dilibatkan. Disamping itu banyak juga kebijakan pengelolaan perbatasan negara yang tidak saling mendukung dan/atau kurang sinergi satu sama lain. Misalnya, kebijakan Kementerian PU untuk membangun infrastruktur jalan di wilayah perbatasan terhambat oleh adanya kebijakan Kementerian Kehutanan tentang Hutan Lindung di wilayah perbatasan. Penanganan terhadap masalah-masalah yang muncul seputar perbatasan masih bersifat parsial oleh instansi atau lembaga yang berbeda-beda. 57

Indah Huruswati dkk. Berdasarkan hasil penelitian ini tergambar adanya persoalan yang menyangkut permasalahan interaksi dengan warga negara tetangga, keterisolasian, kesejahteraan yang relatif jauh lebih rendah, keterbatasan SDM yang berkualitas, banyaknya permasalahan-permasalahan ilegal dalam berbagai hal, dan adanya eksploitasi sumberdaya alam yang dapat memunculkan persoalan-persoalan bilateral, ketertiban dan keamanan dalam negeri yang dapat mengancam kedaulatan NKRI. Untuk mengatasi permasalahan yang timbul diperbatasan perlu dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan pembangunan wilayah perbatasan dalam mendukung ketahanan nasional dengan suatu pendekatan partisipatif yang melibatkan seluas mungkin warga masyarakat dengan organisasi lokal, kearifan lokal dan kebutuhan lokal serta menghormati institusi adat yang merupakan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) atau modal sosial (Social Capital). Untuk itu perlu dirumuskan suatu rumusan strategi yang berupa model pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik masyarakat perbatasan. Hal yang perlu dipertimbangkan untuk pemberdayaan masyarakat di dua lokus penelitian di kabupaten Sambas adalah bentuk usaha percepatan pertumbuhan perekonomian perbatasan yang berbasis kerakyatan, antara lain: 1. Identifikasi permasalahan dan potensi sektor-sektor unggulan di daerah perbatasan. Ini merupakan suatu tahapan kegiatan yang mempunyai tujuan agar masyarakat mampu menganalisis kondisinya sendiri, terkait dengan permasalahan yang dialami dan dihadapi serta potensi yang dimilikinya. Sedangkan permasalahan adalah segala sesuatu yang menyebabkan terkendalanya perubahan perilaku masyarakat menuju arah yang lebih baik. Identifikasi permasalahan dan potensi dapat dilakukan dengan melalui diskusi dalam kelompok. Untuk lokasi kabupaten Sambas,

58

Evaluasi Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial dalam diskusi ini dilibatkan para tokoh masyarakat terutama warga masyarakat yang mengetahui situasi dan kondisi persoalan di wilayahnya sendiri. Oleh karenanya kelompok lebih berbasiskan kedekatan wilayah. Diskusi diawali dengan membuat peta wilayah (desa lokus) dan karakteristik wilayah, kemudian dilanjut dengan mendiskusikan permasalahan, potensi dan trend, relasi serta aktivitas masyarakat dengan menggunakan media gambar. 2. Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat adat/ kelompok-kelompok swadaya masyarakat yang sudah ada. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia mngembangkan naluri untuk selalu bersama dan berkumpul dengan sesamanya, sehingga memunculkan berbagai kelompok sosial dan membentuk lembaga-lembaga. Lembaga kemasyarakatan itu berperan penting dalam proses kehidupan suatu kelompok sosial. Menurut Koentjaraningrat (1964), lembaga kemasyarakatan merupakan suatu sistem norma khusus yang menata suatu rangkaian tindakan yang berpola guna memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupan bersama, dimana lembaga kemasyarakatan harus mempunyai sistem norma yang mengatur tindakan yang terpolakan serta tindakannya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Penguatan Lembaga Kemasyarakaan di desa perbatasan dapat dilaksanakan melalui: Pertama, mendudukkan Lembaga Kemasyarakatan sesuai dengan fungsinya. Hal ini harus mendapat perhatian karena lembaga-lembaga yang ada di desa, menurut informasi yang diperoleh dari hasil penelitian ini tampak mengalami kendala dalam pengelolaan kelembagaannya. Lembaga kemasyarakatan yang dibentuk di desa perbatasan adalah : Dusun, Rukun Tetangga (RT); Rukun Warga (RW); Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK); Karang Taruna; Lembaga Pemberdayaan

59

Indah Huruswati dkk. Masyarakat Desa; dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya. Kedua, salah satu faktor yang menentukan keberhasilan penguatan kelembagaan adalah adanya kemampuan dari sumber daya manusia dalam kelembagaan itu sendiri. Untuk itu dalam rekruitmen pengurus lembaga kemasyarakatan harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan. Lembaga yang ada itu tentunya haruslah menjalankan tugasnya dari mulai penyusunan rencana pembangunan, yang tentunya harus dilakukan secara partisipatif, melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif; menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat; menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat. 3. Pemberdayaan, pendampingan dan penguatan peranserta masyarakat dalam kegiatan perekonomian atau sosial. Setiap program yang masuk ke desa-desa perbatasan mempunyai tujuan peningkatan dan keberdayaan masyarakat dari kondisi memprihatinkan. Pendamping sosial kemudian hadir sebagai agen perubah yang turut terlibat membantu memecahkan persoalan yang dihadapi mereka. Pendampingan sosial dengan demikian dapat diartikan sebagai interaksi dinamis antara kelompok miskin dan pekerja sosial untuk secara bersama-sama menghadapi beragam tantangan seperti; (a) merancang program perbaikan kehidupan sosial ekonomi, (b) memobilisasi sumber daya setempat (c) memecahkan masalah sosial, (d) menciptakan atau membuka akses bagi pemenuhan kebutuhan, dan (e) menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang relevan dengan konteks pemberdayaan masyarakat. Pendampingan sosial sangat menentukan kerberhasilan program penanggulangan kemiskinan. 60

Evaluasi Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial 4. Pengembangan wawasan kebangsaan masyarakat di kawasan perbatasan. Wawasan kebangsaan merupakan “cara pandang” suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya. Wawasan merupakan penjabaran dari falsafah bangsa Indonesia sesuai dengan keadaan geografis bangsa, serta sejarah yang pernah dialaminya. Esensinya adalah bagaimana bangsa itu memanfaatkan kondisi geografis, sejarahnya, serta kondisi sosial budayanya dalam mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya. Apalagi di wilayah perbatasan, yang pemenuhan kebutuhan hidup sehari-harinya sangat bergantung pada negara tetangga, sangat rentan terhadap wawasan kebangsaannya. Oleh karenanya, perlu terus menerus ditanamkan wawasan kebangsaannya melalui peningkatan kesadaran bela negara dalam berbagai bentuk kegiatan. 5. Menghidupkan peran lembaga keuangan mikro dalam peningkatan pertumbuhan perekonomian. Sebagai beranda terdepan, memang seyogyanya daerah perbatasan mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan dan kawasan sentra produksi yang sesuai dengan potensi sumber daya alam dan pasar serta memiliki akses transportasi dan pemasaran ke negara tetangga tentunya dengan tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan kearifan lokal. Pada akhirnya dalam upaya merancang sebuah program yang sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan masyarakat, maka langkah pertama yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah mengadakan kajian tentang kebutuhan dan masalah yang dirasakan masyarakat. Upaya ini perlu dilakukan agar tujuan program dalam upaya pemberdayaan masyarakat dapat diwujudkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki masyarakat. Hal ini juga bertujuan agar masyarakat mempunyai daya sehingga paling tidak, mampu 61

Indah Huruswati dkk. memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemda juga diharapkan bisa melihat peluang dan memfasilitasi masyarakat untuk bisa meningkatkan taraf hidup. Melihat kompleksitasnya permasalahan yang ada di kedua kawasan perbatasan ini, maka pengelolaannyapun memerlukan kerja kolektif dan koordinasi yang intensif. Untuk itu, peranan lembaga-lembaga pemerintah lainnya di luar Badan Daerah Pengelola Perbatasan Kalimantan Barat, dunia usaha/swasta dan masyarakat perlu terus ditingkatkan. Pengelolaan wilayah perbatasan ini bukan saja hanya melibatkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) semata, tetapi juga harus melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten khususnya Pemda Kabupaten Sambas.

62

Evaluasi Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial

BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan

Ditinjau dari berbagai aspek kehidupan, kondisi masyarakat di wilayah perbatasan antar negara masih menunjukkan ketertinggalan menyangkut masalah sosial, ekonomi maupun infrastruktur wilayah. Potensi alam wilayah perbatasan yang pada umumnya melimpah, belum termanfaatkan secara optimal guna mewujudkan kesejahteraan hidup masyarakat. Potensi wisata, di kedua kecamatan yang memiliki nilai jual cukup tinggi melalui obyek wisata bahari dan air terjun, menjadi kurang optimal dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteeraan masyarakat, jika infrastruktur jalan menuju kedua kecamatan tersebut masih kurang memadai. Keterbatasan sumber daya manusia maupun infrastruktur wilayah yang ada, memunculkan masalah mendasar seperti kemiskinan, ketertinggalan dan tidak terelakkan kondisi demikian berefek pada meningkatnya berbagai jenis permasalahan masyarakat. Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dari kedua kecamatan banyak didominasi oleh keluarga fakir miskin dan rumah tidak layak huni (RTLH), dalam jumlah yang cukup menonjol dibandingkan permasalahan lainnya. Sumber daya manusia yang rendah, dengan mayoritas penduduk usia produktif berlatar belakang pendidikan setara sekolah dasar, melengkapi gambaran keluarga fakir miskin di kedua kecamatan tersebut. Pendekatan pembangunan kawasan perbatasan yang mulai bergeser dari pendekatan keamanan ke pendekatan 63

Indah Huruswati dkk. kesejahteraan dirasakan belum menunjukkan dampak positif pelaksanaan pembangunan. Kebijakan pembangunan kawasan perbatasan yang dikatakan sebagai beranda terdepan suatu negara juga belum berpihak kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa program-program pembangunan yang berlangsung di kecamatan Paloh dan Sajingan Besar, telah banyak dilaksanakan. Diantaranya PNPM sebagai program dari Kementerian Dalam Negeri, yang telah cukup lama berlangsung di kedua kecamatan tersebut, cukup memberi nilai manfaat bagi masyarakat sekitar terutama dalam bidang infrastruktur melalui betonisasi ke dusun-dusun yang paling jauh sekalipun. Demikian halnya dengan Program Pembangunan penampungan Air bersih dari Kementerian Pekerjaan Umum, dengan memanfaatkan sumber mata air dari dataran tinggi disekelilingnya, sebenarnya sangat besar manfaatnya bagi pemenuhan kebutuhan air bersih pada masyarakat perbatasan. Permasalahannya adalah penampungan air bersih yang pernah dibangun, kurang mendapat pemeliharaan dan masyarakat hanya memanfaatkan penampungan air bersih dalam jangka waktu sesaat, dan pemenuhan air untuk keperluan rumah tangga, kembali dengan mengandalkan air tadah hujan. Kondisi ini berdampak pula pada program Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBABS) dengan tujuan memberikan kesadaran akan pentingnya sanitasi pada masyarakat menjadi kurang optimal. Program bantuan bagi keluarga fakir miskin melalui KUBE dari Dinas Sosial Kabupaten Sambas, dalam bentuk ternak, kenyataannya kurang memiliki dampak positif bagi kelompok sasaran. Minimnya pendamping bidang peternakan bagi penerima manfaat, yang bukan kapasitas Dinas Sosial, menjadi salah satu kendala kegagalan pelaksanaan program.

64

Evaluasi Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial Kondisi pelaksanaan program di wilayah perbatasan memberi gambaran tentang minimnya koordinasi antar kelembagaan. Sementara Pembentukan lembaga pengelola Wilayah Perbatasan di tingkat pusat dan daerah yang diberikan tugas dan kewenangan mengkoordinir pelaksanaan program pembangunan dari berbagai institusi pemerintah maupun swasta masih dihadapkan pada kendala-kendala teknis. Implementasi fungsi koordinator yang tidak diimbangi dengan kejelasan dan ketegasan kewenangan terhadap sanksi yang harus diberlakukan, menjadi kelemahan pelaksanaan fungsi lembaga yang bersangkutan. Sinkronisasi program pembangunan kesejahteraan antar kementerian/lembaga bagi masyarakat di wilayah perbatasan menjadi alternatif model penanganan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di wilayah perbatasan. B. Rekomendasi

1. Perlunya pemetaan prioritas permasalahan yang akan ditangani, oleh semua pihak pelaku pembangunan. Bentuk program pembangunan dari kementerian/lembaga terkait dapat direalisasikan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya. Dalam hal ini, peran lembaga pemerintah, dunia usaha/swasta dan masyarakat harus bersinergi agar kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan dapat meningkat. 2. Perlunya komitmen kerja kolektif dan koordinasi intensif mengingat pengelolaan kawasan dengan kompleksitas permasalahan yang ada, penanganannya masih bersifat ego sektoral. Dalam hal ini peran lembaga koordinator pengelola wilayah perbatasan perlu diberi peran dan ditingkatkan sesuai tugas dan fungsi serta kewenangannya. 3. Perlunya, keterlibatan masyarakat dan unsur Pemerintah Daerah setempat dalam perencanaan hingga pelaksanaan

65

Indah Huruswati dkk. program secara berkesinambungan, sebagai salah satu kunci keberhasilan pembangunan kawasan perbatasan. 4. Perlunya keberpihakan kebijakan pembangunan bagi wilayah perbatasan dalam proporsi alokasi program maupun anggaran, mengingat pembangunan di kawasan perbatasan masih tertinggal dibandingkan dengan kawasan lainnya selain kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan suatu negara. 5. Perlunya sinkronisasi pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan sosial antar Kementerian/Lembaga, di wilayah perbatasan, mengingat berbagai faktor penghambat dalam realisasi pelaksanaan program dari masing-masing kementerian bersumber dari kurangnya kerjasama diantara pelaksana program di wilayah perbatasan. 6. Usulan sinkronisasi program yang dapat dilakukan oleh unitunit teknis/instansi terkait dengan permasalahan yang ada, sebagai berikut:

66

SINKRONISASI PROGRAM PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI DAERAH PERBATASAN

2

1

NO

67

Keluarga Miskin

• Peningkatan sarana penghubung dari kab. ke kecamatan • Penyediaan sarana penerangan listrik • Penyediaan sarana air bersih; • Perbaikan lingkungan. • Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Negara

MASALAH PRIORITAS YANG AKAN DIATASI

1. Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif. 2. Terpenuhinya kemampuan kepala keluarga memperoleh penghasilan dengan memanfaatkan sumber/potensi lingkungan. 3. Tercapainya keterampilan kerja bagi keluarga miskin. 4. Tercapainya kemampuan membudidayakan hasil pertanian dan nelayan.

• Program Pelayanan sosial dasar bagi PMKS di kawasan perbatasan.

• Program Perbaikan Infrastruktur yang mendukung daerah

NAMA PROGRAM / KEGIATAN YANG DIREKOMENDASIKAN

• Terbantunya keluarga miskin di kantong-kantong kemiskinan di wilayah/daerah tertinggal.

• Memperlancar aktivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. • Terbangunnya akses sarana prasarana kebutuhan hidup masyarakat. • Terbangunnya Pusat Layanan Kesejaht. Sosial di Kawasan Perbatasan

TUJUAN & TARGET

Dirjen Pemberdayaan Sosial, Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan; Kemensos

• Dirjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;Kemensos

• Kementerian PU

UNIT PELAKSANA PUSAT

1. Dinsonakertrans 2. Bappeda bid pemberdayaan masyarakat 3. Dinas Pertanian 4. Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan 5. Dinas Perikanan dan Kelautan

Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Sambas Kecamatan Paloh

UNIT PELAKSANA DAERAH (PROVINSI & KABUPATEN)

Lokasi : DESA TEMAJUK, KECAMATAN PALOH dan DESA SEBUNGA, KECAMATAN SAJINGAN BESAR, KABUPATEN SAMBAS - KALIMANTAN BARAT

Evaluasi Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Penyandang Cacat

4

Tuna Netra Tuna Rungu

Rumah Tidak Layak Huni

MASALAH PRIORITAS YANG AKAN DIATASI

3

NO

1. Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar bagi PMKS termasuk anak lansia dan PACA 2. Program Jaminan sosial PACA 3. Program Pelayanan rehabilitasi penyandang cacat mental. 4. Program Pelayanan dan Penyuluhan Kesehatan (sanitasi lingkungan)

Bantuan bagi keluarga miskin dalam bentuk perbaikan/ renovasi rumah (RTLH)

NAMA PROGRAM / KEGIATAN YANG DIREKOMENDASIKAN

1. Terpenuhinya kebutuhan dasar PACA di kawasan Perbatasan 2. Terjaminnya kebutuhan hidup bagi penyandang cacat berat. 3. Terpenuhinya pelayanan rehailitasi bagi penyandang cacat mental 4. Tercapainya akses terhadap kesehatan kesehatan dasar. 5. Terjaminnya lingkungan sehat dan bersih

• Terehabilitasinya rumah layak huni bagi keluarga Fakir Miskin dan sarana lingkungan

TUJUAN & TARGET

1. Dinsonakertrans 2. Dinas Permukiman dan Prasaran Wilayah 1. Dinsonakertrans 2. Dinas Kesehatan

Dirjen Pelayanan dan Rehabilitasi Kessos, Direktorat Pelayanan Paca Kemensos

UNIT PELAKSANA DAERAH (PROVINSI & KABUPATEN)

Dirjen Pemberdayaan Sosial, Direktorat Pemberdayaan FM

UNIT PELAKSANA PUSAT

Indah Huruswati dkk.

68

6

5

NO

Wanita Rawan Sosial Ekonomi

Lanjut Usia (tidak produktif)

MASALAH PRIORITAS YANG AKAN DIATASI

69

2. Program Bimbingan Sosial Psikologis.

1. Pemberdayaan perempuan WRSE

1. Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT), 2. Subsidi bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Lansia, 3. Home Care, Day Care

NAMA PROGRAM / KEGIATAN YANG DIREKOMENDASIKAN

1. Terlaksananya pemberdayaan keluarga 2. Tercapainya kondisi keluarga menjadi tidak rentan secara ekonomi maupun sosial. 3. Terhindarkannya perempuan bekerja ke LN 4. Upaya penguatan kapasitas SDM untuk meningkatkan pengelolaan industri pariwisata

1. Dukungan keluarga dan masyarakat terhadap kehidupan lanjut usia 2. Meningkatkan kehidupan lanjut usia 3. Mengaktualisasikan diri dalam keluarga dan masyarakat, 4. Mendorong lanjut usia dapat melakukan kegiatan sosial keagamaan dan kerohanian 5. Aksesibilitas lanjut usia terhadap sarana dan pelayanan umum

TUJUAN & TARGET

- Dirjen Pemberdayaan Sosial, Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan - Direktorat Penyuluhan Sosial Kemensos

Dirjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Direktorat Pelayanan Kemensos

UNIT PELAKSANA PUSAT

1. Dinsonakertrans 2. Dinas Koperasi 3. Dinas Perindustrian 4. Dinas Pariwisata

1. Dinsonakertrans 2. Dinas Kesehatan 3. Kantor Agama

UNIT PELAKSANA DAERAH (PROVINSI & KABUPATEN)

Evaluasi Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Pendampingan untuk semua program yang masuk di masyarakat

Sulitnya jangkauan komunikasi sehingga mempengaruhi program pelayanan

Kerentanan munculnya konflik sosial, (dengan adanya perkebunan sawit), konflik antar kelompok nelayan, konflik batas laut dengan nelayan dari LN dan penyelundupan napza.

Pertanian

8

9

10

MASALAH PRIORITAS YANG AKAN DIATASI

7

NO

70

1. Pelatihan Manajemen Pertanian 2. Pelatihan Pemanfaatan Teknologi Pertanian 3. Pendampingan Pertanian

1. Program Ketahanan Masyarakat. 2. Program Penyuluhan Narkotika

Program Sistem Jaringan Informasi dan Komunikasi melalui Alat Komunikasi Radio di kawasan perbatasan

Pendamping Program PFM-BLPS

NAMA PROGRAM / KEGIATAN YANG DIREKOMENDASIKAN

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat (petani) dalam pengelolaan lahan pertanian. 2. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan teknologi pertanian

1. Tercapainya kondisi kondusif pada warga masy. yang menggantungkan penghasilannya dari nelayan 2. Terhindarkannya penduduk setempat menjadi “kurir” barang selundupan. 3. Terhindarkannya penduduk dari penguasaan laut oleh nelayan dari LN

Penguatan Potensi daerah dengan perluasan jangkauan pelayanan di kawasan perbatasan.

• Peningkatan Kapasitas Pendamping dan Pengelolaan Lembaga Pemberdayaan

TUJUAN & TARGET

Kementerian Pertanian

Direktorat Penyuluhan Sosial dan Direktorat Pelayanan Napza

Dirjen Banjamsos Pusdatin-Badiklit Kesos Kemensos

Dirjen Pemberdayaan Sosial, Direktorat Pemberdayaan FM-Kemensos

UNIT PELAKSANA PUSAT

Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Sambas Kecamatan Paloh & Sajingan

• Dinas Sosial • Aparat Kepolisian dan TNI AD

1. Dinsonakertrans 2. Dinas Kominfo

1. Dinsonakertrans 2. Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

UNIT PELAKSANA DAERAH (PROVINSI & KABUPATEN)

Indah Huruswati dkk.

Kepariwisataan

11

1. Pengembangan daerah wisata 2. Pelatihan Pengelolaan Home stay dan keterampilan home industri (souvenir)

NAMA PROGRAM / KEGIATAN YANG DIREKOMENDASIKAN 1. Meningkatkan kesiapan masyarakat dalam pengembangan wisata 2. Meningkatkan kemampuan masyarakat mengelola home stay

TUJUAN & TARGET - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Ditjen Pemberdayaan Sosial Kemensos - Kementerian Pemberdayaan Perempuan

UNIT PELAKSANA PUSAT

- Dinas Pariwisata - Dinas Sosial - Kantor Pemberdayaan Perempuan

UNIT PELAKSANA DAERAH (PROVINSI & KABUPATEN)

Catatan: Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan Kerjasama (BPKPK) Provinsi Kalimantan Barat seyogyanya terlibat disemua program di atas

MASALAH PRIORITAS YANG AKAN DIATASI

NO

Evaluasi Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial

71

Indah Huruswati dkk.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik, Kabupaten Sambas, 2009

Kabupaten Sambas dalam Angka. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas.

Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI,

Profil Potensi Kawasan Perbatasan Lokpri Paloh.

Bappeda Prov. Kalbar, 2010.

Praktek Pengelolaan Batas Wilayah dan Kawasan Perbatasan Darat di Provinsi Kalimantan Barat. Disampaikan pada Seminar ”Menggagas format ideal pengelolaan Batas Wilayah dan Kawasan Perbatasan sebagai halaman depan NKRI”, oleh Bappenas RI, tanggal 8 Desember 2010, Jakarta.

Departemen Sosial RI, 1995.

Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengambangan Kesejahteraan Sosial Depsos RI.

Depkimpraswil, 2002.

Strategi dan Konsepsi Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara. Jakarta.

Indah Huruswati dkk, 2009.

Studi Masalah, dan Sumber Daya Sosial Daerah Perbatasan dan Tertinggal, Puslitbang Kesos, Jakarta.

Kristianus, M.Si, 2011.

Rumusan Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Perbatasan di Kalimantan Barat. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan; http://www.kemitraan.or.id

Soemardjan, Selo, 1997. Kemiskinan : Suatu Pandangan Sosiologi, Jurnal Sosiologi Indonesia, ISI Publisher, Jakarta.

72

Evaluasi Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial Suharto, Edi, 2005.

Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial, Refika Aditama, Bandung.

Suhartono, Irawan, 1999.

Metode Penelitian Sosial, Reneka Cipta, Bandung.

73

Indah Huruswati dkk.

INDEKS

A

H

Aksesibilitas, iii, 2, 3, 8, 57, 71 AMD, 14 Antraks, 52 Aktivitas, 7, 20, 33, 42, 43, 54, 59, 69

Huma, 40

I

Custom Credit union

Internal, 6 Interpretasi, 5 Intervensi, 6 Infrastruktur, iii, 1, 13, 17, 22, 32, 51, 57, 63, 64, 69, Ironis, 1, 34 Investor, 34 Isue, 34 Informal, 38, 52 Institusi, 3, 4, 7, 16, 33, 34, 58, 65 Implementasi, iii, 65 Irigasi, 20, 53, 55 Interaksi, 58, 60 Ilegal, 58

D

K

B Bengkayang, 11 BPS, 12 Bervariasi, 40 BDC, 36 Bilateral, 58

C

Custom, 43, 44 Credit union, 45

Kuching, 5 Kubu Raya, 12 KPP, 18 Kimtas, 18, 30, 31 KUBE, 30, 52, 55, 64 Karang Taruna, 19, 17, 25, 33, 39, 59 Konteks Sosial, 48 Klasik, 57 KWT, 53, 54 Keterisolasian, 58 Kearifan Lokal, iv, 3, 58, 61 Kompleksitas, iii, 65

E Eksternal, 6 Ego Sektor, 34, 65 Entikong, 36 Eksploitasi, 58

F Formal, 15, 38

G

L

Galing, 11, 12, 35 Guesthouse, 40

Lundu, 1, 36

74

Evaluasi Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial

M Motivasi, 34, 53, 54, 55 Mayoritas, 15, 17, 31, 38, 48, 63 Monografi, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 46, 48, 49, 50, 51 Menyumpit, 51 Mekanisme, 6, 33, 56 Mikro

Pipanisasi, 55

R

NKRI, 18, 25, 26, 34, 58, 67,

RPJN, 2 Regional, 7 RTM, 33 RTLH, 28, 32, 51, 63, 70 Resistensi, 48 Rasio, 19, 22, 48, 49, Riam Meresap, 50 Riam Pencarik, 50

O

S

N

Orientasi, iv, 4, 5, 18, Orsos, 39 Optimal, iv, 1, 20, 21, 30, 41, 57, 63, 64

P PDRB, 12 PLB, 2, 40, 42, 43, 44 PSKS, 3, 58 PMKS, v, 5, 28, 51, 63, 69, 70 Pranata Sosial, 7 Pokdarwis, 19, 31 Purposive, 8 PNPM, 15, 29, 64, Pustu, 18, 23, 32, 46 Polindes, 23 Paraji, 23 Pamtas, 26, 34 Persepsi, iii, 5, 33, Paloh, v, 8, 11, 12, 13, 14, 35, 64, 67, 69, 72, PSM, 39 Pemberdayaan, 39 Pendampingan, 20, 33, 41, 54, 60, 72, Putar gasing, 51 Partisipatif, 3, 52, 58, 60,

SKPD, 31 SKTM, 33 Serawak, 11, 12, 35, Singkawang, 11 Sektor tersier, 12 Social capital, 3, 58 Sinkronisasi, 4, 33, 65, 66 Sajingan Besar, v, 1, 8, 12, 35, 36, 37, 40, 41, 45, 49, 51, 64, 69, Sebunga, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 46, 48, 49, 50, 52, 69 Sanatab, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 46, 48, 49, 50, 52 Sei Bening, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 46, 50 SBABS, 39, 46, 53, 55, 64 Stimulan, 32, 45, 50, 53, 54, 55, 69, Strategi Bisnis, 45 Sosialisasi, 30, 53, 55, Survey, 50

T Tong Gaz, 2 Tebedu, 5 Tawau, 5 Temajuk, v, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 69,

75

Indah Huruswati dkk. TKSK, 39, 51 Tegalan, 40 TKI, 39, 44 Transparan, 54 Top Down, 54

Z Zona, 42, 43

76

Evaluasi Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial

77