MENGUKUR KUALITAS BELANJA PEMERINTAH DALAM APBN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

MENGUKUR KUALITAS BELANJA PEMERINTAH DALAM APBN

Kunjungan Studi Lapangan Universitas Negeri Lampung Jakarta, 27 Mei 2015

1 INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

OUTLINE 3

Pendahuluan

3

Peran/Fungsi APBN dan Siklus Anggaran

3

Menuju Belanja Pemerintah yang (Lebih) Berkualitas

3

Kebijakan Belanja Pemerintah dalam APBN


Pendahuluan 3 1. Tujuan pembangunan? – Pertumbuhan – Stabilitas ekonomi – Pengurangan pengangguran

2. Fungsi pemerintah dalam pembangunan? – Nonekonomi – Ekonomi

3. Instrumen pemerintah untuk pencapaian: – Kebijakan moneter dan keuangan – Kebijakan sektor riil dan perdagangan – Kebijakan fiskal 3 INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

KEBIJAKAN FISKAL Adalah pengelolaan pengeluaran pemerintah dan perpajakan untuk mempengaruhi ekonomi (alokasi sumberdaya, produksi, dan distribusi pendapatan)

Tujuannya? Stabilitas ekonomi makro & pertumbuhan: -Pendapatan - Belanja -Pembiayaan

Redistribusi pendapatan dan jaring pengaman sosial

Penyediaan barang dan jasa (khususnya barang publik)

• Fokus makro fiskal pada besaran defisit, apakah ekspansif atau kontraktif • Ekspansif atau kontraktif tergantung pada dampak total dari perubahan Pendapatan, Belanja untuk barang dan jasa, Perubahan dalam transfer atau subsidi  bersifiat countercyclical • Aspek micro-fiscal juga sangat menentukan efektivitas kebijakan fiskal INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

PERUBAHAN SISTEM PENGANGGARAN s.d. 2004 1. Anggaran Rutin & Anggaran Pembangunan 2. Pendekatan Sektor : Sektor/Subsektor/Program (berbeda ant Rutin & Proyek) 3. Klasifikasi Ekonomi : Belanja Rutin menurut Jenis & Belanja Pembangunan menurut Sektor 4. Pengelola Anggaran : Instansi untuk Belanja Rutin & Proyek/Bagian Proyek untuk Belanja Pembangunan 5. Dokumen Anggaran : • DUK/DUP/LK dan Satuan 3 • DIK/SKOR/DIKS untuk Belanja Rutin • DIP/SKOP/DIPP untuk Belanja Pembangunan

Mulai 2005 1. Anggaran Terpadu 2. Pendekatan Fungsi: Fungsi/Sub Fungsi, Program, Kegiatan 3. Klasifikasi Ekonomi : Jenis Belanja

Menurut

4. Pengelola Anggaran : Kementerian sebagai Pengguna Anggaran, Satuan Kerja sebagai Kuasa Pengguna Anggaran 5. Dokumen Anggaran : RKA-KL Satuan Anggaran DIPA 6.

Penyusunan Anggaran Belanja Negara Berjangka menengah (Medium Term Expenditure Framework/MTEF)

7.

Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja

3

Peran/Fungsi APBN dan Siklus Anggaran


Peran dan Fungsi APBN  APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).  APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. Fungsi Otorisasi

dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja tahun bersangkutan

Fungsi Perencanaan

Pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan

Fungsi Pengawasan

Pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

Fungsi Alokasi

Anggaran harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian

Fungsi Distribusi

Kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

Fungsi Stabilisasi

Alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian

INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

7

PERAN DAN FUNGSI APBN (2) Fungsi APBN

 Alokasi  Distribusi  Stabilisasi

Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing dan Inklusif

Stabilitas Ekonomi dan Keuangan

Fiskal yang Sustainable

Keseimbangan Eksternal


Kesejahteraan Masyarakat dan Perlindungan Sosial 8

8

Peran APBN dalam Pembangunan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi yang berdaya saing dan inklusif

 Belanja Negara (Pusat dan Daerah) -Infrastruktur, Pendidikan (SDM), UMKM  Pelayanan Masyarakat  Insentif Fiskal (PPh, PPN, BM)  Penjaminan Pemerintah dan Dukungan PPP

Stabilitas Ekonomi dan Sistem Keuangan

 Defisit fiskal, rasio utang PDB,  Manajemen anggaran dan kas pemerintah  Manajemen risiko fiskal (kebijakan contingency, DDO, BSF, FKSSK)  Kebijakan PPN dan BM bahan pangan

3

Keseimbangan Eksternal

 Fasilitas Perdagangan Internasional, KITE  Insentif fiskal BM, BK, PPh, PPN  Konversi energi, pengurangan subsidi BBM

4

Kesejahteraan Masyarakat dan Perlindungan Sosial

 Bantuan sosial, BOS, Subsidi pangan, dana bencana alam dan stabilisasi pangan  Program jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan  Transfer ke daerah (DAK)

5

Fiskal yang Sustainable

 Optimalisasi pendapatan negara  Produktivitas dan efisiensi belanja negara

1

2

KEMENTERIAN KEUANGAN RI

9

Konsep dalam Penyusunan Belanja Pemerintah

KESEJAHTERAAN RAKYAT

Teknokratis

SINERGI

Politis

Administratif


10

SIKLUS PENYUSUNAN APBN Arah Kebijakan dan Prioritas Pemba-ngunan Nasional (Januari)

1

2

Resource Envelope, Rancangan RKP dan Pagu Indikatif (Maret)

PERSETUJUAN DPR (BANGGAR)

3

SB

Perpres

DIPA K/L (31 Desember)

DIPA

Rincian Anggaran Belanja Pem Pusat (Akhir November)

Keppres PERSETUJUAN DPR (KOMISI) 11

4

Pagu Anggaran (Pertengahan Juni)

KMK

8 7

PERSETUJUAN DPR (KOMISI)

Pokok-pokok Kebijakan Fiskal, Kerangka Ekonomi Makro dan RKP (Pertengahan Mei)

5

RAPBN (Agustus)

RUU & NK 6

APBN (Akhir Oktober)

UU


PERSETUJUAN DPR (BANGGAR) 11

11

SIKLUS APBN...(2) Realisasi Akhir Tahun

Realisasi Akhir Tahun

2013

2014

2015 NK & RAPBN RUU APBN

KEM -PPKF

Resources Envelope

Pagu Alokasi UU APBN

LKPP

Des/ Jan

Feb

Mar

Mei

Jun

Jul

Agu

Sep

Okt

Des/ Jan

NK & RAPBNP RUU APBNP Pagu Indikatif

Pagu Anggaran

UU APBNP

Lapsem I

Realisasi APBN Bulanan


12

TIME FRAME PENYUSUNAN RAPBN PERIODE

UNIT

PERENCANAAN PENYUSUNAN KEMENTERIAN KEUANGAN (JAN – APRIL) (MEI - JULI) REPUBLIK INDONESIA

PEMBAHASAN (AGT – OKT)

Pembahasan RAPBN, RUU APBN, Nota Keuangan, DHP RKA-K/L dan DHP RDP BUN 13

8

Pembicaraan Pendahuluan RAPBN (KEM, PPKF dan RKP) (20 Mei)

DPR

Penetapan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan

PRESIDEN

9

4

Penetapan Keppres RABPP dan DHP RDP BUN

6

Penyusunan KEM, PPKF dan Pembicaraan Pendahuluan

16

Penyusunan RAPBN, RUU APBN, Nota Keuangan, DHP RKA-K/L dan DHP RDP BUN

Penetapan Alokasi Anggaran K/L

Penyusunan dan Pengesahan DIPA 21

Pengesahan UU APBN 15

17

PENELAAHAN RKA-K/L

Evaluasi, Outlook, dan usulan inisiatif baru 2

5

PENELAAHAN RKA-K/L

K/L

Persetujuan RUU APBN

12

11

TRILATERAL MEETING

KEMEN. PPN/ BAPPENAS

14

Penetapan KEM dan PPKF

Penetapan Pagu Anggaran K/L

Penyusunan resource envelope, usulan kebijakan APBN dan Penyusunan Pagu Indikatif

20

7

3

PRATRILATERAL MEETING

KEMENKEU c.q DJA

1

PENETAPAN (NOV – DES)

Penyusunan Perpres RABPP 19

18

Penyusunan RKA-K/L dan Reviu RKA-K/L oleh APIP K/L


Penyesuaian RKA-K/L ,Reviu RKA-K/L oleh APIP K/L, dan Konsep DIPA

13

 Asumsi Dasar Ekonomi Makro  Parameter  Realisasi tahun lalu  Kebijakan Fiskal Pendapatan Negara Pajak

Belanja Negara Belanja Pemerintah Pusat

PNBP Hibah

Surplus/Defisit

Hibah

Pembiayaan Dalam Negeri Luar Negeri


14

-Asumsi Dasar Ekonomi Makro -Parameter -Realisasi Tahun Lalu -Kebijakan -kebijakan APBN dan Sasaran Pembangunan

Rupiah Murni

PNBP

Kapasitas Fiskal

Hibah

?=

Surplus/ Defisit max 3% (kumulatif)

Kebutuhan Fiskal Belanja Alamiah • DBH • DAU • Otsus

Belanja Nondiscretionary •Pegawai •Barang Operasional •Bunga Utang •Subsidi •Anggaran Pendidikan • Sebagian Belanja Lainnya

Belanja Discretionary • Barang Non Operasional • Belanja Modal • Bantuan Sosial • Sebagian Belanja Lainnya


Kebutuhan Pembiayaan

• • • • •

PMN Cicilan Pokok Defisit Dana Bergulir SLA

15

15

Rapat Paripurna DPR RI

Presiden Menyampaikan RUU APBN beserta Nota Keuangannya (Agustus)

Raker Banggar

Raker Komisi

Raker Banggar

Rapat Paripurna

PANJA ASUMSI DASAR, KEBIJAKAN FISKAL, PENDAPATAN, DEFISIT, DAN PEMBIAYAAN

Raker Komisi DPR RI dengan Mitra Kerja Pemerintah

Laporan dan Pengesahan Hasil Panja

Laporan Hasil Pembahasan

PANJA KEBIJAKAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT

Pendapat Akhir Mini Fraksi

Persetujuan / Penolakan Fraksi

PANJA KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH

Pendapat Akhir Pemerintah

Pendapat Akhir Pemerintah

TIM PERUMUS DRAFT RUU TENTANG APBN

Pengambilan Keputusan 16


16

Peningkatan Koordinasi dan Sinergi

Bappenas Kemenkeu RPJPN Kementerian Negara

RPJMN RKP

Lembaga APBN


17

MENJAGA KESINAMBUNGAN FISKAL:

• Memperkuat Kapasitas Fiskal  Optimalisasi Penerimaan Perpajakan  Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

Mengendalikan Defisit Anggaran:

• Meningkatkan Kualitas Belanja:  Memperbesar Alokasi Belanja Produktif: Belanja Modal untuk Infrastruktur;  Mengendalikan Belanja Subsidi, Belanja Barang Operasional, dan Biaya Perjalanan Dinas ;

• Meningkatkan Pendapatan Negara yang tidak

Mengendalikan Keseimbangan Primer

Menurunkan Rasio Utang terhadap PDB

dibagihasilkan dan Non-Earmarking; • Memperbaiki Struktur Belanja Negara, dengan al. Membatasi (caping) Belanja Terikat, Belanja Mandatori (Mandatory Spending), dan Subsidi.

• Mengendalikan Defisit Anggaran • Mengendalikan Pembiayaan dari Pinjaman • Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi 18

Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja No.

Sebelum PBK

Setelah PBK

1.

Orientasi pada sasaran/keluaran  Pengawasan pra pelaksanaan

Orientasi pada hasil Pengawasan pasca pelaksanaan

2.

Anggaran dialokasikan menurut program dan sasaran/keluaran

Anggaran dialokasikan menurut program dan sasaran/keluaran, dan hasil

3.

Fleksibiltas pengguna anggaran rendah

Fleksibiltas pengguna anggaran tinggi

4.

Menjaga disiplin fiskal melalui disiplin Menjaga disiplin fiskal melalui penggunaan jenis belanja sesuai dengan optimalisasi capaian kinerja sesuai rencana awal diskresi manajer dalam mengolah input


Peningkatan implementasi PBK • Penyempurnaan rumusan kinerja (output, outcome) • Penajaman keterkaitan antara dokumen perencanaan dan penganggaran (RKA-K/L dan DIPA) • Optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi  Penerapan reward dan punishment


20

Meningkatkan Kualitas Laporan & Pertanggungjawaban Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan K/L  Berdasarkan hasil audit BPK  trend WTP mengalami peningkatan


21

Harmonisasi hubungan antar kelembagaan Hubungan kelembagaan antara Pemerintah dan DPR  Antisipasi konstelasi politik di parlemen  Perlu disiapkan mekanisme teknis kemungkinan terburuk apabila RAPBN yang diajukan pemerintah tidak disetujui DPR


22

3



3


Kebijakan Fiskal Kerangka Kebijakan Fiskal Strategi untuk APBN Sehat (Quality Spending for Sustainable Budget) Kerangka Belanja Yang Berkualitas Tantangan Peningkatan Kualitas Belanja


KEBIJAKAN FISKAL  Instrumen fiskal adalah APBN: volume? defisit? Pajak? Belanja?  Persepsi sebagian masyarakat: APBN bisa menyelesaikan segala permasalahan  APBN dan kebijakan fiskal mempunyai saling keterkaitan dan saling ketergantungan dengan sektor lainnya  Untuk mencapai tujuan utama kebijakan fiskal, maka kebijakan fiskal harus berkoordinasi dan sinergi dengan berbagai kebijakan makro lainnya.


FISCAL RULE DALAM PENYUSUNAN APBN

Anggaran Pendidikan 20% APBN  UUD 1945 pasal 31 (4) DAU minimal 26% PDN Netto  UU 33 Tahun 2004 Anggaran Kesehatan 5%  UU 36 Tahun 2009 Dana Desa 10% dari transfer ke daerah (secara bertahap)  UU Desa  Maksimal Defisit 3% (Konsolidasi APBN dan APBD)  UU 17 Tahun 2003  Outstanding Utang 60% PDB  UU 17 Tahun 2003    


26

KERANGKA KEBIJAKAN FISKAL

Social Welfare Financing Pro-Growth

Fiscal Sustainability

ProEnviro nment

Stabilization

ProJob

Budget Constrains

Pro- Poor

Alocation Distribution

APBN

Fiscal Policy: - Pajak - Belanja

Sustainable Development 27

STRATEGI UNTUK APBN SEHAT: QUALITY SPENDING UNTUK SUSTAINABLE BUDGET Optimalisasi pendapatan, Efisiensi & meningkatkan bel modalinfrastruktur

Balance

Productivity

Sustainable Budget

Mitigasi perubahan iklim, konservasi lingkungan, & menjaga iklim investasi

Quality spending

Resilience Cadangan risiko fiskal & fleksibilitas pasal krisis UU APBN serta fleksibilitas penyesuaian subsidi energi

Prudent Defisit terkendali & debt ratio turun INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

KERANGKA BELANJA YANG BERKUALITAS Efisiensi Alokasi

Productive

Indikator Output/outcome berkualitas (productive)

Utilized

Memberi manfaat yg optimal (utilized)

Value Added

Efisiensi Teknis

Efisiensi Ekonomi

Welfare

Berdampak positif (value added)

Prasyarat Quality spending

Alokasi sesuai kebutuhan, menjaga ketepatan pada sektor kunci, mendukung fungsi pokok (money follow function) fokus penguatan penganggaran Efisiensi alokasi Efisiensi Teknis Efisiensi Ekonomi

Mekanisme /business process pelaksanaan yg simple (birokrasi yg efisien) serta penguatan SDM (percepatan penyerapan, perbaikan pola, kualitas output/outcome) fokus memperlancar pelaksanaan agar sesuai rencana Terjaganya stabilitas makro ekonomi, infrastruktur yg memadai untuk mendukung daya saing dan kepastian hukum fokus mendorong iklim yang kondusif bagi pencapaian target pembangunan


TANTANGAN PENINGKATAN KUALITAS BELANJA


30 30

3

Kebijakan Belanja Pemerintah


APBN SEBAGAI KEBIJAKAN PUBLIK (1) • Kebijakan Publik harus memenuhi syarat: – Theoretically sound – Administratively feasible – Politically accepted: pajak, subsidi

• Proses penyusunan APBN dilakukan dalam 3 tahap: – Tahap Teknokratis: Tantangan: Efisiensi vs partisipasi, informasi dan teknik yang akurat – Tahap Politis: persetujuan dari DPR Tantangan : mengakomodasi proses politik, dengan tetap menjaga governance dan pencapaian sasaran – Tahap Administratif: Tantangan : Kecepatan vs menjaga tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan APBN

• Dibanding kebijakan lain, APBN lebih rigid karena beberapa khas dari kebijakan fiskal INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

32

APBN SEBAGAI KEBIJAKAN PUBLIK (2) • APBN dan kebijakan fiskal mempunyai peran yang besar dalam perekonomian. Namun dalam pelaksanaannya, APBN lebih rigid karena beberapa khas dari kebijakan fiskal yang tata kelolanya harus dipenuhi: – Merupakan dokumen perundangan sekaligus dokumen politik  memerlukan persetujuan DPR – Fiscal rule, regulasi yang mengatur APBN – Banyaknya pihak yang terlibat (Pemerintah, BI, DPR, BPK) – Proses yang panjang (top-down, botttom-up)

• Agar lebih efektif APBN harus lebih fleksibel dalam merespon suatu shock. • Karena dilema fleksibilitas dan rigiditas, maka berpotensi mengalami kegagalan kebijakan (policy failure): – non implementation, dan – unsuccessful implementation INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

33

POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TERKAIT BELANJA PEMERINTAH PUSAT, APBNP 2015 1. Penghematan Subsidi BBM dengan skema kebijakan fixed subsidy: Premium tanpa subsidi dan Solar Rp1.000/ltr untuk setiap level harga, dan termasuk karena perubahan asumsi (ICP dan kurs). 2. Penghematan subsidi LPG karena perubahan asumsi (ICP dan kurs). 3. Pengalokasian tambahan anggaran untuk berbagai program prioritas (sesuai visi misi Presiden), meliputi: a. Dukungan sektor pendorong pertumbuhan (pangan, energi, maritim, partiwisata, dan industri) b. Pemenuhan kewajiban dasar (pendidikan, kesehatan, dan perumahan) c. Pengurangan kesenjangan antar kelas pendapatan dan antar wilayah d. Pembangunan infrastruktur konektivitas. 4. Efisiensi belanja melalui penghematan belanja perjalanan dinas untuk di-refocusing ke kegiatan yang prioritas dan lebih produktif sesuai usulan K/L. 5. Mengakomodir perubahan nomenklatur K/L. INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

34

KEBIJAKAN PENGHEMATAN ANGGARAN PERJADIN DAN REFOCUSING 1.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi belanja, Pemerintah melakukan kebijakan penghematan anggaran perjalanan dinas/konsinyering

2.

Mekanisme  K/L mengidentifikasi kegiatan yang akan dihemat, memastikan tidak mencairkan, dan mengusulkan pemanfaatannya (untuk penajaman program/kegiatan prioritas nasional yang lebih produktif) melalui revisi DIPA Tahun 2015

3.

Hal yang harus diperhatikan  K/L tetap menjaga capaian target kinerja outcome/output (Miliar Rupiah) ANGGARAN PERJALANAN DINAS/MEETING KONSINYERING

NO

KODE BA

KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA *)

APBN 2015 ALOKASI TA 2015

PENGHEMATAN UNK DIREFOCUSING

1

023

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

88.309,1

6.393,5

2.756,5

2

025

KEMENTERIAN AGAMA

56.440,0

3.704,6

2.166,8

3

024

KEMENTERIAN KESEHATAN

47.758,8

3.004,5

1.458,8

4

018

KEMENTERIAN PERTANIAN

15.879,3

2.386,4

822,7

5 6

022 033

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

44.933,9 81.338,2

1.454,8 2.185,9

771,9 752,5

7

010

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

7.240,9

1.249,7

592,9

8

026

KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

5.251,9

1.230,7

574,6

9

032

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

6.726,0

1.254,4

505,4

10

013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 10 K/L DENGAN PENGHEMATAN TERBESAR K/L Lainnya JUMLAH

9.688,7 363.566,8 283.743,1 647.309,9

774,9 23.639,5 18.150,5 41.790,0

494,6 10.896,8 5.922,8 16.819,6

*) Berdasarkan Surat MK No. S.794/MK.2/2014 INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

35

Anggaran Infrastruktur 2011-2015 1) (triliun rupiah) 2015

2011

2012

2013

2014

Real

Real

Real

APBNP

APBN

APBNP

91,2

122,6

134,9

149,4

155,4

209,9

41,8 16,0 6,2 1,4 25,8

56,5 25,3 6,7 1,6 32,6

63,5 26,0 7,7 1,9 35,9

63,8 27,3 9,3 3,3 45,7

68,1 35,0 5,9 3,7 42,7

105,0 52,5 5,9 46,4

2. Non K/L

23,0

22,8

21,0

28,5

35,9

80,5

a.l 1 2 3 4

0,4 6,1

0,3 6,3

0,9 1,3 10,5

1,6 0,2 2,8 12,4

1,0 1,8 3,4 14,5

1,0 1,2 4,5 29,7

1,4

1,0

1,0

2,5

2,5

3,0

4,6

6,0

1,2

3,0

5,1

5,1

-

-

0,6

0,9

0,8

0,8

3,5 0,3

5,0 0,6

2,0 1,0

3,0 1,0

2,0 1,0

28,8 1,0

114,2

145,5

155,9

177,9

191,3

290,3

Uraian 1. K/L 033 022 020 091 -

5 6 7 8 9

KEMEN PU dan PERA * KEMENHUB KEMEN ESDM KEMENPERA * K/L Lainnya

Risiko Kenaikan Harga Tanah (land capping) VGF (termasuk Cadangan VGF) Belanja Hibah Dana Alokasi Khusus Tambahan Otonomi Khusus Infrastruktur Prov. Papua & Papua barat Investasi Pemerintah untuk Infrastruktur Penjaminan Pemerintah pada Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik menggunakan Batubara Penyertaan Modal Negara LPDB KUKM Total

* Sejak APBNP 2015 KEMEN PU DAN PERA merupakan penggabungan dari KEMENPU dan KEMENPERA 1) Angka

K/L pada APBNP 2015 bersifat sementara


36

Anggaran Kemiskinan 2011-20151) (triliun rupiah) Uraian I. KLASTER I

2011

2012

2013

2014 APBNP

2015 APBN

APBNP

49,3

62,3

88,8

102,9

113,6

131,4

1,5

1,8

3,3

5,1

5,1

6,4

2 Subsidi Pangan (Raskin)

16,5

19,1

20,3

18,8

18,9

18,9

3 Bantuan Operasional Sekolah

23,7

32,1

45,1

47,5

61,0

65,7

4 Bantuan Operasional Kesehatan

0,7

1,0

1,0

1,1

6,4

7,4

5 Jaminan Kesehatan Masyarakat

6,3

7,2

8,2

20,0

20,0

20,4

6 Program KB Keluarga Miskin

0,0

0,5

0,5

0,9

1,4

1,4

7 Perlindungan Sosial Lainnya

0,5

0,6

10,3

0,5

0,6

11,1

15,0

16,8

18,4

15,0

5,6

27,2

1 PNPM Perkotaan

2,2

2,1

2,4

2,0

1,2

1,5

2 PNPM Pedesaan

9,3

10,6

9,7

11,7

2,3

2,6

3 Infrastruktur Perdesaan

3,2

3,7

5,8

3,1

1,7

2,1

4 PNPM Bidang Pariwisata

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

5 Perluasan Lapangan Kerja

0,2

0,3

0,4

0,4

0,3

0,2

2,9

3,2

1,5

5,3

2,6

3,5

2,9

3,2

1,5

5,3

2,6

3,5

7,1

11,3

10,2

10,9

13,9

16,0

1 Program Listrik Murah

0,1

0,3

0,6

0,7

0,9

1,0

2 Program Rumah Murah

3,8

6,3

1,8

5,0

6,0

6,8

3 Peningkatan Kehidupan Nelayan

0,1

0,9

0,9

0,8

0,1

0,6

4 Program Air Bersih untuk Rakyat

3,0

3,8

7,0

6,6

6,9

7,6

74,3

93,5

119,0

134,1

135,7

178,1

1 PKH

II. KLASTER II

III. KLASTER III 1 KUR dan Pemberdayaan Koperasi IV. KLASTER IV

JUMLAH TOTAL 1) Angka

pada APBNP 2015 masih merupakan RAPBNP 2015


37

Anggaran Ketahanan Pangan 2011-2015 (triliun rupiah) Uraian

2011

2012

2013

Real

Real

Real

2014

2015

APBNP APBN APBNP

I. Kementerian Negara/Lembaga 1. 018 Kementerian Pertanian 2. 033 Kementerian PU dan PERA

20,1 16,0 4,2

23,3 18,2 5,1

22,2 15,9 6,3

19,5 13,6 5,9

21,9 15,9 6,1

43,0 32,8 10,2

II. Non K/L 1. Subsidi a. Subsidi Pangan b. Subsidi Pupuk c. Subsidi Benih d. Subsidi bunga kredit resi gudang 2. Belanja Lain-lain a. Cadangan Beras Pemerintah b. Cadangan Stabilisasi Pangan c. Cadangan Benih Nasional d. Cadangan Ketahanan Pangan 3. Transfer ke Daerah (DAK) a. DAK Irigasi b. DAK Pertanian

37,6 33,0 16,5 16,3 0,1 0,0 1,5 1,0 0,5 3,1 1,3 1,8

40,8 33,1 19,1 14,0 0,1 0,0 4,5 2,0 1,4 0,3 0,7 3,2 1,3 1,9

42,4 38,3 20,3 17,6 0,4 0,0 4,0 1,6 2,5

48,7 40,8 18,2 21,0 1,6 0,0 3,0 1,0 2,0 0,0 4,9 2,3 2,6

64,2 55,6 18,9 35,7 0,9 0,0 3,5 1,5 2,0 0,0 5,1 2,4 2,7

75,1 59,4 18,9 39,5 0,9 0,0 3,5 1,5 2,0 0,0 12,2 5,5 6,7

57,7

64,1

64,6

68,2

86,1

118,1

Total


38

Anggaran Pendidikan 2011-2015 (triliun Rupiah) Uraian

2011

2012

2013

2014

2015

105,4

117,2

126,2

128,3

154,4

67,3 30,4 7,6 159,0

77,2 33,5 6,6 186,6

79,7 38,8 7,8 214,1

76,6 44,6 7,1 238,8

53,3 42,7 49,4 9,0 254,2

b. DAK Pendidikan

0,9 10,0

1,0 10,0

0,9 11,1

1,2 10,0

0,6 10,0

c. DAU yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan

104,3

113,9

128,1

135,6

135,0

d. Tambahan Penghasilan Guru PNSD

3,7

2,9

2,4

1,9

1,1

e. Tunjangan Profesi guru

18,5

30,6

43,1

60,5

70,3

f. Otsus yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan

2,7

3,3

3,7

4,1

4,2

g. Dana insentif daerah

1,4

1,4

1,4

1,4

1,7

h. Bantuan Operasional Sekolah i. DPPID pendidikan

16,8

23,6

23,4

24,1

31,3

0,6

-

-

-

-

2,6

7,0

5,0

8,4

-

266,9

310,8

345,3

375,5

408,5

1. Anggaran Pendidikan Melalui Belanja Pemerintah Pusat a. b. c. d.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kementerian Agama Kementerian Negara/Lembaga lainnya

2. Anggaran Pendidikan Melalui Transfer Ke Daerah a. DBH yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan

3. Anggaran Pendidikan Melalui Pengeluaran Pembiayaan Anggaran Pendidikan Total Belanja Negara Rasio Anggaran Pendidikan

*) *)

1.320,8 1.548,3 1.726,2 1.876,9 1.984,1 20,2

20,1

20,0

20,0

20,6

*) INTEGRITAS Pada tahun 2015, anggaran pendidikan pada Ditjen Pendidikan Tinggi dialihkan dari Kemendikbud ke Kemenristek dan Dikti • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

39

Fungsi Alokasi APBN Menjangkau Masyarakat Desa  Dialokasikan kepada setiap desa  Dasar Perhitungan: jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis  Digunakan terutama untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa  Dialokasikan 10% Transfer ke Daerah

 APBN  APBD  Rekening Kas Desa  Tahap I, II : April dan Agustus @ 40%  Tahap III : Oktober 20%


40

TRANSFER KE DAERAH TERUS MENGALAMI PENINGKATAN 700,0 647,0 596,5

600,0 513,3 480,6

Triliun Rupiah

500,0 411,3 400,0 344,7 292,4

300,0

308,6

253,3 226,2 200,0 129,7

150,5

100,0

0,0 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

TRANSFER DAERAH DAN DANA DESA

Transfer ke Daerah diarahkan untuk terus memperbaiki keseimbangan antara pusat dan Daerah serta antardaerah INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

41

Profil Belanja Negara : Belanja Mengikat Dominan • Sebesar Rp1.278,8 T (76,0%) dari belanja negara dalam APBN 2013 dialokasikan untuk belanja mengikat

Belanja Negara, APBN 2013

Mengikat: 76,0%

Tidak Mengikat: 24,0%

• Sebesar Rp404,3 T (24,0%) dari belanja negara dalam APBN 2013 dialokasikan untuk belanja tidak mengikat

Belanja Mengikat Rupiah) Belanja Non Diskresi(triliun (Triliun Rp)

Belanja Tidak Mengikat (triliun Rupiah)

Pegawai; 241,3 Barang; 37,0

Transfer ke Daerah; 528,6

Subsidi; 317,2 Bunga Utang; 113,2 Belanja dari PNBP/BLU; 36,9 Bantuan Sosial; 4,0


PROFIL REALISASI BELANJA NEGARA 300.000,0 250.000,0

Pola Realisasi Bulanan Belanja Negara, 2013

200.000,0 150.000,0 100.000,0 50.000,0 Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Belanja Pemerintah Pusat

Jun

Jul

Agust

Transfer ke Daerah

Sep

Okt

Nop

Des

Belanja Negara

Perkembangan Belanja K/L 2005-2013 Triliun Rupiah 700,0 600,0

88,3

92,0

89,5

91,8

90,9

90,5

93,7 89,3

90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 -

76,5

500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 2005

2006

2007 APBN

2008 APBNP

2009 LKPP

2010

2011

2012

(%) 100,0

2013

% LKPP thd APBNP


43

TERIMA KASIH


44

MENGUKUR KUALITAS BELANJA PEMERINTAH DALAM APBN

Recommend Documents