L/O/G/O
‒ ‒
‒
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan alat utama pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya dan sekaligus alat pemerintah untuk mengelola perekonomian negara; Untuk mewujudkan good governance dalam pengelolaan keuangan negara, pemerintah melakukan Reformasi Manajemen Keuangan, yaitu dikeluarkannya 3 paket UU Keuangan Negara : UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan danTanggung Jawab Keuangan Negara; Paket UU Keuangan Negara tersebut merumuskan empat prinsip dasar pengelolaan keuangan negara, yaitu: a) Akuntabilitas berdasarkan hasil atau kinerja; b) Keterbukaan dalam setiap transaksi pemerintah; c) Pemberdayaan manajer professional; dan d) Adanya lembaga pemeriksa eksternal yang kuat, professional dan akuntabel.
I. LANDASAN HUKUM
a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; d. PP Nomor 38 Tahun 2009 diubah dengan PP No. 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas PNBP Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
e. Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia; h. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/Tahun 2013, tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
II. SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI) - Laporan keuangan dihasilkan melalui suatu aplikasi yang disebut dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI); - Sistem Akuntansi Instansi (SAI) adalah serangkaian prosedur manual maupun yang komputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian negara; - SAI terdiri dari : Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Manajeman Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN);
Satker UAKPA
√
Meng-input dokumen seperti SP2D, SPM dan SSPB kedalam aplikasi SAKPA;
√
Melakukan rekonsiliasi dengan KPPN dan SIMAK BMN;
√
Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan ke kantor wilayah dan unit eselon I diatasnya
Kanwil UAPPAW
√
Menggabung/ mengkompilasi laporan satker ke dalam aplikasi SAKPA;
√
Melakukan rekonsiliasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan SIMAK BMN;
√
Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan ke Setjen (Biro Keuangan).
Eselon I UAPPAEI
√
Menggabung/ mengkompilasi laporan wilayah dan satker ke dalam aplikasi SAPKPA;
√
Melakukan rekonsiliasi dengan Ditjen Perbendaharaan dan SIMAK BMN;
√
Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan ke Setjen (Biro Keuangan).
Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor SEK03.KU.02.02 Tahun 2013 tentang Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Keimigrasian
Pengelolaan PNPB dilakukan secara keseluruhan dan terpusat oleh Ditjen Imigrasi .
SEBELUM
SESUDAH
‒ Pencatatan estimasi;
‒ Pencatatan estimasi;
‒ Penerimaan PNBP dicatat sebagai realisasi satker kanim;
‒ Penerimaan PNBP dicatat sebagai realisasi ditjen imigrasi;
‒ Rekonsiliasi pendapatan ‒ Rekonsiliasi pendapatanThemeGallery is a Design dilakukan & Contents antara ditjen imigrasi dilakukan antara sakter denganDigital Content mall developed by Guild dengan KPPN; KPPN: Design Inc. ‒ Pegajuan maksimal pencairan ‒ Pegajuan maksimal pencairan (MP) dilakukan oleh Ditjen (MP) dilakukan oleh Sekretariat Imigrasi; Jenderal; ‒ Penerimaan PNBP merupakan kinerja satker ;
‒ Penerimaan PNBP merupakan kinerja ditjen imigrasi;
‒ Tidak diungkapkan dalam CaLK
‒ Diungkapkan dalam CaLK
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Landasan Hukum PNBP
PP NO. 22 TAHUN 1997 TENTANG JENIS DAN PENYETORAN PNBP
PP NO. 73 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN PNBP YANG BERSUMBER DARI KEGIATAN TERTENTU
PP NO. 1 TAHUN 2004 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN RENCANA DAN LAPORAN REALISASI PNBP
UU NO. 20 TAHUN 1997 TENTANG PNBP PP NO. 34 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN ATAS PENETAPAN PNBP YANG TERUTANG
PP NO. 29 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENENTUAN JUMLAH DAN PENYETORAN PNBP YANG TERUTANG
PP NO. 22 TAHUN 2005 TENTANG PEMERIKSAAN PNBP
PENGGUNAAN DANA PNBP Dengan tetap memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5, sebagian dana PNBP dapat digunakan untuk kegiatan tertentu yang berkaitan dengan jenis PNBP tersebut oleh instansi yang bersangkutan. (Pasal 8 UU No 20 Tahun1997 dan Pasal 4 ayat (1) PP No. 73 Tahun1999) Instansi dapat menggunakan sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 setelah memperoleh persetujuan dari Menteri. (Pasal 5 PP Nomor 73 Tahun 1999)
PEBLOKIRAN Pencantuman Tanda Bintang Pada Seluruh Atau Sebagian Alokasi Anggaran Dalam Rka-kl Sebagai Akibat Pada Saat Penelaahan Belum Memenuhi Satu Atau Lebih Persyaratan Alokasi Anggaran
Alasan Pemblokiran ‒ Belum Ada Persetujuan Dari DPR/DJA Terhadap Rincian Penggunaan Dana Yang Dtuangkan Dalam Rka-kl ‒ Kegiatan Yang Belum Dilengkapi Data Pendukung (Tor, Rab Dan Sptjm)
OUTPUT CADANGAN Masih Adanya Alokasi Anggaran Yang Belum Ditetapkan Penggunaannya (Berasal Dari Efisiensi Dan/Atau Komponen Yang Tidak Relevan Dengan Output)
Alasan Output Cadangan ‒ Anggaran Untuk Satker Baru Yang Belum Mendapat Persetujuan Menteri Pan Dan RB: ‒ Sisa Dana Yang Belum Ditetapkan Penggunaannya Yang Berasal Dari Hasil Penelaahan Berdasarkan Alokasi Anggaran; ‒ Terdapat Ketidaksesuaian Antara Indikator Kinerja Kegiatan Dengan Output Yang Dihasilkan, Atau Kurangnya Relevansi Antara Output Dengan Suboutput / Komponen / Subkomponen / Detail
DIPA yang diblokir dan output cadangan digunakan terlebih dahulu harus dilakukan revisi
sebelum
Kewenangan Revisi Anggaran : a) Pembukaan Tanda Blokir Dan Penggunaan Output Cadangan Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran; b) Batas Waktu Usul Penggunaan Output Cadangan Tanggal 4 April 2014; c) Usul Penggunaan Output Cadangan Dilingkungan Kantor Imigrasi Saat Ini Tinggal Menunggu Pengesahan Dari Direktorat Jenderal Anggaran.
BATAS AKHIR REVISI ANGGARAN Direktorat Jenderal Anggaran Batas Waktunya Tanggal 31 Oktober 2014 Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Batas Waktunya Tanggal 12 Desember 2014
Output Cadangan 2014 (1) (ribuan rupiah) No
Satker
1
Ditjen Imigrasi
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Setjen Pusat Ditjen AHU Kanim Jaksel Kanim Jakpus Kanim Jakbar Kanim Jaktim Kanim Cengkareng Kanim Jakut Kanim Bandung Kanim Bogor Kanim Depok Kanim Sukabumi Kanim Tasikmalaya Kanim Bekasi Kanim Semarang Kanim Cilacap Kanim Surakarta Kanim Pemalang Kanim Wonosobo Kanim Pati Kanim Surabaya
Belanja Barang 1.006.427 2.783.440 932.538 32.613.933 10.344.125 9.732.194 5.794.485 4.786.054 734.068 0 8.419.616 3.111.542 1.282.001 882.460 590.156 1.855.847 865.305 0 0 3.267.216 0 185.352 16.288.554
Belanja Modal 0 0 0 0 8.231.109 687.860 0 0 0 10.088.318 0 0 0 0 0 0 1.754.811 456.376 1.684.992 100.000 494.992 1.311.869 0
Jumlah 1.006.427 2.783.440 932.538 32.613.933 18.575.234 10.420.054 5.794.485 4.786.054 734.068 10.088.318 8.419.616 3.111.542 1.282.001 882.460 590.156 1.855.847 2.620.116 456.376 1.684.992 3.367.216 494.992 1.497.221 16.288.554
Output Cadangan 2014 (2) (ribuan rupiah) No
Satker
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Kanim Malang Kanim Jember Kanim Tanjung Perak Kanim Takengon Kanim Tanjung Balai Asahan Kanim Polonia Kanim Belawan Kanim Padang Kanim Pekanbaru Kanim Jambi Kanim Pontianak Kanim Singkawang Kanim Sanggau Kanim Sambas Kanim Banjarmasin Kanim Balikpapan Kanim Samarinda Kanim Manado Kanim Kotamobagu Kanim Tangerang Kanim Polewali Mandar Total
Belanja Barang 0 2.621.768 0 0 0 0 0 0 2.576.500 311.160 0 0 0 11.600 264.600 0 256.184 0 0 0 0 6.041.812
Belanja Modal 2.907.760 0 5.389.000 100.000 710.799 9.666.000 2.522.044 965.476 0 0 3.536.240 545.000 165.008 385.000 1.118.800 975.000 1.296.953 260.000 2.550.000 5.400.000 350.000 38.843.080
Jumlah 2.907.760 2.621.768 5.389.000 100.000 710.799 9.666.000 2.522.044 965.476 2.576.500 311.160 3.536.240 545.000 165.008 396.600 1.383.400 975.000 1.553.137 260.000 2.550.000 5.400.000 350.000 44.884.892
PENGELOLAAN PENERIMAAN PNBP Seluruh PNBP wajib disetor langsung secepatnya ke kas negara. (Pasal 4 UU No. 20 Tahun 1997) Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN. (Pasal 3 ayat 5 UU No. 17 Tahun 2003) Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara tepat pada waktunya. (Pasal 16 ayat 2 UU No. 1 Tahun 2004)
PENYETORAN PENERIMAAN PNBP 1. Penyetoran PNBP dilaksanakan oleh Bendahara Penerimaan setiap akhir hari kerja saat PNBP diterima; 2. Penyetoran PNBP dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya dalam keadaan: – PNBP diterima pada hari libur/yang diliburkan; – Layanan Bank/Pos persepsi yang sekota dengan tempat/kedudukan bendahara penerimaan tidak tersedia. 3. Penyetoran PNBP dapat dilakukan secara berkala (minimal satu kali seminggu) berdasarkan pertimbangan: kondisi geografis, jarak tempuh, biaya penyetoran lebih besar dari penerimaan.
Penyetoran penerimaan negara oleh Bendahara Penerimaan ke Kas Negara wajib menggunakan formulir SSBP /SSP / dokumen lain yang dipersamakan dengan SSBP / SSP
Sumber PMK No.162/PMK.05/2013 tentang kedudukan dan tanggung jawab Bendahara pada satuan kerja pengelola anggaran pendapatan dan belanja negara
Penyetoran penerimaan negara oleh Bendahara Penerimaan dapat dilakukan secara berkala dalam hal ; a.Layanan Bank/Pos Presepsi sekota Bendahara Penerimaan tidak tersedia b.Kondisi geografis satker tidak memungkinkan melakukan penyetoran setiap hari c.Jarak tempuh antara lokasi Bank/Pos Presepsi dengan tempat kedudukan Bendahara penerimaan melampaui waktu 2 jam ; dan atau d.Biaya yang dibutuhkan untuk melakukan penyetoran lebih besar daripada penerimaan yang di peroleh Penyetero sebagaimana tersebut diatas dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Sumber PMK No.162/PMK.05/2013 tentang kedudukan dan tanggung jawab Bendahara pada satuan kerja pengelola anggaran pendapatan dan belanja negara
UU NO.1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN
Ps.7 ayat (2) huruf d Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Kas negara Atas dasar pertimbanagn tersebut maka menteri Keuangan Menetapkan Peraturan tentang Sistem Penerimanaan Negara Secara Elektronik ( PMK 32/2014)
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI Mekanisme Penyetoran PNBP Kantor Imigrasi (S-1824/PB/2014 tanggal 18 Maret 2014)
Kantor Imigrasi
1 2 Ditjen Imigrasi
Kas Negara pada Bank/Pos Persepsi
a. Satker Ditjen Imigrasi : Terdapat realisasi PNBP tanpa adanya perkiraan penerimaan pada Halaman III DIPA . b. Satker Kantor Imigrasi : Terdapat perkiraan penerimaan pada Halaman III DIPA tanpa adanya realisasi. c. Maka diperlukan penjelasan pada CaLK: 1. UAKPA Satker Kantor Imigrasi 2. UAKPA Satker Ditjen Imigrasi 3. UAPPAW 4. UAPPA-Es.I Bagian Anggaran 013.01 dan 013.06 5. UAPA Bagian Anggaran 013
L/O/G/O
Contoh SSBP
5 ply
Kode AKUN
Bukti Validasi + Cap Basah Bank
PMK NO. 32/PMK.05/2014 TENTANG SISTEM PENERIMAAN NEGARA SECARA ELEKTRONIK
PENUNJUKAN BANK /POS PRESEPSI
Dalam rangka pelaksanaan penerimaan negara secara elektronik , wajib bayar / wajib setor melaksanakan penyetoran penerimaan negara melalui sarana penyetoran / penerimaan dalam bentuk : - Layanan pada loket - Layanan dengan menggunakan sitem elektronik lainnya
Sarana layanan penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada disediakan oleh Bank / Pos Presepsi
Untuk dapat menjadi Bank / Pos presepsi harus lulus seleksi yang dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN ( Bendahara Umum Negara )
PER . DJA NO.PER.1/AG/2014 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN / PENYETORAN PNBP PENERIMAAN NON ANGGARAN SECARA ELEKTRONIK
Sisitem Informasi PNBP on line yang selanjutnya di sebut
SIMPONI
adalah sistem informasi yang di kelola oleh Direktorat Jenderal anggaran yang meliputi : - Sistem perencanaan PNBP - Sitem Billing - Sistem Pelaporan PNBP
Penerimaan Negara yang diatur dalam Per DJA ini meliputi seluruh PNBP dan penerimaan non Anggaran yg di bayar / di setor dan di terima melalui bank/Pos Presepsi dengan menggunakan Kode Billing , dalam mata uang Rupiah dan mata uang asing
TERIMA KASIH
