Laporan tahunan annual report
Mencerahkan Bangsa dalam Keselarasan Brightening the Nation in Harmony
1
Sejalan dengan kehidupan masyarakat yang berkembang, PLN berperan-serta untuk mencerahkan. Menerangi, memberi arti lebih dan memudahkan kehidupan, menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah kemajuan bangsa. Terus membangun, menyempurnakan diri dan meningkatkan kinerja dalam sinergi dan keselarasan dengan dunia usaha, masyarakat dan lingkungan. Mewujudkan bakti pada Ibu pertiwi dan memberi pelayanan terbaik melalui kegiatan operasi yang ramah lingkungan. Maju dan berkembang bersama masyarakat dan bangsa dalam kehidupan yang semakin terang setiap hari, merupakan tujuan kami.
Along with the growing society, PLN plays its role of enlightenment. Enlightening, giving more meanings and making lives easier have become inseparable part of the nation’s development. Persistent development, continuous self-improvement, more synergized performance and in alignment with business, community and environment are all instilled within. Expressing our devotion to the nation and deliver the best service through an environmentally sound operation. Together with the community and the nation with brighter lives, it is indeed our ultimate goal.
1
Daftar Isi
Table of Content
01: Prawacana
04: Rangkaian Peristiwa Penting
Introduction
Significant Events
Keuangan dan 17: Ikhtisar 19: Obligasi Operasional Financial and Operational Highlights
16: Visi, Misi & Moto
Bonds
28: Laporan Dewan Komisaris
Vision, Mission & Motto
Board of Commissioners’ Report
36: Laporan Direksi
Board of Directors’ Report
48: Profil Perusahaan Company Profile
52 Profil Dewan Komisaris dan Direksi Profiles of the Board of Commissioners and Directors
65 Kegiatan Usaha Business Activities
76 Sumber Daya Manusia Human Resources
86 Obligasi Bonds
dan Analisis 96: Pembahasan Manajemen Management Discussion and Analysis
108 Kinerja Manajemen Management Performance
109 Tinjauan Keuangan Financial Overview
140: Tata Kelola Perusahaan yang Baik Good Corporate Governance
147 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) Annual General Meeting of Shareholders (RUPS)
149 Dewan Komisaris Board of Commissioners
156 Direksi Board of Directors
165 Sekretaris Dewan Komisaris Secretary of Board of Commissioners
191 Satuan Pengawasan Intern Internal Audit Unit
203 Transparansi dan Pengungkapan Informasi Transparency and Disclosure of Information
164 Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary
166 Komite dan Laporan Komite Committee and Committee’s Report
195 Penerapan Fungsi Manajemen Risiko Risk Management Implementation
210: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
211 Program Pengembangan Masyarakat
218 Aktivitas Lingkungan Hidup Environmental Activities
Community Development Program
225 228 Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Good Corporate Governance (GCG) Implementation
236 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
265: Laporan Keuangan Financial Report
Laporan Berkelanjutan Sustainability Report
250 Aktivitas Lingkungan Hidup Environmental Activities
264 Akses Informasi dan Data Perusahaan
Access to Company’s Information and Data
Event Highlights 2009 PERISTIWA PENTING 2009
Rangkaian Peristiwa Penting Significant Events
Sepanjang tahun 2009 Throughout the Year 2009
Januari
January
Peresmian Proyek PLTU 3 Banten-Lontar
4
Direktur Konstruksi Strategis PLN Moch. Agung Nugroho meresmikan First Pouring of Concrete for Boiler #1 Proyek PLTU 3 Banten – Lontar dengan kapasitas 3 x 315 MW pada tanggal 6 Januari 2009.
Launching of Steam Power Plant 3 BantenLontar PLN Director of Strategic Construction Moch. Agung Nugroho officially launched the First Pouring of Concrete for Boiler #1 of Steam Power Plant 3 Banten – Lontar with capacity of 3 x 315 MW on January 6, 2009.
PLN dan Universitas Sumatera Utara Pererat Jalinan Dalam rangka mendukung program pendidikan di kampus, PLN menjalin kesepakatan dengan Universitas Sumatera Utara (USU) melalui Nota Kesepahaman pada tanggal 8 Januari 2010 yang berisi kesepakatan mengenai pendidikan dan penelitian di bidang kelistrikan.
MOU Signing between PLN and Universitas Sumatera UtAra (USU) In supporting university’s educational programs, PLN and Universitas Sumatera Utara (USU) has signed a Memorandum of Understanding on January 8, 2010 which contains some agreements related to electricity education and research activities.
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
General Meeting of Shareholders (GMS)
• PLN mengadakan RUPS pada tanggal 21 Januari 2009 guna menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2009.
• A GMS was held on January 21, 2009 to decide Corporate Budget Plan (RKAP) for the year 2009.
• RUPS juga membahas mengenai Perubahan Anggaran Dasar.
• The GMS also discussed the Amendment of the Articles of Association.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Resmikan Pilot Project Bio Solar PLTG Gresik Pada tanggal 31 Januari 2009, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Purnomo Yusgiantoro meresmikan pilot project penggunaan Bio Solar pada PLTG Gresik. Pembangkit tersebut merupakan satu-satunya pembangkit pilot project milik PJB yang pertama kali diujicobakan sebagai pembangkit listrik mesin pembakaran luar (External Combustion Engine). Keberhasilan pilot project ini akan dijadikan acuan penggunaan bio solar untuk pembangkit thermal di lingkungan PLN dan anak perusahaannya.
Minister of Energy and Mineral Resources Launched the Republic of Indonesia the Bio Solar Pilot Project of Gresik Gas Power Plant On January 31, 2009, Minister of Energy and Mineral Resources Purnomo Yusgiantoro officially launched the bio solar pilot project at the Gresik Gas Power Plant (PLTG Gresik). The power plant is the only pilot project owned by PJB and also the first power plant being utilized for External Combustion Engine. The success of the pilot project of PLTG Unit 1 Gresik will later be the benchmark for other thermal power plants of PLN and its subsidiaries.
Februari
February
Dialog Presiden RI dengan Jajaran Direksi PLN Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghadiri acara dialog ‘Solusi Program Percepatan Pembangunan Pembangkit 10.000 MW’ di Kantor Pusat PLN pada 9 Februari 2009. Kehadiran Presiden RI dalam dialog tersebut bertujuan untuk mengetahui kondisi kelistrikan nasional saat ini, program apa saja yang sudah, sedang dan akan dilaksanakan PLN, dan persoalan dan isuisu yang dihadapi saat ini dalam pembangunan
Dialogue Between the President of Indonesia and PLN Board of Directors President Susilo Bambang Yudhoyono attended the ‘Solution to the Fast Track Program Development’ held by PLN at its Head Office on February 9, 2009. The aim of the President’s presence was to recognize current and future conditions of the national electricity. Moreover, the ongoing problems and issues
5
Event Highlights 2009 PERISTIWA PENTING 2009
ketenagalistrikan. Dalam dialog tersebut, Presiden mengarahkan menteri terkait dan Direksi PLN untuk duduk bersama dan secara konklusif mencari solusi, serta menegaskan bahwa pemerintah akan membantu mengatasi hambatan pembiayaan proyek-proyek percepatan agar tidak mengganggu kelancaran implementasi program tersebut. Dialog tersebut dihadiri pula oleh Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Menteri Perindustrian Fahmi Idris, Menteri Perdagangan Marie Pangestu, dan Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa.
faced in electrical development. During the dialogue, the President has commanded the Minister in charge and PLN Board of Directors to discuss and find out solutions. The President has also pointed out that the government will provide assistance in the fast track program financing so as to ensure proper program’s implementation. The Minister of Energy and Mineral Resources Purnomo Yusgiantoro, Minister of Industry Fahmi Idris, Minister of Trade Marie Pangestu and Minister of State Secretary Hatta Rajasa also attended the dialogue.
Bantuan PLN untuk Korban Musibah Kebakaran Direktur Utama PLN Fahmi Mochtar menyerahkan secara langsung bantuan berupa selimut, obat-obatan, peralatan mandi dan sembako kepada warga korban kebakaran di Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara pada 12 Februari 2009. Musibah kebakaran yang terjadi pada 10 Februari lalu menghanguskan lebih dari 200 rumah warga.
Aid for Fire Burn Victim PLN’s President Director Fahmi Mochtar presented blankets, medicines, toiletries and nine basic commodities assistance to the burn victims in the Penjaringan area in North Jakarta on February 12, 2009. The burn incident occurred on February 10 burned down more than 200 local houses.
6
Maret
March
Peresmian Pembelian Listrik Sebanyak 200 kVA dari Serawak Energy Berhad (SEB) Untuk mengatasi keterbatasan pasokan listrik di Kalimantan Barat, PLN melakukan langkah terobosan baru dengan mengimpor energi listrik dari Serawak, Malaysia. Penyaluran tenaga listrik lintas batas negara tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat desa yang tinggal di kawasan tersebut.
Launching of 200 kVA Electricity Purchase from Serawak Energy Berhad (SEB) In order to handle limited electricity supply in West Kalimantan area, PLN initiated a new breakthrough by importing electricity from Serawak, Malaysia. The supply of electricity aimed to fulfill the local villagers’ electricity needs.
Pembangunan Laboratorium Listrik, Bengkel dan Kelas SMKN 1 Plered, Bantul, Yogyakarta Direktur SDM dan Umum PLN Supriyadi menandatangani nota kerja sama dengan Yayasan Nurani, Pemda Bantul, Yogyakarta menyepakati pembangunan laboratorium listrik, bengkel dan kelas SMKN 1 Plered melalui program tanggung jawab sosial di Yogyakarta tanggal 4 Maret 2009.
Development of Electricity Laboratory, Mechanical Garage and Classrooms of SMKN 1 Plered, Bantul, Yogyakarta PLN’s Director of HR and General Affairs Supriyadi signed an agreement with Yayasan Nurani, Bantul Local Government, Yogyakarta agreed on electrical laboratory, mechanical garage and SMKN 1 Plered through the company’s corporate social responsibility program in Yogyakarta on March 4, 2009.
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PLN mengadakan RUPS pada tanggal 20 Maret 2009 guna membahas Perpanjangan Masa Jabatan Dewan Komisaris.
General Meeting of Shareholders (GMS) A GMS was held on March 20, 2009 to discuss the extension of Board of Commissioners’ assignment period.
7
Event Highlights 2009 PERISTIWA PENTING 2009
April
April
Rapat Kerja PLN 2009 Dalam upaya merealisasikan program Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan untuk mencapai Key Performance Indicators (KPI) tahun 2009, Direksi PLN telah menetapkan sejumlah kebijakan yang ditandatangani pada Rapat Kerja (Raker) PLN 2009 di Kantor Pusat PLN pada 21 April 2009.
PLN Working Meeting 2009 As to realize the Corporate Budget Plan and to achieve the Key Performance Indicators (KPI) requirement for year 2009, PLN’s Board of Directors have issued some policies that have been signed during PLN 2009 Working Meeting at PLN Head Office on April 21, 2009.
Peresmian Pembangunan PLTU 1 Lombok-NTB dan PLTU 2-NTB
Launching of Steam Power Plant 1 Lombok-NTB and Steam Power Plant 2-NTB Development The Minister of Energy and Mineral Resources Purnomo Yusgiantoro and PLN’s President Director Fahmi Mochtar, West Nusa Tenggara Governor Zainul Majdi and General Secretary of the Energy and Mineral Resources Department Waryono officially launched the development of PLTU 1 Lombok-NTB (1 x 25 MW) and PLTU 2-NTB (2 x 25 MW) steam power plants located in Jeranjang Village, West Lombok, West Nusa Tenggara Province on April 30, 2009.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Mineral Purnomo Yusgiontoro bersama Direktur Utama PLN Fahmi Mochtar, Gubernur Nusa Tenggara Barat Zainul Majdi dan Sekretaris Jenderal Departemen ESDM (DESDM) Waryono meresmikan dimulainya pembangunan PLTU 1 Lombok-NTB (1 x 25 MW) dan PLTU 2 LombokNTB (2 x 25 MW) yang berlokasi di Dusun Jeranjang, Lombok Barat, Provinsi NTB pada Kamis 30 April 2009.
Mei
8
May
Acara ‘Ground Breaking’: Pemancangan Tiang Pertama PLTGU Priok Untuk menambah kapasitas pembangkit yang sudah ada serta menunjang sistem kelistrikan Jawa-Bali, PLN melakukan pemancangan tiang pertama pembangunan perluasan pembangkit listrik berbahan bakar gas PLTGU Priok dengan kapasitas 1 x 740 MW. Pemancangan tiang pertama ini secara simbolis dilakukan oleh Menteri Energi & Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro sebagai agenda utama acara ‘Ground Breaking’ yang dilaksanakan pada 6 Mei 2009, berlokasi di Tanjung Priok, Jakarta Utara.
‘Ground Breaking’ Event: Installation of the First Pillar of PLTGU Priok In enhancing the existing power plant capacity as well as in supporting the Java-Bali electricity system, PLN installed the first pillar of gas based power plant at Gas and Steam Power Plant (PLTGU) Priok with capacity of 1 x 740 MW. This first installation was launched by the Minister of Energy and Mineral Resources Purnomo Yusgiantoro as the main agenda of the ‘Ground Breaking’ event conducted on May 6, 2009 in Tanjung Priok, North Jakarta.
Gubernur Jawa Timur Meresmikan PLTMH Unit 2 Wot Lemah PLTMH Unit 2 Wot Lemah di Desa Seloliman, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo pada tanggal 7 May 2009. Pembangkit berkapasitas 14.5 kW ini merupakan perluasan dari PLTMH Kali Maron, yang dibangun tahun 1994 oleh Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Seloliman.
East Java Governor Launched Micro Hydro Power Plant Unit 2 Wot Lemah The Micro Hydro Power Plant (PLTMH) Unit 2 Wot Lemah in Seloliman Village, Trawas District, Mojokerto Regency was officially launched by East Java Governor Soekarwo on May 7, 2009. This 14.5 kW power plant was part of the extension program of PLTMH Kali Maron built in 1994 by Seloliman Environmental Education Center.
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PLN mengadakan RUPS pada tanggal 20 Mei 2009 guna membahas Pemberhentian Bambang PS Brodjonegoro sebagai Komisaris Independen.
Juni
General Meeting of Shareholers (GMS) A GMS was held on May 20, 2009 to discuss the dismissal of Bambang PS Brodjonegoro as Independent Commissioner.
June
Kursus Kepemimpinan I Angkatan ke-2 PLN Kantor Pusat Direktur Utama PLN Fahmi Mochtar membuka kursus ‘Executive Education I Phase 2’ di PLN Kantor Pusat. Kursus ini berlangsung dari 25 Mei hingga 14 Juni 2009 dan bertujuan untuk mempersiapkan para pemimpin PLN untuk masa depan.
Executive Leadership Education I-Phase 2 at the Head Office ‘Executive Leadership Education I-Phase 2’ was officially launched by PLN President Director Fahmi Mochtar at the PLN Head Office. The course began on May 25 to June 14, 2009 and aimed to graduate some prospecting PLN’s future leaders.
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PLN mengadakan RUPS pada tanggal 24 Juni 2009 guna membahas Laporan Perhitungan Tahunan Tahun 2008.
General Meeting of Shareholders (GMS) A GMS was held on June 24, 2009 to discuss the calculation of Annual Accountability Report for the year 2008.
Juli
July
Penandatanganan Nota Kesepahaman Energi Baru dan Terbarukan Dalam rangka pengembangan energi baru dan terbarukan, PLN telah bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara kedua pihak yang diwakili oleh Direktur Utama PLN Fahmi Mochtar dan Kepala BPPT Marzan A. Iskandar di PLN Kantor Pusat pada tanggal 3 Juli 2009.
Signing of Memorandum of Understanding for New and Renewable Energy In line with the development of new and renewable energy, PLN collaborated with Agency for the Assessment and Application of Technology (BPPT) marked with the signing of Memorandum of Understanding, each of which was represented by PLN President Director Fahmi Mochtar and BPPT Chairman Marzan A. Iskandar at PLN Head Office on July 3, 2009.
9
Event Highlights 2009 PERISTIWA PENTING 2009
Peresmian PLTG Sambera oleh Presiden Susilo bambang yudhoyono Presiden Republik Indonesia (RI) Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan Pusat Listrik Tenaga Gas (PLTG) Sambera berkapasitas 2X20 MW. Peresmian dilakukan dalam acara peringatan Hari Koperasi Nasional ke-62 pada tanggal 15 Juli 2009 di Stadion Madya Sempaja Samarinda.
Proyek 10.000 MW mulai beroperasi Salah satu dari 35 proyek pembangkit percepatan 10.000 MW yang tersebar di Indonesia, yaitu Unit 1 PLTU Labuan mulai beroperasi pada tanggal 24 Juli 2009. Unit 1 PLTU Labuan ini telah berhasil disinkronisasikan ke sistem Jawa Bali.
Launching of Gas Power Plant (PLTG) Sambera by PresidenT Susilo bambang yudhoyono The President of the Republic of Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono launched PLTG Sambera with the capacity of 2x20 MW. The launching was held in commemorating the 62nd Anniversary of National Cooperative Day on July 15, 2009 at Madya Sempaja Stadium in Samarinda.
Fast Track Project in Operation One of the 35 fast track projects which spread out across Indonesia, was Unit 1 Labuan Steam Power Plant (PLTU) which started to operate on July 24, 2009. The Unit 1 PLTU Labuan has been synchronized to the Java-Bali system.
Agustus August
10
Karya Inovasi PLN Raih Hak Paten Enam karya inovasi dari insan PLN terpilih dan masuk pada 101 karya inovasi yang paling prospektif di Bisnis Innovation Centre yang dikeluarkan oleh RISTEK, dan telah menerima penghargaan dari Presiden Republik Indonesia pada tanggal 10 Agustus 2009. Pada kesempatan yang sama juga ditandatangani Nota Kesepahaman tentang Hak Kekayaan Intelektual yang berkaitan dengan Teknologi Ketenagalistrikan antara PT PLN (Persero) dengan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
PLN Innovation Gained Patent Right Six innovative creations made by PLN’s employees have been selected and recognized as the most prospecting 101 innovative creations awarded by the Ministry of Research and Technology at Business Innovation Center, and has received an award from the President of Republic of Indonesia on August 10, 2009. At this opportunity, a Memorandum of Understanding regarding Intellectual Property related to Electrical Technology was also signed between PT PLN (Persero) and Directorate General of Intellectual Property Right.
Enam Pegawai PLN Raih Anugerah dari Pemerintah Indonesia Enam Pegawai PLN menerima Anugerah tanda kehormatan dari Pemerintah Republik Indonesia (RI) pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun RI ke-64 di Kantor Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada tanggal 17 Agustus 2009. Tanda kehormatan “Satyalancana Pembangunan” diberikan kepada Fahmi Mochtar, I.G.A. Ngurah Adnyana dan Syarifuddin Ibrahim. Sementara tanda kehormatan “Satyalancana Wirakarya” diberikan kepada Murtaqi Syamsuddin, Wahidin Sitompul dan A. Budiman Bachrulhayat.
Six PLN Staff Acquired Recognition from IndonesiaN Government Six PLN staff have acquired Award recognition from the Government of the Republic of Indonesia (RI) at the RI’s 64th Independence Day commemoration at the Department of Energy and Mineral Resources office on August 17, 2009. ‘Satyalancana Pembangunan’ recognition was awarded to Fahmi Mochtar, I.G.A. Ngurah Adnyana and Syarifuddin Ibrahim. Likewise, ‘Satyalancana Wirakarya’ was awarded to Murtaqi Syamsuddin, Wahidin Sitompul and A. Budiman Bachrulhayat.
Peluncuran ‘PLN Quality Award’ Dalam mengukuhkan tekadnya untuk bermetamorfosa menuju perusahaan berkelas dunia yang berkinerja unggul, memiliki pelayanan berkualitas, responsif dan transparan, PLN meluncurkan ‘PLN Quality Award’. PLN melakukan loncatan besar tersebut dengan tujuan mendorong upaya perbaikan kinerja seluruh unit PLN secara berkelanjutan. Peluncuran ‘PLN Quality Award’ ini diresmikan oleh Menteri BUMN Sofyan Djalil dan Direktur Utama PLN Fahmi Mochtar pada tanggal 19 Agustus 2009.
The Launching of ‘PLN Quality Award’ In reinforcing its intention to transform the company into a world class company with excellent performance, quality performance, responsive and transparent, PLN officially launched ‘PLN Quality Award’. The award was inaugurated by SOE Minister Sofyan Djalil and PLN President Director Fahmi Mochtar on August 19, 2009.
Pembangunan PLTA di Jawa Barat
Hydro Power Plant Development in West Java PLN and the Government of West Java Province will develop Upper Cisokan Pumped Strorage 4x260 MW in Bandung Barat and Cianjur Regency. The Memorandum of Understanding was signed by PLN President Director and West Java Governor, and was witnessed by the State Minister of National Development and Planning/ Head of National Development and Planning Board Paskah Suzeta on August 21, 2009 in Bandung.
PLN dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membangun PLTA Upper Cisokan Pumped Storage 4X260 MW di Kabupaten Bandung Barat dan Cianjur. Nota Kerjasama ditandatangani Direktur Utama PLN dan Gubernur Jawa Barat, serta disaksikan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Ketua Bappenas Paskah Suzeta pada tanggal 21 Agustus 2009 di Bandung.
11
Event Highlights 2009
September
PERISTIWA PENTING 2009
September
PLN Menyikapi UUK Baru Dengan Paradigma Baru Direksi optimis bahwa PLN akan mampu merubah paradigma dan melihat UndangUndang Ketenagalistrikan (UUK) yang baru sebagai peluang bagi PLN untuk menata diri dan menjadikan PLN lebih baik. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Utama PLN Fahmi Mochtar terkait dengan disahkannya Rencana Undang-Undang Ketenagalistrikan menjadi UUK oleh DPR-RI pada tanggal 9 September 2009. UUK tersebut banyak memuat hal baru, antara lain wilayah usaha, ijin usaha, ijin operasi, penerapan tarif listrik berbeda dan sebagainya.
Oktober
12
New Electricity Regulation with New Paradigms The Board of Directors felt optimistic that the company is able to change the paradigm and perceives the new Electricity Law as the opportunity for PLN to restructure and transform into better company. That statement was communicated by PLN’s President Director Fahmi Mochtar in relation to the ratification of the Electricity Law Draft into Electricity Law by Indonesia’s House of Representative on September 9, 2009. The Electricity Law contained new issues, such as business area, business permission, various electricity tariff imposition and others.
October
Rekonstruksi Infrastruktur PLN Pasca Gempa Sumbar PLN berhasil memperbaiki infrastruktur untuk memulihkan sistem kelistrikan yang mengalami kerusakan cukup berat akibat bencana gempa di Sumatera Barat, lebih cepat dari yang ditargetkan pemerintah.
PLN Infrastructure Reconstruction Post the West Sumatra Earthquake PLN has succeeded in restoring the infrastructure to improve the heavy damage of the electricity system caused by the West Sumatra quake, faster than the government’s schedule.
PLN Raih Penghargaan Web site PLN menerima penghargaan Website Kategori BUMN Listed Website yang diselenggarakan oleh Marketing Communication sebagai pemenang ke III. Penghargaan diserahkan oleh Deputi Meneg BUMN Bidang Usaha Perbankan dan Jasa Keuangan pada tanggal 7 Oktober 2009.
PLN Won a Website Award PLN rewarded the 3rd winner of the Website award under listed SOE website category held by the Marketing Communication. The award was given by the Deputy of the State Minister of SOE for Banking and Financial Service on October 7, 2009.
PLN Gelar “Knowledge Sharing & Innovation Festival” Untuk pertama kalinya PLN menggelar Knowledge Sharing & Innovation Festival (KNIFE) dalam rangka memperingati Hari Listrik Nasional ke-64 tahun 2009. Rangkaian kegiatan KNIFE yang berlangsung selama 3 hari, 14-16 Oktober 2009 di PLN Kantor Pusat meliputi Knowledge Sharing, Lomba Karya Inovasi XII/2009, Workshop Manajemen Inovasi dan Pameran Produksi Inovasi PLN.
November
November
Implementasi Metamorfosa PLN Dimulai Direktur Utama PLN, Fahmi Mochtar meresmikan peluncuran implementasi program Metamorfosa PLN pada tanggal 4 November 2009 di PLN Kantor Pusat. Inisiasi ini diselenggarakan dalam acara Kick off Implementasi Program Metamorfosa PLN yang dihadiri oleh seluruh Direksi PLN, Deputi Direktur, Vice President dan KPUB. Program ini merupakan tindak lanjut studi yang dilakukan dengan Corporate Strategy Refinement sebelumnya yang bertujuan merubah PLN menjadi perusahaan kelas dunia, bebas dari subsidi, menguntungkan dan ramah lingkungan.
Desember
PLN Organized “Knowledge Sharing & Innovation Festival” For the first time, PLN held a Knowledge Sharing & Innovation Festival (KNIFE) in commemorating the 64th National Electricity Day in year 2009. A series of KNIFE activities were held within 3 days, from 14-16 October 2009 at PLN Head Office covering Knowledge Sharing, Innovation Competition XII/2009, Innovation Management Workshop and PLN Innovative Production Exhibition.
PLN Transformation Kick-off PLN President Director, Fahmi Mochtar inaugurated the PLN Transformation program implementation on November 4, 2009 at PLN Head Office. This initiation was held during the Kick-off Implementation of PLN Transformation Program attended by all PLN’s Board of Directors, Deputy Directors, Vice Presidents and Head of PLN Business Unit. This program is a followup study initiative carried out in line with the Corporate Strategy Refinement, which previously was aiming at transforming PLN into a world class company that is free from subsidy, profitable and environmental friendly.
December
PLN Raih “Best IT Execution Award” PLN meraih “Best IT Execution Award 2009” pada ajang pemilihan yang diselenggarakan Laboratorium IT Governance Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia pada tanggal 2 Desember 2009 di Hotel Menara Peninsula, Jakarta.
PLN Rewarded “Best IT Execution Award” PLN obtained “Best IT Execution Award 2009” held by IT Governance Laboratory of Computing Faculty of Universitas Indonesia, on December 2, 2009 at Menara Peninsula Hotel, Jakarta.
Pemberian Bantuan Kepada ITS dan ITB PLN memberikan bantuan kepada Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) senilai Rp 475 juta yang diserahkan langsung kepada Rektor ITS di Kampus ITS, Surabaya pada tanggal 5 Desember 2009. Selain itu, PLN juga memberikan bantuan kepada Institut Teknologi Bandung (ITB) senilai Rp 2 miliar yang diserahkan langsung kepada Rektor ITB di Kampus ITB, Bandung pada tanggal 19 Desember 2009.
Donation Distribution to ITS and ITB PLN donated Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) an amount of Rp 475 million which was directly given to ITS Rector at ITS Campus, Surabaya on December 5, 2009. Moreover, PLN also donated Institut Teknologi Bandung (ITB) an amount of Rp 2 billion which was directly given to ITB Rector at ITB Campus, Bandung on December 19, 2009.
13
Event Highlights 2009 PERISTIWA PENTING 2009
Penerbitan Obligasi PLN Dalam Rangka Percepat Pembangunan PT PLN (Persero) menawarkan obligasi senilai Rp 1,5 triliun, terdiri atas Obligasi Umum IX PLN senilai Rp 1 triliun dan Obligasi Syariah Ijarah IV PLN sebesar Rp 500 miliar pada tanggal 8 Desember 2009, sementara pencatatan di Bursa Efek Indonesia dijadwalkan pada tanggal 13 Januari 2010. Dari masa penawaran awal (bookbuilding) surat utang tersebut yang dilangsungkan pada 10-22 Desember 2009, tampak bahwa respon pasar sangat positif terhadap obligasi PLN ini dengan adanya kelebihan permintaan (oversubscribed) yang mencapai 3-4 kali lipat. Dana obligasi ini akan digunakan 50% untuk pengganti dana internal yang telah digunakan untuk pembiayaan investasi transmisi dan distribusi yang sudah dilakukan pada tahun 2009 dan sisanya untuk mendanai kegiatan investasi transmisi dan distribusi yang akan dilakukan tahun 2010.
14
PLN Bonds Issuance in Support of Accelerating the Development PT PLN (Persero) offered its bonds valuing Rp 1.5 trillion consisting of Public Obligation IX amounted to Rp 1 trillion and Sharia Ijarah IV Bond amounted to Rp 500 billion on December 8, 2009, while waiting the bond listing at the Indonesia Stock Exchange on January 13, 2010. From early offering period (bookbuilding) from December 10 – 22, 2009, the market showed positive response followed by 3 to 4 folded oversubscribes. Out of the total, 50% of the bonds will be used as a substitute internal funding for transmission and distribution investment in year 2009 while the rest will be used for transmission and distribution investment funding in year 2010.
Pelantikan Komisaris dan Direksi Baru PLN Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP252/MBU/2009 pada tanggal 22 Desember 2009, Pemerintah melakukan pergantian jajaran Komisaris dan Direksi PLN dalam rangka restrukturisasi PLN secara keseluruhan, termasuk perubahan organisasi demi peningkatan kinerja PLN ke depan. Pelantikannya sendiri dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2009 di PLN Kantor Pusat. Direksi baru PT PLN (Persero) memiliki susunan sebagai berikut: Dahlan Iskan sebagai Direktur Utama, I.G.A. Ngurah Adnyana sebagai Direksi Operasi Jawa-Bali, Harry Jaya Pahlawan sebagai Direktur Operasi Indonesia Barat, Vickner Sinaga sebagai Direktur Operasi Indonesia Timur, Nasri Sebayang sebagai Direktur Perencanaan dan Teknologi, Nur Pamudji sebagai Direktur Energi Primer, Bagiyo Riawan sebagai Direktur Pengadaan Strategis, Murtaqi Syamsuddin sebagai Direktur Bisnis dan Manajemen Risiko, Eddy D. Erningpraja sebagai Direktur SDM dan Umum, dan Setio Anggoro Dewo sebagai Direktur Keuangan. Sementara Komisaris memiliki susunan sebagai berikut: Yogo Pratomo (Komisaris Utama), Lutfi Hamid, Adang Firman, Wimpy S. Tjetjep, Syahrial Loetan, Abdul Aziz, dan Rachmat Waluyanto.
Inauguration of PLN New Board of Commissioners and Directors According to Decision Letter of SOE Minister No. KEP-252/MBU/2009 on December 22, 2009, the Government instructed the replacement of the Board of Commissioners’ and Directors’ full structure, included some organizational changes that can improve PLN’s future performance. The inauguration was held on December 24, 2009 at PLN Head Office. Members of the new PLN Board of Directors are: Dahlan Iskan as President Director, I.G.A. Ngurah Adnyana as Director of Java-Bali Operations, Harry Jaya Pahlawan as Director of West Indonesia Operations, Vickner Sinaga as Director of East Indonesia Operations, Nasri Sebayang as Director of Planning and Technology, Nur Pamudji as Director of Primary Energy, Bagiyo Riawan as Director of Strategic Procurement, Murtaqi Syamsuddin as Director of Business and Risk Management, Eddy D. Erningpraja as Director of Human Resources and General Affairs, and Setio Anggoro Dewo as Director of Finance. The Board of Commissioners consist of: Yogo Pratomo (President Commissioner), Lutfi Hamid, Adang Firman, Wimpy S. Tjetjep, Syahrial Loetan, Abdul Aziz, and Rachmat Waluyanto.
KEJADIAN PENTING SETELAH TAHUN BUKU 2009 Significant Event After the Fiscal Year 2009 Penandatanganan Piagam Pengawasan Intern Pada 20 Januari 2010, Perusahaan telah menerbitkan Piagam Pengawasan Intern PT PLN (Persero) sebagai wujud pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance - GCG).
The signing of the Internal Audit Charter On January 20, 2010, the Company has issued PT PLN (Persero) Internal Audit Charter as part of its implementation of the Good Corporate Governance (GCG).
Piagam Pengawasan Intern dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi Perusahaan dalam mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dan teratur dalam mengevaluasi serta meningkatkan efektivitas operasi, pengelolaan risiko, pengendalian dan proses tata kelola dengan mengedepankan sikap profesionalisme sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
The Internal Audit Charter is designed to provide added value and improve operations of the Company in achieving its objectives through a systematic and organized approach in evaluating and enhancing the effectiveness of operations, risk management, control and governance processes by promoting professionalism in accordance with the principles of Good Corporate Governance.
15
Event Highlights 2009 PERISTIWA PENTING 2009
16
Piagam Pengawasan Intern ini juga dibuat untuk mengatur kegiatan Satuan Pengawas Intern PT PLN (Persero) dalam melakukan kegiatan pengujian/assurance dan konsultasi yang independen, obyektif, tidak berprasangka buruk terhadap auditee serta menjunjung kode etik auditor.
The Internal Audit Charter was also designed to govern the activities of PT PLN (Persero) Internal Audit in carrying out its testing/assurance and in consulting an independent, objective, unbias perception to the auditee as well as in putting high respect to the auditor’s code of ethics.
Penandatanganan Piagam Komite Audit Pada tanggal 20 Januari 2010, Komite Audit PT PLN (Persero) telah menandatangani Piagam Komite Audit yang berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan oleh Dewan Komisaris PT PLN (Persero). Piagam Komite Audit ini bertujuan untuk menjadi pedoman bagi Komite Audit agar pelaksanaan tugas Komite Audit dapat dilaksanakan secara efisien, transparan, kompeten, independen dan akuntabel sehingga diterima oleh semua pihak yang berkepentingan. Tujuan lainnya adalah untuk menjadikan Piagam Komite Audit sebagai pedoman formal bagi pihak-pihak di dalam dan luar PLN dalam melakukan hubungan kerja dengan Komite Audit.
The signing of Audit Committee Charter On January 20, 2010, the Audit Committee of PT PLN (Persero) has signed an Audit Committee Charter, which to be effective from the date stated by the Board of Commissioners of PT PLN (Persero). The Audit Committee Charter aims to be the guideline for the Audit Committee so that all tasks of the Audit Committee can be implemented in an efficient, transparent, competent, independent and accountable manners, and is therefore acceptable by all the stakeholders. The other aim is to make the Audit Committee Charter as a formal guideline for internal and external parties engaged in a working relationship with the Audit Committee.
Piagam Komite Audit ini dievaluasi secara berkala sesuai dengan peraturan perundangundangan serta untuk meningkatkan efektifitas tugas Komite Audit. Penilaian terhadap kinerja Komite Audit baik secara individu maupun kolektif juga dilakukan secara berkala setiap tahun oleh Dewan Komisaris dan dapat dilakukan dengan bantuan pihak ketiga yang independen.
The Audit Committee Charter is periodically evaluated in accordance with the prevailing legislations and to improve the effectiveness of the Audit Committee’s tasks. Performance evaluation to the Audit Committee, both individually and collectively, has also been conducted regularly every year by the Board of Commissioners and may be conducted with the assistance of independent third parties.
Ikhtisar Keuangan dan Operasional Financial and Operational Highlights ROA/ROE %
NET PROFIT MARGIN % 7,33
7,13
3,10 0,78
1,38
1,84
-2,06
-2,23 -3,52
-4,14 -4,23
ROA ROE
-9,69
05
06
07
08
09
CURRENT RATIO % 104,05
-4,95 -6,43 -7,49
05
07
08
09
SOLVENCY % 53,72
107,29 98,12
55,02
47,59 41,07
76,44 34,07
68,06
05
06
06
07
08
09
PRODUCTIVITY RATIO % 3,67
05
06
07
09
DEBT EQUITY RATIO % 136,35
3,23
2,26
08
122,99
95,41
2,47 72,82
1,62 53,83
05
06
07
08
09
05
06 2005 2006
EBITDA
2007 2008 2009
07
08
09
11,0
10,7
13,4
15,8 23,4
17
IKHTISAR KEUANGAN Financial Highlights
Ikhtisar Keuangan Financial Highlights KETERANGAN
UNIT
2009
2008
2007
2006
2005
DESCRIPTION
333.713
290.718
273.479
247.917
220.843
Total Assets
Neraca Keuangan Total Aset
Balance Miliar Rp
Total Ekuitas
Miliar Rp
141.196
126.986
136.412
139.837
139.753
Total Equity
Total Kewajiban
Miliar Rp
192.517
163.732
137.067
101.827
75.224
Total Liabilities
Modal Kerja Bersih
Miliar Rp
(709)
(9.578)
2.937
1.123
(8.291)
Net Working Capital
Pendapatan Usaha
Miliar Rp
145.222
164.209
114.042
104.726
76.543
Profit/Loss
Beban Usaha
Miliar Rp
135.276
160.598
111.506
105.228
76.023
Operating Expenses
Laba Rugi Usaha
Miliar Rp
9.946
3.611
2.536
(502)
520
Income/Loss from Operations
Laba Rugi Bersih
Miliar Rp
10.356
(12.303)
(5.645)
1.928
(4.920)
Laba/Rugi
Laporan Arus Kas
Net Profit /Loss Statement of Cash Flows
Arus Kas dari Operasi
Miliar Rp
5.898
7.780
16.890
11.058
12.072
Cash Flow from Operating Activities
Arus Kas dari Investasi
Miliar Rp
(30.567)
(21.952)
(20.760)
(5.285)
(7.674)
Cash Flow from Investing Activities
Arus Kas dari Pendanaan
Miliar Rp
31.324
4.268
7.192
1.834
7.912
Cash Flow from Funding Activities
3,10
-4,23
-2,06
0,78
-2,23
Rasio-rasio ROA
Ratios %
ROA
ROE
%
7,33
-9,69
-4,14
1,38
-3,52
ROE
Rasio Lancar
%
98,12
76,44
107,29
104,05
68,06
Current Ratio
Solvabilitas
%
55,02
53,72
47,59
41,07
34,07
Solvency
Rasio Hutang terhadap Ekuitas
%
136,35
122,99
95,41
72,82
53,83
Debt to Equity Ratio
Rasio Operasional
%
93,15
97,80
97,78
100,48
99,32
Operating Ratio
Net Profit Margin
%
7,13
-7,49
-4,95
1,84
-6,43
Rasio Produktivitas: Total Pendapatan Usaha/ Karyawan
Net Profit Margin Productivity Ratio:
Rp Miliar
3,23
3,67
2,47
2,26
1,62
Revenues/Total Employees
Ikhtisar Operasi Operational Highlights KETERANGAN
UNIT
2009
2008
2007
2006
2005
DESCRIPTION
Daya Terpasang
MW
25.607
25.571
25.222
24.846
22.515
Installed Capacity
Penjualan
GWh
134.581
129.018
121.246
112.609
107.032
Produksi Produksi Sendiri
GWh
115.434
113.340
107.984
101.664
98.177
Own Production
Sewa Diesel
GWh
5.194
4.707
3.257
2.804
3.105
Diesel Rental
Pembelian
GWh
36.169
31.389
31.199
28.639
26.088
Purchase
Total Produksi
GWh
156.797
149.436
142.440
133.108
127.370
Total Production
Susut Jaringan
%
9,93
10,46
11,70
11,45
11,54
Mutu dan Keandalan
18
Sales Production
Losses Quality and Reliability
SAIDI
Jam/Plg/Thn
16,70
80,90
28,90
27,01
15,77
SAIDI
SAIFI
Kali/Plg/Thn
10,78
13,33
12,77
13,85
12,68
SAIFI
Jumlah Pelanggan
Ribu Plg
40.118
38.844
37.334
35.751
34.559
Number of Customers
Daya Tersambung
MVA
62.894
60.085
56.549
53.317
50.717
Connected Capacity
Panjang Transmisi
kms
34.949
32.472
31.612
31.195
30.945
Transmission Length
55.989
54.649
54.409
53.976
Sub-station Capacity
45.000
44.750
46.113
46.431
47.155
Total Employees
Kapasitas Gardu Induk
MVA
Jumlah Karyawan
Orang
Obligasi Bonds
NAMA OBLIGASI Name of Bonds
Obligasi PLN VII Tahun 2004 PLN VII Bonds Year 2004 Obligasi PLN VIII Tahun 2006 Seri A PLN VIII Series A Bonds Year 2006 Obligasi PLN VIII Tahun 2006 Seri B PLN VIII Series B Bonds Year 2006 Obligasi Sukuk Ijarah I Tahun 2006 Sharia Ijarah I Bonds Year 2006 Obligasi PLN IX Tahun 2007 Seri A PLN IX Series A Bonds Year 2007 Obligasi PLN IX Tahun 2007 Seri B PLN IX Series B Bonds Year 2007 Obligasi Sukuk Ijarah II Tahun 2007 Sharia Ijarah II Bonds Year 2007 Obligasi PLN X Tahun 2009 Seri A PLN X Series A Bonds Year 2009 Obligasi PLN X Tahun 2009 Seri B PLN X Series B Bonds Year 2009 Obligasi Syariah Ijarah III Tahun 2009 Seri A Sharia Ijarah III Series A Bonds Year 2009 Obligasi Syariah Ijarah III Tahun 2009 Seri B Sharia Ijarah III Series B Bonds Year 2009 NAMA OBLIGASI Name of Bonds
Obligasi Internasional PLN Tahun 2006 Seri A PLN International Series A Bonds year 2006 Obligasi Internasional PLN Tahun 2006 Seri B PLN International Series B Bonds year 2006 Obligasi Internasional PLN Tahun 2007 Seri A PLN International Series A Bonds year 2007 Obligasi Internasional PLN Tahun 2007 Seri B PLN International Series B Bonds year 2007 Obligasi Internasional PLN III Tahun 2009 PLN International III Bonds year 2009 Obligasi Internasional PLN IV Tahun 2009 PLN International IV Bonds year 2009
TINGKAT BUNGA (%) Interest
TANGGAL JATUH TEMPO Maturity Date
Jumlah Obligasi (juta rupiah) Value of Bond (million rupiah)
PERINGKAT OBLIGASI BOnds Rank
12,25
11 Nov 2014
1.500.000.000
Aa2id/Stable
13,60
21 Jun 2016
1.355.100.000
idA+
13,75
21 Jun 2021
865.000.000
idA+
13,60
21 Jun 2016
200.000.000
idA+
10,40
10 Jul 2017
1.500.000.000
idA+
10,90
10 Jul 2022
1.200.000.000
idA+
10,40
10 Jul 2017
300.000.000
idA+
14,75
9 Jan 2014
1.015.000.000
idAA-
15,00
9 Jan 2016
425.000.000
idAA-
14,75
9 Jan 2014
293.000.000
idAA-
15,00
9 Jan 2016
467,000,000
idAA-
TINGKAT BUNGA (%) Interest
TANGGAL JATUH TEMPO Maturity Date
7,25
Jumlah Obligasi (juta rupiah) Value of Bond (million rupiah)
PERINGKAT OBLIGASI BOnds Rank
17 Okt 2011
450.000
Ba3 Stable/BB-
7,75
17 Okt 2016
550.000
Ba3 Stable/BB-
7,25
28 Jun 2017
500.000
Ba3 Stable/BB-
7,88
28 Jun 2037
500.000
Ba3 Stable/BB-
7,75
7 Ags 2019
750.000
7,75
20 Jan 2020
1.250.000
19
vIsion, Mission & Motto VISI, MISI & MOTTO
VISI
Vision
Diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani Recognized as a world class company which grows, excels and is trusted by relying on human potential
MISI Mission 1. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham 2. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat 3. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi 4. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan 1. Running the electricity business and the field related, orienting at customer satisfaction, corporate members and shareholders 2. To make electricity as a media to improve quality of life of the people 3. To strive making electricity as the driving force of the economy 4. To operate an environmentally friendly business
20
Visi, Misi & Moto Vision, Mission & Motto
MOTO Motto Listrik untuk kehidupan yang lebih baik Electricity for a Better Life
“VISI 75 - 100” “75 - 100 Vision”
Mewujudkan “Visi 75 - 100” yang artinya pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75, angka rasio elektrifikasi (yaitu perbandingan antara jumlah pelanggan listrik sektor rumah tangga terhadap total rumah tangga di Indonesia) mencapai 100% To achieve “ 75-100 Vision”, meaning that on the 75th Independence Day of the Republic of Indonesia, the electrification ratio (the comparison between the residential sector to the total residential number in Indonesia) reaches 100%
21
vIsion, Mission & Motto VISI, MISI & MOTTO
NILAI-NILAI PERUSAHAAN Corporate Values Sejak awal berdiri, Perusahaan telah menanamkan nilai-nilai budaya yang kuat dalam menjalin hubungan yang berkesinambungan dengan para pemangku kepentingan. Hal ini tidak lepas dari falsafah kami yang berlandaskan:
Since its establishment, the company has embedded strong corporate values to all employees in an attempt to build long-term relationships with the stakeholders. It is inseparable from our philosophy based on:
• Saling Percaya, Pembelajar
Integritas,
• Trust, Integrity, Care and Learning
• Peka tanggap Pelanggan
terhadap
22
Peduli
dan
Kebutuhan
Senantiasa berusaha untuk tetap memberikan layanan yang dapat memuaskan kebutuhan pelanggan secara tepat dan sesuai.
• Customer responsiveness
Striving for service excellence to meet customer needs promptly, accurately and appropriately.
• Penghargaan pada Harkat dan Martabat Manusia
• Respect for Human Dignity and Values
Respect human dignity and values, acknowledge and protect human rights in running a business.
Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya serta mengakui dan melindungi hak-hak asasi dalam menjalankan bisnis.
• Integritas
• Integrity
Respect honesty, integrity and objectivity in managing the business.
Menjunjung tinggi nilai kejujuran, integritas dan obyektivitas dalam pengelolaan bisnis.
• Kualitas Produk
• Product Quality
Meningkatkan kualitas dan keandalan produk secara terus-menerus dan terukur serta menjaga kualitas lingkungan dalam menjalankan perusahaan.
Continually improve product quality and benefits as well as maintain environment quality while operating the Company.
• Peluang untuk Maju
• Opportunity to Grow
Provide equal opportunity to grow for all employees based on company selection criteria.
Memberikan peluang yang sama dan seluasluasnya kepada setiap anggota perusahaan untuk berprestasi dan menduduki posisi sesuai dengan kriteria dan kompetensi jabatan yang ditentukan.
• Inovatif
• Innovative
Eager to share knowledge and experience with fellow corporate members, promote learning process and appreciate ideas and innovation.
Bersedia berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan sesama anggota perusahaan, menumbuhkan rasa ingin tahu serta menghargai ide dan karya inovatif.
• Mengutamakan Kepentingan Perusahaan
• Prioritize Corporate Interests
Konsisten untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan dan menjamin setiap keputusan yang diambil demi kepentingan Perusahaan.
Consistently preventing conflict of interest and ensure every decision is made for the sake of the Corporate interests.
• Pemegang Saham
• Shareholders’ Value Oriented
Dalam pengambilan keputusan bisnis akan berorientasi pada upaya meningkatkan nilai investasi Pemegang Saham.
Business decision making is oriented maximizing Shareholders’ value.
to
23
vIsion, Mission & Motto VISI, MISI & MOTTO
Menjadi entitas korporasi yang sehat secara finansial Becoming a financially sound corporate entity
PLN meyakini bahwa perwujudan Visi dan Misi Perusahaan, harus dilakukan secara bersama-sama berdasarkan nilai-nilai Budaya Perusahaan, yang diimplementasikan di seluruh jajaran perusahaan dan dikomunikasikan melalui sosialisasi kepada seluruh Unit PLN oleh Tim Sosialisasi PLN Kantor Pusat, serta ditanamkan kepada pegawai baru pada masa orientasi. Pada Oktober 2005, telah diterbitkan Pedoman Perilaku sebagai bentuk implementasi peningkatan dan penyempurnaan penerapan Budaya Perusahaan dan GCG sebagai kode etik yang dianut oleh seluruh pegawai di lingkungan PT PLN (Persero). Pedoman Perilaku tersebut berisi mengenai kebiasaan baik dan tata pergaulan profesional di lingkungan PLN, serta mengatur aspek kepemimpinan PLN, keanggotaan yang bertanggung jawab, hubungan profesional antar anggota dan hubungan dengan pihak eksternal.
24
PLN believes that the Corporate Vision and Mission should be simultaneously implemented, based on the Corporate Culture values that are being implemented in all corporate divisions, communicated and disseminated to all PLN Units by the Head Office’s Socialization Team and inducted for the new recruits during their orientation period. In October 2005, a Code of Conduct was produced as the Corporate Culture and GCG development and improvement initiatives as an ethical Code of Conducts to all PT PLN (Persero) employees. The Code of Conducts contains good behavior and professional ethical conducts in PLN, in which the guidelines oversee the aspects of PLN leadership, responsible membership, internal and external professional relationship.
TUJUAN STRATEGIS PERUSAHAAN TAHUN 2010-2015 Corporate Strategic Objective, Year 2010 - 2015 Dengan akan diberlakukan UU No.30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, bahwa PLN bukan lagi sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK), maka strategi Perusahaan diarahkan menjadi entitas korporasi yang sehat secara finansial sehingga dapat melakukan investasi untuk mempertahankan pangsa pasar dan berkembang sesuai dengan kaidah-kaidah korporasi.
The enactment of Law No.30 year 2009 regarding Electricity whereby PLN is no longer the Authorized Agency of Electricity Business, therefore the Company’s strategy has been focusing on a financially sound performance in order to conduct an investment, pertaining to maintain market share and grow in accordance with the rules of the corporation.
Di samping kondisi keuangan yang sehat, PLN juga harus dapat memenuhi kebutuhan pelanggan pada tingkat keandalan dan pelayanan yang sesuai dan didukung dengan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi tinggi dan berperilaku sesuai tata kelola perusahaan yang baik dalam menjalankan usahanya.
Beside a healthy financial condition, PLN should be able to fullfil the needs of customers on reliability and service levels, which are appropriate and are supported by highly competent human resources who behave accordingly to the Good Corporate Governance (GCG) practices all through operations.
Untuk mewujudkan visi dan misi, PT PLN (Persero) menetapkan tujuan strategis untuk periode 20102015 sebagai berikut:
To realize its vision and mission, PT PLN (Persero) set the following strategic objectives for 2010-2015 period:
1. memperbaiki kondisi keuangan PLN;
1. to improve PLN’s financial condition;
2. meningkatkan efisiensi investasi dan operasi; dan
2. to improve investment efficiency; and
3. memperbaiki kinerja operasional.
3. to improve operational performance.
Prioritas Jangka Pendek Prioritas jangka pendek adalah mengatasi kekurangan pasokan listrik untuk mengurangi pemadaman di hampir seluruh wilayah Indonesia; mengatasi krisis likuiditas; dan meningkatkan kemampuan pendanaan jangka pendek.
Short Term Priorities In short term, PLN is prioritizing on addressing shortage of power supply to reduce power outage frequency all across Indonesia; to overcome liquidity crisis; and to improve short term funding capabilities.
Untuk mengatasi tantangan saat ini, upaya yang terkoordinasi sangat diperlukan melalui efisiensi internal PLN untuk menurunkan biaya pokok produksi; tarif dan marjin yang berkesinambungan untuk meningkatkan kemampuan PLN dalam mencari sumber pendanaan; dan tindakan lain Pemerintah seperti suntikan modal, debt-equity swap, dan Domestic Market Obligation (DMO).
As to deal with the current challenges, a coordinated effort is required through internal efficiency aiming to decrease production cost; level of tariffs and margin for improving PLN’s capabilities in finding source of funding; and other government initiations such as capital injection, debt-equity swap, and Domestic Market Obligation.
Prioritas Jangka Panjang Aspirasi jangka panjang Perusahaan adalah bertransformasi menuju Perusahaan Kelas Dunia, Menguntungkan dan Dicintai Pelanggan dengan Cara yang Ramah Lingkungan dan Aman.
Long Term Priorities The company’s long term aspiration is being organizational transformation into a World Class, Profitable and the Preferred Company through an Environmentally Friendly and Safe operations.
and
operation
25
vIsion, Mission & Motto VISI, MISI & MOTTO
26
Transformasi PLN Terdapat dua hal utama dalam transformasi PLN yakni tranformasi dari sisi soft skill dan hard skill. Transformasi soft skill terkait dengan budaya kerja yang berorientasi kinerja tinggi, bersinergi dan terarah. Di samping itu PLN harus bergerak ke arah manajemen kinerja yang kuat, mendelegasikan wewenang dan memberdayakan unit-unit terkait. Transformasi sisi hard skill adalah terkait dengan aset perusahaan, yakni melipatgandakan kapasitas pembangkitan, transmisi dan distribusi untuk menjamin penyediaan energi listrik yang cukup.
PLN Transformation There are two main issues in the PLN transformation efforts concerning the soft skills and hard skills. The soft-skill transformation is a work culture oriented effort focusing on high performance, positive synergy and focused work performance. In addition, PLN should be moving towards strong performance management, authority delegation and related units empowerment. Hard-skill transformation is associated with the company’s assets, that is by intensifying the capacity of generation, transmission and distribution to ensure adequate supply of electrical energy.
Kelas Dunia - Untuk menjadi perusahaan kelas dunia fungsi utama PLN yang terkait dengan kinerja operasi pembangkit, transmisi dan distribusi harus berada pada kuadran pertama. Hal tersebut harus dilakukan dengan memperbaiki mutu dan keandalan dalam penyediaan tenaga listrik, produktivitas pegawai dan susut jaringan. Sebagai perusahaan kelas dunia PLN harus menerapkan business process kelas dunia. Sebagai contoh dalam hal pengadaan, PLN harus mampu mengambil manfaat dari skala ekonomi pengadaan dan penggunaaan prinsip Total Cost of Ownership (TCO) untuk mendapatkan harga yang lebih baik. Begitu juga dalam hal pengelolaan aset, PLN harus mampu mengoptimalkan investasi dan melaksanakan proyek-proyek berskala besar.
World Class - In becoming a world-class company, PLN’s main functions associated to the operational performance of the generation, transmission and distribution should be in the first quadrant through improvement of quality and reliability in the supply of electricity, employee productivity and network losses. As a world class company, PLN is required to implement a world-class business process. For instance in the procurement level, PLN must be able to take advantage of an economical procurement and to apply Total Cost of Ownership (TCO) principles to obtain a better price. In terms of asset management, PLN must be able to optimize investment and execute large scale projects.
Menguntungkan - Untuk menjadi perusahaan kelas dunia, PLN memerlukan kemampuan dan kemandirian dalam hal keuangan. Oleh karena itu untuk dapat tumbuh dan berkembang, PLN harus mendapatkan keuntungan yang baik.
Profitable – As to achieve the world-class company, PLN is also urged to being financially credible and independent. Therefore, a profitable operation is required for the growing and development of the Company.
Ramah lingkungan - PLN turut bertanggungjawab menjaga lingkungan yang sehat dan terus berupaya memanfaatkan energi terbarukan yang fokus pada pengembangan energi panas bumi dan pemanfaatan energi air. Batubara tetap menjadi andalan utama PLN, namun dimasa mendatang PLN harus terus mengupayakan penggunaan teknologi bersih yang dapat menjamin gas buang pembangkit batubara menjadi lebih ramah lingkungan.
Environmentally friendly - PLN is responsible for safeguarding a healthy environment and will continue its efforts in maximizing renewable energy focusing on geothermal and hydro energy development. Meanwhile coal remains PLN’s major mainstay of electricity, however in the future PLN must put constant efforts in the use of greener technology in ensuring cleaner and environmentally friendly coal powerplant emission.
Aman – Perusahaan mengutamakan keamanan pegawai. Dengan jumlah pegawai yang mencapai lebih dari 40.000 orang, Perusahaan selalu mengutamakan keselamatan dan kesehatan pegawainya sehingga diharapkan tidak terjadi kecelakaan kerja. Perusahaan mengharuskan setiap unit untuk memperoleh sertifikat ISO 27000 dengan sasaran ‘zero accident’ pada tahun 2010 sebagai perwujudan dari tujuan Perusahaan mengutamakan keamanan pegawai.
Secure – The company prioritizes employees’ safety. With the growing number of employees of more than 40,000 people, the Company must put employees’ safety and health as the number one priority in achieving zero accident. Hence the Company requires each unit to obtain ISO 27000 certification aiming at ‘zero accident’ in year 2010 as part of the Company’s objective realization of securing employees’ safety.
Sasaran Jangka Panjang PLN Tahun 20102015
PLN Long-Term Goals for Year 2010-2015
1. menambah kapasitas 30 GW pada tahun 2015, atau 5 GW per tahun;
1. to enhance the capacity of 30 GW in 2015, or 5 GW per year;
2. menurunkan biaya pokok produksi menjadi Rp 1.099 per kWh;
2. to lower the primary cost of production to Rp 1,099 per kWh;
3. menurunkan susut jaringan dari 9,93% menjadi 7,98% dan SAIDI/SAIFI dari 300 menit/9 kali gangguan menjadi 120 menit/4 kali gangguan;
3. to reduce transmission losses from 9.93% t o 7.98% a n d S A I D I / S A I F I f r o m 300 minutes/9 times of interruption to 120 minutes/4 times of interruption;
4. memperkecil gap keuangan menjadi Rp 113124 triliun;
4. to reduce the financial gap to Rp 113-124 trillion;
5. Return On Assets (ROA) menjadi 5,6% sampai dengan tahun 2015; dan
5. to achive Return On Assets (ROA) at 5.6% up to year 2015; and
6. meningkatkan kemampuan pegawai dan menambah jumlah pegawai lebih dari 20.000 pegawai.
6. to improve the employees capability and recruit more than 20,000 employees.
Inisiatif Strategis Untuk mencapai tujuan di atas, PLN telah menetapkan program transformasi yang diberi nama program Metamorfosa, yang diwujudkan dalam sembilan inisiatif strategis – lima inisiatif strategis berkaitan dengan fungsi bisnis inti, dua inisiatif strategis berkaitan dengan fungsi enabler, dan dua inisiatif strategis sisanya berkaitan dengan fungsi infrastruktur pendukung untuk membangun citra positif dan keberhasilan implementasi. Sembilan inisiatif strategis yang dimaksud di atas adalah:
Strategic Initiatives To achieve the above goals, PLN has set a transformation program called Metamorphosis, which is realized through the nine strategic initiatives - the five strategic initiatives related to core business functions, two strategic initiatives related to enabler function, and the remaining two strategic initiatives related to supporting infrastructure function to build the positive image as well as to support its successful implementation. The referred nine strategic initiatives are:
1. melakukan optimalisasi ekspansi kapasitas dan pembiayaan;
1. to optimize the capacity expansions and financing;
2. menurunkan biaya energi primer;
2. to reduce primary energy cost;
3. melakukan perbaruan kinerja operasinal (Operational Performance Improvement/OPI);
3. to perform an Operational Performance Improvement (OPI);
4. melakukan procurement excellence;
4. to conduct procurement excellence;
5. melakukan commercial excellence;
5. to conduct commercial excellence;
6. menerapkan tata kelola pemangku kepentingan (stakeholders) dan pembuat peraturan (regulatory);
6. to apply good governance for the stakeholder and regulator;
7. menerapkan budaya kinerja tinggi dan kepemimpinan yang kuat;
7. to apply a high performance culture and strong leadership;
8. membentuk citra yang positif; dan
8. to create a positive image; and
9. melaksanakan Program Management Office (PMO).
9. to carry out Program Management Office (PMO).
27
Yogo Pratomo Komisaris Utama President Commissioner
28 LAPORAN DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners’ Report
Laporan Dewan Komisaris
Board of Commissioners’ Report
Pada Tahun Buku 2009, Direksi beserta seluruh jajarannya telah melakukan pengelolaan PT PLN (Persero) dengan baik, antara lain dalam melayani penyediaan tenaga listrik secara berkesinambungan untuk mencapai sasaran mutu dan keandalan sesuai batasan yang sudah dideklarasikan kepada pelanggan yang tersebar di seluruh pelosok tanah air dari perkotaan hingga pedesaan.
In 2009, the Board of Directors and all members of PT PLN (Persero) have done an excellent mangerial, which among others in constantly supplying electricity in order to achieve a quality and reliability standards that have been declared to all customers in Indonesia.
29
Board of Commissioners’ Report LAPORAN DEWAN KOMISARIS
30
Dewan Komisaris menyambut gembira penerbitan Laporan Tahunan Perusahaan Tahun Buku 2009. Di tengah kesibukan dalam menjalankan kegiatan untuk mewujudkan tugas yang diamanatkan oleh Pemerintah, penyediaan listrik bagi kepentingan masyarakat, Manajemen PT PLN (Persero) beserta seluruh jajarannya tetap dapat menyisihkan waktu dan perhatiannya untuk menyusun laporan tahunan ini.
The Board of Commissioners are enthusiastic in welcoming the publication of this Company’s Annual Report as of Fiscal Year 2009. Amidst all the errands and preoccupations in carrying out duties mandated by the Government in the supply of public electricity, the management and all members of PT PLN (Persero) could still allocate their time and attention to prepare this annual report.
Penilaian Kinerja Direksi Pada Tahun Buku 2009, Direksi beserta seluruh jajarannya telah melakukan pengelolaan PT PLN (Persero) dengan baik, antara lain dalam melayani penyediaan tenaga listrik secara berkesinambungan untuk mencapai sasaran mutu dan keandalan sesuai batasan yang sudah dideklarasikan kepada pelanggan yang tersebar di seluruh pelosok tanah air dari perkotaan hingga pedesaan.
Performance Report of Board of Directors In 2009, the Board of Directors and all members of PT PLN (Persero) have done an excellent mangerial, which among others in constantly supplying electricity in order to achieve a quality and reliability standards that have been declared to all customers in Indonesia.
Di tahun 2009, penambahan pelanggan sebesar 1.273.599 sehingga jumlah total pelanggan mencapai 40.117.685 dengan total daya tersambung sebesar 62.893,78 MVA.
In year 2009, additional customers recorded 1,273,599 and led the total number of subscribers to reach 40,117,685 with a total connected power amounting to 62,893.78 MVA.
PT PLN (Persero) sebagai salah satu perusahaan Negara yang memiliki aset senilai Rp 333.713.076 juta (Tiga ratus tiga puluh tiga triliun tujuh ratus tiga belas miliar tujuh puluh enam juta rupiah), merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang mempunyai nilai aset yang sangat besar, mendapat tugas di bidang penyediaan tenaga listrik. PT PLN (Persero) merupakan perusahaan yang memegang kendali pada sektor sangat strategis dan ikut berperan serta mendukung pertumbuhan perekonomian Negara sehingga pengelolaan terhadap Perusahaan yang dimaksud sangat kompleks.
PT PLN (Persero) assets is worth of Rp 333,713,076 million (three hundred and thirty three trillion, seven hundred thirteen billion and seventy six million Rupiah). It is one of the state owned enterprises having an extremely potential value of assets and engaging in the supply of electricity. PT PLN (Persero), as a company who have control in a strategic sector and take part in supporting to the growth of national economy, has an extremely complex management.
Pelayanan kepada pelanggan yang telah dilakukan dalam menjamin ketersediaan dan terpenuhinya kebutuhan tenaga listrik dapat kita saksikan melalui cahaya lampu pada malam hari bagaikan kilauan permata yang bertaburan di bumi ini, bukanlah persoalan yang sederhana dan mudah. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan perjuangan dan pengorbanan yang tidak kecil dari Manajemen beserta seluruh jajaran PT PLN (Persero) yaitu dimulai dari pengadaan bahan bakar, proses pengoperasian dan pelayanan, sampai pada akhirnya tenaga listrik siap untuk dipergunakan setiap saat.
Our service is being carried out in ensuring the availability and fulfillment of electricity that can be seen through the lights at night like a glint of jewels scattered on this earth, is not a simple and easy matters. Therefore maximum efforts and sacrifice from the management of PT PLN (Persero) and its members are needed, starting from fuel procurement, operation and services, so that at the end of the day the electricity is ready to use at anytime needed.
Rangkaian kegiatan untuk dapat menyediakan tenaga listrik dari pembangkitan sampai di tempat/titik-titik yang diperlukan merupakan buah karya Manajemen PT PLN (Persero) beserta seluruh jajarannya yang begitu besar dan sungguh membanggakan.
All electricity supply processes ranging from acquiring capacity from the power plant until reaching particular end user’s points/places, were all proudly attained through such great efforts put in by everyone in PT PLN (Persero) Management.
Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain pembangunan jaringan transmisi yang sampai saat ini sudah diselesaikan sepanjang 34.949 Km harus dilakukan juga melalui tebing terjal dan lembah yang demikian curam serta jaringan Distribusi harus terpasang di antara kepadatan bangunan gedung dan hiruk pikuknya kegiatan masyarakat sehari-hari.
To date, these activities include construction of 34,949 Km of the transmission network completed over steep cliffs and valleys, while the distribution network must be installed between the density of buildings and the hectic day to day community activities.
Pada sisi hulu pencapaian produksi tenaga listrik pada tahun 2009 adalah sebesar 156.797,25 GWh atau meningkat 4,93% dari tahun 2008. Produksi tenaga listrik di sisi hulu terdiri atas produksi oleh PT PLN (Persero) sebesar 115.433,81 GWh atau meningkat 1,85% dari tahun 2008, dan pembelian dan sewa sebesar 41.363,44 GWh atau meningkat 14,59% dari tahun 2008.
On the upstream side, the achievement of electricity production in 2009 amounted to 156,797.25 GWh or increased by 4.93% from year 2008. Electricity production in the upstream side consists of the production by PT PLN (Persero) amounting to 115,433.81 GWh or increased by 1.85% from the year 2008, and the purchase and rental amounting to 41,363.44 GWh or increased by 14.59% from the year 2008.
Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik melalui kegiatan dimaksud, PT PLN (Persero) dengan kepercayaan yang diberikan oleh Pemerintah mendapat tugas untuk membangun pembangkit listrik berbahan bakar batubara (PLTU) pada 10 lokasi yang di Pulau Jawa dan 25 lokasi di luar Pulau Jawa melalui program percepatan 10.000 MW (Fast Track Program) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 secara bertahap mulai dapat dilihat keberhasilannya.
Through all its activities and with the trust given by the Government, PLN strived to meet electricity needs by building up coal based steam power plants in 10 Java locations and 25 outside Java locations under the Fast Track Program stated in the Presidential Regulation Number 71 Year 2006, which gradually, has marked a success.
Untuk melaksanakan pembangunan PLTU dimaksud diperlukan dana demikian besar dan hal tersebut merupakan persoalan/permasalahan yang tidak sederhana, namun semua itu dapat di atasi antara lain dengan penerbitan Obligasi Internasional (Global Bond), Obligasi dalam Negeri dan diperolehnya pinjaman dari Bank karena masih adanya kepercayaan dari pemberi pinjaman dana kepada PT PLN (Persero).
Huge financing portion needed for the steam power plants’ construction was being a complex issue; however, necessary actions have been taken by PLN through issuance of global bonds, local bonds and bank loans.
Meskipun kegiatan untuk pembangunan PLTU dimaksud sudah dilakukan dengan segala ketekunan, keuletan dan kemauan yang keras, namun penyelesaian pekerjaan pembangunan tersebut masih belum dapat dicapai sesuai sasaran waktu yang direncanakan.
Despite all the constant efforts, initiations and strong will being put into the coal based steam power plants’ project, the construction works underway have exceeded the timeplan and are now still in progress.
Pandangan atas Prospek Usaha Dewan Komisaris berpendapat bahwa usaha di bidang ketenagalistrikan yang merupakan bisnis inti PT PLN (Persero) mempunyai prospek yang sangat baik dan menjanjikan di masa mendatang sejalan dengan semakin meningkatnya kehidupan sosial ekonomi masyarakat serta kebijakan Pemerintah dalam bidang investasi yang akan memberikan daya tarik kuat bagi
Business Outlook The Board of Commissioners believes that as PT PLN (Persero) core business, electricity is surely promising a great potential and bright future, in line with the increasing socio-economic life of
31
Board of Commissioners’ Report LAPORAN DEWAN KOMISARIS
32
investor untuk menanamkan modalnya sehingga akan mendukung pertumbuhan ekonomi serta menaikkan tingkat kehidupan dan daya beli masyarakat menjadi semakin baik.
society as well as the government’s investment policy to attract investors.
Prospek usaha yang sangat baik dan menjanjikan tersebut bisa diketahui antara lain dari indikasi rasio kelistrikan yang masih rendah, adanya daftar tunggu penyambungan yang cukup tinggi dan iklim investasi yang baik.
The excellent and promising business prospects was indicated by low electricity ratio indicators, high supressed demand and excellent investment climate.
Untuk tetap menjaga agar prospek usaha tetap baik dan menjanjikan, Manajemen dan seluruh jajaran PT PLN (Persero) dituntut untuk mempunyai tekad yang kuat, kemauan keras dan kesadaran yang tinggi dalam melakukan tugas dan kewajibannya, antara lain dalam meningkatkan efisiensi di segala bidang serta meningkatkan mutu pelayanan.
To keep the business’s sustainability, PT PLN (Persero) Management at all levels are required to have a strong determination, strong will and understanding to their responsibilities in performing their duties and obligations, such as in improving efficiency in all aspects and quality of services.
Investasi di sektor industri dalam bidang apapun telah terbukti memberikan kontribusi pendapatan yang sangat berarti bagi Perusahaan. Maka dalam upaya meningkatkan pendapatan usaha PT PLN (Persero) harus dapat melaksanakan investasi untuk menjaga kecukupan dan keandalan dalam penyediaan tenaga listrik. Fakta tersebut akan menarik investor untuk menanamkan modalnya serta tetap menjaga investor yang sudah ada tetap merasa nyaman dalam menjalankan aktivitasnya.
Various industries’ investments have contributed significantly to PLN’s revenue. Thus, in an effort to further increase the company’s operating revenues, PT PLN (Persero) must intensify its investment in order to ensure the adequacy and reliability of electricity supply. These facts will attract investors to inject their capital while retaining the existing investors in undertaking their activities,
Komite dan Tenaga Ahli yang Berada di Bawah Pengawasan Dewan Komisaris Dewan Komisaris, sebagai kepanjangan tangan dari Pemegang Saham, telah menjalankan tugas dan kewajibannya melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi berkaitan dengan pengelolaan Perusahaan. Dewan Komisaris telah ikut serta dalam memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi Perusahaan, antara lain dalam pengendalian Perusahaan, penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik, penerapan sistim pengadaan personil serta sistim remunerasi bagi Direksi, dan pengelolaan terhadap risiko dan mitigasi risiko yang mungkin terjadi berkenaan dengan kegiatan Perusahaan terutama yang mempunyai dampak di bidang keuangan.
Committees and Experts Under the Board of Commissioners’ Supervision As a representative of the Shareholders, the Board of Commissioners has carried out its duties and responsibilities for supervising and advising the Board of Directors in managing the Company. The Board of Commissioners has shown its involvement in giving significant contribution to the Company, such as in controlling the Company, implementing Good Corporate Governance (GCG), implementing personnel recruitment system as well as Board of Directors’ remuneration system, and in managing the potential risks and risk mitigation with respect to the activities being undertaken by the Company, which primarily has financial impact.
Sebagai salah satu organ dalam Perusahaan di samping organ lainnya, Dewan Komisaris merasakan kerjasama antar organ Perusahaan yang terjalin selama tahun 2009 telah berjalan dengan baik sehingga kinerja PT PLN (Persero) cukup baik.
As one of the Company’s organs, the Board of Commissioners believe that cooperation among the organs during year 2009 is running well so the company performance for the current year is well performed.
Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tersebut Dewan Komisaris dibantu seorang Sekretaris, 7 (tujuh) personil Tenaga Ahli dan 4 (empat) Komite yang terdiri dari:
In performing its duties and responsibilities, the Board of Commissioners is assisted by a dedicated Secretary, 7 (seven) Expert Staffs and 4 (four) Committees, which consist of:
1. Komite Audit;
1. Audit Committee;
2. Komite Manajemen Risiko;
2. Risk Management Committee;
3. Komite Good Corporate Governance; dan
3. Good Corporate Governance Committee; and
4. Komite Nominasi dan Remunerasi.
4. Nomination and Remuneration Committee.
Tenaga Ahli serta anggota Komite tersebut mempunyai latar belakang akademis, pekerjaan atau jabatan yang beragam antara lain sebagai Dosen, Ahli Ekonomi dan keuangan, Ahli Hukum dan beberapa mantan pegawai PT PLN (Persero) yang mempunyai pengetahuan sangat luas berkaitan dengan Perusahaan dan segala aktivitasnya.
Expert Staff and the Committee’s members have various academic backgrounds, job or positions including Lecturer, Economic and financial experts, legal experts and some former personnel of PT PLN (Persero) which have a very extensive knowledge related to the Company and all its activities.
Pemilihan dan penunjukan personil untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan tugas dan kewajibannya telah dilakukan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan sehingga diharapkan masingmasing Tenaga Ahli maupun anggota Komite tersebut akan dapat memberikan kontribusi sesuai harapan Dewan Komisaris.
Selection and appointment of personnel to assist the Board of Commissioners in their duties and obligations have been carried out in accordance with criteria established so that each expert personnel and the Committee will be able to meeting the expectation of the Board of Commisioners..
Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Implementation of Good Corporate Governance In running the Company, the Board of Commissioners and Directors put their constant efforts to act on the base of the Good Corporate Governance (GCG) principles, by always considering the existing mechanism and provisions, such as PT PLN (Persero) Articles of Association.
Dalam pengelolaan Perusahaan, Dewan Komisaris dan Direksi selalu berupaya memenuhi prinsipprinsip dalam Tata Kelola Perusahaan yang Baik sehingga setiap kegiatan yang akan dilakukan selalu memperhatikan mekanisme maupun ketentuan yang ada antara lain Anggaran Dasar PT PLN (Persero). Berkaitan dengan hal tersebut, maka untuk mempermudah serta memperjelas pengertian serta penafsiran Anggaran Dasar dalam penerapannya, pada bulan September 2009 Direksi dan Dewan Komisaris telah dapat merumuskan Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris sebagai pedoman kerja bersama dalam memproses setiap kegiatan yang akan dilakukan.
To simplify and clarify the understanding and interpretation of the Articles of Association, in September 2009, the Board of Directors and Commissioners have formulated Board Manuals for the Board of Directors and Commissioners providing teamwork guidelines applicable in every business activity.
Prestasi sangat mendasar yang dihasilkan dalam merumuskan pedoman tersebut sebagai landasan bersama untuk mewujudkan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan tentunya masih memiliki kekurangan. Direksi dan Dewan Komisaris telah membuat komitmen bersama untuk secara terus menerus menyempurnakan pedoman tersebut agar dapat menjawab tuntutan yang dihadapi dalam penerapannya.
Despite all the shortcomings of the current Board Manuals, the Board of Commissioners and Directors have committed to continually improve the referred guidelines, with purpose to respond to the demand accordingly throughout the implementation.
33
Board of Commissioners’ Report LAPORAN DEWAN KOMISARIS
Direksi secara terus menerus berupaya untuk melakukan yang terbaik bagi Perusahaan dalam segala aspek. Pada tahun 2009, berdasarkan pengalaman yang dihadapi sebelumnya, Direksi telah merumuskan kembali beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar khususnya pada Pasal 10 dan Pasal 11 untuk dapat menjawab permasalahan yang dialami berkaitan dengan kegiatan yang bersifat operasional dan harus dilakukan setiap saat.
The Board of Directors will continually strive to do their best for the Company in all aspects. Based on the previous experience, the Board of Directors has reformulated some provisions contained in the Articles of Association especially Article 10 and Article 11, in handling all operational problems, which must be encountered at all times.
Dengan rekomendasi Dewan Komisaris, rumusan tersebut telah disampaikan kepada Pemegang Saham untuk mendapatkan persetujuan dan pada tanggal 30 Januari 2009 rumusan yang bersangkutan telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan dicantumkan dalam sebuah Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT PLN (Persero) Nomor 14 yang dibuat oleh Notaris Lenny Janis Ishak SH.
Based on the Board of Commissioners’ recommendation, the formulation has been socialized to the Shareholders for approval, and on January 30, 2009 has been approved by the General Meeting of Shareholders and was included in a Deed of General Meeting of Shareholders of PT PLN (Persero) No. 14 by Lenny Janis Ishak SH as Notary.
Perubahan komposisi Dewan Komisaris
Changes in Composition of the Board of Commissioners On December 22, 2009 Shareholders decided to conduct policy to restructure the membership of the Board of Commissioner by dismissing its members and appointed 5 (five) new Commissioners, and re-appointed 2 (two) previous members of the Board of Commissioners, which consists entirely of:
Pada tanggal 22 Desember 2009 Pemegang Saham telah memutuskan kebijakan untuk melakukan penyegaran terhadap keanggotaan Dewan Komisaris dengan memberhentikan anggota Dewan Komisaris lama dan mengangkat 5 (lima) anggota Dewan Komisaris baru serta mengangkat kembali 2 (dua) anggota Dewan Komisaris lama, yang seluruhnya terdiri dari:
34
1. Yogo Pratomo, sebagai Komisaris Utama;
1. Yogo Pratomo, as President Commissioner;
2. Lutfi Hamid, sebagai Komisaris Independen;
2. Lutfi Hamid, as an Independent Commissioner;
3. Adang Firman, sebagai Komisaris Independen;
3. Adang Firman, as an Independent Commissioner;
4. Abdul Aziz, sebagai anggota Dewan Komisaris;
4. Abdul Aziz, as member of the Board of Commissioners;
5. Syahrial Loetan, sebagai anggota Dewan Komisaris;
5. Syahrial Loetan, as member of the Board of Commissioners;
6. Wimpy S Tjetjep, sebagai anggota Dewan Komisaris; dan
6. Wimpy S Tjetjep, as member of the Board of Commissioners; and
7. Rahmat Waluyanto, sebagai anggota Dewan Komisaris.
7. Rahmat Waluyanto, as member of the Board of Commissioners.
Pengangkatan atau pemberhentian personil pejabat Dewan Komisaris merupakan upaya penyegaran dalam sebuah organisasi dan hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar dan lazim terjadi di manapun dan kapanpun, karena semua itu dilakukan untuk memberikan suasana yang baru dalam mengantisipasi serta mengatasi perkembangan yang ada.
Appointment or dismissal of the Board of Commissioners’ officers was in line with the organization restructuring initiative, which we consider as a common conduct in anticipating and dealing with the ongoing business condition.
Komposisi keanggotaan Dewan Komisaris yang baru tersebut demikian beragam dan mempunyai kompetensi tinggi di bidang masing-masing sesuai dengan latar belakang akademis yang dimiliki dan di samping itu beberapa anggota Dewan Komisaris memiliki jabatan di berbagai instansi di lingkungan Pemerintah yang dapat menjadi jembatan dalam hubungan antara PT PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara selaku pelaksana kebijakan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan dengan Pemerintah.
The new Board of Commissioners was composed of different backgrounds and was considered of high competence in each of their respective fields in accordance with each academic background. Besides, some of the Board of Commissioners’ members also hold other positions in various government institutions, with which can mediate the good relationship between PT PLN (Persero) as a State Owned Enterprise that executes the government policy relating to electricity issues.
Dengan kompetensi yang demikian beragam sesuai latar belakang akademis yang disandang serta jabatan dari berbagai instansi Pemerintah, pengawasan terhadap pengelolaan terhadap PT PLN (Persero) akan dapat dilakukan lebih optimal dan permasalahan yang dihadapi tentunya akan dapat segera diselesaikan terutama bila permasalahan yang dimaksud berkaitan dengan kebijakan serta otoritas Pemerintah.
With such diverse competencies, pursuant to the academic backgrounds and positions carried from various government agencies will help us to monitor PT PLN (Persero)’s management in more optimal ways, and the problems will certainly be resolved soon particularly those related to Government policies and authority.
Penutup Berkenaan dengan pencapaian kegiatan perusahaan pada tahun Buku 2009 di atas, meskipun Direksi beserta seluruh jajarannya telah melaksanakan tugasnya dengan baik, namun Dewan Komisaris meminta Direksi beserta seluruh jajarannya agar tetap berusaha semaksimal mungkin agar sasaran yang belum tercapai pada tahun buku 2009 dapat diwujudkan pada tahun berikutnya. Dewan Komisaris juga mengingatkan kepada Direksi untuk menumbuhkan tekad, kemauan yang keras serta kesadaran yang tinggi kepada seluruh jajarannya dalam mempersiapkan diri menghadapi tantangan di tahun-tahun yang akan datang.
Closing With regard to the Company’s applaud achievements and although the Board of Directors have had a well-done performance all through year 2009, the Board of Commissioners expected the Board of Directors and its members to keep on dedicating every effort possible in order to catch up with what is not yet achieved during 2009, to be realized in the following year. The Board of Commissioners would like to remind the Board of Directors to increase motivation, sharpen their will and awareness in dealing with and be ready to face challenges in the years to come.
Demikian dan pada kesempatan ini Dewan Komisaris tidak lupa mengucapkan terima kasih serta menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada Direksi dan seluruh jajaran di lingkungan PT PLN (Persero) yang telah bekerja keras sehingga Laporan Tahunan Perusahaan Tahun Buku 2009 dapat diterbitkan.
Hence, on behalf of the Board of Commissioners, we would like to express our gratitude and high applause for the Board of Directors and everyone in PT PLN (Persero) who have devoted each of your efforts toward the publication of this Company’s Annual Report 2009.
Jakarta, Mei 2010 Jakarta, May 2010
Yogo Pratomo Komisaris Utama President Commissioner
35
Board of Directors’ Report LAPORAN DIREKSI
v
Dahlan Iskan Direktur Utama President Director
36
Laporan Direksi
Board of Directors’ Report
Tahun 2009 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi PT PLN (Persero) namun berkat usaha keras dan kerja cerdas seluruh jajaran Manajemen, hasil yang didapat sangat menggembirakan. PLN telah berhasil untuk tetap memenuhi kebutuhan pertumbuhan permintaan tenaga listrik dengan mencapai tingkat penjualan tenaga listrik 4,31% lebih tinggi dari tahun 2008 dan membukukan laba perusahaan sebesar Rp 9,9 triliun
Year 2009 was a very challenging year for PT PLN (Persero), however, the result was very impressive due to the strong effort and intelligence of the Management. PLN successfully managed to constantly meeting the growing demand for electricity by achieving a higher sales level at 4.31% higher than year 2008, and moreover the company recorded a profit amounting to Rp 9.9 trillion
37
Board of Directors’ Report LAPORAN DIREKSI
38
Tahun 2009 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi PT PLN (Persero) namun berkat usaha keras dan kerja cerdas seluruh jajaran Manajemen, hasil yang didapat sangat menggembirakan. Tantangan utama tahun 2009 adalah kekurangan pasokan tenaga listrik di hampir seluruh wilayah Indonesia yang umumnya diakibatkan oleh keterlambatan penyelesaian proyek-proyek 10.000 MW dan IPP terkendala.
Year 2009 was a very challenging year for PT PLN (Persero), however, the result was very impressive due to the strong effort and intelligence of the Management. During 2009, shortage in electricity supply was being the main challenge across Indonesia as the result of the delays of the 10,000 MW projects and obstacles faced by IPPs.
Kekurangan pasokan ini mengakibatkan pemadaman di berbagai daerah dan penurunan tingkat pelayanan perusahaan kepada pelanggan. Berbagai upaya telah dilakukan perusahaan untuk mengatasi kekurangan pasokan tenaga listrik tersebut, misalnya melalui pengaturan jadwal pemeliharaan pembangkit, sewa pembangkit tambahan, pemanfaatan kelebihan pasokan listrik yang dimiliki masyarakat (excess power), relokasi mesin pembangkit dan pelaksanaan demand side management.
The shortage of electricity supply eventually caused power outage in several areas and a decrease in quality of the company’s customer service. Various initiations have been undertaken to overcome the electricity supply shortage, such as through control of power plant’s maintenance scheduling, rental of additional power plants, the use of excess power supply owned by public, relocation of power plant’s machineries and implementation of demand side management.
Lewat berbagai upaya tersebut, PLN telah berhasil untuk tetap memenuhi kebutuhan pertumbuhan permintaan tenaga listrik dengan mencapai tingkat penjualan tenaga listrik 4,31% lebih tinggi dari tahun 2008 dan membukukan laba perusahaan sebesar Rp 9,9 triliun. Laba yang dicapai ini lebih besar dari laba pada tahun 2008 yaitu Rp 3,6 triliun serta berhasil meningkatkan EBITDA menjadi sebesar 23% atau lebih tinggi dari tahun 2008 yang mencapai 15%.
Through those efforts, PLN successfully managed to constantly fulfill the growing demand for electricity by achieving a sales level by 4.31% higher than year 2008, and moreover the company recorded a profit amounting to Rp 9.9 trillion. The Company’s operating income was higher than year 2008, which amounted to Rp 3.6 trillion and has as well increased the EBITDA level to 23% from 15% in year 2008.
Tantangan lain di tahun 2009 yang juga dihadapi adalah terbitnya UU Kelistrikan No. 30 tahun 2009 yang memposisikan PLN bukan lagi menjadi Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan seperti yang diatur dalam Undang-undang sebelumnya. Sesuai dengan UU 30/2009, sangat dimungkinkan pihak lain selain PLN untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bidang penyediaan tenaga listrik. Walaupun demikian, PLN masih tetap optimis bahwa prospek usaha di bidang ketenagalistrikan masih berpeluang luas untuk berkembang secara pesat mengingat rasio elektrifikasi saat ini baru mencapai 63,75% dan konsumsi listrik masih akan terus tumbuh seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan penghasilan masyarakat.
Another challenge faced in 2009 was the issuance of Electricity Law No.30 year 2009, which governed that PLN will no longer be the Authorized Agency of Electricity Business (PKUK) as defined in the previous Law. Law No.30 of 2009 allowed parties other than PLN to carry out business activities in the field of electricity supply. However, PLN is still optimistic that electricity business has promising prospects and will continue to grow rapidly considering the current electrification ratio at 63.75% and the electricity consumption will be gradually rising in line with the improved economy and rising community income.
Program yang telah dicanangkan untuk menghadapi tahun mendatang adalah tetap berupaya untuk memenuhi kebutuhan akan daya listrik dengan membangun fasilitas tenaga listrik, melakukan pembelian tenaga listrik dari swasta, meningkatkan pelayanan, meningkatkan efisiensi serta mengurangi beban finansial Perusahaan dan membuat orientasi perusahaan menjadi lebih komersial.
Programs that have been prepared for the future prospects will still be working on fulfilling electricity demand by building electrical facilities, purchasing power from the private sector, improving service, increasing efficiency and reducing the financial burden of the Company then to transform the Company into a more commercial orientation.
Menghadapi masa yang akan datang, manajemen beserta seluruh jajarannya bertekad untuk meningkatkan kinerja operasional dan keuangan sehingga dapat mencapai puncak keemasan pada tahun 2012 sebagai perusahaan yang sehat, mandiri dan tumbuh berkembang.
Going forward, the management and its every member committed to improve the operational and financial performance up to the golden pinnacle by the year 2012 as a healthy, independent and grown Company.
Kinerja Perusahaan Pencapaian Kinerja/Kesehatan Perusahaan untuk tahun 2009 sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 adalah ‘sehat’ dengan nilai ‘A’.
Company Performance In 2009, the Company’s Performance/Health Achievement was measured in accordance with the Minister of SOE Letter No. KEP-100/MBU/2002 and was appraised ‘healthy’ with value ‘A’.
Kebijakan strategis Berbagai kebijakan strategis di bidang operasional dan keuangan telah ditetapkan dan sedang dilaksanakan oleh manajemen.
Strategic Policy Various strategic policies in the operation and finance sides have been set up and applied by management.
Kebijakan strategis bidang operasional bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan daya listrik melalui:
The strategic policy in operational sector aims to meet electricity demand through:
1. Program jangka pendek yang bertujuan untuk menutupi defisit daya melalui pengaturan jadwal pemeliharaan pembangkit, sewa pembangkit, pemanfaatan excess power, melakukan relokasi mesin pembangkit dan penurunan beban puncak dengan melaksanakan demand side management.
1. Short term program that aims to cover the deficit through a power generator maintenance schedule, rental of generator, excess power optimization, relocation of power plant and reduce peak load by implementing demand-side management.
2. Program jangka menengah dengan melaksanakan retrofit trafo serta mesin pembangkit yang ada, melakukan relokasi mesin pembangkit dan menyewa pembangkit.
2. Medium term program by implementing a retrofit of transformer as well as of existing power plants, relocation of power plant engine and plant rental.
3. Program jangka pembenahan pada tenaga listrik melalui:
panjang berupa sisi pembangkitan
3. Long term improvement program on power generation side through:
a. Penambahan kapasitas pembangkit dengan membangun pembangkitpembangkit skala kecil di luar Jawa Bali dan Madura dan penambahan jaringan transmisi serta distribusi; dan
a. Additional generating capacity by building a small-scale power plant outside Java, Bali and Madura, and increased capacity of transmission and distribution network; and
b. Operational Performance Improvement di semua pembangkit yang berada di Jawa, Bali dan Madura.
b. Operational Performance Improvement in all power plants located in Java, Bali and Madura.
Kebijakan strategis bidang operasional lainnya adalah optimalisasi fuel mix/bauran energi guna meningkatkan efisiensi di sisi pembangkit dengan melakukan diversifikasi energi, menyelesaikan pembangunan proyek-proyek pembangkit yang berbahan bakar non BBM, melakukan program konversi pembangkit berbahan bakar High Speed Diesel (HSD) menjadi Marine Fuel Oil (MFOnisasi), gasifikasi serta penggunaan Biofuel Mix dan meningkatkan efisiensi pembangkit melalui penekanan nilai Specific Fuel Consumption (SFC).
Other operational areas of the strategic policy are optimization of fuel mix/energy mix in order to improve efficiency at the power plant through a diversified energy initiative, completion of non-fuel power plant development projects, convertion of High Speed Diesel (HSD) based power plants to Marine Fuel Oil (MFO convertion) program, gasification and the use of Biofuel Mix and improve efficiency of the power plant by reducing the Specific Fuel Consumption (SFC).
39
Board of Directors’ Report LAPORAN DIREKSI
40
Di samping kebijakan efisiensi di sisi pembangkit, Perusahan juga menerapkan kebijakan efisiensi di sisi transmisi dan distribusi melalui program Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan, perbaikan susut jaringan baik susut teknis maupun susut non teknis, dan pembangunan serta pengembangan Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA).
In addition to the power plant’s efficiency policy, the Company also implemented an efficiency policy in the transmission and distribution lines, through Hotline Maintenance program, improvement of technical and non technical network losses, and the development and expansion of Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA).
Kebijakan strategis di bidang keuangan bertujuan untuk mengurangi beban finansial Perusahaan dan membuat orientasi Perusahaan menjadi lebih komersial dengan langkah-langkah:
The strategic policy applied in the financial sector aims to reduce the Company’s financial burden and hence transforming the Company into a more commercially oriented business through these stages:
1. mengupayakan persetujuan pemberian subsidi berdasarkan Public Service Obligation (PSO) yang sudah memperhitungkan keuntungan untuk memenuhi kegiatan investasi prasarana dan sarana kegiatan pengadaan tenaga listrik;
1. to seek approval for subsidy under Public Service Obligation (PSO), by taking the margin into account to fulfill the investment of infrastructures and facilities of electricity supply;
2. mengupayakan kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) termasuk juga mempromosikan tarif regional untuk daerah tertentu; dan
2. to strive for promoting basic electricity tariff (TDL) including regional tariff implication for specific regions; and
3. menggalang dana melalui pinjaman dari pemberi dana maupun penerbitan obligasi.
3. to raise funds through lenders as well as bonds issuance.
Program Percepatan 10.000 MW tahap I Program Percepatan Tahap I sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 71 tahun 2006 terdiri dari 10 PLTU dengan total kapasitas 7.490 MW berlokasi di Jawa dan 25 PLTU dengan total kapasitas 2.047 MW berlokasi di Luar Jawa.
Fast Track Program - Phase I The Fast Track Program-Phase I is designed in accordance with the Presidential Regulation Number 71 year 2006 comprising 10 steam power plants with total capacity of 7,490 MW located in Java and 25 steam power plants with total capacity of 2,047 MW located outside Java.
Secara umum, perkembangan pembangunan PLTU program percepatan di Jawa masih sesuai dengan rencana hanya ada 3 PLTU yang mengalami keterlambatan yaitu PLTU Labuhan 2 x 300 MW beroperasi pada bulan Oktober dan Desember 2009, PLTU Rembang 2 x 315 MW beroperasi pada bulan Maret 2010 dan PLTU Indramayu 2 x 330 MW beroperasi pada bulan Juni 2010.
In general, progress of the fast track program’s Steam Power Plant construction in Java is still run accordingly as planned, consisting of only 3 hindering Steam Power Plants namely Labuhan 2 x 300 MW operating in October and December 2009, Apex Power Plant 2 x 315 MW operating in March 2010 and Indramayu 2 x 330 MW Steam Power Plant that will be operating in June 2010.
Demikian pula pembangunan untuk 22 PLTU yang berlokasi di Luar Jawa diperkirakan akan beroperasi sesuai dengan jadwal kecuali PLTU 1 Kalbar sedangkan untuk PLTU Maluku dan PLTU 1 Papua sedang dalam proses lelang ulang.
Likewise, the construction of 22 Steam Power Plants located outside Java are expected to operate on schedule, except Kalbar 1 Steam Power Plant, while Maluku Steam Power Plant and Papua Steam Power Plant are in process of re-auction.
Program Percepatan 10.000 MW tahap II Program Percepatan 10.000 MW tahap II terdiri dari PLTU berbahan bakar batubara sebesar 40% dengan kapasitas 4.294 MW, gas sebesar 16% dengan kapasitas 1626 MW, PLTA sebesar 11% dengan kapasitas 1.174 MW dan PLTP sebesar 34% dengan kapasitas 3.583 MW.
Fast Track Program - Phase II The Fast Track Program-Phase II consists of coal based steam power plants at 40% with 4,294 MW capacity, gas power plant at 16% with 1,626 MW capacity, hydropower at 11% with 1,174 MW capacity and geothermal power plant at 34% with 3,583 MW capacity.
Pembangkit tersebut tersebar di seluruh Indonesia yaitu di Jawa dengan kapasitas 5725 MW, di Sumatera dengan kapasitas 2.734 MW, di Kalimantan dengan kapasitas 846 MW, di Sulawesi dengan kapasitas 523 MW, di Nusa Tenggara Barat dengan kapasitas 110 MW, di Nusa Tenggara Timur dengan kapasitas 71 MW, di Maluku dengan kapasitas 69 MW dan di Maluku dengan kapasitas 114 MW. Pembangkit tersebut diharapkan dapat beroperasi pada tahun 2016.
The plants are spread across Indonesia with locations: in Java with 5,725 MW capacity, in Sumatra with 2,734 MW capacity, in Kalimantan with 846 MW capacity, in Sulawesi with 523 MW capacity, in West Nusa Tenggara with 110 MW capacity, in East Nusa Tenggara with 71 MW capacity, in Maluku with 69 MW capacity and in Maluku with 114 MW capacity. The plants are expected to operate in 2016.
Pembangkit Listrik Swasta (IPP) Untuk memenuhi kebutuhan akan pasokan tenaga listrik, PLN telah melibatkan IPP untuk ikut serta dalam penyediaan tenaga listrik melalui Power Purchase Agreement (PPA).
Independent Power Producers (IPPs) In fulfilling the needs for electricity supply, PLN have been engaged with independent Power producer (IPP) to supply power to PLN system through Power Purchase Agreement (PPA).
Sampai saat ini, sebanyak 22 IPP (termasuk PLTA Jatiluhur) telah beroperasi dengan total kapasitas 4.718 MW.
S o f a r , 2 2 IPPs ( i n c l u d e J a t i l u h u r H y d r o P ow er P l an t ) ar e al r eady i n oper at i on al stage with total capacity of 4,718 MW.
Saat ini sebanyak 15 pengembang IPP masih dalam tahap konstruksi dengan total kapasitas 2.272 MW sedangkan 25 pengembang IPP dalam tahap pendanaan dengan total kapasitas 3.425 MW.
There are 15 IPP under construction phase by total capacity 2,272 MW and 25 IPP in the financing phase by total capacity 3,425 MW.
Sebagian besar pengembang IPP yang masih dalam tahap konstruksi dan pendanaan mengalami kendala pendanaan akibat kenaikan harga-harga material di pasar domestik dan internasional serta kenaikan harga bahan bakar minyak. Permasalahan yang dihadapi oleh para pengembang IPP telah disampaikan PLN kepada Pemerintah untuk dilakukan penyelesaiannya secara terkoordinasi dan terpadu.
Most of the IPP developers that are still in construction and financing phases have to deal with some funding constraints due to the increase in material prices both in domestic and international markets, and moreover the rising oil fuel prices. PLN has eventually reported such problems faced by the IPP developers to the Government to find a more coordinated and integrated solutions.
Sebagai wujud komitmen dalam upaya untuk mempercepat proses pengadaan IPP maka pengadaan IPP dengan kapasitas 50 MW didelegasikan kepada Unit setempat, sedangkan pengadaan IPP dengan kapasitas lebih besar dari 50 MW masih dilakukan terpusat.
As part of the PLN commitment to accelerate the procurement process of the IPP, therefore IPP procurement under 50 MW capacity is delegated to local Unit, while IPP procurement greater than 50 MW is centralized.
Kinerja Operasional Walaupun dalam pelaksanaan tugasnya PLN dihadapkan pada kendala-kendala seperti yang dijelaskan di atas, PLN telah berusaha keras untuk meningkatkan kinerja operasionalnya yang ditandai oleh realisasi produksi tenaga listrik tahun 2009 mencapai 156.797,25 GWh atau mengalami kenaikan sebesar 4,93% dibandingkan dengan produksi pada tahun 2008.
Operational Performance Despite all the above problems, PLN has been putting its best effort to improve its operational performance marked by the realization of electricity production in 2009 that has reached 156,797.25 GWh or 4.93% increase from year 2008.
41
Board of Directors’ Report LAPORAN DIREKSI
42
Penjualan tenaga listrik tahun 2009 sebesar 134.581,39 GWh mengalami kenaikan sebesar 4,31% dari penjualan tenaga listrik tahun 2008 yang disebabkan peningkatan pemakaian tenaga listrik secara natural pada golongan tarif Rumah Tangga, Usaha dan Umum, sedangkan untuk golongan tarif Industri terjadi penurunan konsumsi tenaga listrik karena pengaruh krisis ekonomi global. Penjualan tenaga listrik dalam lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang meningkat dengan kenaikan rata-rata sebesar 6,02% per tahun.
Sales of electricity in 2009 was totaling 134,581.39 GWh or a 4.31% increase from year 2008 due to the increasing natural use of electricity by Residential, Business and Public tariff groups, while for the industrial tariff experienced a decreasing power of electricity consumption due to the impact of global economic crisis. Sales of electricity in the last five years has shown an upward tendency with an average increase of 6.02% per annum.
Pada sisi pendapatan, terjadi penambahan pendapatan penjualan tenaga listrik dari tahun 2008 ke tahun 2009 sebesar Rp 5.922 miliar sehingga total pendapatan penjualan tenaga listrik tahun 2009 menjadi Rp 90.172 miliar. Sumber pendapatan penjualan tenaga listrik terbesar masih berasal dari kelompok tarif industri dan rumah tangga sebagai akibat dari penerapan tarif non subsidi untuk kelompok tarif di atas 6.600 VA.
There was an additional sales of electricity from year 2008 to year 2009 amounted to Rp 5,922 billion in revenue, bringing the total electrical power sales revenue in 2009 to Rp 90,172 billion. The largest source of electricity power sales revenue is still generated from the industrial and residential tariff groups as resulted from the adoption of non-subsidized tariff implied for above 6,600 VA group rates.
Sejalan dengan peningkatan penjualan tenaga listrik, terjadi penambahan pelanggan sebesar 1.273.599 sehingga total pelanggan tahun 2009 menjadi 40.117.685 pelanggan dan penambahan daya tersambung sebesar 2.808,25 MVA sehingga total daya tersambung tahun 2009 menjadi 62.894 MVA.
In line with increased sales, PLN number of customer rose by 1,273,599 and that made a total of 40,117,685 customers in 2009. As a result, additional connected capacity increased by 2,808.25 MVA and totaling 62,894 MVA in year 2009.
Untuk pertama kalinya, realisasi susut jaringan tahun 2009 mencapai angka satu digit yaitu sebesar 9,93%, dengan komposisi 2,18% untuk transmisi dan 7,93% untuk distribusi. Pencapaian susut jaringan tersebut telah menunjukkan perbaikan yang signifikan dibandingkan susut jaringan tahun 2008 sebesar 10,46%.
For the first time, the realization of network losses in 2009 reached a single digit number that was equal to 9.93%, with a composition of 2.18% for transmission, and 7.93% for distribution. The network losses accomplishment has shown significant improvement compared to transmission losses in 2008 at 10.46%.
Tercapainya besaran susut tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya yang terus dilakukan antara lain dengan meningkatkan kualitas pembacaan pemakaian tenaga listrik secara lebih akurat, melakukan investasi yang tidak memerlukan dana relatif besar pada jaringan distribusi dengan memasang trafo sisipan dan menambah jumlah jaringan tegangan rendah serta mengintensifkan Penertiban Penggunaan Tenaga Listrik.
Such achievement in network losses was always associated with the continuous effort done, such as by improving the accuracy of the meter reading, performing low cost investment through installation of additional distribution transformer and by adding low voltage distribution lines as well as intensifying the control of ilegal electricity usage.
Kinerja Keuangan Pada tahun 2009 PLN berhasil memperoleh laba usaha sebesar Rp 9,95 triliun apabila dibandingkan dengan laba usaha tahun 2008, laba ini meningkat sebesar 275%. Kenaikan yang cukup signifikan tersebut disebabkan oleh keberhasilan perusahaan dalam menekan biaya usaha menjadi sebesar Rp 138,28 miliar yang lebih rendah 16% dibanding tahun 2008.
Financial Performance In year 2009, PLN managed to gain an operating profit of Rp 9.95 trillion, and compared to year 2008, the earnings increased by 275%. Such significant increase was due to the company’s ability to press the operating expenses down to Rp 138.28 billion or a 16% lower than 2008.
Pada tahun 2009 Perusahaan telah menerima subsidi bagi pelanggan sebesar Rp 53,72 triliun yang lebih berarti rendah 32% dibandingkan tahun 2008.
In year 2009, the Company has received a subsidy for customers amounting to Rp 53.72 trillion, or 32% lower than year 2008.
EBITDA tahun 2009 sebesar Rp 12,20 triliun mengalami kenaikan sebesar 177,22% dibanding tahun 2008. Dengan EBITDA sebesar Rp 12,20 triliun dan EBITDA margin sebesar 16,10% menggambarkan bahwa PT PLN (Persero) telah mampu menghasilkan pendapatan.
EBITDA in 2009 amounted to Rp 12.20 trillion, or increasing by 177.22% compared to year 2008. The figures, whereas the EBITDA amounting to Rp 12.20 trillion and the EBITDA margin of 16.10% reflected PT PLN (Persero) credibility in generating revenue.
Prospek Usaha Pemberlakuan Undang Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Kelistrikan mengakibatkan PT PLN (Persero) tidak lagi sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan memberi peluang kepada Pihak Lain untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bidang penyediaan tenaga listrik.
Business Prospects The enactment of Law No. 30 year 2009 on Electricity caused PT PLN (Persero) to no longer be the Authorized Agency of Electricity Business (PKUK) and thus allowing the Other Parties to perform their business activities in electricity supply sector.
Walaupun demikian PLN masih tetap optimis bahwa prospek usaha di bidang ketenagalistrikan masih berpeluang luas untuk berkembang secara pesat mengingat rasio elektrifikasi tahun 2009 baru mencapai 63,75% dan masih akan tumbuh seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan penghasilan masyarakat. PLN akan membutuhkan tambahan pembangkit sekitar 3.000 MW setiap tahunnya guna memenuhi kebutuhan akan tenaga listrik yang terus tumbuh dari tahun ke tahun.
Nevertheless PLN stays optimistic that the electricity business prospects is largely potential, which more likely to develop rapidly since year 2009 with new electrification ratio reached 63.75%, and will continue to move along with the economic growth and the rising of people’s income. PLN will require approximately 3,000 MW of additional power plants each year to meet the increasing demand for electricity, from year to year.
Dalam melaksanakan tambahan pembangkit tersebut PLN selalu berupaya sejalan dengan kebijakan Pemerintah untuk membangun pembangkit berbahan bakar nonminyak.
In running these additional electricity generations, PLN always strives to work in line with the Government policy in order to realize its non-oilfueled power plant projects.
Program yang saat ini sedang berjalan adalah Program Percepatan 10.000 MW Tahap I yaitu PLTU berbahan bakar batubara yang beroperasi pada tahun 2010 dan 2011 dan dilanjutkan dengan pembangunan Program Percepatan 10.000 MW Tahap II dan pembangkit skala kecil lainnya.
The program that is currently underway is the Fast Track Program - Phase I, which is coal-based steam power plant that will be in operation in 2010 and 2011, then will be continued with the construction of Fast Track Program - Phase II and other small-scale power plants.
Untuk mendistribusikan tenaga listrik yang dihasilkan dari berbagai jenis pembangkit tersebut PLN juga membangun jaringan transmisi dan jaringan distribusi beserta dengan gardu induknya.
To distribute electricity generated from various types of electricity generators, PLN has also built transmission and distribution networks, along with its substations.
Proyek-proyek tersebut akan didanai dari sumber dana dari dalam negeri maupun luar negeri seperti penerbitan obligasi PLN dan Sukuk Ijarah PLN, besaran margin yang berasal dari subsidi Pemerintah, APBN, pinjaman dari Asian Development Bank (ADB), pinjaman dari Japan Bank for International Coorporation (JIBIC), pinjaman dari Exim Bank of China dan pinjaman komersial dari beberapa perbankan.
The projects will be funded from domestic and international sources, such as through the issuance of bonds and Sukuk Ijarah by PLN, the marginal amount generated from government subsidies, state budget, loans from the Asian Development Bank (ADB), loans from Japan Bank for International Corporation (JBIC), loans from the Exim Bank of China and commercial loans from several banks.
43
Board of Directors’ Report LAPORAN DIREKSI
44
Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang baik (Good Corporate Governance) Komitmen dan tekad yang telah ditetapkan untuk mengelola Perusahaan dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau Good Corporate Governance (GCG) mengacu kepada azas keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, adil dan independen yang diterapkan secara menyeluruh untuk menunjang pencapaian Visi dan Misi Perusahaan serta mendukung upaya pengembangan Perusahaan ke depan.
Implementation of Good Corporate Governance The commitment and determination that has been established to manage the Company with the principles of Good Corporate Governance (GCG) is based on the principles of openness, accountability, responsibility, fairness and independence that is applied entirely to support the achievement of Vision and Mission of the Company and to support the Company’s future development efforts.
Pada dasarnya penerapan GCG di PLN menyangkut 5 hal yaitu struktur perusahaan, proses bisnis, kepatuhan pada regulasi, penerapan manajemen risiko dan tanggung jawab sosial perusahaan. Sesuai dengan Road Map Penerapan GCG di PT PLN (Persero), PLN telah memiliki GCG Code, Tata Laksana Kerja Dewan Direksi dan Dewan Komisaris, Kode Etik Perusahaan, Piagam Pengawasan Intern dan Piagam Komite Audit.
Basically, the implementation of GCG in PLN is related to five things: corporate structure, business processes, regulatory compliance, risk management practices and corporate social responsibility. In accordance with the Road Map Implementation of GCG at PT PLN (Persero), PLN has a Code of Good Corporate Governance, Board Manual, Code of Conduct, the Internal Audit Charter and Audit Committee Charter.
Sejalan dengan pembentukan Komite Audit, Komite Manajemen Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Komite GCG oleh Dewan Komisaris, maka jajaran manajemen PLN telah melakukan koordinasi secara intensif untuk membahas berbagai hal yang berkaitan dengan pengelolaan Perusahaan, penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik, sistem pengadaan personil serta sistem remunerasi dan pengelolaan terhadap risiko dan mitigasi risiko yang mungkin akan terjadi berkenaan dengan kegiatan yang akan dilakukan oleh Perusahaan terutama yang mempunyai dampak di bidang keuangan.
Along with the establishment of the Audit Committee, Risk Management Committee, Nomination Committee and Remuneration Committee and the GCG Committee by the Board of Commissioners, the PLN’s management team has conducted intensive coordination to discuss various matters relating to the management of the Company, the implementation of Good Corporate Governance, procurement systems and personnel and remuneration system for risk management and mitigation of risks that might occur with respect to the activities being undertaken by the Company primarily in the areas that have a financial impact.
Penerapan GCG Evaluasi penerapan GCG berupa pengukuran dan pengujian penerapan GCG dilakukan secara berkala oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan konsultan independen, dengan menggunakan kerangka acuan dari Kementerian BUMN. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun.
GCG Implementation The evaluation of GCG implementation is conducted through measurement and periodical assessment by the State Development and Budget Supervisory Agency (BPKP) and independent consultant, using a framework set by the Ministry of SOE. From year to year, the evaluation result has shown improvement.
Evaluasi BPKP pada tahun 2002 dan 2004 menunjukkan nilai pencapaian GCG masingmasing sebesar 73,6% dan 75,33% dari bobot maksimal 100%, sedangkan hasil penilaian penerapan tata kelola oleh Konsultan Independen untuk tahun 2007 dan 2008 memperoleh nilai masing-masing 84,47% dan 86,7% dari bobot maksimal 100% dengan capaian kualifikasi Baik.
BPKP evaluation in 2002 and 2004 showed the value of achievement GCG respectively 73.6% and 75.33% of the maximum weight of 100%, while the results of the assessment of corporate governance by the Independent Consultants for the years 2007 and 2008 obtained a value of 84.47% and 86.7% of the maximum weight of 100% as achieving good qualifications.
Pergantian Direksi Pada tanggal 22 Desember 2009, melalui Surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP-252/MBU/2009 tanggal 22 Desember 2009 telah dilakukan pergantian jajaran Direksi dengan susunan anggota Direksi yang semula terdiri dari 8 Direktur menjadi 10 Direktur. Perubahan tersebut ditujukan agar manajemen perusahaan dapat lebih fokus kepada pengendalian operasional dan melakukan mitigasi atas risiko yang mungkin dihadapi Perusahaan.
Replacement of the Board of Directors On December 22, 2009, through the Decree of Minister of SOE No. KEP-252/MBU/2009 dated December 22, 2009, the composition of the Board of Directors has been changed. Previously the Board of Directors consisted of 8 Directors and under the new Decree it consists 10 Directors. The changes was intended to allow the company’s management to better focus on operational control and mitigate the potential risks faced by the Company.
Adapun susunan Direksi yang baru terdiri dari Direktur Utama, Direktur Operasi JawaBali, Direktur Operasi Indonesia Barat, Direktur Operasi Indonesia Timur, Direktur Energi Primer, Direktur Pengadaan Strategis, Direktur Bisnis dan Manajemen Risiko, Direktur Perencanaan dan Teknologi, Direktur SDM dan Umum dan Direktur Keuangan.
Composition of the new Board of Directors consists of the President Director, Director of Java-Bali Operations, Director of West Indonesia Operations, Director of East Indonesia Operations, Director of Primary Energy, Director of Strategic Procurement, Director of Business and Risk Management, Director of Planning and Technology, Director of HR and General Affairs and Director of Finance.
Penutup Akhir kata Direksi mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran PT PLN (Persero) yang telah bekerja keras, bekerja sama bahu membahu dan mencurahkan seluruh pemikirannya untuk keberhasilan pencapaian PLN di tahun 2009 serta kepada semua pihak yang telah mendukung Perusahaan sehingga berhasil melalui tahun 2009 dengan baik.
Closing Last but not least, the Board of Directors would like to express our gratitude and high appreciation to everyone in PT PLN (Persero) who has been working in strong determination, upholding strong team work spirit and devoting all your insightful thoughts to the successful achievement of PLN along the year 2009 and those who supported the company towards a successful year in 2009.
Direksi percaya bahwa di tahun 2010 Kinerja PLN akan lebih baik lagi dalam meningkatkan mutu pelayanan kepada seluruh Pelanggan PT PLN (Persero).
The Board of Directors believes that in 2010, PLN will put its best efforts to improved performance and hence better quality of service to all PT PLN (Persero)’s customers.
Jakarta, Mei 2010 Jakarta, May 2010
Dahlan Iskan Direktur Utama President Director
45
Pengesahan Laporan Tahunan oleh Dewan Komisaris dan Direksi PT PLN (Persero) Validation of the Annual Report of the Board of Commissioners and the Board of Directors of PT PLN (Persero) Pernyataan Komisaris dan Direksi
Statement OF the board of Commissioners and Directors
Dengan ini, kami Komisaris dan Direksi PT PLN (persero) menyatakan bahwa:
The Board of Commissioners and Directors of PT PLN (Persero), hereby state that:
1. Laporan Tahunan PLN tahun 2009 yang memuat:
1. PLN year 2009 Annual Report contained
a) Laporan Keuangan;
a) Financial Report;
b) Laporan Manajemen;
b) Management Report;
c) Ikhtisar Keuangan dan Operasional; dan
c) Financial and Operasional Highlights; and
d) Pembahasan dan analisis Manajemen.
d) Management Discussion and Analysis.
2. Laporan Keuangan Konsolidasi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2009 disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan telah diaudit;
2. Consolidated Financial Statements of the Company as of December 31, 2009 prepared in accordance with the generally accepted accounting principles and was audited;
3. Laporan Tahunan menyajikan informasi terbuka mengenai keadaan dan kegiatan Perusahaan selama tahun 2009;
3. Annual Report disclosing information concerning the Company’s condition and activities all through year 2009;
4. Ikhtisar Keuangan dan Operasional menyajikan informasi tentang indikator keadaan keuangan Perusahaan selama lima tahun terakhir; dan
4. Financial and Operasional Highlights providing information on the Company’s financial condition during the last five years; and
5. Pembahasan dan Analisis Manajemen membahas dan menganalisis Laporan Keuangan dan informasi lain, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan materiil yang terjadi sejak Laporan Tahunan sebelumnya.
5. Management Discussion and Analysis elaborating and analyzing Financial Statements and other information, particularly relating to material changes that have occurred since the last Annual Report.
Jakarta,
Juni 2010
Jakarta,
June 2010
DEWAN KOMISARIS Board of Commissioners
Yogo Pratomo Komisaris Utama President Commissioner
Syahrial Loetan Komisaris Commissioner
Abdul Aziz Komisaris Commissioner
Wimpy S. Tjetjep Komisaris Commissioner
Rahmat Waluyanto Komisaris Commissioner
Lufti Hamid Komisaris Independen Independent Commissioner
Adang Firman Komisaris Independen Independent Commissioner
direksi The Board of Directors
Dahlan Iskan Direktur Utama President Director
I.G.A. Ngurah Adnyana Direktur Operasi Jawa-Bali Director of Java-Bali Operations
Moch. Harry Jaya Pahlawan Direktur Operasi Indonesia Barat Director of West Indonesia Operations
Vickner Sinaga Direktur Operasi Indonesia Timur Director of East Indonesia Operations
Nur Pamudji Direktur Energi Primer Director of Primary Energy
Bagiyo Riawan Direktur Pengadaan Strategis Director of Strategic Procurement
Murtaqi Syamsuddin Direktur Bisnis dan Manajemen Risiko Director of Business and Risk Management
Nasri Sebayang Direktur Perencanaan dan Teknologi Director of Planning and Technology
Eddy D. Erningpraja Direktur SDM dan Umum Director of HR and General Affairs
Setio Anggoro Dewo Direktur Keuangan Director of Finance
47
Company Profile PROFIL PERUSAHAAN
Profil Perusahaan Company Profile
nama dan alamat perusahaan Name and Address of PT PLN (Persero) PT PLN (Persero) Jl. Trunojoyo Blok M I No.135 Kebayoran Baru, Jakarta 12160, Indonesia Tel.+62 21 7251234, 7250550, 7261122 Fax.+62 21 7221330 www.pln.co.id
48
SEJARAH PERUSAHAAN Corporate History Berawal di akhir abad ke 19, perkembangan ketenagalistrikan di Indonesia mulai ditingkatkan saat beberapa perusahaan asal Belanda yang bergerak di bidang pabrik gula dan pabrik teh mendirikan pembangkit listrik untuk keperluan sendiri. Antara tahun 1942-1945 terjadi peralihan pengelolaan perusahaan-perusahaan Belanda tersebut oleh Jepang, setelah Belanda menyerah kepada pasukan tentara Jepang di awal Perang Dunia II. Proses peralihan kembali terjadi di akhir Perang Dunia II pada Agustus 1945, saat Jepang menyerah kepada Sekutu. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh para pemuda dan buruh listrik melalui delegasi Buruh/Pegawai Listrik dan Gas bersama-sama dengan Pimpinan KNI Pusat berinisiatif menghadap Presiden Soekarno untuk
Beginning in the end of 19th century, the development of electricity in Indonesia was intensified in several Dutch Companies operating in sugar and tea plantation that developed power plant to meet their needs. Between 1942-1945, there was a great shift from these Dutch companies by the Japanese after the Dutch surrendered to the Japanese army in the beginning of World War II. The shift reoccurred at the end of World War II in August 1945 when the Japanese surrendered to the Allied Forces. This opportunity was taken over by the youths and electricity labourers through Labour/Employee Electricity and Gas delegation together with the Management of KNI Head Office to meet President Soekarno to ask the
49
Company Profile PROFIL PERUSAHAAN
dengan diterbitkan UU Nomor 30 Tahun 2009, PLN bukan lagi sebagai PKUK namun sebagai Badan Usaha Milik Negara dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum
50
After the issuance of Law No.30 Year 2009, PLN status was no longer as PKUK, but it was officially a State-Owned Enterprise providing electricity to meet the public needs menyerahkan perusahaan-perusahaan tersebut kepada Pemerintah Republik Indonesia. Pada 27 Oktober 1945, Presiden Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sebesar 157,5 MW.
handover of the Companies to the Government of the Republic of Indonesia. On October 27, 1945, President Soekarno established Electricity and Gas Bureau under the Departement of Public Works and Energy with power plant capacity of 157.5 MW.
Tanggal 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU-PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak di bidang listrik, gas dan kokas. Pada 1 Januari 1965 BPU-PLN dibubarkan, kemudian diresmikan 2 (dua) perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pengelola tenaga listrik dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai pengelola gas.
On January 1, 1961, Gas and Electricity Bureau was changed to BPU-PLN (Board of General Administration of the State Electricity Company) that focused on electricity, gas and coke sectors. On January 1, 1965 BPU-PLN was dismissed and 2 (two) state owned enterprises were formalised, namely Perusahaan Listrik Negara (PLN), a stateowned electricity company, to manage electrity and Perusahaan Gas Negara (PGN) to manage gas power.
Tahun 1972, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.17, status Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditetapkan sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara dan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum.
In 1972, in accordance with Government Regulation No. 17, the State-owned Electricity Company was enacted as a Stateowned General Electricity Company and as the Authorized Agency of Electricity Business (PKUK) responsible to provide electricity to meet public needs.
Seiring dengan kebijakan Pemerintah yang memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik, maka sejak tahun 1994 status PLN beralih dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Persero dan juga sebagai PKUK dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum.
While the Government policy was giving opportunity to the Private Sectors to involve in the provision of electricity, the status of PLN was changed from a General Company to Corporation as well as the Authorized Agency of Electricity Business (PKUK) in providing electricity for public needs until present.
Selanjutnya, dengan diterbitkan UU Nomor 30 Tahun 2009, PLN bukan lagi sebagai PKUK namun sebagai Badan Usaha Milik Negara dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum.
After the issuance of Law No.30 Year 2009, PLN status was no longer as PKUK, but it was officially a State-Owned Enterprise providing electricity to meet the public needs.
STRUKTUR ORGANISASI Organization Structure Penjelasan dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan Annotations in the form of charts, including the names and positions Direktur Utama President Director Kepala Satuan Pengawasan Intern
Dahlan Iskan
Head of Internal Audit Unit
Direktur Energi Primer
Direktur Sdm dan Umum
Director of Primary Energy
Nur Pamuji
Direktur Pengadaan Strategis
Direktur Operasi Jawa Bali
Direktur Operasi Indonesia Barat
Direktur Operasi Indonesia Timur
Direktur Bisnis Dan Manajemen Resiko
Direktur Keuangan
Director of HR and General Affairs
Direktur Perencanaan dan Teknlogi Director of Planning and Technology
Director of Strategic Procurement
Director of Java - Bali Operations
Director of West Indonesia Operations
Director of East Indonesia Operations
Director of Business and Risk Management
Director of Finance
Eddy D. Erningpraja
Nasri Sebayang
Bagiyo Riawan
I.G.A. Ngurah Adnyana
M. Harry Jaya Pahlawan
Vickner Sinaga
Murtaqi Syamsuddin
Setio Anggoro Dewo
Paiman
Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary
I.B.G. Mardawa P. Kepala Divisi Batubara
Kepala Divisi Pengembangan Organisasi
Kepala Divisi Perencanaan Strategis Korporat
Kepala Divisi Perencanaan Pengadaan
Kepala Divisi Pembangkitan Jawa-Bali
Kepala Divisi Pembangkitan Indonesia Barat
Kepala Divisi Pembangkitan Indonesia Timur
Kepala Divisi Niaga
Divisi Keuangan Korporat
Head of Coal Division
Head of Organisation Development Division
Head of Corporate Strategic Planning Division
Head of Procurement Planning Division
Head of Java-Bali Power Generation Division
Head of West Indonesia Power Generation Division
Head of East Indonesia Power Generation Division
Head of Commerce Division
Head of Corporate Finance Division
Misbachul Munir
Iwan Bachtiar
Made Ro Sakya
Doddy Hertanto
Paingot M
Nasser Iskandar
Sapto Triono W.
Benny Marbun
Yusuf Hamdani
Kepala Divisi Gas Dan BBM
Kepala Divisi Pengembangan Sistem Sdm
Kepala Divisi Perencanaan Sistem
Kepala Divisi Pengadaan Strategis
Kepala Divisi Transmisi Jawa-Bali
Kepala Divisi Transmisi Indonesia Barat
Kepala Divisi Transmisi Indonesia Timur
Kepala Divisi Bisnis Dan Transaksi Listrik
Kepala Divisi Perencanaan Pengendalian Anggaran
Head of Gas & Oil Fuel Division
Head of HR Development System Division
Head of System Planning Division
Head of Strategic Procurement Division
Head of Java-Bali Transmission Division
Head of West Indonesia Transmission division Division
Head of East Indonesia Transmission
Head of Business and Electricity Transaction Division
Head of Budget Monitoring Planning Division
Ramli Hutasuhut
Yanuar Hakim
Susanto Wibowo
Binarto B M.
Hudiono
Kepala Divisi Distribusi dan Pelayanan Pelanggan Jawa-Bali Head of Java-Bali Distribution and Customer Services Division
Kepala Divisi Distribusi dan Pelayanan Pelanggan Indonesia Barat Head of West Indonesia Distribution and Customer Services Division
Kepala Divisi Distribusi dan Pelayanan Pelanggan Indonesia Timur Head of East Indonesia Distribution and Customer Services Division
Kepala Divisi Manajemen Resiko
Kepala Divisi Akuntansi, Pajak dan Asuransi
Head of Risk Management Division
Head of Accounting Tax and Insurance Division
Haryanto Ws
Karel Sampe Pajung
Syarifuddin Ibrahim
Amir Rosyidin
Beni Hermawan
Prawoko
Dadang Daryono
Joko Prasetio
Tonny Tondojoyo
Kepala Divisi Pengembangan Sdm dan Talenta
Kepala Divisi Enjiniring dan Teknologi
Kepala Divisi Pengadaan Ipp
Head of HR and Skill Develpoment Division
Head of Engineering and Technology Division
Head of IPP Procurement Division
Roikhan
Bowo Setiadji
Monstar Panjaitan
Kepala Divisi Umum dan Manajemen Kantor Pusat
Kepala Divisi Energi Baru dan Terbarukan
Kepala Divisi Konstruksi dan Ipp Jawa-Bali
Kepala Divisi Konstruksi dan Ipp Indonesia Barat
Kepala Divisi Konstruksi dan Ipp Indonesia Timur
Kepala Divisi Perbendaharaan
Head of General Affairs and Management for Head Office Division
Head of New and Renewable Energy Division
Head of Java-Bali Construction and IPP Division
Head of West Indonesia Construction and IPP Division
Head of East Indonesia Construction and IPP Division
Head of Treasury Division
Eddy Sukmoro
Moch. Sofyan
Henky H Basudewo
Eko A Sudartanto
Widodo Mulyono
Tjutju Kurnia S.
Kepala Satuan Pengendalian Kinerja Korporat Head of Corporate Delivery Unit
Harry Hartoyo
Kepala Satuan Pelayanan Hukum Korporat Head of Corporate Legal Services Unit
Budi Kristanto
Kepala Divisi Sistem Informasi Manajemen GM Unit Bisnis Pln Pembangkitan
GM Unit Bisnis PLN Wilayah
GM Unit Bisnis Pln Proyek Induk
GM Pln Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Direktur Anak Perusahaan
GM of PLN Power Generation Business Unit
GM of PLN Region Business Unit
GM of PLN Main Project Business Unit
GM of PLN Education and Training Center
Director of Subsidiary
GM Unit Bisnis Pln Penyaluran /P3b
GM Unit Bisnis Pln Distribusi
GM Unit Bisnis Jasa Penunjang
Direktur Usaha Patungan
GM of Transmission and Center for Load Dispatching Business Unit
GM of PLN Distribution Business Unit
GM of Supporting Services Business Unit
GM Pln Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan GM of Electricity Research and Development
Head of Management Information System Division
Rully Fasri
Director of Joint Ventures
51
Company Profile PROFIL PERUSAHAAN
Profil Dewan Komisaris dan direksi Profiles of the Board of Commissioners and Directors
Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners Profile Periode 10 Maret 2008 - 22 Desember 2009 Period of March 10, 2008 - December 22, 2009 Komisaris Utama President Commissioner
Alhilal Hamdi
Komisaris Commissioner
Isnuwardianto
Komisaris Commissioner
Komara Djaja
Komisaris Commissioner
Rahmat Waluyanto
Komisaris Independen Independent Commissioner
Lutfi Hamid
Komisaris Independen Independent Commissioner
Bambang PS Brodjonegoro
Periode 22 Desember 2009 - sekarang Period of December 22, 2009 - present
52
Komisaris Utama President Commissioner
Yogo Pratomo
Komisaris Commissioner
Wimpy S. Tjetjep
Komisaris Commissioner
Syahrial Loetan
Komisaris Commissioner
Abdul Aziz
Komisaris Independen Independent Commissioner
Lutfi Hamid
Komisaris Independen Independent Commissioner
Adang Firman
YOGO PRATOMO
YOGO PRATOMO President Commissioner
YOGO PRATOMO Komisaris Utama Profil Dewan Komisaris Periode 22 2009 – sekarang
Desember
Yogo Pratomo, Komisaris Utama (Usia 53 tahun) Yogo Pratomo menjabat sebagai Komisaris Utama sejak Desember 2009. Beliau juga pernah menduduki posisi Ketua Koordinasi Harian untuk Tim Program Percepatan (sesuai Peraturan Presiden No. 71/2006 mengatur Proyek-proyek Kelistrikan 10.000 MW) sejak 2006. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Kelistrikan dan Utilisasi (1999-2006), Staf Ahli Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (1999-2003), Kepala Biro Perencanaan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (1998-1999), Direktur Program Pengembangan Kelistrikan di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (1995-1998), Kepala Sub-Direktorat Program Kelistrikan (1993-1995), Kepala Seksi Program Formulasi Kelistrikan (1992-1993), dan Staf Direktorat Pengembangan Energi (1988-1992). Beliau meraih gelar Sarjana bidang Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1980, kemudian gelar Pasca Sarjana, Master of Science bidang Ekonomi dan Kebijakan Energi dari University of Wisconsin, Madison, Amerika Serikat (1984) dan Ph.D. bidang Ekonomi dan Kebijakan Energi dari University of Wisconsin, Madison, Amerika Serikat (1988).
Board of Commissioners Profile for the Period of December 22, 2009 - present Yogo Pratomo, President Commissioner (Age 53 years) Yogo Pratomo has been serving as President Commissioner since December 2009. He served in the position of Chairman of the Daily Coordination for Team Acceleration Program (in accordance with Presidential Decree No. 71/2006 regulate Electrical Projects 10,000 MW) since 2006. He had served as Director General of Electricity and Utilization (1999-2006), Senior Advisor Ministry of Energy and Mineral Resources (1999-2003), Head of Planning at the Ministry of Energy and Mineral Resources (1998-1999), Director of Program Development in Electrical Office of the Ministry of Energy and Mineral Resources (1995-1998), Head of Sub-Directorate Electrical Program (1993-1995), Section Head Electrical Formulation Program (1992-1993), and the Staff Development Directorate of Energy (1988-1992). He holds a degree in Electrical Engineering from Institut Teknologi Bandung in 1980, then the Post Bachelor Degree, Master of Science in Economics and Energy Policy from the University of Wisconsin, Madison, United States (1984) and Ph.D. in Economics and Energy Policy of University of Wisconsin, Madison, United States (1988).
53
Company Profile PROFIL PERUSAHAAN
WIMPY S. TJETJEP
1
SYAHRIAL LOETAN
2
ABDUL AZIZ
3
1
54
WIMPY S. TJETJEP Komisaris
WIMPY S. TJETJEP Commissioner
Wimpy S. Tjetjep, Komisaris (Usia 57 tahun) Wimpy S. Tjetjep ditunjuk sebagai Komisaris pada Desember 2009. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Deputi Kementerian Koordinator Ekonomi Bidang Energi, Sumber Daya Mineral dan Kehutanan pada 2005, Kepala Divisi Penelitian dan Pengembangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2003), Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral (2001-2003), Deputi Pimpinan Tim Kerja Geografi untuk Lemhanas (1999), Direktur Sementara untuk Planology Geology, Direktorat Jenderal Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral (1995), Direktur Bidang Vulkanologi untuk Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral (1993-1998), Kepala Sub-Direktorat Bidang Analisa Gunung Berapi untuk Direktorat Vulkanologi (1989-1993), Kepala Divisi Ilmu Fisika Gunung Berapi untuk Direktorat Vulkanologi (1984-1989), Ahli Geofisika untuk Direktorat Vulkanologi (1979-1984), Ahli Geologi Direktorat Vulkanologi (1978-1979). Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Geologi dari Insititut Teknologi Bandung pada tahun 1977, kemudian melanjutkan pendidikan Pasca Sarjana dan meraih gelar Master Geofisika dari De Nancy National Institute of Polytechnique, Perancis pada 1981, dan Ph.D. Geofisika dari De Lorraine National Institute of Politechnique, Perancis pada 1983, dan mengambil pendidikan ANDALAN dari LEMHANAS, Kursus Reguler Angkatan XXX pada tahun 1997.
Wimpy S. Tjetjep, Commissioner (Age 57 years) Wimpy S. Tjetjep was appointed as a Commissioner in December 2009. He previously served as Deputy Coordinator of Economic Affairs Ministry of Energy, Mineral Resources and Forestry in 2005, Head of Research and Development Division Ministry of Energy and Mineral Resources (2003), Director General of Geology and Mineral Resources (2001-2003), Deputy of Chairman for Geography Working Team for the National Resilience Institute (1999), Acting Director of Geology Planology, the Directorate General of Geology and Mineral Resources (1995), Volcanology Division Director for the Directorate General of Geology and Mineral Resources (1993-1998), Head of Sub-Directorate of Field Analysis Volcano to the Directorate of Volcanology (1989-1993), Head of Physics Science for the Volcano Division of the Directorate of Volcanology (1984-1989), Expert to the Directorate of Volcanology Geophysics (1979-1984), Geologist Directorate of Volcanology (1978-1979). He received his Bachelor Degree in Geological Engineering from Institut Teknologi Bandung in 1977, then continued postgraduate education and holds a Master degree from De Nancy’s National Geophysics Institute of Polytechnique, France in 1981, and Ph.D. Geophysics from the National Institute of Lorraine De Politechnique, France in 1983, and taking education ANDALAN of the National Resilience Institute, Regular Course Batch XXX in 1997.
2
3
SYAHRIAL LOETAN Komisaris
SYAHRIAL LOETAN Commissioner
Syahrial Loetan, Komisaris (Usia 59 tahun) Syahrial Loetan ditunjuk sebagai Komisaris pada Desember 2009. Hingga kini beliau juga menjabat sebagai Sekretaris Menteri Negara Bidang PPN/Sekretaris Satu Bappenas (2005sekarang). Di Bappenas beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Inspektur (2003-2005), Direktur Pembiayaan Multilateral (2002-2003), Direktur evaluasi dan Observasi Keuangan (2001-2002), Kepala Biro Observasi dan Evaluasi (2000-2001), Kepala Observasi untuk Impelementasi Proyek Pengembangan (19972000), Staf Ahli BAPPENAS untuk Kepala Pengembangan Kota (1996-1997). Beliau meraih gelar Sarjana bidang Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1976, dilanjutkan dengan gelar Master bidang Perencanaan Kota dari University of California, Berkeley pada 1991.
Syahrial Loetan, Commissioner (Age 59 years) Syahrial Loetan was appointed as a Commissioner in December 2009. Until now, he also served as Secretary of State Minister of VAT/ secretary of the Bappenas (2005-present). In Bappenas he also served as Chief Inspector (2003-2005), Director of Multilateral Financing (2002-2003), Director of Evaluation and Financial Observations (2001-2002), Observation and Evaluation Bureau Chief (2000-2001), Head for the implementation of the Observation Development Project (1997-2000), Senior Advisor to the Head of BAPPENAS for Urban Development (1996-1997). He holds a Bachelors degree in Civil Engineering from Institut Teknologi Bandung in 1976, followed by a Master of Urban Planning from University of California, Berkeley in 1991.
ABDUL AZIZ Komisaris
ABDUL AZIZ Commissioner
Abdul Aziz, Komisaris (Usia 48 tahun) Abdul Aziz menjabat sebagai Komisaris sejak Desember 2009. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (2009-sekarang). Sebelumnya beliau adalah Direktur Utama PT Sarana Jasa Utama (bergerak di bidang Manejemen Gedung) di tahun 2005-2009, Komisaris PT Panca Nugraha Paramitra (1997-2005), General Manager PT Pasarini Padibumi (1995-1997), Manajer PT Pasarini Padibumi (19931995), CEO Majalah Ulumul Qur’an (1990-1993), Staf Pemasaran PT Pusat Pengembangan Agribisnis (PPA) antara tahun 1988-1990. Beliau meraih gelar Sarjana dari Institut Pertanian Bogor pada 1982, dan juga gelar Master dari Institut Pengembangan Pendidikan dan Agribisnis (1992).
Abdul Aziz, Commissioner (Age 48 years) Abdul Aziz has been serving as Commissioner since December 2009. Currently he serves as special staff to the Minister of State Owned Enterprises (2009present). Previously he was Director of PT Sarana Utama Services (focusing on Building Management service) in the years 2005 to 2009, Commissioner of PT Panca Nugraha Paramitra (1997 to 2005), General Manager of PT Pasarini Padibumi (1995-1997), Manager of PT Pasarini Padibumi (1993-1995), CEO Magazine Ulumul Qur’an (1990-1993), Marketing Staff at PT Agribusiness Development Center (PPA) between 1988 to 1990. He obtained his bachelor degree from Institut Pertanian Bogor in 1982, and also a Master’s degree from Institut Pengembangan Pendidikan dan Agribisnis (1992).
55
Company Profile PROFIL PERUSAHAAN
RAHMAT WALUYANTO
1
LUFTI HAMID
2
ADANG FIRMAN
3
1
56
RAHMAT WALUYANTO Komisaris
RAHMAT WALUYANTO Commissioner
Rahmat Waluyanto, Komisaris (Usia 53 tahun) Rahmat Waluyanto ditunjuk sebagai Komisaris pada Juni 2007. Di samping itu beliau juga menjabat sebagai Deputi Gubernur di International Monetary Fund sejak 2008, Direktur Jenderal Divisi Manajemen Hutang, Departemen Keuangan sejak 2006, Komisaris PT Polytama Propindo, Jakarta sejak 2005 dan Anggota dari Asosiasi Komite Audit Indonesia sejak 2004. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Direktur Manajemen Penjaminan Hutang Negara di Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Kementerian Keuangan Negara (2005-2006) dan Kepala Sub-direktorat untuk Divisi Manajemen Portofolio dan Risiko (2004-2005). Beliau juga menduduki beberapa posisi lain seperti Kepala Departmen Manajemen Portofolio di Kantor Manajemen Obligasi Negara (2001-2004), Koordinator Divisi Manajemen Kas di Kantor Direktorat Jenderal untuk Institusi Keuangan (20002001), Kepala Sub-direktorat di Kantor Direktorat Pengawasan Akuntan dan Penilai (1999-2000), Kepala Seksi Direktorat Institusi Keuangan dan Akuntansi (1988-1993) dan Staf Direktorat Pengawasan Badan Usaha Milik Negara (19851988). Beliau meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada pada tahun 1983. Selanjutnya beliau menyelesaikan pendidikan Pasca Sarjana untuk menyandang gelar Master bidang Administrasi Bisnis (Keuangan) di University of Denver, Colorado, Amerika Serikat, pada tahun 1992; dilanjutkan dengan pendidikan Doktoral di Fakultas Akuntansi dan Keuangan di University of Birmingham, Inggris, pada 1997.
Rahmat Waluyanto, Commissioner (Age 53 years) Rahmat Waluyanto was appointed as Commissioner in June 2007. In addition, he also served as Deputy Governor at the International Monetary Fund since 2008, Director General of Debt Management Division, Ministry of Finance since 2006, Commissioner of PT Polytama Propindo, Jakarta since 2005 and Member of the Association of Indonesia Audit Committee since 2004. Previously he served as Director of the State Debt Management Assurance in the Directorate General of Treasury Office of State Finance Ministry (2005-2006) and Head of the Sub-directorate for Portfolio and Risk Management Division (20042005). He has also held several other positions such as Head of Portfolio Management Department in the Office of Government Bond Management (2001-2004), Coordinator in the Office of Cash Management Division of the Directorate General for Financial Institutions (2000-2001), Head of Sub-directorate in the Office of Supervision Directorate Accountants and Appraisers (19992000), Head of Section Directorate of Institutional Finance & Accounting (1988-1993) and Staff Supervision Directorate of State Owned Enterprises (1985-1988). He obtained his bachelor degree in Accountancy from the Faculty of Economics Universitas Gadjah Mada in 1983. Subsequently he completed his graduate education for a Master’s degree in Business Administration (Finance) at the University of Denver, Colorado, United States, in 1992, followed by a doctorate of education in the Faculty of Accounting and Finance at the University of Birmingham, United Kingdom, in 1997.
2
3
LUFTI HAMID Komisaris Independen
LUFTI HAMID Independent Commissioner
Lutfi Hamid, Komisaris Independen (Usia 57 tahun)
Lutfi Hamid, Independent Commissioner (Age 57 years) Lutfi Hamid was appointed as Independent Commissioner in October 2003. Various positions such as Consultants at PT Relasindo Citra Graha Bandung branch since 1991. Previously, he had been as a Project Manager at PT Handara Graha Bandung branch to handle projects of PT Dirgantara Indonesia (previously was PT IPTN) from 1977 until 1991. He had also worked as Chief Designer LIPI Office, Bank Exim, Reservoir Putat Gege, Transmission 70 KV, Pipe Bridge, Umbulan Complex, Villa Abdullah Al Syai, Bandung Municipality Office Building, the IPP Office, Guest House PT IPTN. He obtained his bachelor degree in Civil Engineering from Institut Teknologi Bandung, Indonesia in 1974.
Lutfi Hamid ditunjuk sebagai Komisaris Independen pada Oktober 2003. Berbagai posisi yang pernah beliau jabat antara lain Konsultan Kontraktor PT Relasindo Citra Graha cabang Bandung sejak 1991. Sebelumnya, beliau pernah menjadi Manajer Proyek PT Handara Graha cabang Bandung untuk menangani proyek-proyek PT Dirgantara Indonesia (sebelumnya PT IPTN) dari tahun 1977 hingga 1991. Beliau juga pernah berprofesi sebagai Kepala Desainer Kantor LIPI, Bank Exim, Reservoir Putat Gege, Transmisi 70 KV, Pipe Bridge, Umbulan Complex, Villa Abdullah Al Syai, Gedung Perkantoran Kodya Bandung, Kantor IPP, Guest House PT IPTN. Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung, Indonesia pada tahun 1974.
ADANG FIRMAN Komisaris Independen
ADANG FIRMAN Independent Commissioner
Adang Firman, Komisaris Independen (Usia 59 tahun) Adang Firman mulai menjabat sebagai Komisaris sejak Desember 2009. Beliau menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya (2006-2008), Wakil Kepala Divisi Operasi Kepolisian Republik Indonesia (2006), Staf Ahli Manajemen untuk Kantor Pusat Kepolisian Republik Indonesia (2004-2005), Widya Iswara Sespati Polri (2003-2004), Kepala Polisi Daerah Sumatera Barat (2001-2003), Asisten Operasi untuk Kepala Kepolisian Republik Indonesia (20002001), Wakil Gubernur PTIK (2000). Sebelumnya, beliau lulus dari Akademi Kepolisian Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) tahun 1973, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian tahun 1981, SESPIMPOL tahun 1990, dan LEMHANAS tahun 1997.
Adang Firman, Independent Commissioner (Age 59 years) Adang Firman has been serving as Independent Commissioner since December 2009. He served as head of Metro Jaya Regional Police (2006-2008), Deputy Chief of Operations Division of the Indonesian Police (2006), Staff Management Expert for the Indonesian Police Headquarters (2004-2005), Widya Iswara Sespati POLRI (2003-2004), Chief Police of West Sumatra (2001-2003), Assistant of Operations for the Police Chief for the Republic of Indonesia (2000-2001), Vice Governor PTIK (2000). Previously, he graduated from the Akademi Kepolisian Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) in 1973, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian in 1981, SESPIMPOL in 1990, and National Resilience Institute in 1997.
57
Company Profile PROFIL PERUSAHAAN
Profil direksi Board of Director’s Profile
Periode 10 Maret 2008 - 22 Desember 2009 Period of March 10, 2008 - December 22, 2009 Direktur Utama President Director
Fahmi Mochtar
Wakil Direktur Utama Vice President Director
Rudiantara
Direktur Konstruksi Strategis Director of Strategic Construction
Moch. Agung Nugroho
Direktur Perencanaan dan Teknologi Director of Planning and Technology
Bambang Praptono
Direktur Jawa-Madura-Bali Director of Java-Madura-Bali Area
Murtaqi Syamsuddin
Direktur Luar Jawa-Madura-Bali Director of Outer Java-Madura-Bali Area
Hariadi Sadono
Direktur SDM dan Umum Director of HR and General Affairs
Supriadi
Direktur Keuangan Director of Finance
Setio Anggoro Dewa
Periode 22 Desember 2009 - sekarang Period of December 22, 2009 - Present
58
Direktur Utama President Director
Dahlan Iskan
Direktur Operasi Jawa - Bali Director of Java - Bali Operations
I.G.A. Ngurah Adnyana
Direktur Operasi Indonesia Barat Director of West Indonesia Operations
Moch. Harry Jaya Pahlawan
Direktur Operasi Indonesia Timur Director of East Indonesia Operations
Vickner Sinaga
Direktur Energi Primer Director of Primary Energy
Nur Pamudji
Direktur Pengadaan Strategis Director of Strategic Procurement
Bagiyo Riawan
Direktur Bisnis dan Manajemen Risiko Director of Business and Risk Management
Murtaqi Syamsuddin
Direktur Perencanaan dan Teknologi Director of Planning and Technology
Nasri Sebayang
Direktur SDM dan Umum Director of HR and General Affairs
Eddy D. Erningpraja
Direktur Keuangan Director of Finance
Setio Anggoro Dewo
Profil Direksi periode Desember 2009 – sekarang
DAHLAN ISKAN
1
I.G.A. NGURAH ADNYANA
2
Board of Directors’ Profile for the period of December 2009 - present
1
2
DAHLAN ISKAN Direktur Utama
DAHLAN ISKAN President Director
Dahlan Iskan, Direktur Utama (Usia 58 tahun) Dahlan Iskan telah menjabat sebagai Direktur Utama PT PLN (Persero) sejak Desember 2009. Saat ini beliau juga menjabat sebagai CEO Jawa Pos Group (2000-sekarang). Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Direktur Utama/CEO Perusda PT PWU Jatim Group (2000), Komisaris Perusahaan Kertas – Adiprima Suraprinta, Komisaris Independen Pembangkit PT Prima Elektrik Power, Presiden Direktur Pembangkit PT Cahaya Fajar Kaltim, Komisaris Kaltim Elektrik Power, dan Ketua Organisasi Penerbitan Surat Kabar Indonesia. Beliau menerima gelar Sarjana Hukum dari IAIN Sunan Ampel, Minout Indonesia LPPM pada tahun 1979 dan FINNON LPPM pada tahun 1980.
Dahlan Iskan, President Director (Age 58 years) Dahlan Iskan has been serving as President Director of PT PLN (Persero) since December 2009. Currently he serves as CEO of Java Post Group (2000-present). Previously he served as President/CEO of Perusda PT PWU Java Group (2000), Commissioner of Paper Company - Adiprima Suraprinta, Independent Commissioner of PT Prima Electrik Power, President Director of PT Cahaya Fajar Kaltim Plant, Electric Power Kaltim Commissioner, and Chairman of the Indonesian Newspapers Publishing Organization. He obtained his law degree from IAIN Sunan Ampel, Minout Indonesia in 1979 and FINNON LPPM in 1980.
I.G.A. NGURAH ADNYANA Direktur Operasi Jawa - Bali
I.G.A. NGURAH ADNYANA Director of Java - Bali Operations
I.G.A. Ngurah Adnyana, Direktur Operasi JawaBali (Usia 53 tahun) Ngurah Adnyana telah manjabat sebagai Direktur Operasi Jawa - Bali sejak Desember 2009. Sebelumnya beliau pernah menjadi Deputi Direktur Distribusi pada April 2007. Sepanjang perjalanan karir beliau, berbagai posisi yang pernah dijabatnya, antara lain General Manager PLN Distribusi Bali (2000-2007), Wakil Manajer Operasi PLN Distribusi Jawa Timur (1998-2000), Wakil Manajer Operasi PLN Kalimantan Selatan (19941998), Wakil Manajer Operasi PLN Maluku (19901994). Beliau menerima gelar sarjana di bidang Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung, Indonesia pada tahun 1981 dan kemudian menyelesaikan pendidikan S2 di Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Indonesia pada tahun 2001.
I.G.A Ngurah Adnyana, Director of Java - Bali Operations (Age 53 years) Ngurah Adnyana has been serving as Director of Java - Bali Operations since December 2009. He was appointed as Deputy Director of Distribution in April 2007. Throughout his career, he had occupied various positions, including General Manager of PLN Distribution of Bali (2000-2007), Deputy Manager of Operations of PLN Distribution of East Java (19982000), Deputy Manager of Operations of PLN of South Kalimantan (1994-1998), Deputy Manager PLN Operation Moluccas (1990-1994). He received a bachelor degree in Electrical Engineering from Institut Teknologi Bandung, Indonesia in 1981 and later obtained his Master degree from Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Indonesia in 2001.
59
Company Profile PROFIL PERUSAHAAN
MOCH. HARY JAYA PAHLAWAN
1
VICKNER SINAGA
2
NASRI SEBAYANG
3
1
60
MOCH. HARRY JAYA PAHLAWAN Direktur Operasi Indonesia Barat
MOCH. HARRY JAYA PAHLAWAN Director of West Indonesia Operations
Moch. Harry Jaya Pahlawan, Direktur Operasi Indonesia Barat (Usia 52 tahun) Harry Jaya Pahlawan ditunjuk sebagai Direktur Operasi Indonesia Barat sejak Desember 2009. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Vice President Hubungan Internasional pada April 2008; juga sebagai Sekretaris Perusahaan (2005-2008), Staf Ahli Perencanaan Perusahaan (2005-2006), General Manager PLN Area Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu (2002-2005), Asisten Sekretaris Perusahaan (2001-2002), Manajer Pengawasan Manajemen pada anak perusahaan PLN, PT PJB (1999-2001) dan Kepala Divisi Umum dan Hubungan Investor PT Pembangkitan Jawa Bali (1997-1999). Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Listrik dari Universitas Indonesia tahun 1984, dan kemudian Diploma Pengembangan Ekonomi pada tahun 1991 dan gelar S2 di bidang Ilmu Ekonomi Energi dari University of Surrey, Inggris pada 1992.
Moch. Harry Jaya Pahlawan, Director of West Indonesia Operations (Age 52 years) Harry Jaya Pahlawan was appointed as Director of West Indonesia Operations in December 2009. Previously, he served as Vice President for International Relations in April 2008, as well as Corporate Secretary (2005-2008), Senior Advisor of Corporate Planning (2005-2006), General Manager of South Sumatra, Jambi and Bengkulu (20022005), Assistant Corporate Secretary (2001-2002), Manager of Management Control at PLN subsidiary, PT PJB (1999-2001) and Head of Public and Investor Relations Division of PT Pembangkitan Jawa Bali (1997-1999). He obtained his bachelor degree in Electrical Engineering from Universitas Indonesia in 1984, Diploma in Economic Development in 1991 and Master degree in Energy Economics from the University of Surrey, England in 1992.
VICKNER SINAGA Direktur Operasi Indonesia Timur
VICKNER SINAGA Director of East Indonesia Operations
Vickner Sinaga, Direktur Operasi Indonesia Timur (Usia 52 tahun) Vickner Sinaga ditugaskan sebagai Direktur Operasi Indonesia Timur sejak Desember 2009. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Vice President Pelayanan Konstruksi IPP di Kantor Pusat PLN (2009), Kepala Tim Solusi Kelistrikan untuk Sumatera Utara (2008), General Manager PLN Pikitring Kalimantan (2006), Kepala PLN Pikitring Kalimantan (2004), Kepala Staf Operasi PLN Pikitring Kalimantan (2001) dan Kepala
Vickner Sinaga, Director of East Indonesia Operations (Age 52 years) Vickner Sinaga has been serving as Director of East Indonesia Operations since December 2009. Previously he served as Vice President of Construction Services IPPs PLN Head Office (2009), Chief Electricity Solutions team for North Sumatra (2008), General Manager of PLN Kalimantan Main Power Plant and Network Project (2006), Head of PLN Kalimantan Main Power Plant and Network Project (2004), Head Operations of PLN Kalimantan Main Power Plant and Network Project (2001) and Project Manager of
2
3
Proyek Transmisi 500 KV PLN Pikitring Jawa Barat dan Jakarta (1998). Beliau meraih gelar S1 bidang kelistrikan dari Universitas Sumatera Utara, Medan pada 1981 dan gelar Magister Manajemen Bisnis dari Sekolah Tinggi Management Prasetya Mulya pada 2001.
500 KV Transmission of West Java and Jakarta Main Power Plant and Network Project (1998). He obtained his bachelor of electrical engineering degree from Universitas Sumatera Utara, Medan in 1981 and a Master degree in Business Management from Prasetya Mulya Business School in 2001.
NASRI SEBAYANG Direktur Perencanaan & Teknologi
NASRI SEBAYANG Director of Planning & Technology
Nasri Sebayang, Direktur Perencanaan & Teknologi (Usia 54 tahun) Nasri Sebayang ditugaskan sebagai Direktur Perencanaan dan Teknologi sejak Desember 2009. Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Satuan Energi Primer (2008-2009). Sebelumnya beliau juga pernah menjabat sebagai Deputi Direktur Independent Power Producers (20062008), Kepala Satuan Manajemen Risiko (2006), General Manager PLN Pembangkitan Muara Tawar (2005-2006), Manajer SDM PLN Pembangkitan Muara Tawar (2003-2005), Kepala Divisi Operasi PLN Proyek Pembangkitan dan Jaringan (Pikitring) Sumatera Utara (2000-2003) dan juga pernah mengkepalai beberapa proyek pengembangan hydro dari tahun (1993-2000). Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Sumatera Utara pada 1979 dan gelar Master Bisnis Administrasi dari Erasmus University & Center for Global Leadership pada 2007.
Nasri Sebayang, Director of Planning & Technology (Age 54 years) Nasri Sebayang has been serving as Director of Planning and Technology since December 2009. He had served as Head of Primary Energy (20082009). Previously he also served as Deputy Director of the Independent Power Producers (2006-2008), Head of Risk Management Unit (2006), General Manager of PLN Muara Tawar Power Plant (20052006), Human Resource Manager of PLN Muara Tawar Power Plant (2003-2005), Head Operation of PLN North Sumatra Main Power Plant and Network Project (2000-2003) and also headed several hydro development projects (1993-2000). He earned his Bachelor degree in Civil Engineering from Universitas Sumatera Utara in 1979 and a Master degree in Business Administration from Erasmus University & Center for Global Leadership in 2007.
61
Company Profile PROFIL PERUSAHAAN
NUR PAMUDJI
1
BAGIYO RIAWAN
2
MURTAQI SYAMSUDDIN
3
1
NUR PAMUDJI Direktur Energi Primer
NUR PAMUDJI Director of Primary Energy
Nur Pamudji, Direktur Energi Primer (Usia 49 tahun)
Nur Pamudji, Director of Primary Energy (Age 49 years) Nur Pamudji was appointed as Director of Primary Energy in December 2009. Previously he was General Manager of PLN P3B Java-Bali in April 2008. In addition, he also served as Plant Manager of Java-Bali Operating System (2005-2008) and Transmission Manager for South Sulawesi Area (2001-2002). From year 2004 until 2005, he led the development team of PLN HR Competency System. He joined the Company in 1985 as engineer of Generator Operating System (19852001). He earned his Electrical Engineering degree from Institut Teknologi Bandung, Indonesia in 1985, then continued his postgraduate education in Faculty of Engineering, University of New South Wales, Australia in 1995 and Master of Public Management from National University of Singapore in 2003.
Nur Pamudji ditunjuk sebagai Direktur Energi Primer pada Desember 2009. Sebelumnya beliau adalah General Manager PLN P3B JawaBali pada April 2008. Di samping itu beliau juga pernah menjabat sebagai Manajer Sistem Operasi Pembangkit Jawa-Bali (2005-2008) dan Manajer Transmisi untuk Area Sulawesi Selatan (2001-2002). Sepanjang tahun 2004 sampai 2005, beliau memimpin Tim pengembangan Sistem Kompetensi SDM PLN. Beliau bergabung dengan Perusahaan pada tahun 1985 sebagai Enjinir Sistem Operasi Pembangkit (1985-2001). Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung, Indonesia pada tahun 1985, kemudian melanjutkan pendidikan Pasca Sarjana Fakultas Teknik di University of New South Wales, Australia pada 1995 dan Master of Public Management dari National University of Singapore pada tahun 2003.
62
BAGIYO RIAWAN Direktur Pengadaan Strategis
BAGIYO RIAWAN Director of Strategic Procurement
Bagiyo Riawan, Direktur Pengadaan Strategis (Usia 52 tahun) Bagiyo Riawan telah menjabat sebagai Direktur Pengadaan Strategis sejak Desember 2009. Beliau pernah menjabat sebagai Deputi Direktur Pembangkitan Jawa-Bali pada April 2008. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Direktur Produksi di anak perusahaan PLN, PT PJB (20022008). Selain itu pernah menduduki berbagai posisi di PT PJB termasuk di antaranya Manajer Anggaran dan Perencanaan Perusahaan (20012002), Manajer Bisnis Komersial (1997-2001),
Bagiyo Riawan, Director of Strategic Procurement (age 52 years) Bagiyo Riawan has served as Director of Strategic Procurement since December 2009. He had served as Deputy Director of the Generation of Java-Bali in April 2008. Previously, he served as Production Director of a subsidiary of PLN, PT PJB (2002-2008). In addition he held various positions in PT PJB including Budget and Corporate Planning Manager (2001-2002), Commercial Business Manager (1997-2001), Assistant Business Manager Commercial (1996-1997), and Assistant Manager
2
3
Asisten Manajer Bisnis Komersial (1996-1997), dan Asisten Manajer Pengembangan Teknologi (1995-1996). Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Mesin dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, Indonesia di tahun 1984 dan Magister Manajemen dari Institut Teknologi Bandung, Indonesia di tahun 2001.
of Technology Development (1995 - 1996). He holds a degree in Mechanical Engineering from Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, Indonesia in 1984 and Masters in Management from Institut Teknologi Bandung, Indonesia in 2001.
MURTAQI SYAMSUDDIN Direktur Bisnis dan Manajemen Risiko
MURTAQI SYAMSUDDIN Director of Business and Risk Management
Murtaqi Syamsuddin, Direktur Bisnis dan Manajemen Risiko (Usia 53 tahun) Murtaqi Syamsuddin menjabat sebagai Direktur Bisnis dan Manajemen Risiko sejak Desember 2009. Sebelumnya, beliau adalah Direktur Jawa -Madura-Bali sejak Maret 2008; General Manager PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten (2003-2008); Ahli Pemasaran dan Pengembangan Unit Bisnis (2001-2003); Sekretaris Perusahaan (2000-2001); Kepala Divisi Sistem Informasi Kepegawaian (1998-2000) dan Deputi Manajer Perencanaan pada PLN Wilayah Sumatera Utara (1996-1998). Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Elektrik dari Universitas Indonesia pada tahun 1981 dan Gelar MBA Bidang Keuangan Perusahaan dari University of Oregon pada tahun 2003.
Murtaqi Syamsuddin, Director of Business and Risk Management (Age 53 years) Murtaqi Syamsuddin has been serving as Director of Business and Risk Management since December 2009. Previously, he served as Director of JavaMadura-Bali since March 2008; General Manager of Distribution for West Java and Banten (2003-2008); Expert in Marketing and Unit Business Development (2001 to 2003); Corporate Secretary (2000-2001); Head of Personnel Information System Division (1998-2000) and Deputy Planning Manager of PLN North Sumatra Region (1996-1998). He obtained his Electrical Engineering degree from Universitas Indonesia in 1981 and his MBA degree in Corporate Finance Division from University of Oregon in 2003.
63
Company Profile PROFIL PERUSAHAAN
EDDY D. ERNINGPRAJA
1
SETIO ANGGORO DEWO
2
1
64
2
EDDY D. ERNINGPRAJA Direktur SDM & Umum
EDDY D. ERNINGPRAJA Director of HR dan General Affairs
Eddy D. Erningpraja, Direktur SDM dan Umum (Usia 51 tahun) Eddy D. Erningpraja telah menjabat sebagai Direktur SDM & Umum sejak Desember 2009. Sebelumnya beliau adalah Deputi Direktur Pengembangan Sistem SDM (2009), Sekretaris Eksekutif untuk Direktur SDM (2008-2009), Staf Ahli Pengembangan Sistem SDM (2007-2008), Manajer SDM dan Organisasi PLN P3B Sumatera (2005-2007), Kepala Sektor Pulogadung di PLN P3B Jawa-Bali (1999-2004), Kepala Enjiniring PLN P3B (1994-1999). Beliau meraih gelar Sarjana bidang Kelistrikan dari Universitas Indonesia pada 1985 dan menyelesaikan pendidikan Magister Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung pada 1998.
Eddy D. Erningpraja, Director of HR and General Affairs (Age 51 years) Eddy D. Erningpraja has been serving as Director of HR and General Affairs since December 2009. Previously he was Deputy Director of HR System Development (2009), Executive Secretary to Director of HR (2008-2009), Senior Staff HR System Development (2007-2008), Manager of HR and Organization PLN P3B Sumatra (2005-2007), Head of Sector Pulogadung in PLN P3B Java-Bali (19992004), Head of Engineering PLN P3B (1994-1999). He obtained his Bachelor degree from Universitas Indonesia majoring in Electrical Engineering in 1985 and obtained his Master of Industrial Engineering from Institut Teknologi Bandung in 1998.
SETIO ANGGORO DEWO Direktur Keuangan
SETIO ANGGORO DEWO Director of Finance
Setio Anggoro Dewo, Direktur Keuangan (Usia 48 tahun) Setio Anggoro Dewo telah menjabat sebagai Direktur Keuangan sejak bulan Maret tahun 2008. Beliau sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Independen PT Indonesia Power dan PT Indosat. Selain itu, beliau adalah Peneliti di LPEM, Universitas Indonesia sejak 2008, Ketua Program Magister Akuntansi dan Guru Besar pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia sejak 1990. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1986, gelar Pasca Sarjana MBA bidang Ekonomi dari Catholic University di Leuveun, Belgia pada tahun 1990, dan kemudian Doktoral Ekonomi dari University of Melbourne, Australia pada 2003.
Setio Anggoro Dewo, Director of Finance (Age 48 years) Setio Anggoro Dewo has been serving as Director of Finance since March of 2008. He previously served as Independent Commissioners of PT Indonesia Power and PT Indosat. In addition, he is a Researcher at LPEM, Universitas Indonesia since 2008, Chairman of the Postgraduate Program in Accounting and Professor at the Faculty of Economics, Universitas Indonesia since 1990. He earned his Bachelor of Economics from Universitas Indonesia in 1986, postgraduate degrees an MBA in Economics from Catholic University in Leuveun, Belgium in 1990, then a Ph.D. in Economics from University of Melbourne, Australia in 2003.
KEGIATAN USAHA Business Activity
Sesuai Undang-undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, berikut adalah rangkaian kegiatan usaha Perusahaan: 1. Menjalankan usaha penyediaan tenaga listrik yang mencakup: • pembangkitan tenaga listrik; • penyaluran tenaga listrik; • distribusi tenaga listrik; • perencanaan dan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik; • pengembangan listrik; dan
penyediaan
tenaga
• penjualan tenaga listrik. In accordance with Regulation No. 30 Year 2009 regarding to Electricity Power and based on the Company’s Articles of Association, the Corporate business sectors are as follows: 1. To operate in power supply consisting of the following: • generating electrical power; • supplying electrical power; • distributing electrical power; • planning and constructing facilities for electrical power provision; • developing electrical power provision; and • selling of electrical power.
65
Company Profile PROFIL PERUSAHAAN
2. Menjalankan usaha penunjang tenaga listrik yang mencakup: • konsultasi ketenagalistrikan;
• electricity consultation;
• pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan;
• construction and installation of electrical equipment;
• pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan; dan
• maintenance of electrical equipment; and
• pengembangan teknologi peralatan yang menunjang penyediaan tenaga listrik.
• developing technology support equipment.
3. Kegiatan-kegiatan lainnya mencakup:
66
2. To operate electricitiy support business which consists of:
of
electrical
3. Other activities include:
• kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber energi lainnya untuk kepentingan tenaga listrik;
• managing natural resources utilization as well as other sources for electricity necessities;
• pemberian jasa operasi dan pengaturan pada pembangkitan, penyaluran, distribusi dan retail tenaga listrik;
• managing operational service utilization and load dispatcher on power plant, transmission, distribution and electricity retail;
• kegiatan perindustrian perangkat keras dan lunak di bidang ketenagalistrikan dan peralatan lain terkait dengan tenaga listrik;
• managing hardware and software industrial activities in electricity power and other instruments related to electricity power;
• kerja sama dengan pihak lain atau badan penyelenggara bidang ketenagalistrikan baik dari dalam maupun luar negeri di bidang pembangunan, operasional, telekomunikasi dan informasi terkait dengan ketenagalistrikan; dan
• cooperating with other parties or electricity power operator both from local and abroad in electricity related construction, operations, telecommunications and electricity update; and
• usaha jasa ketenagalistrikan.
• electricity services.
Kegiatan usaha Perusahaan dibagi menjadi beberapa kategori:
The Corporate business sectors are categorized as follows:
1. Kegiatan Perencanaan
1. Planning
The Corporate activity as a holding company includes electricity facillities planning and development (power plant, transmission
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Perusahaan sebagai induk perusahaan termasuk di antaranya perencanaan pengembangan
Kegiatan usaha Perusahaan adalah menjalankan usaha penyediaan tenaga listrik, menjalankan usaha penunjang tenaga listrik dan kegiatan-kegiatan lainnya The Corporate businesses are to operate in power supply, operating supporting energy business and other activities
fasilitas tenaga listrik (pembangkitan, transmisi dan distribusi umum) dan penunjangnya, rencana pendanaan, pengembangan usaha, pengembangan organisasi, dan SDM.
and general distribution) and its supports, financing planning, business development, organizational development and human resources.
Kegiatan perencanaan yang berkaitan dengan jaringan distribusi dan listrik pedesaan akan dilakukan oleh induk Perusahaan perihal pokok-pokok kebijakan makro, sedangkan perencanaan lain yang bersifat mikro akan dilakukan oleh satuan organisasi wilayah atau distribusi.
Planning activities related to distribution network and rural electricity will be carried out by the holding company in regards to macro policy, while other micro policy implementation will be carried out by the regional organizational units or distribution.
2. Kegiatan Pembangunan
2. Development Activities
Kegiatan pembangunan yang mencakup konstruksi sarana penyediaan tenaga listrik pembangkitan, transmisi dan gardu induk merupakan tugas dari satuan organisasi konstruksi Proyek Induk. Sementara pelaksanaan pembangunan jaringan distribusi dilakukan oleh masing-masing unit organisasi wilayah dan distribusi. Kegiatan pembangunan proyek kelistrikan desa yang berasal dari pendanaan APBN adalah tugas Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi.
Development activities covering infrastructure construction of power plants’ energy supply, transmission and sub-relay stations are duties of the Main Project’s organizational construction unit. Meanwhile, development of the distribution lines has been carried out by each organization’s region and distribution units. The rural development project activity supported by the State Budget funding is being the Government’s responsibility commanded by the Directorate General of Electricity and Energy Consumption.
3. Kegiatan Pengusahaan/Operasi
3. Operational Activities
The activities consist of electricity power production generated by electricity power plant centres comprising of several power plants such as coal, natural gas or oil fuel based Steam Power Plant; Hydro Power Plant with hydro power as the main drive of the
Kegiatan berupa produksi tenaga listrik dihasilkan oleh pusat-pusat pembangkit tenaga listrik yang terdiri dari beberapa jenis pembangkit, yaitu Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batubara, gas alam atau bahan bakar minyak (BBM); Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA) berbasis tenaga air sebagai penggerak turbin; Pusat Listrik Tenaga Gas
67
Company Profile PROFIL PERUSAHAAN
Selain itu, Perusahaan juga melakukan pembelian tenaga listrik yang diproduksi oleh pusat-pusat pembangkit tenaga listrik swasta yang juga merupakan gabungan dari beberapa jenis pembangkit, yaitu PLTU berbahan bakar batubara, Pusat Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU-combined cycle) berbasis gas alam atau BBM, PLTA berbasis tenaga air sebagai penggerak turbin, PLTP berbasis tenaga uap panas bumi dan PLTD berbasis BBM.
In addition to that, the Company will also purchase electricity power produced by private power plants as a collaboration of several power plant units, such as coal based Steam Power Plant, natural gas or oil fuel based Gas Steam Power Plant, Hydro Power Plant with hydro power as the main drive of the turbin, geothermal based Geothermal Power Plant and oil fuel based Diesel Power Plant.
Tenaga listrik yang dihasilkan oleh pusat pembangkit disalurkan ke gardu induk melalui jaringan transmisi dengan berbagai tingkat tegangan seperti Tegangan Ekstra Tinggi (500 kV), Tegangan Tinggi (150 dan 70 kV). Semakin besar daya yang akan disalurkan kepada kawat transmisi berukuran sama, semakin tinggi tegangan yang diperlukan. Tingkat tegangan di gardu induk yang berkapasitas 500 kV atau 150 kV akan diturunkan untuk tujuan distribusi kepada pelanggan.
The electricity power produced by the main power plant is distributed to the sub-station through transmission network with various of voltage level such as Extra High Voltage (500 kV) and High Voltage (150 and 70 kV). The higher power capacity that is distributed through the same-size capacity transmission cable, the higher voltage will be needed. The voltage level in the sub-station with the capacity of 500 kV or 150 kV will be reduced prior to distribution to the customers.
Untuk kategori pelanggan besar dilayani dengan jaringan tegangan tinggi sebesar 150 dan 70 kV, dan jaringan menengah sebesar 20 kV. Untuk pelanggan kecil, energi listrik disalurkan ke gardu distribusi melalui Jaringan Tegangan Menengah (JTM) 20 kV dan selanjutnya di gardu distribusi tegangan diturunkan ke tingkat 380/220 volt untuk kemudian disalurkan melalui Jaringan Tegangan Rendah (JTR) ke sambungan rumah (SR).
Our major customers will be served with high voltage of 150 and 70 kV as well as medium networks of 20 kV capacity. For smaller customers, the electricity energy will be transmitted to distribution sub-station through Medium Voltage Distibution Lines (JTM) of 20 kV and the voltage will subsequently be reduced to 380/220 volts at the distribution sub-station to be transmitted to residential connection (SR) through Low Voltage Distribution Lines (JTR).
4. Kegiatan Riset dan Penunjang
4. Research and Support Activities
68
turbin; natural gas or oil fuel based Gas Power Plant; geothermal based Geothermal Power Plant; and oil fuel based Diesel Power Plant.
(PLTG-gas turbine) berbasis gas alam atau BBM; Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) berbasis tenaga uap panas bumi; dan Pusat Listrik Tenaga Diesel (PLTD) berbasis BBM.
satuan
Activities conducted by supporting organization units include:
• PT PLN (Persero) Pusat Pendidikan dan Latihan yang bertugas untuk menyelenggarakan berbagai pendidikan dan latihan di bidang teknik, manajemen, keuangan dan administrasi umum;
• PT PLN (Persero) Education and Training Center is responsible for organizing various education and trainings in engineering, management, finance and general administration;
• PT PLN (Persero) Jasa Enjiniring yang bertugas untuk memberikan dukungan dalam studi kelayakan, desain dan supervisi konstruksi sarana penyediaan tenaga listrik;
• PT PLN (Persero) Engineering Service is responsible for providing support in feasibility study, design and energy infrastructure construction supervision;
Kegiatan yang dilakukan oleh organisasi penunjang mencakup:
• PT PLN (Persero) Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan yang bertugas untuk memberi dukungan dalam standarisasi, kalibrasi dan pengujian peralatan listrik serta instrumen lainnya;
• PT PLN (Persero) Electricity Research and Development is responsible for giving support in standardization, calibration and testing of electric gear and other instruments;
• PT PLN (Persero) Jasa Sertifikasi yang bertugas untuk memberikan dukungan dalam sertifikasi produk peralatan listrik, sistem manajemen mutu dan lingkungan bidang ketenagalistrikan serta kelalaian instalasi tenaga listrik dan tera meter;
• PT PLN (Persero) Certification Service is responsible for giving support in electric gear product certification, electrical quality management and environmental system as well as feasibility of electric installation and calibration;
• PT PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi yang bertugas untuk memberikan dukungan dalam manajemen konstruksi lapangan untuk konstruksi dan layanan perbaikan terutama di sektor kelistrikan; dan
• PT PLN (Persero) Construction Management Service is responsible for giving field construction management support for construction and reparation services particularly in electricity sector; and
• PT PLN (Persero) Jasa dan Produksi yang bertugas untuk memberikan dukungan terhadap produksi dan layanan perbaikan terutama di sektor kelistrikan.
• PT PLN (Persero) Service and Production is responsible for giving support to production and reparation services particularly in electricity sector.
UNIT BISNIS (UB) PERUSAHAAN Business Unit (UB) NO.
UNIT BISNIS BUSINESS UNIT
1
PT PLN (Persero) Wilayah Nangroe Aceh Darussalam PT PLN (Persero) Nangroe Aceh Darussalam Region
2
PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara PT PLN (Persero) North Sumatra Region
3
PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat PT PLN (Persero) West Sumatra Region
4
PT PLN (Persero) Wilayah Riau PT PLN (Persero) Riau Region
5
PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu PT PLN (Persero) South Sumatra, Jambi, Bengkulu Region
6
PT PLN (Persero) Wilayah Bangka Belitung PT PLN (Persero) Bangka Belitung Region
7
PT PLN (Persero) Wilayah Lampung PT PLN (Persero) Lampung Region
8
PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Barat PT PLN (Persero) West Kalimantan Region
9
PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah PT PLN (Persero) South Kalimantan and Central Kalimantan Region
10
PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur PT PLN (Persero) East Kalimantan Region
11
PT PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo PT PLN (Persero) North Sulawesi, Central Sulawesi and Gorontalo Region
12
PT PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat PT PLN (Persero) South Sulawesi, South-East Sulawesi and West Sulawesi Region
13
PT PLN (Persero) Wilayah Maluku dan Maluku Utara PT PLN (Persero) Maluku and North Maluku Region
14
PT PLN (Persero) Wilayah Papua PT PLN (Persero) Papua Region
15
PT PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Barat PT PLN (Persero) West Nusa Tenggara Region
16
PT PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur PT PLN (Persero) East Nusa Tenggara Region
17
PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur PT PLN (Persero) Distribution for East Java
18
PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan Yogyakarta PT PLN (Persero) Distribution for Central Java and Special Region of Yogyakarta
19
PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten PT PLN (Persero) Distribution for West Java and Banten
69
Company Profile PROFIL PERUSAHAAN
70
20
PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang PT PLN (Persero) Distribution for Greater Jakarta and Tangerang
21
PT PLN (Persero) Distribusi Bali PT PLN (Persero) Distribution for Bali
22
PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara PT PLN (Persero) North Sumatra Power Plant
23
PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan PT PLN (Persero) South Sumatra Power Plant
24
PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera 1 PT PLN (Persero) Sumatra 1 Power Plant
25
PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera 2 PT PLN (Persero) Sumatra 2 Power Plant
26
PT PLN (Persero) Pembangkitan Indramayu PT PLN (Persero) Indramayu Power Plant
27
PT PLN (Persero) Pembangkitan Lontar PT PLN (Persero) Lontar Power Plant
28
PT PLN (Persero) Pembangkitan Sulawesi, Maluku dan Papua PT PLN (Persero) Sulawesi, Maluku and Papua Power Plant
29
PT PLN (Persero) Pembangkitan Kalimantan dan Nusa Tenggara PT PLN (Persero) Kalimantan and Nusa Tenggara Power Plant
30
PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B PT PLN (Persero) Tanjung Jati B Power Plant
31
PT PLN (Persero) Pembangkitan Muara Tawar PT PLN (Persero) Muara Tawar Power Plant
32
PT PLN (Persero) Pembangkitan PLTGU Cilegon PT PLN (Persero) Cilegon Combined Cycle Power Plant
33
PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan (PIKITRING) Sumatera Utara, Aceh dan Riau PT PLN (Persero) Main Power Plant and Network Project (PIKITRING) North Sumatra, Aceh and Riau
34
PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan (PIKITRING) Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung dan Sumatera Utara PT PLN (Persero) Main Power Plant and Network Project (PIKITRING) South Sumatra, Jambi, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung and Sumatra
35
PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan (PIKITRING) Jawa, Bali dan Nusa Tenggara PT PLN (Persero) Main Power Plant and Network Project (PIKITRING) Java, Bali and Nusa Tenggara
36
PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan (PIKITRING) Kalimantan PT PLN (Persero) Main Power Plant and Network Project (PIKITRING) Kalimantan
37
PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan (PIKITRING) Sulawesi, Maluku dan Papua PT PLN (Persero) Main Power Plant and Network Project (PIKITRING) Sulawesi, Maluku and Papua
38
PT PLN (Persero) Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan PT PLN (Persero) Electricity Research and Development
39
PT PLN (Persero) Pusat Pendidikan dan Pelatihan PT PLN (Persero) Education and Training Center
40
PT PLN (Persero) Jasa Enjiniring PT PLN (Persero) Engineering Service
41
PT PLN (Persero) Jasa dan Produksi PT PLN (Persero) Service and Production
42
PT PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi PT PLN (Persero) Construction Management Service
43
PT PLN (Persero) Jasa Sertifikasi PT PLN (Persero) Sertification Service
44
PT PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (P3B) Jawa-Bali PT PLN (Persero) Transmission and Center for Load Dispatching of Java and Bali
45
PT PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (P3B) Sumatera PT PLN (Persero) Transmission and Center for Load Dispatching of Sumatra
ANAK PERUSAHAAN Subsidiary
1.
2.
PT Indonesia Power (IP) Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.18 Jakarta Selatan 12950, Indonesia
PT Indonesia Power (IP) Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.18 Jakarta Selatan 12950, Indonesia
Bergerak di bidang pembangkitan tenaga listrik dan usaha lain yang terkait. Berdiri tanggal 3 Oktober 1995 dengan nama PT PJB I dan pada tanggal 1 September 2000 berubah menjadi PT Indonesia Power. Anak Perusahaan PT IP adalah:
Engaged in power generation and other related businesses. Established on October 3, 1995 namely PT PJB I and on September 1, 2000 was changed to PT Indonesia Power.
- PT Cogindo Daya Bersama bergerak di bidang usaha cogeneration, distribute generation dan jasa operation & maintenance;
- PT C o g i n d o D a y a B e r s a m a engaged in cogeneration, distribute generation and operation & maintenance services;
- PT Artha Daya Coalindo bergerak di bidang usaha trading dan jasa transportasi batubara;
- PT Artha Daya Coalindo engaged in the business of coal trading and transportation services;
- PT Indo Pusaka Berau bergerak di bidang usaha penyediaan listrik dari produksi PLTU Lati di Berau, Kalimantan Timur; dan
- PT Indo Pusaka Berau engaged in electricity supply business generated from the production of Steam Power Plant Lati in Berau, East Kalimantan; and
- PT Indo Ridlatama Power bergerak di bidang usaha pembangkitan tenaga listrik.
- PT Indo Ridlatama Power engaged in electricity power generation.
PT Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB) Jl. Ketintang Baru No.11 Surabaya 60231, Indonesia
PT Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB) Jl. Ketintang Baru No.11 Surabaya 60231, Indonesia
Bergerak dalam bidang pembangkitan tenaga listrik dan usaha lain yang terkait. Berdiri tanggal 3 Oktober 1995 dengan nama PT PJB II dan pada tanggal 1 September 2000 berubah menjadi PT PJB. Anak perusahaan PT PJB adalah:
Engaged in power generation and other related businesses. Established on October 3, 1995 namely PT PJB II and on September 1, 2000 was changed to PT PJB.
- PT Pembangkitan Jawa Bali Services bergerak di bidang usaha operasi dan pemeliharaan; dan
- PT Pembangkitan Jawa Bali Services engaged in operation and maintenance services; and
- PT Rekadaya Elektrika bergerak di bidang usaha jasa kelistrikan dan enjiniring.
- PT Rekadaya Elektrika engaged in electrical and engineering services.
Subsidiaries of PT IP are as follows:
Subsidiaries of PT PJB are as follows:
71
Company Profile PROFIL PERUSAHAAN
3.
4.
5.
6.
7.
8.
72
PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (PT PLN Batam) Jl. Engku Putri No.3 Batam Center, Batam 29432, Indonesia
PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (PT PLN Batam) Jl. Engku Putri No.3 Batam Center, Batam 29432, Indonesia
Berdiri tanggal 3 Oktober 2000 dan bergerak dalam usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum di wilayah Pulau Batam.
Established on October 3, 2000 and is engaged in the provision of electricity to meet the public interest in Batam Island region.
PT Indonesia Comnets Plus (PT ICON +) Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.18 Jakarta 12950, Indonesia
PT Indonesia Comnets Plus (PT ICON +) Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.18 Jakarta 12950, Indonesia
Berdiri tanggal 3 Oktober 2000 dan bergerak dalam bidang usaha telekomunikasi.
Established on October 3, 2000 and is engaged in telecommunications business.
PT Prima Layanan Nasional Enjiniring Jl. Aipda. K. S. Tubun 1/2 Jakarta 11420, Indonesia
PT Prima Layanan Nasional Enjiniring Jl. Aipda. K. S. Tubun 1/2 Jakarta 11420, Indonesia
Berdiri pada tanggal 3 Oktober 2002 dan bergerak dalam bidang konsultan enjiniring.
Established on October 3, 2002 and is engaged in enginering consultancy business.
PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan (PT PLN Tarakan) Jl. P. Diponegoro No.1 Tarakan, Kalimantan Timur, Indonesia
PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan (PT PLN Tarakan) Jl. P. Diponegoro No.1 Tarakan, East Kalimantan, Indonesia
Berdiri tanggal 15 Desember 2003 dan bergerak dalam usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum di wilayah Pulau Tarakan.
Established on December 15, 2003 and is engaged in electricity supply business to meet the public needs in Tarakan Island region.
PT PLN Batubara Gedung PLN Pusat Jl. Trunojoyo Blok M I No. 135, Gedung I Lantai 3 Jakarta 12160, Indonesia
PT PLN Batubara Gedung PLN Pusat Jl. Trunojoyo Blok M I No. 135, Gedung I Lantai 3 Jakarta 12160, Indonesia
PT PLN Batubara berdiri pada tanggal 3 September 2008 dan merupakan anak perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha tambang batubara sebagai bahan utama dari Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU).
PT PLN Batubara was established on September 3, 2008 and is a subsidiary company which is engaged in coal mining as the primary source of Steam Power Plant.
PT PLN Geothermal Jl. Wijaya I No.61 Kebayoran Baru, Jakarta 12170 Indonesia
PT PLN Geothermal Jl. Wijaya I No.61 Kebayoran Baru, Jakarta 12170 Indonesia
PT PLN Geothermal adalah anak perusahaan PLN yang bergerak di bidang penyediaan tenaga listrik terbarukan, melalui kegiatan pengembangan dan pengoperasian pembangkit tenaga listrik panas bumi yang ekonomis, bermutu tinggi dan dengan keandalan yang baik.
PT PLN Geothermal is a subsidiary of PLN, engaging in renewable electricity supply, through the development and operation of geothermal power plants that are of high-quality, economical and reliable.
9.
10.
PT Geo Dipa Energi (PT GDE) Jl. Karawitan No.32 Bandung 40264, Indonesia
PT Geo Dipa Energi (PT GDE) Jl. Karawitan No.32 Bandung 40264, Indonesia
Perusahaan patungan PLN-PERTAMINA, bergerak dalam bidang pembangkitan tenaga listrik panas bumi.
PLN-PERTAMINA joint venture company, engaging in Geothermal Power Plant.
Majapahit Holding BV Herengracht 450, 1017 CA Amsterdam The Netherlands
Majapahit Holding BV Herengracht 450, 1017 CA Amsterdam The Netherlands
Majapahit Holding BV berdiri pada tanggal 3 Oktober 2006 dan merupakan suatu lembaga keuangan yang berkedudukan di Amsterdam, Belanda.
Majapahit Holding BV was established on October 3, 2006 as a financial institution based in Amsterdam, the Netherlands.
kepemilikan saham Shares’ Ownership Induk Perusahaan PT PLN (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara dengan Menteri BUMN sebagai Pemegang Sahamnya.
Holding Companies PT PLN (Persero) is a State Owned Enterprise (SOE), therefore, its entity shares are owned by the Government under the SOE Ministry.
ANAk Perusahaan
SUBSIDIARIES
NAMA PERUSAHAAN COMPANY NAME
PERSENTASE KEPEMILIKAN OWNERSHIP PERCENTAGE
TAHUN PENYERTAAN SUBSCRIPTION YEAR
PT Indonesia Power
99,99%
1995
PT Pembangkitan Jawa Bali
99,99%
1995
PT Indonesia Comnets Plus
99,99%
2000
PT Pelayanan Listrik Nasional Batam
99,99%
2000
PT Prima Layanan Nasional Enjiniring
99,33%
2002
PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan
99,99%
2003
PT PLN Batubara
99,99%
2008
PT PLN Geothermal
99,99%
2009
PT Geo Dipa Energi (PT GDE)
33,00%
2002
100%
2008
Majapahit Holding BV
73
Company Profile PROFIL PERUSAHAAN
penghargaan dan sertifikasi Awards and Certification
PLN Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali PLN Transmission and Center for Load Dispatching of Java and Bali
ISO 14001: 2004
PT Indonesia Power
8
PLN Wilayah Papua PLN Papua Region
4 2
PLN Wilayah Nangroe Aceh Darussalam PLN Nangroe Aceh Darussalam Region
2
PLN Wilayah Nusa Tenggara Timur PLN East Nusa Tenggara Region
PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau PLN Riau and Riau Island Region
3
PLN Distribusi Jawa Barat PLN Distribution for West Java
1
PLN Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera PLN Transmission and Center for Load Dispatching of Sumatra
2
PLN Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu PLN South Sumatra, Jambi and Bengkulu Region
1
PLN Jasa dan Produksi PLN Service and Production
6
PLN Wilayah Kalimantan Barat PLN West Kalimantan Region
6
PLN Jasa Enjiniring PLN Engineering Service
1
PLN Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah PLN South Kalimantan and Central Kalimantan Region
PLN Jasa Sertifikasi PLN Sertification Service
1
PLN Wilayah Kalimantan Timur PLN East Kalimantan Region
1
PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Utara PLN North Sumatra Power Plant
17
PLN Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat PLN South Sulawesi, South-East Sulawesi and West Sulawesi Region
5
PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan PLN South Sumatra Power Plant
23
PLN Wilayah Maluku & Maluku Utara PLN Maluku & North Maluku Region
1
PT Indonesia Power
8
PLN Wilayah Papua PLN Papua Region
1
ISO 14001:1996
PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Utara PLN North Sumatra Power Plant
9
PLN Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah PLN South Kalimantan and Central Kalimantan Region
1
PT Indonesia Power
4
TOTAL 5
5
PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan PLN South Sumatra Power Plant PLN Pembangkitan Muara Tawar PLN Muara Tawar Power Plant TOTAL
PLN Wilayah Sumatera Barat PLN West Sumatra Region
23 1 62
ISO 17205:2005
28
PLN Penelitian dan Pengembangan PLN Research and Development
PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau PLN Riau and Riau Island Region
7
PLN Wilayah Bangka Belitung PLN Bangka Belitung Region
1
PLN Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu PLN South Sumatra, Jambi and Bengkulu Region PLN Wilayah Kalimantan Barat PLN West Kalimantan Region PLN Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah PLN South Kalimantan and Central Kalimantan Region
PLN Pembangkitan Muara Tawar PLN Muara Tawar Power Plant TOTAL
ISO 9001: 2000
74
45
22
1 277
1
SNI 19-17205:2009 PLN Penelitian dan Pengembangan PLN Research and Development
2
10 2 11
PLN Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat PLN South Sulawesi, South-East Sulawesi and West Sulawesi Region
3
PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara PLN Maluku and North Maluku Region
3
PLN Wilayah Nusa Tenggara Barat PLN West Nusa Tenggara Region
5
SMK3 Occupational Health and Safety Management System PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau PLN Riau and Riau Island Region
1
PLN Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu PLN South Sumatra, Jambi and Bengkulu Region
3
PLN Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah PLN South Kalimantan and Central Kalimantan Region
6
PLN Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat PLN South Sulawesi, South-East Sulawesi and West Sulawesi Region
3
PLN Wilayah Nusa Tenggara Barat PLN West Nusa Tenggara Region
4
PLN Distribusi Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta PLN Distribution for Central Java Region and Special Region of Yogyakarta
3
PT Indonesia Power
9 2
PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang PLN Distribution for Greater Jakarta and Tangerang
41
PLN Distribusi Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta PLN Distribution for Central Java Region and Special Region of Yogyakarta
11
PLN Distribusi Jawa Timur PLN Distribution for East Java
10
PLN Wilayah Papua PLN Papua Region
PLN Distribusi Bali PLN Distribution for Bali
13
PLN Wilayah Nusa Tenggara Timur PLN East Nusa Tenggara Region
1
PLN Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera PLN Transmission and Center for Load Dispatching of Sumatra
8
PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Utara PLN North Sumatra Power Plant
11
PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan PLN South Sumatra Power Plant
23
TOTAL
74
SMT PT Indonesia Power
4
INOVASI TERBAIK Best Innovation PLN Distribusi Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta (Runner Up) PLN Distribution for Central Java Region and Special Region of Yogyakarta
1
PLN Wilayah Sumatera Bagian Utara PLN North Sumatra Region
1
PLN Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah PLN South Kalimantan and Central Kalimantan Region
2
PT Indonesia Power
1
TOTAL
5
OHSAS 18001:1999 PT Indonesia Power
3
Kecelakaan Nihil Zero Accident
ISO 9001:2008 PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Utara PLN North Sumatra Power Plant
3
2
PLN Wilayah Sumatera Barat PLN West Sumatra Region
4
PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau PLN Riau and Riau Island Region PLN Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu PLN South Sumatera, Jambi and Bengkulu Region
PLN Jasa Enjinering PLN Engineering Services
1
2
3
PLN Wilayah Kalimantan Timur PLN East Kalimantan Region
1
PLN Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah PLN South Kalimantan and Central Kalimantan Region
1
PLN Wilayah Lampung PLN Lampung Region
3
PLN Wilayah Kalimantan Barat PLN Kalimantan Region
1
PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara PLN Maluku and North Maluku Region
1
PLN Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat PLN South Sulawesi, South-East Sulawesi and West Sulawesi Region PLN Distribusi Jawa Timur PLN Distribution for East Java
1
INDUSTRI RAMAH LINGKUNGAN Environment Friendly Industry
PLN Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali PLN Transmission and Center for Load Dispatching of Java and Bali
2
PLN Pembangkitan Cilegon PLN Cilegon Power Plant
PT Indonesia Power
9
PT PLN Tarakan
1
PLN Distribusi Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta PLN Distribution for Central Java Region and Special Region of Yogyakarta
2
PLN Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera PLN Transmission and Center for Load Dispatching of Sumatra
6
TOTAL
13
1
DHARMA KARYA
TOTAL
PLN Wilayah Kalimantan Selatan and Kalimantan Tengah PLN South Kalimantan dan Central Kalimantan Region
2
PLN Wilayah Kalimantan Timur PLN East Kalimantan Region
1
TOTAL
3
30 CSR AWARDS
PLTD Terbaik Best PLTD
PT Indonesia Power
PLN Wilayah Nangroe Aceh Darussalam PLN Nangroe Aceh Darussalam Region
1
PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau PLN Riau and Riau Island Region
1
PLN Wilayah Kalimantan Timur PLN East Kalimantan Region
2
TOTAL
4
6
OHSAS 2009 PT Indonesia Power
2
SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN (SMP) Security Management System PT Indonesia Power
3
PELAYANAN PELANGGAN TERBAIK Best Customer Service PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau PLN Riau and Riau Island Region
1
PLN Wilayah Sumatra Selatan, Jambi dan Bengkulu PLN South Sumatra, Jambi and Bengkulu Region
1
TOTAL
2
KSN AWARDS National Social Solidarity Award PT Indonesia Power
1
75
Company Profile PROFIL PERUSAHAAN
SUMBER DAYA MANUSiA Human Resources REKRUTMEN DAN TOTAL JUMLAH SDM
Recruitment and Total Number of Human Resources In 2009, PLN’s recruitment process for Undergrduate/ Diploma education level was implemented through the Direct Shopping and Job Fair system. PLN employee recruitment and selection are conducted periodically to ensure the availability of competent human resources. Data of new prospective employees during the year 2009 is as set forth in below table:
Proses rekrutmen tingkat pendidikan S1/D3 yang diselenggarakan PLN sepanjang tahun 2009 dilaksanakan melalui penerapan sistem Direct Shopping dan Job Fair. Kegiatan rekrutmen dan seleksi pegawai PLN tersebut dilakukan secara berkala guna menjamin ketersediaan sumber daya manusia yang berkompetensi. Data calon pegawai baru PLN sepanjang tahun 2009 adalah seperti tercantum dalam tabel 4 berikut: KETERANGAN DESCRIPTION
JUMLAH REKRUTMEN PEGAWAI NUMBER OF RECRUITS
On the Job Training 13 (Maret 2009)
295
On the Job Training 14 (Agustus 2009)
150
On the Job Training 15 (November 2009)
26
On the Job Training 16 (Desember 2009)
221
TOTAL
902
Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) PT PLN (Persero) per 31 Desember 2009 adalah 39.205 pegawai, dengan komposisi SDM menurut tingkat pendidikan mulai D1 sampai dengan sarjana S3 adalah sebagai berikut:
Total number of PT PLN (Persero) Human Resources (HR) as of December 31, 2009 was 39,205 employees, based on the educational level from Diploma to Doctoral graduates are as follows:
Komposisi SDM MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2009
HR Composition by Education Level IN 2009
UNIT SATUAN
JUMLAH PEGAWAI NUMBER OF EMPLOYEES
TINGKAT PENDIDIKAN EDUCATIONAL LEVEL D1
D2
D3
D4
S1
S2
S3
POST GRADUATE 3
DOCTORAL -
PLN Nangroe Aceh Darussalam Region
DIPLOMA 1.043
761
2
90
-
UNDER GRADUATE 187
1.607
1210
4
156
-
235
2
-
PLN North Sumatra Region
PLN Wilayah Sumatera Barat
993
666
-
190
1
127
9
-
PLN West Sumatra Region
PLN Wilayah Riau d a n Kepulauan Riau
847
670
0
82
-
90
5
-
PLN Riau and Riau Island Region
PLN Wilayah Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu
1.165
835
-
141
-
180
9
-
PLN South Sumatra, Jambi, Bengkulu Region
PLN Wilayah Bangka Belitung
295
145
-
90
-
54
6
-
PLN Bangka Belitung Region
PLN Wilayah Lampung
499
293
1
62
-
128
15
-
PLN Lampung Region
PLN Wilayah Kalimantan Barat
824
590
13
77
-
341
154
7
PLN West Kalimantan Region
PLN Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah PLN Wilayah Kalimantan Timur
1.338
983
4
111
-
226
14
-
PLN South Kalimantan and Central Kalimantan Region
752
540
2
74
-
121
15
-
PLN East Kalimantan Region
PLN Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo PLN Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat
1.243
910
3
134
-
186
10
-
PLN North Sulawesi, Central Sulawesi and Gorontalo Region
1.952
1339
2
173
-
408
30
-
PLN South Sulawesi, South-East Sulawesi and West Sulawesi Region
PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara
702
526
7
64
-
98
7
-
PLN Maluku and North Maluku Region
PLN Wilayah Papua
788
566
2
79
-
133
8
-
PLN Papua Region
PLN Wilayah Nanggroe Aceh Darussalam PLN Wilayah Sumatera Utara
76
UNITS
UNIT SATUAN
JUMLAH PEGAWAI NUMBER OF EMPLOYEES
TINGKAT PENDIDIKAN EDUCATIONAL LEVEL D1
D2
D3
UNITS
D4
S1
S2
S3
POST GRADUATE 3
DOCTORAL -
PLN West Nusa Tenggara Region
DIPLOMA PLN Wilayah Nusa Tenggara Barat
684
459
54
75
-
UNDER GRADUATE 93
PLN Wilayah Nusa Tenggara Timur
660
551
2
46
-
53
8
-
PLN East Nusa Tenggara Region
PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang
2.854
2.038
5
307
-
456
48
-
PLN Distribution for Greater Jakarta and Tangerang
PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten
3.603
2.548
1
357
-
652
45
1
PLN Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta
2.413
1.714
2
237
-
416
44
-
PLN Distribution for West Java and Banten PLN Distribution for Central Java And Special Region of Yogyakarta
PLN Distribusi Jawa Timur
3.298
2.288
4
173
-
763
70
-
PLN Distribution for East Java
PLN Distribusi Bali
896
513
9
167
-
188
19
-
PLN Distribution for Bali
PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Utara PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan PLN Pembangkitan Tanjung Jati B
715
376
-
135
-
194
10
-
PLN North Sumatra Power Plant
1.186
833
-
182
-
164
7
-
PLN South Sumatra Power Plant
37
5
-
4
-
21
7
-
PLN Tanjung Jati B Power Plant
PLN Pembangkitan Muara Tawar
22
3
-
8
-
8
3
-
PLN Muara Tawar Power Plant
PLN Pembangkitan Cilegon
107
22
-
32
-
49
4
-
PLN Cilegon Power Plant
PLN Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan
156
72
-
10
-
56
18
-
PLN Electricity Research and Development
PLN Jasa Sertifikasi
72
17
-
3
-
44
8
-
PLN Certification Services
PLN Pusat Pendidikan dan Pelatihan
317
159
2
55
-
75
26
-
PLN Education and Training Center
PLN Jasa Enjiniring
184
37
-
13
-
109
25
-
PLN Of Engineering
PLN Jasa dan Produksi
229
160
-
25
-
39
5
-
PLN Service and Production
PLN Jasa Manajemen Konstruksi
204
101
1
31
-
65
6
-
PLN Construction Management Services
PLN Kantor Pusat
690
115
1
72
-
341
29
-
PLN Head Office
PLN Tugas Karya
393
221
-
13
-
119
39
1
PLN Secondment
PLN Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali
4.322
3.493
-
211
-
561
57
-
PLN Transmission and Center for Load Dispatching of Java Bali
PLN Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera
1.243
919
-
115
-
197
11
1
PLN Transmission and Center for Load Dispatching of Sumatra
PLN Pikitring Sumatera, Aceh dan Riau PLN Pikitring Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung dan Sumatera Barat PLN Pikitring Kalimantan
162
83
0
20
-
53
6
-
PLN PIKITRING Sumatra, Aceh and Riau
154
53
0
27
-
65
9
-
PLN PIKITRING South Sumatra, Jambi, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung and West Sumatra
108
37
-
21
-
45
5
-
PLN PIKITRING Kalimantan
PLN Pikitring Sulawesi
115
42
0
17
-
51
5
-
PLN PIKITRING Sulawesi
PLN Pikitring Jawa, Bali dan Nusa Tenggara PLN Pembangkitan Sumatera I
240
91
1
54
-
80
14
-
PLN PIKITRING Java, Bali and Nusa Tenggara
7
-
-
-
-
5
2
-
PLN Sumatera I Power Plant
PLN Pembangkitan Sumatera II
17
-
-
4
-
13
-
-
PLN Sumatra II Power Plant
PLN Pembangkitan Kalimantan dan Nusa Tenggara
19
1
-
1
-
13
4
-
PLN Kalimantan and Nusa Tenggara Power Plant
PLN Pembangkitan Sulawesi, Maluku dan Papua
13
1
-
1
-
11
-
-
PLN Sulawesi, Maluku and Papua Power Plant
PLN Pembangkitan Lontar PLN Pembangkitan Indramayu
23
1
-
1
-
20
1
-
PLN Lontar Power Plant
14
-
-
1
-
9
4
-
PLN Indramayu Power Plant
39.205
26.987
122
3.941
1
7.335
810
9
Total
Total
77
Company Profile PROFIL PERUSAHAAN
Pada tahun 2009, PLN Pusdiklat telah melaksanakan programprogram pelatihan kepada 1.846 pegawai In 2009, PLN Education and Training Center has conducted training programs to 1,846 employees
78
Total rekrutmen yang telah dilakukan selama tahun 2009 untuk rentang tingkat pendidikan dari D3 dan S1 telah menghasilkan 1.097 calon pegawai baru.
Total recruitment conducted during 2009 based on the educational levels from Diploma and Undergraduate recorded 1,097 new recruits.
Pelatihan SDM Seiring dengan upaya pemenuhan perbaikan kuantitas dan kualitas SDM, PT PLN (Persero) mengadakan serangkaian program pengembangan SDM sepanjang tahun 2009.
HR Training Along with the efforts to improve the quantity and quality fulfillment of human resources, PT PLN (Persero) conducted a series of HR development programs throughout 2009.
Untuk menunjang pelaksanaan Sistem Manajemen SDM Berbasis Kompetensi secara konsisten dan seiring dengan upaya menyusun langkah-langkah menuju perubahan pola pikir SDM terkait dengan strategi dan kondisi keuangan korporat, maka strategi pengembangan eksekutif dilakukan melalui peningkatan kompetensi SDM sesuai persyaratan yang ditentukan untuk setiap level dan pengelolaan calon-calon pemimpin masa depan melalui penyempurnaan sistem talent management.
In support of the implementation of CompetencyBased Human Resource Management System that are consistent and in line with the initiation to make steps towards changing the mindset associated with the human resources strategy and corporate financial condition, thus the executive development strategies was realized by improving HR competency requirements specified for each level and managing candidate-future leaders through talent management system improvements.
Demi kesuksesan strategi tersebut, PLN telah melaksanakan program pendidikan dan pelatihan serta program pengembangan eksekutif. Program pendidikan dan pelatihan meliputi seminar dan kursus yang dilaksanakan di dalam dan luar negeri, yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pegawai. Di samping itu PLN juga melaksanakan program serupa yang dilaksanakan sendiri oleh PT PLN (Persero) Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat).
For the success of the strategy, PLN has been carrying out educational and training programs as well as executive development programs. Education and training programs including seminars and courses are conducted both inside and outside the country, which aims to improve the competence of staff. In addition, PLN also implement a similar program conducted by PT PLN (Persero) Education and Training Center.
Program pengembangan eksekutif adalah program tugas belajar untuk pegawai yang lulus seleksi untuk melanjutkan jenjang pendidikannya di berbagai perguruan tinggi yang berada di dalam maupun di luar negeri.
Executive development program is the task of learning programs for employees who passed the selection to continue their education level in various universities inside and outside the country.
Kegiatan lain yang dilaksanakan untuk mendukung program SDM berbasis kompetensi, PT PLN (Persero) melaksanakan Penilaian Kompetensi Inti yang bertujuan untuk lebih memahami kompetensi pegawai secara lebih pasti dan terarah.
PT PLN (Persero) undertook HR competency-based program HR Core Competency Assessment, which aims to better understand employee’s competencies in a more definite and focused manner.
Pada tahun 2009, PLN Pusdiklat telah melaksanakan program-program pelatihan kepada 1.846 pegawai, dengan total realisasi anggaran diklat sebesar Rp 7.803.167.184. Komposisi realisasi anggaran diklat tersebut terdiri dari Rp 980.430.102 untuk total realisasi anggaran diklat luar negeri dengan total peserta 72 orang, dan Rp 6.822.737.082 untuk total realisasi anggaran diklat dalam negeri dengan total peserta sebanyak 1.774 orang.
In 2009, PLN Education and Training Center has conducted training programs to 1,846 employees, with a total training budget amounting to Rp 7,803,167,184. Composition of the training budget of Rp 980,430,102 for a total budget of education and training abroad for a total of 72 participants, and Rp 6,822,737,082 for the total training budget in the country with a total of 1,774 people participating.
79
Company Profile PROFIL PERUSAHAAN
80
Tabel jenis-jenis jasa pelatihan yang telah dilaksanakan Pusdiklat PT PLN (Persero) di Tahun 2009
Types of training services that have been conducted by PT PLN (Persero) Education & Training Center in 2009
JENIS PELATIHAN TYPES OF TRAINING
BIDANG PELATIHAN TRAINING SCOPE
A. Pelatihan Training
1. Pembangkitan Power Plant 2. Transmisi Transmission 3. Distribusi Distribution 4. Pelayanan Pelanggan Customer Service 5. Kepegawaian Staffing 6. Keuangan & Akuntansi Finance & Accounting 7. Administrasi Umum General Administration 8. Perbekalan dan Logistik Procurement and Logistics 9. Penyelia (Dasar, Cabang, Sektor) Supervisor (Base, Branch, Sector)
B. Pengembangan Manajemen Management Development
1. Studi Kajian Manajemen Study Management Assessment 2. Jasa Konsultasi Manajemen Consultation Service Management 3. Seminar, Lokakarya Manajemen Seminar, Workshop Management
C. Kursus Manajemen Management Course
1. Manajer Manager 2. Operasional Staf Operational Staff 3. Cabang Branch 4. Sektor Sector 5. Dasar Basic Level 6. Menengah Medium Level 7. Atas High Level
Pelatihan dan Pengembangan Kepemimpinan Diklat Penjenjangan Dalam rangka memenuhi kebutuhan kompetensi jabatan bagi pegawai struktural, pada tahun 2009 telah dilaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan oleh PT PLN (Persero) Pusdiklat. Diklat Penjenjangan ini bertujuan untuk memilih pegawai potensial yang mampu menjawab tantangan dan tugas yang semakin berat, dan mereka yang terpilih nantinya akan menduduki jabatan strategis.
Training and Leadership Development
Diklat Penjenjangan yang dilakukan selama tahun 2009 adalah sebagai berikut:
The Levelling Training conducted during year 2009 were as follows:
• Executive Education I Angkatan I - 18 orang;
• Executive Education I Batch I - 18 people;
• Executive Education I Angkatan II - 25 orang;
• Executive Education I Batch II - 25 people;
• Executive Education I Angkatan III - 26 orang;
• Executive Education I Batch III - 26 people;
• Executive Education III Angkatan I - 17 orang;
• Executive Education III Batch I - 17 people;
• Executive Education III Angkatan II - 16 orang; dan
• Executive Education III Batch II - 16 people; and
• Executive Education III Angkatan III - 23 orang.
• Executive Education III Batch III - 23 people.
Diklat Penunjang Diklat Penunjang dilaksanakan dengan tujuan menunjang kompetensi yang dipersyaratkan untuk memenuhi Kebutuhan Kompetensi Jabatan dengan maksud memberi penyegaran pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan sikap pegawai. Diklat Penunjang yang dilaksanakan sepanjang 2009 diikuti oleh 1.650 peserta.
Supporting Education and Training Supporting education and training was undertaken with the aim of supporting the competencies required to fulfill the purpose of Job Competency Requirement to give a refreshment of knowledge, skills, behaviors, and attitudes of employees. During 2009, the supporting education and training was attended by 1,650 participants.
Levelling Training In order to meet the competency requirement for civil structural positions, Education and Levelling Training was carried out by PT PLN (Persero) Education and Training Center. The Levelling Training is aimed to select potential employees who can answer the challenge and the heavy task that lies ahead, and those who has been chosen will be occupying strategic positions.
Diklat Pembekalan Masa Purna Bakti Diklat ini diberikan kepada pegawai yang akan memasuki masa purna bakti dengan tujuan agar pegawai lebih siap untuk menghadapi pensiun dan mempunyai kegiatan yang positif untuk masa pensiun. Selama tahun 2009, Diklat Pembekalan Masa Purna Bakti diikuti oleh 124 peserta.
Pre-Pension Education and Training The training was given to the employees prior to their retirement period that aim to prepare a better retirement life while still having a productive pension age. During 2009, PrePension Education and Training was attended by 124 participants.
Program pendidikan dan pelatihan yang akan terus dijalankan pada tahun mendatang adalah:
The education and training programs that will continue to run in the coming year are as follows:
1. diklat berbasis kompetensi di dalam dan luar negeri, yang mencakup jenis pelatihan penjenjangan, pelatihan penunjang, pelatihan pembekalan masa purna bakti. Sub-Direktorat Pengembangan SDM dan Talenta bertanggungjawab untuk mempersiapkan bibit-bibit unggul pegawai PLN yang selanjutnya akan disekolahkan ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam maupun di luar negeri, dan program diklat lainnya. Diklat ini dilaksanakan oleh PT PLN (Persero) Pusat Pendidikan dan Pelatihan dan Pihak Lain;
1. domestic and overseas competencybased education and training program. The education and training programs covered levelling training, support training, prepension training, HR and Talent Development Sub-Directorate to prepare the PLN’s future competent officers who will be sent to a higher education level either local or foreign study, and other education and training programs. The education and training programs have been conducted by PT PLN (Persero) Education and Training Center and Other External Parties;
2. Program Pengembangan Eksekutif yaitu program tugas belajar untuk pegawai yang telah lulus seleksi untuk melanjutkan pendidikannya di berbagai Perguruan Tinggi yang berada di dalam dan luar negeri. Perguruan tinggi yang dipilih untuk program yang dimaksud adalah Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi BandungSampoerna, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Polikteknik Negeri Bandung, Sekolah Tinggi Teknik PLN, University of Missouri St Louis Amerika Serikat, University Tenaga National Malaysia, Curtin University of Technology, University Abertay Dundee Inggris, RWTH Aachen Jerman, Nanyang Technology University Singapore, Technology University Delft Belanda, American University of Sharjah UEA dan Asian Insititute Mangement Philipina; dan
2. Executive Development Program is a learning program provided for employees who have passed the selection process to continue their studies at various local and foreign universities. The universities selected for this program is Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi BandungSampoerna, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Politeknik Negeri Bandung, Sekolah Tinggi Teknik PLN, University of Missouri St. Louis, USA, University Tenaga National Malaysia, Curtin University of Technology, University of Abertay Dundee in the U.K, RWTH Aachen in Germany, Nanyang Technology University in Singapore, Delft University of Technology in the Netherlands, American University of Sharjah UEA and the Asian Insititute Mangement in the Philippines; and
3. Soft Competency Assessment dilaksanakan untuk para Deputi Direktur, Direktur Proyek, Asisten Deputi Direktur dan Manajer yang bertujuan untuk mengukur kompetensi pegawai sesuai dengan yang dipersyaratkan untuk menduduki jabatan tersebut.
3. Soft Competency Assessment provided for Deputy Director, Project Director, Assistant Deputy Director and Manager that aim to measure if whether employees’ competency level has met the position requirements.
Kesetaraan Kesempatan Pada tahun 2009, PLN telah melaksanakan program diklat kaderisasi manajerial yang meliputi manajemen cabang, manajemen sektor, manajer tingkat dasar, manajer tingkat menengah dan manager tingkat atas.
Equal Opportunity In 2009, PLN has carried out managerial cadre training program including branch management, sector management, junior level managers, middle level managers and senior level managers.
81
Company Profile PROFIL PERUSAHAAN
Program diklat tersebut dimaksudkan untuk kaderisasi karyawan yang akan menduduki posisi Manajer Cabang, Manajer Sektor, Manajer Bidang dan General Manager. Uji kelayakan dan kepatutan juga telah dilaksanakan untuk mengisi setiap level jabatan seperti Deputi Direktur, General Manager dan Manajer PLN dengan tujuan untuk memilih karyawan yang terbaik dari beberapa calon yang diusulkan.
The program is intended for the regeneration of employees who will occupy the position of Branch Manager, Sector Manager, Field Manager and General Manager. Fit and proper test was carried out to fill every level positions such as Directors’ Deputy, General Manager and Manager of PLN with purpose to select the best employees from several proposed candidates.
Kesehatan & Keselamatan Kerja Perusahaan selalu mengutamakan keselamatan dan kesehatan pegawainya sehingga diharapkan tidak terjadi kecelakaan (zero accident) pada tahun 2010. Untuk itu Perusahaan mengharuskan setiap unit menerapkan Sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja untuk memperoleh sertifikasi ISO 27000.
Health & Safety The Company always put employees’ health and safety as the first priority to attain zero accident in year 2010. Therefore, the Company requires every unit to implement health and safety management system by obtaining ISO 27000 certification.
KESEJAHTERAAN KARYAWAN Employee’s Welfare Sistem pembayaran gaji bagi karyawan telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Propinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang tercantum dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja. Selain gaji karyawan dimaksud, PLN juga memberikan tunjangan cuti tahunan, tunjangan cuti besar, tunjangan kesetiaan kerja/winduan, tunjangan hari raya keagamaan, tunjangan iuran pemberi kerja, tunjangan jaminan kesehatan, dan asuransi pegawai untuk seluruh karyawannya.
Payroll system for employees is in compliance with Provincial Minimum Wage and the Minimum Wage District that are listed in the Regulation of Minister of Labor. In addition the the referred employees’ salaries, the company also the company also provides an annual leave allowance, allowances, leave, allowances for every eight years of work, religious holiday allowances, benefits, employer contribution, health insurance benefits, and employee insurance to their employees.
Dalam rangka memantapkan dan menunjang semangat, etos, motivasi dan produktivitas kerja, perusahaan senantiasa mengupayakan peningkatan kesejahteraan bagi pegawainya, antara lain dengan:
In order to strengthen and support the spirit, ethos, motivation and work productivity, the company constantly strives to improve employees’ welfare , such as:
• memperbaiki program jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) yang dilaksanakan sendiri oleh Perusahaan;
• to improve social security programs conducted by the Company;
• memperbaiki program pensiun dikelola oleh Dana Pensiun PLN;
• to improve the pension plan managed by PLN Pension Fund;
yang
• memperbaiki jaminan kesehatan;
• to improve the health insurance scheme;
• menerbitkan seperangkat peraturan dan ketentuan mengenai Pedoman dan Petunjuk Keselamatan Kerja serta Pengamanan Fisik sejak tahun 1971;
• to issue a set of rules and regulations regarding the Guidelines and Instructions Physical Safety and Security since 1971;
• mendorong Karyawan;
• to encourage development;
pengembangan
Koperasi
• memberikan fasilitas pinjaman uang muka kepemilikan karyawan;
82
Employees
Cooperative
• to provide an advanced house loan for employee;
• mengadakan penyesuaian imbal jasa karyawan berdasarkan sistem merit dengan mempertimbangkan tingkat ekonomi dan tingkat daya beli yang memadai;
• to adjust the employee compensation based on merit system by considering the economic level and sufficient purchasing power;
• memberikan tunjangan lain seperti tunjangan transportasi, listrik dan perumahan; dan
• to provide other benefits such as transportation, electricity and housing allowances; and
• menyediakan fasilitas olahraga, kesenian dan keagamaan.
• to provide facilities.
sports,
culture
and
religious
Dalam rangka memantapkan dan menunjang semangat, etos, motivasi dan produktivitas kerja, perusahaan senantiasa mengupayakan peningkatan kesejahteraan bagi pegawainya In order to strengthen and support the spirit, ethos, motivation and work productivity, the company constantly strives to improve employees’ welfare Serikat Pekerja Karyawan PLN secara bersama-sama membentuk wadah organisasi serikat pekerja yang bernama Serikat Pekerja PT PLN (Persero) disingkat SP-PLN berkedudukan di Jakarta, Jl. Trunojoyo, Blok M I No. 135, Jakarta Selatan.
Labor Unions All PLN employees are all forming a Company’s worker union, namely SP-PLN, located in jakarta, Jl. Trunojoyo, Block M I No.135, South Jakarta
Anggota dari SP-PLN adalah seluruh karyawan PT PLN (Persero), Pensiunan PT PLN (Persero) dan tenaga kerja bukan pegawai yang terikat Perjanjian Kerjasama dengan Perusahaan di seluruh wilayah Republik Indonesia.
Members of the SP-PLN are all employees of PT PLN (Persero), pensioners of PT PLN (Persero) and outsourced employees who have come into a Cooperation Agreement with the Company across the Republic of Indonesia.
Pendaftaran SP PLN telah disetujui melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Selatan No.KEP-8964/ W.26-K3/04/K/XII/1999 tentang Pendaftaran Serikat Pekerja di Perusahaan pada tanggal 10 Desember 1999. Perusahaan juga telah mendaftarkan SP-PLN Kantor Pusat pada Kantor Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Selatan yang diatur dalam surat No.105/SP/ XII/1999. Dengan telah terdaftarnya Serikat Pekerja, maka Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan dalam bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
PLN SP registration has been approved by the Decree of Ministry of South Jakarta Labor Office No.KEP-8964/W.26-K3/04/K/XII/1999 concerning registration of the company’s labor union, dated December 10, 1999. The Company has also registered SP-PLN Head Office to the Department of Labor Office of South Jakarta district ruled under letter No. 105/SP/XII/1999. As the union has already been registered, the Company can therefore conducted employment activities in compliance with the prevailing legislation.
83
Company Profile PROFIL PERUSAHAAN
84
Perusahaan dan SP-PLN telah mengadakan:
The Company and SP-PLN have held:
• Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) No.005.PJ/ 061DIR/2002 tanggal 25 November 2005 untuk periode 2002-2004 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.67/BW/PKPP/2002 tanggal 23 Desember 2002, dan telah terdaftar pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan di bawah surat keputusan No.111/Pdf.2/KKB/ XII/2002. KKB tersebut mengatur hal-hal pokok di bidang ketenagakerjaan;
• Collective Labor Agreement (CLA) No.005. PJ/061DIR/2002 November 25, 2005 for the period 2002-2004 based on the decision of the Director General for Industrial Relations and Labour Inspection Department of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia No.67/BW/PKPP/2002 dated December 23, 2002, and has been registered at the Ministry of Manpower and Transmigration through the Directorate General for Industrial Relations and Labor Supervision under No.111/Pdf.2/KKB/XII/2002 decision letter. CLA is managing principal matters in the field of labor;
• Kesepakatan Bersama tentang Perpanjangan Masa Berlaku Kesepakatan Kerjasama Periode 2002-2004 yang menyatakan bahwa KKB 2002-2004 diperpanjang masa berlakunya selama satu (1) tahun yaitu sampai dengan 24 Nopember 2005. Disebabkan sampai dengan masa berakhirnya perpanjangan tersebut pada tanggal 24 November 2005 tetap tidak tercapai kesepakatan, maka sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 Pasal 123, KKB 2002-2004 berlaku sampai dengan paling lama tanggal 24 November 2006;
• Agreement Concerning Cooperation Agreement Extended Validity Period of 2002-2004 which states that CLA during 2002-2004 extended the validity period of one (1) year until 24 November 2005. As no consensus was being met up to the extension period had expired, hence in accordance with Law of the Republic of Indonesia No.13 Year 2003 Section 123, CLA 2002-2004 would only be valid until November 24, 2006 at the latest;
• K e s e p a k a t a n Bersama tentang Perpanjangan Masa Berlaku Kesepakatan Kerjasama Periode 2006-2008 pada tanggal 24 November 2006; dan
• Agreement Concerning Cooperation Agreement Extended Validity Period of 20062008 on November 24, 2006; and
• K e s e p a k a t a n Bersama tentang Perpanjangan Masa Berlaku Kesepakatan Kerjasama No 140-1.PJ/040/DIR/2010 dan No. PPP-002-PJ/SP.PLN/2010 pada tanggal 23 April 2010.
• Collaborative Agreement on Extended Validity Period No.140-1.PJ/040/DIR/2010 and No.PPP002-PJ/SP.PLN/2010 dated April 23, 2010.
Koperasi Koperasi Pegawai Perusahaan Kantor Pusat (KP PLN) didirikan dengan Akta pendirian Perkumpulan Koperasi Konsumsi dan Simpan Pinjam PLN Pusat pada 21 September 1963 dan telah terdaftar pada Jawatan Koperasi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta-Raya pada 21 September 1963 di bawah surat keputusan No.574/B.H/I.
Cooperative The establishment of the PLN Head Office (KP PLN) Employees Cooperative was legalized by the Notary Establishment Act of Loan-Savings Cooperative Association on September 21, 1963 and has been listed on the Regional Cooperation Bureau of Jakarta Raya on September 21, 1963 in accordance with the decision letter No.574/BH/I.
Anggaran Dasar KP PLN telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi tanggal 24 Agustus 1995 yang telah didaftarkan dalam Daftar Umum pada Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil tanggal 26 Mei 1996 melalui surat keputusan No. 166/BH/PAD/ KWK.9/VI/1996.
The PLN head office’s Article of Association has been amended several times, most recently by Deed of Amendment of Articles of Association of Cooperatives dated August 24, 1995 which was registered in the Commercial Register at the Ministry of Cooperatives and Small Enterprise Development dated May 26, 1996 by decree No. 166/BH/PAD/KWK.9/VI/1996.
Jenis usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi Karyawan Perusahaan antara lain: • menerima simpanan dari anggota; • melakukan perdagangan barang dan jasa; • melakukan usaha simpan pinjam; • menyediakan barang-barang kebutuhan anggota; • melakukan usaha lainnya, seperti penyediaan alat tulis kantor dan alat-alat yang berhubungan dengan Perusahaan; dan • menambah pengetahuan anggota tentang perkoperasian.
Type of business conducted by the Company Employees Cooperative, such as: • to receive deposits from members; • to conduct trade of goods and services; • to execute business savings and borrowings; • to provide members’ necessities;
Dana Pensiun Perusahaan dan Anak Perusahaan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti untuk semua karyawan sesuai haknya. Program pensiun ini memberikan manfaat pensiun yang ditentukan berdasarkan penghasilan dasar pensiun dan masa kerja karyawan.
Pension Funds The Company and its Subsidiaries have run an insured benefit pension plan for all employees according to their rights. This pension plan provides retirement benefits and is determined based on basic pension wage and period of employment.
Berdasarkan keputusan Direksi No.035/076/ DIR/1993 Perusahaan mendirikan Dana Pensiun Perusahaan Umum Listrik Negara yang dibentuk berdasarkan Akta Nomor 65 tanggal 19 Desember 1989 di hadapan Notaris Asian Yulizar, S.H., berlokasi di Jakarta dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.40 tanggal 18 Mei 1990. Pembentukan dananya juga telah disetujui oleh Menteri Keuangan berdasarkan surat keputusan No.S.049/MK.13/1992 tanggal 10 Januari 1992.
Based on the decision of the Board of Directors No.035/076/DIR/1993 General Electric State Company Pension Funds established the State Electricity Company which was established by Deed No. 65 dated December 19, 1989 before Notary Asian Yulizar, SH, located in Jakarta and has been published in the Republic of Indonesia State Gazette No.40 dated May 18, 1990. Establishment of the fund was also approved by the Minister of Finance under the decree No.S.049/MK.13/1992 dated January 10, 1992.
Seiring dengan peralihan bentuk hukum Perusahaan Umum Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), Dana Pensiun Perusahaan Umum Listrik Negara diubah menjadi Dana Pensiun PT PLN (Persero), atau disebut juga Dana Pensiun PLN (DP-PLN). Dana Pensiun PLN telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan berdasarkan Keputusan No.KEP-284/KM.17/1997 dan telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No.KEP144/KM.6/2001 tanggal 16 Juli 2001. Sumber utama pendanaan DP-PLN berasal dari kontribusi karyawan dan pemberi kerja.
Along with the transitional form of law to the State Electricity Company Limited Liability Company (Persero), General Electric State Company Pension Funds was changed to PT PLN (Persero) Pension Funds, also known as PLN Pension Funds (DP-PLN). PLN Pension Fund was approved by the Minister of Finance in pursuant to Decision No.KEP284/KM.17/1997 and amended by Decree of the Minister of Finance No.KEP-144/KM.6/2001 dated July 16, 2001. The main source of funding DP-PLN contributions from employees and employers.
Peraturan DP-PLN yang berlaku saat ini adalah Keputusan Direksi No.205104.K/010/DIR/2006 tanggal 23 Juni 2006 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun PT PLN (Persero) yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.KEP-078/KM.12/2006, terdaftar
DP-PLN regulations applicable at this time is Board of Directors’ Decree No.205104.K/010/ DIR/2006 dated June 23, 2006 regarding the Pension Plan Regulation Of Pension Funds of PT PLN (Persero), which was approved by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia with the Decree Indonesian Finance Minister No.KEP-078/KM.12/2006, registered
• to conduct other business such as the provision of stationery and items related to the company; and • to run a product knowledge session about the cooperative.
85
Company Profile PROFIL PERUSAHAAN
dalam Buku Daftar Umum Dana Pensiun No.06.04.00249 DPPK tanggal 31 Agustus 2006, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2006, di dalam lampiran tambahan Nomor 36. Untuk memberikan pedoman tentang tata cara pelaksanaan administratif berkaitan dengan Program Pensiun berdasarkan Peraturan Dana Pensiun PLN dan untuk lebih menyamakan persepsi antara Unit Organisasi Pendiri, Mitra Pendiri dan Peserta Dana Pensiun PLN maka telah disusun Prosedur dan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun PLN berdasarkan Surat Edaran Direksi PT PLN (Persero) No.010. E/012/DIR/2003 tanggal 23 Juni 2003 tentang Prosedur dan Petunjuk Pelaksanaan Peratutan Dana Pensiun PLN.
in the General Register Book No.06.04.00249 DPPK Pension Fund dated August 31, 2006, and published in State Gazette of the Republic of Indonesia Number 77 year 2006, in an additional appendix Number 36. To provide guidance on the the administrative procedure implementation relating to the Pension Plan, and on the base of PLN Pension Fund Regulation, and to align perception between Founder Organization Unit, Co-Founder and PLN Pension Fund Participants, a set of Procedure and Guidelines for the Implementation of PLN Pension Fund Regulation based on PT PLN (Persero) Directors’ Circular Letter No.010.E/012/DIR/2003 dated June 23, 2003 concerning PLN Procedure and Guidelines for the Implementation of PLN Pension Fund Regulation.
OBLIGASI Bonds
86
Sejak 1992 PLN telah memanfaatkan pendanaan dari Pasar Modal dengan menerbitkan obligasi untuk keperluan investasi pembangunan pembangkit, jaringan transmisi dan distribusi serta untuk modal kerja. Obligasi-obligasi yang telah diterbitkan Perusahaan adalah sebagai berikut:
Since 1992 PLN has utilized funding from the Capital Market by issuing bonds development investment for the generation, transmission and distribution networks as well as for working capital. Bonds issued by the Company were as follows:
1. Obligasi PLN I Seri A Tahun 1992 senilai Rp 300.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun yang telah jatuh tempo dan telah dilunasi pada tanggal 23 Oktober 1997. Bunga obligasi untuk 6 (enam) bulan pertama adalah sebesar 19,50% per tahun, selanjutnya diberlakukan tingkat bunga mengambang dengan perhitungan rata-rata bunga deposito Rupiah berjangka waktu 6 (enam) bulan pada BankBank Umum Milik Negara Republik Indonesia ditambah premi sebesar 0,98%;
1. PLN I Bond Series A Year 1992 valuing Rp 300,000,000,000 (three hundred billion rupiah), with terms of 5 (five) years has been expired and paid on October 23, 1997. The bond interest for the first 6 (six) months was charged at 19.50% per annum and will next be charged at a floating interest rate calculated in an average Rupiah deposit figure of 6 (six) months, as announced by the Public Banks of the Republic of Indonesia plus 0.98% premium on top;
2. O b l i g a s i P L N I I T a h u n 1 9 9 3 s e n i l a i Rp 600.000.000.000 (enam ratus miliar Rupiah) dengan, jangka waktu 7 (tujuh) tahun yang telah jatuh tempo dan telah dilunasi pada tanggal 29 Oktober 2000. Bunga obligasi untuk tahun pertama dan kedua sebesar 15,5% per tahun, selanjutnya diberlakukan tingkat bunga mengambang dengan perhitungan rata-rata bunga deposito Rupiah berjangka waktu 6 (enam) bulan pada BankBank Umum Milik Negara Republik Indonesia ditambah premi sebesar 1%;
2. PLN I I B o n d Y e a r 1 9 9 3 v a l u i n g Rp 600,000,000,000 (six hundred billion rupiah), with terms of 7 (seven) years has been expired and paid on October 29, 2000. The bond interest for the first and second year was charged at 15.5% per annum and will next be charged at a floating interest rate calculated in an average Rupiah deposit figure of 6 (six) months, as announced at the Public Banks of the Republic of Indonesia plus 1% premium on top;
3. O b l i g a s i P L N I I I T a h u n 1 9 9 5 s e n i l a i Rp 318.430.000.000 (tiga ratus delapan belas miliar empat ratus tiga puluh juta Rupiah)
3. PLN I I I B o n d Y e a r 1 9 9 5 v a l u i n g Rp 318,430,000,000 (three hundred eighteen billion four hundred and thirty million rupiah),
dengan jangka waktu 5 (lima) tahun yang telah jatuh tempo dan telah dilunasi pada tanggal 7 April 2000. Bunga obligasi untuk 6 (enam) bulan pertama adalah sebesar 16% per tahun, selanjutnya diberlakukan tingkat bunga mengambang dengan perhitungan rata-rata bunga deposito Rupiah berjangka waktu 6 (enam) bulan pada Bank-Bank Umum Milik Negara Republik Indonesia ditambah premi sebesar 1%;
with terms of 5 (five) years has been expired and paid on April 7, 2000. The bond interest for the first 6 (six) months was charged at 16% per annum and will next be charged at a floating interest rate calculated in an average Rupiah deposit figure of 6 (six) months, as announced at Public Banks of the Republic of Indonesia plus 1% premium on top;
4. O b l i g a s i P L N I V T a h u n 1 9 9 5 s e n i l a i Rp 680.000.000.000 (enam ratus delapan puluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 4 (empat) tahun yang telah jatuh tempo dan telah dilunasi pada tanggal 25 Agustus 1999. Bunga obligasi untuk tahun pertama adalah sebesar 18% per tahun, selanjutnya diberlakukan tingkat bunga mengambang yang akan ditetapkan bersama oleh Perusahaan dan Wali Amanat setiap 6 (enam) bulan;
4. PLN I V B o n d Y e a r 1 9 9 5 v a l u i n g Rp 680,000,000,000 (six hundred and eighty billion rupiah), with terms of 4 (four) years has been expired and paid on August 25, 1999. The bond interest for the first year was charged at18% per annum and will next be calculated at a floating interest rate and will be collaboratively fixed by the Corporate and Trustee for every 6 (six) months;
5. O b l i g a s i P L N V T a h u n 1 9 9 6 s e n i l a i Rp 1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun yang telah jatuh tempo dan telah dilunasi pada tanggal 21 Agustus dan 15 Nopember 2001. Bunga untuk seri A ditetapkan dengan tingkat bunga tetap atas dasar Indonesia Rupiah Currency Swap offer Rate (“IRSOR”) 5 (lima) tahun ditambah premi sebesar 1% per tahun. Bunga untuk seri B ditetapkan berdasarkan rata-rata bunga deposito dalam valuta Rupiah berjangka 6 (enam) bulan ditambah premi tetap sebesar 1,25%. Bunga untuk seri C ditetapkan berdasarkan IRSOR 6 (enam) bulan ditambah premi tetap sebesar 1,25%;
5. PLN V B o n d Y e a r 1 9 9 6 v a l u i n g Rp 1,000,000,000,000 (one trillion Rupiah), with terms of 5 (five) years has been expired and paid on August 21 and Nopember 15, 2001. The interest charged for Series-A has been set by a fixed interest rate, on the base of Indonesia Rupiah Currency Swap Offer Rate (‘IRSOR”) for 5 (five) years plus an annual 1% premium on top. The interest charged for Series-B bond has been calculated in average deposit interest in Rupiah currency for 6 (six) months plus 1.25% fixed-premium on top. The interest for C-series bond has been fixed on the base of IRSOR 6 (six) months plus 1.25% fixed-premium on top;
6. Obligasi PLN VI Tahun 1997 Seri A, Seri B dan Seri C dengan nilai Rp 600.000.000.000 (enam ratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan jatuh tempo 8 Agustus 2007. Bunga obligasi terdiri dari bunga tetap dan mengambang. Bunga Obligasi Seri A ditetapkan dengan tingkat bunga tetap selama 10 (sepuluh) tahun atas dasar swap Rupiah 10 (sepuluh) tahun dari Asean Interest Rate Swap dari Reuter page EROT, ditambah premi sebesar 1,4%. Bunga Obligasi Seri B ditetaplan berdasarkan ratarata bunga deposito Rupiah berjangka 6 (enam) bulan ditambah premi tetap sebesar 1,4%. Perusahaan membayar tambahan premi bunga sebesar 0,25% untuk satu kali pembayaran bunga yang akan dibayarkan sesudah pelaksanaan RUPO;
6. PLN VI Bond Year 1997 Series-A, Series-B and Series- C valuing Rp 600,000,000,000 (six hundred billion rupiah), with terms of 10 (ten) years has been expired on August 8, 2007. The bonds’ interest consisted of fixed and floating interest rates. The Series-A bond interest has been set in a fixed interest rate for 10 (ten) years on the base of Rupiah swap rate for 10 (ten) years by the Asean Interest Rate Swap of Reuter page EROT, plus 1.4% premium on top. The Series-B bond interest rate calculated in average Rupiah deposit interest for 6 (six) months plus 1.4% premium on top. The Corporate paid an additional interest premium at 0.25% for one time interest payment that will be paid after General Meeting of Bondholders (RUPO) being held;
87
88 PROFIL PERUSAHAAN
Company Profile
7. Obligasi PLN VII Tahun 2004 dengan nilai pokok sebesar Rp 1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. Jatuh tempo tanggal 11 November 2014. Bunga Obligasi sebesar 12, pada 25% per tahun. Pada tanggal 31 Desember 2008, obligasi PLN VII tahun 2004 memperoleh peringkat ”Aa2id/Stable” dari PT Moody’s Indonesia;
7. PLN V I I B o n d y e a r 2 0 0 4 v a l u i n g Rp 1,500,000,000,000 (one trillion five hundred billion rupiah), with terms of 10 (ten) years. The bond is due on November 11, 2014. The bond interest is charged at 12 on 25% per annum. As of December 31, 2008, PLN VII bond year 2004 was rated ”Aa2id/Stable” by PT Moody’s Indonesia;
8. Obligasi PLN VIII Tahun 2006 dengan nilai pokok sebesar Rp 2.200.100.000.000 (dua ratus triliun dua ratus miliar seratus juta Rupiah) dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan 15 (lima belas) tahun. Bunga Obligasi seri A ditetapkan dengan suku bunga sebesar 13,60% yang jatuh tempo pada tanggal 21 Juni 2016 dan Bunga Obligasi seri 3 dengan suku bunga sebesar 13,75% yang jatuh tempo pada tanggal 21 Juni 2012;
8. PLN VIII Bond Year 2006, with a principal value of Rp 2,200,100,000,000 (two trillion two hundred billion and a hundred million rupiah), with validity period of 10 (ten) years and 15 (fifteen) years. The SeriesA bond has been set in 13.60% interest due on Juni 21, 2016 while Series-B bond interest at 13.75% interest rate due on Juni 21, 2012;
9. Bersamaan dengan penawaran umum Obligasi tersebut, Perusahaan juga melakukan penawaran umum Obligasi Syariah Ijarah PLN I Tahun 2006 (“Obligasi Syariah”). Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Surabaya serta didaftarkan di KSEI, dengan nilai nominal Obligasi Syari’ah Ijarah sebesar Rp 200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan Cicilan Fee Ijarah sebesar Rp 2.720.000.000 (dua miliar tujuh ratus dua puluh juta Rupiah) per tahun. Obligasi Syariah Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Fee Ijarah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan dan pembayaran Cicilan Biaya Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 21 September 2006 sedangkan pembayaran Cicilan Biaya Ijarah terakhir akan dilakukan pada tanggal 21 Juni 2016.
9. In conjuction with the bonds’ public offerings, the Corporate has also conducted PLN-I Sharia Ijarah Bond Year 2006 (Sharia Bond). The bond has been listed in the Surabaya Stock Exchange and also registered in KSEI, with Sharia Ijarah Bond nominal value of Rp 200,000,000,000 (two hundred billion Rupiah) with terms of 10 (ten) years and with Ijarah installment fee of Rp 2,720,000,000 (two billion seven hundred and twenty million Rupiah) per annum. The Ijarah Sharia Bond was released at 100% value (one hundred percent) out of the remaining Ijarah fee paid every 3 (three) months, as the first Ijarah installation started on September 21, 2006 and the last one closed on Juni 21, 2016.
Pada tanggal 31 Desember 2008, obligasi PLN VIII tahun 2006 dan Obligasi Syariah Ijarah PLN I tahun 2006 memperoleh peringkat ”idA+” dari PT Pemeringkat Efek Indonesia;
As of December 31, 2008, PLN VIII bond year 2006 and the PLN I Sharia Ijarah Bonds year 2006 were rated ”idA+” by PT Pemeringkat Efek Indonesia;
10. Obligasi Terjamin
10. Guaranteed Notes
Pada tanggal 16 Oktober 2006, Majapahit Holding B.V.,Belanda, anak perusahaan yang bertujuan khusus dan sepenuhnya dimiliki Perusahaan menerbitkan Obligasi Terjamin sejumlah USD 1 miliar yang terdiri dari:
On October 16, 2006, Majapahit Holding B.V.,Holland, a PLN subsidiary formed for specific purpose and is fully owned by the Corporate issued Guaranteed Notes amounting at USD 1 billion, comprising of:
- Nilai nominal USD 550 juta dengan harga jual 98,97%, tingkat bunga 7,75% per tahun dan jatuh tempo tanggal 17 Oktober 2016; dan
- Nominal value of USD 550 million with 98.97% selling price, at an interest rate of 7.75% per annum and is due payable on October 17, 2016; and
89
Company Profile PROFIL PERUSAHAAN
90
- Nilai nominal USD 450 juta dengan harga jual 99,38%, tingkat bunga 7,25% per tahun dan jatuh tempo tanggal 17 Oktober 2011.
- Nominal value of USD 450 million with 99.38% selling price, at an interest rate of 7.25% per annum and is due payable on
Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 17 April 2007 sampai dengan jatuh tempo Obligasi Terjamin. Obligasi Terjamin ini dijamin oleh Perusahaan dan Anak Perusahaan, dan diterbitkan berdasarkan perjanjian waliamanat tanggal 16 Oktober 2006 antara penerbit, penjamin dan Deutsche Bank Trust Company Americas sebagai wali amanat.
The interest rate is due payable every six months commencing on April 17, 2007 and will conclude on the same due date as the Guaranteed Notes. The Guaranteed Notes is secured by the Corporate and itsSubsidiaries and are issued on the base of the Trustee agreement dated October 16, 2006 between the issuing party, guarantor and Deutsche Bank Trust Company Americas as the Trustee.
Pada tanggal 31 Desember 2008, obligasi terjamin ini memperoleh p e r i n g k a t ”Ba3 Stable” dari Moody’s Investor Service, Inc. dan ”BB-” dari Standard and Poor’s;
As of December 31, 2008, the guranteed notes was rated ”Ba3 Stable” by Moody’s Investor Service, Inc. and ”BB-” by the Standard and Poor’s.
11. Obligasi PLN IX Tahun 2007 dengan nilai pokok sebesar Rp 2.700.000.000.000 (dua triliun tujuh ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari:
11. The PLN Bond IX Year 2007 valuing at a principal value of Rp 2,700,000,000,000 (two trillion seven hundred billion Rupiah), comprising of:
October 17, 2011.
- O b l i g a s i S e r i A s e j u m l a h Rp 1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan tingkat bunga sebesar 10,4% per tahun; dan
-
Series A Bond of Rp 1,500,000,000,000 (one trillion five hundred billion Rupiah) with terms of 10 (ten) years and with interest at 10.4% per annum; and
- O b l i g a s i S e r i B s e j u m l a h Rp 1.200.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu 15 (lima belas) tahun dengan tingkat bunga sebesar 10,9% per tahun.
-
Series B Bond totaling at Rp 1,200,000,000,000 (one trillion two hundred billion Rupiah), with terms of 15 (fifteen) years and interest rate at 10.9% per annum.
Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan tanggal pembayaran bunga triwulan. Ditawarkan pada nilai nominal. Pembayaran bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2007 sedangkan pembayaran bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada tanggal 10 Juli 2017 untuk seri A dan 10 Juli 2022 untuk Obligasi Seri B yang merupakan tanggal pelunasan pokok Obligasi.
The bond interest is due payable in every 3 (three) months in accordance with the quarterly interest payment, offered at a nominal value. The first bond interest payment was done on October 10, 2007 and the last bond interest is due payable on July 10, 2017 for Series A Bond and on July 10, 2022 for Series B Bond, at the same payment due date as the bond principal.
12. Bersamaan dengan penawaran Obligasi PLN IX tahun 2007 Perusahaan juga menawarkan Sukuk Ijarah PLN II Tahun 2007 dengan jumlah nominal sebesar Rp 300.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah). Suku Ijarah ini berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan Imbalan Ijarah sebesar Rp 31.200.000.000 (tiga puluh satu miliar dua ratus juta Rupiah) per tahun. Sukuk Ijarah tersebut akan dicatatkan pada Bursa Efek Surabaya serta didaftarkan di KSEI. Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan
12. Parallel with the issuance of PLN IX Bond year 2007, the Corporate also offered Sukuk Ijarah PLN II Year 2007 with nominal value of Rp 300,000,000,000 (three hundred billion Rupiah). The Sukuk Ijarah is valid for 10 (ten) years with Ijarah Bonus amounted to Rp 31,200,000,000 (thirty billion two hundred million Rupiah) per annum. The Sukuk Ijarah will be listed on the Surabaya Stock Exchange and will be registered in KSEI. The Sukuk Ijarah will be offered at 100% (one hundred percent) of the
Ijarah dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Juli 2007. Imbalan Ijarah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan dan pembayaran Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2007 sedangkan pembayaran Imbalan Ijarah terakhir akan dilakukan pada tanggal 10 Juli 2017.
remaining Ijarah Bonus and was due on July 10, 2007. The Ijarah bonus is due payable in every 3 (three) months, with first Ijarah Bonus payment would due on October 10, 2007 while the last payment for Ijarah bonus will be due on July 10, 2017.
Pada tanggal 31 Desember 2008, obligasi PLN IX tahun 2007, Sukuk Ijarah PLN II tahun 2007 memperoleh peringkat ”idA+” dari PT Pemeringkat Efek Indonesia;
As of December 31, 2008, PLN IX year 2007 bonds, PLN II Sukuk Ijarah year 2007 were rated ”idA+” by a rating agency, PT Pemeringkat Efek Indonesia;
13. Obligasi Terjamin
13. Guaranteed Notes
Pada tanggal 28 Juni 2007, Majapahit Holding B.V. di Belanda, anak perusahaan yang bertujuan khusus dan sepenuhnya dimiliki Perusahaan menerbitkan Obligasi Terjamin sejumlah USD 1 miliar yang terdiri dari:
On June 28, 2007, Majapahit Holding B.V., Holland, a PLN subsidiary formed on specific purpose and is fully owned by the Corporate issued Guaranteed Notes amounting at USD 1 billion, comprising of:
- Nilai nominal USD 500 juta dengan harga jual 99,13%, tingkat bunga 7,25% per tahun dan jatuh tempo tanggal 28 Juni 2017; dan
- Nominal value of USD 500 milllion, with 99.13% selling price, an interest rate at 7.25% per annum and will be due on June 28, 2017; and
- Nilai nominal USD 500 juta dengan harga jual 98,59%, tingkat bunga 7,88% per tahun dan jatuh tempo tanggal 29 Juni 2037.
- Nominal value of USD 500 million with 98.59% selling price, an interest rate at 7.88% per annum and will be due on June 29, 2037.
Bunga dibayarkan setiap 6 (enam) bulan sejak 28 Juni 2007 sampai dengan jatuh tempo Obligasi Terjamin. Obligasi Terjamin ini dijamin oleh Perusahaan dan Anak Perusahaan, dan diterbitkan berdasarkan perjanjian wali amanat antara penerbit, penjamin dan Deutsche Bank Trust Company Americas sebagai wali amanat.
The interest rate is due payable in every 6 (six) months commencing on June 28, 2007 and will conclude on the same due date as the Guaranteed Notes. The Guaranteed Notes is secured by the Corporate and its Subsidiaries and is issued by on the base of the Trustee agreement between the issuing party, guarantor and Deutsche Bank Trust Company Americas as the Trustee.
Pada tanggal 31 Desember 2008, obligasi terjamin ini memperoleh peringkat ”Ba3 Stable” dari Moody’s Investor Service, Inc. dan ”BB-” dari Standard and Poor’s;
As of December 31, 2008, the guaranteed notes was rated ”Ba3 Stable” by Moody’s Investor Service, Inc. and ”BB-” by the Standard and Poor’s;
14. Obligasi PLN IX Tahun 2007 dan Obligasi Syariah (Sukuk) Ijarah PLN II Tahun 2007. Kedua obligasi ini akan jatuh tempo pada 2017 dan 2022 dan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia;
14. PLN Bonds IX of 2007 and Bonds (Sukuk) II Year 2007 PLN. Both of these bonds will mature in 2017 and 2022 and listed on the Indonesia Stock Exchange;
15. Obligasi PLN X Tahun 2009 pada 9 Januari 2009 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp 1.440.000.000.000 (satu triliun empat ratus empat puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari:
15. PLN Bond X Year 2009 on January 9, 2009 with a total nominal value of Rp 1,440,000,000,000 (one trillion four hundred forty billion rupiah), which consists of:
- Obligasi Seri A sebesar Rp 1.015.000.000.000 (satu triliun lima belas miliar Rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan tingkat bunga 14,75% per tahun. Bunga dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sampai dengan tanggal 9 Januari 2014; dan
-
Series A bonds amounting to Rp 1,015,000,000,000 (one trillion fifteen billion rupiah) with a term of 5 (five) years and 14.75% interest rate per annum. Interest is payable every 3 (three) months until January 9, 2014; and
91
Company Profile PROFIL PERUSAHAAN
- Obligasi Seri B sebesar Rp 425.000.000.000 (empat ratus dua puluh lima miliar Rupiah) dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun dan tingkat bunga 15% per tahun. Bunga dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak 9 April 2009 sampai dengan 9 Januari 2016. 16. S u k u k I j a r a h P L N I I I t a h u n 2 0 0 9 p a d a 9 Januari 2009, dengan nilai nominal sebesar Rp 760.000.000.000 (tujuh ratus enam puluh miliar Rupiah) dengan PT Bank CIMB Niaga bertindak sebagai Wali Amanat. Obligasi ini terdiri dari: -
Seri A sebesar Rp 293.000.000.000 (dua ratus sembilan puluh tiga miliar Rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dengan imbalan ijarah sebesar Rp 43.217.500.000 (empat puluh tiga miliar dua ratus tujuh belas juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun, yang dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak 9 April 2009 sampai dengan tanggal 9 Januari 2014;
-
Seri B sebesar Rp 467.000.000.000 (empat ratus enam puluh tujuh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun dengan imbalan ijarah sebesar Rp 70.050.000.000 (tujuh puluh miliar lima puluh juta Rupiah) per tahun, yang dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak 9 April 2009 sampai dengan tanggal 9 Januari 2016; dan
-
Sisa dari imbalan ijarah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp 87.000.000.000 (delapan puluh tujuh miliar Rupiah) secara Kesanggupan Terbaik (Best Effort).
-
Pada tanggal 31 Desember 2008, Obligasi Syariah Ijarah PLN III tahun 2009 m e m p e r o l e h p e r i n g k a t ” i d AA - ” d a r i PT Pemeringkat Efek Indonesia; 17. Obligasi Internasional PLN III Tahun 2009 pada tanggal 3 Agustus 2009 sebesar USD 750.000.000 dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan tingkat bunga 7,75% per tahun. Bunga dibayarkan setiap 6 (enam) bulan sejak 8 Februari 2010 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019; dan 18. Obligasi Internasional PLN IV Tahun 2009 pada tanggal 4 November 2009 sebesar USD 1.250.000.000 dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan tingkat bunga 7,75% per tahun. Bunga dibayarkan setiap 6 (enam) bulan sejak 20 Januari 2010 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020.
92
Series B bonds amounting to USD 425 billion (four hundred and twenty five billion rupiah) for a period of 7 (seven) years and an interest rate of 15% per year. Interest is payable every 3 (three) months from April 9, 2009 until January 9, 2016.
16. Sukuk Ijarah III in 2009 by PLN on January 9, 2009, with a nominal value of Rp 760,000,000,000 (seven hundred sixty billion Rupiah) and PT Bank CIMB Niaga acting as Trustee. The bonds consist of: -
Series A of Rp 293,000,000,000 (two hundred and ninety-three billion Rupiah) with a term of 5 (five) years amounting to Rp 43,217,500,000 ijarah (forty-three billion two hundred seventeen million five hundred thousand Rupiah) per year paid every 3 (three) months from April 9, 2009 until January 9, 2014;
-
Series B amounting to Rp 467,000,000,000 (four hundred and sixty-seven billion Rupiah) for a period of 7 (seven) years with ijarah Rp 70,050,000,000 (seventy billion and fifty million rupiah) per annum, payable every 3 (three) months from April 9, 2009 until January 9, 2016; and
- The remainder of ijarah offered as much as Rp 87,000,000,000 (eighty-seven billion Rupiah) by Best Undertaking (Best Effort). On December 31, 2008, Bonds PLN III in 2009 obtained a rating of “idAA-“ from PT Pemeringkat Efek Indonesia; 17. PLN International Bond III Year 2009 on August 3, 2009 amounted to USD 750,000,000 with a period of 10 (ten) years and an interest rate 7.75% per annum. Interest is paid every 6 (six) months after February 8, 2010 until the date of August 7, 2019; and 18. PLN International Bond IV Year 2009 on November 4, 2009 amounting to USD 1,250,000,000 a period of 10 (ten) years and an interest rate 7.75% per annum. Interest is paid every 6 (six) months from January 20, 2010 until the date of January 20, 2020 .
LEMBAGA PENUNJANG PERUSAHAAN Corporate Supporting Body Obligasi Perusahaan menunjuk PT Moodys Indonesia dan PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) untuk melakukan pemeringkatan terhadap obligasi dalam negeri PLN dan Moodys Investors Service dan Standar and Poor’s Rating Group, McGrawHill Company untuk pemeringkatan obligasi internasional PLN. Masing-masing perusahaan pemeringkat tersebut memiliki alamat kantor sebagai berikut:
Bonds Company appointed PT Moodys Indonesia and PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) to do the rating of domestic bonds by PLN and Moodys Investors Service and Standard and Poor’s Ratings Group, McGraw-Hill Company, an international bond rating to PLN. Each rating firms has a business address as follows:
PT Moodys Indonesia Menara Rajawali Lantai 22 Jl. Mega Kuningan Lot #5.1 Jakarta 12950, Indonesia
PT Moodys Indonesia 22nd Floor Menara Rajawali Jl. Mega Kuningan Lot # 5.1 Jakarta 12950, Indonesia
93
Company Profile PROFIL PERUSAHAAN
94
PT. Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Setiabudi Atrium Lantai 8, Suite 809-810 Jl. H.R. Rasuna Said Kav.62 Jakarta 12920, Indonesia
PT. Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Setiabudi Atrium 8th Floor, Suite 809-810 HR Rasuna Said Street Kav.62 Jakarta 12920, Indonesia
Moodys Investor Service 7 World Trade Center, 250 Greenwich Street New York, NY 10007, USA
Moodys Investors Service 7 World Trade Center, 250 Greenwich Street New York, NY 10 007, USA
Standard and Poor’s Rating Group, McGraw-Hill Company 55 Water Street New York New York 10041, USA
Standard and Poor’s Ratings Group, McGraw-Hill Company 55 Water Street New York New York 10 041, USA
Obligasi dalam negeri PLN tercatat di Bursa Efek Indonesia sedangkan obligasi luar negeri PLN tercatat di The Singapore Exchange Securities, Singapore. Masing-masing perusahaan pencatat efek tersebut beralamat di:
PLN local bonds are listed on Indonesia Stock Exchange, while PLN international bonds are listed on The Singapore Exchange Securities, Singapore. Each securities registrar firm is located at:
Bursa Efek Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190, Indonesia
Indonesia Stock Exchange Indonesia Stock Exchange Building Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190, Indonesia
The Singapore Exchange Securities 2 Shenton Way #19-00 SGX Centre 1 Singapore 068804, Singapore
The Singapore Exchange Securities 2 Shenton Way 1 # 19-00 SGX Centre Singapore 068 804, Singapore
Wali Amanat PT CIMB Niaga Tbk Gedung Graha Niaga Lt 20 Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190
Trustee PT CIMB Niaga Tbk Graha Niaga Building 20th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190
Akuntan Perusahaan Penunjukkan atas audit akuntan Laporan Keuangan dilakukan untuk setiap periode 1 (satu) tahun yang disetujui o l e h RUP S T a h u n a n .
Company Accountant The pitching for accountant office, auditing the financial statements, is conducted every 1 (one) year period as agreed by the Annual GMS.
Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit atas laporan keuangan Perusahaan adalah:
Public Accountant Firm auditing the financial statements of the Company are:
1. Hans Tuanakotta Mustofa & Halim, untuk Laporan Keuangan Perusahaan tahun 2004;
1. Hans Tuanakotta Mustofa & Halim, for the year 2004 Financial Report;
2. Osman Ramli Satrio & Rekan, untuk Laporan Keuangan Perusahaan tahun 2005;
2. Osman Ramli Satrio & Partners, for the year 2005 Financial Report;
3. Osman Ramli dan Rekan, untuk Laporan Keuangan Perusahaan tahun 2006;
3. Osman Ramli and Partners, for the year 2006 Financial Report;
4. Osman Bing Satrio dan Rekan, untuk Laporan Keuangan Perusahaan tahun 2007;
4. Osman Bing Satrio and Partners, for the year 2007 Financial Report;
5. Osman Bing Satrio dan Rekan, untuk Laporan Keuangan Perusahaan tahun 2008; dan
5. Osman Bing Satrio and Partners, for the year 2008 Financial Report; and
6. Osman Bing Satrio dan Rekan, untuk Laporan Keuangan Perusahaan tahun 2009;
6. Osman Bing Satrio and Partners, for the year 2009 Financial Report;
Osman Bing Satrio dan Rekan Wisma Antara lt.4 Jln Merdeka Selatan No. 17 Jakarta 10110
Osman Bing Satrio and Partners Wisma Antara 4th Floor Jln Merdeka Selatan No. 17 Jakarta 10110
Pada tahun 2009, biaya yang dikeluarkan untuk general audit/audit finansial adalah Rp 9.581.000.000 (sembilan miliar lima ratus delapan puluh satu juta Rupiah). Selain jasa general audit laporan keuangan, KAP OBS juga melakukan beberapa jasa audit, meliputi audit kepatuhan (PSA 62) audit evaluasi kinerja, audit laporan pekerjaan dalam pelaksanaan, audit project account loan ADB (1982-1983), dan audit laporan keuangan Proyek Percepatan Pembangunan 10.000 MW.
In the year 2009, costs incurred for the general audit/financial audit was Rp 9,581,000,000 (nine billion five hundred eighty-one million Rupiah). In addition to general financial statement audit services, KAP OBS is also doing some auditing services, including compliance audit (PSA 62) on performance evaluation, audit on work in progress reports, audit on project account loan from ADB (1982-1983) and the audit of financial statements for the Fast Track Development Project.
Notaris dan PPAT Lenny Janis, SH Jl. Hang Lekir 9 No.1 Jakarta 12120 Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH Jl. Panglima Polim V No.11 Kebayoran Baru Jakarta Konsultan Hukum Marsinih Martoatmodjo Iskandar Kusdihardjo Law Office Sampoerna Strategic Square South Tower lt. 24 Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46 Jakarta 12930 Amanah Gedung Victoria Lt 3 Jl. Sultan Hasanudin No. 47/51 Jakarta Hakim G. Nusantara, Harman & Partners Menara Jamsostek Lt 4 Suite TA 0402 Jl. Jend Gatot Subroto No.38 Jakarta Hadiputranto, Hadinoto & Partners Indonesia Stock Exchange Building Tower II Lt 21 Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
Notary and PPAT Lenny Janis, SH Jl. Hang Lekir 9 No.1 Jakarta 12 120 Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH Jl. Panglima Polim V No.11 Kebayoran Baru Jakarta Legal Consultant Marsinih Martoatmodjo Iskandar Kusdihardjo Law Office Sampoerna Strategic Square South Tower 24th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46 Jakarta 12 930 Amanah Victoria Building 3rd Floor Jl. Sultan Hasanuddin no. 47/51 Jakarta Hakim G. Nusantara, Harman & Partners Jamsostek Tower 4th Fl Suite TA 0402 Jl. Jend Gatot Subroto No.38 Jakarta Hadiputranto, Hadinoto & Partners Indonesia Stock Exchange Building Tower II 21st Floor Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
95
Management Discussion and Analysis ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN
96
Pembahasan dan Analisis Manajemen Management Discussion and Analysis
PRODUKSI DAN PEMBELIAN TENAGA LISTRIK Sebagai BUMN yang bergerak dibidang penyediaan tenaga listrik, PLN bertugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum yang kebutuhannya meningkat setiap tahunnya. Peningkatan akan kebutuhan tenaga listrik sebagai akibat dari peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat diiringi juga oleh perkembangan industri di Indonesia, sementara PLN memiliki keterbatasan dalam memenuhi peningkatan akan kebutuhan listrik tersebut. Hal ini menyebabkan beberapa sistem kelistrikan di luar Jawa–Bali mengalami kekurangan pasokan daya, dan mendorong Perusahaan berinisiatif memproduksi listrik tidak hanya dari pembangkit listrik milik PLN sendiri melainkan dari pembangkit yang disewa Perusahaan dan pembelian tenaga listrik atau PPA dari pihak swasta atau IPP.
Production and Purchasing Electricity As an SOE engaging in the provision of electricity, PLN is responsible for providing electricity power to meet the growing public needs every year. The increased need of electricity as a result of higher levels of social welfare has been accompanied by industrial development in Indonesia, while PLN’s ability to supply such increasing demand for electricity was limited. Eventually that has caused some of the outside Java-Bali electrical system experienced power supply shortage, and encouraged the Company to not only took the initiative to produce electricity from PLN-owned power plants but also from the leased power plant as well as by purchasing the electricity through PPA with some private parties or IPPs.
97
Management Discussion and Analysis ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN
Hingga tahun 2009, PLN melakukan sebagian besar pembelian tenaga listrik melalui PPA yaitu dari 20 IPP tahap operasi dengan kapasitas total sebesar 4.420,5 MW, yang terdiri dari 11 IPP beroperasi di sistem Jawa-Bali dengan kapasitas total sebesar 3.847 MW, 3 IPP beroperasi di Sumatera dengan kapasitas total sebesar 240 MW, 1 IPP beroperasi di Kalimantan dengan kapasitas total sebesar 45 MW dan 5 IPP beroperasi di Sulawesi dan kawasan Indonesia Timur dengan kapasitas total sebesar 209 MW.
Up to year 2009, PLN has purchased most of its electricity through PPA scheme, which was from 20 operating IPPs with a total capacity of 4,420.5 MW consisting of 11 IPPs operating in the JavaBali region with a total capacity of 3,847 MW, 3 IPPs operating in Sumatra with a total capacity of 240 MW, 1 IPP operating in Kalimantan with a total capacity of 45 MW and 5 IPPs operating in Sulawesi and Eastern Indoneia region with total capacity of 209 MW.
Produksi tenaga listrik tahun 2009 mencapai 156.797 GWh mengalami kenaikan sebesar 4,93% dari produksi pada tahun 2008 yang hanya mencapai 149.437 GWh. Kenaikan tersebut disebabkan karena pertumbuhan natural akan kebutuhan tenaga listrik.
In 2009, electricity production amounted to 156,797 GWh or 4.93% increase from year 2008 which reached 149,437 GWh. The increase was due to the natural growth of electricity.
Data rinci produksi selama periode 5 (lima) tahun terakhir terdapat pada tabel di bawah ini.
Detailed data on production during the last 5 (five) years period can be reffered to the below table.
PRODUKSI TENAGA LISTRIK
Electricity Production (GWh) Produksi (GWh) Production (GWh)
Produksi
2005
2006
2007
2008
2009
Production
Produksi Sendiri
98.177
101.664
107.984
113.340
115.434
Company’s Own Production
Pembelian Tenaga Listrik
26.088
28.639
31.199
36.097
36.169
Electricity Purchase
3.105
2.804
3.257
4.707
5.194
From Leased Generator
127.370
133.108
142.440
149.437
156.797
Total Production
Sewa Diesel Total Produksi
98
Dalam memproduksi tenaga listrik, PLN selalu berusaha untuk mengoptimalkan bauran energi dengan tujuan untuk mengurangi penggunaan BBM secara optimal meningkatkan pemakaian bahan bakar batubara, gas, panas bumi dan pemanfaatan tenaga air dengan memperhatikan kebutuhan sistem kelistrikan dan energi primer yang tersedia. Realisasi bauran energi pada tahun 2009 mengalami perubahan dari bauran energi pada tahun 2008. Penurunan produksi tenaga listrik yang dihasilkan dari pembangkit berbahan bakar BBM diimbangi dengan produksi tenaga listrik dari pembangkit berbahan bakar gas dan pembelian tenaga listrik dari pihak swasta mengakibatkan peningkatan persentase produksi dari pembangkit berbahan bakar gas terhadap produksi total dan persentase pembelian tenaga listrik dari pihak swasta terhadap produksi total.
In producing electricity, PLN is committed to optimize the energy mix in order to reduce the oil fuel usage optimally and to increase the coal, gas, geothermal and hydro power usage by taking into account the needs of electrical systems and the availability of primary energy. Realization of the energy mix in the year 2009 experienced a change of the energy mix in 2008. Decreased production of electricity generated from oil fuel power plants offset by the production of electricity from gas-fired power plants and electricity purchases from private parties caused the increase in the percentage of production from gas-fired power plant on yield and percentage of total energy purchased from private parties against the total production.
Rincian bauran energi untuk setiap sumber energi selama periode 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Details of the energy mix for each energy source during the last 5 (five) years can be seen in the table below.
ENERGY MIX
BAURAN ENERGI SUMBER ENERGI
2005
2006
2007
2008
2009
ENERGY RESOURCES
Bahan Bakar Minyak
30,6
27,7
25,5
27,7
22,06
Oil fuel
7,7
6,6
7,5
7,2
6,57
Water
26,1
28,8
29,3
27,6
27,51
Coal
Non Bahan Bakar Minyak Air Batu Bara
Non-oil fuel
Panas Bumi
22,4
2,4
2,2
2,3
2,24
Geothermal
Gas Alam
12,7
13,0
13,5
14,2
18,59
Natural Gas
Beli
20,5
21,5
22,0
20,9
23,07
Purchase
PERTUMBUHAN DAN KOMPOSISI PENJUALAN TENAGA LISTRIK Growth and Composition of Electricity Sales Komposisi penjualan tenaga listrik terbesar terdapat pada sektor rumah tangga dan industri yang mencapai 75,16% dari jumlah keseluruhan penjualan tenaga listrik.
The largest composition of the electricity sales occurred at residential and industrial sectors reached 75.16% of the total sales of electricity.
Penjualan tenaga listrik tahun 2009 sebesar 134,46 GWh mengalami kenaikan sebesar 4,31% dari penjualan tenaga listrik pada tahun 2008 sebesar 120,02 GWh. Hal tersebut disebabkan adanya pertumbuhan pemakaian tenaga listrik secara natural pada golongan tarif Rumah Tangga, Usaha dan Umum, sedangkan untuk golongan tarif Industri terjadi penurunan konsumsi tenaga listrik karena krisis ekonomi global. Walaupun terjadi kekurangan pasokan, PLN telah berusaha untuk dapat memasok tenaga listrik kepada masyarakat dengan melaksanakan program Demand Side Management (DSM). Program Demand Side Management dilakukan dengan cara: (i) memangkas dan/atau mengalihkan beban puncak melalui penggunaan lampu hemat energi; dan (ii) mekanisme tarif yaitu mengalihkan beban pelanggan konsumen industri dan komersial besar dari Waktu Beban Puncak (WBP) ke Luar Waktu Beban Puncak (LWBP).
Energy sales in 2009 amounted to 134.46 GWh increased by 4.31% from sales of electricity in the year 2008 amounted to 120.02 GWh. It was caused by natural growth of electricity consumption in the Residential, Business and Public sectors, while the Industrial sector’s electricity consumption was declining due to the impact of global economic crisis. Despite to the lack of power, PLN has been trying to supply electricity by implementing Demand Side Management (DSM) programs. Demand Side Management Program was conducted by: (i) reducing and/or transmitting of peak load through the usage of energy saving lamps; and (ii) applying tariff mechanism by transmitting industrial and large customers’ load from Peak Load Time (WBP) to Off-peak Load Time (LWBP).
Tingkat pertumbuhan dan komposisi penjualan tenaga listrik untuk periode 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:
The growth rate and composition of electricity sales for a period of 5 (five) years is as follows:
KOMPOSISI PENJUALAN TENAGA LISTRIK (GWh)
Table of Composition of Electricity Sales (GWh)
KELOMPOK PELANGGAN
Penjualan tenaga listrik (GWh) electricity sales(GWh)
CUSTOMER SEGMENT
2005
2006
2007
2008
2009
Rumah Tangga
41.182
43.754
47.324
50.184
54.945
Residential
Usaha/Bisnis
15.980
18.415
20.608
22.926
24.825
Business
Industri
42.453
43.615
45.802
47.969
46.204
Industry
Umum
7.417
6.825
7.510
7.940
8.607
Public
107.032
112.609
121.246
129.019
134.581
Total
Total
99
Management Discussion and Analysis ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN
Dari tabel di bawah terlihat bahwa persentase perubahan komposisi tenaga listrik terbesar adalah pada bidang usaha/bisnis.
From the table below shows that the percentage change in the composition of the largest electricity power is in the field of the business.
komposisi penjualan tenaga listrik
Percentage Changes in Composition of Electricity Sales
KELOMPOK PELANGGAN
2005-2006
Rumah Tangga Usaha/Bisnis
2006-2007
2007-2008
6,25
8,16
6,04
2008-2009
AVERAGE 2005-2009
CUSTOMER SEGMENT
9,49
7,845
Residential
15,24
11,91
11,25
8,28
11,67
Business
Industri
2,74
5,01
4,73
(3,68)
2,20
Industry
Umum
-7,98
10,04
5,73
8,40
4,07
Public
pertumbuhan penjualan tenaga listrik URAIAN
SATUAN UNITS
Penjualan Pertumbuhan
Electricity Sales Growth
2005
2006
2007
2008
2009
(GWh)
107.032
112.609
121.246
129.019
134.581
Sales
(%)
6,9
5,2
7,7
6,4
4,31
Growth
Berdasarkan data tabel di atas, penjualan tenaga listrik baik menurut komposisi maupun secara total menunjukkan tren yang meningkat dengan ratarata 6,02% dalam lima tahun terakhir.
DESCRIPTION
Based on the above table, the electricity sales either by composition or in total showed an upward trend with an average of 6.02% in the last five years.
TARIF DASAR LISTRIK Basic Electricity Tariff Tarif Dasar Listrik (TDL) merupakan tarif penjualan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). TDL yang dipergunakan Perusahaan untuk menghitung jumlah tagihan rekening listrik kepada pelanggan adalah TDL tahun 2003. Sejak tahun 2003 TDL tidak mengalami kenaikan, hal ini mengakibatkan biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan tenaga listrik dengan pendapatan dari penjualan tenaga listrik menjadi tidak seimbang. Pemerintah menerbitkan kebijakan pemberian subsidi bagi pelanggan yang tarif dasar listriknya masih di bawah biaya pokok penjualan. Namun subsidi ini belum cukup memenuhi kebutuhan PLN, karena subsidi ini diberikan hanya sebesar selisih negatif antara harga jual tenaga listrik rata-rata (Rupiah/kWh) dari masingmasing golongan tarif dikurangi biaya pokok penyediaan tenaga listrik (BPP) (Rupiah/kWh) pada tegangan di masing-masing golongan tarif dikalikan volume penjualan (kWh) untuk setiap golongan tarif. BPP dihitung berdasarkan formula termasuk tingkat susut jaringan dan distribusi yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. tahun 2009. Sebelum
100
Basic electricity tariff (TDL) represents sales of electricity tariffs set by the government and the House of Representatives (DPR). The TDL used to calculate the amount of customer electricity bill is the TDL of year 2003. Since 2003, TDL has not been increasing, as this resulted in the imbalance of costs incurred to provide electric power and revenues from sales of electricity. The government issued a policy of granting subsidies to customers that the electricity basic tariff is still below the cost of goods sold. However, this subsidy is not enough to meet electricity needs, because these subsidies are given only for the negative difference between the selling price of electricity on average (Rupiah/ kWh) from each tariff category minus cost of electricity supply (BPP) (Rupiah/kWh) on the voltage for each tariff category multiplied by sales volume (kWh) for each tariff category. BPP is calculated based on a formula including the level and distribution network losses are determined by the Minister of Energy and Mineral Resources. Before
Sejak tahun 2003 TDL tidak mengalami kenaikan, hal ini mengakibatkan biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan tenaga listrik dengan pendapatan dari penjualan tenaga listrik menjadi tidak seimbang Since 2003, TDL has not been increasing, as this resulted in the imbalance of costs incurred to provide electricity and revenues from sales of electricity
tahun 2009 besaran subsidi listrik yang diberikan tidak memperhitungkan marjin, baru pada tahun 2009 ditetapkan besaran subsidi dengan memperhitungkan marjin. Pagu subsidi listrik tahun 2009 ditetapkan melalui surat Menteri Keuangan Nomor S-588/MK.02/2009 tanggal 2 Oktober 2009 sebesar Rp 44.957.596 juta termasuk 5% margin subsidi atas biaya pokok penyediaan tenaga listrik. Berdasarkan hasil audit perhitungan subsidi listrik tahun 2009 dan 2008, maka subsidi yang diterima Perusahaan adalah sebesar Rp 53.719.818 juta.
2009, the amount of electricity subsidy did not take into account the margin, starting in the year 2009 the amount of electricity subsidy was calculated including the margins. In 2009, the electricity subsidy ceiling set by the Minister of Finance Number S-588/MK.02/2009 letter dated October 2, 2009 amounted to Rp 44,957,596 million, including 5% margin of subsidies on basic cost of electric power supply. Based on the results of the audit year 2009 electricity subsidy calculation and 2008, the subsidies received by the company amounted to Rp 53,719,818 million.
PENDAPATAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK Di tahun 2009, sumber pendapatan penjualan tenaga listrik terbesar masih berasal dari kelompok tarif industri dan rumah tangga. Pada tahun 2009 total pendapatan dari penjualan tenaga listrik mengalami peningkatan sebesar 7,03% menjadi Rp 90.172 miliar, dari Rp 84.250 miliar di tahun 2008. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan pendapatan pada kelompok tarif Bisnis. Walaupun terjadi kekurangan pasokan daya dan terjadi perubahan konsumsi tenaga listrik untuk pelanggan golongan tarif di atas 6600 VA, kenaikan pendapatan penjualan tenaga listrik tersebut terjadi karena keberhasilan program Demand Side Management (DSM). Hasil penjualan tenaga listrik secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
ELECTRICITY Sales Revenue In the year 2009, the largest source of the electric power sales revenue still comes from the group of industrial and residential tariffs. In the year 2009 total revenue from electricity sales increased by 7.03% to Rp 90,172 billion, from Rp 84,250 billion in 2008. This increase was due to increased revenues at the group rate of Business. Even though the lack of power and changes in consumption of electricity for tariff customers over 6600 VA happened, an increase in electricity sales revenue is a concern because the success Demand Side Management programs (DSM). Proceeds from sales of electricity in detail can be seen in table below.
101
Management Discussion and Analysis ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN
Revenue from electricity sales Table (Billion Rp)
PENDAPATAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK (miliar rp) KELOMPOK PELANGGAN
2005
2006
2007
2008
2009
CUSTOMER SEGMENT
Rumah Tangga
23.189
24.988
27.058
32.815
32.380
Residential
Usaha/Bisnis
11.826
14.074
15.920
14.991
22.116
Business
Industri
24.190
27.226
28.458
31.364
29.771
Industry
Umum
4.041
4.446
4.844
5.188
5.903
Public
63.246
70.735
76.280
84.358
90.172
Total
Total
PELANGGAN DAN DAYA TERSAMBUNG Customer and Connected Power Pada 2009, penambahan pelanggan mencapai 1.237.599 atau 85,29% dari sasaran penambahan jumlah pelanggan yang ditetapkan dalam RKAP tahun 2009 sebesar 1.450.970, sehingga total jumlah pelanggan menjadi 40.117.685. Dari tahun ke tahun, jumlah pelanggan PLN terus mengalami peningkatan yang sebagian besar berasal dari kelompok tarif rumah tangga seperti ditampilkan oleh tabel di bawah ini. Tidak tercapainya penambahan pelanggan sesuai RKAP Tahun 2009 disebabkan kekurangan pasokan daya, khususnya di unit-unit PLN di luar Jawa – Bali dan juga disebabkan krisis ekonomi global sehingga penambahan pelanggan kelompok tarif Industri tidak mencapai sasaran.
In 2009, the addition of subscribers reached 1,237,599 or 85.29% of the target of increasing the number of subscribers set forth in RKAP year 2009 amounted to 1,450,970, bringing the total number of subscribers to 40,117,685. From year to year, the amount of PLN customers continued to increase, which largely came from domestic tariff group as shown in the table below. No customer additions appropriate achievement of Year 2009 annual budget was caused by lack of power, especially in units outside of PLN Java - Bali and also due to the global economic crisis so the addition of Industrial tariff customer group does not reach the target.
JUMLAH PELANGGAN (RIBU PELANGGAN)
Number of Customers Table (Thousand Subscribers)
KELOMPOK PELANGGAN Rumah Tangga Usaha/Bisnis
2005
2006
2007
2008
2009
CUSTOMER SEGMENT
32.171
33.118
34.684
36.025
37.099
Residential
1.456
1.655
1.611
1.716
1.802
Business
Industri
46
46
47
48
48
Industry
Umum
896
931
992
1.055
1.168
Public
34.559
35.751
37.334
38.844
40.117
Total
Total
Daya tersambung pada tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar 2.808,25 MVA dari tahun sebelumnya menjadi total 62.894 MVA. Data perkembangan daya tersambung untuk tiap kelompok tarif adalah seperti terangkum dalam tabel di bawah ini. DAYA TERSAMBUNG (MVA) KELOMPOK PELANGGAN Rumah Tangga Usaha/Bisnis
Connected Power (MVA) Table 2005
2006
2007
2008
2009
CUSTOMER SEGMENT
25.006
26.100
27.777
29.335
30.700
Residential
9.168
10.254
10.939
11.929
12.710
Business
Industri
12.961
13.292
13.881
14.531
14.790
Industry
Umum
3.582
3.669
3.952
4.291
4.694
Public
50.717
53.317
56.549
60.086
62.894
Total
Total
102
Connected power capacity in the year 2009 has increased by 2,808.25 MVA from the previous year to a total of 62,894 MVA. Information on the progress of the connected power capacity for each group are summarized in the below table.
Pembangkit tenaga listrik yang dimiliki perusahaan terdiri dari pembangkit dengan menggunakan tenaga air, diesel, gas, gas uap, panas bumi dan uap Power station consists of company-owned plants using hydro, diesel, gas, steam gas, geothermal and steam
SARANA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK Power Supply Facility Sarana penyediaan tenaga listrik yang dimiliki dan dikelola PLN meliputi pembangkit tenaga listrik, jaringan transmisi dan jaringan distribusi. Pembangkit tenaga listrik yang dimiliki perusahaan terdiri dari pembangkit dengan menggunakan tenaga air, diesel, gas, gas uap, panas bumi dan uap dengan komposisi terbesar adalah pembangkit menggunakan tenaga uap yang mencapai 34% dari total kapasitas. Penambahan kapasitas pembangkit tenaga uap berbahan bakar batubara belum dirasakan signifikan mengingat PLTU 2 Banten (Labuan) 2 x 300 MW, PLTU 1 Jateng (Rembang) 2 x 315 MW dan PLTU 1 Jabar (Indramayu) 2 x 330 MW yang masuk dalam Program Percepatan 10.000 MW Tahap I yang menurut rencana sudah beroperasi tahun 2009 mengalami keterlambatan dan diharapkan beroperasi pada tahun 2010. Untuk PLTU Program Percepatan 10.000 MW yang berada di luar Jawa juga mengalami keterlambatan yang disebabkan oleh:
Means of electricity supply that is owned and managed by PLN include power generation, transmission and distribution network. Power station consists of company-owned plants using hydro, diesel, gas, steam gas, geothermal and steam with the largest composition is to use steam power plant that reaches 34% of total capacity. Additional power generation capacity of coal based steam power plant has not been considered significant considering Steam Power Plant 2 Banten (Labuan) 2 x 300 MW, Steam Power Plant 1 in Central Java (Rembang) 2 x 315 MW, Steam Power Plant 1 West Java (Indramayu) 2 x 330 MW, which all were included in the Fast Track Programme Phase I that were supposedly in operation in 2009, but all were being delayed and are expected to be in operation by 2010. In the meanwhile outer Java Fast Track Program were also postponed due to the following reasons:
1. keterlambatan penyediaan lahan berakibat kegiatan pelaksanaan tertunda, lokasi proyek harus dipindah; dan
1. the delays in acquisition of land resulted in delay of activities and relocation of projects; and
2. keterlambatan pembukaan L/C dan keterlambatan pembayaran diakibatkan ketidaksiapan pendanaan untuk proyek karena likuiditas PLN terpakai untuk menalangi pembayaran proyek-proyek di Jawa yang sudah mendesak. Proyek-proyek di Jawa tersebut didanai oleh pinjaman dari Cina tetapi dana tersebut belum siap pada saat diperlukan. Data perkembangan rinci dari sarana penyediaan tenaga listrik selama periode 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
2. the delay in L/C opening and in payment settlement, as the funding was not ready for financing the project, and instead was allocated for other urgent settlement for Java projects. Those Java projects were funded by China, but the funds were not ready when required. Information on detailed development of electricity supply facilities over a period of 5 (five) years can be seen in table below.
103
Management Discussion and Analysis ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN
KAPASITAS PEMBANGKIT (MW)
Generating Capacity (MW) Table
KELOMPOK PELANGGAN
2005
2006
2007
2008
2009
POWER PLANTS
PLTA
3.221
3.529
3.501
3.504
3.508
Hydro Power Plant
PLTD
2.994
2.941
2.956
3.020
2.980
Diesel Power Plant
PLTG
2.724
2.727
2.783
2.496
2.570
Gas Power Plant
PLTGU
6.281
7.021
7.021
7.370
7.370
Gas Steam Power Plant
PLTP
395
395
415
415
415
Geothermal Power Plant
PLTU
6.900
8.220
8.534
8.764
8.764
Steam Power Plant
22.515
24.846
25.222
25.571
25.607
Total
Total
Untuk menyalurkan tenaga listrik terutama dari pembangkit Proyek Percepatan 10.000 MW, maka di tahun 2009 PLN membangun proyek jaringan transimisi T/L 500 kV Jawa-Bali, T/L 150 kV luar Jawa Bali, proyek gardu induk 150 kV serta proyek jaringan interkoneksi. Di sisi jaringan distribusi, PLN telah membangun proyek jaringan distribusi tegangan menengah dan rendah 20 kV serta proyek gardu distribusi. Pada tanggal 31 Desember 2009, Perusahaan telah menandatangani 116 kontrak untuk peningkatan dan pembangunan transmisi baru dan gardu induk di Jawa dan luar Jawa.
To supply electricity mainly from generating 10,000 MW Acceleration Project, then in 2009 PLN to build a transmission network project T/L 500 kV Java-Bali, T/L 150 kV outside Java and Bali, the project 150 kV substations and interconnection network project. In terms of distribution network, PLN has built a network project of medium and low voltage distribution and 20 kV distribution substation projects. On December 31, 2009, the Company had signed 116 contracts for upgrading and building new transmission and substations in Java and outside Java.
PENYALURAN
Distribution
URAIAN
2005
2006
2007
2008
2009
UNITS
Transmisi (kms)
30.945
31.195
31.612
32.472
34.949
Transmission (kms)
Gardu Induk (MVA)
53.976
54.409
54.649
55.989
Diesel Generated Power Plant
SUSUT JARINGAN Network Losses Realisasi susut jaringan tahun 2009 mencapai 9,93%, dengan komposisi susut transmisi sebesar 2,18% dan susut distribusi sebesar 7,93%. Pencapaian susut jaringan tersebut telah menunjukkan perbaikan yang signifikan dibandingkan susut jaringan tahun 2008 sebesar 10,46%. Perusahaan berupaya terus-menerus untuk menurunkan susut non teknis dengan meningkatan kualitas pembacaan pemakaian tenaga listrik. Peningkatan kualitas pembacaan pemakaian tenaga listrik tersebut dilaksanakan dengan melakukan pengawasan terhadap hasil baca meter, membaca pemakaian tenaga listrik pelanggan potensial secara remote melalui Automatic Meter Reading yang dipasang pada pelanggan dan menertibkan pemakaian tenaga listrik kepada pelanggan yang melakukan pencurian tenaga listrik.
104
In total, the actual transmission losses in 2009 reached 9.93%, with a composition of 2.18% to 7.93% for the transmission and distribution. Achieving network losses has showed significant improvement compared to transmission losses in 2008 amounted to 10.46%. The Company continually seeks to reduce non-technical losses by increasing the quality of the reading of electricity usage. Improving the quality of meter reading will be conducted by monitoring the results of meter reading, remotely reading potential customers consumption via Automatic Meter Reading installed at the customer and controlling the illegal electricity usage.
Di samping usaha tersebut di atas, Perusahaan juga secara terus-menerus berupaya menurunkan susut teknis jangka pendek, antara lain:
In addition to the above operations, the Company also continually seeks short-term decrease technical losses, such as by:
• melakukan investasi yang tidak memerlukan dana relatif besar dengan memasang trafo sisipan dan menambah jumlah JTR sehingga arus penghantar lebih kecil dan tegangan ujung menjadi lebih baik;
• conducting low cost invesment through instalation of additional distribution transformer and by adding low voltage distribution lines to improve voltage quality;
• membentuk organisasi di cabang dan wilayah/distribusi yang bertanggung jawab terhadap akurasi pengukuran pemakaian tenaga listrik;
• formalizing an organization in a branch and region/distribution that is responsible for measuring energy accuracy;
• merupaya mendapatkan sertifikasi mutu ISO 9001 pada proses bisnis Pengelolaan Alat Pencatat Pemakaian (APP) tenaga listrik;
• attempting to obtain the ISO 9001 quality certification for business process management Recording Device Usage (APP) of electricity;
• mengintensifkan Penertiban Penggunaan Tenaga Listrik (P2TL) dan penertiban Penerangan Jalan Umum (PJU) dan penerangan reklame ilegal;
• controlling illegal electricity usage (P2TL) as well as controlling illegal public street lighting (PJU) and the illegal billboard lighting;
• melakukan pemeriksaan rutin pelanggan besar terhadap akurasi CT, PT dan pengawatan;
• performing routine inspection of the customer as to the accuracy CT, PT and wiring;
• melakukan pengukuran beban trafo dan penyeimbangan beban; dan
• conducting transformer load measurement and balancing; and
• meningkatkan kemampuan dan kompetensi SDM melalui pelatihan reguler atau lokakarya (workshop).
• improving human resource capacity and competency through regular training or workshop.
TINGKAT LAYANAN – MUTU DAN KEANDALAN Service - Quality and Reliability Sebagai komitmen perusahaan dalam meningkatkan layanan kepada konsumen dan sejalan dengan UU perlindungan konsumen, program peningkatan mutu layanan telah dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan pendanaan perusahaan melalui kegiatan-kegiatan berikut:
As the company’s commitment in improving services to consumers and in line with the Act on consumer protection, service quality improvement programs have been carried out in stages in accordance with its financing capabilities through the following activities:
• mengembangkan komunikasi mutu layanan kepada publik secara transparan;
• to develop quality communication services to the public in a transparent manner;
• melakukan klasifikasi tingkat mutu layanan secara nasional; dan
• to classify the level of quality service nationwide; and
• menjadikan tingkat mutu layanan sebagai dasar penyusunan kegiatan investasi.
• to make the level of service quality as the basis for the preparation of investment activity.
Mutu layanan selalu diukur dengan mempertimbangkan batasan teknis yang ada dan ditetapkan di setiap daerah sesuai dengan keadaan setempat. Tingkat keandalan mutu layanan diukur melalui jumlah frekuensi pemadaman yang dialami pelanggan selama satu tahun dinyatakan dalam System Average Interuption Frequency Index (SAIFI) dan berapa lama waktu pemadaman yang dialami pelanggan tersebut yang dinyatakan dalam System Average Interuption Duration Index (SAIDI).
Quality service is always measured by considering the existing technical limitations, which are determined in each region according to local circumstances. Level of reliability, service quality is measured by the number of frequency of outages experienced by customers during the year as stated in the System Average Frequency Interuption Index (SAIFI) and how long the outages experienced by customers, as stated in the System Average Interuption Duration Index (SAIDI).
105
Management Discussion and Analysis ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN
Saat ini, Perusahaan sedang dalam proses peningkatan mutu layanan untuk menurunkan angka SAIDI dan SAIFI yang pada tahun 2009 sebesar 1.002 menit/pelanggan dan 10,78 kali/ pelanggan. Pencapaian kinerja mutu layanan pada tahun 2009 tersebut sudah mengalami perbaikan dibandingan pencapaiannya pada tahun 2008 yaitu SAIDI sebesar 4854 menit/ pelanggan dan 13,33 kali/pelanggan. Realisasi pencapaian SAIDI dan SAIFI tersebut disebabkan oleh hal-hal berikut: 1. pemadaman karena kekurangan pasokan tenaga listrik akibat daya mampu pasok dari pembangkit lebih kecil dari beban puncak yang mengakibatkan krisis kelistrikan di seluruh Indonesia; 2. pemadaman yang terjadi karena kapasitas jaringan transmisi dan jaringan distribusi tidak sesuai dengan beban yang disalurkan; dan 3. pemadaman akibat gangguan jaringan transmisi dan gangguan jaringan distribusi pada right of way jaringan tersebut akibat ganggauan pohon. Upaya perbaikan mutu juga didukung dengan penanggulangan seperti:
layanan tersebut beberapa upaya
1. program jangka pendek di sisi pembangkit yang bertujuan untuk menutupi kekurangan pasokan daya akibat daya mampu pembangkit lebih kecil dari beban puncak dengan mengundurkan jadwal pemeliharaan pembangkit, menyewa genset, memanfaatkan excess power dari Perusahaan yang memiliki pembangkit sendiri, melakukan relokasi mesin pembangkit dari daerah yang tidak mengalami kekurangan pasokan daya ke daerah mengalami kekurangan pasokan daya. Program jangka pendek di sisi pelanggan yang bertujuan untuk menurunkan beban puncak dengan melaksanakan program demand side management; 2. sosialisasi Gerakan Hemat Energi untuk daerah yang mengalami keterbatasan daya, gerakan ini sangat bermanfaat untuk mengatasi pemadaman agar tidak meluas; 3. melengkapi manajemen dengan perangkat pemantauan gangguan penyulang guna mendorong kinerja penyulang menjadi lebih baik, karena hampir 70% gangguan distribusi berasal dari Jaringan Tegangan Menengah (JTM); 4. membenahi proteksi di Jaringan agar malfungsi tidak terjadi lagi dimasa depan;
106
Currently, the Company is in the process of improving the quality of services to reduce the number of SAIDI and SAIFI which in 2009 amounted to 1002 minutes/customer and 10.78 times per customer. Achievement of service quality performance in the year 2009 was already experiencing improvements in the year 2008 compared to the achievement of SAIDI for 4,854 minutes/customer and 13.33 times per customer. Actual SAIDI and SAIFI achievement was due to the following matters: 1. power outage due to lack of electricity supply resulted from lower capacity of the power plant compaed to the transmitted peak capacity has consequently caused electricity crisis across Indonesia; 2. power outage that occurred because of the capacity of transmission and distribution networks were not distributed accordingly to the transmitted capacity; and 3. power outage caused by interruption of transmission and distribution network disturbances on the right of way network was caused by the trees interference.
Pencapaian kinerja mutu layanan pada tahun 2009 sudah mengalami perbaikan pada tahun 2009 dibandingan tahun 2008, yaitu SAIDI sebesar 1.002 menit/pelanggan dan SAIFI sebesar 10,78 kali/pelanggan
Achievement of service quality performance in the year 2009 was already experiencing improvements compared to the year 2008, valuing 1,002 minutes/ customer for SAIDI and 10.78 times per customer for SAIFI
Service quality improvement efforts were also supported by the following prevention initiatives: 1. conducting short-term programs at the generating sides that aims to cover the lack of power due to the capacity of power generators, which are smaller than the peak load, by stepping generator maintenance schedule, renting generators, using excess power from the companies which own generators, relocating power plant from non deficit areas to deficit areas. The customer, short-term program that aims to reduce peak load by implementing demand-side management programs;
2. socializing the ‘Smart Use of Energy’ Movement in the areas where the electricity power is limited, this movement is very useful to overcome the power outage from widespreading; 3. facilitating the management with monitoring devices to escalate the performance of disturbance feeder, since almost 70% interference was caused by the medium voltage distribution line (JTM); 4. fixing network protection in order to prevent future malfunction;
107
Management Discussion and Analysis ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN
5. membersihkan Right of Way (ROW) secara efektif dengan memanfaatkan informasi peta pohon;
5. clearing up the Right of Way (ROW) effectively through the utilization of tree map information;
6. melaksanakan manajemen trafo untuk meningkatkan faktor penggunaan trafo berbeban rendah dan mengurangi jumlah trafo dengan beban berlebihan (overblast) sehingga tingkat kerusakan trafo dapat diturunkan dan resiko pemadaman dapat dikurangi; dan
6. managing distribution transformer to increase the low capacity of transformer and to reduce the number of transformers with excessive capacity (overblast) in order to lowering the damage level and reducing the risk of transformer burnout; and
7. menyusun pencatatan indikator mutu dan keandalan terbaru dengan menyesuaikan cara pencatatan dan perhitungan yang telah digunakan utilitas listrik.
7. compiling records of quality and reliability indicator by adjusting recording and calculations methods according to the world’s electrical standard.
EFISIENSI Efficiency Upaya peningkatan efisiensi telah dilakukan sejak tahun 1999 melalui program-program berikut: • penurunan susut jaringan; • peningkatan efisiensi investasi; • penyempurnaan sistem pemeliharaan; • peningkatan efisiensi produksi pembangkit dengan menekan konsumsi bahan bakar/Specific Fuel Consumption (SFC) pembangkit; dan • penurunan tingkat persediaan dan penurunan siklus penagihan.
Efforts to increase efficiency have been conducted since 1999 through the following programs: • decrease in transmission losses; • improvement of investment efficiency; • completion of the maintenance system; • improvement of production efficiency by pressing down the Specific Fuel Consumption (SFC) plant; and
Implementasi program peningkatan efisiensi tersebut dilakukan melalui Efficiency Drive Program (EDP) dengan sasaran perolehan penghematan EDP. Dalam bentuk intangible, realisasi EDP tersebut terlihat berupa perubahan budaya perusahaan seperti peningkatan keinginan untuk menekan biaya/anggaran tanpa mengurangi manfaat yang diperoleh, peningkatan persepsi pendekatan secara bisnis/komersial dalam penyelesaian masalah di lapangan, dan bertumbuhnya semangat inovasi dan kompetisi dalam memberikan kontribusi bagi perusahaan.
Implementation of efficiency improvement program is conducted through Efficiency Drive Program (EDP) with a target acquisition net gain & savings in EDP. In the form of intangible, the realization of the EDP is shown in the form of corporate cultural changes such as increasing desire to reduce the cost/budget without reducing the benefits gained, the increasing perception approach to business/commercial in the settlement of problems in the field, and the growing spirit of innovation and competition in contributing to the company.
• decrease in inventory levels and declining billing cycle.
KINERJA MANAJEMEN Management Performance
108
Mengacu pada Kep.Men.BUMN No. KEP100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002, tentang penilaian Tingkat Kesehatan BUMN, PT PLN (Persero) tergolong dalam kelompok BUMN infrastruktur. Pencapaian nilai tingkat kesehatan PLN sepanjang tahun 2009 mencakup tiga aspek, yaitu aspek keuangan senilai 35,00 dari bobot maksimal 50,00; aspek
Referring to SOEs Ministry Decree No. KEP100/MBU/2002 dated June 4, 2002, regarding assessment of credibility level of SOEs, PT PLN (Persero) is categorized in groups of state-owned infrastructure. The achievement of the level of PLN’s health throughout the year 2009 includes three aspects, namely financial aspects of namely financial aspect valued of 35.00 out of
operasional senilai 28,20 dari bobot maksimal 35,00; dan aspek administrasi senilai 15,00 dari bobot maksimal 15,00. Total nilai sebesar 78,20 masuk pada golongan perusahaan SEHAT dengan klasifikasi A. NO
ASPEK
1
Keuangan
BOBOT VALUE 50
50.00 maximum; operational aspect valued of 28.20 out of 35.00 maximum; and administrative aspect valued of 15.00 out of 15.00 maximum.
NILAI SCORE
%
35,00
70,00
ASPECT Finance
2
Operasional
35
28,20
80,57
Operational
3
Administrasi
15
15,00
100
Administration
100
78,20
78,20
Total
Total
TINJAUAN KEUANGAN Financial Review LABA RUGI
Profit and loss
LAPORAN LABA RUGI PT PLN (Persero) TAHUN 2009
Income Statement of PT PLN (Persero) Year 2009 Table
KETERANGAN DESCRIPTION
PENDAPATAN USAHA REVENUES
REALISASI (JUTA RUPIAH) REALIZATION (MILLION RP) 2009
2008
PERBANDINGAN TAHUN 2009 & 2008 (%) YEAR TO YEAR 2009 & 2008 (%)
145.222.144
164.208.510
-11,56
Penjualan Tenaga Listrik Sale of Electricity
90.172.100
84.279.726
7,03
Subsidi Listrik Pemerintah Government’s Electricity Subsidy
53.719.818
78.577.390
-31,63
Penyambungan Pelanggan Customer Connection Fees
651.716
589.622
10,53
Lain-lain Others
678.510
791.772
-14,30
135.275.969
160.597.751
-15,77
Bahan Bakar dan Pelumas Fuel and Lubricants
76.235.072
107.782.838
-29,27
Pembelian Tenaga Listrik Purchased Electricity
25.447.786
20.742.838
22,68
Pemeliharaan Maintenance
7.964.512
7.619.854
4,52
Kepegawaian Personnel
9.758.314
8.344.224
16,95
Penyusutan Depreciation
11.834.746
11.372.849
4,06
Lain-lain Others
4.035.539
4.735.081
-14,77
LABA (RUGI) OPERASI INCOME (LOSS) FROM OPERATIONS
9.946.175
3.640.759
175,46
Penghasilan (Beban) Lain-lain Other Incomes (Charges)
2.257.175
(15.801.927)
n/a
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK INCOME (LOSS) BEFORE TAX
12.203.347
(12.191.168)
n/a
LABA (RUGI) BERSIH NET INCOME (LOSS)
10.355.679
(12.303.716)
n/a
Beban Usaha OPERATING EXPENSES
Pendapatan Usaha Pendapatan usaha Perusahaan di tahun 2009 sebesar Rp 145.222.144 juta mengalami penurunan sebesar 12% dari pendapatan usaha
Operating Revenues Company revenues in 2009 amounted to Rp 145,222,144 million decreased by 12% o f total revenues in 2008 amounted to
109
Management Discussion and Analysis ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN
tahun 2008 sebesar Rp 164.208.510 juta. Subsidi ini diperhitungkan berdasarkan pada selisih negatif antara harga jual rata-rata dari masing-masing golongan tarif dikurangi biaya pokok penyediaan tenaga listrik dari masing-masing golongan tarif, dimana selisih ini menjadi semakin kecil karena adanya penurunan harga BBM di tahun 2009. Dengan demikian, pendapatan penjualan tenaga listrik PT PLN (Persero) sesungguhnya mengalami kenaikan dari Rp 84.249.726 juta pada tahun 2008 menjadi Rp 90.237.909 juta pada tahun 2009.
Rp 164,208,510 million. Subsidy is calculated based on the negative difference between the average selling price of each tariff category minus cost of electricity supply from each tariff category, where this difference becomes smaller because of the decline in fuel prices in the year 2009. Thus, electrical power sales revenue of PT PLN (Persero) actually experienced an increase of Rp 84,249,726 million in 2008 to Rp 90,237,909 million in 2009.
Pendapatan usaha pada tabel berikut ini berasal dari penjualan tenaga listrik sebesar Rp 90.172.100 juta, penyambungan pelanggan sebesar Rp 651.716 juta, pendapatan usaha lainnya sebesar Rp 678.510 juta, dan sisanya berasal dari subsidi listrik pemerintah.
Operating revenues in the following table derived from electricity sales amounted to Rp 90,172,100 million, the connection of subscribers amounted to Rp 651,716 million, other operating revenue amounted to Rp 678,510 million, and the remaining electricity comes from government subsidies.
PENDAPATAN PENJUALAN (JUTA RUPIAH)
REVENUE FROM ELECTRICITY SALES (MILLION RUPIAH)
URAIAN
2006
2007
2008
2009
UNITS
Penjualan Tenaga Listrik
63.246.221
70.735.151
76.286.195
84.249.726
90.172.100
Sale of Electricity
Subsidi Listrik Pemerintah
12.510.960
32.909.148
36.604.751
78.577.390
53.719.818
Government’s electricity Subsidy
Penyambungan Pelanggan
439.917
479.991
535.269
589.622
651.716
Operating Expenses
Lain-lain
346.226
602.246
616.472
791.772
678.510
Others
76.543.324
104.726.536
114.042.687
164.208.510
145.222.144
Total
Total
110
2005
Beban Usaha Beban usaha pada tahun 2009 adalah sebesar Rp 135.275.969 juta. Beban usaha mengalami penurunan sebesar 16% dari beban usaha pada tahun 2008 yang terutama disebabkan oleh:
Operating Expenses Operating expenses in 2009 was Rp 135,275,969 million. The operating expenses decreased by 16% from year 2008, which was primarily due to:
-
penurunan beban bahan bakar dan pelumas dari Rp 107.782.838 juta pada tahun 2008 menjadi sebesar Rp 76.235.072 juta pada tahun 2009;
-
a decrease in fuel and lubricant expenses from Rp 107,782,838 million in 2008 to Rp 76,235,072 million in 2009;
-
kenaikan beban pembelian tenaga listrik dari Rp 20.742.905 juta pada tahun 2008 menjadi sebesar Rp 25.447.786 juta pada tahun 2009;
-
an increase in electricity purchase from Rp 20,742,905 million in 2008 amounted to Rp 25,447,786 million in 2009;
-
kenaikan beban pemeliharaan dari Rp 7.619.854 juta pada tahun 2008 menjadi Rp 7.964.512 juta pada tahun 2009 dengan rincian pemakaian material sebesar 57,77% dan biaya yang digunakan untuk jasa/borongan 42,23% dari total beban pemeliharaan;
-
an increase in maintenance expenses from Rp 7,619,854 million in 2008 to Rp 7,964,512 million in 2009, comprising 57.77% for material usage and 42.23% for services/wholesale charges out of the total maintenance expenses;
-
kenaikan beban pegawai dari Rp 8.344.224 juta pada tahun 2008 menjadi Rp 9.758.314 juta pada tahun 2009;
-
an increase in employee expenses from Rp 8,344,224 million in 2008 to Rp 9,758,314 million in 2009;
-
kenaikan beban penyusutan dari Rp 11.372.849 juta pada tahun 2008 menjadi Rp 11.834.746 juta pada tahun 2009; dan
- Penurunan beban lain-lain/administrasi dari Rp 4.735.081 juta pada tahun 2008 menjadi Rp 4.035.539 juta pada tahun 2009 terutama disebabkan oleh penurunan beban piutang ragu-ragu, beban pengelolaan pelanggan, beban perjalanan dinas, dan beban penagihan rekening dan penertiban pemakaian tenaga listrik.
-
an increase in depreciation cost from Rp 11,372,849 million in 2008 to Rp 11,834,746 million in 2009; and
-
a decrease in other/administration expenses from Rp 4,735,081 million in 2008 to Rp 4,035,539 million in 2009 that was primarily due to the decrease in bad debt expense, customer management expenses, travel expenses, and receivable accounts and controlled electricity usage billing.
Laba Usaha Laba Usaha tahun 2009 sebesar Rp 9.946.175 juta. Laba Usaha mengalami peningkatan sebesar 175,46% dari Rp 3.610.759 juta pada tahun 2008. Kenaikan laba usaha yang sangat signifikan ini terutama disebabkan oleh penurunan beban usaha yang cukup signifikan meskipun disertai dengan penurunan pendapatan usaha sebagai akibat dari penurunan subsidi listrik pemerintah.
Operating Profit Operating profit in 2009 amounted to Rp 9,946,175 million. Operating profit increased by 175.46% from Rp 3,610,759 million in 2008. This significant increase in operating income was primarily due to the decrease in operating expenses together with a decline in revenues as a result of decreased government power subsidy.
PENGHASILAN (Beban) Lain-lain Penghasilan lain-lain – total pada tahun 2009 sebesar Rp 2.257.172 juta. Penghasilan lainlain mengalami kenaikan yang signifikan, di mana pada tahun sebelumnya Perusahaan tidak mendapatkan Penghasilan lain-lain, melainkan memiliki Beban lain-lain sebesar Rp 15.801.927 juta. Timbulnya Penghasilan lain-lain ini terutama disebabkan adanya keuntungan kurs mata uang asing.
Other Income (Expenses) Other income - in the year 2009 was totalling Rp 2,257,172 million. Other income increased significantly this year as the Company’s other income did not accrued last year, but otherwise recorded other expenses amounted to Rp 15,801,927 million. The other income gained in 2009 was primarily due to the net gain on foreign exchange.
Laba/(Rugi) Bersih Perusahaan mengalami kenaikan laba bersih yang sangat signifikan dari negatif Rp 12.303.716 juta di tahun 2008 menjadi Rp 10.335.679 juta di tahun 2009.
Profit (Loss) The Company’s net income increased significantly from a negative Rp 12,303,716 million in 2008 to Rp 10,335,679 million in 2009.
NERACA
Balance Sheet
KETERANGAN DESCRIPTION
REALISASI (JUTA RUPIAH) REALIZATION (MILLION RP) 2009
2008
PERBANDINGAN TAHUN 2009 & 2008 (%) YEAR TO YEAR 2009 & 2008 (%)
ASET ASSETS
333.713.076
290.718.943
14,79
Aset Tidak Lancar Noncurrent Assets
296.713.583
259.643.313
14,28
36.999.493
31.075.630
19,06
KEWAJIBAN DAN EKUITAS LIABILITIES AND EQUITY
333.713.076
290.718.943
14,79
Ekuitas Equity
141.196.085
126.986.567
11,19
Kewajiban Tidak Lancar Noncurrent Liabilities
154.809.164
123.078.686
25,78
37.707.827
40.653.690
-7,25
Aset Lancar Current Assets
Kewajiban Lancar Current Liabilities
111
Management Discussion and Analysis ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN
112
Berdasarkan penilaian Tingkat Kesehatan BUMN, PLN meraih peringkat SEHAT dengan klasifikasi A pada tahun 2009 Based on SOE credibility assessment in 2009, PLN was classified HEALTHY or grouped into A classification
Aset Jumlah Aset Perusahaan pada akhir tahun 2009 sebesar Rp 333.713.076 juta. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 14,79% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 290.718.943 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan bertambahnya pekerjaan dalam pelaksanaan konstruksi berjalan dan kas dan setara kas Perusahaan. Namun bersamaan dengan peningkatan aset-aset tersebut, perusahaan juga mengalami penurunan aset, terutama penurunan investasi jangka pendek dan aset tidak digunakan dalam operasi.
Asset The Company’s total assets as per end of 2009 amounted to Rp 333,713,076 million. The amount increased by 14.79% compared to previous year that was Rp 290,718,943 million. The increase was mainly due to an increase in construction in progress and cash and cash equivalents of the Company. Moreover, Corporate also experienced a decreasing in assets in year 2009, which was primarily due to a decrease in shortterm investments and non operational assets.
Ekuitas Jumlah Ekuitas pada akhir tahun 2009 adalah sebesar Rp 141.196.085 juta. Jumlah tersebut meningkat sebesar 11,19% dari tahun sebelumnya, yaitu Rp 126.986.567 juta. Peningkatan ekuitas tersebut terutama disebabkan peningkatan saldo laba dan tambahan modal disetor.
Equity Total Equity at the end of 2009 was Rp 141,196,085 million or increased by 11.19% from the previous year which was at Rp 126,986,567 million. The increase in equity was primarily due to increases in retained earnings and additional paid in capital.
Kewajiban Tidak Lancar Kewajiban tidak lancar pada akhir tahun 2009 adalah sebesar Rp 154.809.164 juta atau mengalami peningkatan sebesar 25,78% dibandingkan tahun 2008 sebesar Rp 123.078.686 juta. Kenaikan kewajiban tidak lancar terutama disebabkan oleh meningkatnya kewajiban jangka panjang Perusahaan, yaitu hutang bank dan surat hutang jangka menengah, dan hutang obligasi.
Non-current Liabilities Non current liabilities at the end of 2009 totalled at Rp 154,809,164 million or increased by 25.78% compared to 2008 which was amounted to Rp 123,078,686 million. The increase was mainly due to an increase in the Company’s long-term liabilities, such as bank loans and medium term notes, as well as bonds payable.
Kewajiban Lancar Kewajiban lancar pada tahun 2009 sebesar Rp 37.707.827 juta atau mengalami penurunan sebesar 7,25% dibandingkan tahun 2008 sebesar Rp 40.653.690 juta. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan hutang usaha pihak ketiga dari tahun sebelumnya.
Current Liabilities Current liabilities at the end of 2009 totalled at Rp 37,707,827 million or decreased by 7.25% compared to the year 2008 which was at a total of Rp 40,653,690 million. This decrease was caused by a decreasing in the third-party trade payables of the previous year.
Arus Kas Kas selama tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar Rp 6.655.569 juta atau 104,19% dari saldo kas awal tahun sebesar Rp 6.387.627 juta menjadi Rp 13.043.196 juta pada akhir tahun 2009. Peningkatan jumlah arus kas tersebut disebabkan oleh peningkatan arus kas dari aktivitas pendanaan, yaitu hasil emisi obligasi dan perolehan hutang bank.
Cash Flow The cash flow in the year 2009 experienced an increase of Rp 6,655,569 million or 104.19% of the cash balance at beginning of year from Rp 6,387,627 million to Rp 13,043,196 million at the end of 2009. The increase in total cash was mainly due to the increase in cash flows from financing activities, namely the acquisition of bank loans and proceeds of bonds.
ARUS KAS PT PLN (Persero) 2009
Balance of PT PLN (Persero) Year 2009
KETERANGAN Description
REALISASI (JUTA RUPIAH) REALIZATION (MILLION RP)
PERBANDINGAN TAHUN 2009 & 2008 (%) YEAR TO YEAR 2009 & 2008 (%)
2009
2008
5.898.187
7.780.481
-24,19
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flow from Investing Activities
(30.566.969)
(21.952.056)
39,24
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flow from Financing Activities
31.324.351
4.268.420
633,86
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents
6.655.569
(9.903.155)
-167,21
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at The Beginning of The Year
6.387.627
16.290.782
-60,79
13.043.196
6.387.627
104,19
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flow from Operating Activities
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at The End of The Year
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Arus kas masuk dari aktivitas operasi pada akhir tahun 2009 sebesar Rp 5.898.187 juta. Arus kas tersebut mengalami penurunan 24,19% dibandingkan tahun 2008 yang sebesar Rp 7.780.481 juta. Penurunan arus kas dari aktivitas operasi ini terutama disebabkan oleh penurunan penerimaan subsidi listrik dari Rp 49.048.741 juta pada tahun 2008 menjadi Rp 64.693.962 juta pada tahun 2009.
Cash Flows from Operating Activities The cash inflows generated from the business activity at the end of 2009 amounted to Rp 5.898.187 million. The cash flow declined by 24.19% compared to the year 2008, which amounted to Rp 7.780.481 million. Decrease in cash flows from operating activities was primarily resulted from the decrease in revenue from the electricity sudsidy of Rp 49,048,741 million in 2008 to Rp 64,693,962 million in 2009.
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Arus kas keluar dari aktivitas investasi pada akhir tahun 2009 sebesar Rp 30.566.969 juta. Arus kas tersebut mengalami penurunan sebesar 39,24% dibandingkan tahun 2008 di mana arus kas keluar sebesar Rp 21.952.056 juta.
Cash Flows from Investing Activities The cash outflows from investment activities at the end of 2009 was Rp 30,566,969 million. The cash outflows decreased by 39.24% compared to ther year 2008, which was amounted to Rp 21,952,056 million.
113
Management Discussion and Analysis ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN
Penurunan arus kas ini terutama disebabkan oleh perolehan pekerjaan dalam pelaksanaan, penempatan rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya, serta penempatan investasi jangka pendek.
The decreasing in cash flows was primarily due to the acquisition of construction in progress, placement of bank accounts and restricted time of deposits, also placement of short term investments.
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Arus kas masuk dari aktivitas pendanaan pada akhir tahun 2009 sebesar Rp 31.324.351 juta. Arus kas tersebut mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 633,86% dibandingkan tahun 2008 yang sebesar Rp 4.268.420 juta. Hal ini disebabkan peningkatan hasil emisi obligasi dan perolehan hutang bank.
Cash Flow from Financing Activities The cash inflows from financing activities by the end of 2009 amounted to Rp 31,324,351 million. The cash flow significantly increased by 633.86% compared to the year 2008 which amounted to Rp 4,268,420 million. This is due to the increase in bond proceeds and the acquisition of bank loans.
RASIO KEUANGAN Financial Ratio Tabel Arus Kas PT PLN (Persero) Tahun 2009 Rasio Ratio
Cash Flow PT PLN (Persero) Year 2009
2005
2006
2007
2008
2009
Cash Ratio (%)
20,66
46,82
40,45
15,71
34,59
Acid Test Ratio (%)
27,88
55,35
70,22
37,86
64,12
Current Ratio (%)
68,60
104,05
107,29
76,44
98,12
(10,83)
1,07
2,58
(5,83)
(0,49)
4,78
4,29
1,29
1,56
1,26
Receivable Turnover (kali)
34,20
33,40
16,84
21,74
42,30
Collection Period (days)
Likuiditas Liquidity
Net Working Capital to Sales (%) Aktivitas Activity Inventory Turnover (kali)
10,67
10,93
10,83
8,39
8,63
Current Asset Turnover (kali)
5,04
4,51
1,06
1,13
2,65
Fixed Asset Turnover (kali)
0,35
0,37
0,19
0,21
0,45
Total Asset Turnover (kali) Sales/Net Working Capital (kali)
0,29
0,30
0,15
0,15
0,29
(7,63)
63,00
25,98
(8,80)
(127,30)
Solvabilitas Solvability Debt to Total Asset (%)
34,07
41,07
47,59
53,72
55,20
Time Interest Earned (%)
(31,01)
56,36
35,68
(80,92)
167,39
Debt to Equity Ratio (%)
53,83
72,82
95,41
122,99
130,47
0,82
(0,71)
3,33
4,29
11,03
EBITDA Margin (%)
12,03
11,03
10,90
3,61
15,00
NPM (%)
(7,78)
(5,74)
(7,40)
(14,60)
11,48
ROI (%)
(2,23)
0,78
(2,06)
(4,23)
3,10
ROE (%)
(3,52)
(2,90)
(4,14)
(9,69)
7,33
Rentabilitas Rentability Gross Profit Margin (%)
114
Likuiditas Sumber likuiditas Perusahaan terutama diperoleh dari arus kas masuk aktivitas usaha dan pendanaan. Likuiditas Perusahaan dinilai dengan current ratio (perbandingan antara aset lancar dengan kewajiban lancar) pada tahun 2009 sebesar
Liquidity The corporate liquidity were sourced mainly from the cash inflow from operating and funding activities. The corporate liquidity was valued by the current ratio (the ratio between current assets and current liabilities) in the year 2009 that was
98,12%. Likuiditas pada tahun 2009 tersebut mengalami peningkatan dalam kemampuannya membayar hutang lancarnya sebesar 28,36% dibandingkan tahun 2008 sebesar 34,59%. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan arus kas dari aktivitas pendanaan, yaitu hasil emisi obligasi dan perolehan hutang bank.
98.12%. The liquidity in the year 2009 experienced an increase in its ability to pay its current debt amounting to 28.36% compared to the year 2008 which was amounted to 34.59%. The increase was as a result of the increasing cash flow from financing activities, such as the acquisition of bank loans and proceeds of bonds.
Solvabilitas Rasio solvabilitas Perusahan dinyatakan dalam debt to total assets pada tahun 2009 sebesar 55,20% atau meningkat sebesar 2,76% dibandingkan tahun 2008 sebesar 53,72%. Kenaikan yang ini terutama disebabkan oleh kenaikan kewajiban lancar maupun kewajiban tidak lancar PT PLN (Persero).
Solvency The Corporate solvability ratio that was stated in the debt to total assets in year 2009 was 55.20% or increased by 2.76% compared to the year 2008 which was amounted to 53.72%. This increase was primarily due to increases in current liabilities and noncurrent liabilities of PT PLN (Persero).
Rentabilitas Rasio rentabilitas Perusahaan dinyatakan dalam Return on Investment/ROI (perbandingan antara laba bersih dengan total harta) dan Return on Equity/ROE (perbandingan antara laba bersih dengan total ekuitas). Pada tahun 2009, ROI adalah sebesar 3,10% dan ROE sebesar 7,33%. Baik nilai ROI dan ROE ini meningkat secara signifikan dibandingkan tahun 2008 sebesar -4,23% dan -9,69% karena Laba Bersih perusahaan yang telah mencapai nilai positif di tahun 2009.
Rentability The Corporate rentability ratio was stated in the Return on Investment/ROI (a comparison of net income to total assets) and Return on Equity/ROE (a comparison of net income to total equity). During the year 2009, the ROI and ROE were amounted to 3.10% and 7.33% respectively. Both the ROI and ROE have shown to improve significantly compared to year 2008 which was amounted to -4.23% and -9.69%, respectively, due to the positive net income gained by the Company in 2009.
PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT 10.000 MW 10.000 MW FAST TRACK PROGRAM Saat ini, PLN sedang melaksanakan Pembangunan Program Percepatan 10.000 MW tahap I yang mencakup investasi pembangkit dan investasi jaringan. Dalam upaya meningkatkan kapasitas pembangkit listrik untuk memenuhi kebutuhan akan listrik yang terus meningkat, serta dalam upaya mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp 25-30 triliun per tahunnya, Pemerintah telah mengeluarkan ketetapan untuk membangun pembangkit listrik batubara (non BBM) melalui Ketetapan Presiden No.71 tahun 2006. Program Percepatan 10.000 MW atau biasa dikenal dengan Proyek 10.000 MW ini terdiri dari total 35 lokasi, yang terbagi menjadi 10 lokasi di Jawa berkapasitas total 7.490 MW dan 25 lokasi di luar Jawa berkapasitas total 2.047 MW. Setelah seluruh program percepatan ini terealisasi pada target waktu operasi yang ditentukan, program ini diharapkan dapat menurunkan total penggunaan BBM dari 35,2% di tahun
Currently, PT PLN (Persero) is conducting the development of 10,000 MW Fast Track Program phase I, which covers power plant and network investment. In the attempt to increase the power plants’ capacity to meet electricity demand while reducing coal-based oil fuel consumption by Rp 25-30 trillion per financial year, the Government mandated PT PLN (Persero) through presidential Regulation No. 71 year 2006. The fast track program which is commonly known as the 10,000 MW project comprised a total of 35 locations, which is divided into 10 locations in Java with the total capacity of 7,490 MW, and 25 locations outside Java with the total capacity of 2,047 MW. After complete realization of the program at the targeted operation time, it is expected to reduce the total oil fuel usage from 35.2% in 2008 (excluding the use of the
115
Management Discussion and Analysis ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN
Program Percepatan 10.000 MW bertujuan menurunkan penggunaan BBM menjadi kurang dari 10% di tahun 2012 The 10,000 MW Fast Track Program aims to reduce oil fuel consumption less than 10% in 2012
116
2008 (tidak termasuk penggunaan dari IPP dan diekspresikan dalam satuan total kWh yang dihasilkan oleh masing-masing sumber bahan bakar) menjadi kurang dari 10% di tahun 2012. Perusahaan diharuskan membayar uang muka sebesar 15% dari nilai kontrak dan 85% didanai melalui fasilitas kredit perbankan.
IPP and is expressed in units of the total kWh produced by each fuel source) to less than 10% in 2012. Companies are required to pay an advance of 15% of the total contract value and 85% funded through bank credit facilities.
Pendanaan Proyek – Status pendanaan proyek percepatan PLN telah mengalami kemajuan yang signifikan dalam menjamin sumber pendanaan untuk proyek-proyek Program Percepatan 10.000 MW. Seluruh pendanaan proyek percepatan tersebut sebesar USD 4.9 miliar berstatus dana yang sudah pasti, sebesar USD 1,069 miliar atau 22% dari total dana tersebut yang berasal dari penerbitan obligasi internasional telah terealisasi. Untuk pendanaan dalam porsi mata uang lokal telah terealisasi sebesar 48% dari total Rp 19,6 triliun. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 Perusahaan telah membayar uang muka sebesar USD 690 juta dan Rp 3,49 triliun untuk 26 kontrak, atau sekitar 15% dari jumlah kontrak yang dicatat sebagai pekerjaan dalam pelaksanaan. Uang muka tersebut didanai dari Obligasi terjamin dan penarikan fasilitas kredit Program Percepatan.
Project Funding – The status of the PLN’s project funding has accelerated in progress significantly in securing sources of funding for projects of 10,000 MW program. The entire fund for the project is of USD 4.9 billion which is of certain status, amounting to USD 1.069 billion or 22% of the total funds were derived from the issuance of realized international bonds. For the portion of funding in the local currency has been realized for 48% of the total Rp 19.6 trillion. Up to December 31, 2009 the Corporate has paid an advance of USD 690 million and Rp 3.49 trillion for 26 contracts, or about 15% of the number of contracts recorded as construction in progress. The advance funds are derived from secured bonds and the withdrawal of the project credit facilities.
Sumber pembiayaan proyek-proyek transmisi dan Gardu Induk yang terkait dengan pembangkit Proyek Percepatan 10.000 MW, sebagian besar berasal dari anggaran Pemerintah, obligasi lokal, serta pendanaan bank lokal dan internasional. Untuk pendanaan berbasis mata uang lokal sebesar Rp 12,17 triliun, sebanyak 100% dari dana yang dibutuhkan telah sepenuhnya terjamin/sudah pasti. Sementara untuk porsi mata uang asing, total pendanaan yang diperlukan adalah sejumlah USD 0,37 miliar, yang dijamin melalui penerbitan obligasi internasional; dan 36% sisa pendanaan yang dibutuhkan masih belum ada kepastian pendanaannya. Pada tanggal 31 Desember 2009, Perusahaan telah menandatangani 116 kontrak untuk peningkatan dan pembangunan transmisi baru dan gardu induk di Jawa dan luar Jawa.
The sources of financing of transmission projects and substations associated with the 10,000 MW project, most of which came from government budgets, local bonds, as well as local banks and international financing. For local currencybased financing amounted to Rp 12.17 trillion, as much as 100% of the funds needed have been fully guaranteed/assured. Meanwhile, the total funding required is USD 0.37 billion for the portion of foreign currency, which is secured through the issuance of international bonds, however as much as 36% of required funding remaining is still uncertain. On December 31, 2009, the Corporate had signed 116 contracts for development and construction of new transmission and substations in and outside of Java.
117
Management Discussion and Analysis ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN
Perkembangan konstruksi – Dari 35 lokasi yang akan dikembangkan, PLN telah menandatangani kontrak EPC untuk 33 lokasi, sementara untuk 2 lokasi lainnya di luar Jawa masih dalam proses pembuatan Nota Kesepakatan dan masih dalam proses tender. Secara keseluruhan, beberapa proyek konstruksi (dari total 10.000 MW) telah berjalan sesuai rencana, sementara beberapa lainnya masih menunggu kesiapan pendanaan. Hingga akhir tahun 2009, unit pembangkit PLTU Rembang (2x315 MW), PLTU Indramayu (2x330 MW), PLTU Paiton (660 MW), PLTU Ende (2x7 MW), PLTU Tanjung Bale Karimun (2x7 MW), PLTU Kendari (10 MW), PLTU Bangka Baru (30 MW) dan PLTU Labuan (300 MW) telah disinkronisasikan terhadap Sistem Area Setempat.
Construction in progress – Out of 35 locations to be developed, PT PLN (Persero) has signed EPC contracts for 33 locations, whereas for the other 2 outside Java locations are still in the Letter of Intent stage and bidding process. Overall, some of the constructions (out of the 10,000 MW projects) have gone as scheduled, while some others are awaiting the funding availability. It is expected that by the end of 2009 the generator unit of PLTU Rembang (2x315 MW), PLTU Indramayu (2x330 MW), PLTU Paiton (660 MW), PLTU Ende (2x7 MW), PLTU Tanjung Bale Karimun (2x7 MW), PLTU Kendari (10 MW), PLTU Bangka Baru (30 MW) and PLTU Labuan (300 MW) will be synchronized to the local Area System.
Untuk PLTU 2 Banten (Labuan) 2 x 300 MW, PLTU 1 Jateng (Rembang) 2 x 315 MW dan PLTU 1 Jabar (Indramayu) 2 x 330 MW yang masuk dalam Program Percepatan 10.000 MW Tahap I yang menurut rencana sudah beroperasi tahun 2009 mengalami keterlambatan dan diharapkan beroperasi pada tahun 2010. Untuk PLTU berada di luar Jawa mengalami keterlambatan yang disebabkan oleh:
PLTU 2 Banten (Labuan) 2 x 300 MW, PLTU 1 Jateng (Rembang) 2 x 315 MW and PLTU 1 Jabar (Indramayu) 2 x 330 MW categorized under Phase 1 of the Fast Track 10,000 MW Program experienced some delays and were supposedly in operation in year 2009. It is expected that those projects will be operating in year 2010. Outer Java PLTUs were also postponed due to the following reasons:
1. keterlambatan penyediaan lahan berakibat lokasi proyek harus dipindah sehingga kegiatan pelaksanaan konstruksi tertunda; dan
1. delay in the acquisition of land resulted in relocation of the project sites, and caused pending construction activities; and
2. keterlambatan pembukaan L/C dan keterlambatan pembayaran diakibatkan ketidaksiapan pendanaan untuk proyek karena likuiditas PLN terpakai untuk menalangi pembayaran proyek-proyek di Jawa yang sudah mendesak. Proyek-proyek di Jawa tersebut didanai oleh pinjaman dari Cina tetapi dana tersebut belum siap pada saat diperlukan.
2. delay in L/C opening and in payment settlement as the funding was not ready for financing the project, and instead, was allocated for other urgent settlement for Java projects. Those Java projects wasfunded by China and not available when required.
proyek PLTU Program Percepatan 10.000 MW Tahap I Kapasitas(mw) No. nama Capacity (MW) name
118
Steam Power Plant projects of 10,000 MW Acceleration Program Phase I Kontraktor sasaran operasi Contractor TARGET OF OPERATION
1
PLTU/Steam Power Plant 2 Banten - Labuan
2 x 300
September 2009 & Desember 2009 September 2009 & December 2009
2
PLTU/Steam Power Plant 1 Jateng - Rembang
3 x 315
December 2009 & Februari 2010 December 2009 & February 2010
3
PLTU/Steam Power Plant 1 Jabar – Indramayu
2 x 330
September 2009 & Desember 2009 September 2009 & December 2009
4
PLTU/Steam Power Plant 1 Banten – Surabaya
1 x 625
Maret 2010 March 2010
5
PLTU/Steam Power Plant 3 Banten – Lontar
3 x 315
Februari 2011, Mei 2001 & Agustus 2011 February 2011, May 2001 & August 2011
6
PLTU/Steam Power Plant 3 Jatim – T.J. Awar-awar
2 x 315
Oktober 2010 & Januari 2011 October 2010 & January 2011
Sinomach JO
7
PLTU/Steam Power Plant 1 Jatim – Pacitan
3 x 315
Juni 2011 & September 2011 June 2011 & September 2011
Dongfang & Dalle
8
PLTU/Steam Power Plant 2 Jabar – Pelabuhan Ratu
3 x 350
Februari 2011, Mei 2001 & Agustus 2011 February 2011, May 2001 & August 2011
Shanghai Electric
CECC & Truba Jurong Zelan Holding Jo CNEEC & Sinomach CNTIC Consortium -
proyek PLTU Program Percepatan 10.000 MW Tahap I Kapasitas(mw) No. nama Capacity (MW) name
Steam Power Plant projects of 10,000 MW Acceleration Program Phase I Kontraktor sasaran operasi Contractor TARGET OF OPERATION
9
PLTU/Steam Power Plant 2 Jateng – Adipala
1 x 600
Januari 2012 January 2012
10
PLTU/Steam Power Plant 2 Jatim – Paiton
1 x 660
Maret 2010 March 2010
11
PLTU/Steam Power Plant 2 Sumatera UtaraPangkalan Susu
2 x 220
Agustus 2010 & November 2010 August 2010 & November 2010
12
PLTU/Steam Power Plant 1 Kepri – Tj. Balai Karimun
2x7
Maret 2010 & Mei 2010 March 2010 & May 2010
13
PLTU/Steam Power Plant Nangroe Aceh Darussalam – Meulaboh
2 x 110
November 2010 & Februari 2011 November 2010 & February 2011
Sinahyono Corporation
14
PLTU/Steam Power Plant 1 Riau – Bengkalis
2 x 10
Oktober 2010 & Desember 2010 October 2010 & December 2010
-
15
PLTU/Steam Power Plant 2 Riau – Selat Panjang
2x7
Oktober 2010 & Desember 2010 October 2010 & December 2010
PT Boulevard
16
PLTU/Steam Power Plant 2 Kalbar – Bengkayang
2 x 25
Juni 2010 & Agustus 2010 June 2010 & August 2010
17
PLTU/Steam Power Plant Kalsel – Asam-asam #3 &4
2 x 65
Agustus 2010 & Oktober 2010 August 2010 & October 2010
Wijaya Karya - Chengda
18
PLTU/Steam Power Plant 1 Kalteng – Pulang Pisau
2 x 60
Agustus 2010 & Oktober 2010 August 2010 & October 2010
CNHMS & Mega Power
19
PLTU/Steam Power Plant Kalbar
2 x 50
Agustus 2011 & Oktober 2011 August 2011 & October 2011
-
20
PLTU/Steam Power Plant 1 NTB – Bima
2 x 10
Juli 2010 & September 2010 July 2010 & September 2010
-
21
PLTU/Steam Power Plant 2 NTB – Lombok
2 x 25
Agustus 2010 & Oktober 2010 August 2010 & October 2010
-
22
PLTU/Steam Power Plant 1 NTT – Ende
2x7
Februari 2010 & April 2010 February 2010 & April 2010
23
PLTU/Steam Power Plant 2 NTT – Kupang
2 x 16.5
Agustus 2010 & Oktober 2010 August 2010 & October 2010
24
PLTU/Steam Power Plant Sumatera Barat – Teluk Sirih
2 x 112
April 2011 & Juni 2011 April 2011 & June 2011
25
PLTU/Steam Power Plant Lampung – Tarahan Baru
2 x 100
26
PLTU/Steam Power Plant 3 Babel – Belitung
2 x 30
Oktober 2010 & Desember 2010 October 2010 & December 2010
27
PLTU/Steam Power Plant 4 Babel – Belitung
2 x 16.5
Juni 2010 & Agustus 2010 June 2010 & August 2010
28
PLTU/Steam Power Plant Gorontalo
2 x 25
Januari 2010 & Maret 2010 January 2010 & March 2010
29
PLTU/Steam Power Plant 2 Sulut - Amurang
2 x 25
November 2009 & Januari 2010 November 2009 & January 2010
30
PLTU/Steam Power Plant Sulteng - Kendari
2 x 10
Januari 2010 & Maret 2010 January 2010 & March 2010
31
PLTU/Steam Power Plant Sulsel - Barru
2 x 50
November 2010 & Januari 2011 November 2010 & January 2011
32
PLTU/Steam Power Plant Maluku Utara - Tidore
2x7
Juni 2010 & Agustus 2010 June 2010 & August 2010
33
PLTU/Steam Power Plant 2 Papua - Jayapura
2 x 10
Agustus 2010 & Oktober 2010 August 2010 & October 2010
Harbin Power Shangdong & Rekadaya
-
Shangdong & Rekadaya PT Poeser Indonesia PT Adi Karya PT Poeser Indonesia Meta Epsi Wijaya Karya Shangdong & Rekadaya Hubai - Bagus Karya Modern WidyaBoustead Maxitherm Industries
34
PLTU/Steam Power Plant Maluku
2 x 15
Re-tender Pre-qualification Process
-
35
PLTU/Steam Power Plant 1 Papua
2x7
Re-tender Pre-qualification Process
-
119
Management Discussion and Analysis ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN
120
Saat ini, PLN sedang merencanakan program 10.000 MW tahap II yang terdiri dari PLTU berbahan bakar batubara dengan kapasitas 4.924 MW, PLTG dengan kapasitas 1.162 MW, PLTA dengan kapasitas 1.174 MW, dan PLTP dengan kapasitas 3.583 MW. Pembangkit tersebut tersebar di seluruh Indonesia yaitu di Jawa dengan kapasitas 5.725 MW, di Sumatera dengan kapasitas 2.734 MW, di Kalimantan dengan kapasitas 846 MW, di Sulawesi dengan kapasitas 523 MW, di Nusa Tenggara Barat dengan kapasitas 110 MW, di Nusa Tenggara Timur dengan kapasitas 71 MW, di Maluku dengan kapasitas 69 MW, dan di Papua dengan kapasitas 114 MW. Pembangkit tersebut diharapkan dapat beroperasi pada tahun 2016.
PLN is currently planning its Fast Track Phase II Program comprising caal based Steam Power Plant with the capacity of 4,924 MW, Gas Power Plant with the capacity of 1,626 MW, Hydro Power Plant with the capacity of 1,174 MW and Geothermal Power Plant with the capacity of 3,583 MW. Those projects spread out across Indonesia consisting of 5,725 MW capacity in Java, 2,734 MW capacity in Sumatra, 846 MW capacity in Kalimantan, 523 MW capacity in Sulawesi, 110 MW in capacity in West Nusa Tenggara, 71 MW capacity in East Nusa Tenggara, 69 MW capacity in Maluku, and 114 MW capacity in Papua. All the mentioned project are due in operation in year 2016.
Pembangkit Listrik Swasta Independent Power Producer PLN telah melibatkan IPP untuk ikut serta dalam penyediaan tenaga listrik melalui Power Purchase Agreement (PPA). Tahap perkembangan IPP adalah sebagai berikut:
PLN have been engaged with independent Power producer (IPP) to supply power to PLN system through Power Purchase Agreement (PPA). Phases of IPP development can be summarized as follows:
• dengan adanya keterbatasan dana investasi pada era 1990-an, PLN telah mendorong pihak swasta untuk berpartisipasi di sector ketenagalistrikan khususnya di bidang Pembangkitan sebagai Independent Power Producers (IPP);
• starting in the 1990s where PLN investment capabilities were becoming limited, private parties were encourage to participate in electricity sector mainly in generation as Independent Power Producer (IPP);
• pada tahun 1997 IPP pertama berhasil beroperasi secara komersial dan menandai awal kontribusi IPP dalam mensuply energy listrik ke dalam system jaringan PLN. Sampai dengan tahun 2009 terdapat 22 IPP diseluruh Indonesia yang telah berhasil melakukan pembangunan proyek pembangkit sampai kepada tahap operasi; dan
• the first IPP that has achieved commercial operation date successfully was on 1997, this remarks the beginning of IPP contribution to supply power to PLN system. Until 2009 there are 22 IPPs all over Indonesia that has successfully implemented the project up to operation stage; and
• Ke depan, IPP akan lebih banyak memberikan kontribusi didalam penyediaan tenaga listrik dan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan ketenaglistrikan di Indonesia.
• Looking ahead, IPPs will have more contribution in providing power to PLN system and maintain a very important role to electricity development in Indonesia.
Sampai saat ini, sebanyak 22 IPP telah beroperasi dengan total kapasitas sebesar 4.718 MW yang terdiri dari 10 IPP di Sistem Jawa Bali dengan total kapasitas 3.997 MW, sebanyak 6 IPP di Sumatera dan Batam degan total kapasitas 381 MW, 2 IPP beroperasi di Kalimantan dengan total kapasitas 55 MW dan 4 IPP beroperasi di Sulawesi dengan total kapasita sebesar 285 MW.
So far, 22 IPPs are already in operational stage with total capacity of 4,718 MW, in which 10 IPPs are operating in Java-Bali system with 3,997 MW total capacity, 6 IPP’s are operating in Sumatra and Batam island with 381 MW total capacity, 2 IPPs are operating in Kalimantan with 55 MW total capacity and 4 IPPs are operating in Sulawesi with 285 MW total capacity.
Tabel Independent Power Producers PT PLN (Persero) yang sedang dalam Tahap Operasi Perusahaan Company
Proyek Project
Table of Independent Power Producers of PT PLN (Persero) in Operation Bahan bakar Fuel
Kapasitas (MW) Capacity (MW)
PT Cikarang Listrindo
Cikarang, Jabar/West Java
Gas
150
PT Energi Sengkang
Sengkang, Sulsel/South Sulawesi
Gas
195
Chevron Geothermal Salak Ltd dan/and Dayabumi Salak Pratama Ltd.
Salak, Jabar/West Java
Panas bumi/ Geothermal
165
PT Makassar Power
Pare-pare, Sulsel/South Sulawesi
MFO
60
PT Paiton Energy
Paiton I, Jatim/East Java
Batubara/Coal
1.230
PT Jawa Power
Paiton II, Jatim/East Java
Batubara/Coal
1.220
Pertamina, Cevron Drajat Ltd., Texaco Drajat Ltd. dan/and PT Drajat Geothermal Ind.
Drajat, Jabar/West Java
Panas bumi/ Geothermal
180
Pertamina and Magma Nusantara Limited
Wayang Windu, Jabar/West Java
Panas bumi/ Geothermal
220
PT Geo Dipa Energy
Dieng, Jateng/Central Java
Panas bumi/ Geothermal
60
PT Asrigita Prasarana
Palembang, Sumsel/South Sumatera
Gas
150
PT Sumber Segara Primadaya
Cilacap, Jateng/Central Java
Batubara/Coal
562
PT Dalle Energy Batam
Panaran, pulau Batam/ Batam Island
Gas
55
PT Mitra Energi Batam
Panaran, pulau Batam/ Batam Island
Gas
55
PT Indo Matra Power
Kawasan Industri Kabil, Pulau Batam/Batam Island
Gas
17
PT Jembo Energindo
Panaran, pulau Batam/ Batam Island
Gas
24
PT Metaepsi Pejebe Power Generation
Gunung Megang, Sumsel/ South Sumatera
Gas
80
PT Pusaka Jaya Palu Power
Palu, Sulawesi Tengah/ Central Sulawesi
Batubara/Coal
27
PT Pertamina Geothermal Energi
Kamojang, Jabar/West Java
Panas bumi/ Geothermal
60
PT Cahaya Fajar Kaltim
Embalut, Kalimantan Timur/ East Kalimantan
Batubara/Coal
45
PT Dizamatra Powerindo
Sebayak, Sumatera Utara/ North Sumatera
Panas bumi/ Geothermal
10
PT Cipta Daya Nusantara
Mobuya, Sulawesi Utara/ North Sulawesi
Tenaga air/ Hydro
3
Perum Jasa Tirta
Purwakarta, Jawa Barat/ West Java
Tenaga air/ Hydro
150
Total
4.718
121
Management Discussion and Analysis ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN
Kapitalisasi Capitalization Dalam mengembangkan kemampuan usaha, Perusahaan terus berupaya meningkatkan sarana penyediaan tenaga listrik dengan pendanaan dari berbagai sumber. Sejak tahun 1992 Perusahaan telah memanfaatkan pendanaan dari Pasar Modal dengan menerbitkan obligasi. Sampai akhir tahun 2009 Perusahaan telah melakukan penawaran umum obligasi lokal sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan total emisi sebesar Rp 12.598.530.000.000,- dan penawaran umum obligasi internasional sebanyak 4 (empat) kali dengan total emisi sebesar USD 4.000.000.000. Dari obligasi yang telah diterbitkan, obligasi yang belum jatuh tempo adalah sebagai berikut:
122
In developing the Company’s capability, the Company continues to improve the Company’s electricity supply facilities through various financing sources. Since 1992, the Company has utilized funding through bonds’ issuance. As of 2009, the Company has issued 1 3 (thirteen) local bond offerings totaling Rp 12,598,530,000,000 and 4 (four) international bond offerings totaling USD 4,000,000,000. Out of the total issued bonds, the followings are maturing bonds:
Dalam mengembangkan kemampuan usaha, Perusahaan terus berupaya meningkatkan sarana penyediaan tenaga listrik dengan pendanaan dari berbagai sumber In developing the Company’s capability, the Company continues to improve the electricity supply facilities through various financing sources
DAFTAR OBLIGASI LOKAL YANG BELUM JATUH List of maturing Local Bonds Year 2009 TEMPO TAHUN 2009 Nama Obligasi Tanggal Bunga Jumlah Jatuh Tempo Name of Bonds Pencatatan Interest Obligasi Maturity Date Listing Date (juta rupiah) Value of Bond (million rupiah) Obligasi PLN VII Tahun 2004 12 November 2004 Tetap 1.500.000 11 November 2014 PLN VII Bonds Year 2004 November 12, 2004 Fixed November 11, 2014 Obligasi PLN VIII Tahun 2006 Seri A 22 Juni 2006 Tetap 1.355.100 21 Juni 2016 PLN VIII Series A Bonds Year 2006 June 22, 2006 Fixed June 21, 2016 Obligasi PLN VIII Tahun 2006 Seri B 22 Juni 2006 Tetap 865.000 21 Juni 2021 PLN VIII Series B Bonds Year 2006 June 22, 2006 Fixed June 21, 2021 Obligasi Sukuk Ijarah I Tahun 2006 22 Juni 2006 Tetap 200.000 21 Juni 2016 Sharia Ijarah I Bonds Year 2006 June 22, 2006 Fixed June 21, 2016 Obligasi PLN IX Tahun 2007 Seri A 11 Juli 2007 Tetap 1.500.000 10 Juli 2017 PLN IX Series A Bonds Year 2007 July 11, 2007 Fixed July 10, 2017 Obligasi PLN IX Tahun 2007 Seri B 11 Juli 2007 Tetap 1.200.000 10 Juli 2022 PLN IX Series B Bonds Year 2007 July 11, 2007 Fixed July 10, 2022 Obligasi Sukuk Ijarah II Tahun 2007 11 Juli 2007 Tetap 300.000 10 Juli 2017 Sharia Ijarah II Bonds Year 2007 July 11, 2007 Fixed July 10, 2017 Obligasi PLN X Tahun 2009 Seri A 9 Januari 2009 Tetap 1.015.000 9 Januari 2014 PLN X Series A Bonds Year 2009 January 9, 2009 Fixed January 9, 2014 Obligasi PLN X Tahun 2009 Seri B 9 Januari 2009 Tetap 425.000 9 Januari 2016 PLN X Series B Bonds Year 2009 January 9, 2009 Fixed January 9, 2016 Obligasi Syariah Ijarah III Tahun 2009 Seri A 9 Januari 2009 Tetap 293.000 9 Januari 2014 Sharia Ijarah III Series A Bonds Year 2009 January 9, 2009 Fixed January 9, 2014 Obligasi Syariah Ijarah III Tahun 2009 Seri B 9 Januari 2009 Tetap 467.000 9 Januari 2016 Sharia Ijarah III Series B Bonds Year 2009 January 9, 2009 Fixed January 9, 2016
123
Management Discussion and Analysis ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN
Pada tahun 2009 PLN telah menerbitkan obligasi internasional senilai USD 2 miliar,obligasi lokal senilai Rp 1,4 triliun dan obligasi syariah senilai Rp 760 miliar In 2009 PLN has issued global bonds in the amount of USD 2 billion, local bonds in the amount of Rp 1.4 trillion and Sharia bonds valuing of Rp 760 billion DAFTAR OBLIGASI internasional YANG BELUM JATUH TEMPO TAHUN 2009 Nama Obligasi Tanggal Name of Bonds Pencatatan Listing Date
Obligasi Internasional PLN Tahun 2006 Seri A PLN International Series A Bonds year 2006 Obligasi Internasional PLN Tahun 2006 Seri B PLN International Series B Bonds year 2006 Obligasi Internasional PLN Tahun 2007 Seri A PLN International Series A Bonds year 2007 Obligasi Internasional PLN Tahun 2007 Seri B PLN International Series B Bonds year 2007 Obligasi Internasional PLN III Tahun 2009 PLN International III Bonds year 2009 Obligasi Internasional PLN IV Tahun 2009 PLN International IV Bonds year 2009
18 Oktober 2006 October 18, 2006
Tetap Fixed
550
17 Oktober 2016 October 17, 2016
29 Juni 2007 June 29, 2007
Tetap Fixed
500
28 Juni 2017 June 28, 2017
29 Juni 2007 June 29, 2007
Tetap Fixed
500
28 Juni 2037 June 28, 2037
3 Agustus 2009 August 3, 2009
Tetap Fixed
750
7 Agustus 2019 August 1, 2019
4 November 2009 November 4, 2009
Tetap Fixed
1.250
20 Januari 2020 January 20, 2020
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi lokal PLN I sampai dengan PLN X serta obligasi internasional I hingga IV telah digunakan untuk ekspansi usaha, sedangkan dana hasil penawaran umum obligasi lokal PLN IX dan X telah digunakan untuk modal kerja sebagaimana tabel di bawah ini:
A l l f u n d s a c q u i r e d f r o m t h e PLN I t o PLN X local bond offerings as well as from the international bond I to IV have been used for business expansion, while the pr oceeds of l ocal bon ds by PLN IX an d X have been allocated for working capital, as presented below:
alokasi dana Obligasi Lokal yang Belum Jatuh Tempo Tahun 2009
FUND ALLOCATION of maturing LOCAL Bonds Year 2009
Jenis Obligasi Types of Bonds PLN VII tahun 2004 PLN VII year 2004 PLN VIII tahun 2006 Seri A PLN VIII Series A year 2006 PLN VIII tahun 2006 Seri B PLN VIII Series B year 2006
124
18 Oktober 2006 October 18, 2006
List of maturing International Bonds Year 2009 Bunga Jumlah Jatuh Tempo Interest Obligasi Maturity Date (juta rupiah) QUANTITY OF BONDS (million rupiah) Tetap 450 17 Oktober 2011 Fixed October 17, 2011
Hasil Penawaran Umum Public Offering Results 1.500.000 1.335.100 865.000
Proyek Projects Pendanaan Ulang PLTG Muara Tawar PLTG Muara Tawar Refinancing Modal Kerja Working Capital Modal Kerja Working Capital
Jenis Obligasi Types of Bonds Obligasi Sukuk Ijarah PLN I tahun 2006 Sharia Ijarah PLN I Bonds year 2006 Obligasi PLN IX tahun 2007 Seri A PLN IX Series A Bonds year 2007 Obligasi PLN IX tahun 2007 Seri B PLN IX Series B Bonds year 2007 Obligasi Sukuk Ijarah PLN II tahun 2007 Sharia Ijarah PLN II Bonds year 2007 Obligasi PLN X tahun 2009 Seri A PLN X Series A Bonds year 2009 Obligasi PLN X tahun 2009 Seri B PLN X Series B Bonds year 2009 Obligasi Sukuk Ijarah III tahun 2009 Seri A Sharia Ijarah III Series A Bonds year 2009 Obligasi Sukuk Ijarah III tahun 2009 Seri B Sharia Ijarah III Series B Bonds year 2009
Hasil Penawaran Umum Public Offering Results 200.000
Modal Kerja Working Capital Modal Kerja Working Capital Modal Kerja Working Capital Modal Kerja Working Capital Proyek Transmisi Transmission Project Proyek Transmisi Transmission Project Proyek Transmisi Transmission Project Proyek Transmisi Transmission Project
1.500.000 1.200.000 300.000 1.015.000 425.000 293.000 467.000
FUND realization of maturing international Bonds Year 2009
REALISASI PENGGUNAAN DANA DARI OBLIGASI INTERNASIONAL YANG BELUM JATUH TEMPO 2009 Jenis Obligasi Types of Bonds
Proyek Projects
Hasil Penawaran Umum (ribu USD) Public Offering Results (thousand USD)
Proyek Projects
Obligasi International PLN I tahun 2006 PLN I International Bonds year 2006
1.000.000
Program Percepatan 10.000 MW PLTU Berbahan Bakar Batubara Fast Track Program 10.000 MW for Coal Based Steam Power Plants
Obligasi International PLN II tahun 2007 PLN II International Bonds year 2007
1.000.000
Program Percepatan 10.000 MW PLTU Berbahan Bakar Batubara Fast Track Program 10.000 MW for Coal Based Steam Power Plants
Obligasi International PLN III tahun 2009 PLN III International Bonds year 2009
750.000
Proyek Transmisi dan Batubara Transmission and Coal Project
Obligasi International PLN IV tahun 2009 PLN IV International Bonds year 2009
1.250.000
Proyek Transmisi dan Batubara Transmission and Coal Project
ANAK PERUSAHAAN Subsidiary Berikut ini adalah data finansial Perusahaan pada tahun 2009. Uraian DESCRIPTION
PT IP
PT PJB
Anak
PT ICON+
Information on subsidiaries’ financial data for the year 2009 is shown in the following table:
PT PLN PT PLN PT PLN pt pln Batam Tarakan Enjiniring batubara
pt pln geothermal
Total Aktiva Total Assets
53.722.889
39.093.212
961.065
1.846.209
250.449
154.216
16.587
23.883
Aktiva Lancar Current Assets
18.580.400
15.347.956
372.630
238.968
96.832
120.124
16.295
23.883
Aktiva Tidak Lancar Noncurrent Assets
35.142.489
23.745.256
588.435
1.607.241
153.617
34.092
292
0
53.72.889
39.093.212
961.065
1.846.209
250.449
154.216
16.587
23.883
Ekuitas Equity
44.177.379
34.969.278
647.719
450.556
51.306
91.271
15.935
18.702
Hak Minoritas Minority Rights
102.093
53.265
-
-
-
-
-
-
5.300.760
2.200.217
285.833
498.889
19.724
62.945
631
5.181
4.142.657
1.870.452
27.513
896.764
179.419
-
Total Ekuitas dan Kewajiban Total Equity and Liability
Kewajiban Lancar
Current Liabilities Kewajiban Tidak Lancar
21
-
Noncurrent Liabilities
125
Management Discussion and Analysis ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN
126
Uraian DESCRIPTION
PT IP
PT PJB
PT ICON+
PT PLN PT PLN PT PLN pt pln Batam Tarakan Enjiniring batubara
pt pln geothermal
Laba/Rugi Profit/Loss Pendapatan Usaha Operating Income
33.499.823
20.463.981
474.878
1.457.634
132.439
136.487
19.021
0
Beban Usaha Operating Expenses
31.918.079
19.390.222
1.357.532
1.357.532
149.329
98.962
27.486
7.017
Laba/Rugi Usaha Operating Profit/ Loss
1.581.079
1.073.759
100.102
100.102
(16.890)
37.525
(8.465)
(7.017)
Laba/Rugi Bersih Nett Profit/Loss
940.838
923.153
64.792
64.792
(18.747)
27.811
(8.248)
(6.298)
PROSPEK USAHA Business Prospect Pertumbuhan GDP nasional per kapita yang terus meningkat, dengan tingkat pertumbuhan per tahun sekitar 6-7% menyebabkan pertumbuhan konsumsi listrik sebesar 9,2% per tahun, yang membutuhkan tambahan pembangkit sekitar 3.000 MW setiap tahunnya. Selain itu, dengan dimungkinkan penerapan tarif regional membuat prospek usaha PLN semakin potensial. Hal ini mendorong PLN membuat keputusan cepat untuk membangun infrastruktur sistem kelistrikan mulai dari pusat pembangkit, jaringan transmisi, dan distribusi dengan jadwal yang lebih singkat. Berdasarkan kebutuhan tersebut PLN merencanakan pembangunan proyek pembangkit tenaga listrik untuk lima tahun ke depan dengan menyediakan duaper-tiga dari kebutuhan nasional dan sisanya disediakan melalui partisipasi pihak swasta. Di samping pembangunan pusat pembangkit, PLN masih memerlukan investasi untuk membangun jaringan transmisi dan distribusi.
The increasing of GDP National per capita with growth rates around 6-7% per year resulted an escalation in electricity consumption valuing 9.2% per year subsequently cause the need of additional generator about 3,000 MW annually. Moreover, the implementation of regional tariffs makes electricity a more potential business prospect. This encourages PLN to make quick decisions to build the electricity system infrastructure ranging from power plants, transmissions, and distribution with a shorter schedule. Based on these needs PLN plans a power plant project for the next five years to provide two-thirds of national needs and the remainder will be provided through the participation of private institutions. In addition to the construction of the plants the Corporate is still required to invest in building transmission and distribution networks.
Dari sisi pendanaan, pembangunan pembangkit jaringan transmisi dan distribusinya membutuhkan dana investasi yang relatif besar. Diperkirakan untuk lima tahun mendatang, Perusahaan membutuhkan dana investasi sebesar USD 21,43 miliar. Pendanaan tersebut bersumber dari dana internal Perusahaan, dan investasi yang diperoleh melalui kredit ekspor, obligasi, dan pinjaman komersial lain melalui perbankan.
These power plant thus require a relatively large investment funds and the amount of USD 21.43 billion is the predicted sum of investment fund in order to run the project for the next five years. Funding was sourced from internally generated funds, and investment incomes earned through export credits, bonds, and other commercial loans through banks.
Untuk memenuhi pertumbuhan permintaan tenaga listrik di masa depan, perusahaan akan melakukan investasi tambahan dengan memanfaatkan dukungan pemerintah sesuai Undang-Undang Nomor. 19 tahun 2003.
To meet the growing demand of electricity in the future, the Corporate will make additional investments by making use of appropriate government support of Act No. 19 of 2003.
PEMASARAN Marketing Kinerja pemasaran PT PLN (Persero) pada tahun 2009 m e n u n j u k k a n p e n c a p a i a n p e n j u a l a n sebesar 134,58 TWh atau meningkat 4,31% dibanding tahun 2008 dan jumlah pelanggan sebanyak 40.117.685 pelanggan meningkat 3,28% dibanding tahun 2008. Pemasaran dilakukan secara aktif dan selektif dengan tetap mempertahankan mutu, keandalan dan efisiensi.
PT PLN (Persero) marketing performance in year 2009 achieved sales performance that reached 134.58 TWh or increased by 4.31% compared to year 2008 and total number of customers 40,117,685 customers or increased by 3.28% compared to year 2008. Effective and selective marketing initiatives have been undertaken by pertaining the good service quality, the benefits and efficiencies.
Sejak tahun 2005, pertumbuhan penjualan tenaga listrik meningkat tajam sesuai dengan pertumbuhan kebutuhan listrik masyarakat. Namun demikian, Perusahaan memiliki kendala untuk memenuhi pertumbuhan kebutuhan listrik masyarakat, karena keterbatasan kapasitas pasokan pembangkit khususnya pada waktu beban puncak. Upaya-upaya Perusahaan dalam mengatasi kendala tersebut adalah dengan:
Since 2005, Sales of electricity has sharply increased aligned with the growing needs of the society of electricity. However, due to limited power supply capacity, particularly at peak hours, Corporate has been having constraints in its attempts to meet the growing electricity needs of the community. In its efforts in eliminating the problem, the Corporate has been undertaking the following programs:
Kinerja pemasaran PLN pada tahun 2009 meningkat 4,31% dibanding tahun 2008 dan jumlah pelanggan meningkat 3,28% dibanding tahun 2008 PT PLN (Persero) marketing performance in year 2009 increased by 4.31% compared to year 2008 and total number of customers increased by 3.28% compared to year 2008
1. Melaksanakan program Demand Side Management (DSM), yang bertujuan untuk memangkas atau mengalihkan beban puncak dengan cara: -
melaksanakan mekanisme konservasi energi dengan mendorong masyarakat untuk melakukan penghematan energi;
1. Implementing Demand Side Management (DSM), which aims to cut or shift the peak load through: -
conducting energy conservation mechanism by encouraging people to save energy;
127
Management Discussion and Analysis ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN
-
memberikan paket diskon kepada pelanggan industri dan bisnis skala besar yang dapat mengalihkan bebannya dari waktu beban puncak ke luar waktu beban puncak;
-
-
menyetujui permintaan sambungan baru bagi pelanggan tarif industri di daerah dengan daya pembangkit yang kritis dengan catatan tidak menggunakan listrik pada waktu beban puncak (WBP); dan
- granting the new connection request for industrial segment in the critical areas on condition it does not operate during peak load hours; and
-
melakukan kampanye pengurangan beban listrik pada waktu beban puncak.
-
giving discount packages to largescale industries and businesses that can convert their load from peak hours to non-peak hours;
conducting campaigns on the reduced uses of electricity during the peak load.
2. Melaksanakan program Supply Side Management (SSM) dengan membeli kelebihan tenaga listrik yang dibangkitkan dari beberapa pembangkit swasta untuk memenuhi kekurangan pasokan tenaga listrik dari pembangkit milik PT PLN (Persero).
2. Implementing Supply Side Management (SSM) to buy excess electricity generated from several private generators to meet the shortage of electricity supply from power plants owned by PT PLN (Persero).
Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan, upaya-upaya pemasaran yang dilakukan Perusahaan adalah dengan:
In order to improve customer service quality, the Corporate conducts the following marketing efforts:
1. memberikan pelayanan khusus dengan menerapkan Service Level Agreement tertentu dan harga jual tenaga listrik yang telah disepakati kepada pelanggan-pelanggan besar;
1. providing special services using Service Level Agreement to substantial customers and applying electric power selling price based on mutual agreement;
2. jika secara teknis memungkinkan, unit-unit akan melaksanakan pemasaran melalui peningkatan kualitas dan keandalan dengan menaikkan harga di atas harga yang berlaku. Untuk mengurangi jumlah sambungan liar, unit-unit akan membuat program penertiban sambungan listrik; dan
2. if technically possible, the units shall conduct marketing through increasing product’s quality and reliability by changing above the prevailing prices. To reduce illegal connections, the units will introduce stern measures to illegal users; and
3. Dalam rangka pengamanan penjualan listrik kepada pelanggan tegangan tinggi (TT) dan tegangan menengah (TM), maka seluruh pelanggan TT dan TM diupayakan menggunakan automatic meter reading (AMR).
3. In order to protect the electricity selling to customers of high voltage (TT) and customers of medium voltage (TM), thus applying the Automatic Meter Reading (AMR) on all TT and TM.
STRATEGI DAN KEBIJAKAN Strategy and Policies Strategi Dalam rangka mempersiapkan organisasi yang efektif dan adaptif, PT PLN (Persero) telah menciptakan strategi yang telah diterapkan sepanjang tahun 2009. Tujuan strategi tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan tuntutan bisnis Perusahaan terutama dalam melaksanakan desentralisasi kewenangan dan sentralisasi kebijakan strategis, melakukan
128
Strategy PT PLN has created a strategy which has been implemented throughout the fiscal year 2009 as its attempt to establish an effective and adaptive organization. The goal is to meet the needs and demands of the Company’s business, especially in terms of operational authority decentralization and centralization of strategic policy, standardizing quality
standarisasi sistem manajemen mutu dan mengimplementasikan kriteria kinerja yang unggul, menjalankan Sistem Manajemen SDM Berbasis Kompetensi (MSDM-BK) secara konsisten, melakukan penyempurnaan Sistem Manajemen Kinerja yang selaras dengan strategi bisnis, dan meningkatkan keterlibatan pegawai dalam pencapaian visi dan misi Perusahaan.
management system and implementation of criteria for performance excellence, to consistently run the Competency-Based Human Resource Management System (MSDM-BK), to improve a Performance Management system that is aligned with business strategy, and boost employee involvement in achieving the vision and mission.
Kebijakan Bidang Pembangkitan dan Energi Primer
Policy Power Plant and Primary Energy Sector
• peningkatan kapasitas pembangkitan dengan prioritas pengembangan pembangkit non BBM;
• increase the capacity of generators with prioritizing on non-fuel power plant development;
• penggunaan batubara kalori rendah (low rank coal) untuk pembangkit batubara dan pengembangan pembangkit mulut tambang;
• use low rank coal for steam power plants and developing mines’ gate power plants;
• peningkatan keandalan sistem dan kualitas pemeliharaan pembangkit melalui time– based maintenance dan condition-based (predictive) maintenance, dan penerapan realibility-center maintenance;
• improvement of the plants’ system reliability and maintenance quality through time-based maintenance and condition-based (predictive) maintenance as well as application of realibilitycenter maintenance;
• pemanfaatan suku cadang Original Equipment Manufacture (OEM) maupun nonOEM terpilih;
• utilization of Original Equipment Manufacture (OEM) as well as selected non-OEM spare parts;
• pengupayaan secara optimal ketersediaan energi primer melalui tambang batubara, lapangan Geothermal, dan LNG terminal;
• optimalization of available primary energy through coal mines, geothermal fields, and LNG terminals;
• pembelian excess power yang memenuhi keekonomian dan pengembangan distributed generators untuk menekan investasi sarana kelistrikan;
• purchase of excess power that meets the economic needs and the development of distributed generators to reduce investments on power supply facilities;
• pengupayaan proxy reserve margin (nonBBM) relatif besar untuk menghadapi risiko keterlambatan listrik swasta;
• undertaking relatively large proxy reserve margin (non-fuel) in order to handle risks of delay in private electricity;
• penyediaan tanah lokasi pembangkit oleh PLN setidak-tidaknya empat tahun sebelum Commercial Operation Date (COD);
• provision of location for electricity generator by at least four years before the Commercial Operation Date (COD);
• optimalisasi penggunaan energi terbarukan;
• optimizing the use of renewable energy;
• pelaksanaan program retirement pembangkit yang sudah sangat tidak efisien dan mengalami derating yang signifikan;
• implementation of retirement program for inefficient generators which have severely derating;
• peningkatan efisiensi pembangkitan melalui upaya perbaikan tara kalor dan penekanan derating pembangkit;
• increase generator efficiency through heat rate improvement efforts and push down the power derating;
• pengupayaan minimalisasi dampak lingkungan operasi pembangkitan; dan
• the attempt to minimize environmental impact in the areas of plant operations; and
• pemanfaatan potensi energi setempat melalui kerjasama dengan Pemerintah Daerah, swasta, koperasi dan lembaga swadaya masyarakat untuk penyediaan listrik bagi komunitas/masyarakat yang sulit terjangkau oleh jaringan, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan rasio elektrifikasi;
• utilization of local energy potentials through close cooperation with local government, private organizations, cooperative and nongovernmental organizations for the provision of electricity to the community/society that is out of reach from the network, as part of the efforts to increase the electrification ratio;
129
Management Discussion and Analysis ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN
130
Bidang Transmisi dan Distribusi
Transmission and Distribution Sector
• intensifikasi upaya-upaya peningkatan kualitas pengelolaan secara terus menerus (continous improvement);
• intensification of efforts to raise the quality of management in a continuous basis (continuous improvement);
• pengelolaan aset sistem jaringan tenaga listrik yang meliputi perencanaan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan dilakukan dengan praktek-praktek terbaik-best practice;
• asset management of electrical power network that covers planning, construction, operation and maintenance in accordance with best practices methods;
• penggunaan tegangan 66 kV untuk jaringan distribusi;
• the use of 66 kV voltage for distribution network;
• kerjasama dengan pihak yang memiliki ROW, antara lain kereta api dan jalan tol;
• cooperation with parties who have an ROW, including railways and highways;
• pemanfaatan lahan dan bangunan Gas Insulated Substation (GIS) untuk kantor dan kegiatan komersial lainnya;
• utilization of Gas Insulated Substation (GIS) in land and buildings for offices and other commercial activities;
• penerapan teknologi otomasi dalam operasi transmisi dan distribusi tenaga listrik misalnya Gardu Induk Tanpa Orang;
• application of automation technology in the operation of electric power transmission and distribution eg Sub Station Without People;
• pemanfaatan SCADA untuk manajemen operasi sistem transmisi dan distribusi tenaga listrik;
• utilization of SCADA for operational management of electricity transmission and distribution system;
• pembangunan jaringan distribusi menggunakan kabel tanah dan menerapkan sistem spindle untuk kota-kota besar;
• construction of the distribution network using ground cable and implement spindle system for large cities;
• penerapan Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB) untuk pekerjaan perbaikan, predictive maintenance, penyambungan baru dan penambahan daya untuk memperbaiki SAIDI dan SAIFI;
• implementation Work In Case-voltage (PDKB) for repair work, predictive maintenance, new connections and additional resources to improve SAIDI and Saifi;
• kerjasama dengan Pemda pembangunan jaringan dalam elektrifikasi pedesaan;
untuk rangka
• cooperation with the Local Government for development in the context of rural electrification networks;
• penyediaan tanah lokasi gardu induk oleh PLN setidak-tidaknya 3 (tiga) tahun sebelum Commercial Operation Date (COD);
• provision of substations location by PLN at least 3 (three) years before the Commercial Operation Date (COD);
• pembangunan interkoneksi antarwilayah untuk meningkatkan sekuritas, fleksibilitas dan keekonomian;
• development of interconnection between the regions to enhance the security, flexibility and economics;
• pengarahan Pusat Kontrol Automatic Meter Reading (AMR) yang dapat memanfaatkan fitur-fitur AMR terpasang;
• direct Control Center of Automatic Meter Reading (AMR), which can utilize AMR features installed;
• pengupayaan minimalisasi dampak lingkungan pembangunan dan pengoperasian jaringan transmisi dan distribusi;
• efforts for minimizing the environmental impact of building and operating transmission and distribution network;
• perluasan grid untuk memasok daerah terisolasi dengan beban di atas 5 MW dan jarak <100 km;
• expansion of the grid to supply isolated areas with over 5 MW of load and distance <100 km;
• modernisasi pelaksanaan konstruksi dan pemeliharaan jaringan untuk meminimalisasi dampak sosial pembangunan jaringan;
• modernization construction and maintenance of the network to minimize the social impact of network development;
• penerapan standar perencanaan dan konstruksi jaringan secara konsisten dalam upaya menekan susut teknis dan peningkatan kualitas layanan;
• consistently applying of planning and network construction standards in an effort to reduce technical losses and improve services;
• pengembangan jaringan untuk mendukung elektrifikasi transportasi nasional; dan
• network development to support electricity in national transportation; and
• penerapan sistem pemeliharaan predictive maintenance/condition-based maintenance untuk efisiensi dan keandalan jaringan.
• implementation of predictive maintenance/ condition-based maintenance system for efficiency and network reliability.
Bidang Niaga dan Layanan Pelanggan
Commerce and Customer Service Sector
• peningkatan ketertiban administrasi dan data pelanggan;
• increase the control of administration and customer data;
• pengendalian pertumbuhan penjualan tenaga listrik (kWh) dengan melakukan penambahan pelanggan berbasis intensifikasi jaringan. Ekstensifikasi jaringan dilakukan dengan mengacu pada Masterplan;
• controlling the growth of electricity sales (kWh) by adding intensification based customer network. The extension of network has been conducted by referring to the Masterplan;
• pengarahan pembangunan dan pengembangan sistem SCADA distribusi terutama untuk memperbaiki SAIDI;
• direct the development and distribution of SCADA system that is essential to improve SAIDI;
• peningkatan layanan sambungan baru dengan mekanisme niaga reguler untuk semua golongan tarif sepanjang sistem kelistrikan masih mampu;
• improvement of new connection service with regular trading mechanism for all electricity tariff groups, as long as the electrical system is still active;
• pengendalian pertumbuhan beban puncak dan memperbaiki load factor dengan penerapan Demand Side Management (DSM) dan produk pemasaran yang telah berhasil; dan
• control of the growing peak load and load factor by implementing Demand Side Management (DSM) and successful marketing product; and
• optimalisasi kampanye konservasi energi.
• optimization of energy conservation campaign.
Bidang Keuangan
Financial Sector
• pemberlakuan tarif regional;
• enabling regional tariffs;
• pendanaan sendiri untuk investasi skala kecil;
• own funding for small scale investment;
131
Management Discussion and Analysis ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN
132
• optimalisasi lindung nilai (hedging) yang bersifat cost-efficient terhadap risiko nilai tukar dan suku bunga;
• optimization of hedging that are cost efficient towards exchange rate and interest rate risks;
• investasi untuk barang impor dibiayai oleh pinjaman luar negeri dan investasi untuk produksi dalam negeri yang tinggi dibiayai oleh pendanaan sendiri dan/atau pinjaman dalam negeri;
• imported goods investment is funded through foreign loans, while high cost investment of local production is funded through self financing and/or domestic borrowings;
• persiapan kondisi keuangan Perusahaan dan Anak Perusahaan untuk menggali dana dari pasar modal dan pasar uang;
• preparing financial soundness of the company’s and its subsidiaries in order to attract investment from capital market and financial market;
• partisipasi Pemda dalam pendanaan elektrifikasi dan dalam menurunkan BPP regional;
• local government participation in electricity funding and in reducing regional BPP;
• pengupayaaan optimalisasi dan efisiensi pajak;
• optimization and efficiency of tax;
• perhitungan dampak rencana kegiatan operasi dan investasi terhadap kondisi keuangan perusahaan di masa datang melalui pengujian Proyeksi Keuangan berdasarkan model yang akuntabel;
• the calculation of operations and investment impacts affecting the company’s future financial condition through Financial Projection simulation of an accountable model;
• penerapan konsep kepemilikan aset terpusat dengan pembebanan antara pusat dan unit yang mendukung efisiensi;
• implementation of the centralized asset ownership concept with the loading between the center and units that support efficiency;
• penerapan On-line Payment Point untuk Revenue Protection dan mendukung ERP; dan
• implementation of On-line Payment Point to Revenue Protection and support of ERP; and
• manajemen kas terpusat.
• centralized cash management.
Bidang SDM dan Organisasi
Human Resource and Organization Sector
• desentralisasi kewenangan operasional dan sentralisasi kebijakan yang bersifat strategis;
• decentralization of operational authority and the centralization of policies with a strategic nature;
• optimalisasi struktur organisasi untuk menciptakan organisasi yang efektif dan adaptif terhadap tuntutan bisnis;
• optimization of organizational structure to create an effective organization and adaptive to business demands;
• sistem SDM yang mendorong peningkatan kompetensi SDM dan kinerja korporat;
• HR systems that encourage the improvement of human resource competencies and corporate performance;
• penyusunan uraian jabatan secara jelas dan aturan baku lainnya tentang penggunaan tenaga outsourcing;
• preparation of job descriptions for each position clearly and the other standard rules on the use of outsourcing;
• pengembangan SDM dan pemimpin yang profesional berlandaskan tata nilai perusahaan;
• development of professional HR and leaders that are in line with the core corporate values;
• penyusunan komposisi bidang keahlian, tingkat keahlian yang ideal dengan memerhatikan kenaikan jumlah pelanggan tiap unit agar tercapai Visi 75-100;
• composing the area of expertise and ideal level of expertise by putting concern on the increasing number of subscribers for each unit in order to achieve Vision 75-100;
• hubungan industrial yang mendukung pencapaian sasaran perusahaan;
• industrial relations that supports achievement of corporate objectives;
• sistem pembelajaran yang mendukung manajemen SDM berbasis kompetensi dengan memanfaatkan TI; dan
• learning system that supports the competencybased human resource management by utilizing IT; and
• rasionalisasi biaya kesehatan.
• rationalization of health care costs.
the
Bidang Korporat
Corporate Sector
• investasi yang berdasarkan skala prioritas terutama bagi proyek-proyek yang berdampak terhadap peningkatan efisiensi, antara lain untuk mengurangi kebutuhan BBM;
• priority based invesment mainly for projects having impact on efficiency improvement such as reducing fuel needs;
• pelaksanaan manajemen aset agar pemanfaatannya dapat dimonitor dengan baik dan optimal;
• implementation of asset management so that utilization can be monitored properly and optimally;
• penetapan ketentuan mengenai lingkungan dan program Pengembangan Komunitas serta keselamatan ketenagalistrikan pada seluruh instalasi;
• determining requirements on environmental and community development programs as well as safety electrification of the entire installation process;
• optimalisasi perbaikan citra perusahaan dalam membangun corporate brand perusahaan;
• optimizing corporate image improvement in corporate brand building;
• komunikasi yang harmonis dengan pemangku kepentingan perusahaan;
• harmonious communication with company stakeholders;
• penerapan program teknologi informasi guna mendukung layanan pelanggan serta layanan korporat berkelas dunia (industrial best practice/IBP);
• application of information technology programs to support customer service and world class corporate services (industrial best practice/IBP);
• penerapan e-procurement;
• implementation of e-procurement;
• optimalisasi upaya mitigasi risiko dominan perusahaan;
• optimizing the mitigation;
• peningkatan internalisasi tata nilai (budaya) perusahaan dan Pedoman Perilaku;
• increased internalization of values (culture) and the company’s code of conduct;
• peningkatan implementasi Good Corporate Governance secara menyeluruh; dan
• improvement of total implementation of good corporate governance; and
• pengembangan sistem manajemen kinerja dengan menggunakan balanced scorecard.
• development of performance management system using a balanced scorecard.
company’s
dominant
risk
RISIKO KORPORAT Corporate Risks Dalam menjalankan usahanya, PLN tidak terlepas dari risiko yang mungkin dapat mempengaruhi hasil usaha Perusahaan. Risiko-risiko utama yang dihadapi Perusahaan mencakup:
In conducting its business, PLN is not free from risks that may affect results of operations. The main risks that Company faced include:
Risiko Terhadap Pencapaian Kesehatan Keuangan
Risk on Financial Health ACHIEVEMENT
a. Risiko Dampak Fluktuasi Nilai Tukar Valuta Asing
a. Risk On Exchange Rate Fluctuation
All the revenue received by the Company in Rupiah currency, while operating costs, such as: the purchase of electricity from private generators; the purchase of natural gas; fuel oil; geothermal steam; and maintenance and investment activities, in the form of foreign currency, the rupiah exchange rate fluctuations against foreign currencies affect the financial health of the company.
Seluruh pendapatan Perusahaan diterima dalam mata uang Rupiah, sementara biaya operasional, antara lain: pembelian energi listrik dari pembangkit swasta; pembelian gas alam; bahan bakar minyak; uap panas bumi; dan pemeliharaan dan kegiatan investasi, dalam bentuk mata uang asing, maka fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing sangat berpengaruh terhadap kesehatan keuangan perusahaan.
133
Management Discussion and Analysis ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN
b. Risiko Dampak Pinjaman
134
Fluktuasi
Suku
Bunga
Suku bunga pinjaman yang digunakan dalam beberapa pinjaman menggunakan metode suku bunga mengambang, dimana besarannya disesuaikan dengan kondisi pasar uang atau makro ekonomi. Dengan memperhitungkan beban pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun 2009 sebesar Rp 22.460,59 miliar atau sebesar 16% dari total ekuitas, maka fluktuasi suku bunga cukup mempengaruhi kesehatan keuangan perusahaan.
b. Risk On Loan Interest Rate Fluctuation
Interest rates imposed on some borrowings are using a floating exchange rate, whereas the amount is being adjusted with the ongoing money market or macro economics conditions. and by taking into account the long term loan expenses that are due in 2009 amounted to Rp 22,460.59 billion or 16% of the total equity, which apparently affect the soundness of the company’s corporate condition.
c. Risiko Dampak Fluktuasi Harga Energi Primer Ketersediaan energi primer seperti bahan bakar minyak, batubara dan gas alam merupakan hal strategis bagi kelanjutan lebih dari 76,10% kapasitas pembangkit yang dimiliki oleh perusahaan.
c. Risk On Primary Energy Price Fluctuation
Hingga saat ini masih terdapat persoalan sehubungan dengan ketersediaan energi primer terutama pada faktor harga, yaitu:
Until now, there are still issues relating to the availability of primary energy, especially at the price factor, namely:
• BBM, pemerintah secara bertahap akan mengurangi subsidi BBM dan perusahaan harus membeli BBM sesuai harga pasar. Harga BBM, jika mengikuti harga pasar cenderung berfluktuasi yang disebabkan oleh dinamika pasar dunia. Di sisi lain kontrak pengadaan BBM dengan pemasok didenominasi dalam mata
• Fuel, the government will gradually reduce fuel subsidies and the company must buy fuel at market prices. Fuel prices, if follow the market price tends to fluctuate due to the dynamics of world markets. On the other side of the fuel procurement contracts with suppliers are denominated in rupiah, but the reference price used in denominations
Availability of primary energy such as fuel oil, coal and natural gas are strategic for 76.10% more than the continuation of generating capacity owned by the company.
uang rupiah, tetapi acuan harga yang dipakai dalam denominasi USD. Dengan demikian fluktuasi kurs mata uang rupiah terhadap USD juga berdampak pada harga pembelian BBM;
of USD. Thus the fluctuation of the rupiah against the U.S. dollar also resulted in the purchase price of fuel.
• Batubara, harga batubara juga berfluktuasi mengikuti pergerakan harga pasar dunia. Kontrak pengadaan batubara adalah kontrak jangka panjang dengan volume yang tetap, tetapi harga pembelian dimungkinkan berfluktuasi yang diatur dalam kontrak pembelian; dan
• Coal, coal prices also fluctuated following the world market price movements. Coal supply contracts are long term contracts with fixed volume, but the purchase price may fluctuate as stipulated in the contract of purchase.
• Gas Alam, kontrak pembelian gas alam dilakukan secara jangka panjang dengan batasan nilai tertentu pada kurun waktu tertentu, dan pada periode berikutnya dilakukan negosiasi untuk harga baru. Mekanisme ini memungkinkan adanya fluktuasi harga dalam masa kontrak pembelian. Pada pembelian gas alam juga dikaitkan dengan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap USD dan juga fluktuasi harga pasar dunia.
• Natural gas, natural gas purchase contract is done in long term with the limits specified value at a certain time, and the next period conducted negotiations for the new price. This mechanism allows the price of the purchase contract fluctuated. On the purchase of natural gas has also been associated with fluctuations in the exchange rate rupiah against the USD as well as fluctuations in world market price.
Mitigasi:
Mitigation:
• Melakukan mekanisme lindung nilai (hedging) dengan memperhatikan kondisi makro ekonomi dan kemampuan perusahaan termasuk menyiapkan mekanisme proses pengambilan keputusan untuk melakukan hedging pada perusahaan. Penyiapan mekanisme proses pengambilan keputusan penting untuk dilakukan mengingat mitigasi risiko dengan melakukan hedging menghasilkan secondary risks antara lain potensi kehilangan secara finansial yang dapat diperhitungkan sebagai kerugian pada perusahaan. Mengingat kepemilikan saham Perusahaan adalah 100% milik Negara, maka kerugian tersebut berpotensi untuk dikategorikan sebagai tindakan merugikan keuangan negara walaupun kepemilikan saham negara pada BUMN merupakan kekayaan negara yang dipisahkan; dan
• Doing hedging by taking into account macroeconomic conditions and the ability of companies including preparing mechanisms for decision-making process of hedging the company. Preparation of the mechanism of decision-making process is important to be done considering risk mitigation with secondary risk hedging, such as, the potential financial loss that can be counted as losses at the company. Given the ownership of the Company is 100% owned by state, then the loss may be categorized as an action potential to harm the financial state despite state ownership of state assets in SOEs are separated; and
• Untuk fluktuasi harga energi primer dalam kaitannya terhadap kepastian ketersediaan energi primer untuk pembangkitpembangkit milik PT PLN (Persero) diperlukan juga upaya untuk mendorong Pemerintah dan pihak-pihak yang berkompeten agar menyiapkan regulasi yang mendukung penggunaan energi primer pada pasar domestik terutama untuk kepentingan pembangkitan tenaga listrik. Hal ini perlu dipertimbangkan mengingat listrik sudah menjadi faktor penting dalam memacu
• For primary energy price fluctuations in relation to the certainty of the availability of primary energy for plants owned by PT PLN (Persero) is necessary also to encourage the Government and the competent parties to set up regulations that support the use of primary energy in the domestic market, particularly for power generation electricity. This needs to be considered because the electricity has become an important factor in spurring economic growth, so the
135
Management Discussion and Analysis ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN
pertumbuhan ekonomi masyarakat, sehingga ketidakpastian ketersediaan energi primer akan memicu kenaikan harga energi primer yang berujung pada meningkatnya biaya pokok produksi (BPP) listrik dan jika pun tidak dilakukan perbaikan tarif listrik, selisih biaya tersebut akan menjadi beban Negara berupa subsidi listrik.
uncertainty of the availability of primary energy will trigger an increase in primary energy prices which led to the increasing cost of production (BPP) of electricity and if any repairs are not carried out the electricity tariff, the cost difference State will be a burden in the form of electricity subsidies.
d. Risiko Dampak Proses Pencairan Pinjaman Dari Kreditor Untuk Pendanaan Investasi yang Tersendat
d. Risk On Loan Disbursement Process by Creditors to Fund the Stagnating Investment
The instability loan disbursement process from creditors to the financing of the construction of electric power installations under construction, that are the Accelerated Development Program 10,000 MW coal based steam power plants forced the company to use the funds not according to plan budget allocations. To overcome this problem is the use of corporate cash that previously budgeted for operations and other investments. The consequences of delay or rescheduling of program operations and investments are delayed implementation of programs that result in failure to achieve efficiency targets for strengthening the financial health of the company.
Ketidaklancaran proses pencairan pinjaman dari kreditor untuk pendanaan kegiatan pembangunan instalasi ketenagalistrikan yang sedang dalam tahap konstruksi yaitu Program Percepatan Pembangunan PLTU Batubara 10.000 MW memaksa perusahaan untuk menggunakan dana tidak sesuai rencana alokasi anggaran. Untuk mengatasi hal ini dilakukan penggunaan kas perusahaan yang sebelumnya dianggarkan untuk kegiatan operasional maupun investasi lainnya. Konsekuensi dari penundaan atau penjadwalan ulang terhadap program kegiatan operasional dan investasi adalah tertundanya implementasi program yang berujung pada tidak tercapainya target efisiensi untuk penguatan kesehatan keuangan perusahaan.
Mitigasi:
Melaksanakan langkah koordinasi dengan Pemerintah, mengingat Perusahaan ditugaskan oleh Pemerintah melalui Peraturan Presiden No. 71 tahun 2006 sebagai pelaksana Program Percepatan Pembangunan PLTU Batubara 10.000 MW, untuk dapat menyelesaikan hambatan yang berkaitan dengan pencairan pinjaman terutama dari pihak asing. Selain itu juga dilakukan kerjasama dengan perbankan nasional termasuk asosiasi bank pembangunan daerah untuk membantu pembiayaan Program Percepatan Pembangunan PLTU Batubara 10.000 MW.
Mitigation:
Implementing measures of coordination with the Government, considering the company commissioned by the Government through Presidential Decree No. 71 years in 2006 as the executor of the Accelerated Development Program 10,000 MW Coal Power Plant, to be able to resolve barriers related to loan disbursement, especially from foreigners. It also carried out in cooperation with national banking associations, including regional development banks to help finance the Accelerated Development Program 10,000 MW Coal Power Plant.
136
e. Risiko Dampak Kepastian Jumlah Subsidi dan Waktu Pencairan yang tidak sesuai dengan Kebutuhan PLN
e. Risk on Certain Total Subsidies and Withdrawals Time that do not conform with PLN requirements
Pendapatan usaha Perusahaan sebagian besar masih mengandalkan subsidi PSO dari Pemerintah dikarenakan masih terdapatnya perbedaan antara harga biaya pokok penyediaan tenaga listrik (BPP) di sebagian wilayah Indonesia dan tarif dasar listrik (TDL). Sebagai informasi, pada akhir tahun 2009 tercatat subsidi PSO yang diberikan Pemerintah kepada perusahaan sebesar Rp 53,720 triliun atau sebesar 37% dari total pendapatan usaha perusahaan. Di sisi lain kepastian jumlah
Company revenues still largely relies on subsidies from the Government due to PSO still have a fundamental difference between the cost price of electricity power supply (BPP) in some parts of Indonesia and the basic electricity tariff (TDL). For information, at the end of the year 2009 recorded a PSO subsidy provided by the Government to the company is Rp 53,720 trillion or 37% of total company revenues. On the other side of certainty the amount of drawdown of subsidies and time off
subsidi dan waktu pencairannya tidak sesuai dengan kebutuhan PLN sangat berpengaruh pada kesehatan dan kemampuan keuangan perusahaan.
as needed PLN very influential in the company’s financial health and ability.
Mitigasi:
Mitigation:
Melaksanakan tindakan proaktif untuk hal-hal yang harus dipenuhi perusahaan untuk proses pencairan subisidi, antara lain penyiapan laporan keuangan yang dapat membuktikan selisih biaya pokok penyediaan tenaga listrik (BPP) dengan tarif dasar listrik (TDL) menurut segmen pelanggan dan wilayah untuk kemudian dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Implementing proactive measures for things that must be fulfilled by the company for subsidy disbursement process, including preparation, which can prove the difference in cost of electricity supply (BPP) with the basic electricity tariff (TDL) based on customer segments and regions to then be audited by Supreme Audit Agency (BPK).
Risiko Terhadap Pencapaian Kemampulabaan dengan Return on Operating Assets before Corporate Tax (ROA) Risiko Penolakan terhadap Kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) TDL tidak pernah mengalami penyesuaian sejak tahun 2003. Sesuai dengan undang-undang yang menyatakan bahwa tarif dasar listrik (TDL) harus ditetapkan melalui Keputusan Presiden maka Perusahaan tidak memiliki keleluasaan dan kewenangan untuk menetapkan tarif dasar listrik sesuai dengan beban operasi perusahaan yang mengikuti dinamika harga pasar terutama untuk pengadaan energi primer. Dalam hal fluktuasi harga pasar yang mengakibatkan peningkatan beban operasi dan biaya investasi, sedangkan di sisi lain perusahaan tidak serta merta dapat menaikkan TDL dapat berakibat pada penurunan kemampuan keuangan perusahaan. Untuk mencegah penurunan kemampuan keuangan yang lebih drastis maka Perusahan telah mengajukan usulan kenaikan tarif dasar listrik kepada Pemerintah. Mitigasi:
Risk On Achievement to profitability with a Return on Operating Assets before Corporate Tax (ROA) Risk on Rejection to increase Basic Electricity Tariff (TDL) TDL have never experienced an adjustment since 2003. In accordance with the law which states that the basic electricity tariff (TDL) should be established through a Presidential Decree, the Company does not have the flexibility and authority to determine the basic electricity tariff in accordance with the company’s operating expenses that follow the dynamics of market prices, especially for the procurement of primary energy. In terms of market price fluctuations which lead to increased operating expenses and investment costs, while the other side the company is not necessarily able to raise the TDL may result in a decrease in the company’s financial capabilities. To prevent a decline in financial capability more drastic then the company has proposed the basic electricity tariff increase to the Government.
• meminta subsidi PSO kepada Pemerintah yang disesuaikan dengan kenaikan beban operasi;
• requesting a PSO subsidy to the Government, adjusted for the increase in operating expenses;
• meminta proteksi/keberpihakan Pemerintah berupa perbaikan regulasi untuk harga pembelian energi primer yang dilakukan oleh perusahaan untuk kepentingan pembangkit listrik seperti batubara, gas, dan BBM;dan
• asking for protection/improvement regulations Government alignments for the purchase price of primary energy by electricity generating companies for purposes such as coal, gas, and fuel; and
• melakukan diversifikasi energi atau komposisi energi untuk pembangkit-pembangkit milik PT PLN (Persero) dan perluasan jaringan transmisi sehingga dapat menurunkan biaya pokok penyediaan tenaga listrik (BPP) listrik. Walaupun perlu dicatat, program ini memerlukan dana yang tidak sedikit.
• diversifying the composition of energy or energygenerating plants owned by PT PLN (Persero) and the transmission network expansion so it can reduce cost of electricity supply (BPP) of electricity. Although it should be noted, these programs require no small amount of funds.
Mitigation:
137
Management Discussion and Analysis ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN
138
Risiko Terhadap Pencapaian Peningkatan Pendapatan Usaha a. Risiko Penurunan Penggunaan Energi Listrik
Risk of Achieving Increased Revenue
The economic crisis had an impact on the ability of customers to consume electricity. For residential customers decrease or loss of income resulting in savings in electricity usage. The same thing happened in the industrialized world where the decreasing purchasing power affects the level of production which lead to reduced use of electrical energy.
Krisis ekonomi membawa dampak pada penurunan kemampuan pelanggan dalam mengkonsumsi listrik. Untuk pelanggan rumah tangga kehilangan pendapatan berakibat pada penghematan penggunaan listrik. Hal yang sama terjadi pada dunia industri dimana penurunan daya beli masyarakat mempengaruhi tingkat produksi yang berujung pada pengurangan penggunaan energi listrik.
a. Risk on Electricity Consumption
Mitigasi:
Mitigation:
• melakukan kajian ulang atas besaran sasaran yang ingin dicapai seiring dengan menurunnya penggunaan energi listrik secara nasional; dan
• reviewing the amount of targets to be achieved in line with the declining use of electric energy nationally; and
• melakukan inovasi untuk proses bisnis sehingga dapat menekan biaya operasi yang berujung pada meningkatnya rasio pendapatan terhadap biaya operasi.
• innovating business processes that can reduce operating costs resulted in increasing the ratio of revenue to operating costs.
b. Risiko Peningkatan Tunggakan
b. Risk on Increase Liability
Tunggakan yang meningkat mempengaruhi jumlah uang kas yang diterima perusahaan, dan berpotensi menjadi piutang ragu-ragu yang pada akhirnya dapat menurunkan pendapatan perusahaan.
Affect the amount of arrears that increased flows of money received by the company, and potentially become doubtful that ultimately may reduce corporate earnings.
Mitigasi:
Mitigation:
Meningkatkan pola pelayanan yang berhubungan dengan pembayaran tagihan listrik seperti penerapan sistem pembayaran secara on-line, memperbanyak jumlah payment point, dan pengenalan pola pembelian listrik dengan pre-paid.
Improving the service pattern associated with electric bill payments such as implementation of the system on-line payment, multiply the number of payment points, and pattern recognition with the purchase of pre-paid electricity.
c. Risiko Pengurangan Susut Jaringan
c. Risk on Transmission Losses
As the electrical energy produced by power plants can not be sold or lost in transmission losses reached a value of 9.93% in 2009. Transmission losses of the magnitude of technical phenomenon can be reduced by investing in the rehabilitation of distribution networks, while shrinkage caused by the theft of electric energy by customers and not customers of the Company can be reduced through controlling the ilegal electricity usage (P2TL). This will reduce the transmission losses of the Company revenues.
Sebagaimana energi listrik yang dihasilkan pembangkit tidak dapat dijual atau hilang dalam bentuk susut jaringan yang mencapai nilai 9,93% pada tahun 2009. Susut jaringan merupakan fenomena teknis yang besarnya dapat dikurangi dengan melakukan investasi berupa rehabilitasi jaringan distribusi sedangkan susut yang disebabkan oleh pencurian energi listrik oleh pelanggan maupun bukan pelanggan Perusahaan dapat dikurangi melalui Program Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Susut jaringan ini akan mengurangi pendapatan Perusahaan.
Mitigasi:
Mitigation:
• melakukan program terpadu pengurangan susut teknis yang implementasinya disesuaikan dengan kemampuan keuangan perusahaan dengan sasaran penurunan susut teknis dirancang dilakukan secara gradual; dan
• conducting an integrated program of reduction of technical losses adjusted for implementation by the target company’s financial ability to decrease technical losses designed to be done gradually; and
• membentuk Tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (TP2TL) yang didukung oleh aparat penegak hukum, sehingga tindakan hukum dapat dilakukan segera dan menimbulkan efek jera pada para pelakunya.
• establishing Electric Power Consumption Control Team (TP2TL) supported by law enforcement officials, so that legal action can be taken immediately and a deterrent effect on the perpetrators.
Risiko Terhadap Pencapaian Penurunan Biaya Operasi
Risk of Achieving Decreased Operational Costs
Risiko Kegagalan Diversifikasi Energi (Bauran Energi)
Risk of failure in Energy Diversification (Energy Mix)
Pada tahun 2009, bahan bakar minyak (BBM) masih tercatat sebagai unsur biaya terbesar dengan 62.70% dari seluruh biaya pembelian energi primer untuk produksi tenaga listrik. Sebagai langkah penghematan, Perusahaan melakukan program diversifikasi berupa perbaikan komposisi energi (energy mixed) untuk seluruh pembangkitan milik Perusahaan dengan antara lain melakukan penggantian pembangkit yang menggunakan BBM dengan pembangkit non-BBM ataupun mengusahakan sumber energi primer selain BBM. Risiko kegagalan implementasi program diversifikasi energi ini dapat meningkatkan biaya operasional Perusahaan, sehingga sasaran pencapaian kinerja keuangan yang memuaskan dapat tidak tercapai.
In the year 2009, fuel oil is still listed as an element of the largest costs with 62.70% of the total purchase cost of primary energy for electricity production. As a step towards saving, the Company completed a program to diversify the composition of the improvement of energy (energy mixed) for the entire generation of the Company with, such as, perform the replacement generators that use fuel with nonfuel power plants or seek other sources of primary energy fuel. The risk of implementation failure of the energy diversification program can increase operational costs, so the financial performance targets can not be achieved satisfactorily.
Mitigasi:
Mitigation:
Melaksanakan pengadaan gas untuk PLTG yang selama ini dioperasikan menggunakan BBM, pemanfaatan Marine Fuel Oil (MFO) yang memiliki harga lebih rendah sebagai pengganti High Speed Diesel (HSD) di pembangkit diesel (PLTD) dan mendorong program pembangunan dan pengembangan pembangkit yang menggunakan energi primer selain BBM, seperti: pembangunan pembangkit PLTU, pemanfaatan pembangkit dengan energi primer setempat seperti air, panas bumi, gas alam, angin, dan lain-lain.
Implementing the procurement of gas for PLTG which is operated using the fuel, utilization Marine Fuel Oil (MFO), which has a lower price instead of High Speed Diesel (HSD) in the diesel generator (diesel) and encourage the development of program development and the use of primary energy in addition fuel, such as construction of power plant, power plant with the utilization of local primary energy such as water, geothermal, natural gas, wind, and others.
139
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK Good Corporate Governance
Tata Kelola Perusahaan yang Baik 140
Good Corporate Governance
Sejak tahun 2003, PLN telah melaksanakan peraturan tentang penerapan praktik GCG pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditetapkan oleh Menteri BUMN Since 2003, PLN has been carrying out regulations on the implementation of GCG practices at the State Owned Enterprises (SOE) established by the Minister of SOEs
laporan penerapan gcg GCG IMPLEMENTATION REPORT PT PLN (Persero) telah melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang dilandasi dengan prinsipprinsip Good Corporate Governance (GCG). GCG telah menjadi hal yang dipersyaratkan dalam hubungan antara Perusahaan dengan para Investor/Pemegang Sahamnya dan antara Debitur dengan Krediturnya. Penerapan GCG mengacu pada standar atau best practices dan dilakukan secara bertahap.
PT PLN (Persero) implemented Good Corporate Governance based on the principles of Good Corporate Governance (GCG). GCG has become the prerequisite in the relation between the Company and the investors /shareholders and between the Debitors and the Creditors. The scope of GCG application is based on best practices standard that will be implemented gradually.
141
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK Good Corporate Governance
142
Evaluasi Penerapan GCG Pada tahun 2002, BPKP telah melakukan pengukuran dan pengujian penerapan GCG di PLN berdasarkan surat Menteri BUMN No.54/ SBU/2002. Pengukuran tersebut mencakup: i) aspek komitmen untuk menerapkan GCG, ii) struktur, proses, dan peran organ utama GCG, dan iii) pengelolaan hubungan dengan pemangku kepentingan perusahaan lainnya. Hasil dari pengukuran pada tahun 2002 tersebut adalah “Cukup” dengan nilai pencapaian GCG sebesar 73,67% dari bobot maksimal 100% (best practice).
Evaluation of GCG In 2002, the State Financial Auditor (BPKP) carried out measurement and examination on GCG application in PLN pursuant to the Minister of StateOwned Enterprise (SOE) Decree No. 54/SBU/2002. The measurement was carried out based on: i) the commitment to apply GCG, ii) the GCG structure, process, and main role, iii) the relationship between the management and the company’s stakeholders. The result of this 2002 measurement is stated as “Sufficient”, with a GCG score of 73.67% out of a maximum score of 100% (best practice).
Pada tahun 2004, evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas penerapan GCG di PT PLN (Persero) berdasarkan Kerangka Acuan dari Kementerian BUMN sebagaimana tertuang dalam Surat Sekretaris Kementerian BUMN nomor: S-314/S.MBU/2004 meliputi aspek-aspek berikut: i) pelaksanaan dan tindak lanjut dari hasil pelaksanaan assessment, ii) kemajuan pelaksanaan penilaian, iii) upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mengakumulasi kepentingan seluruh pemangku kepentingan terkait dengan penyelenggaraan prinsip-prinsip GCG, iv) keberadaan, fungsi, serta tugas dari organ utama dan organ pendukung, dan v) pengelolaan hubungan dengan pemangku kepentingan lain-lainnya. Hasil tinjauan menunjukkan adanya peningkatan pada penerapan GCG dalam penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang mencapai nilai aktual sebesar 75,33% dari bobot maksimal 100%.
Entering 2004, another review is carried out by BPKP on GCG application at PT PLN (Persero) based on the Terms of Reference (TOR) from the Ministry of State Enterprise (BUMN) as mentioned in the Secretary of Ministry of SOE Letter No. S-314/S.MBU/2004, that covers aspects as follow: i) implementation and follow-up of the assessment execution, ii) assessment of the implementation progress, iii) efforts undertaken in accumulating the interest of all stakeholders associated with the implementation of GCG principles, iv) the existence, functions and duties of the main organs and supporting organs, and v) the relationship between the management and the other stakeholders. The review showed further improvements of GCG application in every PLN activities scoring at 75.33% out of a maximum 100%.
Pada tahun 2007, hasil evaluasi penerapan GCG meningkat ke angka 84,47% dari bobot maksimal 100%. Aspek-aspek yang ditinjau dalam pengujian terhadap penerapan GCG di PT PLN (Persero) meliputi aspek-aspek berikut: i) partisipasi/hak dan tanggung jawab pemegang saham, ii) keberadaan kebijakan GCG di Perusahaan, iii) penerapan GCG, iv) pengungkapan dan transparansi kebijakan dan praktik GCG.
In 2007, the evaluation of GCG was improved and reached the highest rating of 84.47% out of 100%. There are several aspects to be reviewed in the testing of GCG application at PT PLN (Persero) that include the following: i) shareholders’ rights and responsibilities, ii) GCG principles existence within the company, iii) GCG implementation, iv) openness and transparency of the GCG policy and practices.
Pada tahun 2008 dilakukan penilaian GCG di PLN dengan menggunakan metodologi penilaian sebagaimana tertuang dalam surat Menteri Negara BUMN No. S168/MBU/2008 tanggal 27 Juni 2008. Berdasarkan metodologi penilaian tersebut PT PLN (Persero) telah memiliki kecukupan sistem dan infrastruktur yang mendukung implementasi prinsip-prinsip GCG. Pencapaian nilai PT PLN (Persero) adalah 86,75% atau mencapai kualifikasi “BAIK”, dengan rincian sebagaimana tabel di bawah. Sebagai bentuk kepedulian
In 2008, PLN conducted a GCG evaluation by using assessment methodology approach, as stated in the Minister of State-Owned Enterprises Letter No. S168/MBU/2008 dated June 27, 2008. Based on the assessment methodology, PT PLN (Persero) has an adequate system and infrastructure that support the implementation of GCG principles. PT PLN (Persero) received 86.75% score or “GOOD” rating, with details as presented below.As part of GCG,
terhadap GCG, maka Perusahaan akan mengkaji penerapan GCG tahun 2009, yang rencananya akan diselesaikan pada semester I tahun 2010.
the company will asses the GCG implementation for year 2009 which is scheduled to complete in semester I of 2010.
HASIL PENCAPAIAN PENILAIAN GCG PT PLN (Persero)
PT PLN (Persero) GCG ASSESSMENT RESULT
NO
INDIKATOR
1
Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham/TUPS
9,00
7,06
78,49
Shareholder’s Rights Responsibilities
2
Kebijakan GCG
8,00
7,76
97,00
GCG Policy
3
Penerapan GCG
66,00
59,91
86,22
GCG Implementation
a. Dewan Komisaris
27,00
21,15
78,34
Board of Commissioners
b. Komite Komisaris
6,00
5,61
93,54
Commissioners Committee
c. Dewan Direksi
BOBOT% VALUE%
SKOR SCORE
CAPAIAN% RESULT%
INDICATOR
27,00
24,51
90,79
Board of Directors
d. Satuan Pengawasan Intern
3,00
2,63
87,67
Internal Audit Unit
e. Sekretaris Perusahaan
3,00
3,00
100,00
Corporate Secretary
4
Pengungkapan Informasi
5
Komitmen Jumlah
7,00
6,85
97,90
Disclosure of Information
10,00
8,16
81,63
Commitment
100,00
86,75
86,75
Total
Prinsip-prinsip GCG PT PLN (Persero) Sejak tahun 2003, PLN telah melaksanakan peraturan tentang penerapan praktik GCG pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditetapkan oleh Menteri BUMN No.117/MMBU/2002, antara lain PLN telah memiliki:
GCG Principles of PT PLN (Persero) Since 2003, PLN has been carrying out regulations on the implementation of GCG practices at the State Owned Enterprises (SOE) established by the Minister of SOEs No.117/M-MBU/2002, that include the followings:
1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilaksanakan secara rutin minimal dua kali dalam satu tahun sebagai organ Perusahaan yang memegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris;
1. General Meeting of Shareholders (GMS) held on a regular basis at least twice a year as the Company’s organ who holds the highest authority in the Corporate Management structure and is fully authorized to take on responsibilities that are not of the Board of Directors’ and Commissioners’;
2. Prinsip-prinsip GCG yang berisi proses dan struktur yang digunakan oleh organ Perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan lainnya berlandaskan peraturan perundang-undangan dan Pedoman Perilaku Perusahaan;
2. GCG principles consisting process and structure was used by company’s organ to increase business successful and accountability as well as to realize shareholders’ long term value by regarding the interest of other stakeholders based on legislation and Code of Conduct values;
3. Pedoman Perilaku yang berisi pedoman perilaku kebiasaan baik dan tata pergaulan profesional di lingkungan Perusahaan;
3. Dissemination of Code of Conduct throughout the Company, constituting the good behavior and professional ethical conduct for PT PLN (Persero) employees applicable within the Company;
4. Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris yang berisi panduan bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang menjelaskan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten sehingga menjadi acuan bagi Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai visi dan misi Perusahaan;
4. Board Manual which describes activities in a structural, systematic, user friendly and can be implemented with consistency as a reference for the Board of Directors and Commissioners in carrying out their respective tasks to achieve Company’s vision and mission;
143
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK Good Corporate Governance
5. Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJP) yang berisi rencana strategis jangka panjang Perusahaan untuk periode lima tahun; dan
5. Company’s long-term strategic plan for the period of five years; and
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang berisi rencana kerja dan anggaran Perusahaan untuk periode satu tahun.
6. Company’s Budget Plan for the period of one year.
Seiring dengan perubahan anggaran dasar Perusahaan maka Prinsip-prinsip GCG akan direvisi. Perubahan ini diharapkan dapat mencapai tujuan Perusahaan secara lebih baik dengan menghambat praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, meningkatkan disiplin anggaran, mendayagunakan pengawasan dan mendorong efisiensi pengelolaan perusahaan.
Along with changes in the Articles of Association, there will be some amendments in the GCG principles. These changes are expected to help the Company in achieving its goals by preventing corruption, collusion and nepotism practices, improve budget discipline, utilizing supervision and promoting efficiency in corporate management.
Warga PLN meyakini bahwa perwujudan Falsafah, Visi dan Misi Perusahaan, harus dilakukan secara bersama-sama dengan berlandaskan Budaya Perusahaan yang mengandung nilai-nilai Saling Percaya, Integritas, Peduli, Pembelajar PLN believes that the embodiment of values, vision and mission of the Company shall be carried out in line with the Corporate Culture and values of Trust,Integrity, Care, and Learning
144
Budaya Perusahaan dan Pedoman Perilaku Budaya Perusahaan dan Code of Conduct PT PLN (Persero) bersumber dan dikembangkan dari Falsafah, Visi dan Misi Perusahaan.
Corporate Culture and Code of Conduct Corporate Culture and Code of Conduct of PT PLN (Persero) is originated and developed from the Company’s Philosophy, Vision and Mission.
Budaya Perusahaan Warga PLN meyakini bahwa perwujudan Falsafah, Visi dan Misi Perusahaan, harus dilakukan secara bersama-sama dengan berlandaskan Budaya Perusahaan yang mengandung nilai-nilai Saling Percaya, Integritas, Peduli, Pembelajar.
Corporate Culture PLN believes that the embodiment of values, vision and mission of the Company shall be carried out in line with the Corporate Culture and values of Trust, Integrity, Care, and Learning.
Budaya perusahaan PT PLN (Persero) diresmikan pada tanggal 27 Oktober 2002 bertepatan dengan Hari Listrik Nasional yang ke 57.
The corporate culture of PT PLN (Persero) was published officially on 27 October, 2002 coincide with the National Electricity 57th Anniversary. The
Implementasi Budaya Perusahaan di seluruh jajaran Perusahaan dilaksanakan melalui sosialisasi ke seluruh Unit PLN oleh Tim Sosialisasi PLN Kantor Pusat. Pelaksanaan sosialisasi Budaya Perusahaan dilakukan dengan cara presentasi, diskusi tanya-jawab dan diskusi kelompok. Penanaman nilai-nilai Budaya Perusahaan juga diberikan kepada pegawai baru yang dalam masa orientasi.
implementation of the Company’s Corporate Culture at all levels was disseminated by the Head Office’s Socialization Team through presentation, questions and answering discussion as well as group discussions. The Company Culture and values was also being socialized to new recruits during their orientation period prior to joining PLN.
Pedoman Perilaku (Code of Conduct) Pada Oktober 2005, telah diterbitkan Code of Conduct sebagai bentuk implementasi peningkatan dan penyempurnaan penerapan GCG serta kode etik yang dianut oleh seluruh pegawai di lingkungan PT PLN (Persero). Code of Conduct berisi kebiasaan baik dan tata pergaulan profesional di lingkungan PLN. Petunjuk ini mengatur mengenai aspek kepemimpinan PLN, keanggotaan yang bertanggung jawab, hubungan profesional antar anggota dan hubungan dengan pihak eksternal.
Code of Conduct In October 2005, the Code of Conduct was published as part of improved implementation of GCG as well as the ethical code regarded by all employess of PT PLN (Persero). The Code of Conduct contains of guidelines of good behavior and professional relationship within PLN. The guidelines preside over leadership roles in PLN, responsible membership, and internal and external professional relationships.
Implementasi Code of Conduct di seluruh jajaran Perusahaan pada tahap awal diawali dengan penerbitan dua Surat Keputusan Direksi sebagai berikut:
Initially, the implementation of the Company’s Code of Conduct at all levels is based on the issuance of two Letters by the Board of Directors consisting of the followings:
• Surat Keputusan Direksi Nomor: 283. K/DIR/2005 tanggal 30 November 2005 tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Pedoman Perilaku di PT PLN (Persero); dan
• Board of Directors Letter No: 283.K/DIR/2005 dated November 30, 2005 concerning the establishment of Socialization of Code of Conduct Team at PT PLN (Persero); and
• Surat Keputusan Direksi Nomor: 282.K/ DIR/2005 tanggal 30 November 2005 tentang Pembentukan Tim Penyelarasan (Alignment) Ketentuan-Ketentuan Sistem Organisasi & SDM dengan Budaya Perusahaan dan Code of Conduct.
• Board of Directors Letter No: 282.K/DIR/2005 dated November 30, 2005 concerning the Team Formation for Alignment of Organizational System & HR with the Corporate Culture and Code of Conduct.
Secara paralel, Buku Pedoman Perilaku PLN secara terus menerus akan disempurnakan untuk mengikuti perkembangan dan perubahan lingkungan bisnis Perusahaan. Salah satu keberhasilan implementasi Pedoman Perilaku PLN adalah kemampuan mewujudkan dan menyelaraskan makna Pedoman Perilaku tersebut ke dalam kebijakan-kebijakan dan peraturan Perusahaan.
In parallel, PLN Code of Conduct Book will continually be improved through adoption of the developments and changes occurred within the Company’s business environment. One of the successful implementations of the PLN Code of Conduct is the ability to realize its meaning and put it into effect into policies and regulations of the Company.
Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (Board Manual) Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (Board Manual) berisi panduan terkait aktivitas Direksi dan Dewan Komisaris secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten dalam melaksanakan tugas masing-masing seiring dengan pencapaian visi dan misi Perusahaan.
Board Manual for Board of Directors and Commissioners Board Manual contains relevant guidelines of the Boards activities in a structured, systematic, and comprehensively readable that can be carried out consistenly together with everyone’s respective duties in line with the Company’s vision and mission.
145
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK Good Corporate Governance
Tujuan Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris adalah: (i) memperjelas tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta memperjelas hubungan kerja di dalam maupun di antara kedua organ perusahaan tersebut; dan (ii) mempermudah organ-organ di bawah Dewan Komisaris dan Direksi untuk memahami tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, maupun hubungan tugas keduanya.
The purpose of the Board of Directors and Commissioners’ Board Manual are: (i) to clarify the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and Directors and to clarify the working relationships within and between the two company’s organs; and (ii) to facilitate the organs under the Board of Commissioners and Directors and to understand the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and Directors as well as the relationship between them.
Implementasi GCG Anak Perusahaan
Implementation of GCG in the Company’s Subsidiaries In 2008, the Company conducted an evaluation on the implementation of GCG in the Company’s subsidiaries, which resulted in further needs to comprehend and apply the GCG principles within the Company’s subsidiaries.
Pada tahun 2008 telah dilaksanakan evaluasi penerapan GCG pada anak perusahaan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa masih diperlukan pendalaman, pemahaman dan implementasi GCG lebih lanjut di anak perusahaan.
Sistem Manajemen Mutu (ISO) Sejak tahun 2004, PT PLN (Persero) mengintensifkan pelaksanaan program Sertifikasi Bidang Pembangkitan yang meliputi ISO 9001 tentang Pelayanan, ISO 14001 tentang Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, SMK3 Kelaikan Operasi, Sertifikasi Kompetensi Operasi dan Pemeliharaan. Sasaran yang hendak dicapai adalah setiap Pusat Tenaga Listrik (Pembangkit) harus dikelola dengan mengikuti standar internasional yang dibuktikan dengan diperolehnya Sertifikasi Bidang Pembangkitan.
146
Quality Management System (ISO) Since 2004, PT PLN (Persero) has been intensifying the implementation of the Generation Certification program that included ISO 9001 on service, ISO 14001 on environmental management and monitoring, SMK3 for Trustworthy Operations, and Operations and Maintenance Competency Certification. The objective is to manage each Power Plant based on internationally recognized standards and thus obtains Field Generation Certification.
PT PLN (Persero) juga mengintensifkan pelaksanaan program sertifikasi bidang Pelayanan Pelanggan yaitu ISO 9001 di unit bisnis distribusi dan wilayah dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan terhadap pelanggan.
PT PLN (Persero) also intensifies the implementation of customer service certification program such as ISO 9001 in distribution business unit and regions in pursuant to improve customer service quality.
Perusahaan selalu mengutamakan keselamatan (safety) dan kesehatan pegawainya sehingga diharapkan tidak terjadi kecelakaan kerja (zero accident) dengan mengharuskan setiap unit untuk memperoleh sertifikat ISO 27000.
The Company always prioritizes employees’ safety and health as for the attainment of ‘zero accident’ by requiring each unit to obtain ISO 27000 certification.
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan kekuasan tertinggi dalam struktur Tata Kelola Perusahaan. Sepanjang tahun 2009, PT PLN (Persero) telah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham sebanyak lima kali:
General Meeting of Shareholders (GMS) holds the highest power in the Corporate Governance structure. During 2009, PT PLN (Persero) has conducted five Annual General Meeting of Shareholders with details as follows:
a. Tanggal 21 Januari 2009 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2009, dengan keputusan Rapat sebagai berikut:
a. Dated January 21, 2009 discussing the Company’s budget Plan in 2009, with a resolution passed by GMS as follows:
-
menyetujui dan mengesahkan RKAP Tahun 2009 yang mencakup penghapusan piutang, penghapusan persediaan, penghapusan aktiva tetap, penghapusan aktiva lainnya, penghapusan piutang macet lainnya, penghapusan aktiva lancar lainnya, pemberian pinjaman kepada karyawan, dan kerja sama jangka menengah/panjang dengan pihak ketiga; dan
-
approved and authorized RKAP 2009 covering the elimination of receivables, inventories, fixed and other assets’ writeoff, other bad debts withdrawals, other current assets’ write-off, employees loan facilities, and third parties’ medium/long term cooperation; and
-
pendanaan Perbankan/Pasar Hutang/ SLA/ECA sebesar Rp 58.214.120.000.000 yang alokasinya terdiri dari penerbitan Obligasi Dalam Negeri, Penerbitan Perjanjian Kredit Bank/ECA/Obligasi Dalam Negeri maupun Luar Negeri, dan penarikan dana dari SLA antara Pemerintah RI dengan PT PLN (Persero).
-
approved the Bank/Debt Market/ S LA / E C A f i n a n c i n g a m o u n t e d t o Rp 58,214,120,000,000 allocated for the issuance of Domestic Bonds, issuance of Bank Borrowing Agreement/ECA/Domestic and International Bonds, and the withdrawal of funds from the SLA between the Government of the Republic of Indonesia with PT PLN (Persero).
b. Tanggal 21 Januari 2009 tentang Perubahan Anggaran Dasar, dengan keputusan sebagai berikut:
b. Dated January 21, 2009 discussing the amendments of the Articles of Association, with the following decisions:
-
menyetujui perubahan Anggaran Dasar PT PLN (Persero) sebagaimana matriks yang telah disampaikan Direktur Utama Perusahaan;
-
approved the amendment of PT PLN (Persero) Articles of Association as a matrix conveyed by the Company’s President Director;
-
memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk membuat pernyataan keputusan Rapat dalam suatu Akta Notaris atas pasal-pasal yang dirubah dari Anggaran Dasar Perusahaan;
-
approved the provision of proxy and authority to the Board of Directors to make a statement in the resolution of a Notary Deed with regards to the amended Articles of Association;
147
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK Good Corporate Governance
-
memberi kuasa kepada Direksi Perusahaan untuk menyatakan dalam suatu Akta Notaris tersendiri, sesuai dengan lampiran dan memberikan kuasa kepada Direksi (dengan hak substitusi) untuk mengajukan permohonan penyesuaian Anggaran Dasar tersebut di atas kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: dan
-
approved to grant authority to the Board of Directors to declare in a separate Deed, in accordance with the appendices and to authorize the Board of Directors (with substitution right) to propose for adjustment of Articles of Association to the Minister of Justice and Human Rights; and
-
menetapkan pagu pelimpahan kewenangan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mengambil keputusan atas suatu transaksi, baik jangka waktu atau besarannya akan diputuskan oleh RUPS setelah adanya usulan tertulis dari Direksi dan Dewan Komisaris.
-
approved the transfer of authority to the Board of Directors and Commissioners to make decision on a transaction that either the term or the amount of which to be decided by the GMS following a written recommendation from the Board of Directors and Commissioners.
c. Tanggal 20 Maret 2009 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Dewan Komisaris, dengan keputusan Rapat sebagai berikut: -
memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris PT PLN (Persero); dan
-
approved the extension of PT PLN (Persero) Board of Commissioners’ tenure period; and
-
memberi kuasa kepada Direksi PT PLN (Persero) dengan hak substitusi untuk menyatakan yang diputuskan dalam keputusan ini dalam bentuk otentik di hadapan Notaris atau pejabat yang berwenang.
-
approved the granting of authority to the Board of Directors of PT PLN (Persero) with the right of substitution to state the decisions through an authentically, and witnessed by the notary or other authorized officer.
d. Tanggal 20 Mei 2009 tentang Pemberhentian Bambang PS Brodjonegoro sebagai Komisaris Independen, dengan keputusan Rapat sebagai berikut:
d. Dated May 20, 2009 discussing the Cessation Bambang PS Brodjonegoro as Independent Commissioner Meeting as follows:
-
memberhentikan dengan hormat Tuan Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro sebagai Komisaris Independen PT PLN (Persero); dan
-
approved to terminate with respect Mr Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro as an Independent Commissioner of PT PLN (Persero); and
-
memberi kuasa kepada Direksi PT PLN (Persero) dengan hak substitusi untuk menyatakan yang diputuskan dalam keputusan ini dalam bentuk otentik di hadapan Notaris atau pejabat yang berwenang.
-
approved to grant authority to the Board of Directors of PT PLN (Persero) with the right of substitution to state the decisions authentically, and witnessed by the notary or other authorized officers.
e. Tanggal 24 Juni 2009 tentang Laporan Perhitungan Tahunan Tahun 2008, dengan keputusan Rapat sebagai berikut: -
148
c. Dated March 20, 2009 discussing Renewal of Assignment Term of the Board of Commissioners, with decisions as follows:
menyetujui Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perusahaan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2008, dan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun 2008, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. Dated June 24, 2009 discussing the Annual Financial Report 2008, with decisions as follows: -
approved the Annual Report concerning the Company’s condition and operations including the Report of Supervisory Board of Commissioners for the fiscal year 2008, and Annual Report and the Partnership and Environmental Conservation Program (PKBL) in 2008, as long as not in contrary to the prevailing legislations;
-
mengesahkan Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2008 yang memuat Neraca dan Laporan Laba/ Rugi Perusahaan (Konsolidasi) beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan;
-
approved the Financial Report, which included Balance Sheet and Consolidated Profit and Loss for Fiscal Year 2008 together with the audited explanation by a Public Accountant Office Osman Bing Satrio & Partners;
-
mengesahkan Laporan Tahunan PKBL Tahun Buku 2008 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Andiek Sumaryono & Rekan;
-
approved the Annual PKBL Report as of Fiscal Year 2008, as has been audited by a Public Accountant Office Andiek Sumaryono & Partners;
-
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perusahaan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perusahaan serta terhadap pengurusan dan pengawasan atas PKBL yang telah dijalankan selama tahun buku 2008;
-
provided release and discharge of the full responsibility (volledig acquit et decharge) to members of the Board of Directors for managing the Company, and to members of the Board of Commissioners for their supervision as well as for managing and supervising the PKBL activities conducted during 2008;
-
menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan sebagai auditor yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2009 dan Laporan Keuangan PKBL Tahun Buku 2009; dan
-
approved the appointment of Osman Bing Satrio & Partners as auditors to audit the 2009 Financial Report and PKBL Report; and
-
menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti termasuk menetapkan kondisi, persayaratan penunjukan dan honorariumnya, apabila Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melakukan tugasnya.
-
approved the delegation of authority to the Board of Commissioners to appoint an alternative Public Accountant Office with roles to determine the condition, to set requirements and their remuneration, in case where the assigned public accountant officer was in absence.
DEWAN KOMISARIS Board of Commissioners
Dewan Komisaris terdiri atas satu orang anggota atau lebih. Apabila diangkat lebih dari satu orang, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
Board of Commissioners Appointment Procedure Board of Commissioners consists of one or more member(s). If the Company appointed more than one persons, then one of them can be appointed as President Commissioner.
Susunan, persyaratan, nominasi, dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
The structure, requirements, nomination, and appointment of the Board of Commissioners’ members is set by the GSM in accordance with Articles of Association and the prevailing laws and regulations.
Masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan lima tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham yang sewaktu-waktu dapat memberhentikan anggota Dewan Komisaris. Setelah masa jabatan berakhir, anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk satu kali masa jabatan.
Term of assignment the Board of Commissioners’ members has been fixed at five years period without dismissing any rights of the General Meeting of Shareholders that can dismiss any members of the Board of Commissioners at any time. When their terms ended, the Board of Commissioners’ members may be reappointed for one more term by the General Shareholders’ Meeting.
Prosedur Penetapan Dewan Komisaris
149
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK Good Corporate Governance
Independensi Dewan Komisaris Anggota Dewan Komisaris independen mencapai 30%. Hal ini telah melampaui kriteria keanggotaan Dewan Komisaris yang mensyaratkan paling sedikit 20% anggota Dewan Komisaris berasal dari kalangan di luar BUMN sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN No.117/M-MBU/2002, tentang penerapan praktik GCG pada Badan Usaha Milik Negara.
Kriteria independensi Dewan Komisaris tersebut sudah sesuai dengan ketentuan BUMN sebagai berikut:
The independence criteria of the Board of Commissioners was based on the following SOE’s standards:
1. tidak menjabat sebagai perusahaan terafiliasi;
di
1. does not serve as a director at any affiliated companies;
2. tidak bekerja pada Pemerintah termasuk di departemen, lembaga dan kemiliteran dalam kurun waktu tiga tahun terakhir;
2. does not work at the Government including government ministries, agencies and the military within the last three years;
3. tidak bekerja di BUMN yang bersangkutan atau afiliasinya dalam kurun waktu tiga tahun terakhir;
3. does not work in SOEs in question or its affiliates within the past three years;
4. tidak mempunyai keterkaitan finansial, baik langsung maupun tidak langsung dengan BUMN yang bersangkutan atau perusahaan yang menyediakan jasa dan produk kepada BUMN yang bersangkutan dan afiliasinya; dan
4. does not have financial connection, either directly or indirectly with the state concerned or a company that provides services and products to the SOE in question and its affiliates; and
5. bebas dari kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan Komisaris/Dewan Pengawas yang berasal dari kalangan di luar BUMN yang bersangkutan untuk bertindak atau berpikir secara bebas di lingkup BUMN.
5. free from interests and activities of a business or other relationships that may prevent or interfere with the ability of Commissioner/ Board of Supervisors who come from outside the state in question to act or to think freely in the scope of SOEs.
Anggota Dewan Komisaris tidak boleh merangkap jabatan lain pada usaha swasta yang dapat menimbulkan benturan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan Perusahaan, kecuali dengan izin RUPS dan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Members of the Board of Commissioners should not hold other positions in private businesses that could generate conflicts of interest directly or indirectly with the interests of the Company, unless receiving the permission from the GMS and in accordance with the prevailing rules and regulations.
Tugas, Wewenang Dewan Komisaris
Duty and Authority of the Board of Commissioners According to the Articles of Association, the Board of Commissioner is responsible for:
Direksi
Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, tugas Dewan Komisaris adalah: 1. melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan pengurus Perusahaan yang dilakukan Direksi serta memberi nasehat kepada Direksi termasuk mengenai rencana pengembangan Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, pelaksanaan ketentuan-ketentuan
150
Independence of the Board of Commissioners Independent members of the Board of Commissioners reaches 30% out of the total. This has exceeded the membership criteria set for the Board of Commissioners, which requires at least 20% of the members came from external SOE institutions stated accordingly in the Minister of SOE Letter No.117/M-MBU/2002, regarding the implementation of corporate governance practices in state-owned enterprises.
1. supervising the running of the corporate policies carried out by the Board of Directors and providing advice to the Board of Directors regarding development plan, annual work and budget plan, the implementation of the
Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
provisions of the Articles of Association and decision of the General Meeting of Shareholders as well as the statutory regulations that apply;
2. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. performing duties, authority and responsibilities in accordance with the provisions of Articles of Association and the resolutions of the General Meeting of Shareholders as well as the statutory regulations that apply;
3. untuk melaksanakan kepentingan Perusahaan dengan memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham dan bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham; dan
3. carrying out the Company’s interests by putting high concern to the shareholders’ interest and to be responsible to the General Meeting of Shareholders; and
4. meneliti dan menelaah Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tersebut.
4. examining and reviewing the Annual Report including the Financial Report prepared by the Board of Directors.
Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Dewan Komisaris berwenang untuk:
In performing its supervisory duties, the Board of Commissioners has the authority to:
1. Secara bersama-sama maupun sendirisendiri setiap waktu:
1. Collectively or individually at any time to:
a. memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau tempat yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perusahaan; dan
a. enter buildings and courtyards or places used or occupied by the Company; and
b. memeriksa buku-buku, surat-surat bukti, persediaan barang-barang, memeriksa dan mencocokan keadaan uang kas untuk keperluan verifikasi dan lainlain, surat berharga serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
b. inspect documents, letters of evidence, inventories of goods, check and reconcile cash flow for he purpose, secured notes, and acknowledging all activities carried out by the Board of Directors.
2. Membentuk Komite-komite yang berfungsi sebagai penunjang tugas pengawasan Dewan Komisaris atau menunjuk tenaga ahli. Komite yang wajib dibentuk adalah Komite Audit. Keanggotaan Komite Audit terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris;
2. Form Committees with functions to support the monitoring tasks of the Board of Commissioners or to appoint an expert staff. The Committees, which shall be defined and appointed is the Audit Committee. The Audit Committee consists of one or more members of the Board of Commissioners and is responsible to the Board of Commissioners;
3. Meminta penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan kepada Direksi dan Direksi wajib memberikan penjelasan; dan
3. Request explanations on all issues to the Board of Directors, while the Board of Directors is obliged to respond with such explanation; and
4. Memberhentikan sementara waktu seorang atau lebih Anggota Direksi.
4. Temporarily lay off one or more members of Board of Directors.
Hak dan Kewajiban Dewan Komisaris
Rights and Obligations of the Board of Commissioners In performing its basic task, the Board of Commissioners reserves the right to conduct surveillance and provide advice on the implementation of the obligations of the Board of Directors.
Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dewan Komisaris berhak untuk melakukan pengawasan dan pemberian nasihat atas pelaksanaan kewajiban-kewajiban Direksi.
151
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK Good Corporate Governance
Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, salah satu tugas Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan pengurus Perusahaan yang dilakukan Direksi serta memberi nasehat kepada Direksi According to the Articles of Association, one of the Board of Commissioner is responsible for supervising the running of the corporate policies carried out by the Board of Directors and providing advice to the Board of Directors
152
Dalam hubungan dengan tugas Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perusahaan, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
In relation to the Commissioners’ duties as referred to in the Articles of Association of the Company, the Board of Commissioners is obliged:
1. memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai rencana pengembangan Perusahaan, rencana kerja dan anggaran tahunan Perusahaan serta perubahan dan tambahannya, Laporan berkala dan laporan-laporan lainnya dari Direksi;
1. to provide advice and suggestions to the General Meeting of Shareholders regarding Company development plan, work plan and annual budget, changes and improvements as well as periodic reports and other reports from the Board of Directors;
2. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Perusahaan serta menyampaikan hasil penilaian serta pendapatnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
2. oversee implementation of work plans and budgeting and deliver the results of the assessment and opinion to the General Meeting of Shareholders;
3. mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan dalam hal Perusahaan menunjukan gejala kemunduran, segera melaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
3. oversee the Company’s activities and report any symptoms of problem, immediately report it to the General Meeting of Shareholders and give advice on corrective measures to be taken;
4. memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengurusan Perusahaan;
4. provide advice and suggestions to the General Meeting of Shareholders regarding any other issues that considered important for managing the company;
5. melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
5. perform other supervisory duties as determined by the General Meeting of Shareholders;
6. membuat risalah rapat Dewan Komisaris;
6. provide minutes of meetings of the Board of Commissioners;
7. melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/ atau keluarganya pada Perusahaan dan perusahaan lain;
7. report any personal/family share ownership within the Company or in other companies to the Company;
8. memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS; dan
8. provide a report on the monitoring tasks that have been made during the past year book to the General Meeting of Shareholders; and
9. mengawasi kepatuhan terhadap semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
9. oversee compliance regulations in force.
Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris dibantu oleh:
In performing its duties, the Board of Commissioners is assisted by:
1. Sekretaris Dewan Komisaris;
1. Secretary of the Board of Commissioners;
2. empat komite terdiri dari Komite Audit, Komite Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Komite GCG), Komite Manajemen Risiko dan Komite Nominasi & Remunerasi; dan
2. four committees comprising the Audit Committee, GCG Committee, Risk Management Committee and Nomination & Remuneration Committee; and
3. beberapa Tenaga Ahli
3. Expert Staffs.
Sesuai Peraturan Presiden No.71 Tahun 2006, Dewan Komisaris melakukan beberapa tindakan pengawasan sebagai berikut:
According to the Presidential Regulation No.71 Year 2006, the Board of Commissioners to do some measures of control as follows:
with
all
rules
and
153
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK Good Corporate Governance
1. memberikan rekomendasi dan persetujuan kepada Direksi dalam pengadaan barang dan jasa;
1. provide recommendations to the Board of Directors and approval of the procurement of goods and services;
2. memantau pelaksanaan Keputusan Presiden No.71 antara lain dengan meminta laporan tertulis dari Direksi setiap tiga bulan sekali; dan
2. monitor implementation of Presidential Decree No.71 such as by asking a written report from the Board of Directors every three months period; and
3. melakukan kunjungan ke lapangan untuk melihat secara langsung pelaksanaan dan kemajuan proyek tersebut.
3. conducting field visits to see directly the implementation and progress of the project.
Dewan Komisaris telah melakukan beberapa tindakan pengawasan sebagai berikut:
Board of Commissioners has made several control measures as follows:
1. ikut serta dalam pembahasan penyusunan RJP, RKAP, Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan 2009;
1. participate in a discussion of CPR preparation, budgeting, Quarterly Reports and Annual Report 2009;
2. melakukan pembinaan penerapan manajemen risiko salah satunya dengan memberikan Risk Management Award;
2. shall guide the application of risk management by providing one of the Risk Management Award;
3. memberikan persetujuan penghapusan aktiva tetap tidak beroperasi;
3. approve the wite-off of non-operating fixed assets;
4. memberikan persetujuan penghapusan dari pembukuan Piutang Ragu-Ragu;
4. to approve accounts;
5. memberikan persetujuan Penghapusan Rumah Dinas serta pinjaman kepada karyawan untuk pembayaran uang muka rumah;
5. to approve the elimination of House Allowance as well as loans to employees for the housing down payment;
6. memberikan persetujuan atau rekomendasi dan catatan/pendapat/saran berkaitan dengan transaksi jual beli tenaga listrik;
6. to give approval or recommendation and notes/opinions/ suggestions relating to the sale and purchase of electricity;
7. melakukan pengawasan terhadap pasokan bahan bakar batubara dan gas; dan
7. to supervise the supply of coal and gas fuel; and
8. melakukan kunjungan kerja ke beberapa unit kerja PT PLN (Persero).
8. to conduct working visit to some work unit of PT PLN (Persero).
Dewan Komisaris mengundang Direksi untuk hadir dalam Rapat Dewan Komisaris minimal satu kali dalam satu bulan dengan agenda tetap konsultasi Board of Commissioners invited the Board of Directors to attend the BOC meeting once a month, with consultation remain as the main agenda 154
the
elimination
of
doubtful
Rapat Rutin Dewan Komisaris
Regular Meetings of the Board of Commissioners Decisions taken at the Meeting of the Board of Commissioners Board of Commissioners. Binding decisions can also be set without the Board of Commissioners meeting is held, provided that the decision was approved in writing and signed by all members of the Board of Commissioners.
Keputusan-keputusan Dewan Komisaris diambil dalam Rapat Dewan Komisaris. Keputusankeputusan yang mengikat dapat juga ditetapkan tanpa diadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan catatan keputusan tersebut telah disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh Anggota Dewan Komisaris. Rapat Dewan Komisaris diadakan sekurangkurangnya sekali dalam satu bulan.
Meetings of the Board of Commissioners held at least once a month.
Dewan Komisaris mengundang Direksi untuk hadir dalam Rapat Dewan Komisaris minimal satu kali dalam satu bulan dengan agenda tetap konsultasi.
Board of Commissioners invited the Board of Directors to attend the BOC meeting once a month, with consultation remain as the main agenda.
Rapat Dewan Komisaris yang bersifat rutin/ terjadwal terdiri dari:
Routine Meetings of the Board of Commissioners consisted of:
1. Rapat internal Dewan Komisaris, dilaksanakan setiap bulan sedapat mungkin pada minggu pertama.
1. Internal meeting of the Board of Commissioners, held every month as far as possible in the first week.
2. Rapat dengan Komite Dewan Komisaris dilaksanakan setiap satu bulan sekali.
2. Meeting with the Committee of the Board of Commissioners are held every once a month.
Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di luar jadwal rutin, jika dianggap perlu oleh:
Meetings of the Board of Commissioners may be held outside the regular schedule, if deemed necessary by:
a. seorang atau lebih Dewan Komisaris; dan
a. one or more of Commissioners; and
b. permintaan tertulis dari seorang atau lebih Anggota Dewan Komisaris;
b. written request from one or more members of the Board of Commissioners;
Rapat Dewan Komisaris ini merupakan rapat yang bersifat segera dan/atau strategis.
The Commissioners’ meetings are held on an immediate and/or strategic related purposes.
Kehadiran Komisaris Jumlah rapat Dewan Komisaris pada tahun 2009 sebanyak 17 rapat dengan kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat tersebut bersifat forum sebagai berikut:
Attendance Commissioners The number of meetings of the Board of Commissioners in the year 2009 as many as 17 meetings with the attendance of the Board of Commissioners in the meeting as a forum as follows:
NO
NAMA NAME
JABATAN POSITION
the
Board
of
JUMLAH KEHADIRAN TOTAL ATTENDANCE
%
1
Alhilal Hamdi
Komisaris Utama President Commissioner
17
94
2
Lutfi Hamid
Komisaris Independen Independent Commissioner
15
83
3
Komara Djaja
Komisaris Commissioner
12
67
4
Isnuwardianto
Komisaris Commissioner
17
94
5
Bambang PS Brodjonegoro*
Komisaris Independen Independent Commissioner
3
60
6
Rahmat Waluyanto
Komisaris Commissioner
5
28
* Anggota Dewan Komisaris bersangkutan hanya menjabat sampai dengan bulan Mei 2009. * Member of the Board of Commissioners concerned only served until May 2009.
155
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK Good Corporate Governance
156
DIREKSI Board of Directors Prosedur Penetapan Direksi Perusahaan dikelola dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih. Apabila diangkat lebih dari satu orang Direktur, maka seorang di antaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
Board of Directors Appoinment Procedure The Company is managed and led by the Board of Directors consisting of a director or higher. Should there is more than one appointed Directors, then one of them can be appointed as a President Director.
Susunan, persyaratan, nominasi, dan pengangkatan Anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
The structure, requirements, nomination, and appointment of members of the Board of Directors determined by the GSM and in accordance with laws and regulations that apply.
Masa jabatan anggota Direksi adalah lima tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan para Anggota Direksi sewaktuwaktu. Setelah masa jabatannya berakhir, para Anggota Direksi dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan.
Office term of members of the Board of Directors is five years without reducing the rights of the GMS for the retirement of the members of the Board at any time. After his term ended, members of the Board of Directors may be reappointed for one term of office by the GMS.
Independensi Direksi Anggota Direksi PLN yang independen mencapai 20%, hal ini telah memenuhi kriteria keanggotaan Direksi yang mensyaratkan paling sedikit 20% dari jumlah anggota Direksi harus dari kalangan di luar BUMN yang bersangkutan yang bebas dari pengaruh anggota Komisaris/ Dewan Pengawas dan anggota Direksi lainnya serta Pemegang Saham Pengendali/Pemilik Modal, sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN No.117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktik GCG pada Badan Usaha Milik Negara.
Independence of Board of Directors Independent Director members of PLN reached 20%, it has fulfilled the membership criteria, which requires the Board of Directors at least 20% of the total members of the Board of Directors must be from outside the state own company and free from the influence of Commissioners/Supervisory Board and other Board members and the Controlling Shareholder/ Owner of Capital, in accordance with the Minister of SOEs No.117/M-MBU/2002 about the application of corporate governance practices in state-owned enterprises.
Tugas dan Wewenang Direksi Tugas dan wewenang Direksi diatur dalam pasal 11 Anggaran Dasar Perusahaan.
Duties and Powers of the Board of Directors Duties and authority of the Board of Directors are provided for in Article 11 of the Articles of Association.
Direksi adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
The Board of Directors is one of the Company’s organs which is authorized and fully responsible for managing the company for the benefit of the Company in accordance with the purposes and objectives of the Company and represent the Company both within and outside the Court.
Tugas pokok Direksi adalah:
Board of Directors’ main duties are:
1. memimpin dan mengurus Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perusahaan; dan
1. leading and managing the Company in accordance with the purposes and objectives of the Company and to continuously improve the efficiency and effectiveness of the Company; and
2. menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan.
2. controlling, maintaining and managing the Company’s assets.
Pelaksanaan wewenang melakukan tindakan mengenai pengurusan dan pemilikan serta mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/ atau pihak lain dengan Perusahaan diatur sebagai berikut:
Exercise of authority, taking actions concerning management and ownership of the company as well as bodding the Company with Other Parties and/or Other Parties and the Company is regulated as follows:
1. Pelaksanaan wewenang Direksi yang Harus Mendapatkan Persetujuan Tertulis dari Dewan Komisaris:
1. Implementation of the Board of Directors authorization that Must Get Written Approval from the Board of Commissioners:
a. mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek;
a. fixed assets to collateralize the withdrawal of short-term credit;
b. mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah, Bangun Milik Serah, Bangun Serah Guna dan kerjasama lainnya dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan RUPS;
b. entering into a partnership with a business entity or other party in the form of a license agreement, management contract, lease assets, Joint Operation (KSO), Build Operate Transfer, Build Own Transfer, Build Transfer Operate and other cooperation with the value or the stipulated period of time that the GMS;
c. menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena transaksi bisnis dan pinjaman yang diberikan kepada Anak Perusahaan PT PLN (Persero) dengan ketentuan pinjaman kepada Anak Perusahaan dilaporkan kepada Dewan Komisaris;
c. receiving or giving loans medium/long term, unless the loan (debt or receivables) that arise because of business transactions and loans granted to the subsidiary company PT PLN (Persero) with the provisions of the loan to the Subsidiary are reported to the Board of Commissioners;
d. menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati;
d. eliminating bad debt from the books and supplies to death;
e. melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan lima tahun;
e. Releasing of moving fixed assets with the prevailing economic life in the industry generally up to five years;
f. menetapkan struktur organisasi tingkat di bawah Direksi;
satu
f. defining the organizational structure one level below the Board of Directors;
g. mengangkat dan memberhentikan Kepala Satuan Pengawasan Intern; dan
g. appointing and dismiss the Head of Internal Audit Unit; and
h. menetapkan Piagam Pengawasan Intern.
h. establishing an Internal Audit Charter.
Satuan
2. Pelaksanaan wewenang Direksi yang Harus Mendapatkan Persetujuan dari RUPS: mengalihkan kekayaan Perusahaan; atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perusahaan; yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perusahaan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. Transaksi ini adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perusahaan yang terjadi dalam jangka waktu satu tahun buku.
2. Implementation of the Board of Directors authorization that Must Obtain Approval of the AGM: divert corporate assets; or pledge debt of corporate assets; which represents more than 50% of its net assets in one or more transactions, whether in relation to one another or not. This transaction is the transfer of net assets of the Company that occurred within one year.
3. Pelaksanaan Wewenang Direksi yang Dapat Dilakukan Setelah Mendapat Tanggapan Tertulis dari Dewan Komisaris dan Persetujuan RUPS:
3. Implementation of the Board of Directors’ authorization that Can Be Done After They receive the written response from the Board of Commissioners and Approval of AGM:
157
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK Good Corporate Governance
1. mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka menengah/ panjang;
1. fixed assets to collateralize withdrawal of medium/long term;
2. melakukan penyertaan modal pada Perusahaan lain;
2. capital invested in another company;
3. mendirikan Anak Perusahaan dan/atau perusahaan patungan;
3. establishes ventures;
4. melepaskan penyertaan modal pada Anak Perusahaan dan/atau perusahaan patungan;
4. releasing capital investment Subsidiary and/or joint ventures;
5. melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran Anak Perusahaan dan/ atau perusahaan patungan;
5. conducting a merger, consolidation, acquisition, separation and dissolution of the Subsidiary and/or joint ventures;
Subsidiary
credit
and/or
joint in
the
Direksi adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan Board of Directors is one of Company’s organ that authorized and are fully responsible for managing the company for the benefit of the Company in accordance with the purposes and objectives of the Company and represent the Company both within and outside the Court
158
6. mengikat Perusahaan sebagai penjamin (borg atau avalist);
6. binding the Company as the guarantor (or avalist Borg);
7. mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah, Bangun Milik Serah, Bangun Serah Guna dan kerjasama lainnya dengan nilai atau jangka waktu melebihi penetapan RUPS;
7. entering into a partnership with a business entity or other party in the form of a license agreement a management contract, lease assets, Joint Operation (KSO), Build Operate Transfer, Build Own Transfer, Build Transfer Operate and other cooperation with the value or setting a period exceeding the GMS;
8. tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan;
8. no longer collect bad debt previously written off;
9. melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap Perusahaan kecuali aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun;
9. disconnecting and removing the assets of the Company except fixed assets move with the prevailing economic life in the industry in general up to five (five) years;
10. menetapkan Perusahaan;
blue
10. establishing a blueprint for the organization of the Company;
11. menetapkan Perusahaan;
dan
print
organisasi
mengubah
logo
11. set and changing the company logo;
12. melakukan tindakan-tindakan lain dan tindakan yang belum ditetapkan dalam RKAP;
12. performing other acts and actions which are defined in the CBP;
13. membentuk yayasan, organisasi dan/ atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan yang berdampak bagi Perusahaan;
13. establishing foundations, organizations and/or related associations both directly and indirectly with the Company which has implications for the Company;
14. membebankan biaya Perusahaan yang bersifat tetap dan rutin untuk kegiatan yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan; dan
14. charging Corporate expense that are fixed and routine for foundation activities, organizations and/or associations related either directly or indirectly with the Company; and
159
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK Good Corporate Governance
160
15. mengusulkan wakil Perusahaan untuk menjadi calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan/atau Anak Perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perusahaan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan RUPS.
15. company representatives proposing to become a candidate member of the Board of Directors and Commissioners at the joint venture and/or its Subsidiaries, which contributed significantly to the Company and/or strategic value established by the GMS.
Hak dan Kewajiban Direksi Hak dan kewajiban Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan pasal 12.
Rights and Liabilities of the Board of Directors Rights and obligations of the Board of Directors stipulated in the Articles of Association of the Company Article 12.
Dalam menjalankan tugas pokoknya, Direksi berhak untuk:
In performing its basic task, the Board of Directors are entitled to:
1. menetapkan kebijakan dalam memimpin dan mengurus Perusahaan;
1. establish policies in directing and managing the Company;
2. mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perusahaan termasuk penetapan gaji pensiun dan jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai Perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan RUPS;
2. regulate the provisions regarding employment of the Company including the determination of salaries and retirement pensions and other income for employees of the Company under the rules of the applicable legislation and decisions of the GMS;
3. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. appoint and dismiss employees of the Company under the Company employment regulation and legislation in force;
4. mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan kepada seorang atau beberapa orang Anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai Perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain atau badan lain; dan
4. arrange the handover of Board of Directors to represent the Company in and out of court to one or several specific members of the Board who is appointed to it or to one or several employees of the Company either individually or together or to another person or other entity; and
5. menjalankan tindakan-tindakan lainnya baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan sesuai dengan ketentuanketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. run other actions both on the management or ownership in accordance with the provisions set forth in the Articles of Association and established by the General Meeting of Shareholders based on legislation and regulations.
Dalam menjalankan tugas pokoknya, Direksi berkewajiban untuk:
In performing its basic task, the Board of Directors are obliged to:
1. mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan;
1. establish and guarantee the implementation of operations and activities of the Company according to objectives and activities of the Company;
2. menyiapkan pada waktunya rencana pengembangan Perusahaan, rencana kerja dan anggaran tahunan Perusahaan termasuk rencana–rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan Perusahaan dan
2. prepare development plans of the Company on time, work plans and annual budgets of the Company, including plans and other related to the implementation of operations and activities
menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk selanjutnya disampaikan kepada RUPS guna mendapatkan pengesahan;
of the Company and submit it to the Board of Commissioners and the Shareholders to be submitted to the next AGM in order to obtain approval;
3. mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perusahaan sesuai dengan kelazimannya yang berlaku bagi suatu Perusahaan;
3. establish and maintain accounting and corporate administration in accordance with applicable kelazimannya for a company;
4. menyusun sistem akuntansi sesuai dengan standar akutansi keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;
4. structure the accounting system in accordance with financial accounting standards, and based on principles of internal control, particularly the function of handling, recording, storage, and supervision;
5. memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perusahaan berupa laporan tahunan termasuk perhitungan tahunan kepada RUPS;
5. provide accountability and all the information about the condition and operations of the Company in the form of annual reports including the annual accounts to the AGM;
6. memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta laporan lainnya setiap kali diminta Pemegang Saham;
6. provide regular reports according to the manner and time in accordance with applicable regulations and other reports whenever requested Shareholders;
7. menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian tugasnya;
7. set up the Company’s organizational structure complete with details of their duties;
8. menyiapkan neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. prepare balance sheet and income statement which was approved by the AGM the Minister of Justice and Human Rights in Indonesia in accordance with the provisions of legislation; and
9. menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. run other obligations in accordance with the provisions set forth in the Articles of Association and established the GMS based on legislation.
161
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK Good Corporate Governance
Rapat Rutin Direksi Rapat Direksi adalah rapat yang diselenggarakan oleh Direksi. Keputusankeputusan yang mengikat dapat juga ditetapkan tanpa diadakan Rapat Direksi, asal saja keputusan itu disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh Anggota Direksi.
Regular Meetings of the Board of Directors Board of Directors Meeting was held by the Board of Directors. Binding decisions can also be set without the Board of Directors Meeting was held, provided that the decision was approved in writing and signed by all members of the Board of Directors.
Direksi menetapkan hal-hal yang memerlukan pengambilan keputusan melalui Rapat Direksi sebagai berikut:
The Board of Directors set matters requiring decisions by Board of Directors Meeting as follows:
a. Tindakan-tindakan terkait dengan pelaksanaan wewenang sesuai ketentuanketentuan Anggaran Dasar, yaitu:
a. Actions related to the implementation of the authority in accordance the provisions of the Articles of Association, namely:
• kewenangan yang persetujuan Direksi;
memerlukan
• authority to require the approval of the Board of Directors;
• kewenangan yang memerlukan persetujuan Komisaris; dan
• authority to require the approval of the Board of Commissioner; and
• kewenangan yang persetujuan RUPS.
memerlukan
• authority to require the approval of AGM.
b. Tindakan Terkait Pengadaan Barang dan Jasa sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan; dan
b. Actions Related to the Procurement of Goods and Services according to the applicable provisions in the Company; and
c. Tindakan batasan:
c. Other Strategic Actions, with restrictions:
Strategis
dengan
• bersifat strategis/signifikan mempengaruhi operasional perusahaan;
• it’s a strategic/significant affect company operations;
• di luar rencana dalam RKAP;
• outside of the annual budget plan;
• bersifat mendesak; dan
• it’s urgent; and
• atau, menyangkut jabatan strategis.
162
lainnya,
pegawai
dalam
• alternatively, involving strategic positions.
employees
in
Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, Rapat Rutin Direksi harus dilaksanakan minimal satu kali dalam satu bulan. Namun Direksi memutuskan untuk mengadakan Rapat Direksi secara rutin setiap hari Selasa. Di samping rapat rutin tersebut juga dilaksanakan rapat tambahan sesuai kebutuhan yang mendesak yang memerlukan keputusan segera. Rapat Direksi dihadiri oleh Direksi berikut seluruh jajaran pejabat yang terkait. Kehadiran Direksi dalam rapat tersebut bersifat forum.
In accordance with the Articles of Association, Regular Meetings of Board of Directors shall be held at least once a month. But the Board of Directors decided to hold regular meetings every Tuesday. In addition to these regular meetings are also held an additional meeting the urgent needs that require immediate decisions. Board of Directors’ Meeting was attended by the Directors, all officers concerned. Attendance of Board of Directors at the meeting as a forum.
Kehadiran Direksi Jumlah Rapat Direksi pada sebanyak 41 kali, terdiri dari:
2009
Attendance of Board of Directors Number of Board of Directors Meeting in the year 2009 as many as 41 times, comprising:
• Rapat Direksi untuk periode kepemimpinan 10 Maret 2008 sampai dengan 21 Desember 2009: 37 kali; dan
• Meetings of the Board of Directors for a period of 10 March 2008 until December 21, 2009: 37 times; and
• Rapat Direksi untuk periode kepemimpinan yang baru diangkat per 22 Desember 2009: 4 kali.
• Meetings of the Board of Directors for a period of new leadership was appointed by December 22, 2009: 4 times.
tahun
Kehadiran Direksi dalam rapat rutin dan rapat konsultasi periode kepemimpinan 10 Maret 2008 - 21 Desember 2009 untuk tahun 2009: NO
NAMA NAME
Attendance of Board of Directors in regular meetings and consultation meetings leadership period 10 March 2008 - December 21, 2009 for the year 2009: JABATAN POSITION
JUMLAH KEHADIRAN TOTAL ATTENDANCE
%
Fahmi Mochtar
Direktur Utama President Director
34
92
2
Rudiantara
Waktil Direktur Utama Vice President Director
33
89
3
Moch. Agung Nugroho
Direktur Konstruksi Strategis Director of Strategic Construction
29
78
4
Bambang Praptono
Direktur Perencanaan dan Teknologi Director of Planning and Technology
34
92
5
Murtaqi Syamsuddin
Direktur Jawa-Madura-Bali Director of Java-MaduraBali Area
34
92
6
Hariadi Sadono
Direktur Luar Jawa-Bali-Madura Director of JavaMadura-Bali Area
30
81
7
Supriadi
Direktur SDM dan Umum Director of HR and General Affair
34
92
8
Setio Anggoro Dewo
Direktur Keuangan Director of Finance
29
78
1
Kehadiran Direksi dalam rapat rutin dan rapat konsultasi untuk periode kepemimpinan yang baru diangkat per 22 Desember 2009, untuk tahun 2009: NO
NAMA NAME
Attendance of Board of Directors in regular meetings and consultation meetings for the leadership of newly appointed as of December 22, 2009, for the year 2009: JABATAN POSITION
JUMLAH KEHADIRAN TOTAL ATTENDANCE
%
1
Dahlan Iskan
Direktur Utama President Director
4
100
2
Bagiyo Riawan
Direktur Operasi Jawa - Bali Director of Java - Bali Operations
4
100
3
Nasri Sebayang
Direktur Operasi Indonesia Barat Director of West Indonesia Operations
4
100
4
I.G.A. Ngurah Adnyana
Direktur Operasi Indonesia Timur Director of East Indonesia Operations
4
100
5
Moch. Harry Jaya Pahlawan
Direktur Energi Primer Director of Primary Energy
3
75
6
Vickner Sinaga
Direktur Pengadaan Strategis Director of Strategic Procurement
4
100
7
Nur Pamudji
Direktur Bisnis dan Manajemen Risiko Director of Business and Risk Management
4
100
8
Murtaqi Syamsuddin
Direktur Perencanaan dan Teknologi Director of Planning and Technology
4
100
9
Eddy D. Erningpraja
Direktur SDM dan Umum Director of HR and General Affairs
4
100
10
Setio Anggoro Dewo
Direktur Keuangan Director of Finance
4
100
163
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK Good Corporate Governance
164
IDA BAGUS GD. MARDAWA PADANGRATHA
1
YOSA SULISTYO
2
1
2
SEKRETARIS PERUSAHAAN Corporate Secretary Ida Bagus Gd. Mardawa Padangratha, Sekretaris Perusahaan (Usia 50 tahun) Ida Bagus Gd. Mardawa menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan sejak Desember 2009. Sebelumnya beliau adalah Direktur Perencanaan PT PLN Batam (2007-2009), Berbagai Jabatan di PT PLN Batam(2000-2007), Kepala Cabang PT PLN (Persero) Denpasar (1996-2000), Kepala Cabang PT PLN (Persero) Singaraja (1993-1996), Kepala Bagian Teknik PT PLN (Persero) Cabang Denpasar (1991-1993), dan Kepala Seksi Operasi Konstruksi Jaringan PT PLN (Persero) Wilayah XI, Denpasar (1989-1991). Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung pada 1985, Magister Manajemen dari STIE – Ganesha, Jakarta pada 1987, dan kemudian Magister Public Management dari National University of Singapore (Lee Kuan Yew Fellowship).
Ida Bagus Gd. Mardawa Padangratha, Corporate Secretary (Age 50 years) Ida Bagus Gd. Mardawa served as Corporate Secretary since December 2009. Previously he was Director of Planning of PT PLN Batam (20072009), he held various positions at PT PLN Batam (2000-2007), Branch Office Head of PT PLN (Persero) Denpasar (1996-2000), Branch Manager of PT PLN (Persero) Singaraja (1993 -1996), Head of Engineering PT PLN (Persero) Branch Denpasar (1991-1993), and Network Construction Operations Section Chief of PT PLN (Persero) Region XI, Denpasar (1989-1991). He obtained his Bachelor degree in Electrical Engineering from Institut Teknologi Bandung in 1985, Masters in Management from STIE - Ganesha, Jakarta in 1987, and then Masters in Public Management from National University of Singapore (Lee Kuan Yew Fellowship).
Tugas Sekretaris Perusahaan Direksi mengangkat seorang Sekretaris Perusahaan dengan tugas-tugas sebagai berikut:
Duties of Corporate Secretary Board of Directors appointed a Corporate Secretary with the following tasks:
a. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan fungsi penatausahaan dan penyimpanan dokumen Perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Khusus, Daftar Pemegang Saham, serta Risalah Rapat Direksi maupun RUPS;
a. to carry out activities related to administration and record keeping functions of the Company, including but not limited to the Special Register, the Register of Shareholders, and Board of Directors’ Meeting and the GMS;
b. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan fungsi hubungan masyarakat (public relations) dan hubungan investor (investor relations);
b. to carry out activities related to the functions of public relations (PR) and investor relations;
c. bekerja sama dengan fungsi yang menangani pelayanan Hukum Korporat. Tugas dari fungsi tersebut adalah untuk memberi masukan kepada Direksi terkait kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku bagi Perusahaan.
c. to coordinate with the Corporate Legal Services (KHSK). Duties of the KHSK is to provide suggestions to the Board of Directors related to the compliance to prevailing rules and regulation.
d. melakukan pembinaan dan pengendalian tata kelola perusahaan;
d. to provide direction and control of corporate governance;
e. menyiapkan Laporan Tahunan, Laporan Manajemen dan Laporan Statistik; dan
e. to prepare Annual Report, Management Report and Statistical Report; and
f. dalam hubungan dengan RUPS dan Dewan Komisaris, Sekretaris Perusahaan berperan sebagai penghubung antara Direksi dengan organ tersebut
f. the Corporate Secretary is responsible to liaise between the Board of Directors and the General Meeting of Shareholders and the Board of Commissioners.
SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS Secretary of Board of Commissioners Yosa Sulistyo, Sekretaris Dewan Komisaris (Usia 62) Yosa Sulistyo menjabat sebagai Sekretaris Dewan Komisaris sejak tahun 2006. Beliau sebelumnya menjabat sebagai Asisten Bidang Administrasi dan Keuangan Dewan Komisaris PT PLN (Persero) (2003-2006) dan berkarir di PT PLN (Persero) sejak rtahun 1978. Beliau meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Gadjah Mada pada 1978. Tugas Sekretaris Dewan Komisaris Untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perusahaan.
Yosa Sulistyo, Board of Commissioners’ Secretary (Age 62) Sulistyo Yosa served as Secretary of the Board of Commissioners since 2006. He previously served as Assistant for Administration and Finance Board of Commissioners of PT PLN (Persero) (2003-2006) and has began his career at PT PLN (Persero) since 1978. He earned his law degree from Universitas Gadjah Mada in 1978.
Duties of Board of Commissionerss’ the Secretary To support duties of the Board of Commissioners who are appointed by the Board of Commissioners under the Company’s expenses.
Sekretaris Dewan Komisaris mempunyai fungsi untuk memberikan dukungan administratif dan kesekretariatan kepada Dewan Komisaris guna memperlancar pelaksanaan tugas-tugas Dewan Komisaris.
Function of the Board of Commissioners’ Secretary is to provide administrative and secretarial supports to the Board of Commissioners to facilitate the implementation of the tasks of the Board of Commissioners.
Sekretaris Dewan Komisaris menjalankan tugastugas sebagai berikut:
Activities of Board of Commissioners’ Secreatary are as follows:
a. menyelenggarakan kegiatan di bidang kesekretariatan dalam lingkungan Dewan Komisaris;
a. to organize activities in the field of environmental secretariat of the Board of Commissioners;
b. mengkoordinir penyediaan informasi yang dibutuhkan Dewan Komisaris, seperti laporan berkala dari Direksi (Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan, Laporan Tahunan, Laporan Hasil Pemeriksaan SPI) serta laporan/ informasi lainnya mengenai Perusahaan;
b. to coordinate the provision of information required by the Board of Commissioners, such as periodic reports of the Board of Directors (Monthly Reports, Quarterly Reports, Annual Reports, Reports from SPI) and the statements/ other information about the Company;
c. memfinalisasi laporan-laporan yang menjadi kewajiban Dewan Komisaris, antara lain Laporan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris;
c. to finalize the Board of Commissioner’s reports, such as Report of the Board of Commissioners’ Supervisory result;
d. menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris, penyiapan dan pengiriman undangan, penyampaian materi rapat serta pembuatan risalah rapat, serta tugastugas lain yang terkait;
d. to organize meetings of the Board of Commissioners, the preparation and delivery of the invitation, submission of meeting materials and minutes of meetings of manufacture, as well as other tasks associated with it;
165
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK Good Corporate Governance
166
e. memfasilitasi kegiatan Dewan Komisaris; dan
e. to facilitate the Board of Commissioners’ activities; and
f. mengadministrasikan risalah rapat dan dokumen Dewan Komisaris lainnya serta mengirimkan hasil-hasil keputusan rapat kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
f. to administer the minutes of meetings and other BOC document and send the results of the meeting’s decision to the parties concerned.
KOMITE DAN LAPORAN KOMITE COMMITTEE AND COMMITTEE REPORT Dewan Komisaris berwenang untuk membentuk Komite-komite yang berfungsi sebagai penunjang tugas pengawasan Dewan Komisaris. Komite yang wajib dibentuk adalah Komite Audit. Keanggotaan komite tersebut terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Anggota Komite-komite Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai Komite-komite Dewan Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris dalam piagam Komitekomite Dewan Komisaris.
Board of Commissioners is authorized to form committees that function as a support for the monitoring tasks of the Board of Commissioners. Committee, which shall be created is the Audit Committee. Membership committee consists of one or more members of the Board of Commissioners and is responsible to the Board of Commissioners. The members of the Committees of the Board of Commissioners are appointed and dismissed by the Board of Commissioners. Further provisions regarding committees of the Board of Commissioners determined by the Board of Commissioners in the charter of the Committees of the Board of Commissioners.
Tahun 2005, Dewan Komisaris PT PLN (Persero) telah membentuk Komite Manajemen Risiko (KMR), Komite GCG (KGCG), Komite Audit (KA), dan Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR). Keanggotaan komite tersebut terdiri dari seorang atau lebih Anggota Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Anggota-anggota Komite-komite Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
Year 2005, the Board of Commissioners of PT PLN (Persero) has established a Risk Management Committee, GCG Committee, the Audit Committee, and Nomination and Remuneration Committee. Membership committee consists of one or more members of the Board of Commissioners and is responsible to the Board of Commissioners. The members of the Committees of the Board of Commissioners are appointed and dismissed by the Board of Commissioners.
Komite tersebut bersifat independensi dengan kriteria sebagai berikut:
The committee is independent under the following criteria:
1. tidak memiliki hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua dengan anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris;
1. does not have a family relationship by marriage and descent to the second degree with members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
2. tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PLN;
2. does not have business relationship, either directly or indirectly related to the business activities of PLN;
3. bukan merupakan Direksi atau karyawan PLN dan atau anak perusahaan PLN sekurangnya dalam satu tahun terakhir sebelum diangkat sebagai Komite Audit PLN;
3. is not a Director or employe of PLN and/or PLN’s subsidiaries in at least one year before being appointed as the Audit Committee of PLN;
4. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada anak perusahaan PLN dan atau perusahaan afiliasi PLN;
4. does not have stock either directly or indirectly, in PLN and its subsidiaries or affiliated companies of PLN;
5. tidak bekerja pada Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum atau pihak lain yang memberikan jasa audit dan atau non
5. does not work at Public Accountant, Office of Legal Consultants or others who provide services or audit and non-audit or consulting
audit atau jasa konsultasi pada PLN dalam sekurangnya satu tahun terakhir sebelum diangkat sebagai Komite Audit PLN; dan
services to PLN in at least one last year before being appointed as the Audit Committee of PLN; and
6. anggota Komite Audit wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
6. members of the Audit Committee shall provide sufficient time to carry out their duties.
Tugas dari komite-komite tersebut adalah: Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris untuk:
The duties of these committees are: The Audit Committee assists the Commissioners to:
a. menelaah atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan, seperti Laporan Keuangan, Rencana Kerja dan Anggaran, Laporan Manajemen dan informasi keuangan lainnya;
a. review the financial information that will be issued by the Company, such as the Financial Report, Work Plan and Budget, Management Reports and other financial information;
b. melakukan pemilihan Kantor Akuntan Publik yang akan melaksanakan audit atas Laporan Keuangan Perusahaan dan melakukan telaah untuk meyakinkan efektifitas kegiatan dan hasil audit yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik;
b. conduct the elections of Public Accountant who will perform the audit to the Financial Statements of the Company and conduct a review to ensure the effectiveness of activities and results of audits conducted by the Office of Public Accountants;
c. melakukan telaah untuk meyakinkan efektivitas sistem pengendalian intern Perusahaan;
c. conduct a review to ensure the effectiveness of Internal Audit system;
d. melakukan telaah untuk meyakinkan efektivitas pelaksanaan kegiatan dan hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern Perusahaan;
d. conduct a review to ensure the effectiveness of the activities and results of audits conducted by Internal Audit Unit of the Company;
e. melakukan penelaahan atas ketaatan Perusahaan terhadap peraturan perundangundangan khususnya yang berhubungan dengan penyampaian informasi kepada para pemangku kepentingan;
e. review the company compliance with legislation, particularly relating to the submission of information to stakeholders;
f. melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan dan melaporkan hasil telaahan tersebut kepada Dewan komisaris disertai dengan rekomendasi yang diperlukan untuk menangani pengaduan;
f. review the complaints relating to the Company and report the results of such review to the Board of Commissioners with recommendations necessary to handle complaints;
g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris yang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku; dan
g. carry out other tasks given by the Board of Commissioners in accordance with applicable rules and regulations; and
h. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris yang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
h. carry out other duties provided by the Board of Commissioners in accordance with prevailing rules and regulations.
Komite Audit wajib memiliki Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter). Komite Audit memiliki anggota terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang Komisaris Independen dan sekurang-kurangnya dua orang anggota lainnya yang berasal dari luar Perusahaan. *Isi dari Piagam Komite Audit tercantum dalam Lampiran 6 Tatalaksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris ini.
The Audit Committee shall have the Audit Committee Charter. The Audit Committee has members consisting of at least one independent commissioner and at least two other members from outside the company. *The contents of the Charter of the Audit Committee are listed in Appendix 6 Management of Employment of Board of Directors and Commissioners.
Board of
* Peraturan Bapepam Nomor IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit jo. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-05/MBU/2006 tentang Komite Audit BUMN Bapepam Regulation IX.I.5 on Establishment and Charter of the Audit Committee jo. Regulation of the Minister of State Enterprises Number: PER-05/MBU/2006 about SOE Audit Committee
167
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK Good Corporate Governance
Dewan Komisaris PT PLN (Persero) telah membentuk Komite Manajemen Risiko (KMR), Komite GCG (KGCG), Komite Audit (KA), dan Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) The Board of Commissioners of PT PLN (Persero) has established a Risk Management Committee (RMC), GCG Committee (KGCG), the Audit Committee (KA), and Nomination and Remuneration Committee (NRC)
a. Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas membantu Dewan Komisaris untuk:
a. Nomination and Remuneration Committee assists the Board of Commissioners to:
• Menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi serta sistem penggajian dan pemberian tunjangan bagi Anggota Dewan Komisaris, Direksi serta pejabat satu level di bawah Direksi; dan
• develop criteria for selection and nomination procedures as well as the salary and allowances for Members of the Board of Commissioners, Directors and officers one level below Board of Directors; and
• Menilai dan memberikan rekomendasi mengenai jumlah Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan.
• assess and provide recommendations regarding the number of Members of the Board of Commissioners and Directors of the Company.
Komite Nominasi dan Remunerasi wajib memiliki Piagam Komite yang berisikan sekurang-kurangnya tugas pokok dan kewenangan Komite.
Nomination Committee and Remuneration Committee Charter which must have contained at least the basic tasks and competence of the Committee.
b. Komite Manajemen Risiko bertugas membantu Dewan Komisaris untuk:
b. Risk Management Committee assists the Board of Commissioners to:
memberikan keyakinan yang memadai atas dilaksanakannya kajian risiko oleh Direksi atas semua kegiatan Perusahaan yang memiliki potensi risiko; dan memberikan rekomendasi tentang manajemen risiko pada Dewan Komisaris.
Komite Manajemen Risiko wajib memiliki Piagam Komite Manajemen Risiko yang berisikan sekurang-kurangnya tugas pokok dan kewenangan Komite.
Risk Management Committee shall have a Risk Management Committee Charter which contain at least the basic tasks and competence of the Committee.
168
provide sufficient confidence on the implementation of risk assessment by Board of Directors of the Company for all activities that have potential risks; and provide recommendations on risk management at BOC.
c. Komite Good Corporate Governance bertugas membantu Dewan Komisaris untuk:
c. Good Corporate Governance Committee assists the Board of Commissioners to:
melakukan pengkajian dan penilaian efektivitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Perusahaan.
review and assessment of the effectiveness of the implementation of Good Corporate Governance in the Company.
Komite GCG wajib memiliki Piagam Komite GCG yang berisikan sekurang-kurangnya tugas pokok dan kewenangan Komite.
GCG Committee GCG Committee shall have a Charter which contain at least the basic tasks and competence of the Committee.
Laporan Komite Manajemen Risiko (KMR) Susunan Komite Manajemen Risiko sampai dengan 31 Desember 2009 Ketua : Isnuwardianto Wakil Ketua : Komara Djaja (Juni 2009 – Desember 2009) Lutfi Hamid (Januari 2009 – Juni 2009) Sekretaris : Bambang Sudjatmiko Anggota : Ronny K. Muntoro Edward H. Gultom Faizul Ishom
ISNUWARDIANTO
1
KOMARA DJAJA
2
1 Profil Komite Manajemen Risiko Isnuwardianto, Ketua (Usia 51 tahun) Selain sebagai Ketua KMR PT PLN (Persero), Isnuwardianto juga menjabat sebagai Rektor Institut Teknologi Indonesia sejak 2007 dan Dosen Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung (ITB) sejak tahun 1983. Beliau pernah menjabat sebagai Komisaris PT PLN (Persero) (2004-2009), Ketua Jurusan Teknik Elektro ITB (2001-2005), Sekretaris Lab Tegangan Tinggi & Pengukuran Listrik ITB (1992-1994), dan Anggota Tim Kerja Sama PLNITB (1983-1995). Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Elektro ITB pada 1983, Programme 1ere degree de La Langue Francaise, Univ. Grenoble III pada 1986, DEA en Genie Electique; ECL – France (1987), dan Doktor en Electrotechnique, ECL – France (1991).
Committee Report Risk Management (KMR) Composition of the Risk Management Committee until December 31, 2009 Chairman : Isnuwardianto Vice Chairman : Komara Djaja (Juni 2009 – Desember 2009) Lutfi Hamid (Januari 2009 – Juni 2009) Secretary : Bambang Sudjatmiko Member : Ronny K. Muntoro Edward H. Gultom Faizul Ishom
2 Risk Management Committee Profile Isnuwardianto, Chairman (Age 51 years) Apart from being Chairman of the RMC PT PLN (Persero), Isnuwardianto also served as Rector of Institut Teknologi Indonesia since 2007 and the Lecturer in Electrical Engineering Institut Teknologi Bandung (ITB) since 1983. He had served as Commissioner of PT PLN (Persero) (2004-2009), Chairman of the Electrical Engineering Department of ITB (2001-2005), Secretary of the High Voltage Lab & Electric Measurements ITB (1992-1994), and member of Team Cooperation PLN-ITB ( 1983-1995). He holds a Bachelors degree in Electrical Engineering ITB in 1983, 1ere Programme de La Langue Francaise degree, Univ. Grenoble III in 1986, DEA en Genie Electique; ECL - France (1987), and the Doctor en Electrotechnique, ECL - France (1991).
169
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK Good Corporate Governance
170
LUFTI HAMID
1
BAMBANG SUDJATMIKO
2
RONNY K, MUNTORO
3
1
Komara Djaja, Wakil Ketua (Usia 58 tahun) Komara Djaja menjabat sebagai Wakil Ketua KMR PT PLN (Persero) sejak Juni 2009 hingga Desember 2009. Beliau juga menjabat Sekretaris Menko Perekonomian sejak 2005 dan Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) sejak 1978. Komara Djaja pernah menjabat sebagai Komisaris PT PLN (Persero) (2002-2009), Deputi Koordinasi Bidang Ekonomi Makro & Keuangan Menko Perekonomian (2001-2005), Asisten Menko Ekuin Bidang Kerja Sama Internasional (1999-2001), Staf Ahli Bidang Keuangan Menko Ekuin (1998-1999), Kepala Bidang Neraca Pembayaran Internasional, BAPPENAS (1993-1998), dan Wakil Direktur Bidang Diklat, LPEM-FEUI (1992-1993). Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia pada 1979, Pasca Sarjana University of Birmingham, U.K pada 1984 dan Lulus Pasca Sarjana (Ph.D) Iowa State University, USA pada 1992.
Djaja Komara, Vice Chairman (Age 58 years) Djaja Komara has been serving as Vice Chairman of the RMC PT PLN (Persero) since June 2009 until December 2009. He also served as Secretary of the Coordinating Minister for Economic Affairs since 2005 and the Faculty of Economics, Universitas Indonesia (UI) since 1978. Djaja Komara has been serving as Commissioner of PT PLN (Persero) (20022009), Deputy Coordinating Minister of Economics & Finance Macro Economics (2001-2005), Assistant Minister of Economy of International Cooperation (1999-2001), Minister of Finance Expert Staff Economy (1998-1999), Head of International Balance of Payments, BAPPENAS (1993-1998), and Deputy Director of Education and Training, LPEMFaculty (1992-1993). He obtained his Bachelor of Economics degree from Universitas Indonesia in 1979, Post Graduate University of Birmingham, UK in 1984 and graduated Post-Graduate (Ph.D.), Iowa State University, USA in 1992.
Lutfi Hamid, Wakil Ketua (Usia 57 tahun) Lutfi Hamid menjabat sebagai Wakil Ketua KMR PT PLN (Persero) sejak Januari 2009 hingga Juni 2009 selain sebagai Komisaris Independen sejak Oktober 2003. Berbagai posisi yang pernah Beliau jabat antara lain Konsultan Kontraktor PT Relasindo Citra Graha cabang Bandung sejak 1991. Sebelumnya, Beliau pernah menjadi Manajer Proyek PT Handara Graha cabang Bandung untuk menangani proyek-proyek PT Dirgantara Indonesia (sebelumnya PT IPTN) dari tahun 1977 hingga 1991. Beliau juga pernah berprofesi sebagai Kepala Desainer Kantor LIPI, Bank Exim, Reservoir Putat Gege, Transmisi Kilometer, Pipe Bridge, Umbulan Complex, Villa Abdullah Al Syai, Gedung Perkantoran Kodya Bandung, Kantor IPP, Guest House PT IPTN. Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung, Indonesia di tahun 1974.
Lutfi Hamid, Vice Chairman (age 57 years) Lutfi Hamid has been serving as Vice Chairman of the RMC PT PLN (Persero) since January 2009 until June 2009 other than as an Independent Commissioner since October 2003. He had various positions including Consultant Contractor officials Relasindo PT Citra Graha Bandung branch since 1991. Previously, he served on the Project Manager PT Handara Graha Bandung branch to handle projects of PT Dirgantara Indonesia (previously was PT IPTN) from 1977 until 1991. He had also worked as Chief Designer LIPI Office, Bank Exim, Reservoir Putat Gege, Transmission Kilometres, Pipe Bridge, Umbulan Complex, Villa Abdullah Al Syai, Bandung Municipality Office Building, the IPP Office, Guest House PT IPT IPTN. He holds a degree in Civil Engineering from Institut Teknologi Bandung, Indonesia in 1974.
2
3
Bambang Sudjatmiko, Sekretaris (Usia 62 tahun) Bambang Sudjatmiko menjabat sebagai Sekretaris KMR PT PLN (Persero) sejak tahun 2004. Beliau pernah menjabat sebagai Koordinator Bidang Teknik PT PLN (Persero) (2003-2004) dan Senior Engineer di Malaysia (1979-1981). Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Sipil Universitas Indonesia pada tahun 1975, Pasca Sarjana Magister Teknik Institut Teknologi Bandung pada 1976 dan Pasca Sarjana Magister Manajemen Institut Pengembangan Wiraswasta Indonesia pada 1988.
Bambang Sudjatmiko, Secretary (Age 62 years) Bambang Sudjatmiko RMC has been serving as Secretary PT PLN (Persero) since 2004. He had served as Technical Coordinator for PT PLN (Persero) (2003-2004) and Senior Engineer in Malaysia (19791981). He earned a Bachelor of Civil Engineering, from Universitas Indonesia in 1975, Master of Engineering from Institut Teknologi Bandung in 1976 and Master of Management from Institut Pengembangan Wiraswasta Indonesia in 1988.
Ronny K. Muntoro, Anggota (Usia 56 tahun) Ronny K. Muntoro menjabat sebagai Anggota KMR PT PLN (Persero) sejak tahun 2007. Selain itu, Beliau juga menjabat sebagai Anggota Senat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) sejak tahun 2007 dan Staf Khusus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional sejak tahun 2005. Sebelumnya, Ronny K. Muntoro pernah menjabat sebagai Anggota Komite Audit PT PLN (Persero) (2004-2007), Anggota Oversight Committee dan Ketua Komite Audit Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) (2000-2004), serta Komisaris dan Ketua Komite Audit Bank BRI (2000-2002). Beliau meraih gelar Sarjana FEUI pada 1979, Pasca Sarjana Master of Business Administration dari University of California Berkeley pada 1982, dan Pasca Sarjana Ph.D. in Business Administration/ Accounting Information System dari University of Southern California, Los Angeles pada 1987.
Ronny K. Muntoro, Member (Age 56 years) Ronny K. Muntoro has been serving as a Member of RMC PT PLN (Persero) since 2007. In addition, he also served as a Member of the Senate Faculty of Economics, Universitas Indonesia (UI) since 2007 and Special Staff of the Minister of National Education and Culture since 2005. Previously, Ronny K. Muntoro served as a Member of the Audit Committee of PT PLN (Persero) (20042007), Member of the Oversight Committee and Chairman of the Audit Committee of the Indonesia Bank Restructuring Agency (IBRA) (2000-2004), as well as Commissioner and Chairman of the Audit Committee of Bank BRI (2000 to 2002). He earned a Bachelor from Universitas Indonesia in 1979, Master of Business Administration from University of California, Berkeley in 1982, and Ph.D. graduate in Business Administration/Accounting Information Systems from University of Southern California, Los Angeles in 1987.
171
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK Good Corporate Governance
172
EDWARD H. GULTOM
1
FAIRUL ISHOM
2
1
2
Edward H. Gultom, Anggota (Usia 59 tahun) Edward H. Gultom menjabat sebagai Anggota KMR PT PLN (Persero) sejak tahun 2006. Selain itu, Beliau juga menjabat sebagai Staf Pengajar Sekolah Tinggi Teknik (STT) – PLN dan Staf Dewan Komisaris PT PLN (Persero) sejak tahun 2006. Beliau menjabat berbagai bidang pekerjaan utama PT PLN (Persero) selama 1975-2006. Edward Gultom meraih Sarjana Teknik Listrik Institut Teknologi Bandung pada 1974, Pasca Sarjana Master Degree in Electrical Engineering dari University of Manchester Institute of Science and Technology – Inggris pada 1987, dan Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Pelita Harapan pada tahun 2004.
Edward H. Gultom, Member (Age 59 years) Edward H. Gultom has been serving as a Member of RMC PT PLN (Persero) since 2006. In addition, he also served as Lecturer in Sekolah Tinggi Teknologi (STT) - PLN and Staff Board of Commissioners of PT PLN (Persero) since 2006. He held various occupations of PT PLN (Persero) during 1975-2006. Edward Gultom earned his Electrical Engineering degree from Institut Teknologi Bandung in 1974, Master degree in Electrical Engineering from University of Manchester Institute of Science and Technology - United Kingdom in 1987, and Post Graduate Masters in Law at Universitas Pelita Harapan in 2004.
Fairul Ishom, Anggota (Usia 39) Fairul Ishom menjabat sebagai Anggota KMR PT PLN (Persero) sejak tahun 2006. Selain itu, Beliau juga menjabat ASDEP Urusan Sumber Daya Mineral dan Energi pada Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal sejak tahun 2007. Beliau pernah menjabat Staf Khusus Bidang Energi Terbarukan Menko Kesra (2006-2007) dan Peneliti Bidang Energi Fosil BPPT (1993-2006). Fairul Ishom meraih gelar Sarjana Kimia dari Universitas Diponegoro pada tahun 1993, Pasca Sarjana Doktor Bidang Teknik Kimia/ Batubara dari University of Kyushu, Jepang pada tahun 2004 dan Pasca Sarjana Post Doctoral Teknik Kimia/Biomas dan Batubara dari University of Gunma, Jepang pada tahun 2005.
Fairul Ishom, Member (Age 39) Fairul Ishom RMC has been a member of PT PLN (Persero) since 2006. In addition, he also served as Deputy Assistant Affairs Minerals and Energy Resources at the State Ministry of Rural Development since 2007. He has served as Special Staff Renewable Energy Sector Coordinating Minister for People’s Welfare (2006-2007) and Fossil Energy Research BPPT (1993-2006). Fairul Ishom obtained his Bachelor of Chemistry from Universitas Diponegoro in 1993, Post-Doctoral Degree in Chemical Engineering Division/Coal from University of Kyushu, Japan in 2004, and Post Doctoral Degree in Chemical Engineering/Biomass and Coal from University of Gunma, Japan in 2005.
Tugas dan Tanggung Manajemen Risiko
Jawab
Komite
Duties and Responsibilities Management Committee
of
the
Risk
• memberikan keyakinan yang memadai atas dilaksanakannya kajian risiko oleh Direksi atas semua kegiatan Perseroan yang memiliki potensi risiko, serta memberikan rekomendasi tentang manajemen risiko pada Dewan Komisaris;
• to provide proper assurance on the Board of Directors’ risk evaluation regarding the Company’s risk potential activities, as well as to provide recommendation on risk management to the Board of Commissiners;
• melakukan koordinasi dalam setiap kegiatan dan/atau hasil kajian kepada sekretaris Dewan Komisaris; dan
• to coordinate in every activity and/or evaluation result to the secretary of the Board of Commissioners; and
• melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris yang sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku.
• to carry out other duties assigned by the Board of Commissioners accordingly to the prevailing rules and regulation.
Komite Manajemen Risiko wajib memiliki Piagam Komite Manajemen Risiko yang berisikan sekurang-kurangnya tugas pokok dan kewenangan komite.
The Risk Management Committee is obliged to acquire a Risk Management Charter containing at least the committee’s main duties and authorities.
Independensi Anggota Komite Manajemen Risiko
Independence Committee
Salah satu kriteria menjadi anggota Komite Manajemen Risiko adalah independen dan bebas dari benturan kepentingan sehingga dapat bersikap objektif dalam memberikan pendapat terhadap permasalahan yang dihadapi. Hal lain yang ditekankan kepada seluruh anggota komite adalah agar bersikap profesional di dalam melaksanakan tugas dan dalam memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris.
One of the criteria to become a member of the Risk Management Committee are independent and free from conflict of interest so that they can be objective in giving an opinion on the problems faced. Another thing that stressed to all members of the committee is to be professional in carrying out its duties and in providing advice to the Board of Commissioners.
Rapat Komite Manajemen Risiko Sepanjang tahun 2009, Komite Manajemen Risiko telah melakukan 20 kali pertemuan, terdiri dari 12 kali rapat koordinasi dengan PLN dan 8 kali rapat internal.
Risk Management Committee Meeting During 2009, the Risk Management Committee has conducted 20 meetings, consisting of 12 coordination meetings with PLN and 8 internal meetings.
Kehadiran Anggota Komite Manajemen Risiko
Risk Management Committee Member Attendance Attendance Rate Risk Management Committee Meeting held during the year 2009:
Tingkat Kehadiran Rapat anggota Manajemen Risiko selama tahun 2009: ANGGOTA KOMITE MANAJEMEN RISIKO Members of Risk Management Committee
Isnuwardianto
Komite
of
JABATAN POSITION
the
Risk
Management
TINGKAT KEHADIRAN (%) ATTENDANCE (%)
Ketua Chairman
100
Komara Djaja (mulai Juni 2009)
Wakil Ketua Deputy Chairman
20
Lutfi Hamid (s/d Juni 2009)
Wakil Ketua Deputy Chairman
16
Bambang Sudjatmiko
Sekretaris Secretary
100
Ronny Kusuma Muntoro
Anggota Member
80
Faizul Ishom
Anggota Member
75
EH Gultom
Anggota Member
80
173
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK Good Corporate Governance
174
Kegiatan Komite Manajemen Risiko terkait kegiatan Dewan Komisaris:
Activities related to the Risk Management Committee of the Board of Commissioners:
1. menyampaikan laporan berkala mengenai kegiatan Komite;
1. to submit periodic reports on the activities of the Committee;
2. memberikan pendapat atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris berdasarkan penilaian terhadap dokumen kajian risiko dan dokumen lain yang disampaikan oleh Direksi, kegiatan perencanaan perusahaan, operasi perusahaan yang bersifat stratejik dan memiliki potensi risiko;
2. to give an opinion or recommendation to the Board of Commissioners based on the assessment of the risk assessment document and other documents submitted by the Board of Directors, corporate planning activities, the operating companies that are strategic and have a potential risk;
3. melaporkan kendala dan hambatan di dalam melaksanakan proses pengawasan dan pembinaan penerapan ERM;
3. to report obstacles in carrying out the process of supervision and guidance of the implementation of ERM;
4. memberikan pendapat atau rekomendasi perihal langkah-langkah yang harus dilakukan sehubungan adanya potensi risiko pada masalah-masalah stratejik Perusahaan; dan
4. to give opinions or recommendations regarding the steps that must be taken in relation the potential risks involved in strategic matters of the Company; and
5. memberikan masukan dalam perubahan dan penyempurnaan Piagam Komite Manajemen Risiko apabila dipandang perlu.
5. to provide input in the changes and completion of the Risk Management Committee Charter, if deemed necessary.
Kegiatan Komite Manajemen Risiko terkait kegiatan Direksi:
Activities related to the Risk Management Committee of the Board of Directors:
1. memantau dan memastikan bahwa semua kegiatan Perusahaan sesuai dengan Rencana Jangka Panjang (RJP) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
1. to monitor and ensure that all its activities in accordance with the Long Term Plan and the Work and Budget Plan;
2. memantau dan memastikan bahwa RJP dan RKAP telah disusun berdasarkan ERM;
2. to monitor and ensure that the CPR and the CBP has been prepared based on the ERM;
3. memastikan Surat Edaran Direksi dan instruksi lain terkait dengan penerapan ERM dipatuhi dan dilaksanakan secara konsisten.
3. to ensure Board of Directors’ circulation letter and other instructions related to the implementation of the ERM adhered to and implemented consistently.
4. menyiapkan rekomendasi kepada Direksi untuk senantiasa melaksanakan dan memutakhirkan rancangan kebijakan manajemen risiko;
4. to prepare recommendations to the Board of Directors to implement and update the draft risk management policy;
5. menyiapkan saran kepada Direksi mengenai berbagai hal yang dianggap dapat meningkatkan kelancaran dan efektifitas proses kajian risiko;
5. to prepare advice to Board of Directors on the various things that are considered can improve the smoothness and effectiveness of the risk assessment process;
6. memberikan masukan kepada Dewan Komisaris agar Direksi memelihara dan menjaga independensi serta profesionalitas Satuan Manajemen Risiko;
6. to make recommendations to the Board of Commissioners that the Board of Directors to maintain and protect the independence and professionalism of the Risk Management Unit;
7. memberikan rekomendasi dan persetujuan penggantian Kepala Satuan Manajemen Risiko; dan
7. to provide recommendations and approval of replacement of the Head of Risk Management Unit; and
8. memberikan persetujuan atas Rencana Kerja Satuan Manajemen Risiko.
8. to give approval for the Work Plan the Risk Management Unit.
Laporan Komite Good Corporate Governance (KGCG) Susunan Komite GCG sampai dengan 31 Desember 2009 Ketua : Bambang PS Brodjonegoro (hingga 30 April 2009) Wakil Ketua : Komara Djaja Sekretaris : Marlindah J. Adriansz Sumampow Anggota : Micca S. Situmorang Sri Bagus Guritno Sophia Prabaningpuri
BAMBANG PERMADI SOEMANTRI BRODJONEGORO
1
KOMARA DJAJA
2 1
Profil Komite GCG Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, Ketua (Usia 43 tahun) Selain menjabat sebagai Ketua KGCG PT PLN (Persero), Bambang PS Brodjonegoro juga menjabat Komisaris Independen PT Adira Insurance; Wakil Ketua Indonesian Forum Foundation sejak tahun 2006, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI); Ketua Regional Autonomy Watch (KPPOD); Guru Besar FEUI sejak tahun 2005, Komisaris Independen PT PLN (Persero) sejak tahun 2004, Wakil Ketua ISEI sejak tahun 2003, dan Peneliti Senior, Laboratorium Ekonomi dan Studi Pembangunan FEUI sejak tahun 2002. Beliau pernah menjadi Ketua Panitia Acara Visi Indonesia 2030, Forum Foundation selama periode 2007-2008. Bambang PS Brodjonegoro meraih gelar Sarjana Ekonomi UI pada tahun 1990, Pasca Sarjana Master of Urban Planning Univeristy of Illinois pada 1995, dan Pasca Sarjana, Ph.D in Urban & Regional Planning, University of Illinois pada 1997.
Report of the Committee on Good Corporate Governance (KGCG) GCG Committee until December 31, 2009 Chairman : Bambang PS Brodjonegoro (hingga 30 April 2009) Vice Chairman : Komara Djaja Secretary : Marlindah J. Adriansz Sumampow Member : Micca S. Situmorang Sri Bagus Guritno Sophia Prabaningpuri
2
GCG Committee Profile Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, Chairman (Age 43 years) Besides serving as Chairman of PT PLN KGCG (Persero), Bambang PS Brodjonegoro as Independent Commissioner of PT Adira Insurance, Vice Chairman of the Indonesian Forum the Foundation since 2006, Dean of Faculty of Economics, Universitas Indonesia; Chairman of the Regional Autonomy Watch (KPPOD); Professors Faculty since 2005, the Independent Commissioner of PT PLN (Persero) since 2004, Vice Chairman of the ISEI since 2003, and Senior Researcher, Laboratory of Economics and Development Studies Faculty since 2002. He has served as Chairman of Indonesian Vision 2030 Steering Committee, Forum Foundation during the period 2007-2008. Bambang PS Brodjonegoro earned bachelor degree at Universitas Indonesia in 1990, Post Graduate Master of Urban Planning at the University of Illinois in 1995, and Post Graduate, Ph.D. in Urban & Regional Planning, University of Illinois in 1997.
175
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK Good Corporate Governance
176
LUFTI HAMID
1
BAMBANG SUDJATMIKO
2
RONNY K, MUNTORO
3
1
Komara Djaja, Wakil Ketua (Usia 58 tahun) Selain menjabat sebagai Wakil Ketua KGCG PT PLN (Persero), Komara Djaja juga menjabat Sekretaris Menko Perekonomian sejak 2005 dan Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) sejak 1978. Komara Djaja pernah menjabat sebagai Komisaris PT PLN (Persero) (2002-2009), Deputi Koordinasi Bidang Ekonomi Makro & Keuangan Menko Perekonomian (2001-2005), Asisten Menko Ekuin Bidang Kerja Sama Internasional (1999-2001), Staf Ahli Bidang Keuangan Menko Ekuin (1998-1999), Kepala Bidang Neraca Pembayaran Internasional, BAPPENAS (1993-1998), dan Wakil Direktur Bidang Diklat, LPEM-FEUI (1992-1993). Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia pada 1979, Pasca Sarjana University of Birmingham, U.K pada 1984, dan Lulus Pasca Sarjana (Ph.D) Iowa State University, USA pada 1992.
Komara Djaja, Vice Chairman (Age 58 years) In addition to serving as Vice Chairman KGCG PT PLN (Persero), Komara Djaja also Coordinating Minister for Economic Affairs Secretary since 2005 and the lecturer at Faculty of Economics, Universitas Indonesia since 1978. Djaja Komara served as Commissioner of PT PLN (Persero) (2002-2009), Deputy Coordinator of Macro Economic and Finance for the Coordinating Minister of Economy (2001-2005), Assistant Minister of Economy of International Cooperation (1999-2001), Expert Staff of Finance for the Coordinating Minister of Economy (1998-1999), Head of International Balance of Payments, BAPPENAS (1993-1998), and Deputy Director of Education and Training, LPEMFaculty (1992-1993). He earned his Bachelor of Economics from Universitas Indonesia in 1979, Post Graduate from University of Birmingham, UK in 1984, and Post-Graduate (Ph.D.) from Iowa State University, USA in 1992.
Marlindah J. Adriaansz Sumampow, Sekretaris (Usia 45 tahun) Selain sebagai Sekretaris KGCG PT PLN (Persero) sejak 2008, Marlindah Sumampow juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jendral Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Mediator Indonesia (AMINDO) dan Tenaga Pengajar Fakultas Hukum Universitas Parahyangan sejak 2005. Beliau pernah menjabat sebagai Konsultan Hukum Yusuf Indradewa & Partners selama periode tahun 2001-2005. Marlindah Sumampow meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Parahyangan Bandung pada tahun 1988, Pasca Sarjana Magister Humaniora Universitas Indonesia pada tahun 1996 dan Lex Legibus Magister dari Utrech Univercity, Netherlands pada tahun 2006.
Marlindah J. Adriaansz Sumampow, Secretary (Age 45 years) Apart from being the Secretary KGCG PT PLN (Persero) back in 2008, Marlindah Sumampow also served as Vice Secretary General of the National Executive Council Mediator Association of Indonesia (AMINDO) and Lecturer at the Faculty of Law, Universitas Parahyangan since 2005. He had served as Legal Consultant Joseph Indradewa & Partners during the period 2001-2005. Marlindah Sumampow obtained his Bachelor of Laws from Universitas Parahyangan, Bandung in 1988, Post Graduate Master of Humanities Universitas Indonesia in 1996 and Lex Legibus Masters of Utrech Univercity, the Netherlands in 2006.
2
3
Sri Bagus Guritno, Anggota (Usia 42 tahun) Selain sebagai Anggota KGCG PT PLN (Persero) sejak tahun 2006, Sri Bagus Guritno juga aktif di Kementerian BUMN sejak tahun yang sama. Beliau meraih gelar Sarjana Akuntansi Universitas Brawijaya Malang pada tahun 1991 dan Pasca Sarjana Master of Science Univercity of Illionois pada tahun 2006.
Sri Bagus Guritno, Member (Age 42 years) Aside from being a Member KGCG PT PLN (Persero) since 2006, Sri Bagus Guritno also active in the Ministry of SOEs since the same year. He earned a BA in Accounting from Universitas Brawijaya Malang in 1991 and Post Graduate Master of Science Univercity of Illionois in the year 2006.
Sophia Prabaningpuri, Anggota (Usia 29 tahun) Sophia Prabaningpuri menjabat sebagai Anggota KGCG PT PLN (Persero) sejak tahun 2007. Beliau memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Parahyangan Bandung pada tahun 2005 dan Lex Legibus Magister dari Utrech Univercity, Netherlands pada tahun 2005.
Sophia Prabaningpuri, Member (Age 29 years) Sophia Prabaningpuri served as a Member KGCG PT PLN (Persero) since 2007. He earned his law degree from Universitas Parahyangan, Bandung in 2005 and Master of Lex Legibus Utrech Univercity, Netherlands in 2005.
Tugas Komite GCG
GCG Committee Task
1. Membantu Dewan Komisaris dalam mengawasi implementasi GCG sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam SK Meneg BUMN No. 117/2003.
1. Assist the Board of Commissioners in overseeing the implementation of GCG in accordance with the provisions set forth in State Owned Enterprises Ministry Decree No. 117/2003.
2. Mendorong dan mengingatkan PT PLN (Persero) untuk selalu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Encourage and remind PT PLN (Persero) to always comply with legislation and regulations.
Independensi Anggota Komite GCG Salah satu dari kriteria menjadi anggota Komite GCG adalah independen dan bebas dari konflik kepentingan sehingga dapat bersikap objektif di dalam memberikan pendapat terhadap permasalahan yang dihadapi. Hal lain yang ditekankan kepada seluruh anggota komite adalah agar bersikap profesional di dalam melaksanakan tugas dan di dalam memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris.
Independence of GCG Committee Members One of the criteria to become a member of Good Corporate Governance Committee are independent and free from conflicts of interest that can be objective in giving its opinion on the problems faced. Another thing that stressed to all members of the committee is to be professional in carrying out its duties and in giving its opinion to the Board of Commissioners.
177
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK Good Corporate Governance
178
Rapat Komite GCG Sepanjang tahun 2009, Komite GCG telah melakukan 20 kali pertemuan, terdiri dari 12 kali rapat koordinasi dengan PLN dan 8 kali rapat intern.
GCG Committee Meeting During the year 2009, GCG Committee has conducted 20 meetings, consisting of 12 coordination meetings with PLN and 8 internal meetings.
Kehadiran Anggota Komite Manajemen Risiko Tingkat kehadiran rata-rata dalam rapat Komite berkisar antara 80-100%.
Risk Management Committee Member Attendance The average attendance rate in the Committee meeting ranged from 80-100%.
Kegiatan Rapat Komite GCG:
GCG Committee Meeting A Activities:
1. Rapat Mingguan diadakan sekali seminggu, setiap hari Rabu apabila tidak ada jadwal rapat dengan Dewan Komisaris ataupun rapat Konsultasi;
1. Weekly Meetings are held once a week, on Wednesday when there is no meeting scheduled with the Board of Commissioners or consultation meetings;
2. Rapat 2 Bulanan merupakan Rapat Koordinasi Komite GCG diadakan setiap Rabu minggu ke-3 dalam jarak waktu 2 bulan;
2. A Two-monthly Coordination Meeting held by the GCG Committee on Wednesday of the third week, once every two months;
3. Rapat 3 Bulanan merupakan Rapat Koordinasi dengan Komite-komite lain, yang dijadwalkan setiap Rabu minggu ke-4 dalam jarak waktu 3 bulan; dan
3. A Three-monthly Coordination Meeting with other committees on wednesday of the fourth week, once every three months; and
4. Rapat Tahunan merupakan Rapat tentang penyusunan rencana kerja dan Laporan Tahunan Komite yang diadakan setiap awal tahun kegiatan.
4. A Yearly Meeting discussion on workplan and committee’s Annual Report held in the begining of the Company’s calendar year.
Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Komite GCG sepanjang 2009 antara lain:
Activities that have been implemented by GCG Committee during 2009, such as:
1. melanjutkan proses penyusunan Panduan Kerja bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT PLN (Persero) Pusat dan menyelesaikan proses penyusunan Panduan Kerja tersebut bersama dengan pihak manajemen PT PLN (Persero) Pusat pada bulan Oktober 2009;
1. to continue the process of preparing Board Manual for Board of Directors and Commissioners of PT PLN (Persero) for completing the process of preparing Board Manual, together with the management of PT PLN (Persero) Head Office in October 2009;
2. melakukan pembahasan mengenai hasil penilaian GCG tahun 2008 dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan terhadap Dewan Komisaris sebagaimana diusulkan tim penilai dengan menyusun matriks pelaksanaan rekomendasi hasil penilaian tersebut;
2. to conduct a discussion on the result of GCG Assessment in 2008 and follow up all recommendations made to the Board of Commissioners as proposed by assessment team by preparing a matrix implementation of the recommendations based on the assessment;
3. ikut serta dalam pembahasan mengenai perubahan pasal 11 ayat 10 dan 11 Anggaran Dasar PT PLN (Persero) Pusat mengenai Pagu Kewenangan Direksi dan Dewan Komisaris;
3. to participate in a discussion on the amendment of article 11 paragraph 10 and 11 Articles of Association of PT PLN (Persero) about Description of Authority of the Board of Directors and Commissioners;
4. memberikan masukan, rekomendasi dan usulan terhadap permohonan-permohonan yang diajukan oleh manajemen dalam masalah perpanjangan penyelesaian proyek (perpanjangan financial closing), penyelesaian hutang perusahaan, akuisisi, penerbitan obligasi perusahaan, pelelangan aset dan sebagainya;
4. to provide input, recommendations and proposals on requests submitted by the management in terms of extension of project completion (closing financial extension), debt settlement, acquisitions, issuance of corporate bonds, asset auctions and so forth;
5. membahas rencana sosialisasi dan internalisasi dari Panduan Kerja Direksi dan Dewan Komisaris; dan
5. to discuss the plan of socialization and internalization of the Board Manual of Board of Directors and Commissioners; and
6. Komite GCG juga telah ikut serta dalam pembahasan Laporan Keuangan dan Laporan Manajemen, serta Rencana Kerja Anggaran Perusahaan.
6. the GCG Committee has also participated in the discussion of the Financial Statements and Management Report and Work and Budget Plan of the Company’s.
Laporan Komite Audit (KA) Susunan anggota Komite Audit sampai dengan 31 Desember 2009 Ketua : Lutfi Hamid (Komisaris Independen) Wakil Ketua : Bambang PS Brodjonegoro (Hingga 30 April 2009) Komara Djaya (Mulai 1 Juni 2009) Sekretaris/Anggota : Elok Tresnaningsih Anggota : Maman Suparman Samsul Arifin Lilik Safrudin Ismail Sugianto
Audit Committee Report (NR) Members of the Audit Committee until December 31, 2009 Chairman : Lutfi Hamid (Independent Commissioner) Vice Chairman : Bambang PS Brodjonegoro (Up to April 30, 2009) Komara Djaya (from Juni 1, 2009) Secretary/Member : Elok Tresnaningsih Member : Maman Suparman Samsul Arifin Lilik Safrudin Ismail Sugianto
LUFTI HAMID
Lutfi Hamid, Ketua Komite Audit (Usia 57 tahun) Lutfi Hamid menjabat sebagai Ketua Komite Audit PT PLN (Persero) sejak Juni 2009 selain sebagai Komisaris Independen sejak Oktober 2003. Berbagai posisi yang pernah Beliau jabat antara lain Konsultan Kontraktor PT Relasindo Citra Graha cabang Bandung sejak 1991. Sebelumnya, Beliau pernah menjadi Manajer Proyek PT Handara Graha cabang Bandung untuk menangani proyek-proyek PT Dirgantara Indonesia (sebelumnya PT IPTN) dari tahun 1977 hingga 1991. Beliau juga pernah berprofesi sebagai Kepala Desainer Kantor LIPI, Bank Exim, Reservoir Putat Gege, Transmisi Kilometer,
Lutfi Hamid, Chairman of the Audit Committee (Age 57 years) Lutfi Hamid has been serving as Chairman of the Audit Committee of PT PLN (Persero) since June 2009 other than as an Independent Commissioner since October 2003. He had various positions including Consultant Contractor officials Relasindo PT Citra Graha Bandung branch since 1991. Previously, he served on the Project Manager PT Handara Graha Bandung branch to handle projects of PT Dirgantara Indonesia (previously was PT IPTN) from 1977 until 1991. He had also worked as Chief Designer LIPI Office, Bank Exim, Reservoir Putat Gege, Transmission Kilometres, Pipe Bridge, Umbulan Complex, Villa Abdullah Al Syai, Bandung
179
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK Good Corporate Governance
180
BAMBANG PERMADI SOEMANTRI BRODJONEGORO
1
KOMARA DJAJA
2
ELOK TRESNANINGSIH
3
1
Pipe Bridge, Umbulan Complex, Villa Abdullah Al Syai, Gedung Perkantoran Kodya Bandung, Kantor IPP, Guest House PT IPT Nurtanio. Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung, Indonesia di tahun 1974.
Municipality Office Building, the IPP Office, Guest House PT IPT IPTN. He obtained his bachelor of Civil Engineering degree from Institut Teknologi Bandung, Indonesia in 1974.
Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, Wakil Komite Audit (Usia 43 tahun) Bambang PS Brodjonegoro menjabat sebagai Wakil Komite Audit PT PLN (Persero) hingga April 2009. Selain itu, Beliau juga menjabat Komisaris Independen PT Adira Insurance; Wakil Ketua Indonesian Forum Foundation sejak tahun 2006, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI); Ketua Regional Autonomy Watch (KPPOD); Guru Besar FEUI sejak tahun 2005, Komisaris Independen PT PLN (Persero) sejak tahun 2004, Wakil Ketua ISEI sejak tahun 2003 dan Peneliti Senior, Laboratorium Ekonomi dan Studi Pembangunan FEUI sejak tahun 2002. Beliau pernah menjadi Ketua Panitia Acara Visi Indonesia 2030, Forum Foundation selama periode 2007-2008. Bambang PS Brodjonegoro meraih gelar Sarjana Ekonomi UI pada tahun 1990, Pasca Sarjana Master of Urban Planning Univeristy of Illinois pada 1995 dan Pasca Sarjana, Ph.D in Urban & Regional Planning, University of Illinois pada 1997.
Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, Vice Chairman (Age 43 years) Bambang PS Brodjonegoro served as Deputy Audit Committee of PT PLN (Persero) until April 2009. In addition, he also served as Independent Commissioner of PT Adira Insurance, Vice Chairman of the Indonesian Forum Foundation since 2006, Dean of the Faculty of Economics, Universitas Indonesia; Chairman of the Regional Autonomy Watch (KPPOD); Professor of Faculty since 2005, the Independent Commissioner of PT PLN ( Persero) since 2004, Vice Chairman of the ISEI since 2003, and Senior Researcher, Laboratory of Economics and Development Studies Faculty since 2002. He has served as Chairman of Indonesian Vision 2030 Steering Committee, Forum Foundation during the period 2007-2008. Bambang PS Brodjonegoro obtained his bachelor of Economics degree from Universitas Indonesia in 1990, Master of Urban Planning from the University of Illinois in 1995, and Post Graduate, Ph.D. in Urban & Regional Planning, University of Illinois in 1997.
Komara Djaja, Wakil Ketua Komite Audit (Usia 58 tahun) Komara Djaja menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Audit PT PLN (Persero) sejak Juni 2009. Beliau juga menjabat Sekretaris Menko Perekonomian sejak 2005 dan Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI)
Komara Djaja, Vice Chairman of the Audit Committee (Age 58 years) Djaja Komara has been serving as Vice Chairman of the Audit Committee of PT PLN (Persero) since June 2009. He has also been serving as Secretary of the Coordinating Minister for Economic Affairs since 2005 and as lecturer at the Faculty of
2
3
sejak 1978. Komara Djaja pernah menjabat sebagai Komisaris PT PLN (Persero) (20022009), Deputi Koordinasi Bidang Ekonomi Makro & Keuangan Menko Perekonomian (2001-2005), Asisten Menko Ekuin Bidang Kerja Sama Internasional (1999-2001), Staf Ahli Bidang Keuangan Menko Ekuin (19981999), Kepala Bidang Neraca Pembayaran Internasional, BAPPENAS (1993-1998), dan Wakil Direktur Bidang Diklat, LPEM-FEUI (19921993). Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia pada 1979, Pasca Sarjana University of Birmingham, Inggris pada 1984, dan Lulus Pasca Sarjana (Ph.D) Iowa State University, Amerika Serikat pada 1992.
Economics, Universitas Indonesia since 1978. Djaja Komara served as Commissioner of PT PLN (Persero) (2002-2009), Deputy Coordinator of Macro Economy and Finance for the Coordinating Minister of Economics & Finance (2001-2005), Assistant Minister of Economy of International Cooperation (1999-2001), Finance Staff Expert for the Coordinating Minister of Economy (19981999), Head of International Balance of Payments, BAPPENAS (1993-1998), and Deputy Director of Education and Training, LPEM-Faculty (19921993). He obtained his Bachelor of Economics from Universitas Indonesia in 1979, Post Graduate degree from University of Birmingham, UK in 1984, and graduated Post-Graduate (Ph.D.) study from Iowa State University, USA in 1992.
Elok Tresnaningsih, Sekretaris Komite Audit (Usia 50 tahun) Elok Tresnaningsih menjabat sebagai Sekretaris Komite Audit PT PLN (Persero) sejak tahun 2006. Beliau pernah menjabat sebagai Konsultan dan Auditor pada Kantor Akuntan Publik dan Dosen Akuntansi FE UI dan Wakil Kepala Pusat Pengembangan Akuntansi FE UI selama periode tahun 1983-1998. Elok Tresnaningsih menyandang gelar akuntan dan Magister Sains Akuntansi dari Universitas Indonesia.
Elok Tresnaningsih, Secretary of the Audit Committee (Age 50 years) Elok Tresnaningsih has been serving as Secretary of the Audit Committee of PT PLN (Persero) since 2006. He served as a Consultant and Auditor at the Public Accountants Office and Accounting Lecturer and Deputy Head of Accounting Development Center during the period 1983-1998 at the faculty of economic of Universitas Indonesia. Elok Tresnaningsih obtained her accountant degree and master of accounting from Universitas Indonesia.
Maman Suparman, Anggota Komite Audit (Usia 63 tahun) Maman Suparman menjabat sebagai Anggota Komite Audit PT PLN (Persero) sejak tahun 2006. Beliau pernah menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Bandung (2002-2006), Dewan Pengawas Dana Pensiun Bersama PDAM Seluruh
Maman Suparman, Audit Committee Member (Age 63 years) Maman Suparman has been serving as a Member of the Audit Committee of PT PLN (Persero) since the year 2006. He had served as Secretary of the Regional Municipality of Bandung (2002-2006), the Joint Pension Fund Supervisory Board PDAM
181
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK Good Corporate Governance
MAMAN SUPARMAN
1
SAMSUL ARIFIN
2
LILIK SAFRUDIN ISMAIL
3
SUGIANTO
4
1
Indonesia (1999-2002), Direktur Utama PDAM Kota Bandung (1999-2000) dan Direktur Utama PD Kebersihan Kota Bandung (1992-1999). Maman Suparman menyandang gelar Sarjana Hukum dari Universitas Padjajaran.
Across Indonesia (1999-2002), President Director of PDAM Bandung (1999-2000) and Director of municipal waste Bandung (1992-1999 ). Maman Suparman holds a Bachelor of Law from Universitas Padjadjaran.
Samsul Arifin, Anggota Komite Audit Samsul Arifin menjabat sebagai Anggota Komite Audit PT PLN (Persero) sejak tahun 2008. Sebelumnya, Beliau menjabat sebagai Inspektur Bidang Pengusahaan pada Satuan Pengawas Internal PT PLN (Persero) (2000-2005), Pimpinan PLN Wilayah IV Sumatera Bagian Selatan (19952000), dan Pimpinan PLN Wilayah I Aceh (19921995). Samsul Arifin menyandang gelar Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Brawijaya.
Samsul Arifin, Member of Audit Committee Samsul Arifin has been serving as a Member of the Audit Committee of PT PLN (Persero) since 2008. Previously, he served as Inspector of Field Operations on the Internal Audit Unit of PT PLN (Persero) (2000-2005), Chairman of the PLN Region IV Southern Sumatra (1995-2000), and Chairman of PLN Region I of Aceh (1992-1995). Samsul Arifin holds a Bachelor of Mechanical Engineering from Universitas Brawijaya.
Lilik Safrudin Ismail, Anggota Komite Audit
Lilik Safrudin Ismail, Member of Audit Committee Lilik Safrudin Ismail has been serving as a Member of the Audit Committee of PT PLN (Persero) since 2008. He had served as an expert examiner in the Internal Audit Unit of PT PLN (Persero) (19932005), Head of Branch of PT PLN (Persero) Cimahi (1981-1986), Head of Branch of PT PLN (Persero) Manado (1976-1981). Lilik Safrudin Ismail holds a Bachelor of Electrical Engineering of Institut Teknologi Bandung.
Lilik Safrudin Ismail menjabat sebagai Anggota Komite Audit PT PLN (Persero) sejak tahun 2008. Beliau pernah menjabat sebagai Ahli Pemeriksa pada Satuan Pengawas Internal PT PLN (Persero) (1993-2005), Kepala Cabang PT PLN (Persero) Cimahi (1981-1986), Kepala Cabang PT PLN (Persero) Manado (1976-1981). Lilik Safrudin Ismail menyandang gelar Sarjana Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung.
Sugianto, Anggota Komite Audit (Usia 41 tahun)
182
Sugianto menjabat sebagai Anggota Komite Audit PT PLN (Persero) sejak tahun 2008. Sejak tahun yang sama, Beliau juga menjabat sebagai Auditor Ahli dan Wakil Ketua Tim
Sugianto, Audit Committee Member (Age 41 years) Sugianto has been serving as a Member of the Audit Committee of PT PLN (Persero) since 2008. Since the same year, he also served as Deputy Auditor Specialist and Team Leader of Monitoring
2
3
4
Monitoring dan Koordinasi Good Corporate Governance pada Kementrian Negara BUMN. Sebelumnya Beliau pernah menjabat sebagai Auditor pada Kantor Akuntan Publik dan BPKP selama periode tahun 1986-2008. Sugianto menyandang gelar Akuntan dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
and Coordination at the Ministry of Good Corporate Governance of State Owned Enterprises. Previously he served as Auditor in Public Accountant and BPKP during the period 1986-2008. Sugianto holds Accountant from the State College of Accountancy.
Tugas Komite Audit
Duties of the Audit Committee
1. menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan PLN, seperti Laporan Keuangan, Rencana Kerja dan Anggaran, Laporan Manajemen dan informasi keuangan lainnya;
1. to review the financial information to be issued by PLN, as the Financial Report, Work Plan and Budget, Management Report and other financial information;
2. melakukan pemilihan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memadai dan kompeten dalam melaksanakan audit atas Laporan Keuangan PLN, dan memastikan bahwa kegiatan dan temuan audit yang dilaksanan oleh KAP dilaksanakan secara efektif;
2. to conduct elections for Public Accounting Firm (KAP) that adequate and competent in carrying out an audit of financial statements of PLN, and ensure that the activities and significant audit findings by the public accountant office have been implemented effectively,
3. memastikan bahwa sistem pengawasan intern PLN berjalan efektif;
3. to ensure that internal audit systems PLN effective;
4. melakukan telaah dan evaluasi program audit tahunan yang dibuat oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) untuk memastikan bahwa kegiatan dan hasil audit yang dilaksanakan oleh SPI dilaksanakan secara efektif. Sepanjang 2009, Komite Audit dan Satuan Pengawas Intern (SPI) mengadakan rapat secara berkala sebanyak enam kali;
4. to conduct a review and evaluation program of the annual audit made by the Internal Audit Unit to ensure that the activities and results of audits conducted by SPI implemented effectively. Throughout 2009, the Audit Committee and the Internal Audit Unit held regular meetings as many as 6 (six) times;
5. menelaah ketaatan PLN terhadap peraturan perundang-undangan khususnya yang berhubungan dengan pelaporan kepada para pemangku kepentingan;
5. to review PLNs’ compliance against legislation, particularly relating to reporting to the stakeholders;
6. menelaah pengaduan dengan PLN;
6. to investigate complaints relating to the PLN;
yang
berkaitan
183
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK Good Corporate Governance
184
7. menelaah keterbukaan informasi keuangan Perusahaan sepanjang 2009 melalui evaluasi dan pembahasan berkala dengan manajemen berkaitan dengan keakuratan informasi triwulanan dan tahunan yang disajikan dalam laporan manajemen sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham; dan
7. to review the Company’s financial disclosures during 2009 through periodic evaluation and discussion with management relating to the accuracy of quarterly and annual information presented in the report submitted to themanagement before shareholders; and
8. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris PT PLN (Persero), termasuk mengkaji penghapusan piutang ragu-ragu, material cadangan dan aktiva tetap non operasional.
8. to carry out other tasks given by the Board of Commissioners of PT PLN (Persero), including review for doubtful accounts withdrawal, provision of material and non-operational fixed assets.
Tanggung Jawab Komite Audit
Audit Committee Responsibilities
1. dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit bersifat independen dan wajib memberikan pelaporan dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris;
1. in performing its duties, the Audit Committee are independent and are required to provide reporting and be directly responsible to the Board of Commissioners;
2. pertanggungjawaban Komite Audit kepada Dewan Komisaris disampaikan dalam bentuk laporan tahunan dan laporan atas setiap pelaksanaan tugas khusus;
2. accountability of the Audit Committee to the Board of Commissioners submitted in the form of annual reports and statements for any special duties;
3. Komite Audit wajib menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi mengenai PLN, baik dari pihak internal maupun eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan tugasnya; dan
3. The Audit Committee shall maintain the confidentiality of documents and information on electricity, both from internal and external parties and only used for the benefit of their duties; and
4. melaksanakan self assessment atas efektivitas Komite Audit dalam melaksanakan tugas dan melakukan penyempurnaan Piagam Komite Audit secara periodik.
4. conducting self-assessment on the effectiveness of the Audit Committee in performing its duties and to improve the Audit Committee Charter periodically.
Independensi Anggota Komite Audit Salah satu dari kriteria menjadi anggota Komite Audit adalah independen dan bebas dari benturan kepentingan sehingga dapat bersikap objektif dalam memberikan pendapat terhadap permasalahan yang dihadapi. Hal lain yang ditekankan kepada seluruh anggota komite
Independence of Audit Committee Members One of the criteria to become a member of the Audit Committee are independent and free from conflict of interest so that they can be objective in giving an opinion on the problems faced. Another thing emphasized to all members of the committee
adalah agar bersikap profesional di dalam melaksanakan tugas dan dalam memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris.
is to be professional in carrying out its duties and in providing advice to the Board of Commissioners.
Rapat Komite Audit Sepanjang tahun 2009, Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 39 kali, dengan mengundang para pihak yang berkepentingan sesuai tuntutan tugas dan tanggung jawab Komite Audit yakni Satuan Pengendalian Intern, Auditor Eksternal dan Manajemen Perusahaan. Di samping itu, Komite Audit juga melaksanakan rapat internal komite audit dan rapat komite-komite dewan komisaris lainnya untuk membahas beberapa permasalahan secara lebih mendalam.
Audit Committee Meeting During the year 2009, the Audit Committee held 39 meetings, by inviting interested parties according to the demands of the tasks and responsibilities of the Audit Committee of the Internal Audit Unit, the External Auditor and Management Company. In addition, the Audit Committee is also conducting an internal audit committee meetings and meetings of committees of other commissioners to discuss several issues in more depth.
Kehadiran Rapat Anggota Komite Audit Selama 2009, tingkat kehadiran anggota Komite Audit dalam Rapat Komite Audit adalah sebagai berikut:
Audit Committee Members Meeting Attendance During 2009, the attendance of members of the Audit Committee to Audit Committee meetings are as follows:
ANGGOTA KOMITE AUDIT AUDIT COMMITTEE MEMBERS
JABATAN POSITION
Lutfi Hamid
Ketua
TINGKAT KEHADIRAN (%) ATTENDANCE (%)
Chairman
90
Bambang P.S. Brojonegoro*)
Wakil Ketua
Deputy Chairman
25
Komara Djaya**)
Wakil Ketua
Deputy Chairman
25
Elok Tresnaningsih
Sekretaris Anggota
Secretary Member
100
Maman Suparman
Anggota
Member
95
Samsul Arifin
Anggota
Member
100
Lilik Safrudin
Anggota
Member
100
Sugianto
Anggota
Member
82
*) Hingga 30 April 2009 *) Until April 30,2009 **) Mulai 1 Juni 2009 **) Commence April 30,2009
Kegiatan-kegiatan Komite Audit sepanjang tahun 2009 adalah:
Audit Committee activities during the year 2009 are:
1. Memastikan berfungsinya Auditor Internal yang Independen dan objektif.
1. To ensure the functioning of the Independent Internal Auditor and objective.
Selama tahun 2009, Komite Audit dan Satuan Pengawas Intern (SPI) PT PLN (Persero) mengadakan rapat secara berkala sebanyak enam kali. Dalam rapatrapat tersebut dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
During 2009, the Audit Committee and Internal Audit Unit, PT PLN (Persero) held six regular meetings. In these meetings, the activities are as follows:
a. menelaah program audit tahunan yang dibuat oleh SPI;
a. to review the annual audit program created by the SPI;
b. membahas hasil-hasil pemeriksaan oleh SPI;
b. to discuss the results of examination by the SPI;
c. mengevaluasi hasil pemantauan tindak lanjut audit; dan
c. to evaluate the follow-up audits; and
d. mengevaluasi kerja audit.
d. to evaluate the implementation of the audit work program.
pelaksanaan
program
185
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK Good Corporate Governance
186
2. Memastikan adanya audit eksternal yang memadai dan kompeten. Upaya-upaya yang dilaksanakan Komite Audit untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab tersebut dalam tahun 2009 adalah:
2. To ensure there is adequate and competent external audits. Efforts undertaken by the Audit Committee to fulfill the duties and responsibilities in the year 2009 are:
a. menelaah kerangka acuan kerja audit atas laporan keuangan PT PLN (Persero) untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009;
a. reviewing the terms of reference of audit work to the financial statements of PT PLN (Persero) for the period ended December 31, 2009;
b. membahas rencana kerja audit dan ruang lingkup audit atas laporan keuangan PT PLN (Persero) untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009;
b. discussing the audit work plan and scope of the audit of financial statements of PT PLN (Persero) for the period ended December 31, 2009;
c. menelaah dan membahas hasil audit sementara, temuan audit oleh eksternal auditor serta kendala-kendala dalam perolehan data dan dokumen; dan
c. reviewing and discussing the results of the audit while, the audit findings by external auditors and the constraints in the acquisition of data and documents; and
d. memastikan kesesuaian rencana audit dan jadwal audit yang telah ditetapkan.
d. ensuring compliant audit plan and audit schedule.
3. Menelaah efektivitas dan keandalan sistem pengawasan intern.
3. To assess the effectiveness and reliability of the internal control system.
Untuk mendorong dan meningkatkan efektivitas dan keandalan sistem pengawasan intern, Komite Audit melaksanakan:
To encourage and improve the effectiveness and reliability of the internal control system, the Audit Committee conducted:
a. pembahasan mengenai hasil evaluasi atas pengawasan intern oleh auditor eksternal;
a. discussion on the results of its evaluation of internal controls by external auditors;
b. penelaahan atas temuan hasil pemeriksaan oleh Satuan Pengawasan Intern;
b. review the findings of the audit by the Internal Audit Unit;
c. penelaahan dan pembahasan atas beberapa kebijakan dan prosedur perusahaan, yang pada tahun ini difokuskan pada pelaksanaan ERP, pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan persediaan; dan
c. review and discussion of some company policies and procedures, which this year focused on implementation of ERP, procurement and supply management; and
d. kunjungan ke unit-unit PLN yang dilaksanakan sebagai konfirmasi, klarifikasi dan pengumpulan data atas permasalahan di lingkup unitunit PLN tersebut.
d. visits to PLN units implemented as confirmation, clarification and part of collection of data on going issues in PLN units.
4. Menelaah kualitas keterbukaan informasi keuangan perusahaan. Untuk mendukung dan meningkatkan kualitas keterbukaan informasi keuangan sepanjang tahun 2009, Komite Audit telah melaksanakan:
4. To review the quality of corporate financial disclosure. To support and enhance the quality of disclosure of financial information throughout the year 2009, the Audit Committee conducted:
a. evaluasi dan pembahasan berkala dengan manajemen berkaitan dengan keakuratan informasi triwulanan dan tahunan yang disampaikan dalam laporan manajemen sebelum laporanlaporan tersebut disampaikan kepada Pemegang Saham; dan
a. evaluation and periodic discussions with management regarding the accuracy of information submitted quarterly and annual management report prior to the reports submission to the Shareholders; and
b. pembahasan rancangan RKAP PT PLN (Persero) bersama manajemen, termasuk rancangan Kontrak Manajemen.
b. discussion on the draft PT PLN (Persero) budget plan with management, including the draft Contract Management.
Laporan Komite Audit ini merupakan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dimandatkan dalam Piagam Komite Audit dan peraturan perundangan yang berlaku.
Audit Committee Report is an implementation of the mandated duties and responsibilities stated in the Charter of the Audit Committee and the prevailing legislation.
Laporan Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi sampai dengan 31 Desember 2009
Report of the Nomination and Remuneration Committee (NRC) The composition of the Nomination and Remuneration Committee until December 31, 2009 Chairman : Komara Djaja Vice Chairman : Lutfi Hamid Secretary : Soetomo Siswowidjono Member : Luizah Lalu Rusmiady
Ketua : Komara Djaja Wakil Ketua : Lutfi Hamid Sekretaris : Soetomo Siswowidjono Anggota : Luizah Lalu Rusmiady
KOMARA DJAJA
Profil Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Komara Djaja, Ketua (Usia 58 tahun) Selain menjabat sebagai Ketua KNR PT PLN (Persero), Komara Djaja juga menjabat Sekretaris Menko Perekonomian sejak 2005 dan Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) sejak 1978. Komara Djaja pernah menjabat sebagai Komisaris PT PLN (Persero) (2002-2009), Deputi Koordinasi Bidang Ekonomi Makro & Keuangan Menko Perekonomian (2001-2005), Asisten Menko Ekuin Bidang Kerja Sama Internasional (1999-2001), Staf Ahli Bidang Keuangan Menko Ekuin (1998-1999), Kepala Bidang Neraca Pembayaran Internasional, BAPPENAS (1993-1998), dan Wakil Direktur Bidang Diklat, LPEM-FEUI (1992-1993). Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia pada 1979, Pasca Sarjana University of Birmingham, U.K pada 1984, dan Lulus Pasca Sarjana (Ph.D) Iowa State University, USA pada 1992.
Profiles Nomination and Remuneration Committee Member Komara Djaja, Chairman (Age 58 years) In addition to his post as Chairman of the Committee of PT PLN (Persero), Komara Djaja is also Coordinating Minister for Economic Affairs Secretary since 2005 and lecturer at Faculty of Economics, Universitas Indonesia since 1978. Djaja Komara served as Commissioner of PT PLN (Persero) (2002-2009), Deputy Coordinator of Macro Economic and Finance for the coordinating Minister of Economy (20012005), Assistant Minister of Economy of International Cooperation (1999-2001), Finance Expert Staff for the coordinating Minister of Economy (1998-1999), Head of International Balance of Payments, BAPPENAS (1993-1998), and Deputy Director of Education and Training, LPEM-Faculty (1992-1993). He obtained a Bachelor of Economics Universitas Indonesia in 1979, Post Graduate University of Birmingham, UK in 1984, and graduated Post-Graduate (Ph.D.), Iowa State University, USA in 1992.
187
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK Good Corporate Governance
188
LUFTI HAMID
1
SOETOMO SISWOWIDJONO
2
LUIZAH
3
LALU RUSMIADY
4
1
Lutfi Hamid, Wakil Ketua (Usia 57 tahun) Selain menjabat sebagai Komisaris Independen sejak Oktober 2003, Lutfi Hamid juga menjabat sebagai Wakil Ketua KNR PT PLN (Persero) sejak Januari 2009 hingga Juni 2009. Berbagai posisi yang pernah Beliau jabat antara lain Konsultan Kontraktor PT Relasindo Citra Graha cabang Bandung sejak 1991. Sebelumnya, Beliau pernah menjadi Manajer Proyek PT Handara Graha cabang Bandung untuk menangani proyek-proyek PT Dirgantara Indonesia (sebelumnya PT IPTN) dari tahun 1977 hingga 1991. Beliau juga pernah berprofesi sebagai Kepala Desainer Kantor LIPI, Bank Exim, Reservoir Putat Gege, Transmisi Kilometer, Pipe Bridge, Umbulan Complex, Villa Abdullah Al Syai, Gedung Perkantoran Kodya Bandung, Kantor IPP, Guest House PT IPT Nurtanio. Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung, Indonesia di tahun 1974.
Lutfi Hamid, Vice Chairman (age 57 years) In addition to his serving as an Independent Commissioner since October 2003, Lutfi Hamid was also the Vice Chairman of the Committee of PT PLN (Persero) since January 2009 until June 2009. He had various positions including Consultant Contractor at Relasindo PT Citra Graha Bandung since 1991. Previously, he served as Project Manager PT Handara Graha Bandung branch to handle projects of PT Dirgantara Indonesia (previously was PT IPTN) from 1977 until 1991. He had also worked as Chief Designer LIPI Office, Bank Exim, Reservoir Putat Gege, Transmission Kilometres, Pipe Bridge, Umbulan Complex, Villa Abdullah Al Syai, Bandung Municipality Office Building, the IPP Office, Guest House PT IPT IPTN. He holds a degree in Civil Engineering from Institut Teknologi Bandung, Indonesia in 1974.
Soetomo Siswowidjono, Sekretaris (Usia 68 tahun) Soetomo Siswowidjono menjabat sebagai Sekretaris KNR PT PLN (Persero) sejak tahun 2006. Beliau pernah menjabat sebagai Sekretaris Komite GCG PT PLN (Persero) (2004-2006), Tenaga Ahli Dewan Komisaris PT PLN (Persero) (2000-2004), Sekretaris Tim Negosiasi Listrik Swasta PT PLN (Persero) (1998-2000), dan berbagai bidang pekerjaan utama PT PLN (Persero) (1968-1998). Soetomo Siswowidjono menyandang gelar Sarjana Teknik Sipil Universitas Diponegoro pada tahun 1967 dan Post Graduate Study International dari Institute of Hydraulic and Environmental Science, Delft, the Netherland pada tahun 1976.
Soetomo Siswowidjono, Secretary (Age 68 years) Soetomo Siswowidjono has been serving as NRC secretary of PT PLN (Persero) since 2006. He had served as Secretary of the Committee of GCG at PT PLN (Persero) (2004-2006), BOC Expert of PT PLN (Persero) (2000-2004), Private Secretary for Electrical Negotiation Team of PT PLN (Persero) (1998-2000), and various occupations at PT PLN (Persero) (19681998). Siswowidjono Soetomo earned his Bachelor of Civil Engineering from Universitas Diponegoro in 1967 and master of International Study of from Institute of Hydraulic and Environmental Science, Delft, the Netherlands in 1976.
2
3
4
Luizah, Anggota (Usia 45 tahun) Luizah menjabat sebagai Anggota K NR PT PLN (Persero) sejak tahun 2006. Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Energi II Kementerian BUMN (2006) dan Staf Dewan Komisaris Bidang Korporasi PT PLN (Persero) (2003-2006). Luizah menyandang gelar Sarjana STA LAN-RI Jurusan Administrasi Negara pada tahun 1985.
Luizah, Member (Age 45 years) Luizah has been serving as a Member of the Committee of PT PLN (Persero) since 2006. He had served as Head of Energy Division II Ministry of SOEs (2006) and BOC Staff Corporate Affairs of PT PLN (Persero) (2003-2006). Luizah obtained her state administration degree from STA LAN-RI in Department of Administration State in 1985.
Lalu Rusmiady, Anggota (Usia 62 tahun) Lalu Rusmiady menjabat sebagai Anggota KNR PT PLN (Persero) sejak tahun 2004. Beliau pernah menjabat sebagai Kakanwil Departemen Penerangan Prop. NTB, Kepala Badan Informasi dan Komunikasi Daerah Propinsi NTB, Tenaga Ahli Menteri Bidang Penyiaran dan Widyaiswara Utama, Anggota Komite Audit PT PLN (Persero) selama periode 1995-2004. Selain itu, Beliau juga pernah menjabat sebagai Pembantu Rektor III Universitas 45 Mataram (1990-1995) dan Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Mataram (1985-2001). Lalu Rusmiady meraih gelar Sarjana Hukum Universitas Mataram, dan Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas Mataram.
Lalu Rusmiady, Member (Age 62 years) Lalu Rusmiady has been serving as a Member of the Committee of PT PLN (Persero) since 2004. He had served as the Head of Regional Office of Deparment Information of NTB province, Head of Information and Communication Agency NTB Province, Energy Advisor to the Minister of Broadcasting and Senior Lecturer, Member of the Audit Committee of PT PLN (Persero) for the period 1995-2004. In addition, he also served as Vice Rector III Universitas 45 Mataram (1990-1995) and Dean of the Faculty of Law Universitas 45 Mataram (1985-2001). Then Rusmiady obtained his Bachelor of Law, Universitas Mataram, and Post Graduate Master of Management Universitas Mataram.
189
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK Good Corporate Governance
190
Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi
Duties and Responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee
• menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi serta sistem penggajian dan pemberian tunjangan bagi Anggota Dewan Komisaris, Direksi serta pejabat satu level di bawah Direksi;
• to compose criteria for nomination and procedures of nomination and remuneration and allowance for members of the Board of Commissioners, Directors and one lower level of the Board of Directors;
• menilai dan memberikan rekomendasi mengenai jumlah Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
• to evaluate and provide recommendation on number of the Company’s Board of Commissioners’ and Directors’ members;
• melakukan koordinasi dalam setiap kegiatan dan/atau hasil kajian kepada Sekretaris Dewan Komisaris; dan
• to coordinate in every activity and/or provide evaluation result to Secretary of the Board of Commissioners; and
• melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
• to carry out other duties assigned by the Board of Commissioners accordingly to the prevailing rules and regulations.
Komite Nominasi dan Remunerasi wajib memiliki Piagam Komite yang berisikan sekurangkurangnya tugas pokok dan kewenangan Komite.
The Nomination and Remuneration Committee is obliged to obtain a Committee Charter containing at least the Committee’s main duties and authorities.
Independensi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Salah satu dari kriteria menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah independen dan bebas dari benturan kepentingan sehingga dapat bersikap objektif di dalam memberikan pendapat terhadap permasalahan yang dihadapi. Hal lain yang ditekankan kepada seluruh anggota komite adalah agar bersikap profesional di dalam melaksanakan tugas dan di dalam memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris.
Independence of the Nomination and Remuneration Committee One of the criterias to become members of the Nomination and Remuneration Committee are that they must be independent and free from conflict of interest so that they can be objective in giving opinion when dealing with problems. Moreover, it is emphasized that all members of the committee must have a professional behavior in carrying out their duties and in providing opinion to the Board of Commissioners.
Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Sepanjang tahun 2009 KNR telah melaksanakan 10 kali rapat, terdiri dari 5 kali Rapat Intern KNR dan 5 kali rapat bersama Direktur SDM dan Umum PT PLN (Persero).
Nomination and Remuneration Committee Meetings During 2009, the Committee has conducted 10 meetings, consisting of 5 NRC Internal Meeting and 5 with the Director of HR and General Affairs of PT PLN (Persero).
Kehadiran Rapat Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Tingkat kehadiran rata-rata dalam rapat Komite berkisar antara 80-100%.
Meeting Attendance of the Nomination and Remuneration Committee Average attendance rate in the Committee meeting ranged from 80-100%.
Kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi sepanjang tahun 2009 adalah:
Nomination and Remuneration Committee activities during the year 2009 are as follows:
1. turut menyusun sistem penggajian dan pemberian tunjangan serta rekomendasi tentang sistem pensiun, sistem kompensasi dan manfaat lainnya dalam hal pengurangan karyawan bersama Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum;
1. helped composing the salary and allowances system as well as recommendations regarding the pension system, compensation system and other benefits related to employees’ lay-off together with HR and General Affair Director;
2. turut mengkaji usulan gaji untuk pegawai PLN bersama Direktur SDM and Umum;
2. participated in reviewing the proposed employees’ salaries together with Director of HR and General Affairs of PLN;
3. mengkaji usulan gaji untuk Direksi, Komisaris PLN dan Anak Perusahaannya bersama Direktur SDM and Umum;
3. assessed the proposed salaries for Board of Directors, Commissioners of PLN and its subsidiaries together with Director of HR and General Affairs of PLN;
4. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai gaji pegawai, Direksi dan Komisaris PLN dan Anak Perusahaannya;
4. provided recommendations to Board of Commissioners on the employees’ salaries, Board of Directors and Commissioners of PLN and its subsidiaries;
5. menyusun kriteria dan prosedur Nominasi Komisaris, Direksi dan Eksekutif lainnya; dan
5. developed criteria and procedures for nomination of Board of Commissioners, Directors and Other Executives; and
6. membuat sistem penilaian dan memberikan rekomendasi tentang jumlah Komisaris dan Direksi.
6. created an assessment system and provided recommendations on the number of Board of Commissioners and Directors.
Unit SATUAN PENGAWASAN INTERN INTERNAL AUDIT UNIT Paiman, Kepala Satuan Pengawasan Intern(Usia 61 tahun) Paiman menjabat sebagai Kepala Satuan Pengawasan Intern sejak tahun 2007. Beliau sebelumnya menjabat sebagai Kepala Polisi Daerah Jawa Barat dan berkarir di PT PLN (Persero) sejak bulan April tahun 2007. Beliau meraih gelar Drs dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) pada tahun 1984
Paiman, Head of Internal Audit Unit (Age 61)
Tugas dan Wewenang Satuan Pengawasan Intern
Duties and Authorities of Internal Audit Unit
1. Tugas Satuan adalah:
1. Duties of Internal Audit Unit (IAU) are as follows:
Pengawasan
Intern
(SPI)
Paiman has been serving as Head of Internal Audit Unit since 2007. He has previously served as the Head of West Java Police Department and started his career at PT PLN (Persero) since April 2007. He earned his degree from the Indonesian Policy Academy in 1984.
a. menyusun dan melaksanakan rencana Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
a. to formulate and implement plans Supervision Annual Work Program (PKPT);
b. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan system manajemen resiko sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan;
b. to test and evaluate the implementation of internal control and risk management system in accordance with company policy;
c. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
c. to conduct examination and assessment of the efficiency and effectiveness in finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology and other activities;
d. memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat menajemen;
d. to provide suggestions for improvement and objective information about the activities under review at all levels of management;
e. memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
e. to monitor, analyze and report the implementation of corrective measures have been suggested;
191
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK Good Corporate Governance
Setiap auditor SPI wajib mematuhi Standar Profesi Audit Internal yang dikeluarkan oleh Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal Every internal auditor shall comply with the Internal Audit Professional Standards issued by the Consortium of Internal Audit Professional Organization
192
f. bekerja sama dengan Komite Audit;
f. to work together Committee;
with
g. menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Satuan Pengawasan Intern yang dilakukannya; dan
g. to structure a program to evaluate the quality of the activities of Internal Audit Unit; and
h. melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.
h. to conduct necessary.
special
the
Audit
inspections
if
2. SPI is authorized to:
2. Wewenang SPI adalah: a. mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;
a. access all relevant information about the company relating to the duties and functions;
b. melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/ atau Komite Audit;
b. communicate directly with the Board of Directors, Commissioners, and/or the Audit Committee;
c. mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
c. meet periodically and incidental to the Board of Directors, Commissioners, and/or the Audit Committee; and
d. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.
d. coordinate activities with the work of external auditors.
Struktur Organisasi Sistem Pengendalian Intern
Organizational Structure Internal Audit Unit
1. SPI dipimpin oleh seorang Kepala SPI;
1. Internal Audit Unit is led by a Head of Internal Audit Unit;
2. Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris;
2. Head of Internal Audit Unit shall be appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners;
3. Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala SPI, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika Kepala SPI tidak memenuhi persyaratan sebagai Kepala SPI sebagaimana diatur dalam peraturan ini dan atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas;
3. President Director can dismiss the Head of Internal Audit Unit, after approval of the Board of Commissioners, if the Head of Internal Audit does not qualify as of Head of Internal Audit accordingly as sated in the regulation and/or fail or inadequate to complete the duty;
4. Kepala SPI bertanggungjawab Direktur Utama; dan
kepada
4. Head of Internal Audit Unit is responsible to the President Director; and
5. auditor yang duduk dalam SPI bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala SPI.
5. auditors who sat in the Internal Audit Unit directly responsible to the Head of Internal Audit Unit.
Aspek-aspek Pemeriksaan SPI Aspek-aspek pemeriksaan SPI dibagi menjadi:
SPI Inspection Aspects The Internal Audit Unit aspects consist of:
1. kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku;
1. compliance with laws and regulations in force;
2. kepatuhan terhadap prosedur dan tata kerja yang ditetapkan;
2. compliance with the procedures and working procedures being established;
3. k e p a t u h a n t e r h a d a p pelaksanaan anggaran;
3. compliance with the provisions of the Budget;
ketentuan
4. keandalan dan keakuratan informasi/ laporan;
4. reliability and accuracy of the information/ reports;
5. pengamanan aset;
5. safeguarding of assets;
6. pemanfaatan sumber daya manusia;
6. utilization of human resources;
7. pemanfaatan sumber daya material dan peralatan;
7. utilization of equipment;
8. pemanfaatan sumber daya uang;
8. utilization of financial resources;
material
resources
and
193
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK Good Corporate Governance
194
9. pencapaian tujuan dan sasaran program; dan
9. achievement of goals and objectives of the program; and
10. kewajiban penyetoran kepada negara.
10. deposit liabilities to the state.
Sistem Pelaporan Sistem Pengawasan Intern
Reporting System of Internal Audit Unit
1. membuat laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan menyampaikan LHP tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris; dan
1. to make assessment report (LHP) and submitted it to the President Director and the Board of Commissioners; and
2. membuat Laporan Tahunan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
2. to make Annual Report to the President Director and Board of Commissioners.
Hubungan SPI dengan Komite Audit Sesuai Piagam Pengawasan Intern (Internal Audit Charter) PT PLN (Persero) maka hubungan kemitraan SPI dengan Komite Audit sebagai berikut:
Relationship between SPI and the Audit Committee According to the Internal Audit Charter of PT PLN (Persero), the partnership relationship between Internal Audit Unit and the Audit Committee is as follows:
1. membantu Komite Audit untuk memastikan bahwa Charter, Aktivitas dan Tugas Komite Audit adalah memadai;
1. helping to ensure that the Audit Committee Charter, Activity and Duties of Audit Committee were adequate;
2. memastikan bahwa Charter, Peranan dan Aktivitas dari Pengawasan Intern dapat dipahami dan menjawab kebutuhan Komite Audit/Komisaris dan Direksi/Direktur Utama;
2. ensuring that the Charter, Role and Activities of Internal Control can be understood and answer the needs of the Audit Committee/Board of Commissioners and the Board of Directors/ President Director;
3. memelihara komunikasi yang terbuka dan efektif dengan Komite Audit/Komisaris dan Direksi/Direktur Utama;
3. maintaining open and effective communication with the Audit Committee/ Board of Commissioners and the Board of Directors/President Director;.
4. menghadiri rapat berkala diselenggarakan oleh Komite Audit;
yang
4. attending regular meetings held by the Audit Committee;
5. menyiapkan materi dan bahan rapat yang diminta oleh Komite Audit; dan
5. preparing meeting materials and materials requested by the Audit Committee; and
6. memberikan keterangan atas hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas SPI.
6. providing details of the audit results or reports of the Internal Audit Unit.
Kualifikasi Anggota Satuan Pengawasan Intern Setiap auditor SPI wajib mematuhi Standar Profesi Audit Internal yang dikeluarkan oleh Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal. Pada akhir tahun 2009, Formasi Tenaga Kerja (FTK) pada Satuan Pengawasan Intern adalah sebanyak 45 yang terdiri dari 39 tenaga Auditor, 5 tenaga Sekretariat dan 1 tenaga KSPI. FTK yang sudah terisi terdiri dari 23 tenaga Auditor, 3 tenaga Sekretariat dan 1 tenaga KSPI. Khusus Auditor yang sudah bersertifikasi QIA sebanyak 17 orang dan 6 orang sedang proses mendapatkan sertifikasi QIA.
Member Qualifications of Internal Audit Unit Every internal auditor shall comply with the Internal Audit Professional Standards issued by the Consortium of Internal Audit Professional Organization. As of the end of 2009, Formation of Labor (FTK) in Internal Audit Unit is composed of as many as 45 members comprising 39 Auditors, 5 workers and 1 staff KSPI Secretariat. The existing FTK consist of 23 personnel, 3 personnels and 1 personnel KSPI Secretariat. Special Auditor with QIA certification comprising as many as 17 people and 6 people were in process of obtaining QIA certification.
Laporan Satuan Pengawasan Intern Satuan Pengawasan Intern di lingkungan PLN mengacu kepada aturan-aturan yang ada berupa Surat Keputusan, Surat Edaran, Instruksi, Kebijakan Akuntansi dan praktek-praktek bisnis yang sehat. Dalam melakukan Audit
Internal Audit Unit Reporting Internal Audit Unit at PLN refers to the existing rules of the Decree, Circular Letter, Instructions, Accounting Policy and other corporate best practices. In conducting the environmental audit in PLN, Internal
di lingkungan PLN, SPI mempunyai Pedoman Pengawasan Intern sesuai Keputusan Direksi PLN No.030.K/DIR/2005 tanggal 2 Februari 2005.
Audit Unit has the Internal Control Guidelines as approved by Board of Directors’ decision letter of PLN No.030.K/DIR/2005 dated February 2, 2005.
Dalam tahun 2009, SPI telah melaksanakan audit operasional atau disebut juga Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) terhadap 38 unit bisnis dan 2 Direktorat di PLN Kantor Pusat dengan 246 jumlah temuan dan sebanyak 138 temuan tindak lanjut dinyatakan selesai pada akhir tahun 2009. Pemeriksaan khusus dilakukan terhadap 7 temuan, selain itu SPI secara berkala telah melaksanakan koordinasi dengan Komite Audit.
In 2009, Internal Audit Unit has been carrying out operational audits or also known as Monitoring the Annual Work Program (PKPT) for 38 business units and 2 directorates of the PLN Head Office with as many as 246 number of findings and 138 follow-up findings were completed by the end of 2009. Special inspections conducted were carried out to 7 finding, other than that Internal Audit Unit has been conducting regular coordination with the Audit Committee.
PENERAPAN FUNGSI MANAJEMEN RISIKO RISK MANAGEMENT IMPLEMENTATION Dalam upaya mencapai pelaksanaan Manajemen Risiko yang baik, PT PLN (Persero) telah membentuk Satuan Manajemen Risiko yang bertanggung jawab untuk memantau dan mengevaluasi pengelolaan risiko serta kecenderungan risiko yang tidak diperhitungkan dan melaporkannya kepada Direksi.
In the attempt to achieve good implementation of Risk Management, PT PLN (Persero) has established a Risk Management Unit responsible for monitoring and evaluating the risk management, and disregard non-potential risk then report it to the Board of Directors.
Penerapan Manajemen Risiko Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.29. K/010/DIR/2004 tanggal 2 November 2004 tentang pengelolaan Manajemen Risiko, Perusahaan mewajibkan Manajemen PLN untuk melengkapi kajian risiko bagi Perusahaan dari setiap usulan/saran/perubahan yang terkait dengan pengelolaan Perusahaan.
Risk Management Implementation Based on the Board of Directors Decree No.29. K/010/DIR/2004 November 2, 2004 regarding the management of Risk Management, Corporate obliges Management of PLN to complete risk assessments for the Company of any proposals/ suggestions/changes related to the management of the Company.
Kajian Risiko ini meliputi: i) identifikasi risiko; ii) penilaian/analisis dampak risiko; iii) kuantifikasi dampak risiko; dan iv) metode pengelolaan risiko.
Risk Assessment include: i) risk identification; ii) assessment/risk impact analysis; iii) quantification of the impact of risks; and iv) risk management methods.
195
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK Good Corporate Governance
196
Pedoman Proses Sasaran melalui penerapan Enterprise Risk Managemet (ERM) di Perusahaan ditetapkan dalam Surat Edaran Direksi No.004.E/ DIR/2006 tertanggal 6 Februari 2006. Sepanjang tahun 2009 PLN telah melaksanakan Program Enterprise Risk Awareness di seluruh Unit Bisnis PLN, yang ditindaklanjuti dengan implementasi Program Kepatuhan Manajemen Risiko di seluruh anak Perusahaan.
Guidelines of the target processing through the implementation of Enterprise Risk Managemet (ERM) within the Company have been set forth through the Board of Directors Circular Letter No.004. E/DIR/2006 dated February 6, 2006. During 2009, PLN has implemented Enterprise Risk Awareness Program throughout PLN Business Unit, followed up by implementation of Risk Management Compliance Program in all of its subsidiaries.
Dengan penetapan Surat Edaran Direksi No.004.E/DIR/2006 tanggal 6 Februari 2006 tersebut, maka seluruh kegiatan investasi d i Perusahaan harus dilengkapi dengan: i) kajian kelayakan operasi; ii) kajian kelayakan keuangan; dan iii) analisa risiko dan mitigasi.
With the enactment of Board of Directors Circular Letter No.004.E/DIR/2006 dated February 6, 2006, hence all investment activities in the Company shall be equipped with the followings’: i) operation feasibility study; ii) financial feasibility study; and iii) risk analysis and mitigation.
Risiko yang dihadapi Perusahaan dibagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan penerapan manajemen risiko pada jenjang korporat untuk tahun anggaran 2009 yang terdapat dalam RKAP.
Risks are divided into groups according to the application of risk management at the corporate level for the fiscal year 2009 stated in the RKAP.
Pengembangan Manajemen Risiko di PT PLN (Persero) tahun 2009
Development of Risk Management at PT PLN (Persero) in 2009
1. Bidang Distribusi
1. Distribution Sector
Penyusunan risk management system untuk kegiatan di bidang distribusi telah dimulai sejak tahun 2007 dan pembangunan software aplikasi telah diselesaikan pada tahun 2009. Software aplikasi dibangun secara mandiri oleh Satuan Manajemen Risiko dengan fokus pada pengelolaan risiko operasional di Unit Pelaksana bidang distribusi. Pada tahap pembangunan software aplikasi ini telah diujicobakan di Unit Distribusi Jawa Timur, sedangkan untuk implementasi di seluruh unit pengelola bidang distribusi serta pengembangannya hingga tingkat organisasi yang lebih besar masih memerlukan komitmen manajemen atas PT PLN (Persero).
Preparation of risk management system for activities in the field of distribution has been started since 2007 and the development of software applications have been completed in 2009. Software applications were built independently by the Risk Management Unit with a focus on operational risk management in the Operating Unit field distribution. In the development stage, the application software has been tested in East Java Distribution Units, while for implementation in all distribution management units and its development up to the bigger organizations still require top management commitment of PT PLN (Persero).
2. Bidang Pembangkitan
2. Generator Sector
Untuk bidang pembangkitan, Satuan Manajemen Risiko bersama dengan PT Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB) dan Unit Pembangkitan Sumatera Bagian Utara serta Unit Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan di tahun 2009 telah merintis penyusunan pedoman tata kelola dan identifikasi risiko pembangkitan. Kegiatan ini dilakukan dengan memperhatikan adanya ancaman (threat) dan peluang (opportunity) dalam pengelolaan pembangkit terutama dengan akan beroperasinya -pembangkit dari Proyek Percepatan 10.000 MW. Apabila penyusunan pedoman tata kelola dan identifikasi risiko
In the generation sector, Risk Management Unit together with the PT Pembangkitan JavaBali (PT PJB), Northern Sumatra Power Plant and Western Sumatra Power Plant have initiated to compose guidelines for corporate governance and power plant risk identification. This activity is conducted with concern of threat and opportunity in the power plant management, especially prior to the operation of the Fast Track Program. Once the corporate governance and risk identification guidelines have been completed, it is expected the
telah diselesaikan, diharapkan pengelolaan pembangkit dapat lebih fokus pada penciptaan nilai tambah bagi perusahaan dan para pihak pemangku kepentingan. Menunjuk pada rencana pengembangan risk management system untuk bidang pembangkitan, maka kelanjutan program ini sangat tergantung pada komitmen dan pemahaman dari para pihak pengelola pembangkit di lingkungan PT PLN (Persero).
power plant management can focus more on creating added value for other businesses and the stakeholders. Pointing out to the risk management system development plan for the power plant, therefore the continuation of this program will depend on the commitment and understanding of the parties involved in the power plant management of PT PLN (Persero).
Pengelolaan Risiko Korporat di tahun 2009
Corporate Risk Management in year 2009
1. Kelompok Risiko Proyek Percepatan Pembangunan PLTU 10.000 MW
1. Fast Track Program Risk Category
a. risiko kegagalan pendanaan;
mendapatkan
a. risk of failure to obtain funding;
b. risiko keterlambatan jadwal penyelesaian pelaksanaan konstruksi;
b. risk of delayed on the completion schedule of construction works;
c. risiko pertambahan biaya proyek; dan
c. risk of addtional project cost; and
d. risiko kegagalan likuiditas kas Perusahaan untuk membayar biaya proyek.
d. risk of failure companys’ cash liquidity on settling the project cost
Risiko-risiko yang tersebut di atas (a, b, c dan d) telah menjadi persoalan bagi perusahaan sehubungan dengan dampak yang ditimbulkannya sepanjang tahun 2009. Beberapa risiko dapat ditangani, sehingga diharapkan risiko-risiko tersebut tidak dijumpai lagi pada tahun anggaran berikutnya, tetapi risiko keterlambatan jadual penyelesaian pelaksanaan konstruksi dan pertambahan biaya proyek masih perlu dikelola secara cermat dan hati-hati oleh para pengelola proyek.
Risks (a, b, c and d) mentioned above have become problematic for the company in relation to its impact during the year 2009. Some risks can be handled, so hopefully those risks will not be encountered again in the next fiscal year, but the risk of delay completion of construction schedule and added costs of the project still needs to be managed carefully and cautiously by the project managers.
2. Kelompok Risiko Keuangan
2. Financial Risk Group
a. risiko kegagalan likuiditas kas perusahaan akibat keterlambatan/kekurangan pemberian subsidi public service obligation (PSO) dari Pemerintah;
a. risk of the company’s cash liquidity failure due to the delay/shortage in public service obligation (PSO) funding from the Government;
b. risiko financial atas dampak perubahan kondisi makro ekonomi seperti nilai tukar, suku bunga dan inflasi;
b. financial risk on the impact of changes in macroeconomic conditions such as exchange rates, interest rates and inflation;
c. risiko kegagalan penerapan skema tarif bisnis pada industri (B2B); dan
c. risk of failure on implementation in the industrial business tariff scheme (B2B); and
d. risiko tidak ada penyesuaian TDL.
d. risk of no adjustment on TDL.
Pada kelompok risiko keuangan, risiko finansial yang diakibatkan perubahan kondisi makro ekonomi seperti pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing sangat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Hal ini terjadi karena cukup besarnya transaksi yang dilakukan dengan mata uang asing seperti transaksi jual beli listrik dengan pengembang swasta, pinjaman pokok dan beban bunga pinjaman
In the group of financial risk, financial risk resulting from changes in macro economic conditions, such as weakening of the Rupiah against foreign currencies affect the company’s financial performance. This occurs because of the potential size of transactions conducted with foreign currencies such as the sale and purchase of electricity by private
197
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK Good Corporate Governance
untuk pendanaan investasi, pembelian energi primer dan lain-lain, sehingga pada masa anggaran berikutnya perlu disiapkan rencana mitigasi yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap aturan untuk meminimalisir dampak dari risiko keuangan. 3. Kelompok Risiko Energi Primer
3. Primary Energy Risk Group
1. risiko fluktuasi harga energi primer, seperti BBM dan batu bara;
1. risk of price fluctuations of primary energy, such as petroleum and coal;
2. risiko ketidaktersediaan energi primer, seperti HSD, MFO, batubara dan gas; dan
2. risk of unavailability of primary energy, such as HSD, MFO, coal and gas; and
3. risiko kegagalan program diversifikasi energi.
3. risk of failure program.
Kelompok risiko energi primer lebih banyak ditentukan oleh faktor luar atau risiko yang datang dari luar organisasi. Walaupun demikian usaha-usaha penanganan terhadap risiko tersebut tetap harus dilakukan seperti penyempurnaan kontrak jual beli energi primer dengan memperhatikan alokasi risiko yang adil antara PT PLN (Persero) dengan penyedia barang.
4. Kelompok Risiko Usaha
198
developers, the loan principal and interest loans for financing investment, the purchase of primary energy, etc., so that within the next budgeting periods should be prepared more comprehensively by considering rules compliance, in order to minimize the impact of any financial risks.
energy
diversification
Risk groups of primary energy is determined more by external factors or risks that come from outside the organization. Nevertheless such efforts in handling the risks remain to be completed such as improving the primary energy sales contract with due regard to equitable allocation of risks between PT PLN (Persero) with the provider of goods.
4. Business Risk Group
1. risiko penurunan kemampuan mesin pembangkit dan jaringan transmisi serta distribusi akibat penurunan biaya pemeliharaan;
1. risk of reduction generating machine capabilities and network transmission and distribution due to reduced maintenance costs;
2. risiko penurunan kemampuan mesin pembangkit akibat perubahan jadwal perbaikan yang dikaitkan dengan pelaksanaan Pemilu;
2. risk of reduction due to the ability of generating machine repair schedule changes associated with the election undertakings;
3. risiko kegagalan mencapai baku mutu lingkungan atas pemakaian low rank coal (LRC) dan bahan bakar alternatif pada pembangkit diesel seperti MFO; dan
3. risk of failure to achieve environmental quality standards for the use of low rank coal (LRC) and alternative fuels in diesel generators, such as the MFO; and
4. risiko peningkatan tekanan publik terhadap kinerja perusahaan dalam usaha penyediaan energi listrik.
4. risk of increased public pressure on corporate performance in the electricity supply business.
Penanganan risiko usaha dilakukan secara berkelanjutan dengan metode preventif dan korektif. Untuk risiko penurunan kemampuan mesin pembangkit akibat penjadualan ulang rencana pemeliharaan sehubungan dengan pelaksanaan Pemilu telah dilakukan diawal tahun anggaran dengan dilakukan pemetaan kondisi mesin pembangkit, sehingga penetapan mesin pembangkit yang mengalami penundaan pemeliharaan telah memperhatikan aspekaspek kemampuan mesin dan kondisi beban di wilayah pasokannya masing-masing. Untuk risiko yang timbul akibat hubungan
Risk management is conducted in a sustainable business through preventive and corrective methods. To decrease the risk of power plant capacity due to the rescheduling of maintenance plan in relation to the election has been conducted in early fiscal year through mapping of condition of generating machine, so that the selection delays in power plant maintenance have noticed aspects of machine capabilities and load conditions in their supply area respectively. For the risks that arise from the relationship with the customer continues to improve the internal
Sejak tahun 2004, Perusahaan mewajibkan Manajemen PLN untuk melengkapi kajian risiko bagi Perusahaan dari setiap usulan/saran/ perubahan yang terkait dengan pengelolaan Perusahaan Since 2004, Corporate Management obliges PLN to complete risk assessments for the Company of any proposals/ suggestions/changes related to the management of the Company
dengan pelanggan terus dilakukan peningkatan manajemennya secara internal, antara lain dengan peningkatan kinerja dari unit operasional dan komunikasi yang berhubungan dengan pemangku kepentingan.
management, such as, with the improved performance of operational units and related communication with stakeholders.
Rencana tindakan ataupun mitigasi terhadap risiko-risiko di atas telah disusun pada masa awal tahun anggaran 2009 dengan memperhitungkan kemampuan keuangan perusahaan, ketersediaan sumber daya serta komitmen dari seluruh para pihak pemangku kepentingan termasuk pegawai PT PLN (Persero).
Plan of action or mitigate the above risks have been prepared at the beginning of fiscal year 2009 by taking into account the financial ability of the company, availability of resources and commitment from all our stakeholders including employees of PT PLN (Persero).
Alokasi Sumber Dana Kegiatan Lingkungan Hidup Tahun 2009 Program P3L Dana aktivitas lingkungan atau Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (P3L) bersumber dari dana operasional perusahaan yang disetujui melalui RUPS. Pada tahun 2009, anggaran untuk kegiatan ini ditetapkan sebesar Rp 45.000.000.000 dengan realisasi penyaluran sebesar Rp 41.403.290.789 atau sebesar 92% dari yang dianggarkan.
Allocation of funding for environmental activities’ YEAR 2009 P3L program Funding of environmental activities or Environmental Empowerment Program Participation (P3L) is sourced from the company’s operational expenes approved by the GMS. In the year 2009, the budget for this activity was allocated at Rp 45,000,000,000 with the realization of disbursement registration was Rp 41,403,290,789 or equal to 92% of that budgeted.
199
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK Good Corporate Governance
200
Program Bina Lingkungan Sesuai hasil Rapat Pembahasan RKA PKBL Tahun Buku 2009, nomor RIS-08/SAM2.MBU/TSP-PKBL/ TK/2009, tanggal 19 Januari 2009 mengenai sumber dana pelaksanaan Program Bina Lingkungan, dana yang dialokasikan adalah sebesar 0% (nol persen) dari laba setelah pajak sehingga Program Bina Lingkungan tahun 2009 tidak dilaksanakan.
Community Development Program Based on the result of 2009 community development program budget and work plan meeting, the number RIS-08/SAM2.MBU/TSP-PKBL/TK/2009, dated January 19, 2009 regarding the source of funds for Community Development Program, the funds allocated amounted to 0% (zero percent) of profit after tax so that the Community Development Program in 2009 was not implemented.
ARAH PENGEMBANGAN PERUSAHAAN DIRECTION OF THE COMPANY’S DEVELOPMENT Dengan pemberlakuan UU No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, maka dimungkinkan muncul pemain baru yang akan menjadi pesaing PLN. Kondisi ini tentu saja akan menjadi pertimbangan bagi PLN dalam menentukan arah pengembangan Perusahaan. Saat ini, PLN masih mendominasi usaha penyediaan tenaga listrik yang terintegrasi mulai pembangkitan, transmisi, distribusi dan ritel. Bidang usaha yang terintegrasi merupakan kekuatan PLN untuk dapat memenangkan persaingan pada masa mendatang. Pertumbuhan jumlah populasi yang setiap tahunnya diperkirakan 1% yang juga diikuti oleh pertumbuhan GDP merupakan peluang sekaligus tantangan bagi PLN sehingga arah pengembangan perusahaan ke depan tetap pada bidang usaha yang terintegrasi.
The enactment of Law No. 30, year 2009 on Electricity, the possible emergence of new players who will be competing PLN have increased. This condition will certainly be a consideration for PLN in determining the direction of Company ‘s development. Currently, PLN is still dominating the business of electricity supply that is integrated from generation, transmission, distribution and retail. The PLN’s integrated business scheme is considered as the strength of PLN to be able to win the future competition. The growth of the population is estimated to 1% annualy which is also followed by GDP growth is an opportunity and challenge for PLN so that the direction of future growth remain in the field of integrated businesses.
Dalam mengantisipasi UU No. 30 tahun 2009, PLN sedang melakukan pogram transformasi yang diberi nama program Metamorfosa. Program Metamorfosa ini diharapkan dapat memberikan dampak terhadap kinerja perusahaan. Program Metamorfosa terdiri dari 8 (delapan) kelompok program dan Project Management Office (PMO). Kedelapan kelompok tersebut yaitu kelompok kapasitas pembangkitan dan pendanaan, energi primer, operational excellence, procurement excellence, commercial excellence, manajemen stakeholder dan regulasi, budaya kinerja yang tinggi, dan citra positif. Dengan program tersebut PLN diharapkan mampu mengatasi celah pendanaan, menurunkan biaya pokok produksi dan memperbaiki kinerja operasional yang pada akhirnya memperbaiki citra PLN di mata para pemangku kepentingan.
In anticipation of Law. 30 year 2009, PLN is carried out transformation program called metamorphosis. Metamorphism program is expected to have an impact on firm’s performance. Metamorphism program consists of 8 (eight) groups and the Project Management Office (PMO). The eight groups consisted of: power plant’s capacity and funding, primary energy, operational excellence, procurement excellence, commercial excellence, stakeholder management and regulation, a high performance culture, and positive image. With these programs PLN is expected to overcome the funding gap, reducing production cost and improving operational performance and ultimately improve PLN’s image in the stakeholders perspective.
Untuk mewujudkan visi dan misi, PT PLN (Persero) menetapkan tujuan strategis untuk periode 2010-2015 sebagai berikut:
To realize the vision and mission, PT PLN (Persero) has set its strategic objectives for the period 20102015 as follows:
1. memperbaiki kondisi keuangan PLN;
1. to improve the financial condition of PLN;
2. meningkatkan efisiensi investasi dan operasi; dan
2. to improve the efficiency of investment and operation; and
3. memperbaiki kinerja operasional.
3. to improve operational performance.
Sasaran Jangka Panjang PLN Tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut:
Long-Term Goals of PLN for Year 2010-2015 are as follows:
1. menambah kapasitas pembangkit menjadi 30 GW pada tahun 2015 atau 5 GW per tahun;
1. to expand the power plant capacity to 30 GW in 2015 or 5 GW per year;
2. menurunkan biaya pokok produksi menjadi Rp 1.099 per kWh;
2. to lower the cost of production to Rp 1,099 per kWh;
3. menurunkan susut jaringan dari 9,93% menjadi 7,98% dan SAIDI/SAIFI dari 300 menit/9 kali gangguan menjadi 120 menit/4 kali gangguan;
3. to reduce transmission losses from 9.93% to 7.98% and SAIDI/SAIFI than 300 minutes/9 times outage to 120 minutes/4 times outage;
4. memperkecil gap keuangan menjadi Rp 113-124 triliun;
4. t o r e d u c e t h e f i n a n c i a l g a p t o b e Rp 113-124 trillion;
5. Return On Assets (ROA) menjadi 5,6% sampai dengan tahun 2015; dan
5. Return On Assets (ROA) to 5.6% until the year2015; and
6. meningkatkan kemampuan dan menambah jumlah pegawai lebih dari 20.000 pegawai.
6. to enhance capabilities and increase the number of employees more than 20,000 employees.
REMUNERASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS REMUNERATION OF BOARD OF DIRECTORS AND COMMISSIONERS Remunerasi Direksi Selama tahun 2009, total remunerasi Direksi adalah sebesar Rp 15.947.013.434 dengan perincian sebagai berikut: NO. NAMA NAME
JABATAN Position
Remuneration of Board of Directors During the year 2009, total remuneration of Board of Directors is Rp 15,947,013,434 with details as follows:
HONORARIUM FASILITAS TUNJANGAN TUNJANGAN KOMPETENSI TUNAI PPH PS 21 SALARY JABATAN CASH PPH 21 ALLOWANCE ALLOWANCE POST COMPETENCY SALARY
TOTAL
1.
Fahmi Mochtar
Direktur Utama President Director
1.827.462.500
32.000.000
48.300.000
420.536.800
2.328.299.300
2.
Rudiantara
Wakil Direktur Utama Vice President Director
1.751.102.500
32.000.000
46.075.000
354.271.833
2.183.449.333
3.
Moch. Agung Nugroho
Direktur Konstruksi Strategis Director of Strategic Construction
1.670.350.000
32.000.000
43.650.000
328.483.133
2.074.483.133
4.
Bambang Praptono
Direktur Perencanaan dan Teknologi Director of Planning and Technology
1.670.350.000
32.000.000
43.650.000
328.483.133
2.074.483.133
5.
Murtaqi Syamsuddin
Direktur JawaMadura-Bali Director of Java-MaduraBali
1.667.150.000
32.000.000
43.650.000
328.747.133
2.071.547.133
6.
Hariadi Sadono
Direktur Luar Jawa-MaduraBali Director of Outer JavaMadura-Bali
884.650.000
32.000.000
43.650.000
124.407.133
1.084.707.133
7.
Supriadi
Direktur SDM dan Umum Director of HR & General Affairs
1.650.636.000
32.000.000
43.650.000
329.011.133
2.055.297.133
201
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK Good Corporate Governance
NO. NAMA NAME
8.
Setio Anggoro Dewo
JABATAN Position
Direktur Keuangan Director of Finance
HONORARIUM FASILITAS TUNJANGAN TUNJANGAN SALARY KOMPETENSI TUNAI PPH PS 21 JABATAN CASH PPH 21 POST ALLOWANCE ALLOWANCE COMPETENCY SALARY 1.670.350.000
32.000.000
43.650.000
328.747.133
TOTAL
Besaran remunerasi Dewan Komisaris ditentukan dalam RUPS dengan rincian sebagai berikut Komisaris Utama 40% dari Direktur Utama sedang Komisaris lainnya 90% dari Komisaris Utama. Selain remunerasi tersebut, Dewan Komisaris juga memperoleh fasilitas lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selama tahun 2009 total remunerasi Dewan Komisaris adalah Rp 5.513.210.667 dengan perincian sebagai berikut: JABATAN POSITION
Remuneration of the Board of Commissioners The remuneration of the Board of Commissioners determined in the GMS, with details as follows the remuneration of President Commissioner is 40% from President Director while other commissioners’ is 90% from President Commissioner. In addition to remuneration, the Board of Commissioners also get other facilities in accordance with applicable regulations. During the year 2009 the total remuneration of the Board of Commissioners is Rp 5,513,210,667 with details as follows:
HONORARIUM FASILITAS TUNJANGAN TUNJANGAN SALARY KOMPETENSI TUNAI PPH PS 21 CASH PPH 21 JABATAN ALLOWANCE ALLOWANCE POST COMPETENCY SALARY
TOTAL
1.
Alhilal Hamdi
Komisaris Utama President Commissioner
933.750.000
12.000.000
24.250.000
162.339.000
1.132.339.000
2.
Dr. Komara Djaja
Komisaris Commissioner
744.600.000
12.000.000
19.400.000
119.745.000
895.745.000
3.
Isnuwardianto
Komisaris Commissioner
744.600.000
12.000.000
19.400.000
119.745.000
895.745.000
4.
Bambang PS Brodjonegoro
Komisaris Independen Independent Commissioner
744.600.000
12.000.000
19.400.000
21.891.667
797.891.667
5.
Ir.Lutfi Hamid
Komisaris Independen Independent Commissioner
744.600.000
12.000.000
19.400.000
119.745.000
895.745.000
6.
Rahmat Waluyanto
Komisaris Commissioner
744.600.000
12.000.000
19.400.000
119.745.000
895.745.000
TOTAL
Permasalahan Hukum LEGAL ISSUES Permasalahan hukum yang dihadapi perusahaan pada tahun 2009 adalah sebagai berikut: PERMASALAHAN HUKUM LEGAL ISSUES
202
2.074.747.133
15.947.013.433
Remunerasi Dewan Komisaris
NO. NAMA NAME
TOTAL
5.513.210.667
Legal issues faced by companies in the year 2009 are as follows: JUMLAH PERKARA NUMBER OF CASES PERDATA CIVIL
PIDANA CRIMINAL
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) Completed (has fixed legal authority)
10
0
Dalam proses penyelesaian In progress of closing
2
0
Total
12
0
Transparansi dan Pengungkapan Informasi TRANSPARENCY AND DISCLOSURE OF INFORMATION Sebagai perusahaan yang telah menerbitkan obligasi, maka sesuai dengan Peraturan Bapepam dan UU PT serta UU KIP PLN mempunyai kewajiban untuk mengungkapkan informasi perusahaan. Direksi wajib menyediakan Informasi Publik selambat-lambatnya dua hari kerja, kepada Pemegang Saham dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
As a company that has issued bonds, then in accordance with Bapepam regulation, proprietary limited company law and disclosure of public information, PT PLN has an obligation to disclose company information. The Board of Directors are required to provide public information no later than two working days, to the Shareholders and the copies to the Board of Commissioners.
Informasi tersebut meliputi:
Such information includes:
a. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan, sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar;
a. name and place of domicile, purpose, objectives and types of business activities, the period of establishment, and capital, as stated in the Articles of Association;
b. nama lengkap pemegang saham, Anggota Direksi, dan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan;
b. shareholder’s full name, Member of the Board of Directors, and Member of the Board of Commissioners of the Company;
c. laporan tahunan, laporan keuangan, neraca dan laporan laba rugi, dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit;
c. annual reports, financial statements, balance sheets and income statements, and corporate social responsibility report which have been audited;
d. hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya;
d. result assessment by external auditors, credit rating agencies and other agencies;
e. sistem dan alokasi dana remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
e. remuneration system and funds allocation from Members of the Board of Commissioners and Directors;
f. mekanisme penetapan Direksi dan Dewan Komisaris;
f. mechanism for the determination of the Boards;
g. kasus hukum yang berdasarkan undangundang terbuka sebagai Informasi Publik serta tuntutan hukum yang penting terhadap Perusahaan dan/atau Direktur dan Komisaris Perusahaan;
g. law case under the laws of the open as the Public Information and important legal claim against the Company and/or Director and the Commissioner of the Company;
h. pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran;
h. guidelines for the implementation of good corporate governance based on principles of transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness;
i. penggabungan usaha, pembelian saham, peleburan usaha atau pembentukan usaha patungan;
i. the merger, stock purchase, merger or joint ventures;
j. perolehan atau kehilangan kontrak penting;
j. obtaining or losing important contracts;
k. produk atau penemuan baru yang berarti;
k. usefull product or new invention;
l. perubahan dalam pengendalian;
l. the change in control;
m. perubahan penting dalam manajemen;
m. important changes in management;
n. perselisihan penting;
n. labor disputes are relatively important;
tenaga
kerja
yang
relatif
o. pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang;
o. announcement of issuance of debt securities;
p. penggantian akuntan yang mengaudit;
p. replacement of accountants who perform the auditing;
203
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK Good Corporate Governance
q. perubahan tahun fiskal Perusahaan;
q. changes in the Company’s fiscal year;
r. kegiatan penugasan pemerintah dan/atau pelayanan umum atau subsidi; dan
r. assignment of government activities and/or the general service or subsidy; and
s. mekanisme pengadaan barang dan jasa
s. mechanism of procurement of goods and services
HUBUNGAN KELUARGA DAN HUBUNGAN BISNIS ANTARA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI FAMILY AND BUSINESS RELATIONSHIPS BETWEEN THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS Tidak terdapat hubungan keluarga di antara sesama anggota Dewan Komisaris, sesama anggota Direksi, dan di antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi. Demikian juga hubungan bisnis di antara sesama anggota Dewan Komisaris, sesama anggota Direksi, di antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris/anggota Direksi dengan PT PLN (Persero) sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:
NAMA NAME
There are no family relationships among fellow members of the Board of Commissioners, a fellow member of Board of Directors, and among members of the Board of Commissioners and members of Board of Directors. Likewise, business relations between fellow members of the Board of Commissioners, a fellow member of Board of Directors, among members of the Board of Commissioners with members of Board of Directors, and members of the Board of Commissioners/ Directors with PT PLN (Persero) as described in the following table:
HUBUNGAN KELUARGA FAMILY RELATION DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS YA YES
TIDAK NO
HUBUNGAN BISNIS BUSINESS RELATION
direksI Board of Directors YA YES
TIDAK NO
DEWAN KOMISARIS BOARD OF OMMISSIONERS YA YES
TIDAK NO
direksI Board of Directors YA YES
TIDAK NO
PT PLN (Persero)
YA YES
TIDAK NO
DEWAN KOMISARIS YOGO PRATOMO
•
•
•
•
•
LUTFI HAMID
•
•
•
•
•
ADANG FIRMAN
•
•
•
•
•
WIMPY S. TJETJEP
•
•
•
•
•
SYAHRIAL LOETAN
•
•
•
•
•
ABDUL AZIZ
•
•
•
•
•
RAHMAT WALUYANTO
•
•
•
•
•
DAHLAN ISKAN
•
•
•
•
•
I.G.A NGURAH ADNYANA
•
•
•
•
•
MOCH. HARRY JAYA PAHLAWAN
•
•
•
•
•
VICKNER SINAGA
•
•
•
•
•
NASRI SEBAYANG
•
•
•
•
•
NUR PAMUDJI
•
•
•
•
•
BAGIYO RIAWAN
•
•
•
•
•
MURTAQI SYAMSUDDIN
•
•
•
•
•
EDDY D. ERNINGPRAJA
•
•
•
•
•
SETIO ANGGORO DEWO
•
•
•
•
•
DIREKSI
204
TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA TRANSACTIONS WITH PARTIES THAT HAVE SPECIAL RELATIONSHIP
Perusahaan dan anak perusahaan tidak diperlukan mengungkapkan transaksi dengan BUMN/BUMD sebagai pihak hubungan istimewa sesuai dengan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 mengenai “Pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa”. Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan dan Anak Perusahaan melakukan transaksi tertentu dengan pihakpihak hubungan istimewa. Seluruh transaksi signifikan dengan pihak hubungan istimewa, baik yang dilakukan dengan persyaratan dan kondisi yang sama dengan atau tidak sama dengan pihak ketiga, telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasi.
The Company and its subsidiaries do not need to disclose transactions with enterprises as a related party in accordance with statement of Financial Accounting Standards (SFAS) No. 7 regarding “Disclosure of the parties that have a special relationship.” In the ordinary course of business, the Company and its subsidiaries entered into certain transactions with parties related to them. All significant transactions with related parties, whether by the terms and conditions that is equal or not equal to a third party, have been disclosed in the notes to the consolidated financial statements.
Sifat hubungan adalah:
Related properties in question are:
istimewa
yang
dimaksud
a. Perusahaan dan anak perusahaan merupakan pemegang saham perusahaan asosiasi;
a. the Company and its subsidiaries shareholders of the associate;
are
b. pengurus koperasi merupakan karyawan anak perusahaan;
karyawan juga perusahaan dan
b. management of employees cooperative is composed employee of the company and its subsidiaries;
c. pendiri dan pengawas Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) merupakan pengurus dan karyawan Perusahaan dan anak perusahaan;
c. founder and superintendent of Education and Welfare Foundation of PT PLN (Persero) is a management and employees of the Company and its subsidiaries;
d. Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) merupakan pemegang saham mayoritas PT Asuransi Tugu Kresna Pratama; dan
d. e d u c a t i o n a n d W e l f a r e F o u n d a t i o n o f PT PLN (Persero) is the majority shareholder of PT Asuransi Tugu Kresna Pratama; and
e. karyawan merupakan orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan Perusahaan.
e. employees are those persons having authority and responsibility for planning, directing and controlling the activities of the Company.
Transaksi-transaksi signifikan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan saldo transaksi berjalan diungkapkan pada catatan nomor 50 pada laporan keuangan konsolidasi.
Significant transactions with parties that have a special relationship and the current account balance is disclosed in note 50 to the consolidated financial statements.
205
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK Good Corporate Governance
206
Akses Informasi dan Data Perusahaan ACCESS TO INFORMATION AND COMPANY’S DATA Website PLN menyediakan akses informasi kepada pihak publik melalui situs web, www.pln.co.id. Di dalam situs web tersebut, PLN memberikan informasi yang mencakup aspek pelayanan pelanggan, info umum, info korporat dan hubungan investor.
Website PLN provides access information to the public through the web site, www.pln.co.id. In a web site, PLN provides information that covers aspects of customer service, general info, info corporate and investor relations.
Media Publikasi PLN menerbitkan berbagai media publikasi seperti Company Profile, CSR, Electricity for a Better Life.
Media Publications PLN publishes a variety of media publications such as Company Profile, CSR, Electricity for a Better Life.
PLN juga menerbitkan media publikasi yang berisi informasi mengenai unit bisnis yang dikelola oleh Unit Bisnis di lingkugan PT PLN (Persero) yang tersebar di seluruh Indonesia. Media publikasi tersebut antara lain: Yes, Saburai, Pelita Bertuah, INFO PJB, SULUH ETAM, DAYA, Warta PLN 8, LMK, ICONEWS, Fokus, Tabaos, WARTA Serumpun Sebalai, P3B Sumatera, LISTRIK KITA, Floeksi, SULUH DEWATA dan CAHAYA.
PLN also issued publications that contain information on business units managed by PT PLN (Persero) Business Unit across Indonesia. The media of publications include: Yes, Saburai, Pelita Bertuah, INFO PJB, SULUH ETAM, DAYA, Warta PLN 8, LMK, ICON EWS, Fokus, Tabaos, WARTA Serumpun Sebalai, P3B Sumatera, LISTRIK KITA , Floeksi, SULUH DEWATA and CAHAYA.
Media Massa Informasi pelanggan juga diberikan oleh PLN melalui media massa dan majalah. Rubrik tanya jawab di berbagai koran untuk memberikan informasi dan solusi kepada para pelanggan. Informasi jadwal pemadaman yang disebabkan oleh program pemeliharaan dan perluasan jaringan distribusi diumumkan melalui berbagai media massa. Program edukasi pelanggan mengenai solusi menghemat pemakaian tenaga listrik secara tepat dan cerdas diberikan dalam bentuk brosur yang dilampirkan dalam majalah.
Mass media Information is also provided by PLN customers through mass media and magazines. Question and answer column in various newspapers to provide information and solutions for its customers. Information on power outage schedule resulted from maintenance and extension of distribution network is announced through numerous mass media publications. The customers’ educational program on solutions for save and smart electricity consumption is given in the form of leaflets attached to the magazine.
Informasi berkaitan dengan PT PLN (Persero) dipublikasikan oleh Sekretariat Perusahaan PT PLN (Persero) Jl. Trunojoyo Blok M I No.135 Kebayoran Baru, Jakarta 12160, Indonesia Tel.+62 21 7251234, 7250550, 7261122 Fax.+62 21 7221330 www.pln.co.id
Any information which regards to PT PLN (Persero) is published by Corporate Secretary PT PLN (Persero) Jl. Trunojoyo Blok M I 135 Kebayoran Baru, Jakarta 12160, Indonesia Tel. +62 21 7251234, 7250550, 7261122 Fax. +62 21 7221330 www.pln.co.id
Siaran Pers Sepanjang Tahun 2009 Throughout the Year 2009 Press Releases JANUARI 2009 JANUARY 2009 7 Januari Steam Drum Lifting Proyek PLTU 3 Bangka Belitung 7 January Drum Lifting Steam Power Plant Project 3 Bangka Belitung 8 Januari Pemadaman Bergilir di Bali Berakhir 8 January Bali Power Outage ended
FEBRUARI 2009 FEBRUARY 2009 8 Februari Acara Peluncuran Listrik Prabayar Percontohan 8 February Launching of Prepaid Electricity Pilot Project 15 Februari Ciptakan GCG, PLN Jalin Kerjasama dengan Kejaksaan Agung 15 February Create GCG, PLN was in cooperation with the Attorney General 22 Februari Sinergi PLN-Bank Bangun Infrastruktur Pembayaran Rekening 22 February Synergy between PLN-Bank Bangun Infrastrutur for the Banking Settlement
MARET 2009 MARCH 2009 13 Maret Listrik Pra Bayar: Solusi Tepat Untuk Berhemat 13 March Pre-Paid Electricity: Right Solution For Saving Electricity Use 22 Maret Corporate Social Responsibility (CSR) PLN 22 March PLN Corporate Social Responsibility (CSR) 23 Maret Peresmian atas pembelian tenaga listrik dari IPP 2 x 100 MW untuk pembangkit berbahan bakar batubara di provinsi Bali 23 March PT PLN (Persero) Officially Acknowledged the Purchase of Electricity from IPP of 2x100 MW Coal Fired Steam East Bali Power Plant in Bali Province
APRIL 2009 1 April Penandatanganan Perjanjian Kerja sama Pembangunan Rumah Pintar di Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Kalbar Antara Korem 121/ABW dengan PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Barat 1 April Cooperation Agreement Signing for Housing Development in Entikong District Sanggau Regency, West Kalimantan between Korem 121/ABW with PT PLN (Persero) West Kalimantan Region
MEI 2009 5 Mei PT PLN (Persero) Tanda Tangani Kredit USD 1,061 Miliar untuk Fast Track Program 10.000 MW 5 May PT PLN (Persero) Signed off Credit of Credit of USD 1.061 billion for 10,000 MW Fast Track Program 11 Mei Pemancangan Tiang Pertama Pembangunan Perluasan Pembangkit Listrik Berbahan Bakar Gas PLTGU Priok 1 x 740 MW 11 May First Pile Construction of the Development of the Extension of Gas Power Plant PLTGU Priok 1 x 740 MW 15 Mei Proyek PLTU 10.000 MW 15 May 10,000 MW Power Plant Project 20 Mei Malam Apresiasi ST ADB 2009 20 May ST ADB 2009 Appreciation Night
JUNI 2009 2 Juni Pencapaian Kinerja PLN Tahun 2008 2 June PLN Year 2008 Performance Achievement 10 Juni Penjelasan Mengenai Tarif Biaya Penyambungan 10 June Socialization of Switching Costs Tariff
207
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK Good Corporate Governance
JULI 2009 29 Juli PT PLN (Persero) menandatangani CDM-ERPA dengan Agrinergy Pte Ltd untuk Bontang GEPP Project 29 July PT PLN (Persero) Signed CDM-ERPA with Agrinergy Pte Ltd for the Bontang GEPP Project 31 Juli Kerjasama Strategis PT PLN (Persero) dengan PT Semen Gresik Group 31 January Strategic Partnership between PT PLN (Persero) and PT Semen Gresik Group
AGUSTUS 2009 12 Agustus Robolay: Si Pembersih Layang-Layang di Jaringan Listrik 12 August Robolay: Kite Cleaner in the Electricity Network 19 Agustus Bermetamorfosa, PLN Quality Award Diluncurkan 19 August Metamorphosis, Launching of PLN Quality Award 20 Agustus Direktur Jawa Bali PLN Menerima Tanda Kehormatan dari Presiden RI 20 August Director of PLN Java-Bali Operation Received the Honorary Medal from the President of the Republic of Indonesia
SEPTEMBER 2009 7 September Dampak Gempa Pada Pasokan Listrik 7 September Earthquake Impact On Electricity Supply
OKTOBER 2009 5 Oktober PLN Mengambil Langkah-Langkah Pemulihan Segera Akibat Gangguan Pada GITET Cawang 5 October PLN Taking Steps to an Immediate Restore due to GITET Cawang Interruption 5 Oktober BPPT dan Vendor Bantu Proses Perbaikan GITET PLN 5 October BPPT and Vendor Helped the Improvement Process of PLN’s GITET 22 Oktober Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB) Tingkatkan Kualitas Pelayanan 22October Work In Case-voltage (PDKB) Improve Quality Services 26 Oktober Interkoneksi Sumatera dan Semenanjung Malaysia Tahun 2015 26 October Interconnection of Sumatra and Peninsular of Malaysia Year 2015
NOVEMBER 2009 2 November PLN Terbitkan Obligasi Global Senilai USD 1.25 Miliar 2 November PLN Published Global Bonds Worth U.S. $ 1.25 Billion 23 November Pengumuman hasil proyek prakualifikasi IPP berbahan bakar batubara di Jawa Tengah 23 November Announcement of result of coal-fired based IPP project pre-qualification stage in Central Java 23 November PLN Gandeng Swasta Atasi Defisit Listrik 23 November PLN Holds Private Party to Overcome Deficit 25 November Pekerjaan Penggantian Trafo Cawang Mencapai 88,3% 25 November Replacement of Cawang Trafo Works Reached 88.3%
208
DESEMBER 2009 4 Desember PLN Relokasi Trafo IBT 500/150 KV, 500 MVA untuk Memperkuat Suplai Listrik ke Jakarta 4 December Relocation of IBT 500/150 KV Transformer, 500 MVA to Strengthen Electricity Supply to Jakarta 5 Desember Trafo Interbus Transformer (IBT) 500/150 KV Cawang Baru Telah Beroperasi 5 December New Cawang Interbus Transformer Trafo (IBT) 500/150 KV Has Been in Operation 7 Desember CSR PLN Senilai Rp 475 Juta untuk ITS 7 December PLN’s CSR Worth of Rp 475 Million for ITS 10 Desember Proyek Pembangkit 10.000 MW Mulai Beroperasi 10 December The Fast Track Program Began to Operate 10 Desember PLN Terbitkan Obligasi dan Sukuk Ijarah 10 December PLN Issued Bonds and Sharia Ijarah 14 Desember Penandatanganan Perjanjian Kredit Pembangunan Proyek 14 December Signing of Project Development Loan Agreement 21 Desember CSR PLN Senilai Rp 2 Miliar Untuk ITB 21 December PLN’s CSR Worth of Rp 2 Billion for ITB 30 Desember Sinergi BUMN: PGN dan PLN Tanda Tangani Nota Kesepahaman dan Perjanjian Jual Beli Gas Bumi Pembangkit Listrik 30 December Synergy Enterprises: PGN and PLN Sign Memorandum of Understanding and Agreement for the Sale and Purchase of Natural Gas Power Plant
209
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK Good Corporate Governance
210
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil & Bina Lingkungan (PKBL) PT PLN (Persero) melaksanakan program pembinaan Usaha Kecil sejak tahun 1991 sampai dengan sekarang. Hal ini dilaksanakan berdasarkan SK MENKEU No. 316/MK.016/1994 tentang Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK). Pada tahun 1999 penugasan tersebut diganti menjadi Program Kemitraan dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, namun pada tahun 2000 sesuai dengan SE No. 31/MK.1/2000 program tersebut dikembalikan menjadi Program Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK). Selanjutnya pada tahun 2003 terbit SK Meneg BUMN No. KEP. 236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan serta Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 112-1.K/010/DIR/2004 tanggal 18 Juni 2004 tentang Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan program Bina Lingkungan (PKBL).
SOE Partnership Program for Small Enterprises & Community Development PT PLN (Persero) has been conducting many training programs for Small Business since 1991 until now. This is performed by the Minister of Finance Decree No. 316/ MK.016/1994 on Small Business and Cooperatives (PUKK). In 1999 the assignment was changed to Partnership Program with the Small Business and Community Development Program, but in the year 2000, in accordance with Circulation Letter No. 31/MK.1/2000 stated that the program should be restructured to Small Business and Cooperatives Empowerment Program (PUKK). In 2003, a Decree of Minister of SOE No. PEM. 236/MBU/2003 was published on June 17, 2003 about the Partnership Program with the State Owned Business and Environmental Development Program, and Board of Directors’ Decree of PT PLN (Persero) No. 112-1.K/010/DIR/2004 was also published on June 18, 2004 on Implementation of Partnership Program with Small Business and Environmental Development Program.
211
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK Good Corporate Governance
Peraturan Meneg BUMN No: PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan serta Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 366.K/DIR/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan program Bina Lingkungan/Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (PKBL/P3L). Adapun kategori dana yang dipergunakan adalah sebagai berikut:
Minister of State Owned Enterprises Regulation No: PER-05/MBU/2007 about the Partnership Program with the State Owned Small Business and Environmental Development Program and Board of Directors of PT PLN (Persero)’s Decree No. 366. K/DIR/2007 was published on December 28, 2007 on Implementation of Partnership Program with the Small Business and Environmental Development Program/Environmental Empowerment Program Participation (PKBL/P3L). The funding categories are as follows:
1. Dana Program Kemitraan bersumber dari:
1. Partnership Program funds are sourced from:
a. penyisihan laba setelah pajak maksimal 2% (dua persen);
a. allowance for profit after tax of a maximum of 2% (two percent);
b. hasil bunga pinjaman, bunga deposito dan atau jasa giro dari dana Program Kemitraan setelah dikurangi beban operasional; dan
b. gain from interest, deposit interest rates and current accounts or services from the Partnership Program funds minus operating expenses; and
c. pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada;
c. allocation of the Partnership Program funding obtained from another SOE, if any.
2. Dana Program Bina Lingkungan bersumber dari:
Program
funds
a. penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen); dan
a. allowance for profit after tax of a maximum of 2% (two percent); and
b. hasil bunga deposito dan atau jasa giro dari dana PBL.
b. The gain from deposit account and current accounts acquired from the PBL fund.
Program Kemitraan (PK) Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil (PK) melanjutkan kegiatan dengan dana yang ada (dana bergulir).
Partnership Program (PK) Activity funding for the Partnership Program with Small Business Enterprises (PK) is sourced from the revolving funds.
Sampai dengan akhir tahun 2009 dana yang telah terkumpul dan siap disalurkan sebesar Rp 13.542.765.340. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 13.009.972.000 telah tersalurkan dalam bentuk pinjaman dan Rp 13.000.000 untuk alokasi pembinaan atau sebesar 96% dari yang dianggarkan.
Up to end of 2009, the funds that have been collected and ready to be distributed amounted to Rp 13,542,765,340. Out of the total, Rp 13,009,972,000 was allocated to loans and Rp 13,000,000 was allocated for partnership, accounted 96% of the budget.
penyaluran dana program kemitraan (dalam Rp)
DISTRIBUTION of PARTNERSHIP PROGRAM FUND (in Rp)
PENYALURAN DANA MITRA BINAAN DISTRIBUTION OF PARTNERSHIP PROGRAM FUND
TAHUN 2009 Year 2009
Sektor Industri Industry Sector
2.444.200.000
Sektor Perdagangan Trade Sector
5.792.022.000
Sektor Pertanian Agricultural Sector
165.600.000
Sektor Peternakan Dairy Sector
549.500.000
Sektor Perkebunan PLantaion Sector Sektor Perikanan Fishery Sector Sektor Jasa Service Sector Sektor Lainnya Other Sector Sub jumlah Subtotal
212
2. Community Development sourced from:
25.000.000 268.700.000 3.435.400.000 329.550.000 13.009.972.000
penyaluran dana pembinaan (dalam rp) PENYALURAN DANA PEMBINAAN distribution of development fund Sektor Industri Industry Sector Sektor Perdagangan Trade Sector
distribution of development fund (in rp) TAHUN 2009 Year 2009 0 13.000.000
Sektor Pertanian Agricultural Sector
0
Sektor Peternakan Dairy Sector
0
Sektor Perkebunan Plantation Sector
0
Sektor Perikanan Fishery Sector
0
Sektor Jasa Service Sector
0
Sektor Lainnya Others Sector Sub Jumlah Sub Total
0 13.000.000
Program Bina Lingkungan Sesuai hasil Rapat Pembahasan RKA PKBL Tahun Buku 2009, nomor: RIS-08/SAM2.MBU/TSPPKBL/TK/2009, tanggal 19 Januari 2009, untuk program Bina Lingkungan alokasi dananya sebesar 0% (nol persen) dari laba setelah pajak sehingga Program Bina Lingkungan tahun 2009 tidak dilaksanakan.
Community Development Program RKA Review Meeting pursuant to the Fiscal Year 2009 Business Partnership, number: RIS-08/SAM2. MBU/TSP-PKBL/TK/2009, dated January 19, 2009, for the Community Development Program fund allocation amounting to 0% (zero percent) of net profit after tax so that the Community Development Program in 2009 was not implemented.
Alokasi Sumber Dana Kegiatan Lingkungan Hidup Tahun 2009 Dana Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (P3L) bersumber dari dana operasional perusahaan. Total dana Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (P3L) yang disediakan sebesar Rp 45.000.000.000 (Empat Puluh Lima Miliar Rupiah).
Funding Source Allocation for Evironmental Activities for the Year 2009 Funding for the Environmental Empowerment Participation Program (P3L) was sourced from the company’s operating budget. The total funds allocated for the Environmental Empowerment Participation Program (P3L) was Rp 45 billion (Forty Five Billion Rupiah).
Penyaluran dana P3L tahun 2009 sebagian Alokasi Tunai (AT) telah disalurkan ke Unit-Unit PLN sesuai kebutuhan Anggaran P3L. Realisasi penyaluran dana P3L sampai dengan akhir tahun 2009 sejumlah Rp 41.403.290.789 d a r i dana yang dianggarkan sebesar Rp 45.000.000.000 berarti telah terserap 92% dari sasaran yang ditetapkan.
Disbursement of the year 2009 partly P3L Cash Allocation (AT) has been disbursed to the appropriate Units PLN P3L budget needs. Actual disbursement of funds P3L until the end of 2009 amounting to Rp 41,403,290,789 from funds budgeted of Rp 45 billion means has absorbed 92% of the target set.
Dana yang digunakan untuk kegiatan sosial P3L adalah untuk program-program:
Funds used for social activities P3L is for programs:
a. Community Relations yaitu kegiatan yang menyangkut pengembangan kesepahaman melalui komunikasi dan informasi kepada para pihak yang terkait. Contoh Program yang telah dilaksanakan: Bantuan konsultasi publik, Bantuan penyuluhan.
a. Community Relation is activities regarding the development of mutual understanding through communication and information to the parties concerned. Some of the program taking place were: public consultation, counseling assistance.
b. Community Service yaitu Program bantuan yang diberikan berkaitan dengan pelayanan masyarakat atau kepentingan umum. Contoh program yang telah dilakukan: Membangun Nation Building Corner (NBC)
b. Community Service is Program assistance that is provided in relation to public service or public interest. Some of the programs that have been conducted were: created a Nation Building Corner (NBC) at some Educational Institutions.
213
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK Good Corporate Governance
214
Dana Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (P3L) bersumber dari dana operasional perusahaan sebesar Rp 45.000.000.000. Environmental Empowerment Participation Program (P3L) fund was sourced from the company’s operating budget totaling Rp 45 billion.
di Institusi Pendidikan. Pembangunan NBC telah dilaksanakan di Maluku, Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Diponegoro, Universitas Airlangga. Program tersebut dalam jangka panjang akan mengarah kepada community empowering yang dapat menciptakan generasi muda yang berkualitas tingkat pendidikannya.
NBC development has been carried in Maluku, Universitas Jenderal Sudirman, Universitas Diponegoro University, Universitas Airlangga. In the long term, the program will lead to community empowerment towards high better future young generation possessing quality education.
c. Community Empowering, merupakan program-program yang memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk menunjang kemandiriannya.
c. Community Empowering, are programs that provide broader access to the community to support their future independence.
Contoh Program yang telah dilaksanakan adalah:
The programs that have been implemented for instance:
i. Cake House yang dilaksanakan oleh P3B Jawa-Bali, Wilayah Lampung bekerjasama dengan Rumah Zakat Indonesia dalam hal pemberdayaan wanita di lingkungan perkotaan melalui program pelatihan & pendampingan usaha “Cake House untuk perempuan” di Bekasi, Gandul (Depok), Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya, Malang, Tanjung Karang. Kesembilan lokasi tersebut selain dipilih karena tingkat kerawanan terhadap instalasi milik PLN cukup tinggi, juga berdasarkan pertimbangan untuk meningkatkan ekonomi keluarga;
i. Cake House implemented P3B by the Java-Bali, Lampung Region incorporation with Indonesia Zakat House in terms of empowering women in the urban environment through training & mentoring business “Cake House for women” in Bekasi, Gandul (Depok), Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya, Malang, Tanjung Karang. The nine locations were selected because of the vulnerability level to PLN’s instalation is high enough, as well as considering to improve the family economy;
ii. Desa Mandiri Energi (DME), Desa Mandiri Energi yang sudah terealisasi adalah:
ii. Village Self-Energy (DME), that has been realized are:
• energi Biogas kotoran sapi yang dilakukan oleh P3B Jawa-Bali di Malang, Purwakarta, Semarang, Bandung dan Purworejo. Pembuatan Biogas dari kotoran sapi untuk membangkitkan energi listrik dan bahan bakar kompor untuk memasak telah dilaksanakan di Desa Haurngombong, Sumedang, Jawa Barat yang dibangun atas kerjasama PLN Distribusi Jawa Barat & Banten dengan Universitas Padjadjaran;
• cow manure Biogas Energy by P3B Java-Bali in Malang, Purwakarta, Semarang, Bandung and Purworejo. Making Biogas from manure to generate electricity and as fuel’s stove for cooking has been conducted in the Village Haurngombong, Sumedang, West Java, which was built jointly by PLN Distribution for West Java and Banten, with Universitas Padjadjaran;
• pembangunan 9 (sembilan) unit PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) di Gunung Halimun-Salak, Jawa Barat, antara lain di Desa Cibarani, Desa Lebak Sangka, Desa Lebak Gedong, Kabupaten Lebak, yang dilakukan oleh PLN Jasa Produksi bekerjasama dengan Pusat Studi Energi - UGM dan Institut Pertanian Bogor;
• construction of 9 (nine) units of MPP (Micro-Hydro Power Plant)- at Salak and Halimun Mount, West Java, such as in the village of Cibarani, Village of Lebak Sangka, Village of Lebak Gedong, Lebak, conducted by PLN production services in cooperation with the Center for Energy Studies with Universitas Gadjah Mada and the Institut Pertanian Bogor;
• pembangunan 1 (satu) unit PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) di Karang Asem, Bali yang dilakukan oleh PLN Jasa Produksi bekerjasama dengan Dekopin; dan
• construction of 1 (one) unit MHP (MicroHydro Power Plant) in Karang Asem, Bali conducted by PLN Production Services in cooperation with PLN Dekopin; and
215
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK Good Corporate Governance
• program LIMAR (Listrik Mandiri Rakyat) dengan menggunakan Pembangkit tenaga sinar matahari di Wilayah Nusa Tenggara Barat dengan memberdayakan masyarakat setempat melalui Sistem Penerangan Listrik Mandiri Rakyat, yang dilaksanakan oleh PLN Wilayah NTB yang bekerjasama dengan Universitas Mataram;
• LIMAR Program (People’s Independent Electricity) by using sunlight energy plant in West Region by empowering local communities through the People’s Independent Electricity System Information, which is implemented by PLN NTB Region in cooperation with Universitas Mataram;
iii. Pemanfaatan Pupuk Effective Microorganisme (EM) dan Pupuk Kompos Organik kotoran Sapi hasil kerjasama Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
iii. Utilization of Fertilizer Effective Microorganisms (EM) and Organic Fertilizer Compost Cow dung cooperation Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
d. Pelestarian alam termasuk penghijauan.
d. Nature conservation, including reforestation.
Penanaman pohon tanaman keras dan tananam pangan tersebar di seluruh Unit PLN, yaitu:
Planting trees and perennials spread throughout the food plantation in overall PLN units, namely:
i. menyumbang bibit tanaman pangan kepada Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) yang ditanam pada lahan PLN maupun pada lahan yang ditentukan oleh SIKIB; dan
i. donating food crop seeds to the United Indonesia Cabinet Wives Solidarity (SIKIB) are planted on land power and the land on which is determined by SIKIB; and
ii. melakukan penanaman pohon yang bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada untuk konservasi Daerah Aliran Sungai Serayu guna menekan sedimentasi Waduk Panglima Besar Soedirman, Banjarnegara.
ii. planting trees in cooperation with the Universitas Gadjah Mada for the conservation of watershed areas in order to reduce sedimentation of reservoirs Serayu Panglima Besar Sudirman, Banjarnegara.
Sepanjang tahun 2009, PT PLN (Persero) tidak mengeluarkan dana untuk kegiatan politik.
During the year 2009, PT PLN (Persero) has not issued the funds for political activities.
Realisasi Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (P3L) (dalam Rp)
environmental empowerment participation program (P3l) (in Rp)
NO. UNIT Units
216
REALISASI DANA P3L TAHUN 2009 realization p3l fund year 2009
1
PT PLN (Persero) Wilayah Nangroe Aceh Darussalam PT PLN (Persero) Nangroe Aceh Darussalam Region
2.354.649.819
2
PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara PT PLN (Persero) North Sumatra Region
1.503.986.674
3
PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat PT PLN (Persero) West Sumatra Region
1.381.000.000
4
PT PLN (Persero) Wilayah Riau PT PLN (Persero) Riau Region
1.050.439.524
5
PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu PT PLN (Persero) South Sumatra, Jambi, Bengkulu Region
1.124.851.050
6
PT PLN (Persero) Wilayah Bangka Belitung PT PLN (Persero) Bangka Belitung Region
773.741.000
7
PT PLN (Persero) Wilayah Lampung PT PLN (Persero) Lampung Region
750.000.000
8
PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Barat PT PLN (Persero) West Kalimantan Region
9
PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah PT PLN (Persero) South Kalimantan and Central Kalimantan Region
1.448.936.500 996.963.124
10 PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur PT PLN (Persero) East Kalimantan Region
1.080.000.000
11 PT PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo PT PLN (Persero) North and Central Sulawesi and Gorontalo Region
1.547.975.660
NO. UNIT Units
REALISASI DANA P3L TAHUN 2009 realization p3l fund year 2009
12 PT PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat PT PLN (Persero) South, South-East and West Sulawesi Region
1.193.223.825
13 PT PLN (Persero) Wilayah Maluku dan Maluku Utara PT PLN (Persero) Maluku and North Maluku Region
2.049.307.421
14 PT PLN (Persero) Wilayah Papua PT PLN (Persero) Papua Region
750.000.000
15 PT PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Barat PT PLN (Persero) West Nusa Tenggara Region
762.477.000
16 PT PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur PT PLN (Persero) East Nusa Tenggara Region
860.933.750
17 PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara PT PLN (Persero) North Sumatra Power Plant
1.149.820.200
18 PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan PT PLN (Persero) South Sumatra Power Plant
1.496.068.325
19 PT PLN (Persero) Distribusi Bali PT PLN (Persero) Distribution for Bali
1.080.000.000
20 PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur PT PLN (Persero) Distribution for East Java
1.026.650.232
21 PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan Yogyakarta PT PLN (Persero) Distribution for Central Java and Special Region of Yogyakarta
1.562.703.185
22 PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten PT PLN (Persero) Distribution for West Java and Banten
1.548.153.250
23 PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang PT PLN (Persero) Distribution for Greater Jakarta and Tangerang
1.500.000.000
24 PT PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (P3B) Jawa-Bali PT PLN (Persero) Transmission and Center for Load Dispatching of Java and Bali
7.349.545.500
25 PT PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (P3B) Sumatera PT PLN (Persero) Transmission and Center for Load Dispatching of Sumatra
1.580.000.000
Anggaran Tunai PUSAT Central Cash Allocation - Alokasi ke Unit Allocated to Unit - Alokasi Kantor Pusat Allocated to Head Office - Alokasi ke Anak Perusahaan Allocated to Subsidiaries Jumlah Total
Keterangan: Anggaran P3L untuk Unit PLN lebih kecil daripada realisasi dana P3L unit dikarenakan Anggaran P3L Pusat sebagian mengalir ke Unit. Hal ini dimungkinkan karena Unit memiliki program P3L yang perlu tambahan Dana Pusat.
2.683.864.750 798.000.000 41.403.290.789
Description: P3L budget for PLN units is smaller than the realization of P3L funds because part of the Head Office P3L Budget is being allocated into the PLN Units. This is feasible because each Unit carries out each of their P3L program and in needs of additional Principal Funds.
217
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK Good Corporate Governance
218
AKTIVITAS LINGKUNGAN HIDUP ENVIRONMENTAL ACTIVITIES Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya PT PLN (Persero) selalu berusaha untuk memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
In conducting its business activites, PT PLN (Persero) always strives to comply with the requirements stated in the prpevailing environmental legislations.
Program kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan PLN di bidang lingkungan hidup, antara lain:
Activities that have been and are being carried out by PLN in the field of environment, such as:
• melaksanakan kebijakan umum perusahaan bidang lingkungan hidup;
• implementing an environmental related of public policy;
• mengikuti program peduli lingkungan global/pelaksanaan Clean Development Mechanism (CDM); dan
• following the global environmental awareness programs/implementation of Clean Development Mechanism (CDM); and
• melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
• implementing education and environmental management.
Kepedulian terhadap Lingkungan dan Keselamatan Ketenagalistrikan Sejalan dengan visi Perusahaan yaitu menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan, PT PLN (Persero) selalu berusaha untuk memperhatikan aspek lingkungan dalam menjalankan setiap kegiatannya.
Concern for the Environment and Safety of Electricity In line with the company’s vision to run an environmentally sound operation, PT PLN (Persero) constantly putting high concern on environmental aspect in each of its activity.
PLN telah dan akan terus mengupayakan pengurangan pencemaran tanah, air dan udara oleh zat-zat polutan termasuk di dalamnya adalah pengurangan emisi gas rumah kaca. Upaya ini dilakukan secara menyeluruh dalam upaya penyediaan kelistrikan oleh Perusahaan baik itu instalasi pembangkit, transmisi/gardu induk dan distribusi.
PLN has strived for and will continue its initiative in reducing soil, water and air pollutions caused by pollutants, which among others is reduction of the greenhouse gas emission level. This effort was conducted comprehensively in the supply of electricity by the Company either through installation of generators, transmission/substation and distribution.
training
in
Kebijakan Lingkungan dan K2 Untuk menjabarkan visi tersebut, PT PLN (Persero) telah menetapkan kebijakan lingkungan dan keselamatan ketenagalistrikan untuk mendukung komitmen perusahaan sebagai berikut:
Environmental Policy and K2 To clarify the vision, PT PLN (Persero) has set environmental and safety policies to support the company’s commitment as follows:
1. mencegah pencemaran lingkungan dan degradasi keanekaragaman hayati, serta melindungi keselamatan dan kesehatan kerja karyawan di sekitar wilayah kerja Perusahaan;
1. to prevent environmental pollution and degradation of biodiversity, and to protect the safety and health of employees working around the working area of the Company;
2. mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain yang mengontrol risiko keselamatan dan kesehatan kerja karyawan, serta mengendalikan aspek dan dampak penting lingkungan setiap kegiatan, proses dan produk dari berbagai unit kerja dan anak perusahaan;
2. to obey the laws and regulations and other provisions that control health and safety risks of employees, as well as controlling environmental aspects and significant impacts of each activity, processes and products from various business units and subsidiaries;
3. mendokumentasikan, mengimplementasikan, memelihara, dan mengaji ulang secara periodik kebijakan lingkungan dan keselamatan ketenagalistrikan ini sehingga senantiasa relevan, sesuai dan menjadi pedoman dasar bagi manajemen lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja yang diterapkan secara spesifik di setiap unit kerja dan anak perusahaan;
3. to document, implement, maintain, and periodically reevaluate the environmental and safety policies is therefore always relevant, appropriate and become the basic guidelines for environmental management, occupational safety and health specifically applied in each unit and its subsidiaries;
4. menjadikan kebijakan ini sebagai landasan untuk penetapan dan evaluasi pencapaian tujuan dan sasaran manajemen lingkungan dan keselamatan ketenagalistrikan;
4. to make this policy as the basis for the determination and evaluation of achievement of the goals and targets of environmental and safety management;
5. mendorong setiap unit kerja dan anak perusahaan untuk terus-menerus melakukan perbaikan kinerja sistem manajemen lingkungan dan keselamatan ketenagalistrikan;
5. to encourage each unit and its subsidiaries for its continuous improvement of environmental management system performance and safety;
6. menyediakan dan memfasilitasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan dan memelihara kebijakan lingkungan dan keselamatan ketenagalistrikan ini sehingga setiap unit kerja, anak perusahaan dan para
6. to provide and facilitate the resources needed to implement and maintain environmental and safety policies so that each unit, its subsidiaries
219
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK Good Corporate Governance
220
mitra kerja dapat menerapkan kebijakan ini secara bertahap dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan kondisi lingkungan setempat;
and its partners can implement this policy in stages by taking into account the ability of the company and the local environmental conditions;
7. menjadikan pengelolaan lingkungan hidup, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai sikap dan perilaku setiap lini manajemen dan individu karyawan perusahaan;
7. to make environmental management, occupational safety and health protection as the attitude and behavior of each line of management and individual employees;
8. mendorong pengembangan masyarakat di sekitar unit-unit kerja dan anak perusahaan sebagai upaya menjadikan perusahaan sebagai bagian integral dengan masyarakat di sekitarnya;
8. to encourage the development of communities around work units and subsidiaries in an effort to make the company as an integral part with the surrounding community;
9. menjamin kebijakan ini senantiasa tersedia bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat luas; dan
9. to ensure this policy is always available to the parties concerned and the wider community; and
10. berpartisipasi dengan pemerintah di bidang perubahan iklim yaitu upaya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca.
10. to participate with government in the field of climate change is an effort to reduce greenhouse gas emissions.
Kegiatan Perusahaan dalam Bidang Lingkungan Pengelolaan Lingkungan Sekitar Instalasi dan Implementasi Keselamatan Ketenagalistrikan
COMPANY ENVIRONMENTAL ACTIVITIES
1 sebagai implementasi dari kebijakan tersebut di atas, PT PLN (Persero) telah menetapkan aspek lingkungan dan keselamatan ketenagalistrikan sebagai salah satu unsur penilaian dalam kinerja unit bisnis PLN di seluruh Indonesia. Melalui penilaian kinerja ini, PT PLN (Persero) dapat mengevaluasi pemenuhan komitmen Perusahaan dalam bidang lingkungan dan keselamatan ketenagalistrikan;
1. as the implementation of the policies mentioned above, PT PLN (Persero) has set environmental and safety aspects as one element in assessing business unit performance by PLN in Indonesia. Through this performance assessment, PT PLN (Persero) to evaluate the fulfillment of its commitment to environmental and safety fields;
2 instalasi PLN secara rutin melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan dokumen lingkungan (AMDL/ UKL-UPL). Selain itu sebanyak 34 unit PLN yang tersebar di seluruh Indonesia sudah mendapatkan sertifikat ISO 14001 dan sebanyak 32 unit sudah mendapatkan sertifikat Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3);
2. PLN Installation routinely conduct environmental monitoring and management in accordance with the environmental document (AMDL/UKLUPL). Also as many as 34 units of electricity which spread throughout Indonesia have got ISO 14001 certificate and 32 units already certified Health and Safety Management System (SMK3);
3 Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan atau dikenal dengan PROPER yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sudah dilaksanakan di lima unit dengan peringkat biru;
3. Corporate Performance Rating Program in Environmental Management or known as PROPER implemented by the Ministry of Environment (KLH) was implemented in five units with a blue rating;
4 upaya untuk melestarikan lingkungan juga dilakukan dengan melakukan penghijauan pada area instalasi, melakukan pengelolaan DAS terpadu, kerja sama dengan universitas
4. efforts to preserve the environment is also performed by adding greenery to the installation area, performing an integrated watershed management, cooperation with
Environmental Management Installation Implementation of Safety Around Electricity
and
untuk melakukan kajian pemanfaatan abu batubara dan lain-lain;
universities to investigate the utilization of coal ash and others;
5 memastikan bahwa semua unit instalasi perusahaan memenuhi Baku Mutu Lingkungan dan Standar Keselamatan Kerja sesuai aturan yang berlaku secara nasional dan sedekat mungkin dengan aturan internasional; dan
5. ensure that all units meet the company’s installation of Environmental Quality Standards and Safety Standards under the terms of the applicable national and international rules as close as possible; and
6 di bidang keselamatan ketenagalistrikan PLN telah mendapatkan penghargaan Presiden pada tahun 2008, karena tiga tahun berturut-turut mendapatkan penghargaan Menteri Tenaga Kerja untuk Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
6. in the field of safety of the electricity of PLN have been awarded the President in the year 2008, for three consecutive years was awarded the Minister of Labor for Occupational Safety and Health Management Systems Work.
Clean Development Mechanism
Clean Development Mechanism
1. partisipasi pada upaya penurunan gas rumah kaca melalui skema Clean Development Mechanism (CDM) telah dilakukan dengan dikembangkannya proyek CDM antara lain PLTA Kamojang IV, PLTP Lahendong II, PLTP Lahendong, PLTA Genyem, PLTM Lobong, PTLMH Mongango, dan PLTMH Merasap; dan
1. participate in reducing greenhouse gases through a scheme of the Clean Development Mechanism (CDM) has been carried out with the development of CDM projects include hydropower Kamojang IV, II Lahendong PLTP, PLTP Lahendong, Hydroelectric Genyem, MHEP Lobong, PTLMH Mongango, and MHP Merasap; and
2. PLN sudah menandatangani kontrak penjualan Certified Emission Reduction (CER) sebanyak 3,2 juta ton CERs yang akan dihasilkan sampai dengan tahun 2012.
2. PLN has signed a sales contract on Certified Emission Reduction (CER) for 3.2 million tons of CERs that will be produced until the year 2012.
221
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK Good Corporate Governance
Halaman ini sengaja di kosongkan This page is intentionally left blank
222
Laporan Keberlanjutan Sustainability Report
223
224 LAPORAN KEBERLANJUTAN Sustainability Report
Laporan Keberlanjutan Sustainability Report
TUJUAN STRATEGIS PERUSAHAAN TAHUN 2010 - 2015 Company Strategic Goals Year 2010 - 2015 Dengan pemberlakuan UU No.30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dimana PLN bukan lagi sebagai PKUK, maka strategi Perusahaan diarahkan menjadi entitas korporasi yang sehat secara finansial sehingga dapat melakukan investasi untuk mempertahankan pangsa pasar dan berkembang sesuai dengan kaidah-kaidah korporasi.
The enactment of Law No.30 year 2009 regarding Electricity whereby PLN is no longer the PKUK, the Company’s strategy has therefore been focusing on to becoming a financially sound corporate entity in order to conduct an investment, which aim to maintain market share and grow in accordance with the rules of the corporation.
Di samping kondisi keuangan yang sehat, PLN juga harus dapat memenuhi kebutuhan pelanggan pada tingkat keandalan dan pelayanan yang sesuai dan didukung dengan SDM yang memiliki kompetensi tinggi dan berperilaku sesuai Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam menjalankan usahanya.
In addition to a healthy financial condition, PLN should also be able to meet the needs of customers on reliability and service levels, which are appropriate and are supported by highly competent human resources who behave accordingly to the GCG practices all through operations.
Untuk mewujudkan visi dan misi, PT PLN (Persero) menetapkan tujuan strategis untuk periode 2010-2015 sebagai berikut:
To realize its vision and mission, PT PLN (Persero) set the following strategic objectives for 2010-2015 period:
1. memperbaiki kondisi keuangan PLN;
1. to improve PLN financial condition;
2. meningkatkan efisiensi investasi dan operasi; dan
2. to improve investment and operation efficiency; and
3. memperbaiki kinerja operasional.
3. to improve operational performance.
Prioritas Jangka Pendek Prioritas jangka pendek adalah mengatasi kekurangan pasokan listrik untuk mengurangi pemadaman di hampir seluruh wilayah Indonesia, mengatasi krisis likuiditas dan kemampuan pendanaan jangka pendek.
Short-Term Priorities In the short-term, PLN is prioritizing on addressing shortage of power supply to reduce power outage frequency in almost all across Indonesia, to overcome liquidity crisis and short-term funding capabilities.
Untuk mengatasi tantangan saat ini, upaya yang terkoordinasi sangat diperlukan melalui efisiensi internal PLN untuk menurunkan biaya pokok produksi, tingkat tarif dan marjin yang berkesinambungan untuk meningkatkan kemampuan PLN dalam mencari sumber pendanaan, dan tindakan lain Pemerintah seperti suntikan modal, debt-equity swap, dan Domestic Market Obligation (DMO).
As to deal with the current challenges, a coordinated effort is required through the internal efficiency aiming to achieve a sustainably lower production cost, level of tariffs and margin to improve PLN’s capability in finding source of funding, and other government initiations such as capital injection, debt-equity swap, and DMO.
225
LAPORAN KEBERLANJUTAN Sustainability Report
226
Prioritas Jangka Panjang Aspirasi jangka panjang Perusahaan adalah bertransformasi menuju Perusahaan Kelas Dunia, Menguntungkan dan Dicintai Pelanggan dengan Cara yang Ramah Lingkungan dan Aman.
Long-Term Priorities The company’s long-term aspiration is being organizational transformation into a World Class, Profitable and the Preferred Company through an Environmentally Friendly and Safe operations.
Transformasi PLN Terdapat dua hal utama dalam transformasi PLN yakni tranformasi dari sisi soft skill dan hard skill. Transformasi soft skill terkait dengan budaya kerja yang berorientasi kinerja tinggi, bersinergi dan terarah. Di samping itu PLN harus bergerak kearah manajemen kinerja yg kuat, mendelegasikan wewenang dan memberdayakan unit-unit terkait. Transformasi sisi hard skill adalah terkait dengan aset perusahaan, yakni melipatgandakan kapasitas pembangkitan, transmisi dan distribusi untuk menjamin penyediaan energi listrik yang cukup.
PLN Transformation There are two main issues in the PLN transformation efforts concerning the soft skills and hard skills. The soft-skill transformation is a work culture oriented effort focusing on high performance, positive synergy and focused work performance. In addition, PLN should be moving towards strong performance management, authority delegation and related units empowerment. Hard-skill transformation is associated with the company’s assets, that is by intensifying the capacity of generation, transmission and distribution to ensure adequate supply of electrical energy.
Kelas Dunia - Untuk menjadi perusahaan kelas dunia fungsi utama PLN yang terkait dengan kinerja operasi pembangkit, transmisi dan distribusi harus berada pada kuartal pertama. Hal ini tersebut harus dilakukan dengan memperbaiki SAIDI/SAIFI, produktifitas pegawai dan susut jaringan. Pada fungsi pendukung seperti business process, sebagai perusahaan kelas dunia PLN harus menerapkan business process kelas dunia. Sebagai contoh dalam hal pengadaan, PLN harus mampu mengambil manfaat dari skala ekonomi pengadaan dan penggunaaan prinsip Total Cost of Ownership (TCO) untuk mendapatkan harga yang lebih baik. Begitu juga dalam hal pengelolaan aset, PLN harus mampu mengoptimalkan investasi dan kemampuan melaksanakan proyek-proyek skala besar.
World Class - To be a world class company PLN’s main functions associated with the operating performance of the generation, transmission and distribution should be in the first quarter. This must be done by improving SAIDI/SAIFI, employee productivity and network losses. In support functions such as business process, as a world class company PLN must implement world-class business process. For example in terms of procurement, PLN should be able to take advantage of economies of scale procurement and use of the principle of Total Cost of Ownership (TCO) to obtain better prices. So also in terms of asset management, PLN should be able to optimize the investment and the ability to execute large scale projects.
Menguntungkan - Menjadi perusahaan kelas dunia saja tidaklah cukup. PLN memerlukan kemampuan dan kemandirian dalam bidang keuangan. Oleh karena itu untuk dapat tumbuh dan berkembang, PLN haruslah mendapatkan marjin yang baik.
Profitable – Adding to the world-class objective, PLN is also urged to being financially credible and independent. Therefore, a profitable operation is a requirement for the growing and development of the Company.
Ramah lingkungan - PLN turut bertanggungjawab menjaga lingkungan yang sehat dan terus berupaya memanfaatkan energi terbarukan yang fokus pada pengembangan energi panas bumi (geothermal) dan pemanfaatan energi air. Batubara tetap menjadi andalan utama PLN, namun dimasa mendatang akan terus diupayakan penggunaan teknologi bersih yang dapat menjamin gas buang pembangkit batubara menjadi lebih ramah lingkungan.
Environmentally friendly - PLN is responsible for safeguarding a healthy environment and will continue its efforts in maximizing renewable energy. Meanwhile coal remains PLN’s major mainstay of electricity, however in the future PLN will put constant efforts in the use of greener technology in ensuring cleaner and environmentally friendly coal powerplant emission.
Aman – Perusahaan mengutamakan keamanan pegawai. Dengan jumlah pegawai yang mencapai lebih dari 40.000 orang, Perusahaan selalu mengutamakan keselamatan dan kesehatan pegawainya sehingga diharapkan tidak terjadi
Secure – The company prioritizes employees’ safety. With the growing number of employees of more than 40,000 people, the Company must put employees’ safety and health as the number one priority in achieving zero accident. Hence
kecelakaan kerja. Perusahaan mengharuskan setiap unit untuk memperoleh sertifikat ISO 27000 dengan sasaran ‘zero accident’ pada tahun 2010 sebagai perwujudan dari tujuan Perusahaan mengutamakan keamanan pegawai.
the Company requires each unit to obtain ISO 27000 certification aiming at ‘zero accident’ in year 2010 as part of the Company’s objective realization of securing employees’ safety.
Sasaran Jangka Panjang PLN Tahun 2010-2015
PLN Long-Term Goals for Year 2010-2015
1. menambah kapasitas 30 GW pada tahun 2015, atau 5 GW per tahun;
1. to enhance the capacity of 30 GW in 2015, or 5 GW per year;
2. menurunkan biaya pokok produksi menjadi Rp 1.099 per kWh;
2. to lower the primary cost of production to Rp 1,099 per kWh;
3. menurunkan susut jaringan dari 9,93% menjadi 7,98% dan SAIDI/SAIFI dari 300 menit/9 kali gangguan menjadi 120 menit/4 kali gangguan;
3. to reduce transmission losses from 9.93% to 7.98% and SAIDI/SAIFI from 300 minutes/9 times of interruption to 120 minutes/4 times of interruption;
4. memperkecil kesenjangan antara bidang pokok penyediaan dan pendapatan penjualan tenaga listrik menjadi Rp 113-124 triliun;
4. to reduce the financial gap to Rp 113-124 trillion;
5. Return On Assets (ROA) menjadi 5,6% sampai dengan tahun 2015; dan
5. to achive Return On Assets (ROA) at 5.6% upto year 2015; and
6. meningkatkan kemampuan dan menambah jumlah pegawai lebih dari 20.000 pegawai.
6. to improve capability and recruit more than 20,000 employees.
Inisiatif Strategis (Strategic Initiatives) Untuk mencapai tujuan di atas, PLN telah menetapkan program transformasi yang diberi nama program Metamorfosa, yang diwujudkan dalam sembilan inisiatif strategis – lima inisiatif strategis berkaitan dengan fungsi bisnis inti, dua inisiatif strategis sebagai enabler, dan dua inisiatif strategis berkaitan dengan infrastruktur pendukung untuk membangun citra positif dan keberhasilan implementasi. Sembilan inisiatif strategis yang dimaksud di atas adalah:
Strategic Initiatives To achieve the above goal, PLN has set a transformation program called Metamorphosis, which is realized through the nine strategic initiatives - the five strategic initiatives related to core business functions, two strategic initiatives as enabler, and the remaining two strategic initiatives as supporting infrastructure to build the positive image as well as to support its successful implementation. The referred nine strategic initiatives are:
1. melakukan optimalisasi ekspansi kapasitas dan pembiayaan;
1. to perform optimization expansion and financing;
2. menurunkan biaya energi primer;
2. to lower primary energy cost;
3. melakukan perbaruan kinerja operasinal (operational performance improvement/OPI);
3. to perform an operational improvement (OPI);
4. melakukan pengadaan sesuai aturan yang profesional (procurement excellence);
4. to conduct procurement excellence;
5. melakukan praktik perdagangan sesuai aturan yang profesional (commercial excellence);
5. to conduct commercial excellence;
6. melakukan manajemen pemangku kepentingan (stakeholders) dan pembuat peraturan (regulatory);
6. to perform good stakeholder management and regulatory management;
7. menerapkan budaya kinerja tinggi dan kepemimpinan yang kuat;
7. to apply a high performance culture and strong leadership;
8. membentuk citra yang positif; dan
8. to create a positive image; and
9. melaksanakan Office (PMO).
9. to carry out Program Management Office (PMO).
Program
Management
of
capacity
performance
227
LAPORAN KEBERLANJUTAN Sustainability Report
PT PLN (Persero) telah memiliki kecukupan sistem dan infrastruktur yang mendukung implementasi prinsip-prinsip GCG. PT PLN (Persero) has an adequate system and supporting infrastructure that support the implementation of GCG principles.
PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK Good Corporate Governance (GCG) IMPLEMENTATION Penerapan Tata kelola perusahaan yang baik Dalam seluruh kegiatan Perusahaan, PT PLN (Persero) telah menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang dilandasi dengan prinsipprinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau sering disebut GCG. Oleh karena itu, GCG telah menjadi hal utama yang dipersyaratkan dalam hubungan antara Perusahaan dengan para Pemegang Saham/Investor, maupun antara Debitur dengan Kreditur. Penerapan GCG tersebut mengacu kepada standar atau best practices yang dilakukan secara bertahap.
GCG Implementation In all activities of the Company, PT PLN (Persero) has adopted Corporate Governance based on the principles of Good Corporate Governance, or GCG. Therefore, the GCG has become the main thing required in the relationship between the Company and the Shareholders/Investors, as well as between the debtor with the creditor. The GCG implementation refers to the standards or best practices carried out in stages.
Pengukuran dan Pengujian Penerapan GCG
Measurement and Assessment of GCG Implementation In 2004, evaluation of Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) for the implementation of GCG at PT PLN (Persero) based on the TOR of the Ministry of SOEs as stated in the Letter of Secretary of the Ministry of SOEs number: S-314/S.MBU/2004 covers aspects follows: i) implementation and followup of the assessment implementation result; ii) the progress of assessment implementation; iii) the efforts undertaken in order to accumulate the interest of all stakeholders associated with
Pada tahun 2004, evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas penerapan GCG di PT PLN (Persero) berdasarkan Kerangka Acuan dari Kementerian BUMN sebagaimana tertuang dalam Surat Sekretaris Kementrian BUMN nomor: S-314/S.MBU/2004 meliputi aspek-aspek berikut: i) pelaksanaan dan tindak lanjut dari hasil pelaksanaan assessment; ii) kemajuan pelaksanaan penilaian; iii) upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mengakumulasi kepentingan
228
seluruh pemangku kepentingan terkait dengan penyelenggaraan prinsip-prinsip GCG; dan iv) keberadaan, fungsi, serta tugas dari organ utama dan organ pendukung, dan v) pengelolaan hubungan dengan pemangku kepentingan lain-lainnya. Hasil tinjauan menunjukkan adanya peningkatan pada penerapan GCG dalam penyelenggaraan usaha perusahaan yang mencapai nilai aktual sebesar 75,33% dari bobot maksimal 100%.
implementation of GCG principles; iv) the existence, functions and duties of The main and support organ; and v) the management of relationships with others stakeholders. Review results showed an increase in the implementation of GCG in company conducting business that reaches the actual value of 75.33% of the maximum weight of 100%.
Pada tahun 2007, hasil tinjauan penerapan GCG meningkat ke angka 84,47% dari bobot maksimal 100%. Aspek-aspek yang ditinjau dalam pengujian terhadap penerapan GCG di PT PLN (Persero) meliputi aspek-aspek berikut: i) partisipasi/hak dan tanggung jawab pemegang saham, ii) keberadaan kebijakan GCG di Perusahaan, iii) penerapan GCG, iv) pengungkapan dan transparansi kebijakan dan praktik GCG.
In year 2007, review of the GCG implementation result rose to 84.47% out of the maximum 100%. These aspects are reviewed in the evaluation of the implementation of GCG at PT PLN (Persero) includes the following aspects: i) participation/ rights and responsibilities of shareholders, ii) the existence of GCG policy in company, iii) the implementation of GCG, iv) disclosure and transparency of policy and GCG.
Pada tahun 2008 dilakukan penilaian GCG di PLN dengan menggunakan metodologi penilaian sebagaimana tertuang dalam surat Menteri Negara BUMN No. S168/MBU/2008 tanggal 27 Juni 2008. Berdasarkan metodologi penilaian tersebut PT PLN (Persero) telah memiliki kecukupan sistem dan infrastruktur yang mendukung implementasi prinsip-prinsip GCG. Pengukuran tersebut mencakup: i) aspek komitmen untuk menerapkan GCG, ii) struktur, proses, dan peran organ utama GCG, dan iii) pengelolaan hubungan dengan pemangku kepentingan perusahaan lainnya. Pencapaian nilai PT PLN (Persero) adalah 86,75% dari bobot maksimal 100% (best practices) atau mencapai kualifikasi Baik seperti ditunjukkan pada tabel berikut:
In the year 2008, the GCG assessment was conducted using assessment methodology as stated in the Minister of State Owned Enterprises’ Letter No. S168/MBU/2008 dated June 27, 2008. Based on the assessment methodology, PT PLN (Persero) have the adequacy of systems and infrastructure that support the implementation of GCG principles. Measurements include: i) aspect of commitment to implement GCG, ii) the structure, processes, and role of the main organs of GCG, and iii) the management of relationships with other corporate stakeholders. Achieving value of PT PLN (Persero) is 86.75% of the maximum weight 100% (best practices) or achieve good qualifications as shown in the following table:
NO. ASPEK YANG DINILAI ASPECTS
BOBOT (%) WEIGHT
SKOR SCORE
CAPAIAN (%) RESULT
I.
Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham/RUPS Stakeholders’ Rights and responsibilities/GMS
8,00
7,06
78,49
II.
Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Good Corporate Governance Policy
8,00
7,76
97,00
III.
Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Good Corporate Governance Implementation
66,00
59,91
86,22
a. Dewan Komisaris Board of Commissioners
27,00
21,15
78,34
6,00
5,61
93,54
27,00
24,51
90,79
d. Satuan Pengawas Intern (SPI) Internal Supervisory Unit
3,00
2,63
87,67
e. Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary
3,00
3,00
100,00
IV.
Pengungkapan Informasi Disclosure of Information
7,00
6,85
97,90
V.
Komitmen Commitment
10,00
8,16
81,63
100,00
86,75
86,75
b. Komite Komisaris Commissioners c. Direksi Board of Directors
TOTAL
229
LAPORAN KEBERLANJUTAN Sustainability Report
230
Dari hasil penilaian GCG, pemegang saham direkomendasikan untuk:
From the results of the assessment of GCG, shareholders are recommended to:
1. menetapkan mekanisme pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan melakukan pemilihan Anggota Dewan Komisaris dengan kriteria pemilihan yang jelas dan transparan melalui uji kelayakan dan kepatutan;
1. establish mechanism for the members’ appointment of the Board of Commissioners, and selecting the members of the Board of Commissioners with the selection criteria are clear and transparent through the fit and proper test;
2. menetapkan sistem penilaian kinerja terhadap Dewan Komisaris secara kolegial dan individual sehingga kontribusi, partisipasi, dan kinerja Dewan Komisaris dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dapat diukur dengan jelas;
2. define the performance assessment system for the Board of Commissioners collectively and individually so that their contribution, participation and performance in its oversight function can be measured clearly;
3. menetapkan sistem penilaian kinerja terhadap Dewan Komisaris secara khusus sebagai dasar untuk melakukan penilaian secara kolegial dan individual;
3. define the performance assessment system for the Board of Commissioners in particular as a basis for assessing which collectively and individually;
4. menetapkan sistem penilaian kinerja terhadap Direksi secara kolegial dan individual sehingga kontribusi, partisipasi dan kinerja Direksi dalam pelaksanaan pengurusan Perusahaan dapat diukur dengan jelas; dan
4. define the performance assessment system for Board of Directors collectively and individually so that their contribution, participation and performance in implementing company management can be clearly measured; and
5. menetapkan sistem penilaian kinerja terhadap Direksi secara khusus sebagai dasar untuk melakukan penelitian secara kolegial dan individual.
5. define the performance assessment system for Board of Directors specifically as a basis for conducting research collectively and individually.
Sementara itu, Dewan direkomendasikan untuk:
Meanwhile, the Board recommendations are:
Komisaris
of
Commissioners
1. menyelenggarakan Program pengenalan secara informal bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP117/M-MBU/2002;
1. to hold an informal recognition program for members of the Board of Directors and Commissioners as set forth in the Decree of the Minister of SOEs Number KEP-117/M-MBU/2002;
2. menyusun rencana kerja tahunan yang memuat sasaran yang ingin dicapai dan mengkomunikasikan rencana kerja tersebut kepada Pemegang Saham. Sesuai dengan Anggaran Dasar, pembagian tugas Dewan Komisaris ditentukan oleh Dewan Komisaris;
2. to compose annual work plan in which stating the targets to be achieved and to communicate these plans to shareholders. According to the Articles of Association, the Board of Commissioners’s set and define their own duties;
3. menyusun Daftar Khusus mengenai Kepemilikan saham Dewan Komisaris beserta keluarga di Perusahaan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan Undang-Undang Perusahaan Terbatas;
3. to develop Special List about the shareholding of the Board of Commissioners and their families in other Company accordingly to the Company’s Articles of Association and Limited Liability Company Act;
4. menyusun kriteria secara internal mengenai kategori informasi yang dapat diberikan kepada pemangku kepentingan;
4. to develop internal criteria for the categories of information to be provided to stakeholders;
5. menyiapkan instrumen penilaian mandiri untuk mengukur efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris. Hasil penilaian ini menjadi bagian dari laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris kepada RUPS setiap tahunnya;
5. to prepare self assessment instrument to measure the effectiveness of the supervisory function of the Board of Commissioners. The results of this assessment will become part of the report of the Board of Commissioners’ supervisory duties to the annual GMS;
Berkomitmen mengedepankan mutu produk dan layanan sesuai ISO sehingga jumlah keluhan dapat diminimalkan To commit to promoting quality products and services accordingly to the ISO in order to minimize complaints
6. mencantumkan dinamika rapat dalam setiap risalah rapat Dewan Komisaris;
6. to include detailed activities in every minutes of meetings of the Board of Commissioners;
7. menyusun dan menetapkan uraian tugas Sekretaris Dewan Komisaris untuk memastikan prinsip akuntabilitas dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugasnya; dan
7. to prepare and establish job description of Secretary of the Board of Commissioners to ensure that proper principles of accountability and responsibility are executed in performing its duties; and
8. meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas komite audit dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian manajemen dan pelaksanaan tugas auditor eksternal serta SPI.
8. to improve effectiveness of the audit committee duties in ensuring the effectiveness of management control systems and performance of duties of external auditors and the SPI.
Direksi direkomendasikan untuk:
The Board of Directors are recommended to:
1. menyusun kebijakan yang mengatur secara khusus mengenai hak-hak dan kewajiban Perusahaan kepada kreditur mengenai kebijakan perencanaan kredit, penerimaan, penggunaan, dan pola pembayaran kredit;
1. develop policies governing the Company’s special rights and obligations to creditors with regards to credit planning policy, acceptance, realization, and credit repayment scheme;
2. menyusun daftar khusus mengenai kepemilikan saham anggota Direksi beserta keluarga di Perusahaan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan UndangUndang Perusahaan Terbatas;
2. compile a special list of shareholding of the Board of Directors as well as their families in other company in accordance with the Company’s Articles of Association and Limited Liability Company Act;
3. berkomitmen mengedepankan mutu produk dan layanan sesuai ISO sehingga jumlah keluhan dapat diminimalkan;
3. commit in promoting quality products and services according to ISO so that the number of complaints can be minimized;
4. mencantumkan dinamika rapat dalam setiap risalah rapat Direksi sehingga menunjukkan tingkat partisipasi dan argumentasi masing-masing peserta rapat dalam pengambilan keputusan;
4. outline the activities in every minutes of meetings of Board of Directors’ meeting showing participation level and argumentation of each participant in decision-making process;
5. melengkapi ketentuan klasifikasi jabatan auditor SPI dengan keharusan adanya sertifikasi auditor seperti Qualified Internal Auditor (QIA);
5. complete job classification of the SPI auditor requiring certification of Qualified Internal Auditors (QIA);
231
LAPORAN KEBERLANJUTAN Sustainability Report
232
6. melengkapi SPI dengan personil-personil yang memiliki keahlian-keahlian khusus untuk mendukung kinerja SPI, seperti keahlian bidang hukum dan teknologi informasi;
6. equip SPI by special expertise personnels to support the performance of SPI, such as legal expertise and information technology;
7. mempublikasikan Statement of Corporate Intents (SCI) dan memperbarui secara berkala informasi-informasi material kepada para pemangku kepentingan dalam situs Perusahaan;
7. publish Statement of Corporate intents (SCI) and periodically update the material information to all stakeholders through the Company’s website;
8. menyempurnakan Laporan tahunan dengan alamat korespondensi (Sekretaris Perusahaan) secara khusus bagi para pemangku kepentingan yang membutuhkan informasi lebih rinci dalam Laporan Tahunan;
8. revise annual report by which containing specific correspondence address (Corporate Secretary) for all stakeholders needing of a more detailed information about the Annual Report;
9. mengungkapkan kepemilikan saham Dewan Komisaris dan Direksi beserta keluarganya pada Perusahaan lain dalam Laporan Tahunan Perusahaan;
9. disclose share ownership of the Board of Commissioners and their families in other companies in the Company’s Annual Report;
10. membentuk dan mengaktifkan tim GCG dalam menjalankan fungsi perencanaan dan pemantauan pelaksanaan implementasi GCG serta membuat laporan hasil penerapannya kepada Direksi dan Dewan Komisaris;
10. establish and activate GCG team in carrying out the functions of planning and monitoring of the GCG implementation and in making reports containing the results of GCG implementation to the Board of Directors and Commissioners;
11. menerapkan mekanisme pernyataan kepatuhan terhadap pedoman perilaku dengan menyediakan lembar kepatuhan yang harus ditandatangani oleh setiap karyawan secara berkala;
11. implement the statement of compliance mechanism in code of conduct by providing compliance sheet to be signed by each employee on a regular basis;
12. mengefektifkan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan pedoman Tata Kelola Perusahaan dan pedoman perilaku oleh seluruh jajaran Perusahaan melalui tim GCG yang dibentuk; dan
12. make the supervisory role through the implementation Governance and code of levels of the Company by GCG team; and
13. melaksanakan secara berkala self assessment untuk menilai pemahaman dan penerapan pedoman perilaku pada pegawai.
13. carry out periodic self-assessment in order to evaluate the understanding and application of guidelines in employee’s behavior.
Dari hasil penilaian GCG, Satuan Pengawas Internal direkomendasikan untuk: Menyusun kriteria risiko sesuai dengan risk based audit sebagai dasar untuk memberikan konsultasi kepada Direksi dan mencantumkannya di dalam Internal Audit Charter. Implementasi SPI dalam risk based audit dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria dalam upaya mencapai tujuan perusahaan.
Based on the GCG assessment, the Internal Audit Unit is recommended to: Structuring risk criteria in line with risk based audit as a basis to provide consultation to the Board of Directors and include them in the Internal Audit Charter. Implementation of SPI in the risk based auditing is conducted in accordance with the procedures and criteria in order to achieve the Company’s goals.
Prinsip-prinsip GCG PT PLN (Persero) Sejak tahun 2003, PLN telah melaksanakan peraturan tentang penerapan praktik GCG pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditetapkan oleh Menteri BUMN No No.117/MMBU/2002, antara lain PLN telah memiliki:
GCG principles of PT PLN (Persero) Since 2003, PLN has been carrying out regulations relating to the implementation of corporate governance practices at State Owned Enterprises (SOEs) set up by the Minister of SOEs No No.117/MMBU/2002, such as, PLN has carried out:
1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilaksanakan secara rutin minimal
1. Shareholders General Meeting (GMS) held on a regular basis at least twice in one
effective all of Corporate conduct at forming the
dua kali dalam satu tahun sebagai organ Perusahaan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris;
year as an organ of the Company which holds the highest authority in the company and holds all the authority that is not submitted to the Board of Directors and Commissioners;
2. Prinsip-prinsip GCG yang berisi proses dan struktur yang digunakan oleh organ Perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan lainnya berlandaskan peraturan perundangundangan dan nilai etika Perusahaan;
2. GCG principles which contains the processes and structures used by the organs of the Company to enhance business success and accountability of the Company to realize long term shareholder’s value with regard to the interest of other stakeholders, based on legislation and ethical values;
3. Pedoman Perilaku yang berisi pedoman perilaku kebiasaan baik dan tata pergaulan profesional di lingkungan Perusahaan;
3. Code of Conduct containing guidelines for good behavior and good habits of a professional relationship within the Company;
4. Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris yang berisi panduan bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang menjelaskan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten sehingga dapat menjadi acuan bagi Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai visi dan misi Perusahaan;
4. Board Manual containing guidelines for the Board of Directors and Commissioners, which describes activities in a structured, systematic, comprehensive and can be implemented with consistency as a reference for the Board of Directors and Commissioners in carrying out their respective duties to achieve Company’s vision and mission;
5. Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJP) yang berisi rencana strategis jangka panjang Perusahaan untuk periode lima tahun; dan
5. Corporate Long Term Planning containing long-term strategic plans for the period of five years; and
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang berisi rencana kerja dan anggaran Perusahaan untuk periode satu tahun.
6. Corporate Work and Budget Plan (RKAP), containing a work and budget plan for the period of one year.
Seiring dengan perubahan anggaran dasar Perusahaan maka Prinsip-prinsip GCG akan direvisi. Perubahan ini diharapkan dapat mencapai tujuan Perusahaan secara lebih baik dengan menghambat praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, meningkatkan disiplin anggaran, mendayagunakan pengawasan dan mendorong efisiensi pengelolaan Perusahaan.
Along with changes in the articles of association, the GCG principles will eventually be revised. The changes aim to achieve the Company’s goals better by avoiding corruption, collusion and nepotism, to perform a more budgeting, to make the most of the supervisory role and promote efficiency of corporate management.
Budaya Perusahaan dan Pedoman Perilaku Budaya Perusahaan dan Pedoman Perilaku PT PLN (Persero) bersumber dan dikembangkan dari Visi dan Misi Perusahaan.
Corporate Culture and Code of Conduct Culture Company and the Code of Conduct PT PLN (Persero) originated and developed from Vision and Mission.
Warga PLN meyakini bahwa perwujudan Falsafah, Visi dan Misi Perusahaan, harus dilakukan secara bersama-sama dengan berlandaskan Budaya Perusahaan yang mengandung nilai-nilai Saling Percaya, Integritas, Peduli dan Pembelajar.
PLN citizens believe that the embodiment of values, vision and mission of the Company, shall be carried out jointly with the Corporate Culture based on containing the values of Faith, Integrity, Caring and Learners.
233
LAPORAN KEBERLANJUTAN Sustainability Report
234
Keberhasilan implementasi Pedoman Perilaku PLN ini adalah kemampuan mewujudkan dan menyelaraskan makna Pedoman Perilaku tersebut ke dalam kebijakan-kebijakan dan peraturan Perusahaan. The successful implementation of the PLN Code of Conduct is the ability to realize as well as to align the meaning of the Code of Conduct into the Company’s policies and regulations.
Budaya perusahaan PT PLN (Persero) diresmikan pada tanggal 27 Oktober 2002 bertepatan dengan hari Ulang Tahun Listrik Nasional yang ke 57. Implementasi Budaya Perusahaan di seluruh jajaran Perusahaan dilaksanakan melalui sosialisasi ke seluruh unit-unit PLN oleh Tim Sosialisasi PLN Kantor Pusat. Pelaksanaan sosialisasi Budaya Perusahaan dilakukan dengan cara presentasi, diskusi tanya-jawab dan diskusi kelompok. Penanaman nilai-nilai Budaya Perusahaan juga diberikan kepada pegawai-pegawai baru pada masa orientasi menjadi pegawai PLN.
The corporate culture of PT PLN (Persero), established on October 27, 2002 in coincide with the 57th National Electricity Anniversary. Implementation of the Corporate Culture at all levels of the Company carried out through socialization to all PLN units by PLN Socialization Team. Socialization of the Corporate Culture carried out through presentation, questionand-answer session, and group discussions. The internalization of the Corporate Culture are also socialized to new employees during employee orientation period.
Pedoman Perilaku Pada Oktober 2005, telah diterbitkan Pedoman Perilaku sebagai bentuk implementasi peningkatan dan penyempurnaan penerapan GCG sebagai kode etik yang dianut oleh seluruh pegawai di lingkungan PT PLN (Persero). Pedoman Perilaku berisi mengenai kebiasaan baik dan tata pergaulan profesional di lingkungan PLN. Petunjuk ini mengatur mengenai aspek kepemimpinan PLN, keanggotaan yang bertanggung jawab, hubungan profesional antaranggota dan hubungan dengan pihak eksternal.
Code of Conduct In October 2005, the Company has issued the Code of Conduct as a form of implementation of the increase and improvement of the implementation of GCG as a code of ethics adopted by all employees in PT PLN (Persero). Code of Conduct contains about good habits and a professional association order in PLN. This Directive regulates aspects of PLN’s leadership, membership of a responsible, professional relationship with internal and external parties.
Secara paralel, Buku Pedoman Perilaku PLN akan secara terus menerus disempurnakan untuk mengikuti perkembangan dan perubahan lingkungan bisnis Perusahaan. Keberhasilan implementasi Pedoman Perilaku PLN ini adalah kemampuan mewujudkan dan menyelaraskan makna Pedoman Perilaku tersebut ke dalam kebijakan-kebijakan dan peraturan Perusahaan.
In parallel, the Code of Conduct Book will continually enhanced to follow the developments and changes in the Company’s business environment. The successful implementation of the PLN Code of Conduct is the ability to realize as well as to align the meaning of the Code of Conduct into the Company’s policies and regulations.
Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris berisi panduan terkait aktivitas Direksi dan Dewan Komisaris secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten dalam melaksanakan tugas masing-masing seiring dengan pencapaian visi dan misi Perusahaan.
Board Manual
Tujuan dari Pedoman Kerja Diresksi dan Dewan Komisaris adalah: (i) memperjelas tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta memperjelas hubungan kerja di dalam maupun di antara kedua organ perusahaan tersebut, (ii) mempermudah organ-organ di bawah Dewan Komisaris dan Direksi untuk memahami tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, maupun hubungan tugas keduanya.
The purpose of Board Manual are: (i) clarify the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and Directors and to clarify the working relationships within and between the two organs of the enterprise, (ii) facilitate the organs under the Board of Commissioners and Directors for understand the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and Directors, as well as relationships both tasks.
Board Manual contains the relevant guidelines of the Boards activities in a structured, systematic, easily understood and can be run with consistent in carrying out their respective duties in line with achieving the vision and mission.
235
LAPORAN KEBERLANJUTAN Sustainability Report
236
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN Corporate Social Responsibility Visi Terwujudnya keharmonisan hubungan PT PLN (Persero) dengan masyarakat sehingga akan menunjang keberhasilan kegiatan PT PLN (Persero) dalam menyediakan tenaga listrik bagi masyarakat.
Vision Realizing a harmonious relationship between PT PLN (Persero) and the community to support corporate business sustainability while meeting the society’s demand for energy.
Misi
Mission
1. membantu pengembangan kemampuan masyarakat agar dapat berperan dalam pembangunan;
1. to develop the community’s skills to contribute to the nation development;
2. berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program Community Empowering;
2. to actively contribute in improving the community’s lilving quality through ‘Community Empowering’;
3. berperan aktif dalam mencerdaskan masyarakat melalui pendidikan;
3. to actively involve in community education through educational programs;
4. berperan aktif dalam mendorong tersedianya tenaga listrik untuk meningkatkan kualitas hidup dengan jalan penggunaan listrik pada siang hari untuk Industri Rumah Tangga dan pengembangan desa mandiri energi; dan
4. to actively involve in supporting the ‘electricity for better life’ campaign to increasing electricity usage during the day for the residential segment and through ‘energy independent village’ program; and
5. berperan aktif kesinambungan pelestarian alam.
menjaga melalui
5. to actively involve in preserving the natural environment.
Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan Meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperluas lapangan kerja dengan mengimplementasikan praktik-praktik GCG guna memposisikan perusahaan yang memiliki makna keberadaan di masyarakat (lingkungan) yang pada akhirnya dapat meningkatkan citra perusahaan.
Partnership Program for Small Business and Community Development Improving standards of living and expand employment opportunities by implementing Good Corporate Governance practices in order to position the company that has a meaning of existence in society (environment) which in turn can enhance the corporate image.
Tujuan Pelaksanaan Program Bina Lingkungan (PBL)/program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (P3L):
The purpose of Community Development Program (PBL)/Environmental Empowerment Program Participation (P3L) is:
dalam lingkungan
1. untuk meningkatkan citra PT PLN (Persero) dan untuk mendapatkan dukungan keberadaan PLN. 2. untuk meningkatkan kesejahteraan serta melakukan penyuluhan agar masyarakat sekitar instalasi PLN ikut mengamankan dan merasa memiliki instalasi tersebut.
1. to improve the image of PT PLN (Persero) and to get support from the presence of PLN; and
Sejak tahun 1991 hingga sekarang PT PLN (Persero) telah melaksanakan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Koperasi melalui unit-unit PLN yang tersebar di seluruh Indonesia. Program tersebut dilaksanakan PLN semaksimal mungkin dengan senantiasa mempertimbangkan aspek selektifitas, efektifitas, maupun efisiensi.
Since 1991 until today, PT PLN (Persero) has conducted a Small Business Partnership and Cooperation through all PLN units in Indonesia. The programs are being optimally implemented by PLN always considering aspects of selectivity, effectiveness, and efficiency.
Bagi PLN, selain sebagai wujud pelaksanaan penugasan Pemerintah, manfaat dari pelaksanaan program bantuan tersebut juga merupakan upaya untuk meningkatkan citra perusahaan, yaitu dengan menunjukkan adanya rasa tanggung jawab Perusahaan kepada masyarakat dan sebagai sarana pendekatan untuk mengatasi gejolak sosial masyarakat.
As part of the realization of the government assignments, implementation of social aid programs is being one of the advantages of the program, and also being part of the attempt to build the corporate image, by expressing the Company’s responsibility to the community as a means of approach to overcome the social setbacks.
Selain hal tersebut, Perusahaan juga melaksanakan Program Partisipasi
In addition, the Company also holds Environmental Empowerment and Participation Program (P3L)
Pemberdayaan Lingkungan (P3L) dalam bentuk pemberian bantuan kepada masyarakat di sekitar instalasi PLN untuk meningkatkan kesejahteraan, pendidikan, perbaikan fasilitas umum dan memberikan penyuluhan-penyuluhan agar masyarakat di sekitar instalasi PLN ikut mengamankan dan merasa memiliki instalasi tersebut.
by providing assistance to the surrounding communities in order to improve the welfare, education, public facilities and to provide guidance-counseling to the communities around the PLN generators and making them secure and having a good self belonging sense.
Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan) didasarkan atas:
Implementation of the Partnership Program and Community Development (Environmental Empowerment Participation Program) is based on:
1. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER 05/ MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang
1. Regulation of the Minister of State Owned Enterprises No. PER 05/MBU/2007 April 27, 2007
2. to improve the welfare and conduct counseling to the community about the installation of electricity has come to feel secure and installation.
237
LAPORAN KEBERLANJUTAN Sustainability Report
238
Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL);
on the Partnership Program with the Small Business and Environmental Development Programme (CSR);
2. Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No.138. a.k/DIR/2007 tanggal 1 Mei 2007 tentang Standard Operation Procedure (SOP) Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL); 3. SK Direksi PT PLN (Persero) Nomor 059.K/ DIR/2009 tanggal 13 Maret 2009 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kinerja PT PLN (Persero) Pembangkitan, Wilayah, Distribusi, Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (P3B) dan Jasa Penunjang Tahun 2007; dan
2. Decree of Board of Directors of PT PLN (Persero) No.138. ak/DIR/2007 dated May 1, 2007 on the Standard Operation Procedure (SOP) Implementation Partnership Program with small and Environment Development Program (CSR); 3. Decree of Board of Directors of PT PLN (Persero) Number 059.K/DIR/2009 dated March 13, 2009 about the Performance Rating System of PT PLN (Persero), Power Plant, Region, Distribution, Delivery and Transmission and Center of Load Dispatching(P3B) and Support Services in 2007; and
4. Pedoman Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di PT PLN (Persero) tahun 2007.
4. Guidelines for the Implementation of the Partnership Program and Community Development at PT PLN (Persero) in 2007.
Sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN No: PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 mengenai Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, PT PLN (Persero) wajib melaksanakan kegiatankegiatan yang bersifat tanggung jawab sosial dan pelestarian lingkungan.
According to Minister of State Enterprises Regulation PER-05/MBU/2007 April 27, 2007 regarding Partnership Program with the Small Business and Community Development Program, PT PLN (Persero) shall carry out the activities that have the nature of social responsibility and environmental conservation.
Perusahaan telah melaksanakan programprogram di atas melalui Unit PLN Wilayah, Unit PLN Distribusi, P3B dan Pembangkit di bawah koordinasi Sekretaris Perusahaan dengan dengan Manajer Senior Corporate Social Responsibility PT PLN (Persero) Kantor Pusat. Untuk Program Kemitraan, pinjaman modal kerja akan disalurkan di 21 Unit PLN yang tersebar di seluruh Wilayah Indonesia. Sedangkan untuk Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (P3L) akan dilakukan pada 25 Unit PT PLN (Persero).
The Company has conducted programs at the top through the PLN region unit, PLN Distribution Unit, P3B and Power plants in coordination between Corporate Secretary and the Senior Manager of Corporate Social Responsibility at PT PLN (Persero) Head Office. In partnership Program, working capital loans will be disbursed in 21 units spread across PLN Region of Indonesia. While for the Environmental Empowerment Program Participation (P3L), will be conducted on 25 units of PT PLN (Persero).
Program Kemitraan (PK) Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil selanjutnya disebut PK adalah suatu program yang dijalankan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri. Adapun dana PK bersumber dari:
Partnership Program (PK) Partnership Program for Small hereinafter referred to as PK is a program that is run to improve the ability of small businesses in order to become strong and independent. The PK of funds sourced from:
1. penyisihan laba setelah pajak sebesar maksimum 2%;
1. allowance for profit after tax at a maximum of 2%;
2. hasil bunga pinjaman, bunga deposito dan atau jasa giro dari dana Program Kemitraan setelah dikurangi beban operasional; dan
2. the result of the interest, the interest rates of deposits and or current accounts from the Partnership Program funds after deducting operating expenses; and
3. pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada.
3. devolution Partnership Program funds from another SOEs, if any.
Program Kemitraan merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan dari PT PLN (Persero) terhadap Mitra Binaan/Masyarakat berupa penyediaan tenaga listrik di area sekitar kegiatan Perusahaan serta mempunyai obyek Mitra Binaan yaitu Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UKM).
Partnership Program is a form of Corporate Social Responsibility (CSR) from PT PLN (Persero) to small partners/Society in the form of electricity supply in the area around the object of its activities and has assisted partner of Cooperatives and Small and Micro Enterprises (SMEs).
Struktur Organisasi Program Kemitraan PT PLN (Persero) Uraian dari Struktur Organisasi Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
Structure of the PT PLN (Persero) Partnership Program Description of Organization Partnership Program for Small Business is as follows:
1. yang bertanggung jawab terhadap Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil adalah Sekretaris Perusahaan;
1. responsible for the Partnership Program with Small Enterprises is in Corporate Secretary;
2. Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dilaksanakan oleh Unit PLN Wilayah dan Distribusi; dan
2. Partnership Program with Enterprises is conducted by Regional and Distribution PLN Units; dan
3. pembinaan dilakukan secara struktural oleh Perusahaan langsung pada Mitra Binaan melalui Kantor Cabang, Unit Pelayanan dan Area Pelayanan (kecuali yang berlokasi sama dengan Kantor Wilayah/Distribusi) dengan cara:
3. structurally development carried by the Company directly assisted partner through Branches, Service Unit and Service Area (except that is located at the Regional/Distribution Office) by:
a. pelakukan survei dan penelitian lapangan atas permohonan bantuan calon Mitra Binaan. Evaluasi kelayakan dilakukan sesuai kaidah usaha yang layak dan sehat serta dikoordinasikan dengan instansi terkait; dan
a. conducting surveys and field research on the request for help prospective small partners. Feasibility evaluation of business rules was made in accordance with proper and healthy as well as coordinated with relevant agencies; and
b. pembinaan dengan:
b. fostering Partnership, which is done by:
Kemitraan
i. memberikan pelatihan;
melakukan
pendidikan
dan
i. providing education and training;
ii. membantu pemasaran;
ii. marketing assistance;
iii. menyerahkan bantuan modal kerja;
iii. working capital assistance;
iv. memproses jaminan kredit;
iv. processing credit guarantees;
v. memantau dan mengevaluasi Mitra Binaan;
v. monitoring partners;
vi. mencatat dan membukukan transaksi yang terkait; dan
vi. making notes and recorded a related transaction; and
vii. membuat laporan secara periodik (Triwulan dan Tahunan).
vii. making periodic reports (Quarterly and Yearly).
and
evaluate
small
Dana PK diberikan dalam bentuk:
PK fund is provided in the form:
1. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan. Bentuk pinjaman dibagi dalam dua kategori, yaitu:
1. Loans to finance working capital and/or purchase of fixed assets in order to increase production and sales. Form of the loan is divided into two categories, namely:
a. pinjaman reguler, pinjaman yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun; dan
a. regular loans, loans with a maturity of more than one year; and
b. pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan
b. a special loan to finance the implementation of the funding needs
239
LAPORAN KEBERLANJUTAN Sustainability Report
usaha mitra binaan yang bersifat pinjaman tambahan berjangka pendek maksimum 1 tahun dan bersifat Cash Program dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha mitra binaan.
of business partners who are shortterm with a maximum of one year and has a nature of Cash Program in order to fulfill orders from the business partners.
2. Beban pembinaan untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas mitra binaan serta untuk pengkajian atau penelitian yang berkaitan dengan program mitra binaan. Bantuan pendidikan, pelatihan dan pemagangan diberikan dalam rangka:
2. Development fee to finance education, training, apprenticeship, marketing, promotion and other matters pertaining to improve the productivity of partners as well as for assessment or research related to program. Educational, training and apprenticeship assistance are given with purpose to:
a. meningkatkan keterampilan manajerial;
a. improve the managerial skills;
b. meningkatkan pengendalian mutu produksi;
b. improve quality control of production;
c. meningkatkan standarisasi teknologi; dan d. meningkatkan rancang bangun dan perekayasaan.
c. improve the standardization of technology; and
3. Bantuan Pemasaran dan Promosi diberikan dalam rangka:
3. Marketing and Promotion Assistance given with purpose to:
d. improve the design and engineering.
a. membantu penjualan produk; dan
a. escalate product sales; and
b. membantu promosi melalui kegiatan pameran
b. support promotion through exhibitions.
Sumber Dana dan Penggunaannya
Source of Fund Source and Allocation
1. Sumber Dana Program Kemitraan
1. Partnership Program Funding Source
Pada periode tahun 2009 dan 2008, sumber dana Program Kemitraan masing-masing adalah sebesar Rp 13.542.765.340 dan Rp 13.051.046.292 yang terdiri dari:
URAIAN
DESCRIPTION Saldo Awal Beginning Balance
In the period 2008 and 2007, the Partnership Program funding sources are, respectively amounting to Rp 13,542,765,340 and Rp 13,051,046,292 as follows: JUMLAH DANA TOTAL FUND
2009 519.583.517
Penyisihan Laba Profit Margin
750.127.772
-
-
Pengembalian Pinjaman Performing Loan
11.406.321.513
10.764.076.337
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman Revenue from Loan Administration Fee
1.517.231.573
1.536.842.184
38.903.958
45.923.197
Jasa Giro Clearing Account Lain-lain Others Total
60.724.779
19.383.590
13.542.765.340
13.116.353.080
2. Dana Tersedia dan Penggunaannya
2. Source of Funds and Its Allocations
Partnership Program funds for year 2008 and 2007 can be referred in the following table:
Dana Program Kemitraan tahun 2008 dan 2007 yang tersedia serta penggunaannya adalah sebagai berikut: URAIAN
DESCRIPTION Dana yang tersedia Available funds Penggunaan yang terdiri dari: Allocations: Pinjaman Mitra Binaan Loan for Partnership Program
240
2008
Pengeluaran Hibah Donation
JUMLAH DANA TOTAL FUND
2009
2008
13.542.765.340
13.116.353.080
-
-
13.008.809.101
13.185.579.000
13.000.000
387.857.983
JUMLAH DANA TOTAL FUND
URAIAN
DESCRIPTION
2009
2008
Biaya Operasional Operating Expenses
65.353.950
48.397.580
Pembayaran Hutang Settlement of Debt
(3.382.280)
(25.065.000)
Pembelian Aktiva Tetap Fixed Asset Purchases
-
Total Penggunaan Dana Total Allocations
13.083.780.771
12.596.769.563
3. Realisasi Rencana Kerja dan Realisasi Penyaluran berdasarkan Wilayah/ Distribusi
3. Actual Distribution Plan and the Realization by Region/Distribution
Realisasi penggunaan dana Program Kemitraan tahun 2009 adalah sebesar Rp 13.008.809.101 sedangkan yang dianggarkan dalam RKA adalah sebesar Rp 10.875.000.000. Adapun rincian dari penyaluran kepada Mitra Binaan Unit PLN sebagai berikut:
Actual use of the Partnership Program funds in 2009 was Rp 13,008,809,101, out of the Company’s total budget of Rp 10,875,000,000. Details of the distribution to Small Business Partners in each PLN Unit were as follows:
NO
UNIT UNITS
RKA BUDGET (RP)
REALISASI REALIZATION (RP)
PERBEDAAN BALANCE (RP)
1
Wilayah Nangroe Aceh Darussalam Nangroe Aceh Darussalam Region
280.000.000
295.000.000
15.000.000
2
Wilayah Sumatera Utara North Sumatra Region
330.000.000
489.469.340
159.469.340
3
Wilayah Sumatera Barat West Sumatra Region
450.000.000
571.500.000
121,500,000
4
Wilayah Riau Riau Region
160.000.000
308.500.000
148,500,000
5
Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu South Sumatra, Jambi and Bengkulu Region
710.000.000
899.300.000
189.300.000
6
Wilayah Lampung Lampung Region
150.000.000
191.500.000
41.500.000
7
Wilayah Bangka Belitung Bangka Belitung Region
260.000.000
367.500.000
107.500.000
8
Wilayah Nusa Tenggara Barat West Nusa Tenggara Region
530.000.000
681.500.000
151.500.000
9
Wilayah Nusa Tenggara Timur East Nusa Tenggara Region
120.000.000
170.550.000
50.550.000
10
Wilayah Kalimantan Barat West Kalimantan Region
240.000.000
348.615.574
108.615.574
11
Wilayah Kalimantan Selatan South Kalimantan Region
620.000.000
629.000.000
9.000.000
12
Wilayah Kalimantan Timur East Kalimantan Region
115.000.000
116.400.000
1.400.000
13
Wilayah Sulawesi Utara North Sulawesi
260.000.000
155.602.187
(104.397.813)
14
Wilayah Sulawesi Selatan South Sulawesi Region
690.000.000
613,100,000
(76.900.000)
15
Wilayah Maluku Maluku Region
15.000.000
23.000.000
8.000.000
16
Wilayah Papua Papua Region
30.000.000
-
(30.000.000)
17
Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang PLN Distribution for Greater Jakarta and Tangerang
475.000.000
270.000.000
(205.000.000)
18
Distribusi Jawa Barat Distribution for West Java
1.125.000.000
1.471.200,000
346.200.000
19
Distribusi Jawa Distribution for Central Java
1.900.000.000
2.196.000.000
296.000.000
20
Distribusi Jawa Timur Distribution for East Java
1.700.000.000
2.223.172.000
523.172.000
21
Distribusi Bali Distribution for Bali Total
715.000.000
987.900.000
272.900.000
10.875.000.000
13.008.809.101
2.133.809.101
4. Realisasi Penyaluran Berdasarkan Sektor Usaha
4. Distribution Realization Per Business Sector
Realisasi penyaluran dana Program Kemitraan berdasarkan sektor usaha untuk tahun 2009 dan 2008 tampak pada tabel berikut:
Realization of the Partnership Program based on the business sector for the years 2009 and 2008 can be referred in the following table:
241
LAPORAN KEBERLANJUTAN Sustainability Report
NO
SEKTOR SECTOR
REALISASI 2009 REALIZATION 2009
REALISASI 2008 REALIZATION 2008
KENAIKAN/PENURUNAN INCREASE/DECREASE
1
Sektor Industri Industrial Sector
2.444.200.000
2.023.837.480
420.362.520
2
Sektor Perdagangan Trade Sector
5.791.306.914
5.421.800.000
369.506.914
3
Sektor Pertanian Agricultural Sector
165.600.000
51.300.000
114.300.000
4
Sektor Peternakan Dairy Sector
549.500.000
447.500.000
102.000.000
5
Sektor Perkebunan Plantation Sector
25.000.000
40.000.000
(15.000.000)
6
Sektor Perikanan Fishery Sector
268.700.000
106.000.000
162.700.000
7
Sektor Jasa Service Sector
3.434.952.187
3.260.641.520
174.310.667
8
Sektor Lainnya Other Sectors
329.550.000
834.500.000
(504.950.000)
13.008.809.101
12.185.579.000
823.230.101
Total
Sumber pendanaan Program Kemitraan sejak tahun 2002 hingga tahun 2009 diperoleh dari dana bergulir yang ada. Sumber dana dan penggunaannya dari tahun 2005 sampai 2009 menunjukkan kenaikan dan dapat dilihat pada tabel berikut: 2005
2006
2007
2008
2009
Jumlah Dana Tersedia (Rp)
15.661.124.645 15.233.961.258 13.047.579.111 13.116.353.080 13.542.765.340
Dana Bergulir (Rp)
13.533.112.288 14.051.846.446 12.379.813.345 12.596.796.563 13.008.809.101
Total Available Funds (Rp)
Revolving Fund (Rp) Presentase
Percentage
242
Began in 2002 up to 2009, funding of the Partnership Program has been sourced from the existing revolving fund. The source of fund and its allocation showed an increasing trend from 2005 to 2009, as shown in the following table:
86,41%
92,24%
94,88%
96,04%
96,06%
Efektifitas penyaluran dana (rasio penggunaan dan jumlah dana tersedia) terjadi peningkatan, seperti terlihat dari grafik Evaluasi Program Kemitraan Berdasarkan Efektifitas Penyaluran. Pada tahun 2005 efektifitas penyaluran dana sebesar 86,14%. Pada tahun 2006 terjadi peningkatan yang signifikan menjadi 92,24%, 94,88% pada tahun 2007, 96,04% pada tahun 2008 dan 96,06% pada tahun 2009.
Effectiveness of the distribution of funds (the ratio of actual realization versus the budgeted amount) experienced an increase, as seen in the Partnership Program Evaluation graphic based on the Distribution Effectiveness. In 2005, the effectiveness of the fund distribution recorded 86.14%. In 2006, there was a significant increase to 92.24%, 94.88% in 2007, 96.04% in 2008 then 96.06% in 2009.
Hal ini disebabkan karena meningkatnya strategi kolektibilitas yang lebih baik melalui cara-cara:
This is due to the improved and better collectibility strategies conducted through:
a. menggunakan strategi angsuran ditransfer dalam rekening listrik; dan
a. transferred installments for electricity bills; and
yang
b. menerapkan sistem jaminan/agunan untuk Mitra Binaan terhadap beberapa unit PLN.
b. implementation of secured/collateral system for the Partners at some PLN units.
Sumber dana program kemitraan yang utama adalah berasal dari pengembalian pokok pinjaman dan dari pendapatan jasa pinjaman. Dapat disimpulkan bahwa hasil evaluasi penerimaan pengembalian pokok pinjaman mengalami peningkatan, sedangkan pendapatan jasa pinjaman cenderung menurun, hal ini disebabkan karena tingkat bunga yang diterapkan tahun 2008 adalah sebesar 6% yang lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hasil evaluasi penerimaan dana dari pengembalian pokok dan jasa pinjaman dapat dilihat pada diagram di bawah ini:
Funding source of the partnership program is primarily acquired from repayment of loan principal and income from lending services. Therefore, our evaluation concluded that the loan principal repayment being received have increased, while the revenues from loan services decreasing. This is due to the interest rate being applied in 2008, which was 6% or lower the the previous year. The evaluation results of repayment of principal and lending services can be referred in the following diagram:
243
LAPORAN KEBERLANJUTAN Sustainability Report
TABEL JUMLAH PENERIMAAN PENGEMBALIAN POKOK DAN JASA PINJAMAN PERIODE 20052009 NO
URAIAN DESCRIPTION
1
Table of Total income Received from Repayment of Loan Principal and Lending Service for the Period of 2005-2006 2005
2006
2007
2008
2009
Jumlah Pengembalian Pokok & Jasa Pinjaman ( juta Rp) Total Repayment for Loan Principal & Lending Service (million Rp)
9.946,7
13.061,14
11.770,15
12.300,92
13.203,18
2
Jasa Pinjaman (juta Rp) Lending Service (in Rp)
1.057,6
1.372,05
1.851,56
1.536,84
1.517,23
3
Pengembalian Pokok Pinjaman (juta Rp) Repayment of Loan Principal (in Rp)
8.889,1
11.689,09
9.918,59
10.764,08
11.505,95
Evaluasi total penyaluran menurut jumlah mitra binaan mulai tahun 2005 hingga 2009 dapat dilihat pada Grafik Total Penyaluran Menurut Jumlah Mitra Binaan, di mana pada tahun 2007 mengalami penurunan dikarenakan mitra binaan yang mengalami macet telah dipindah bukukan ke aktiva lain-lain piutang, bermasalah dan tahun 2008 jumlah mitra binaan meningkat mencapai 26.775 Mitra Binaan dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 27.673 Mitra Binaan. NO
URAIAN DESCRIPTION
1
Total Penyaluran (Juta Rupiah) Total Fund Distribution
2
Jumlah Mitra Binaan (Perusahaan) Number of Small Business Partners (Companies)
2005
2006
201.210,79
207.614,56
28.697
26.624
Program Bina Lingkungan (PBL) Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh PLN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba PLN. Dana Program Bina Lingkungan (PBL) bersumber dari:
Environmental Development Program (PBL) Environmental Development Program is a program empowering social society by PLN through the utilization of funds from the profits of PLN. Fund Community Development Program (PBL) obtained from:
1. penyisihan laba setelah pajak maksimal 2%; dan
1. allowance for profit after tax up 2%; and
2. hasil bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana PBL. Penilaian Kinerja Program Bina Lingkungan (PBL)
244
Evaluation of total distribution by number of partners from 2005 to 2009 can be seen in Graph of Total Distribution According to Number of Small Business Partners, where in 2007 had decreased due to non-performing partners, which have transferred to other asset accounts. In 2008, the number of partners increased to 26,775, then in year 2009 increased to 27,673 business partners.
Sumber dana pelaksanaan Program Bina Lingkungan (PBL) berasal dari sebagian laba/ keuntungan perusahaan. Atas dasar tersebut dan sesuai Risalah Rapat Pembahasan Evaluasi Laporan Tahunan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) No.Dokumen: RIS-08/SAM2.MBU/TSPPKBL/TK/2009 tanggal 19 Januari 2009 dan sesuai hasil RUPS Tahun 2010, ketersediaan dana pelaksanaan PBL dianggap belum dapat terpenuhi disebabkan oleh kerugian yang masih dialami PT PLN (Persero) hingga tahun buku 2009. Jumlah bantuan Program Bina Lingkungan Tahun 2009 tidak dianggarkan karena kondisi keuangan perusahaan belum memperoleh laba. Namun PT PLN (Persero) melaksanakan
2. results deposit interest and/or transfer services from the PBL fund.
Performance Assessment of Community Development Program (PBL) Source of fund of the Community Development Program (PBL) implementation derived from the portion of income/profit. Based on this and in accordance with the Discussion Meeting on Evaluation of Annual Report of PT PLN (Persero) No.: RIS-08/SAM2.MBU/TSP-PKBL/TK/2009 dated January 19, 2009 and in pursuant to the GMS of year 2010, the availability of the PBL funds is considered not be met due to the company’s losses experienced by PT PLN (Persero) up to the 2009 fiscal year. Total aid the Community Development Program Year 2009 was not in the yearly budget because of the company’s financial incapability in generating profit. However, PT PLN (Persero) released Rp 45,000,000,000,- (forty five billion Rupiah) for
program CSR/P3L sebesar Rp 45.000.000.000,(empat puluh lima miliar rupiah) berupa Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (P3L).
the CSR/P3L program and through Environmental Empowerment Participation Program (P3L).
Program Partisipasi Pemberdayaan Masyarakat Program Partisipasi Pemberdayaan Masyarakat adalah kegiatan pengembangan masyarakat/ komunitas yang dilakukan secara sistematis, terencana dan terarah menuju perluasan akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi dan kualitas kehidupan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kegiatan pembangunan sebelumnya. P3L merupakan bagian dari tanggung jawab sosial korporat perusahaan yang dalam pelaksanaannya memanfaatkan dana dari anggaran operasi lain.
Participation Program for Community Empowerment P3L is the community development/community done in a systematic, planned and directed toward the expansion of public access in order to achieve social, economic and quality of life better when compared with development activities previously. P3L is a section of Corporate Social Responsibility (Corporate Social Responsibility/ CSR) in which the implementation using funds from the budget of other operations.
P3L bertujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat di wilayah usaha PLN dalam bentuk kegiatan berupa Community Relation, Community Service, Community Empowerment serta bantuan pelestarian alam.
P3L aims to provide benefits to the communities in the area of operations of PLN through Community Relations, Community Service, Community Empowerment and natural conservation aid.
Uraian Struktur Organisasi Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan adalah sebagai berikut:
Description of Organizational Structure of the Empowerment of Environmental Participation Program are as follows:
1. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab terhadap Program Bina Lingkungan.
1. Corporate Secretary is responsible for the Community Development Program.
2. Program Bina Lingkungan dilaksanakan oleh Unit PLN Wilayah, PLN Unit Distribusi, Unit PLN Pembangkitan (Kit), Unit PLN Penyaluran dan Pusat Pengatur (P3B) dan PLN Kantor Pusat.
2. Environmental Development Program has been implemented by PLN Region Units, PLN Distribution Units, PLN Power Plants Units (Kit), PLN Transmission and Center of Load Dispatching Units (P3B) and PLN’s Head Office.
Jenis kegiatan program bina lingkungan adalah sebagai berikut:
Type of environmental development program activities are as follows:
1. Community Relations adalah kegiatankegiatan menyangkut pengembangan kesepahaman melalui komunikasi dan informasi kepada Para Pihak yang terkait (pemangku kepentingan), misalnya:
1. Community Relation are the activities related to development of mutual understanding through communication and information to the stakeholders, for instance:
a. Pengembangan kesepahaman melalui komunikasi dan informasi kepada para pihak, untuk peningkatan hubungan baik dengan kelompok masyarakat dan pemerintah setempat.
a. Development of mutual understanding through communication and information to both parties, to increase good relations with community groups and local government.
b. Bantuan konsultasi publik.
b. Public consultation Assitance.
c. Bantuan penyuluhan.
c. Briefings Assitance.
2. Community Service adalah program bantuan yang diberikan melalui pelayanan masyarakat. Bentuk bantuan meliputi:
2. Community Service is a program of assistance provided through community service in the form:
a. Bantuan kepada korban bencana alam, yaitu bantuan yang diberikan untuk
a. Assistance to victims of natural disasters, namely the assistance provided to
245
LAPORAN KEBERLANJUTAN Sustainability Report
meringankan beban para korban yang dilanda bencana alam, misalnya:
ease the burden of the victims hit by natural disasters (force majeure), for example:
i. dalam tahap darurat: penyediaan bahan-bahan kebutuhan pokok, air bersih dan mandi-cuci-kakus (MCK), pelaksanaan dapur umum, sembilan bahan pokok, tenda, obat-obatan dan tenaga medis, perahu karet, sewa angkutan/transportasi pengungsian dan alat-alat berat; dan
i. in emergency: provision of essential necessities, water and bathroomwash-toilet (MCK), the implementation of public kitchens, and nine basic commodities, tents, medicines and medical personnel, rubber boats, rental transportation for refugee and heavy equipment; and
ii. dalam tahap pemulihan dilakukan pemberian bantuan dalam bentuk perbaikan sarana umum.
ii. during recovery phase: providing renovation of public facilities.
b. Bantuan peningkatan kesehatan, yaitu bantuan yang diberikan dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, misalnya:
b. Health aid, provided in order to improve society’s health, for example:
i. bantuan tenaga para medis dan penyuluhan;
i. medical and counseling aid;
ii. peningkatan kualitas sanitasi lingkungan pemukiman dan renovasi posyandu/balai pengobatan masyarakat;
ii. improve the neighborhood sanitation quality and renovate public health care center/public health clinic;
iii. pemberian obat-obatan, massal, penyemprotan berdarah (DBD);
sunatan demam
iii. provision of drugs, mass circumcision, dengue fever spraying;
iv. perbaikan gizi sehat untuk anak di bawah lima tahun (balita);
iv. improvement of nutritional health for children under five years old (toddlers);
v. percontohan lingkungan sehat yaitu bantuan keikutsertaan pada kegiatan pemerintah setempat (penataan taman untuk umum, bak sampah, penataan rumah sehat dan lainnya); dan
v. pilot-project for healthy environment through participation in local government activities (landscape management, provision of rubbish bins, community health center and some others); and
vi. bantuan kegiatan yang kesehatan masyarakat.
vi. community health aid activities.
bersifat
c. Bantuan sarana ibadah, yaitu bantuan untuk meningkatkan kualitas sarana ibadah masyarakat seperti: i. pembangunan rumah ibadah;
246
atau
rehabilitasi
c. Religious aid by way of improving the quality of the community religious center such as through: i. construction or rehabilitation of local religious center;
ii. pengadaan perlengkapan ibadah; dan
ii. supply of religious facilities; and
iii. bantuan pelaksanaan keagamaan.
iii. assisting in religious activities.
kegiatan
3. Community Empowerment adalah program bantuan yang diberikan berkaitan dengan pemberian akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk menunjang kemandiriannya. Bentuk bantuan meliputi:
3. Communty Empowerment is an aid program relating to provide wider access to the community as to support its independence. The aids include:
a. Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan yaitu bantuan yang diberikan dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), antara lain:
a. Educational assistance and/or training provided in order to improve the Human Resources (HR) quality, such as:
P3L bertujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat di wilayah usaha PLN berupa Community Relation, Community Service, Community Empowerment serta bantuan pelestarian alam. P3L aims to provide benefits to the communities in in PLN area of operations through Community Relations, Community Service, Community Empowerment and natural conservation aid.
i. beasiswa;
i. scholarship;
ii. pelatihan/pemagangan anak putus sekolah; dan
ii. training/apprenticeship dropouts; and
iii. penyuluhan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat;
iii. counseling that aims to increase public knowledge;
b. bantuan pengembangan dan/atau penguatan kelompok-kelompok swadaya masyarakat, komunitas asli, organisasi profesi;
b. assistance of development and/or empowerment for civil society groups, indigenous communities, professional organizations;
c. bantuan peningkatan kapasitas usaha masyarakat yang berbasis potensi sumber daya setempat; dan
c. capacity building for potential-based community business; and
d. bantuan pelestraian alam.
d. environmental conservation aid.
school
4. Konservasi alam termasuk penghijauan
4. Natural Conservation including the greening
Dana Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (P3L) bersumber dari dana operasional perusahaan yang disetujui melalui RUPS. Pada tahun 2009 anggaran yang ditetapkan adalah sebesar Rp 45.000.000.000,- dengan realisasi penyaluran sebesar Rp 41,403,290,789 atau sebesar 92% dari yang dianggarkan.
The fund of Participation Program Environmental Empowerment (P3L) sourced from the fund company operations approved by the AGM. In the year 2009 the budget was Rp 45 billion, - the realization of the amount of Rp 41,403,290,789 or 92% of that budgeted.
Realisasi dari kegiatan Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (P3L) sepanjang tahun 2009 dalah sebagai berikut:
Realization of activities Participation Program for Environmental Empowerment (P3L) throughout the year 2009 dalah as follows:
Program Desa Mandiri Energi
‘Desa Mandiri Energi’ Program
1. Pembangkit (PLTMH)
Listrik
Tenaga
Mikro
Hidro
PLTMH mampu menerangi 52 kepala keluarga (KK), satu Sekolah Dasar dan
1. Micro-Hydro Power Plant (PLTMH) PLTMH able to illuminate the 52 heads of households, one primary and one Mosque in
247
LAPORAN KEBERLANJUTAN Sustainability Report
satu Mushola yang berada di Dusun Lebak Picung. PLTMH tersebut akan diserahkan oleh PT PLN (Persero) kepada Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk untuk mengelola pemeliharaan dan operasional PLTMH agar bantuan tersebut dapat berkelanjutan sehingga diharapkan keekonomian masyarakat sekitar Dusun Lebak Picung dapat meningkat.
the village of Lebak Picung. PLTMH was later handed over by PT PLN (Persero) to Society Institution which was formed to manage the maintenance and operation of PLTMH in order to sustainably help communities economics around the village of Lebak Picung to be increased.
PLTMH sebagai hasil kerja sama antara PT PLN (Persero) Jasa Produksi dengan Universitas Gadjah Mada dibangun di lokasi-lokasi sebagai berikut:
A PLTMH, a joint cooperation between PT PLN (Persero) Production Services with the Universities Gajah Mada was built at the following locations:
a. Desa Adat Susuan berkapasitas 25 KW;
248
Karang
Asem,
a. Desa Adat Susuan Karang Asem, with a capacity of 25 kW;
b. Dusun Kampung Sawah, berkapasitas 6 KW, menerangi 40 KK;
b. Dusun Kampung Sawah, with capacity of 6 KW, servicing 40 households;
c. Dusun Bojong Cisono, berkapasitas 6KW, menerangi 70 KK;
c. Dusun Bojong Cisono, with capacity of 6KW, servicing 70 households;
d. Dusun Cibadak, berkapasitas menerangi 266 KK;
6KW,
d. Dusun Cibadak, with capacity of 6KW, servicing 266 households;
e. Dusun Cisuren, berkapasitas menerangi 120 KK;
12KW,
e. Dusun Cisuren, with capacity of 12KW, servicing 120 households;
f. Dusun Ciawi, berkapasitas menerangi 180 KK;
6KW,
f. Dusun Ciawi, with capacity of 6KW, servicing 180 households;
g. Dusun Luewi Gajah, berkapasitas 6KW, menerangi 70 KK; dan
g. Dusun Leuwi Gajah, with capacity of 6KW, servicing 70 households; and
h. Dusun Lebak Picung, berkapasitas 10 KW, menerangi 54 KK.
h. Dusun Lebak Picung, with capacity of 10 KW, servicing 54 households.
NO
JENIS POHON TYPE OF TREE
KETINGGIAN (M) HEIGHT (M)
JUMLAH (POHON) TOTAL (TREE)
1
Huni
1,5
200
2
Namnam
1,25
200
3
Matoa
1,5
200
4
Bisbul
1,5
200
5
Gandaria
1,5
200
6
Sempur Batu
1,5
200
7
Kemang
1,5
200
8
Jamblang
1,5
200
9
Menteng
1,5
200
10
Kupa
1,5
200
Jumlah Total
2.000
Bantuan Bibit Pohon untuk Masyarakat Pelaksanaan penanaman pohon dilakukan secara bersamaan oleh PLN di beberapa Unit PLN dengan menyumbangkan bibit tanaman kepada kelompok masyarakat, dengan pertimbangan pelaksanaan sebagai berikut:
Tree Seeds Aid The tree plantation conducted simultaneously by some PLN units through donating several plant seeds to community groups, has been conducted by consideration as follows:
a. kelompok masyarakat memiliki kepedulian tinggi untuk menanam dan memelihara sendiri;
a. community groups have a high concern for plant and maintain by their initiative;
b. kelompok masyarakat ingin memanfaatkan hasil dari jerih payah dalam menanam dan memelihara;
b. community groups want to utilize the results of toil of plant;
c. unit PLN terletak jauh dari tempat yang membutuhkan sehingga dalam pemeliharaan tanaman tersebut akan sulit dilaksanakan oleh unit PLN; dan
c. the location of PLN units is far away from plant centre where it is needed so it is difficult to conduct it; and
d. perusahaan berharap untuk dapat melakukan penanaman di lahan-lahan kritis yang berada di daerahnya.
d. the company hopes to be able to make investments in critical lands that are in their area.
Program Pemberdayaan Lainnya
Other Empowerment Program
a. memberikan bantuan Rumah Pintar yang terletak pada daerah perbatasan dengan negara tetangga yaitu di Provinsi Kalimantan Barat dan beberapa Mobil Pintar yang merupakan kerjasama antara PLN dengan SIKIB; dan
a. providing support Smart House located on the border areas with neighboring countries in West Kalimantan Province, and several smart car as a collaboration between PLN and SIKIB; and
b. membangun Nation Building Corner (NBC) di Institusi pendidikan untuk meningkatkan minat belajar guna meningkatkan kualitas pendidikan yang telah dibangun di Maluku, Universitas Indonesia, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Universitas Diponegoro Semarang dan Universitas Airlangga Surabaya.
b. building a Nation Building Corner (NBC) in educational institutions to increase interest in learning to improve the quality of education that has been built in Maluku, Universitas Indonesia, Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Universitas Diponegoro Semarang and Universitas Airlangga Surabaya.
249
LAPORAN KEBERLANJUTAN Sustainability Report
AKTIVITAS LINGKUNGAN HIDUP Environmental Activities
250
Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, PT PLN (Persero) selalu berusaha untuk memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
In conducting its business activities, PT PLN (Persero) is always trying to comply with a requirement of the legislation in the environmental field.
Program kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan PLN di bidang lingkungan hidup, antara lain:
Activities program have been and are being carried out by PLN in the environmental field, such as:
• melaksanakan kebijakan umum perusahaan bidang lingkungan hidup;
• to implement a public policy environment sector companies;
• mengikuti program peduli lingkungan global/pelaksanaan Clean Development Mechanism (CDM); dan
• to follow the global environmental awareness programs/implementation of Clean Development Mechanism (CDM); and
• melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
• to implement education and training in environmental management.
Kepedulian terhadap Lingkungan dan Keselamatan Ketenagalistrikan Sejalan dengan visi Perusahaan yaitu menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan, PT PLN (Persero) selalu berusaha untuk memperhatikan aspek lingkungan dalam menjalankan setiap kegiatannya.
Concern for the Environment and Safety
PLN telah dan akan terus mengupayakan pengurangan pencemaran tanah, air dan udara oleh zat-zat polutan termasuk di dalamnya adalah pengurangan emisi gas rumah kaca. Upaya ini dilakukan secara menyeluruh dalam upaya penyediaan kelistrikan oleh Perusahaan baik itu instalasi pembangkit, transmisi/gardu induk dan distribusi.
PLN has been and will continue its efforts to reduce pollution of soil, water and air by pollutant substances included in it is a reduction in emissions of greenhouse gases. This effort is comprehensive in an effort to better provision of electricity by the Company’s installation of power plant, transmission/ substation, and distribution.
In line with the vision of the Company, which operates an environmentally sound company, PT PLN (Persero) always try to give attention to environmental aspects in carrying out any activities.
Kebijakan Lingkungan dan K2 Untuk menjabarkan visi tersebut, PT PLN (Persero) telah menetapkan kebijakan lingkungan dan keselamatan ketenagalistrikan untuk mendukung komitmen perusahaan sebagai berikut:
Environmental Policy and K2 To clarify the vision, PT PLN (Persero) has set environmental and safety policies to support the company’s commitment as follows:
1. mencegah pencemaran lingkungan dan degradasi keanekaragaman hayati, serta melindungi keselamatan dan kesehatan kerja karyawan di sekitar wilayah kerja Perusahaan;
1. to prevent environmental pollution and degradation of biodiversity, and to protect the safety and health of employees around the Company’s working area;
2. mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain yang mengontrol risiko keselamatan dan kesehatan kerja karyawan, serta mengendalikan aspek dan dampak penting lingkungan setiap
2. to obey the laws and regulations and other provisions that control health and safety risks of employees, as well as controlling environmental aspects and significant impacts
Bantuan PLTMH bertujuan agar keekonomian di sekitar dusun Lebak Picung meningkat The purpose of PLTMH is to increase the economics around Lebak Picung Village’s communities
kegiatan, proses dan produk dari berbagai unit kerja dan anak perusahaan;
of each activity, processes and products from various business units and subsidiaries;
3. mendokumentasikan, mengimplementasikan, memelihara, dan mengaji ulang secara periodik kebijakan lingkungan dan keselamatan ketenagalistrikan ini sehingga senantiasa relevan, sesuai dan menjadi pedoman dasar bagi manajemen lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja yang diterapkan secara spesifik di setiap unit kerja dan anak perusahaan;
3. to document, implement, maintain, and periodically reevaluate the environmental and safety policies is therefore always relevant, appropriate and become the basic guidelines for environmental management, occupational safety and health specifically applied in each unit and its subsidiaries;
4. menjadikan kebijakan ini sebagai landasan untuk penetapan dan evaluasi pencapaian tujuan dan sasaran manajemen lingkungan dan keselamatan ketenagalistrikan;
4. to make this policy as the basis for the determination and evaluation of achievement of the goals and targets of environmental and safety management;
5. mendorong setiap unit kerja dan anak perusahaan terus menerus melakukan perbaikankinerjasistemmanajemenlingkungan dan keselamatan ketenagalistrikan;
5. to encourage each unit and its subsidiaries continuously improve environmental management system performance and safety;
251
LAPORAN KEBERLANJUTAN Sustainability Report
252
6. menyediakan dan memfasilitasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan dan memelihara kebijakan lingkungan dan keselamatan ketenagalistrikan ini sehingga setiap unit kerja, anak perusahaan dan para mitra kerja dapat menerapkan kebijakan ini secara bertahap dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan kondisi lingkungan setempat;
6. to provide and facilitate the resources needed in implementing and maintaining environmental and safety policies so that each unit, its subsidiaries and its partners can implement this policy in stages by taking into account the ability of the company and the local environmental conditions;
7. menjadikan pengelolaan lingkungan hidup, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai sikap dan perilaku setiap lini manajemen dan individu karyawan perusahaan;
7. to make environmental management, occupational safety and health protection as the attitude and behavior of each line of management and individual employees;
8. mendorong pengembangan masyarakat di sekitar unit-unit kerja dan anak perusahaan sebagai upaya menjadikan perusahaan sebagai bagian integral dengan masyarakat di sekitarnya;
8. to encourage community development around work units and subsidiaries in an effort to make the company as an integral part with the surrounding community;
9. menjamin kebijakan ini senantiasa tersedia bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat luas; dan
9. to ensure this policy is always available to the parties concerned and the wider community; and
10. berpartisipasi dengan pemerintah di bidang perubahan iklim yaitu upaya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca.
10. to participate with government in the field of climate change is an effort to reduce greenhouse gas emissions.
Kegiatan Perusahaan dalam Bidang Lingkungan Pengelolaan Lingkungan Sekitar Instalasi dan Implementasi Keselamatan Ketenagalistrikan 1 sebagai implementasi dari kebijakan tersebut di atas, PT PLN (Persero) telah menetapkan aspek lingkungan dan keselamatan ketenagalistrikan sebagai salah satu unsur penilaian dalam kinerja unit bisnis PLN di seluruh Indonesia. Melalui penilaian kinerja ini, PT PLN (Persero) dapat mengevaluasi pemenuhan komitmen Perusahaan dalam bidang lingkungan dan keselamatan ketenagalistrikan; 2 instalasi PLN secara rutin melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan dokumen lingkungan (AMDL/ UKL-UPL). Selain itu sebanyak 34 unit PLN yang tersebar di seluruh Indonesia sudah mendapatkan sertifikat ISO 14001 dan sebanyak 32 unit sudah mendapatkan sertifikat Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3); 3 Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan atau dikenal dengan PROPER yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sudah dilaksanakan di lima unit dengan peringkat biru;
COMPANY’S ENVIRONMENTAL ACTIVITIES Environmental Management Around Installation and Implementation of Electricity-related Safety 1. as the implementation of the policies mentioned above, PT PLN (Persero) has set environmental and safety aspects as one element in assessing business unit performance by PLN in Indonesia. Through this performance assessment, PT PLN (Persero) could evaluate the fulfillment of its commitment in environmental and safety fields. 2. PLN’s Installation routinely conduct environmental monitoring and management in accordance with the environmental document (AMDL/UKL-UPL). Also as many as 34 units of electricity which spread throughout Indonesia have got ISO 14001 certificate and 32 units already certified Health and Safety Management System (SMK3) 3. Corporate Performance Rating Program in Environmental Management or known as PROPER implemented by the Ministry of Environment (KLH) was implemented in five units with a blue rating.
4. upaya untuk melestarikan lingkungan juga dilakukan dengan melakukan penghijauan pada area instalasi, melakukan pengelolaan DAS terpadu, kerja sama dengan universitas untuk melakukan kajian pemanfaatan abu batubara dan lain-lain; 5. memastikan bahwa semua unit instalasi perusahaan memenuhi Baku Mutu Lingkungan dan Standar Keselamatan Kerja sesuai aturan yang berlaku secara nasional dan sedekat mungkin dengan aturan internasional; dan 6. di bidang keselamatan ketenagalistrikan PLN telah mendapatkan penghargaan Presiden pada tahun 2008, karena tiga tahun berturut-turut mendapatkan penghargaan Menteri Tenaga Kerja untuk Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
4. efforts to preserve the environment is also performed by adding greenery to the installation area, performing an integrated watershed management, cooperation with universities to investigate the utilization of coal ash and others; 5. ensure that all units meet the company’s installation of Environmental Quality and Safety Standards under the terms of the applicable national and international rules as close as possible; and 6. in the field of safety of the electricity of PLN have been awarded the President in the year 2008, for three consecutive years was awarded the Minister of Labor for Safety and Health Management Systems.
Clean Development Mechanism
Clean Development Mechanism
1. partisipasi pada upaya penurunan gas rumah kaca melalui skema Clean Development Mechanism (CDM) telah dilakukan dengan dikembangkannya proyek CDM antara lain PLTA Kamojang IV, PLTP Lahendong II, PLTP Lahendong, PLTA Genyem, PLTM Lobong, PTLMH Mongango, dan PLTMH Merasap; dan
1. the participation in reducing greenhouse gases through a scheme of the Clean Development Mechanism (CDM) has been carried out with the development of CDM projects such as PLTA Kamojang IV, PLTP Lahendong II, PLTP Lahendong, PLTA Genyem, PLTM Lobong, PTLMH Mongango, and PLTMH Merasap; and
2. PLN sudah menandatangani kontrak penjualan Certified Emission Reduction (CER) sebanyak 3,2 juta ton CER yang akan dihasilkan sampai dengan tahun 2012.
2. PLN has signed a sales contract of Certified Emission Reduction (CER) as many as 3.2 million tonnes of CER that will be produced until the year 2012.
Komitmen Perlindungan Terhadap Pelanggan Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap pelanggan, PT PLN (Persero) mengacu kepada UU RI No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri dari dampak negatif pemakaian barang dan/atau jasa, dan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha serta meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa sehingga menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
Commitment of Customer Protection
Undang-undang tersebut telah disosialisasikan kepada petugas PLN yang berhadapan langsung dengan pelanggan agar mereka mendapat pemahaman yang mendalam mengenai isi undang-undang tersebut. Di samping sosialisasi internal, PLN juga melakukan sosialisasi mengenai UURI tersebut kepada pelanggan secara berkala melalui acara ‘Temu Pelanggan PLN’.
In order to provide protection to customers, PT PLN (Persero) refers to UU RI No.8 Year 1999 concerning consumer protection which aims such as to increase awareness, ability and independence of consumers to protect themselves from the negative effects of consumption of goods and/or services consumption, and to grow business awareness about the importance of consumer protection to growing honest and responsible attitude improving the quality of goods and/or services so that to ensure sustainability of goods and/or services production, health, comfort, security and consumer safety.
These laws have been socialized to the officers who deal directly with PLN’s customers so that they get a deep understanding of the content of these laws. Besides internal socialization, PLN also socialize UURI regularly in ‘Temu Pelanggan PLN’ to PLN’s Customers.
253
LAPORAN KEBERLANJUTAN Sustainability Report
254
PT PLN (Persero) terus berupaya memberikan perlindungan terhadap pelanggan dengan mengedepankan prioritas layanan kepada masyarakat. PT PLN (Persero) selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan listrik calon pelanggan mulai dari kelas rumah tangga, usaha atau bisnis, industri dan umum.
PT PLN (Persero) continues to provide customers’ protection by giving service priority to public service. PT PLN (Persero) is always trying to meet the electricity needs of customers ranging from residentials, business, industry and public group.
Peningkatan kualitas layanan yang dimaksud, antara lain:
The quality the quality of services is improved by:
1. peningkatan mutu produk berupa keandalan pasokan listrik, tegangan dan frekuensi listrik sesuai dengan standar yang ditetapkan termasuk kecukupan pasokan listrik;
1. improving quality of products such as reliability of power supply, voltage and electrical frequency in accordance with standards established includes the adequacy of electricity supply;
2. pemeriksaan terhadap alat pencatat pemakaian tenaga listrik serta alat pemutus beban untuk memastikan bahwa peralatan tersebut masih berfungsi dengan baik;
2. examining the recording devices of electricity and load breaker tool to ensure that the equipment is still functioning properly;
3. peningkatan akurasi pencatatan pemakaian listrik kWh, kVARh; dan
meter
3. improving the accuracy of electricity use reading meter of kWh and kVARh; and
4. peningkatan mutu layanan oleh seluruh jajaran karyawan PT PLN (Persero) dengan memperlakukan pelanggan sebagai mitra bisnis.
4. Improved quality of service by all employees of PT PLN (Persero) by treating customers as business partners.
Upaya peningkatan layanan diwujudkan juga melalui berbagai program terpadu, antara lain dengan memberikan kemudahan bagi calon pelanggan yang ingin memasang sambungan listrik dan yang akan menambah daya listriknya, melakukan pembenahan pencatatan pemakaian listrik serta meningkatkan pelayanan berupa kemudahan dalam pembayaran rekening listrik.
Service improvement efforts are also manifested through a variety of integrated programs, such as, by providing easy for prospective customers who want to install electrical connections and that would add to the power mains, the reconstruction of recording the electricity usage and to improve services such as convenience in payment of electricity bills.
Pembenahan dalam pencatatan pemakaian listrik dilaksanakan melalui peningkatan manajemen baca meter alat pembacaan pemakaian listrik, pembenahan rute baca alat pembacaan pemakaian meter listrik guna mempermudah pelacakan lokasi pelanggan, menyempurnakan sistem manajemen data stand meter, mengadakan pilot project pembacaan pemakaian listrik secara terpusat di gardu distribusi yang dikoordinasikan dengan pemasangan kWh elektronik di tempat pelanggan.
Settling in the recording of electricity usage implemented through improved management tools read the meter readings of electricity use, revamping route tools read the meter reading of electricity consumption in order to facilitate tracking the location of customers, improve the stand meter data management system, conducting a pilot project, the reading of electricity use in distribution substations centrally coordinated with the installation of electronic kWh at the customer site.
Peningkatan pelayanan pembayaran rekening listrik diwujudkan dengan menambah tempat pembayaran serta memberikan kemudahan, kenyamanan serta jaminan pelayanan melalui gerai maupun bank yang memiliki PLN online yang diberi nama “PRAQTIS” termasuk layanan 24 jam melalui ATM, internet dan telepon yang dimulai di PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang.
Electric bill payment service improvement is realized by adding payment point and also provides convenience, comfort and assurance as well as the quality of services delivered by PLN is realized through outlets or bank counters, which is connected online, namely “PRAQTIS” including the 24 hours ATM, internet and telephone services. Distribution begins at PLN Jakarta Raya and Tangerang.
Jaminan pelayanan melalui gerai maupun bank yang memiliki PLN online yang diberi nama “PRAQTIS” termasuk layanan 24 jam melalui ATM, internet dan telepon The quality of services delivered by PLN is realized through outlets or bank counters, which is connected online, namely “PRAQTIS” including the 24 hours ATM, internet and telephone services
Upaya lain PT PLN (Persero) dalam peningkatan layanan dilakukan melalui layanan informasi Call Center 123 yang bertugas untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Pelanggan, baik masalah teknis maupun masalah administrasi pelanggan serta menerima dan menyalurkan pengaduan masalah teknis maupun administrasi pelanggan kepada bagian yang berwenang untuk menangani masalah tersebut.
Other efforts of PT PLN (Persero) in improving services through the information service call center 123 that served to provide the information required by the Customer, whether technical problems or administrative problems and customer complaints received and disbursed technical and administrative problems to the customers who are authorized to handle problem.
255
LAPORAN KEBERLANJUTAN Sustainability Report
DAFTAR PERKARA/GUGATAN PIHAK KETIGA List of Civil/Third Party’s Lawsuits Case NO JENIS KASUS JURIDIKSI Type of Law PERKARA Case Case Jurisdiction 1
Gugatan wanprestasi Breach of contract lawsuit
2
Gugatan wanprestasi Breach of contract lawsuit
3
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan South Jakarta District Court
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan South Jakarta District Court
NOMOR PERKARA Case Reference Number Perkara No. 740/Pdt. G/2008/PN.Jkt.Sel tanggal 9 Juni 2008
NAMA PENGACARA Name of Attorney In House Lawyer In House Lawyer
Case No.740/Pdt.G/2008/ PN.Jkt.Sel dated June 9, 2008
Perkara No. 1123/Pdt. G/2008/PN.Jkt.Sel tanggal 9 Juni 2008 Case No.1123/Pdt.G/2008/ PN.Jkt.Sel dated June 9, 2008
Gugatan Perbuatan Melawan Hukum
Pengadilan Negeri Cibadak
Perkara No. 06/Pdt. G/2008/PN.Cbd
Law Suit against the law
Cibadak Court
Case No.06/Pdt.G/2008/ PN.Cbd
In House Lawyer Surat Kuasa Dirut No. 036. SKU/432/DIR/2009 tanggal 11 Januari 2009 In House Lawyer President Director’s Power of Attorney No. 036. SKU/432/DIR/2009 dated January 11, 2009
In House Lawyer Surat Kuasa Dirut No. 416. SKU/432/DIR/2009 tanggal 11 Januari 2009 In House Lawyer President Director’s Power of Attorney No. 416. SKU/432/DIR/2009 dated January 11, 2009
256
LAWAN BERPERKARA Plaintiff Gugatan diajukan oleh DPD-Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta kepada: PT PLN (Persero) sebagai Tergugat The lawsuit filed by DPD-Labor Union of PT PLN (Persero) Distribution of Central Java and Yogyakarta to: PT PLN (Persero) as the Defendant
GARIS BESAR BERPERKARA Case Highlights
POSISI TERAKHIR DARI PERKARA Case Status
Penggugat menyatakan bahwa Direktur Utama PT PLN (Persero) telah melakukan wanprestasi terhadap PKB Tahun 2006-2008. Penggugat menuntut agar PLN mengembalikan tanah objek sengketa. Dengan nilai tuntutan Dwangsom Rp 100.000.000 per hari.
Sudah diputus dan dimenangkan oleh PLN. Amar Putusan: PN. Jakarta Selatan tak berwenang mengadili sengketa antara Serikat Pekerja PLN dengan Direksi PLN. Diputus tanggal 10 September 2008.
The plaintiff claimed that the President Director of PT PLN (Persero) ws in Breach of PKB Year 2006-2008. The plaintiff demanded that PLN object to return the confiscated land dispute Requested Dwangsom Rp 100,000,000 per day. The plaintiff claimed that PT PLN (Persero) President Director was in breach of Year 2006-2008 PKB. The plaintiff sued PLN to return the land in dispute, with which the prosecution’s Dwangsom valued at Rp 10,000,000 per day. Gugatan diajukan oleh Ny. Tjut Julisna Rijanto Tergugat I: PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Tergugat II: PT PLN (Persero) sebagai Tergugat The lawsuit filed by Mrs. Tjut Julisna Rijanto Defendant I: PT PLN (Persero) Distribution of Central Java and Yogyakarta Defendant II: PT PLN (Persero) as a Defendant
Penggugat menyatakan bahwa Direktur Utama PT PLN (Persero) telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Jasa Pengurusan Pembayaran Tunggakan Rekening Listrik PT Poysindo Eka Perkasa Tbk. No. 054.PJ/160/DJTH/2005 dan Nomor: 001. PJ/CLH/2005 tanggal 14 April 2005. Nilai tuntutan Imbalan Jasa Rp 9.215.255.172 Miliar dan Dwangsom Rp 5.000.000 per hari. The plaintiff claimed that PT PLN (Persero) President Director was in breach of Arrear Electricity Billing Payment Service Agreement of PT Poysindo Eka Perkasa Tbk. No.054.PJ/160/DJTH/2005 and Number: 001.PJ/CLH/2005 dated April 14, 2005.
Has been dismissed and was won by PLN. Verdict: South Jakarta court was not authorized to adjudicate disputes between the Union with the Board of Directors of PLN. Decided September 10, 2008.
Sudah diputus dan dimenangkan oleh PLN. Amar Putusan: Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya. Diputus tanggal 30 April 2009, dan Penggugat Banding. Tergugat II menyampaikan Kontra Memori Banding tanggal 22 Oktober 2009. Has been dismissed and won by PLN. Verdict: Plaintiffs Claim rejected in its entirety. Decided on April 30, 2009, while the Plaintiff filed for appeal. Defendant II filed Contra Memory of Appeal dated October 22, 2009.
The case charges were valuing Rp 9,215,255,172 for Service Fee and Rp 5,000,000 per day for Dwangsom. Gugatan diajukan oleh PT Prisma Madju Tergugat I: Bupati Kab. Sukabumi Tergugat II: Sekda Kab. Sukabumi Tergugat III: PT PLN (Persero) Tergugat IV: BPN Sukabumi Tergugat V: Desa Citarik The lawsuit filed by PT Prisma Madju Defendant I: Regent Kab. Sukabumi Defendant II: Secretary, Kab. Sukabumi Defendant III: PT PLN (Persero) Defendant IV: BPN Sukabumi Defendant V: Citarik Village
Penggugat menyatakan bahwa Direktur Utama PT PLN (Persero) telah melakukan perbuatan melawan hukum atas kurang bayar terhadap pembebasan tanah sebesar Rp 200.000 untuk HGB 6 Nilai tuntutan Rp 18 Miliar Plaintiff claimed that PT PLN (Persero) President Director’s action was against the law, which was for underpayment of a land release case valuing Rp 200,000 for HGB 6. The prosecution was charged at Rp 18 billion.
Sudah diputus dan dimenangkan oleh PLN. Amar Putusan: Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya. Diputus tanggal 15 April 2009. Has been dismissed and was won by PLN. Verdict: Plaintiffs Claim rejected in its entirety. Decided April 15, 2009.
257
LAPORAN KEBERLANJUTAN Sustainability Report
NO
4
5
6
JENIS KASUS Type of Law Case
JURIDIKSI PERKARA Case Jurisdiction
NOMOR PERKARA Case Reference Number
Gugatan Perbuatan Melawan Hukum
Pengadilan Negeri Cibadak
Perkara No. 07/Pdt. G/2008/PN.Cbd
Law Suit against the law
Cibadak Court
Case No.07/Pdt.G/2008/ PN.Cbd
Gugatan Perbuatan Melawan Hukum
Pengadilan Negeri Cibadak
Perkara No. 08/Pdt. G/2008/PN.Cbd
Law Suit against the law
Cibadak Court
Case No.08/Pdt.G/2008/ PN.Cbd
Gugatan Perbuatan Melawan Hukum
Pengadilan Negeri Jakarta Timur
Perkara No. 78/Pdt. G/2009/PN.Jkt.Tim
Law Suit against the law
East Jakarta District Court
Case No.78/Pdt.G/2009/ PN.Jkt.Tim
NAMA PENGACARA Name of Attorney In House Lawyer Surat Kuasa Dirut No. 417. SKU/432/DIR/2009 In House Lawyer President Director’s Power of Attorney No.417.SKU/432/ DIR/2009
In House Lawyer Surat Kuasa Dirut No. 418. SKU/432/DIR/2009 In House Lawyer President Director’s Power of Attorney No.418.SKU/432/ DIR/2009
In House Lawyer Surat Kuasa Dirut No. 394. SKU/432/DIR/2009 tanggal 7 Mei 2009 In House Lawyer President Director’s Power of Attorney No.394.SKU/432/ DIR/2009 dated May 7, 2009
258
LAWAN BERPERKARA Plaintiff
GARIS BESAR BERPERKARA Case Highlights
POSISI TERAKHIR DARI PERKARA Case Status
Tergugat I: Bupati Kab. Sukabumi Tergugat II: Sekda Kab. Sukabumi Tergugat III: PT PLN (Persero) Tergugat IV: BPN Sukabumi Tergugat V: Desa Citarik
Penggugat menyatakan bahwa Direktur Utama PT PLN (Persero) telah melakukan perbuatan melawan hukum atas kurang bayar terhadap pembebasan tanah sebesar Rp 200.000 untuk HGB 7 Nilai tuntutan Rp 5,79 Miliar
Sudah diputus dan dimenangkan oleh PLN. Amar Putusan: Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya. Diputus tanggal 6 Mei 2009.
The lawsuit filed by PT Prisma Madju Defendant I: Regent Kab. Sukabumi Defendant II: Secretary, Kab. Sukabumi Defendant III: PT PLN (Persero) Defendant IV: BPN Sukabumi Defendant V: Village Citarik
The plaintiff claimed that the President Director of PT PLN (Persero) has done against the law for underpayment of land acquisition amounted to Rp 200,000 for HGB 7 Case charges Rp 5.79 Billion
Gugatan diajukan oleh PT Prisma Madju
Penggugat menyatakan bahwa Direktur Utama PT PLN (Persero) telah melakukan perbuatan melawan hukum atas kurang bayar terhadap pembebasan tanah sebesar Rp 200.000 untuk HGB 6 Nilai tuntutan Rp 5,299 Miliar
Gugatan diajukan oleh PT Prisma Madju
Tergugat I: Bupati Kab. Sukabumi Tergugat II: Sekda Kab. Sukabumi Tergugat III: PT PLN (Persero) Tergugat IV: BPN Sukabumi Tergugat V: Desa Citarik The lawsuit filed by PT Prisma Madju Defendant I: Regent Kab. Sukabumi Defendant II: Secretary, Kab. Sukabumi Defendant III: PT PLN (Persero) Defendant IV: BPN Sukabumi Defendant V: Village Citarik
The plaintiff claimed that the President Director of PT PLN (Persero) has done against the law for underpayment of land acquisition amounted to Rp 200 000 for HGB 6 The total claims Rp 5.299 Billion
Gugatan diajukan oleh David Diki Cs. Tergugat I: PT PLN (Persero) Jamali Tergugat II: PT PLN (Persero) Tergugat III: PT BBS Tergugat IV: Dirjen LPE
Penggugat menyatakan bahwa Direktur Utama PT PLN (Persero) telah melakukan perbuatan melawan hukum akibat membangun SUTT 150kV Asahimas Menes yang melintas di wilayah tempat tinggal Penggugat dengan demikian Penggugat sangat khawatir dan sangat cemas atas program tersebut. Dan Penggugat meminta Tergugat untuk memindahkan SUTT ke tempat lain. Nilai Tuntutan Materiil Rp 60.470.000.000 Immateriil Rp 50.530.000.000
The lawsuit filed by David Diki Cs. Defendant I: PT PLN (Persero) Jamali Defendant II: PT PLN (Persero) Defendant III: PT BBS Defendant IV: DG LPE
The plaintiff claimed that PT PLN (Persero) President Director’s action was against the law, which was due to the development of SUTT 150kV Asahimas Menes along the Plaintif’s residential area, and that program has caused the Plaintiff’s worrisome. Plaintiffs’ requested the Defendants to move the SUTT elsewhere. Prosecution’s Charges Material loss Rp 60,470,000,000 Non-material loss Rp 50,530,000,000
Has been dismissed and was won by PLN. Verdict: Plaintiffs Claim rejected in its entirety. Decided on May 6, 2009.
Sudah diputus dan dimenangkan oleh PLN. Amar Putusan: Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya. Diputus tanggal 3 Juni 2009. The court decided and was won by PLN. Verdict: Plaintiffs Claim rejected in entirely. Decided on June 3, 2009.
Putusan sela tanggal 22 Oktober 2009 Amar Putusan Sela: - Gugatan Penggugat salah alamat - Menerima Eksepsi Tergugat - Gugatan Penggugat salah alamat yakni P3B bukan di jalan Mt. Haryono - Membebani para Penggugat membayar ongkos perkara. PLN memenangkan perkara ini. Dalam Proses Banding dan tanpa menyerahkan Memori Banding. Decision was made on October 22, 2009, with verdicts: - Plaintiff’s prosecution of wrong address. - Defendant was Granted Some Exceptions. - The Plaintiff’s prosecution was addressed incorrectly to MT Haryono street, supposedly P3B. - The Plaintiffs were responsible to cover all legal charges. PLN won the case after further appeal and without submitting Memorandum of Appeal.
259
LAPORAN KEBERLANJUTAN Sustainability Report
NO
7
8
JENIS KASUS Type of Law Case
JURIDIKSI PERKARA Case Jurisdiction
NOMOR PERKARA Case Reference Number
NAMA PENGACARA Name of Attorney
Perkara No. 656/Pdt.G/2008/ In House Lawyer Surak Kuasa Dirut No. 324. PN.Jkt.Sel SKU/432/DIR/2009 tanggal 13 April 2009 Case No.656/Pdt.G/2008/ PN.Jkt.Sel In House Lawyer President Director’s Power of Attorney No.324.SKU/432/ DIR/2009 April 13, 2009
Gugatan Perbuatan Melawan Hukum
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Law Suit against the law
South Jakarta District Court
Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action)
Pengadilan Negeri Ternate
Perkara No. 08/Pdt.G/2009/ PN.Tte
Class Action
Ternate Court
Case No.08/Pdt.G/2009/ PN.Tte
In House Lawyer Surat Kuasa Manajer Cabang Ternate No.001. SKU/432/TNT/2009 tanggal 12 Mei 2009 In House Lawyer Ternate Branch Manager’s Power of Attorney No.001. SKU/432/TNT/2009 dated May 12, 2009
9
Gugatan Wanprestasi In Breach of Contract Lawsuit
260
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan South Jakarta District Court
Perkara No. 1478/Pdt. G/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 30 September 2009
In House Lawyer Surat Kuasa Dirut No. 819. SKU/432/DIR/2009 tanggal 30 Oktober 2009
Case No.1478/Pdt.G/2009/ PN.Jkt.Sel September 30, 2009
In House Lawyer President Director’s Power of Attorney No.819.SKU/432/ DIR/2009 dated October 30, 2009
LAWAN BERPERKARA Plaintiff
Gugatan diajukan oleh PT Jakarta Steel Megah Utama (d/h PT Wahana Garuda Lestari) Tergugat PT PLN (Persero) Jamali The lawsuit filed by PT Megah Utama Jakarta Steel (d/h PT Wahana Garuda Lestari), Defendant PT PLN (Persero) Jamali
GARIS BESAR BERPERKARA Case Highlights Penggugat menyatakan bahwa Direktur Utama PT PLN (Persero) telah melakukan perbuatan melawan hukum akibat Tagihan Susulan rekening listrik bulan Mei 2005 s.d. 2007 sebesar Rp 37.375.777.458 karena sesuai perjanjian Penggugat sudah membayar rekening listrik sesuai dengan yang telah disepakati Materiil Rp 125.000.000 Immateriil Rp 500.000.000
POSISI TERAKHIR DARI PERKARA Case Status Sudah diputus dan dimenangkan oleh PLN. Diputus tanggal 2 Februari 2010. Has been dismissed and was won by PLN. Decided on February 2, 2010.
The plaintiff claimed that the President Director of PT PLN (Persero) has acted against the law, the reason being the monthly billing statement incurring at the following month’s billing, started May 2005 up to 2007 amounted to Rp 37.375.777.458, as the plaintiff had paid the electricity bills accordingly as agreed Material loss Rp 125 million Immaterial Rp 500 million Gugatan diajukan oleh Muhammad Konoras, Cs. The lawsuit filed by Muhammad Konoras, Cs.
Gugatan ini diajukan atas dasar sering padamnya aliran listrik di daerahTernate sejak Februari 2009 akibatnya Penggugat tidak nyaman. Ganti Rugi Rp 33 Miliar Dwangsom Rp 1 juta per hari
Menunggu Putusan tanggal 11 Februari 2010 Awaiting Decision dated February 11, 2010
The lawsuit was filed due to the frequent power outage in Ternate, which has been ongoing since February 2009 and hence discomforting the Plaintiff. Compensation Rp 33 billion Dwangsom Rp 500 billion Gugatan diajukan oleh PT Guna Cipta Mandiri The lawsuit filed by PT Guna Cipta Mandiri
Gugatan ini diajukan oleh Penggugat atas Surat Pejanjian Kerja No. 0183. PJ/063/DIRUT/2004 karena PLN tidak memenuhi kewajibannya membayar uang kepada Penggugat. Kerugian penundaan pembayaran USD 2.324.702 Denda keterlambatan USD 412.967 Kerugian immaterial Rp 50 Miliar The lawsuit was filed by the Plaintiff under Work Order No. 0183.PJ/063/ DIRUT/2004 as for PLN was unable to meet its obligation on some cash settlement to the Plaintiff. Loss accounted for delay in payment USD 2,324,702 Late Payment Penalty USD 412,967 Non-material loss Rp 50 billion
Sudah diputus dan dimenangkan oleh PLN. Amar Putusan Sela: Gugatan Penggugat ditolak. Diputus tanggal 3 Februari 2010. The case was dismissed and won by PLN. Interlocutory Verdict: Plaintiff’s claim was denied. Decision made on February 3, 2010. Decided on February 3, 2010.
261
LAPORAN KEBERLANJUTAN Sustainability Report
NO
10
11
12
262
JENIS KASUS Type of Law Case
JURIDIKSI PERKARA Case Jurisdiction
Gugatan Perbuatan Melawan Hukum
Pengadilan Negeri Tangerang
Law Suit against the law
Tangerang District Court
Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action)
Pengadilan Negeri Tanjung Karang
NOMOR PERKARA Case Reference Number
NAMA PENGACARA Name of Attorney
Perkara No. 376/Pdt.G/2009/ In House Lawyer PN.Tng Surat Kuasa Dirut No. 024. SKU/432/DIR/2009 Case No.376/Pdt.G/2009/ tanggal 12 November 2009 PN.Tng In House Lawyer President Director’s Power of Attorney No.024.SKU/432/DIR/2009 dated 12 November 2009
Class Action
Perkara No. 111/Pdt.G/2009/ In House Lawyer PN.Tk Surat Kuasa Dirut No.925. SKU/432/DIR/2009 Tanjung Karang State Court Case No.111/Pdt.G/2009/ tanggal 21 Desember 2009 PN.Tk In House Lawyer President Director’s Power of Attorney No.925.SKU/432/DIR/2009 dated December 21, 2009
Gugatan Perbuatan Melawan Hukum
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Law Suit against the law
Central Jakarta District Court
Perkara No. 476/Pdt.G/2009/ In House Lawyer PN/Jkt.Pst Surat Kuasa Dirut No.038. SKU/432/DIR/2009 Case No.476/Pdt.G/2009/ tanggal 19 Januari 2010 PN/Jkt.Pst In House Lawyer President Director’s Power of Attorney No.038.SKU/432/DIR/2009 dated January 19, 2010
LAWAN BERPERKARA Plaintiff Gugatan diajukan oleh H. Ismail Radi The lawsuit filed by H. Radi Ismail
GARIS BESAR BERPERKARA Case Highlights Gugatan ini diajukan atas Penggugat merasa tanahnya digunakan untuk Gardu Induk sejak tahun 1986 tanpa diberikan kompensasi. Ganti Rugi Rp 10.552.000.000 Dwangsom Rp 10 juta per hari
POSISI TERAKHIR DARI PERKARA Case Status Replik tanggal 20 Januari 2010 Masih dalam proses hukum. Reply dated January 20, 2010 Still in the process of law.
The lawsuit was filed by the Plaintiff who assumed that his/her land has been deliberately used for Sub-Station purpose since 1986 without any compensation. Compensation Rp 10,552,000,000 Dwangsom Rp 10 million per day Gugatan diajukan oleh Asmarani, dkk The lawsuit filed by Asmarani, et al
Gugatan ini diajukan atas Dasar PLN tidak mampu menjamin tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup kepentingan rakyat. Ganti Rugi Rp 82.796.175..000 Dwangom Rp 1 juta per hari The lawsuit was filed on the basis of PLN’s inability to guarantee sufficient electricity supply to the public. Compensation Rp 82,796,175,000 Dwangsom Rp 1 million per day
Gugatan diajukan oleh David M.L. Tobing, SH dan Agus Soetopo, SH, MH The lawsuit filed by David ML Tobing, SH and Agus Soetopo, SH, MH
Sudah diputus dan dimenangkan oleh PLN. Amar Putusan: Gugatan Penggugat dinyatakan tidak sah. Diputus tanggal 6 Januari 2010 Has been dismissed and was won by PLN. Verdict: Plaintiffs claim are illegal. Decided on January 6, 2010
Gugatan ini diajukan atas Dasar PLN Tahap Mediasi tidak didapatkannya Tenaga Listrik secara Terus Menerus dengan Mutu Mediation Stage dan Keandalan yang Baik sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Ganti rugi Rp 1 The lawsuit was filed on the basis of PLN’s inability to provide Continuous Electricity Supply that is of Good Quality and Reliable, in accordance with the Law No.30 Year 2009 on Electricity Compensation of Rp1
263
LAPORAN KEBERLANJUTAN Sustainability Report
264
Akses Informasi dan data Perusahaan Access to Company’s Information and Data Situs PLN menyediakan akses informasi kepada pihak publik melalui situs web, www.pln.co.id. Di dalam situs web tersebut, PLN memberikan informasi yang mencakup aspek pelayanan pelanggan, info umum, info korporat dan hubungan investor.
Web Site PLN provides information access to the public through the web site, www.pln.co.id. On the web site, PLN provides information that covers customer service, public information, corporate information and investor relations aspects.
Media Publikasi PLN menerbitkan berbagai media publikasi seperti Company Profile, CSR, dan Electricity for a Better Life.
Publication Media PLN publishes various publications such as Company Profile, CSR, and Electricity for a Better Life.
Di samping itu, PLN juga menerbitkan media publikasi yang berisi informasi mengenai unit bisnis yang dikelola oleh Unit Bisnis di lingkugan PT PLN (Persero) yang tersebar di seluruh Indonesia. Media publikasi tersebut antara lain: Yes, Saburai, Pelita Bertuah, INFO PJB, SULUH ETAM, DAYA, Warta PLN 8, LMK, ICONEWS, Fokus, Tabaos, WARTA Serumpun Sebalai, P3B Sumatera, LISTRIK KITA, Floeksi, SULUH DEWATA dan CAHAYA.
PLN also publishes publication media containing information that relate to PLN Business Units across Indonesia. The Publication Media are: Yes, Saburai, Pelita Bertuah, INFO PJB, SULUH ETAM, DAYA, Warta PLN 8, LMK, ICONEWS, Fokus, Tabaos, WARTA Serumpun Sebalai, P3B Sumatera, LISTRIK KITA, Floeksi, SULUH DEWATA and CAHAYA.
Media Massa Informasi pelanggan juga diberikan oleh PLN melalui media massa dan majalah. Rubrik tanyajawab di berbagai koran untuk memberikan informasi dan solusi kepada para pelanggan. Informasi jadwal pemadaman yang disebabkan oleh program pemeliharaan dan perluasan jaringan distribusi diumumkan melalui berbagai media massa. Program edukasi pelanggan mengenai solusi menghemat pemakaian tenaga listrik secara tepat dan cerdas diberikan dalam bentuk brosur yang dilampirkan dalam majalah.
Mass Publication PLN customer service is also provided through mass media and magazines. Question and answer articles in several newspapers also provide information and solutions to the customers. Information on power outage schedule resulted from the distribution network, maintenance and expansion is also announced through various mass media. Customer Educational Program concerning the right and smart solutions for saving the electricity is given in the forms of brochures attached to the magazine.
INFORMASI BERKAITAN DENGAN PT PLN (Persero) DIPUBLIKASIKAN OLEH: Ida Bagus Gd. Mardawa Padangratha Sekretaris Perusahaan PT PLN (Persero) Jl. Trunojoyo Blok M-1 No.135 Kebayoran Baru, Jakarta 12160, Indonesia Tel.+62 21 7251234, 7250550, 7261122 Fax.+62 21 7221330 www.pln.co.id
Any information related to PT PLN (Persero) is published by: Ida Bagus Gd. Mardawa Padangratha Corporate Secretary PT PLN (Persero) Jl. Trunojoyo Block M-1 135 Kebayoran Baru, Jakarta 12160, Indonesia Tel. 62 21 7251234, 7250550, 7261122 Fax. 62 21 7221330 www.pln.co.id
Laporan Keuangan Financial Report
265
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN/ AND ITS SUBSIDIARIES LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI/ CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009 DAN 2008/ FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2009 AND 2008 DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/ AND INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN/AND ITS SUBSIDIARIES DAFTAR ISI/TABLE OF CONTENTS Halaman/ Page SURAT PERNYATAAN DIREKSI/DIRECTORS’ STATEMENT LETTER LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT
1
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI - Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut/ CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS – As of December 31, 2009 and 2008 and for the years then ended Neraca Konsolidasi/Consolidated Balance Sheets
3
Laporan Laba Rugi Konsolidasi/Consolidated Statements of Income
5
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasi/Consolidated Statements of Changes in Equity
6
Laporan Arus Kas Konsolidasi/Consolidated Statements of Cash Flows
7
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasi/Notes to Consolidated Financial Statements
9
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN NERACA KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah)
2009
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES CONSOLIDATED BALANCE SHEETS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 (Figures in tables stated in millions of Rupiah) Catatan/ Notes
2008
ASET
ASSETS
ASET TIDAK LANCAR Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 89.702.877 juta tahun 2009 dan Rp 78.636.561 juta tahun 2008 207.666.612 Pekerjaan dalam pelaksanaan 78.482.316 Properti investasi 138.442 Investasi jangka panjang 832.827 Aset pajak tangguhan 8.059 Aset tidak digunakan dalam operasi 1.021.434 Piutang pihak hubungan istimewa setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sebesar Rp 80.758 juta tahun 2009 dan Rp 68.988 juta tahun 2008 1.684.286 Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya 3.210.105 Aset tidak lancar lain 3.669.502
NONCURRENT ASSETS Property, plant and equipment net of accumulated depreciation of Rp 89,702,877 million in 2009 and Rp 78,636,561 million in 2008 Construction in progress Investment properties Long-term investments Deferred tax assets Assets not used in operations Receivables from related parties net of allowance for doubtful accounts of Rp 80,758 million in 2009 and Rp 68,988 million in 2008 Restricted cash in banks and time deposits Other noncurrent assets
Jumlah Aset Tidak Lancar ASET LANCAR Kas dan setara kas Investasi jangka pendek Piutang usaha - setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sebesar Rp 341.204 juta tahun 2009 dan Rp 625.222 juta tahun 2008 Piutang subsidi listrik Piutang lain-lain Persediaan - setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai sebesar Rp 94.557 juta tahun 2009 dan Rp 79.123 juta tahun 2008 Pajak dibayar dimuka Biaya dibayar dimuka dan uang muka Jumlah Aset Lancar JUMLAH ASET
3e,3f,5 3g,3h,6 3i,7 3k,8 3z,47 3j,9
197.014.713 53.120.352 138.442 526.644 8.767 1.331.105
10,50
1.756.932
11 3l,3m,3x,12
4.313.731 1.432.627
296.713.583
259.643.313
13.043.196 1.715.844
3n,13 3k,14
6.387.627 5.207.014
2.555.458 8.580.474 478.570
3o,15 3w,16,38 3o,17
1.708.320 7.294.364 473.030
9.721.258 236.375 668.318
3p,18 3z,19,47 3l,3m,3x,20
9.091.138 129.924 784.213
36.999.493
31.075.630
333.713.076
290.718.943
Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi.
Total Noncurrent Assets CURRENT ASSETS Cash and cash equivalents Short-term investments Trade accounts receivable - net of allowance for doubtful accounts of Rp 341,204 million in 2009 and Rp 625,222 million in 2008 Receivables on electricity subsidy Other receivables Inventories - net of allowance for decline in value of Rp 94,557 million in 2009 and Rp 79,123 million in 2008 Prepaid taxes Prepaid expenses and advances Total Current Assets TOTAL ASSETS
See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.
-3-
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN NERACA KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan
2009
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES CONSOLIDATED BALANCE SHEETS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued Catatan/ Notes
2008
KEWAJIBAN DAN EKUITAS
LIABILITIES AND EQUITY
EKUITAS Modal saham - nilai nominal Rp 1 juta per saham Modal dasar - 63.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh 46.107.154 saham 46.107.154 Tambahan modal disetor 34.819.299 Saldo laba Ditentukan penggunaannya 1.894.149 Tidak ditentukan penggunaannya 58.375.483 Jumlah Ekuitas 141.196.085
EQUITY Capital stock - par value of Rp 1 million per share Authorized - 63,000,000 shares
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR Pendapatan ditangguhkan Uang jaminan langganan Kewajiban pajak tangguhan Kewajiban jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun Penerusan pinjaman Hutang kepada Pemerintah Hutang sewa pembiayaan Hutang bank dan surat hutang jangka menengah Hutang obligasi Hutang listrik swasta Kewajiban imbalan kerja Hutang lain-lain Hutang pihak hubungan istimewa Hutang biaya proyek Jumlah Kewajiban Tidak Lancar KEWAJIBAN LANCAR Hutang usaha Pihak hubungan istimewa Pihak ketiga Hutang pajak Biaya masih harus dibayar Kewajiban jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun Penerusan pinjaman Hutang kepada Pemerintah Hutang sewa pembiayaan Hutang bank dan surat hutang jangka menengah Hutang listrik swasta Kewajiban imbalan kerja Hutang lain-lain Jumlah Kewajiban Lancar
21 22
46.107.154 30.965.460 1.894.149 48.019.804 126.986.567
8.297.478 5.961.009 9.397.962
3s,23 24 3z,47
7.556.638 5.401.137 8.273.883
19.111.614 2.937.926 14.363.539
3r,25 26 3f,27
18.929.074 3.231.719 18.563.764
23.705.248 46.246.024 6.494.843 13.902.579 138.776 187.210 4.064.956 154.809.164
28 3t,29 30 3x,49 34 31,50 32
10.192.011 28.508.458 7.754.912 12.968.866 226.594 97.932 1.373.698 123.078.686
Subscribed and paid-up - 46,107,154 shares Additional paid-in capital Retained earnings Appropriated Unappropriated Total Equity NONCURRENT LIABILITIES Deferred revenue Customers' security deposits Deferred tax liabilities Long-term liabilities - net of current maturities Two-step loans Government loans Lease liability Bank loans and medium term notes Bonds payable Electricity purchase payable Employee benefits obligation Other payables Payable to related parties Project cost payable Total Noncurrent Liabilities CURRENT LIABILITIES Trade accounts payable Related parties Third parties Taxes payable Accrued expenses
568.269 14.506.739 557.007 4.531.162
33,50 33,53 3z,35 36
383.698 23.509.652 685.784 3.489.396
2.082.552 293.793 1.210.483
3r,25 26 3f,27
2.287.600 293.793 1.344.518
Current maturities of long-term liabilities Two-step loans Government loans Lease liability
1.842.542 175.656 1.566.829 10.372.795 37.707.827
28 30 3x,49 34
2.508.315 194.708 1.398.355 4.557.871 40.653.690
Bank loans and medium term notes Electricity purchase payable Employee benefits obligation Other payables Total Current Liabilities
JUMLAH KEWAJIBAN
192.516.991
163.732.376
TOTAL LIABILITIES
JUMLAH EKUITAS DAN KEWAJIBAN
333.713.076
290.718.943
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES
Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi.
See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.
-4-
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah)
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOME FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2009 AND 2008 (Figures in tables stated in millions of Rupiah)
2009
Catatan/ Notes
2008
PENDAPATAN USAHA Penjualan tenaga listrik Subsidi listrik Pemerintah Penyambungan pelanggan Lain-lain
90.172.100 53.719.818 651.716 678.510
3u,37 3w,38 3s,23 39
84.249.726 78.577.390 589.622 791.772
Jumlah Pendapatan Usaha
145.222.144
BEBAN USAHA Bahan bakar dan pelumas Pembelian tenaga listrik Pemeliharaan Kepegawaian Penyusutan Lain-lain
76.235.072 25.447.786 7.964.512 9.758.314 11.834.746 4.035.539
Jumlah Beban Usaha LABA USAHA
164.208.510
Total Revenues
107.782.838 20.742.905 7.619.854 8.344.224 11.372.849 4.735.081
OPERATING EXPENSES Fuel and lubricants Purchased electricity Maintenance Personnel Depreciation Others
135.275.969
160.597.751
Total Operating Expenses
9.946.175
3.610.759
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN Penghasilan bunga 366.731 Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih 7.577.712 Beban bunga dan keuangan (5.941.882) Lain-lain - bersih 254.611 Penghasilan (Beban) Lain-lain - Bersih
REVENUES Sale of electricity Government's electricity subsidy Customer connection fees Others
40 3v,41,50 42 43 3e,5 44
3d,51 45 46
465.400 (9.295.731) (6.738.465) (233.131)
INCOME FROM OPERATIONS OTHER INCOME (CHARGES) Interest income Gain (loss) on foreign exchange - net Interest expense and financing charges Others - net
2.257.172
(15.801.927)
Other Income (Charges) - Net
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
12.203.347
(12.191.168)
INCOME (LOSS) BEFORE TAX
BEBAN PAJAK
(1.847.668)
LABA (RUGI) BERSIH
10.355.679
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR (Dalam Rupiah penuh)
224.600
3z,47
(112.548) (12.303.716)
3aa,48
Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi.
(266.850)
TAX EXPENSE NET INCOME (LOSS) BASIC EARNINGS (LOSS) PER SHARE (In full Rupiah amount)
See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.
-5-
Catatan/ Notes
22
2a,5
22
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2009 AND 2008 (Figures in tables stated in millions of Rupiah)
Jumlah ekuitas/ Total equity
Selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan/ Difference due to change of equity in subsidiaries
Saldo laba (defisit)/ Retained earnings (deficit) Ditentukan Tidak ditentukan penggunaannya/ penggunaannya/ Appropriated Unappropriated
Selisih penilaian kembali aset tetap/ Revaluation increment in property, plant and equipment
136.412.740 2.877.543
Balance as of January 1, 2008 Additions during the year Reclasification of revaluation increment in property, plant, and equipment caused by implementation of PSAK 16 (Revised 2007) Net loss for the year
Tambahan modal disetor/ Additional paid-in capital
(77.232.733) -
(12.303.716)
Balance as of December 31, 2008 Additions during the year Net income for the year
Modal ditempatkan dan disetor penuh/ Subscribed and paid-up capital stock
137.556.253 (12.303.716)
126.986.567 3.853.839 10.355.679
Balance as of December 31, 2009
(77.640.558) -
(59.915.695) -
-
1.894.149 -
48.019.804 10.355.679
141.196.085
59.915.695 -
1.894.149 -
58.375.483
77.640.558 -
-
1.894.149
28.087.917 2.877.543
-
-
30.965.460 3.853.839 -
-
46.107.154 34.819.299
See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.
46.107.154
46.107.154 -
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASI UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah)
Saldo per 1 Januari 2008 Penambahan tahun berjalan Reklasifikasi selisih penilaian kembali aset tetap sehubungan dengan penerapan PSAK 16 (Revisi 2007) Rugi bersih tahun berjalan Saldo per 31 Desember 2008 Penambahan tahun berjalan Laba bersih tahun berjalan Saldo per 31 Desember 2009
Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi.
-6-
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan kas dari pelanggan Pembayaran kas kepada pemasok Pembayaran kas kepada karyawan Kas digunakan untuk aktivitas operasi Penerimaan subsidi listrik Pembayaran bunga Penerimaan bunga Penerimaan restitusi pajak penghasilan Pembayaran pajak penghasilan Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Operasi
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2009 AND 2008 (Figures in tables stated in millions of Rupiah)
2009
2008
92.645.263 (121.641.334) (8.435.612) (37.431.683) 49.048.741 (5.209.099) 281.527 17.745 (809.044)
87.671.563 (128.651.527) (7.287.201) (48.267.165) 64.693.962 (7.707.000) 510.572 (1.449.888)
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES Cash receipts from customers Cash paid to suppliers Cash paid to employees Cash used in operations Government subsidy received Interest expense paid Interest received Income tax restitution received Income tax paid
5.898.187
7.780.481
12.464 (3.225.411) (30.954.032) 173.267 (170.675) (319)
30.111 (3.178.255) (21.732.709) 76.929 (452.202) (125.186)
6.657.314
1.311.724
(6.175.561) (2.808) 10.251.466 (7.132.674)
(583.343) (1.395) 4.718.721 (2.016.451)
(30.566.969)
(21.952.056)
21.415.000 (237.833) (2.021.405) (293.793)
(5.232) (2.054.943) (305.293)
9.999 16.439.433 (2.508.315) (169.480) (1.309.255)
7.794.236 (18.986) (152.003) (989.359)
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES Proceeds from issuance of bonds Payment of bonds issuance costs Payment of two-step loans Payment of Government loans Paid in capital of subsidiary by minority stockholder Proceeds from bank loans Payment of bank loans Payment of electricity purchase payable Payment of lease installment
Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan
31.324.351
4.268.420
Net Cash Provided by Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS
6.655.569
(9.903.155)
NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN
6.387.627
16.290.782
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN
13.043.196
6.387.627
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Hasil penjualan aset tidak digunakan dalam operasi Perolehan aset tetap Perolehan pekerjaan dalam pelaksanaan Penerimaan piutang pihak hubungan istimewa Penambahan piutang pihak hubungan istimewa Perolehan investasi jangka panjang Pencairan rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya Penempatan rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya Pembayaran hutang penyertaan saham Pencairan investasi jangka pendek Penempatan investasi jangka pendek Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Hasil emisi obligasi Pembayaran biaya emisi obligasi Pembayaran penerusan pinjaman Pembayaran hutang kepada pemerintah Penambahan modal disetor anak perusahaan oleh pemegang saham minoritas Perolehan hutang bank Pembayaran hutang bank Pembayaran hutang listrik swasta Pembayaran angsuran sewa pembiayaan
Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi.
Net Cash Provided by Operating Activities CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES Proceeds from sale of assets not used in operations Additions to property, plant and equipment Additions to construction in progress Decrease in receivables from related parties Increase in receivables from related parties Acquisition of long-term investments Withdrawal of restricted cash in banks and time deposits Placement of restricted cash in banks and time deposits Payment of payable on acquisition of shares of stock Withdrawal of short-term investments Placement of short-term investment Net Cash Used in Investing Activities
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR
See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.
-7-
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan 2009 PENGUNGKAPAN TAMBAHAN Aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak mempengaruhi kas : Perolehan aset tetap melalui : Reklasifikasi pekerjaan dalam pelaksanaan ke aset tetap Reklasifikasi aset tidak digunakan dalam operasi ke aset tetap Perolehan pekerjaan dalam pelaksanaan melalui: Penarikan pinjaman dan hutang biaya proyek Bantuan Pemerintah Kapitalisasi biaya pinjaman Kapitalisasi beban penyusutan Hutang lain-lain Reklasifikasi aset tetap ke aset tidak digunakan dalam operasi Subsidi diperhitungkan dengan hutang usaha Konversi hutang usaha ke surat hutang jangka menengah
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2009 AND 2008 (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued 2008 SUPPLEMENTAL DISCLOSURES Noncash investing and financing activities :
19.233.077
7.224.669
790.073
166.410
7.727.519 3.853.839 (3.602.307) 10.026 9.536.200
4.951.032 2.877.543 4.039.022 11.043 3.303.411
424.637 3.384.967
650.391 16.412.239
-
5.000.000
Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi.
Additions to property, plant and equipment through: Reclassification of construction in progress to property, plant and equipment Reclassification of assets not used in operations to property, plant and equipment Additions to construction in progress through : Drawdown of loans and project cost payable Government equity participation Capitalization of borrowing costs Capitalization of depreciation expense Other payables Reclassification of property, plant and equipment to assets not used in operations Offsetting electricity subsidy with accounts payable Conversion of trade accounts payable to medium term notes
See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.
-8-
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) 1.
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah)
UMUM
1.
a. Pendirian dan Informasi Umum
GENERAL a. Establishment and General Information
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara (“Perusahaan”) didirikan pada tahun 1961 dalam bentuk Jawatan di dalam lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga. Perusahaan merupakan kelanjutan usaha beberapa perusahaan listrik Belanda yang diambilalih oleh Pemerintah Republik Indonesia. Perusahaan listrik Belanda tersebut meliputi NV ANIEM, NV SEM, NV OJEM, NV EMS, NV EMBALOM, NV GEBEO, NV OGEM dan NV WEMI. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1965, status Perusahaan berubah menjadi perusahaan yang berbadan hukum. Selanjutnya ditetapkan menjadi Perusahaan Umum (Perum) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1970 yang dipertegas dengan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1972. Kemudian berdasarkan akta No. 169 tanggal 30 Juli 1994 dari Sutjipto S.H., notaris di Jakarta, status badan hukum Perusahaan berubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama Perusahaan Perseroan PT Perusahaan Listrik Negara disingkat PT PLN (Persero). Akta perubahan ini disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-11.519.HT.01.01.Th.94 tanggal 1 Agustus 1994, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 13 September 1994, Tambahan No. 6731.
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara (the Company) was established in 1961 as a unit of the Ministry of Energy and Public Works. The Company is a business continuation of several Dutch electricity companies taken over by the Government of the Republic of Indonesia. The Dutch electricity companies include among others: NV ANIEM, NV SEM, NV OJEM, NV EMS, NV EMBALOM, NV GEBEO, NV OGEM and NV WEMI. Based on Government Regulation No. 19 year 1965, the Company’s status was changed to that of a legal entity. Subsequently, based on Government Regulation No. 30 year 1970, as amended by Government Regulation No. 18 year 1972, the Company became a Perusahaan Umum (Perum). Based on notarial deed of Sutjipto, S.H., notary in Jakarta, No. 169 dated July 30, 1994, the Company’s status was changed to a limited liability company and was named Perusahaan Perseroan PT Perusahaan Listrik Negara or PT PLN (Persero). This change was approved by the Minister of Justice in his decision letter No. C2-11.519.HT.01.01.Th.94 dated August 1, 1994 and was published in State Gazette of the Republic of Indonesia No. 73 dated September 13, 1994, Supplement No. 6731.
Anggaran dasar Perusahaan terakhir diubah (i) berdasarkan akta No. 2 tanggal 1 Juli 2008 dari Lenny Janis Ishak S.H., notaris di Jakarta, dalam rangka penyesuaian dengan Undangundang No. 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas. Akta perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU46951.AH.01.02 Th 2008 tanggal 1 Agustus 2008, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 92 tanggal 14 Nopember 2008, Tambahan No. 23523 (ii) berdasarkan akta No. 15 tanggal 30 Januari 2009 dari Lenny Janis Ishak S.H., notaris di Jakarta, atas perubahan pasal 10 dan 11 mengenai tugas dan wewenang direksi. Akta perubahan ini telah diterima dan dicatat di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHUAH.01.10-02240 tanggal 20 Maret 2009.
The articles of association of the Company was recently amended by (i) notarial deed No. 2 dated July 1, 2008 of Lenny Janis Ishak S.H., notary in Jakarta, to conform with Law No. 40 year 2007 on Limited Liability Companies. This change was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his decision letter No. AHU-46951.AH.01.02 Th 2008 dated August 1, 2008, and was published in State Gazette of the Republic of Indonesia No. 92 dated November 14, 2008, Supplement No. 23523 (ii) notarial deed No. 15 dated January 30, 2009 of Lenny Janis Ishak S.H., notary in Jakarta, in accordance with article 10 and 11 concerning the responsibility and authority of the Directors. This change was received and recorded in the Department of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with letter No. AHU-AH.01.1002240 dated March 20, 2009.
-9-
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan
b.
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued
Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.
In accordance with article 3 of the Company’s articles of association, the scope of its activities is to run electricity business for public use, which is satisfactory both in quantity and quality and also to earn profit, and perform the assignment from the Government in electricity business in order to support development with the application of the principles of Limited Liability Companies.
Perusahaan berdomisili di Jakarta dan memiliki 46 unit pelaksana yang tersebar di wilayah Indonesia. Kantor Pusat Perusahaan beralamat di Jl. Trunojoyo Blok M I No. 135, Jakarta.
The Company is domiciled in Jakarta, with 46 business unit offices spread all over Indonesia. The Company’s head office is located at Jl. Trunojoyo Blok M I No. 135, Jakarta.
Sesuai dengan Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang “Badan Usaha Milik Negara (BUMN)”, Pemerintah wajib memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN termasuk margin yang diharapkan kepada BUMN yang diberikan penugasan khusus. Perusahaan merupakan BUMN yang sedang melaksanakan penugasan khusus berupa penyediaan tenaga listrik bersubsidi kepada masyarakat (Catatan 38).
Based on Law No. 19 year 2003, regarding “State-Owned Enterprises (BUMN)”, the Government is obliged to provide compensation to these BUMN, which were appointed to perform special assignment, for all expenses which they have incurred, including expected return (margin). The Company is a BUMN, which performs a special assignment of providing electricity power with subsidy to the public (Note 38).
Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, jumlah karyawan Perusahaan dan anak perusahaan masing-masing 45.000 karyawan dan 44.750 karyawan.
As of December 31, 2009 and 2008, the Company and its subsidiaries had total number of employees of 45,000 and 44,750, respectively.
Penawaran Umum Efek Hutang Perusahaan
b. Public Offering of Bonds of the Company
Majapahit Holding B.V., Belanda, anak perusahaan yang bertujuan khusus yang sepenuhnya milik Perusahaan, menerbitkan Obligasi Terjamin (Guaranteed Notes) jatuh tempo tahun 2020 pada tanggal 6 Nopember 2009, Guaranteed Notes jatuh tempo tahun 2019 pada tanggal 7 Agustus 2009, Guaranteed Notes jatuh tempo tahun 2017 dan 2037 pada tanggal 28 Juni 2007, dan Guaranteed Notes jatuh tempo tahun 2011 dan 2016 pada tanggal 16 Oktober 2006. Guaranteed Notes ini dicatatkan pada Bursa Efek Singapura.
Majapahit Holding B.V., Netherlands, a wholly-owned special-purpose subsidiary of the Company, issued Guaranteed Notes due in 2020 on November 6, 2009, Guaranteed Notes due in 2019 on August 7, 2009, Guaranteed Notes due in 2017 and 2037 on June 28, 2007 and Guaranteed Notes due in 2011 and 2016 on October 16, 2006. These Guaranteed Notes are listed in the Singapore Exchange Securities Trading Limited.
Perusahaan juga telah beberapa kali menerbitkan Obligasi PLN, terakhir Obligasi PLN X Tahun 2009 dan Obligasi Syariah (Sukuk) Ijarah PLN III Tahun 2009. Obligasi ini akan jatuh tempo antara tahun 2014 – 2016 dan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (Catatan 29).
The Company also issued several PLN Bonds, most recently, PLN X Bonds Year 2009 and Syariah (Sukuk) Ijarah PLN III Bonds Year 2009. These bonds will be due between 2014 – 2016 and are listed in the Indonesian Stock Exchange (Note 29).
- 10 -
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan c.
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued
Susunan Pengurus dan Informasi Lain
c. Management and Other Information As of December 31, 2009 and 2008, the Company’s management consisted of the following :
Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, susunan pengurus Perusahaan adalah sebagai berikut : 2009
2008
Komisaris Utama Komisaris
Yogo Pratomo Wimpy S.Tjetjep Syahrial Loetan Rahmat Waluyanto Abdul Azis
Alhilal Hamdi Isnuwardianto Komara Djaja Rahmat Waluyanto
President Commissioner Commissioners
Komisaris Independen
Lutfi Hamid Adang Firman
Lutfi Hamid Bambang PS Brojonegoro
Independent Commissioners
Direktur Utama Wakil Direktur Utama Direktur Operasi Jawa-Bali Direktur Operasi Indonesia Barat
Dahlan Iskan
Fahmi Mochtar Rudiantara
President Director Vice President Director Director of Java-Bali Operations Director of West Indonesia Operations
Direktur Operasi Indonesia Timur Direktur Energi Primer Direktur Pengadaan Strategis Direktur Perencanaan dan Teknologi
Vickner Sinaga Nur Pamudji Bagiyo Riawan Nasri Sebayang
Direktur Bisnis dan Manajemen Resiko
Murtaqi Syamsuddin
Direktur SDM & Umum Direktur Keuangan Direktur Konstruksi Strategis Direktur Jawa-Madura-Bali Direktur Luar Jawa-Madura-Bali
Eddy D. Erningpraja Setio Anggoro Dewo -
Supriadi Setio Anggoro Dewo Moch. Agung Nugroho Murtaqi Syamsuddin Hariadi Sadono
Lutfi Hamid Komara Djaja Elok Tresnaningsih Sugianto Syamsul Arifin Lilik safrudin Ismail Maman Suparman
Lutfi Hamid Bambang PS Brojonegoro Elok Tresnaningsih Sugianto Syamsul Arifin Lilik safrudin Ismail Maman Suparman
Komite Audit Ketua Wakil Ketua Anggota
I.G.A Ngurah Adnyana Moch. Harry Jaya Pahlawan
Bambang Praptono
Director of East Indonesia Operations Director of Primary Energy Director of Strategic Procurement Director of Planning & Technology
-
Director of Business and Risk Management Director of Human Resource & General Affairs Director of Finance Director of Strategic Construction Director of Java-Madura-Bali Director of Outside Java-Madura-Bali Audit Committee Chairman Vice Chairman Members
Based on the decision letter dated January 29, 2010 of the Company’s Board of Commissioners, the structure of the Company’s Audit Committee has been changed as follows:
Berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan tanggal 29 Januari 2010, susunan Komite Audit Perusahaan berubah menjadi sebagai berikut: Ketua Wakil Ketua Anggota
-
: Lutfi Hamid : Adang Firman : Elok Tresnaningsih Lilik Safruddin Ismail Sugianto Sugeng Rochadi Djuprianto Adi Djoko Guritno
Chairman Vice Chairman Members
As of December 31, 2009 and 2008, the Company’s corporate secretary is Ida Bagus GD Mardawa Padangratha and Supriyanto, respectively.
Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, sekretaris Perusahaan masing-masing adalah Ida Bagus GD Mardawa Padangratha dan Supriyanto.
- 11 -
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan
2.
Dewan komisaris Perusahaan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. KEP-253/MBU/2009 tanggal 22 Desember 2009 sebagaimana tercantum dalam akta No. 31 tanggal 28 Desember 2009 dari notaris Devi Yunanda S.H., Mkn, sebagai pengganti dari Lenny Janis Ishak S.H.
The Company’s Board of Commissioners were appointed based on Decision Letter of Minister of State-Owned Enterprise of the Republic of Indonesia No. KEP253/MBU/2009 dated December 22, 2009, as stated in notarial deed No. 31 dated December 28, 2009 of Devi Yunanda S.H., Mkn, substitute of Lenny Janis Ishak S.H.
Direksi Perusahaan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. KEP-252/MBU/2009 tanggal 22 desember 2009 sebagaimana tercantum dalam akta No. 30 tanggal 28 Desember 2009 dari notaris Devi Yunanda S.H., Mkn, sebagai pengganti dari Lenny Janis Ishak S.H.
The Company’s Directors were appointed based on Decision Letter of the Minister of State-Owned Enterprise of the Republic of Indonesia No. KEP-252/MBU/2009 dated December 22, 2009, as stated in notarial deed No. 30 dated December 28, 2009, of Devi Yunanda S.H., Mkn, substitute of Lenny Janis Ishak S.H.
Jumlah gaji Dewan Komisaris Perusahaan tahun 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp 4.982 juta dan Rp 1.686 juta.
Total salaries of the Company’s Board of Commissioners in 2009 and 2008 amounted to Rp 4,982 million and Rp 1,686 million, respectively.
Jumlah gaji direksi Perusahaan tahun 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp 16.016 juta dan Rp 4.737 juta.
Total salaries of the Company’s Directors in 2009 and 2008 amounted to Rp 16,016 million and Rp 4,737 million, respectively.
PENERAPAN PERNYATAAN DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN REVISI (PSAK DAN ISAK) a.
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued
2.
Standar revisi yang berlaku efektif pada tahun berjalan
ADOPTION OF REVISED STATEMENTS AND INTERPRETATIONS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (PSAK AND ISAK) a.
Revised standards effective in the current year
Pada tahun 2009, Perusahaan dan anak perusahaan menerapkan standar akuntansi revisi untuk persediaan, yang menggantikan PSAK 14, Persediaan.
In 2009, the Company and its subsidiaries adopted the revised accounting standard for inventories, which supersedes PSAK 14, Inventories.
Perubahan mendasar pada standar ini termasuk antara lain entitas harus menggunakan rumus biaya yang sama terhadap semua persediaan yang memiliki sifat dan kegunaan yang sama, dan pembelian persediaan dengan persyaratan penyelesaian tangguhan (deferred settlement terms), perbedaan antara harga beli untuk persyaratan kredit normal dan jumlah yang dibayarkan diakui sebagai beban bunga selama periode pembiayaan.
The principal changes to the standard include among other things the requirement to use the same cost formula for all inventories having similar nature and use to the entity, and for purchase of inventories with deferred settlement terms, the difference between the purchase price for normal credit terms and the amount paid is recognized as interest expense over the period of financing.
Penerapan awal ini tidak mempunyai pengaruh signifikan pada laporan keuangan konsolidasi tetapi dapat mempengaruhi akuntansi untuk transaksi atau perjanjian yang akan datang.
The initial adoption has no significant effect on the consolidated financial statements but may affect the accounting for future transactions or arrangements.
- 12 -
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan b.
b.
Standar revisi yang telah diterbitkan tetapi belum diterapkan pada tahun berjalan i.
ii.
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued Revised standards in issue adopted in the current year i.
Standar ini berlaku efektif untuk laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2010:
Standards effective statements beginning January 1, 2010:
for on
not
yet
financial or after
PSAK 26 Pinjaman
Biaya
PSAK 26 (revised 2008), Borrowing Costs
PSAK 50 (revisi 2006), Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan
PSAK 50 (revised 2006), Financial Instruments: Presentation and Disclosures
PSAK 55 (revisi 2006), Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran
PSAK 55 (revised 2006), Financial Instruments: Recognition and Measurement
(revisi
2008),
ii.
Standar ini berlaku efektif untuk laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011:
Standards effective statements beginning January 1, 2011:
for on
PSAK 1 (revisi 2009), Penyajian Laporan Keuangan
PSAK 1 Presentation Statements
PSAK 2 (revisi 2009), Laporan Arus Kas
PSAK 2 (revised 2009), Statements of Cash Flows
PSAK 4 (revisi 2009), Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri
PSAK 4 (revised Consolidated and Financial Statements
PSAK 5 Operasi
Segmen
PSAK 5 (revised 2009), Operating Segments
PSAK 12 (revisi 2009), Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama
PSAK 15 (revisi 2009), Investasi pada Entitas Asosiasi
PSAK 12 (revised 2009), Financial Reporting of Interest in Joint Ventures
PSAK 25 (revisi 2009), Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan
PSAK 15 (revised 2009), Accounting for Investments in Associates
PSAK 25 (revised 2009), Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors
PSAK 48 (revisi Nilai Aset
PSAK 48 (revised 2009), Impairment of Assets
(revisi
2009),
2009), Penurunan
- 13 -
(revised of
financial or after 2009), Financial
2009), Separate
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan
c.
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued
PSAK 57 (revisi 2009), Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi
PSAK 57 (revised 2009), Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
PSAK 58 (revisi 2009), Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan
PSAK 58 (revised 2009), Noncurrent Assets Held for Sale and Discontinued Operations
c.
Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) berikut yang telah diterbitkan tetapi belum diterapkan.
The following ISAKs are effective for financial statements beginning on or after January 1, 2011:
ISAK berikut ini berlaku efektif untuk laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011:
ISAK 7 (revisi 2009), Konsolidasi Entitas Bertujuan Khusus
ISAK 7 (revised 2009), Consolidation: Special Purpose Entities
ISAK 9, Perubahan atas Liabilitas Purna Operasi, Liabilitas Restorasi, dan Liabilitas Serupa
ISAK 9, Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities
ISAK 10, Program Loyalitas Pelanggan
ISAK 10, Programmes
ISAK 11, Distribusi Aset Nonkas Kepada Pemilik
ISAK 11, Distribution of Non-Cash Assets to Owners
ISAK 12, Pengendalian Bersama Entitas: Kontribusi Nonmoneter oleh Venturer
ISAK 12, Jointly Controlled Entities: Non-Monetary Contribution by Venturer
IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING a.
Customer
Loyalty
Management is evaluating the effect of these standards and interpretations on the consolidated financial statements.
Manajemen sedang mengevaluasi dampak dari standar dan interpretasi ini terhadap laporan keuangan konsolidasi. 3.
Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) in issue not yet adopted
3.
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES a. Consolidated Presentation
Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi Laporan keuangan konsolidasi disusun dengan menggunakan prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yaitu Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) No. VIII.G.7. tanggal 13 Maret 2000.
Financial
Statement
The consolidated financial statements have been prepared using accounting principles and reporting practices generally accepted in Indonesia, which are Statements of Financial Accounting Standards and Bapepams Rule No. VIII.G.7 dated March 13, 2000. Such consolidated financial statements are not intended to present the financial positions and cash flows in accordance with accounting principles and reporting practices generally accepted in other countries and jurisdictions.
- 14 -
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan
b.
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued
Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasi, kecuali untuk laporan arus kas, adalah dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasi adalah mata uang Rupiah. Laporan keuangan konsolidasi tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masingmasing akun tersebut.
The consolidated financial statements, except for the consolidated statements of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting. The reporting currency used in the preparation of the consolidated financial statements is the Indonesian Rupiah, while the measurement basis used is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies.
Laporan arus kas konsolidasi disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.
The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities. b. Principles of Consolidation
Prinsip Konsolidasi Laporan keuangan konsolidasi menggabungkan laporan keuangan Perusahaan dan entitas yang dikendalikan oleh Perusahaan dan anak perusahaan (termasuk entitas bertujuan khusus). Pengendalian dianggap ada apabila Perusahaan mempunyai hak untuk mengatur dan menentukan kebijakan finansial dan operasional dari investee untuk memperoleh manfaat dari aktivitasnya. Pengendalian juga dianggap ada apabila Perusahaan memiliki baik secara langsung atau tidak langsung melalui anak perusahaan lebih dari 50% hak suara, kecuali pengendalian atas anak perusahaan tersebut bersifat sementara atau terdapat pembatasan jangka panjang yang mempengaruhi kemampuan anak perusahaan untuk memindahkan dana ke Perusahaan.
The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company and entities controlled by the Company and its subsidiaries (including a special purpose entity). Control is achieved where the Company has the power to govern the financial and operating policies of the investee entity so as to obtain benefits from its activities. Control is presumed to exist when the Company owns directly or indirectly through subsidiaries, more than 50% of the voting rights, except where control on the subsidiary is intended to be temporary or the subsidiary operates under severe long-term restrictions which significantly impair its ability to transfer fund to the Company.
Hasil akuisisi atau penjualan anak perusahaan selama tahun berjalan dari tanggal efektif akuisisi atau sampai dengan tanggal efektif penjualan termasuk dalam laporan laba rugi konsolidasi.
The results of subsidiaries acquired or disposed of during the period are included in the consolidated statements of income from the effective date of acquisition or up to the effective date of disposal, as appropriate.
Penyesuaian dapat dilakukan terhadap laporan keuangan anak perusahaan agar kebijakan akuntansi yang digunakan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Perusahaan.
Where necessary, adjustments are made to the financial statements of the subsidiaries to bring the accounting policies used in line with those used by the Company.
Saldo dan transaksi material termasuk keuntungan/kerugian yang belum direalisasi atas transaksi antar perusahaan dieliminasi untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil usaha Perusahaan dan anak perusahaan sebagai satu kesatuan usaha.
Intercompany balances and transactions, including unrealized gains or losses on intercompany transactions, are eliminated to reflect the financial position and the results of operations of the Company and its subsidiaries as one business entity.
- 15 -
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan
Changes in the value of investments due to changes in the equity of subsidiaries arising from capital transactions of such subsidiaries with other parties are recognized in equity as “difference due to changes of equity in subsidiaries”, and recognized as income or expenses in the period when the investments are disposed of.
Perubahan nilai investasi akibat perubahan ekuitas anak perusahaan berasal dari transaksi modal antara anak perusahaan dengan perusahaan lain diakui sebagai bagian dari ekuitas pada akun “Selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan”, dan diakui sebagai pendapatan atau beban pada saat pelepasan investasi yang bersangkutan. c.
d.
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued
c. Use of Estimates
Penggunaan Estimasi Penyusunan laporan keuangan konsolidasi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mengharuskan manajemen membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan kewajiban yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan kewajiban kontinjensi pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi.
The preparation of consolidated financial statements in conformity with accounting principles generally accepted in Indonesia requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the consolidated financial statements and the reported amounts of revenues and expenses during the reporting period. Actual results could be different from these estimates.
Transaksi, Saldo dan Penjabaran Laporan Keuangan Dalam Mata Uang Asing
d. Foreign Currency Transactions, Balances and Translation
Pembukuan Perusahaan dan anak perusahaan, kecuali Majapahit Holding B.V. (MH) dan Majapahit Finance B.V. (MF) diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi.
The books of accounts of the Company and its subsidiaries, except for Majapahit Holding B.V. (MH) and Majapahit Finance B.V. (MF), are maintained in Indonesian Rupiah. Transactions during the year involving foreign currencies are recorded at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made.
Pada tanggal neraca, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan, kecuali selisih kurs mata uang asing yang dikapitalisasi sebagai biaya pinjaman.
At balance sheet date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the rates of exchange prevailing at that date. The resulting gains or losses are credited or charged to current operations, except those foreign exchange differences which are capitalized as borrowing costs.
Kegiatan usaha MH dan MF merupakan bagian integral dari kegiatan usaha Perusahaan, dengan demikian pembukuan MH dan MF yang diselenggarakan dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan prosedur yang sama dengan Perusahaan.
Operating activities of MH and MF are an integral part of the Company’s activities, hence the books of accounts of MH and MF, which are maintained in foreign currency, are translated into Rupiah using the same procedures adopted by the Company.
- 16 -
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan e.
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued e. Property, Plant and Equipment
Aset Tetap Aset tetap yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Aset tetap termasuk material cadang utama dan peralatan siap pakai dengan manfaat ekonomis lebih dari satu tahun yang diperuntukkan untuk menjaga kelangsungan, kestabilan operasi instalasi dan mesin pembangkit listrik dalam rangka memproduksi serta mendistribusikan tenaga listrik.
Property, plant and equipment held for use in the production or supply of goods or services, or for administrative purposes, are stated at cost, less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses. Property, plant and equipment include major spare parts and stand-by equipment, with economic benefits of more than one year, which are used to ensure the continuity and stability of the power plant operations and electricity installations necessary to produce and distribute electricity.
Aset tetap perolehan sebelum tahun 2002, telah dinilai kembali berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku. Pada penerapan awal PSAK 16 (Revisi 2007), nilai aset yang dinilai kembali pada periode sebelumnya sesuai dengan standar sebelumnya dianggap sebagai biaya perolehan (deemed cost) dan selisih penilaian kembali yang disajikan secara terpisah dalam akun ekuitas direklasifikasi ke saldo laba.
Property, plant and equipment acquired before 2002 were revalued in accordance with Government regulation. In line with the initial adoption of PSAK 16 (Revised 2007), the previous revalued amount of certain assets under the previous standard is considered as deemed cost, and the balance of the revaluation surplus previously reported as separate line item in equity is reclassified into retained earnings.
Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut :
Depreciation is computed using the straightline method based on their estimated economic useful lives as follows : Tahun/ Years
Bangunan umum, waduk dan prasarana Instalasi dan mesin pembangkit Perlengkapan transmisi Perlengkapan distribusi Perlengkapan umum Kendaraan bermotor Material cadang Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi
10 – 47 13 – 30 37 15 – 37 4–8 3–5 10 – 25 5 – 10
Buildings, reservoir and infrastructure Installations and power plant Transmission equipment Distribution equipment General equipment Motor vehicles Spare parts Telecommunication and data processing equipment
Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan direview setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.
The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at each year end, with the effect of any changes in estimate accounted for on a prospective basis.
Aset sewaan disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset tetap – pemilikan langsung atau disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara periode masa sewa dan umur manfaatnya.
Leased assets are depreciated over their expected useful lives on the same basis as property, plant and equipment – direct acquisitions or where shorter, depreciated over the term of the relevant lease.
Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai penilaian kembali dan tidak disusutkan.
Land is stated at cost or revalued amount and is not depreciated.
- 17 -
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan
The cost of maintenance and repairs is charged to consolidated statement of income as incurred. Other costs incurred subsequently to add to, replace part of, or service an item of property, plant and equipment, are recognized as asset if, and only if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably. When assets are retired or otherwise disposed of, their carrying values and the related accumulated depreciation and any impairment loss are removed from the accounts and any resulting gain or loss is reflected in the consolidated statements of income for the respective year.
Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutan dan penurunan nilainya. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laporan laba rugi konsolidasi pada tahun yang bersangkutan. f.
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued
Sewa
f. Leases
Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substantial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset kepada lessee. Sewa lainnya, yang tidak memenuhi kriteria tersebut, diklasifikasikan sebagai sewa operasi.
Leases are classified as finance leases whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards of ownership to the lessee. All other leases are classified as operating leases.
Aset yang diperoleh melalui sewa pembiayaan, pada awalnya dicatat sebesar nilai wajar aset sewaan yang ditentukan pada awal kontrak atau, jika lebih rendah, sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Kewajiban kepada lessor disajikan di dalam neraca konsolidasi sebagai kewajiban sewa pembiayaan.
Assets held under finance leases are initially recognized as assets at their fair value at the inception of the lease or, if lower, at the present value of the minimum lease payments. The corresponding liability to the lessor is included in the consolidated balance sheet as a finance lease obligation.
Pembayaran sewa harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pengurangan dari kewajiban sewa sehingga mencapai suatu tingkat bunga yang konstan (tetap) atas saldo kewajiban. Rental kontijen dibebankan pada periode terjadinya.
Lease payments are apportioned between finance charges and reduction of the lease obligation so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of the liability. Contingent rentals are recognized as expenses in the periods in which they are incurred.
Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus (straight-line basis) selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Rental kontijen diakui sebagai beban di dalam periode terjadinya.
Operating lease payments are recognized as an expense on a straight-line basis over the lease term, except where another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset are consumed. Contingent rentals arising under operating leases are recognized as an expense in the period in which they are incurred.
- 18 -
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued
Dalam hal insentif diperoleh dalam sewa operasi, insentif tersebut diakui sebagai kewajiban. Keseluruhan manfaat dari insentif diakui sebagai pengurangan dari biaya sewa dengan dasar garis lurus kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat yang dinikmati pengguna.
In the event that lease incentives are received to enter into operating leases, such incentives are recognized as a liability. The aggregate benefit of incentives is recognized as a reduction of rental expense on a straight-line basis, except where another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset are consumed.
Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 8, Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa dan Pembahasan Lebih Lanjut Ketentuan Transisi PSAK 30 (Revisi 2007) memberikan panduan untuk menentukan apakah suatu perjanjian merupakan sewa atau mengandung sewa sehingga harus diperlakukan sesuai dengan PSAK 30 (Revisi 2007).
Interpretation of Financial Accounting Standard (ISAK) 8, Determining Whether an Arrangement Contains a Lease and Further Discussion Clarifying Transition of PSAK 30 (Revised 2007) provides guidance for determining whether an arrangement is or contains lease that should be accounted for in accordance with PSAK 30 (Revised 2007).
Penyelenggaraan usaha tenaga listrik di Indonesia dikendalikan oleh Pemerintah dan dilaksanakan oleh Perusahaan sebagai Badan Usaha Milik Negara selaku Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan. Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan setiap pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum harus memastikan ketersediaan tenaga listrik di setiap wilayah operasinya.
The electric power business in Indonesia is controlled by the Government and carried-out by the Company as a state-owned enterprise, which serves as the holder of Electricity Business Proxy. The holder of Electricity Business Proxy and each holder of Electricity Business License for public use must ensure the adequacy of electric power supply in each of their operating areas.
Perusahaan dan anak perusahaan mengadakan perjanjian jual beli tenaga listrik (PPA dan ESC) dengan penyedia dan pengembang tenaga listrik swasta (IPP). IPP tersebut merupakan pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum, yang dapat diserahkan kepada entitas usaha lain dengan tanggung jawab untuk menghasilkan tenaga listrik guna kepentingan umum.
The Company and its subsidiaries entered into power purchase agreements (PPA) and energy sales contracts (ESC) with Independent Power Producers (IPPs). Those IPPs are holders of Electricity Business License for public use, which may be granted to other business entities with responsibility to generate electricity for public use.
Berdasarkan evaluasi manajemen, Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan penjaminan ketersediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum oleh Pemerintah melalui Perusahaan, yang dikecualikan dari ruang lingkup interpretasi tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam – LK) No. S-2366/BL/2009 tanggal 30 Maret 2009.
Based on management assessment, those Power Supply Contracts were entered into to enable the Government, through the Company, to carry out its undertaking of supplying electricity as a public service, which is exempted under the scope of the interpretation as confirmed in a letter No. S-2366/BL/2009 dated March 30, 2009 from the Chairman of the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (Bapepam-LK).
- 19 -
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan g.
Pekerjaan Dalam Pelaksanaan
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued g. Construction in Progress
Pekerjaan dalam pelaksanaan merupakan biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan pembangunan aset tetap. Pekerjaan dalam pelaksanaan dinyatakan sebesar biaya perolehan, termasuk biaya pinjaman selama masa pembangunan dari pinjaman yang digunakan untuk pembangunan dan beban penyusutan aset tetap yang digunakan dalam pekerjaan pembangunan. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masingmasing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan. h.
i.
Construction in progress represents costs directly related to the construction of property, plant and equipment. Construction in progress is stated at cost, which includes borrowing costs during construction on debts incurred to finance the construction and depreciation of property and equipment that were used in the construction. Construction in progress is transferred to the respective property, plant and equipment account when completed and ready for use.
Biaya Pinjaman
h. Borrowing Costs
Biaya pinjaman meliputi beban bunga, selisih kurs pinjaman dalam mata uang asing yang merupakan penyesuaian terhadap biaya bunga, amortisasi biaya emisi obligasi dan amortisasi biaya tambahan lainnya yang terjadi terkait dengan perolehan pinjaman, dikurang penghasilan dari investasi temporer pinjaman.
Borrowing costs may include interest, exchange differences arising from foreign currency borrowings to the extent that they are regarded as an adjustment to interest costs, amortization of debt issuance costs and ancillary costs incurred in connection with the arrangement of borrowings less any investment income on the unused proceeds of those borrowings.
Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau pembuatan aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman tersebut dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset ketika kemungkinan besar biaya pinjaman tersebut menghasilkan manfaat ekonomi masa depan untuk entitas dan dapat diukur secara andal. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada periode terjadinya.
Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of qualifying assets are included in the cost of that assets. Such borrowing costs are capitalized as part of the cost of the asset when it is probable that they will result in future economic benefits to the entity and the costs can be measured reliably. Other borrowing costs shall be recognized as an expense in the period in which they were incurred.
Properti Investasi
i.
Investment Properties
Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau keduaduanya. Properti investasi diukur sebesar nilai perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan setiap akumulasi kerugian penurunan nilai.
Investment properties are properties (land or a building - or part of building – or both) held to earn rentals or for capital appreciation or both. Investment properties are measured at cost less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.
Tanah dinyatakan berdasarkan perolehan dan tidak disusutkan.
Land is stated at cost and is not depreciated.
biaya
- 20 -
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan j.
Aset Tidak Digunakan Dalam Operasi
j.
Aset tidak digunakan dalam operasi meliputi aset tetap yang untuk sementara waktu tidak digunakan dalam operasi dan aset yang akan dihapuskan. Aset tetap yang sementara waktu tidak digunakan dalam operasi disusutkan dengan metode dan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset tetap. Aset yang akan dihapuskan dinyatakan sebesar jumlah terendah antara jumlah tercatat dan nilai realisasi bersih. k.
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued Assets Not Used In Operations This account comprised of property, plant and equipment which are temporarily not used in operations and assets which are held for disposal. Assets not used in operations are depreciated using the same method and based on the economic useful lives of the property, plant and equipment. Assets for disposal are stated at the lower of carrying amount or net realizable value.
Investasi
k. Investments
Investasi pada perusahaan asosiasi
Investments in associates
Perusahaan asosiasi adalah suatu perusahaan dimana induk Perusahaan dan anak perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan, namun tidak mempunyai pengendalian atau pengendalian bersama, melalui partisipasi dalam pengambilan keputusan atas kebijakan finansial dan operasional investee.
An associate is an entity over which the Company and its subsidiaries are in a position to exercise significant influence, but not control or joint control, through participation in the financial and operating policy decisions of the investee.
Penghasilan, aset dan kewajiban dari perusahaan asosiasi digabungkan dalam laporan keuangan konsolidasi dengan mengunakan metode ekuitas. Investasi pada perusahaan asosiasi dicatat di neraca sebesar biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk perubahan dalam bagian kepemilikan Perusahaan dan anak perusahaan atas aset bersih perusahaan asosiasi yang terjadi setelah perolehan, dikurangi dengan penurunan nilai yang ditentukan untuk setiap investasi secara individu. Bagian Perusahaan dan anak perusahaan atas kerugian perusahaan asosiasi yang melebihi nilai tercatat dari investasi tidak diakui kecuali jika Perusahaan dan anak perusahaan mempunyai kewajiban atau melakukan pembayaran kewajiban perusahaan asosiasi yang dijaminnya, dalam hal demikian, tambahan kerugian diakui sebesar kewajiban atau pembayaran tersebut.
The assets and liabilities and results of operations of associates are incorporated in these consolidated financial statements using the equity method of accounting. Investments in associates are carried in the consolidated balance sheet at cost as adjusted by post-acquisition changes in the Company and its subsidiaries’ share of the net assets of the associate, less any impairment in the value of the individual investments. Losses of the associates in excess of the Company and its subsidiaries’ interest in those associates are not recognized except if the Company and its subsidiaries have incurred obligations or made payments on behalf of the associates to satisfy obligations of the associates that the Company and its subsidiaries have guaranteed, in which case, additional losses are recognized to the extent of such obligations or payments.
Investasi lainnya
Other investments
Investasi dalam saham dengan pemilikan kurang dari 20% yang nilai wajarnya tidak tersedia dan dimaksudkan untuk investasi jangka panjang dinyatakan sebesar biaya perolehan (metode biaya). Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut dan kerugiannya dibebankan pada laporan laba rugi periode yang bersangkutan.
Investments in shares of stock with ownership interest of less than 20% that do not have readily determinable fair values and are intended for long-term investments are stated at cost. The carrying amount of the investments is written down to recognize a permanent decline in the value of the individual investments. Any such write-down is charged directly to current operations.
- 21 -
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan
l.
Deposito berjangka
Time deposits
Deposito berjangka yang jatuh temponya kurang dari tiga bulan namun dijaminkan dan deposito berjangka yang jatuh temponya lebih dari tiga bulan disajikan sebagai investasi jangka pendek dan dinyatakan sebesar nilai nominal.
Time deposits with maturities of three months or less which are pledged as loan collateral and time deposits with maturities of more than three months are presented as short-term investments and are stated at their nominal values.
Beban Ditangguhkan
l.
Biaya perolehan perangkat lunak dan pengurusan hak legal tanah ditangguhkan dan diamortisasi dengan metode garis lurus selama masa manfaatnya.
m. Prepaid Expenses
Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.
Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods using the straight-line method. n. Cash and Cash Equivalents
Kas dan Setara Kas
Cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks and all unrestricted investments with maturities of three months or less from the date of placement.
Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya. o.
o. Accounts Receivable
Piutang
Accounts receivable are stated at their nominal value less allowance for doubtful accounts. Allowance for doubtful accounts is provided based on a review of the status of the individual receivable accounts at the end of the period. Receivable is written off when the account is determined to be uncollectible.
Piutang dinyatakan dalam jumlah bersih setelah dikurangi penyisihan piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih. Penyisihan piutang tersebut dibentuk berdasarkan penelaahan terhadap keadaan masing-masing piutang pada akhir periode. Piutang dihapuskan dalam periode piutang tersebut dipastikan tidak akan tertagih. p.
p. Inventories
Persediaan
Inventories are stated at cost or net realizable value, whichever is lower. Cost is determined using the moving average method.
Persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata bergerak. q.
Deferred Charges Costs of software and legal processing of landrights are deferred and amortized using the straight-line method over their beneficial periods.
m. Biaya Dibayar Dimuka
n.
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued
q. Impairment of Assets
Penurunan Nilai Aset
When the carrying amount of an asset exceeds its estimated recoverable amount, the asset is written down to its estimated recoverable amount, which is determined as the higher of net selling price or value in use. Impairment of asset is recognized as loss on impairment of asset which is charged to current operations.
Bila nilai tercatat suatu aset melebihi taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali maka nilai tersebut diturunkan ke jumlah yang dapat diperoleh kembali tersebut, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual neto dan nilai pakai. Penurunan nilai aset tersebut diakui sebagai kerugian penurunan nilai aset dan dibebankan sebagai kerugian tahun berjalan.
- 22 -
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan r.
r. Two-step Loans
Penerusan Pinjaman
Two-step loans are recognized based on the Withdrawal Authorization (WA) or other similar documents.
Penerusan pinjaman diakui berdasarkan otorisasi penarikan (Withdrawal Authorization) atau dokumen lain sejenis. s.
s. Deferred Revenue
Pendapatan Ditangguhkan
Connection fees received from customers are deferred and amortized at the rate of 5% per annum starting from the connection date.
Pendapatan atas penyambungan listrik dari pelanggan ditangguhkan dan diamortisasi sebesar 5% per tahun sejak tanggal penyambungan. t.
t. Issuance Costs of Bonds
Biaya Emisi Obligasi
The difference between the net proceeds and the nominal value is amortized using the straight-line method over the term of the bonds.
Selisih antara hasil emisi bersih dengan nilai nominal merupakan biaya emisi obligasi yang diamortisasi selama jangka waktu obligasi yang bersangkutan dengan metode garis lurus. u.
u. Revenue and Expense Recognition
Pengakuan Pendapatan dan Beban
Revenue from sale of electricity is recognized based on electricity usage (kWh). Expenses are recognized when incurred (accrual basis).
Pendapatan penjualan listrik diakui berdasarkan pemakaian energi listrik (kWh), sedangkan beban diakui pada saat terjadinya. v.
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued
v. Purchase of Electricity
Pembelian Tenaga Listrik Perusahaan dan anak perusahaan memiliki sejumlah perjanjian jual beli tenaga listrik (PPA dan ESC) dengan penyedia dan pengembang tenaga listrik swasta (IPP). Dalam perjanjian tersebut, Perusahaan dan anak perusahaan membayar pasokan tenaga listrik yang disediakan oleh IPP sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan formula pembayaran. Pembayaran tersebut mencakup komponen biaya berbeda yaitu komponen kapasitas dan energi untuk PPA, komponen sumberdaya dan pembangkitan untuk ESC, komponen operasional dan pemeliharaan yang tergantung pada tingkat pasokan energi serta variabel lain yang ditentukan dalam perjanjian.
The Company and its subsidiaries have various Power Purchase Agreements (PPA) and Energy Sales Contracts (ESC) with Independent Power Producers (IPP). Under those contracts, the Company and its subsidiaries pay IPP for the supply of energy at an amount determined in accordance with the payment formula in which payment for different cost components, such as capacity and energy components for the PPA, resource and generation components for the ESC, as well as operations and maintenance components, depends on the level of energy supplied and other variables stipulated in the agreement.
Biaya pembelian tenaga listrik dari IPP diakui pada saat terjadinya berdasarkan ketentuan kontrak dan disajikan sebagai beban pembelian tenaga listrik dalam laporan laba rugi konsolidasi.
The costs of energy purchased from IPP are recognized as incurred based on the terms of the contracts, and presented in the consolidated statements of income as purchased electricity.
- 23 -
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan
w. Government Subsidy
w. Subsidi Pemerintah
Government subsidy of electricity is recognized as revenue on accrual basis which is computed in accordance with the provisions stipulated in the Decree of Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. The difference between the amount of electricity subsidy recognized as revenue and the final result of electricity subsidy computation is recorded when the final result of electricity subsidy computation is obtained.
Subsidi listrik Pemerintah yang diberikan melalui Perusahaan diakui sebagai pendapatan atas dasar akrual yang dihitung berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Perbedaan antara jumlah subsidi listrik yang telah diakui sebagai pendapatan dan hasil perhitungan final subsidi listrik dicatat pada saat perhitungan final subsidi listrik diperoleh.
x.
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued
Imbalan Kerja
x. Employee Benefits
Imbalan Pasca-Kerja
Post-employment Benefits
Perhitungan imbalan pasca-kerja ditentukan dengan menggunakan metode Projected Unit Credit. Akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial bersih yang belum diakui yang melebihi 10% dari jumlah yang lebih besar diantara nilai kini kewajiban imbalan pasti atau nilai wajar aset program diakui dengan metode garis lurus selama rata-rata sisa masa kerja yang diprakirakan dari para pekerja dalam program tersebut. Biaya jasa lalu dibebankan langsung, apabila imbalan tersebut menjadi hak atau vested, dan sebaliknya diakui sebagai beban dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan periode rata-rata sampai imbalan tersebut menjadi vested.
Post-employment benefits are determined using the Projected Unit Credit Method. The accumulated unrecognized actuarial gains and losses that exceed 10% of the greater of the present value of the defined benefit obligations and the fair value of plan assets, is recognized on straight-line basis over the expected average remaining service years of the participating employees. Past service cost is recognized immediately to the extent that the benefits are already vested, and otherwise is amortized on a straight-line basis over the average period until the benefits become vested.
Jumlah yang diakui sebagai kewajiban imbalan pasca-kerja di neraca merupakan nilai kini kewajiban imbalan pasca-kerja disesuaikan dengan keuntungan dan kerugian aktuarial belum diakui dan biaya jasa lalu belum diakui, dan dikurangi dengan nilai wajar aset program. Aset yang diakui akibat perhitungan ini, terbatas pada jumlah kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu belum diakui, ditambah dengan nilai kini dari manfaat ekonomis yang tersedia dalam bentuk pengembalian dana dari program atau pengurangan iuran masa datang.
The employee benefits obligation recognized in the balance sheet represents the present value of the defined benefit obligation as adjusted for unrecognized actuarial gains and losses and unrecognized past service cost, and reduced by the fair value of plan assets. Any asset resulting from this calculation is limited to unrecognized actuarial losses and past service cost, plus the present value of available refunds and reductions in future contributions to the plan.
Imbalan Kerja Jangka Panjang
Long-term Benefits
Perhitungan imbalan kerja jangka panjang ditentukan dengan menggunakan Projected Unit Credit. Biaya jasa lalu dan keuntungan (kerugian) aktuarial diakui langsung pada tahun yang bersangkutan.
Long-term benefits are determined using the Projected Unit Credit Method. Past service cost and actuarial gains (losses) are recognized immediately to the current operations.
Jumlah yang diakui sebagai kewajiban imbalan kerja jangka panjang di neraca merupakan nilai kini kewajiban imbalan kerja pasti.
The long-term employee benefits obligation recognized in the consolidated balance sheets represents the present value of the defined benefit obligation.
- 24 -
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan y.
z.
Kewajiban Diestimasi
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued y. Provisions
Kewajiban diestimasi diakui bila Perusahaan dan anak perusahaan memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu dan besar kemungkinan Perusahaan dan anak perusahaan diharuskan menyelesaikan kewajiban serta jumlah kewajiban tersebut dapat diestimasi secara andal.
Provisions are recognized when the Company and its subsidiaries have a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event and it is probable that the Company and its subsidiaries will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made on the amount of the obligation.
Jumlah diakui sebagai kewajiban diestimasi merupakan taksiran terbaik yang diharuskan untuk menyelesaikan kewajiban pada tanggal neraca, dengan memperhatikan unsur risiko dan ketidakpastian yang melekat pada kewajiban. Kewajiban diestimasi diukur menggunakan estimasi arus kas untuk menyelesaikan kewajiban kini dengan jumlah tercatatnya sebesar nilai kini dari arus kas tersebut.
The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the obligation at the balance sheet date, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation. Where a provision is measured using the cash flows estimated to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows.
Bila beberapa atau keseluruhan dari manfaat ekonomis mengharuskan penyelesaian kewajiban diestimasi diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian tagihan dapat diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.
When some or all of the economic benefits required to settle a provision are expected to be recovered from a third party, the receivable is recognized as an asset if it is virtually certain that reimbursement will be received and the amount of the receivable can be measured reliably.
Pajak Penghasilan
z. Income Tax
Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.
Current tax expense is determined based on the taxable income for the year computed using the prevailing tax rates.
Aset dan kewajiban pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak masa mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan kewajiban menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan kewajiban. Kewajiban pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.
Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to differences between the financial statement carrying amounts of assets and liabilities and their respective tax bases. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and tax losses to the extent that it is probable that taxable income will be available in future periods against which the deductible temporary differences and tax losses can be utilized.
Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal neraca. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi konsolidasi, kecuali pajak tangguhan yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas.
Deferred tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantively enacted at the balance sheet date. Deferred tax is charged or credited in the consolidated statement of income, except when it relates to items charged or credited directly to equity, in which case the deferred tax is also charged or credited directly to equity. - 25 -
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan Aset dan kewajiban pajak tangguhan disajikan di neraca konsolidasi, kecuali aset dan kewajiban pajak tangguhan untuk entitas yang berbeda, atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan kewajiban pajak kini.
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued Deferred tax assets and liabilities are offset in the consolidated balance sheet, except if these are for different legal entities, in the same manner the current tax assets and liabilities are presented.
aa. Laba (Rugi) per Saham
aa. Earnings (Loss) per Share
Laba (rugi) per saham dasar dihitung dengan membagi laba (rugi) bersih residual dengan jumlah rata-rata tertimbang saham beredar pada periode yang bersangkutan.
Basic earnings (loss) per share is computed by dividing net income (loss) by the weighted average number of shares outstanding during the period.
Laba (rugi) per saham dilusian dihitung dengan membagi laba (rugi) bersih residual dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang telah disesuaikan dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif.
Diluted earnings (loss) per share is computed by dividing net income (loss) by the weighted average number of shares outstanding as adjusted for the effects of all dilutive potential ordinary shares.
bb. Informasi Segmen
bb. Segment Information
Informasi segmen disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasi. Bentuk primer pelaporan segmen Perusahaan dan anak perusahaan adalah segmen geografis sedangkan bentuk sekunder pelaporan segmen adalah segmen usaha.
Segment information is prepared using the accounting policies adopted for preparing and presenting the consolidated financial statements. The Company and its subsidiaries’ primary reporting segment information is based on geographical segment, while their secondary reporting segment information is based on business segment.
Segmen geografis adalah komponen perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan produk atau jasa pada lingkungan (wilayah) ekonomi tertentu dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan pada komponen yang beroperasi pada lingkungan (wilayah) ekonomi lain.
A geographical segment is a distinguishable component of an enterprise that is engaged in providing products or services within a particular economic environment and that is subject to risks and returns that are different from those of components operating in other economic environments.
Segmen usaha adalah komponen perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan produk atau jasa (baik produk atau jasa individual maupun kelompok produk jasa terkait) dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan segmen lain.
A business segment is a distinguishable component of an enterprise that is engaged in providing an individual product or service or a group of related products or services and that is subject to risks and returns that are different from those of other segments.
- 26 -
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan 4.
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued 4.
ANAK PERUSAHAAN
The Company has ownership interests, directly or indirectly, in the following subsidiaries :
Perusahaan memiliki saham anak perusahaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai berikut :
Anak Perusahaan/ Subsidiaries PT Indonesia Power (IP) dan anak perusahaan/ and its subsidiaries
Domisili/ Domicile
SUBSIDIARIES
Jenis Usaha/ Nature of Business
Jakarta
Pembangkitan tenaga listrik/ Power generation
PT Cogindo Dayabersama (CDB) *)
Jakarta
PT Artha Daya Coalindo (ADC) *)
Persentase Pemilikan/ Percentage of Ownership 2009 2008 % %
Tahun Opersi Komersial/ Year of Commercial Operation
Jumlah Aset Sebelum Eliminasi **)/ Total Assets Before Elimination **) 2009 2008
100,0
100,0
1995
53.723
55.544
Cogeneration, pemasok energi, jasa pelayanan dan manajemen/ Cogeneration, energy distribution, energy service and management
99,9
99,9
1999
603
475
Jakarta
Perdagangan batu bara/ Coal trading
60,0
60,0
1999
85
50
PT Indo Pusaka Berau (IPB) ***)
Berau
Perdagangan batu bara/ Coal trading
46,8
50,0
2005
176
158
PT Indo Ridlatama Power (IRP) *)
Kutai
Pembangkitan tenaga listrik/ Power generation
55,0
55,0
****)
1
2
PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) dan anak perusahaan/ and its subsidiaries
Surabaya
Pembangkitan tenaga listrik/ Power generation
100,0
100,0
1995
39.093
40.204
PT PJB Service (PJBS) *)
Surabaya
Jasa/Service
95,0
95,0
2001
167
99
Jakarta
Jasa listrik dan enjiniring/ Electricity and engineering
92,1
92,1
2004
187
180
PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (PLN Batam)
Batam
Penyedia tenaga listrik/ Electricity supplier
100,0
100,0
2000
1.846
1.772
PT Indonesia Comnets Plus (ICON)
Jakarta
Jasa penyedia jaringan telekomunikasi/ Telecommunication provider
100,0
100,0
2000
961
798
PT Prima Layanan Nasional Enjiniring (PLNE)
Jakarta
Jasa enjiniring, pengadaan dan konstruksi/ Engineering, procurement and construction
99,3
99,3
2003
153
92
Penyedia tenaga listrik/ Electricity supplier
100,0
100,0
2004
250
221
Belanda/ The Netherlands
Lembaga keuangan/ Finance
100,0
100,0
2006
38.122
22.224
Majapahit Finance B.V. (MF) *)
Belanda/ The Netherlands
Lembaga keuangan/ Finance
100,0
100,0
2006
38.125
22.439
PT PLN Batubara (PLN Batubara)
Jakarta
Perdagangan batu bara/ Coal trading
100,0
100,0
2009
17
25
PT Pengembangan Listrik Nasional Geothermal (PLN Geothermal)
Jakarta
Pembangkitan tenaga listrik/ Power generation
100,0
-
****)
24
PT Rekadaya Elektrika (RDE) *)
PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan (PLN Tarakan) Majapahit Holding B.V. (MH) dan anak perusahaan/ and its subsidiary
Tarakan
*) Pemilikan tidak langsung/Indirect ownership **) Dalam miliaran Rupiah/Stated in billions of Rupiah ***) IP mempunyai hak mengatur dan menentukan kebijakan keuangan dan operasi IPB, sehingga laporan keuangan IPB dikonsolidasikan/ IP has the power to govern IPB's financial and operating policies, hence its financial statements have been consolidated ****) Dalam tahap pengembangan/Under development stage
- 27 -
-
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan
5.
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued
Pada tahun 2009 dan 2008, Perusahaan masingmasing mendirikan PLN Geothermal dan PLN Batubara.
In 2009 and 2008, the Company established PLN Geothermal and PLN Batubara, respectively.
Pada tahun 2009, IPB meningkatkan modal disetor sebesar Rp 9.999 juta. IP tidak melakukan penyetoran atas peningkatan modal disetor tersebut, sehingga persentase kepemilikan IP turun menjadi 46,8%.
In 2009, IPB increased its paid-up capital amounting to Rp 9,999 million. IP did not subscribe its shares on this increase, hence, IP’s percentage of ownership decreased into 46.8%.
Pada tahun 2008, RDE meningkatkan modal disetor sebesar Rp 75.369 juta. PJB dan IP melakukan penyetoran atas seluruh peningkatan modal disetor tersebut.
In 2008, RDE increased its paid-up capital amounting to Rp 75,369 million, which was fully subscribed by PJB and IP.
Pada tahun 2007, IP dan PT Ridlatama Bangun Mandiri mendirikan IRP. IP melakukan penyetoran modal pada tahun 2008 sebesar Rp 605 juta atau 55% dari modal IRP.
In 2007, IP and PT Ridlatama Bangun Mandiri established IRP. In 2008, IP subscribed IRP’s capital stock amounting to Rp 605 million or 55% of IRP’s capital stock.
ASET TETAP
5. 1 Januari/ January 1, 2009
Biaya perolehan Pemilikan langsung Tanah Bangunan umum, waduk dan prasarana Instalasi dan mesin pembangkit Perlengkapan transmisi Perlengkapan distribusi Perlengkapan umum Kendaraan bermotor Material cadang Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi Sub-jumlah Aset sewaan Tanah Instalasi dan mesin pembangkit Sub-jumlah Jumlah Akumulasi penyusutan Pemilikan langsung Bangunan umum, waduk dan prasarana Instalasi dan mesin pembangkit Perlengkapan transmisi Perlengkapan distribusi Perlengkapan umum Kendaraan bermotor Material cadang Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi Sub-jumlah Aset sewaan Instalasi dan mesin pembangkit Jumlah Jumlah Tercatat
Penambahan/ Additions
PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT
Pengurangan/ Reklasifikasi/ Deductions Reclassifications
31 Desember/ December 31, 2009
7.710.976
4.961
2.332
5.356
7.718.961
28.411.869
50.942
21.223
2.069.953
30.511.541
96.967.754 52.704.164 66.502.744 3.644.191 601.977 396.646
283.163 33.106 1.108.755 152.961 10.857 315.256
804.521 233.534 150.296 18.709 29.909 11.849
12.866.485 2.585.980 2.440.653 336.301 41.730 285.872
109.312.881 55.089.716 69.901.856 4.114.744 624.655 985.925
2.885.180 259.825.501
74.275 2.034.276
11.735 1.284.108
335.717 20.968.047
3.283.437 281.543.716
58.591 15.767.182 15.825.773 275.651.274
2.034.276
1.284.108
6.553.869
936.431
10.426
34.132.417 11.207.181 20.643.156 2.621.140 470.325 136.438
5.213.038 1.844.108 2.530.443 405.369 48.093 38.844
678.795 69.388 56.460 18.477 15.332 3.632
1.582.435 77.346.961
244.476 11.260.802
6.961 859.471
1.289.600 78.636.561
583.970 11.844.772
859.471
197.014.713
-
58.591
20.968.047
16.582 -
-
15.767.182 15.825.773 297.369.489
7.496.456
6.561 5.015
38.666.660 12.999.144 23.149.522 3.008.032 509.647 176.665
3.231 81.015
1.823.181 87.829.307
81.015
1.873.570 89.702.877
17.243 32.383
207.666.612
- 28 -
At cost Direct acquisitions Land Buildings, reservoir and infrastructure Installation and power plant Transmission equipment Distribution equipment General equipment Motor vehicles Spare parts Telecommunication and data processing equipment Subtotal Leased assets Land Installation and power plant Subtotal Total Accumulated depreciation Direct acquisitions Buildings, reservoir and infrastructure Installation and power plant Transmission equipment Distribution equipment General equipment Motor vehicles Spare parts Telecommunication and data processing equipment Subtotal Leased assets Installation and power plant Total Net Carrying Value
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan 1 Januari/ January 1, 2008 Biaya perolehan Pemilikan langsung Tanah Bangunan umum, waduk dan prasarana Instalasi dan mesin pembangkit Perlengkapan transmisi Perlengkapan distribusi Perlengkapan umum Kendaraan bermotor Material cadang Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi Sub-jumlah Aset sewaan Tanah Instalasi dan mesin pembangkit Sub-jumlah Jumlah Akumulasi penyusutan Pemilikan langsung Bangunan umum, waduk dan prasarana Instalasi dan mesin pembangkit Perlengkapan transmisi Perlengkapan distribusi Perlengkapan umum Kendaraan bermotor Material cadang Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi Sub-jumlah Aset sewaan Instalasi dan mesin pembangkit Jumlah Jumlah Tercatat
Penambahan/ Additions
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued
Pengurangan/ Reklasifikasi/ Deductions Reclassifications
7.541.520
14.316
3.669
158.809
7.710.976
28.112.142
47.006
31.239
283.960
28.411.869
94.496.547 50.522.104 63.273.061 3.309.620 595.037 480.204
916.028 55.707 899.275 160.544 8.108 36.306
880.690 177.214 209.100 11.689 21.689 119.864
2.435.869 2.303.567 2.539.508 185.716 20.521 -
96.967.754 52.704.164 66.502.744 3.644.191 601.977 396.646
2.589.789 250.920.024
63.353 2.200.643
3.186 1.458.340
235.224 8.163.174
2.885.180 259.825.501
58.591 15.767.182 15.825.773 266.745.797
-
-
2.200.643
-
1.458.340
5.641.911
912.703
19.230
29.724.681 9.457.233 18.296.709 2.236.135 426.420 128.581
4.975.884 1.777.288 2.445.066 395.656 59.591 16.631
568.148 55.584 127.594 11.338 16.542 8.774
1.365.106 67.276.776
217.103 10.799.922
739 807.949
705.630 67.982.406
583.970 11.383.892
807.949
58.591
8.163.174
-
-
-
198.763.391
15.767.182 15.825.773 275.651.274
18.485
6.553.869
28.244 28.975 687 856
34.132.417 11.207.181 20.643.156 2.621.140 470.325 136.438
965 78.212
1.582.435 77.346.961
78.212
1.289.600 78.636.561 197.014.713
Beban penyusutan dialokasi sebagai berikut :
At cost Direct acquisitions Land Buildings, reservoir and infrastructure Installation and power plant Transmission equipment Distribution equipment General equipment Motor vehicles Spare parts Telecommunication and data processing equipment Subtotal Leased assets Land Installation and power plant Subtotal Total Accumulated depreciation Direct acquisitions Buildings, reservoir and infrastructure Installation and power plant Transmission equipment Distribution equipment General equipment Motor vehicles Spare parts Telecommunication and data processing equipment Subtotal Leased assets Installation and power plant Total Net Carrying Value
Depreciation expense was allocated to the following :
2009 Beban usaha Pekerjaan dalam pelaksanaan Jumlah
31 Desember/ December 31, 2008
2008
11.834.746 10.026 11.844.772
11.372.849 11.043 11.383.892
Operating expenses Construction in progress Total
Reklasifikasi aset tetap pemilikan langsung terutama berasal dari pemindahan pekerjaan dalam pelaksanaan dan aset tidak digunakan dalam operasi masing-masing sebesar Rp 19.233.077 juta dan Rp 790.073 juta tahun 2009 dan Rp 7.224.669 juta dan Rp 166.410 juta tahun 2008 (Catatan 6 dan 9).
Reclassifications of property, plant and equipment – direct acquisitions arise from transfer of construction in progress and assets not used in operations amounting to Rp 19,233,077 million and Rp 790,073 million, respectively, in 2009 and Rp 7,224,669 million and Rp 166,410 million, respectively, in 2008 (Notes 6 and 9).
Pengurangan aset tetap pemilikan langsung termasuk pemindahan aset tidak digunakan dalam operasi dengan jumlah tercatat sebesar Rp 424.637 juta tahun 2009 dan Rp 650.391 juta tahun 2008.
Deductions of property, plant and equipment include transfer to assets not used in operations with net carrying value of Rp 424,637 million in 2009 and Rp 650,391 million in 2008. - 29 -
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued
Perusahaan dan anak perusahaan memiliki beberapa bidang tanah dengan hak legal berupa Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan (HGB). Hak pakai tidak mempunyai jangka waktu. Hak guna bangunan berjangka waktu antara 20 tahun sampai dengan 30 tahun yang jatuh tempo antara tahun 2016 sampai dengan 2036. Perusahaan dan anak perusahaan juga mempunyai beberapa bidang tanah yang sedang dalam proses perpanjangan HGB dan pengurusan balik nama menjadi atas nama Perusahaan dan anak perusahaan.
The Company and its subsidiaries own several pieces of land with Rights to Use (Hak Pakai), Building Use Rights (Hak Guna Bangunan). Rights to Use have no expiration date while Building Use Rights will expire between 20 to 30 years until 2016 to 2036. The Company and its subsidiaries also have several pieces of land, which are still being processed for extension and for transfer of certificate in the name of the Company and its subsidiaries.
Instalasi dan mesin pembangkit serta perlengkapan transmisi diasuransikan kepada beberapa perusahaan asuransi dengan PT Asuransi Tugu Kresna Pratama, pihak hubungan istimewa, sebagai penanggung utama terhadap risiko kebakaran dan kemungkinan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan sebesar US$ 15.795 juta dan Rp 674.242 juta tanggal 31 Desember 2009 dan US$ 12.520 juta dan Rp 677.941 juta tanggal 31 Desember 2008. Aset sewaan diasuransikan kepada PT Asuransi Mitsui Sumitomo Indonesia terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan sebesar JPY 190.432 juta tanggal 31 Desember 2009 dan US$ 1.400 juta tanggal 31 Desember 2008. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan. Perusahaan dan anak perusahaan tidak mengasuransikan aset tetap selain instalasi dan mesin pembangkit serta perlengkapan transmisi.
Installation and power plant and transmission equipment were insured to several insurance companies, with PT Asuransi Tugu Kresna Pratama, a related party, acting as the lead underwriter, against fire and other possible risks with insurance coverage of US$ 15,795 million and Rp 674,242 million as of December 31, 2009 and US$ 12,520 million and Rp 677,941 million as of December 31, 2008. Leased assets were insured to PT Asuransi Mitsui Sumitomo Indonesia against fire and other possible risks with insurance coverage of JPY 190,432 million as of December 31, 2009 and US$ 1,400 million as of December 31, 2008. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured. The Company and its subsidiaries do not cover insurance protection for assets other than installation and power plant and transmission equipment.
Pada tanggal 31 Desember 2009, perlengkapan distribusi dengan biaya perolehan sebesar Rp 45.745 juta digunakan sebagai jaminan hutang pada Bank Bukopin (Catatan 28).
As of December 31, 2009, distribution equipment with cost amounting to Rp 45,745 million are used as collateral for loans to Bank Bukopin (Note 28).
Aset sewaan merupakan Tanjung Jati B 2x660 MW.
PLTU
Leased assets represent the PLTU Tanjung Jati B 2x660 MW power plant.
Perusahaan dan anak perusahaan melakukan penilaian kembali aset tetap untuk posisi 1 Januari 2002, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 486/KMK.03/2002 tanggal 28 Nopember 2002 dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-519/PJ/2002 tanggal 2 Desember 2002. Pada tahun 2002, Perusahaan dan anak perusahaan telah memperoleh persetujuan penilaian kembali aset tetap dan penetapan pajak penghasilan final selisih penilaian kembali aset tetap dari Direktur Jenderal Pajak dalam beberapa surat keputusan.
The Company and its subsidiaries revalued property, plant and equipment as of January 1, 2002. The revaluation was made in accordance with Decision Letter of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 486/KMK.03/2002 dated November 28, 2002 and Decision Letter of the Directorate General of Taxes No. KEP519/PJ/2002 dated December 2, 2002. In 2002, the Company and its subsidiaries obtained approval on the revaluation and received decision letters concerning the final income tax on the revaluation increment of such assets from the Directorate General of Taxes.
pembangkit
- 30 -
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan
6.
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued
Penilaian kembali aset tetap Perusahaan dan anak perusahaan tersebut dilakukan oleh PT Sucofindo Appraisal Utama, penilai independen dengan laporannya No. 124REV/SAU-APP/PST/XII/02 tanggal 28 Pebruari 2003. Penilaian kembali aset tetap menggunakan metode pendekatan biaya dan harga pasar.
The revaluation of the Company and its subsidiaries’ property, plant and equipment was conducted by PT Sucofindo Appraisal Utama, an independent appraiser, in its report No. 124REV/SAU-APP/PST/XII/02 dated February 28, 2003. The revaluation was determined using the cost and market approach method.
Selisih penilaian kembali aset tetap Perusahaan dicatat dalam akun “Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap” sebagai bagian dari ekuitas sebesar Rp 77.640.558 juta. Selisih penilaian kembali aset tetap anak perusahaan dicatat oleh Perusahaan berdasarkan persentase pemilikan Perusahaan pada anak perusahaan dan disajikan dalam akun “Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Anak Perusahaan” sebagai bagian dari ekuitas sebesar Rp 59.915.695 juta. Pada awal penerapan PSAK 16 (Revisi 2007), nilai penilaian kembali aset tetap dianggap sebagai biaya perolehan (deemed cost) dan saldo selisih penilaian kembali aset tetap dan selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan yang sebelumnya dicatat sebagai bagian dari ekuitas direklasifikasi ke saldo laba.
The revaluation increment on the Company’s property, plant and equipment amounting to Rp 77,640,558 million was presented as “Revaluation increment on property, plant and equipment” account in equity. The revaluation increment of the subsidiaries’ property, plant and equipment amounting to Rp 59,915,695 million was recognized by the Company based on percentage of the Company’s ownership in the subsidiaries and presented as ”Difference due to changes of equity in subsidiaries” account in equity. On initial adoption of PSAK 16 (Revised 2007), the revalued amount of those assets are considered as deemed cost and the balance of the revaluation increment and difference due to changes in equity of subsidiaries, which were previously recorded as part of equity, are reclassified to retained earnings.
Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai aset tetap pada tanggal neraca.
Management believes that there are no events or changes in circumstances which may indicate an impairment in value of property, plant and equipment as of the balance sheet date.
PEKERJAAN DALAM PELAKSANAAN
6.
CONSTRUCTION IN PROGRESS This account represents costs incurred in relation to the construction and renovation/betterment of power supply facilities, as follows :
Akun ini merupakan biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan pembangunan dan perbaikan/renovasi sarana kelistrikan, sebagai berikut : 2009
2008
Proyek penugasan - Program percepatan Pembangkitan Transmisi Jumlah
48.725.115 3.619.832 52.344.947
27.232.992 1.987.868 29.220.860
Mandatory projects - Fast track program Power plants Transmission Total
Konstruksi rutin Pembangkitan Transmisi Distribusi Perlengkapan Jumlah
9.664.983 15.831.524 590.421 50.441 26.137.369
11.334.982 11.665.178 823.145 76.187 23.899.492
Regular constructions Power plants Transmission Distribution Equipment Total
Jumlah
78.482.316
53.120.352
Total
- 31 -
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan (i)
Program percepatan
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued (i) Fast track program
Program percepatan (fast track program) merupakan proyek yang ditugaskan Pemerintah kepada Perusahaan (Catatan 53). Pekerjaan dalam pelaksanaan program percepatan termasuk pembayaran uang muka kepada kontraktor, biaya pinjaman serta pengeluaran lain yang dapat dikapitalisasi.
Fast track program represents projects mandated by the Government to the Company (Note 53). Construction in progress of fast track program include advance payments made to the contractors, borrowing costs and other capitalizable expenditures.
(ii) Konstruksi rutin
(ii) Regular constructions
Pembangkitan
Power Plants
Pekerjaan dalam pelaksanaan pembangkitan terutama merupakan PLTP Sarulla 300 MW, proyek penugasan khusus penanggulangan krisis listrik Sumatera Bagian Utara (PLTG GE Frame 9E-PG 9171E kapasitas 120 MW), PLTA Ampel Gading 2 x 7,5 MW, PLTGU Muara Tawar 2 x 100 MW dan Tanjung Priok Gas Fired Power Plant Extension Project 720 MW. PLTP Sarulla merupakan proyek pembangkitan listrik tenaga panas bumi yang pada tanggal 23 Januari 2004 diambil alih oleh Perusahaan dari Unocal North Sumatera Geothermal Ltd dengan harga perolehan US$ 60 juta (Catatan 53).
Power plants under construction consist mainly of PLTP Sarulla 300 MW, task force project to solve the electricity crisis condition in North Sumatera (PLTG GE Frame 9E-PG 9171E kapasitas 120 MW), PLTA Ampel Gading 2 x 7,5 MW, PLTGU Muara Tawar 2 x 100 MW and Tanjung Priok Gas Fired Power Plant Extension Project 720 MW. PLTP Sarulla is a geothermal power plant which was taken over by the Company on January 23, 2004 from Unocal North Sumatera Geothermal Ltd. for US$ 60 million (Note 53).
Transmisi
Transmission
Pekerjaan dalam pelaksanaan transmisi terutama merupakan proyek jaringan transmisi T/L 500 Kv Jawa – Bali, T/L 150 Kv untuk luar Jawa-Bali, proyek gardu induk 150 Kv serta proyek interkoneksi jaringan.
Transmission under construction consists mainly of projects of transmission lines of T/L 500 Kv in Java – Bali, T/L 150 Kv outside Java – Bali, substations 150 Kv and interconnection of transmission projects.
Distribusi
Distribution
Pekerjaan dalam pelaksanaan distribusi merupakan proyek jaringan distribusi tegangan menengah dan rendah 20 Kv serta proyek gardu distribusi.
Distribution under construction consists of projects of mid and low voltage distribution lines of 20 Kv and distribution substation projects.
Pekerjaan dalam pelaksanaan ini diperkirakan selesai antara tahun 2010 dan 2012.
Constructions in progress are expected to be completed between 2010 and 2012.
Pada tahun 2009 dan 2008 pekerjaan dalam pelaksanaan yang telah selesai dan dipindahkan ke aset tetap masing-masing sebesar Rp 19.233.077 juta dan Rp 7.224.669 juta (Catatan 5).
In 2009 and 2008, construction in progress which were completed and reclassified to property, plant and equipment amounted to Rp 19,233,077 million and Rp 7,224,669 million, respectively (Note 5).
- 32 -
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued
Biaya pinjaman yang dikapitalisasi ke pekerjaan dalam pelaksanaan adalah sebagai berikut :
Borrowing costs which were capitalized to construction in progress are as follows :
2009
2008
Program percepatan Bunga pinjaman Kerugian (keuntungan) kurs mata uang asing Amortisasi emisi obligasi Penghasilan bunga Jumlah
4.171.180 (1.697.743) 29.785 2.503.222
1.475.339 939.559 29.989 (110.948) 2.333.939
Fast track program Interest expense Loss (gain) on foreign exchange Amortization of debt issuance cost Interest income Total
Konstruksi rutin Bunga pinjaman Kerugian (keuntungan) kurs mata uang asing Amortisasi emisi obligasi Jumlah
690.154 (2.457.134) 2.617 (1.764.363)
250.476 1.454.607 1.705.083
Regular constructions Interest expense Loss (gain) on foreign exchange Amortization of debt issuance cost Total
4.039.022
Total
Jumlah
738.859
Management believes that there are no events or changes in circumstances which may indicate an impairment in value of construction in progress as of the balance sheet date.
Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai pekerjaan dalam pelaksanaan pada tanggal neraca. 7.
PROPERTI INVESTASI
7.
INVESTMENT PROPERTIES
Akun ini merupakan tanah milik PJB yang terletak di Paiton, Jawa Timur dan Asahan, Sumatera Utara yang disewakan kepada atau digunakan oleh penyedia listrik swasta PT Paiton dan PT Bajradaya Sentranusa.
This account pertains to pieces of land owned by PJB located in Paiton, East Java and Asahan, North Sumatera, which are rented to or used by independent power producers, PT Paiton and PT Bajradaya Sentranusa.
Estimasi nilai wajar properti investasi pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp 154.737 juta yang ditentukan berdasarkan nilai jual objek pajak masing-masing bidang tanah.
The estimated fair value of these investment properties as of December 31, 2009 amounted to Rp 154,737 million, which was determined based on the market value of tax object of each parcel of land.
- 33 -
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan 8.
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued
INVESTASI JANGKA PANJANG
8.
Investasi jangka panjang meliputi investasi saham dan kerjasama konsorsium, sebagai berikut :
Domisili/ Domicile Pemilikan langsung/Direct ownership Metode ekuitas/Equity method PT Geo Dipa Energi PT Unelec Indonesia
Pemilikan tidak langsung/ Indirect ownership Metode ekuitas/Equity method PT Daya Citra Mulia
Bandung Jakarta
Banjarmasin
PT Mitra Energy Batam
Batam
PT Sumber Segara Primadaya
Cilacap
PT Dalle Energy Batam
Batam
PT Bajradaya Sentranusa
Asahan
PT Indo Medco Power
Jakarta
PT Tenaga Listrik Jayapura
Jayapura
PT Bukit Pembangkit Innovative
Palembang
Kerjasama Konsorsium/ Consortiums IP-NTP Consortium
Bandung
Indo Kupang Elektrindo Power Consortium Metode biaya/Cost method PT Metaepsi Pejebe Power Generation PT Tenaga Prima Teknologi
Kupang Sumsel/South Sumatera Bengkulu
PT Permata Prima Elektrindo
Jambi
PT Tenaga Listrik Bintan
Pulau Bintan
PT TJK Power
Batam
PT Pura Daya Prima
Palembang
PT Elnusa Prima Elektrika
Palembang
PT Multidaya Prima Elektrindo
Sumsel/South Sumatera Muara Enim
Bangko Tengah Consortium
LONG-TERM INVESTMENTS Long-term investments consist of investment in shares of stock and consortiums, as follows :
Jenis usaha/ Nature of business
Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier Penunjang penyedia tenaga listrik/ Electrical supports
Pertambangan dan perdagangan batu bara/ Coal mining and trading Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier Pembangkit inovatif/ Innovative power plant Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier
*) Tahap pengembangan/Development stage
- 34 -
Tahun operasi komersial/ Commercial operations
Persentase penyertaan/ Percentage of ownership 2009 2008 % %
2002
33,00
33,00
1988
32,35
32,35
2002
25,00
25,00
2004
30,00
30,00
2006
49,00
49,00
2006
20,00
20,00
*)
26,06
26,06
*)
35,00
35,00
*)
20,00
20,00
*)
20,00
20,00
*)
80,00
80,00
*)
51,00
51,00
2007
19,00
19,00
*)
15,00
15,00
*)
15,00
15,00
*)
10,00
10,00
*)
10,00
10,00
*)
15,00
15,00
*)
7,50
7,50
*)
15,00
15,00
*)
8,00
-
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued
Mutasi investasi saham dan kerjasama konsorsium adalah sebagai berikut :
Metode ekuitas PT Geo Dipa Energi PT Unelec Indonesia PT Daya Citra Mulia PT Mitra Energy Batam PT Sumber Segara Primadaya PT Dalle Energy Batam PT Bajradaya Sentranusa PT Tenaga Listrik Jayapura PT Bukit Pembangkit Innovative Konsorsium IP-NTP Metode biaya PT Metaepsi Pejebe Power Generation PT Permata Prima Elektrindo PT Tenaga Listrik Bintan PT TJK Power Perusahaan lainnya Jumlah
Jumlah tercatat 1 Januari 2009/ Carrying amount January 1, 2009 31.807 82.193 1.365 41.531 121.472 18.662 122.632 1.344 60.448 1.152
17.670 1.500 4.000 13.000 7.868
526.644
Changes in investments in shares of stock and consortium are as follows :
Penambahan/ Additions -
-
Bagian atas laba (rugi) bersih Jumlah perusahaan tercatat asosiasi/ 31 Desember/ Equity in net Carrying income (net loss) amount of associates December 31, 2009 16.156 21.603 17 373 232.908 3.887 32.555 (1.635) -
319
319
- 35 -
-
305.864
47.963 103.796 1.382 41.904 354.380 22.549 155.187 1.344 58.813 1.152
17.670 1.500 4.000 13.000 8.187
832.827
Equity method PT Geo Dipa Energi PT Unelec Indonesia PT Daya Citra Mulia PT Mitra Energy Batam PT Sumber Segara Primadaya PT Dalle Energy Batam PT Bajradaya Sentranusa PT Tenaga Listrik Jayapura PT Bukit Pembangkit Innovative IP-NTP Consortiums Cost method PT Metaepsi Pejebe Power Generation PT Permata Prima Elektrindo PT Tenaga Listrik Bintan PT TJK Power Other companies
Total
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan
Metode ekuitas PT Geo Dipa Energi PT Unelec Indonesia PT Daya Citra Mulia PT Mitra Energy Batam PT Sumber Segara Primadaya PT Dalle Energy Batam PT Bajradaya Sentranusa PT Indo Medco Power PT Tenaga Listrik Jayapura PT Bukit Pembangkit Innovative Kerjasama konsorsium Konsorsium CBE Konsorsium lainnya
Jumlah tercatat 1 Januari 2008/ Carrying amount January 1, 2008
Metode biaya PT Metaepsi Pejebe Power Generation PT Permata Prima Elektrindo PT Tenaga Listrik Bintan PT TJK Power Perusahaan lainnya Jumlah
34.408 44.724 1.661 39.605 302.103 20.528 173.096 63 2.000 40.498 1.283 1.153
17.670 1.500 1.000 13.000 368 694.660
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued
2008 Bagian atas laba (rugi) bersih Jumlah perusahaan tercatat Penambahan asosiasi/ 31 Desember 2008/ (pengurangan)/ Equity in net Carrying Additions income (net loss) amount (deductions) of associates December 31, 2008 -
-
-
95.841
20.000
(2.601) 37.469 (296) 1.926 (276.472) (1.866) (50.464) (63) (656) (50)
(1.155)
3.000 7.500
125.186
(128) (1)
(293.202)
31.807 82.193 1.365 41.531 121.472 18.662 122.632 1.344 60.448 -
1.152
17.670 1.500 4.000 13.000 7.868 526.644
Equity method PT Geo Dipa Energi PT Unelec Indonesia PT Daya Citra Mulia PT Mitra Energy Batam PT Sumber Segara Primadaya PT Dalle Energy Batam PT Bajradaya Sentranusa PT Indo Medco Power PT Tenaga Listrik Jayapura PT Bukit Pembangkit Innovative Consortiums CBE consortium Other consortiums Cost method PT Metaepsi Pejebe Power Generation PT Permata Prima Elektrindo PT Tenaga Listrik Bintan PT TJK Power Other companies Total
Investasi saham
Investments in shares of stock
Tambahan investasi saham dilakukan sehubungan dengan peningkatan modal dasar pada masing-masing perusahaan investee yang bersangkutan, tanpa mengubah persentase kepemilikan saham.
Additional investments were made in relation to the increase of authorized capital of the related investees, without a corresponding change in the percentage of ownership.
PT Geo Dipa Energi
PT Geo Dipa Energi
PT Geo Dipa Energi merupakan perusahaan patungan antara Perusahaan dan Pertamina yang ditujukan untuk melanjutkan pembangunan pembangkit tenaga listrik Dieng dan Patuha yang sebelumnya dimiliki Himpurna California Energy Limited dan Patuha Power Limited.
PT Geo Dipa Energi is a joint venture between the Company and Pertamina. It was established to continue the development of Dieng and Patuha power plant projects previously owned by Himpurna California Energy Limited and Patuha Power Limited.
PT Unelec Indonesia (Unindo)
PT Unelec Indonesia (Unindo)
Unindo merupakan perusahaan patungan antara Perusahaan dan Areva T & D Holdings yang ditujukan terutama untuk memproduksi dan menjual transformator dan switchgear.
Unindo is a joint venture between the Company and Areva T & D Holdings. It was established to engage principally in the manufacture and sale of power and distribution transformers and switchgears.
- 36 -
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued
PT Mitra Energy Batam
PT Mitra Energy Batam
Pada tahun 2004, PLN Batam mengakuisisi 30% saham PT Mitra Energy Batam dari Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan – PLN.
In 2004, PLN Batam acquired 30% shares of PT Mitra Energy Batam from Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan – PLN.
PT Sumber Segara Primadaya (S2P)
PT Sumber Segara Primadaya (S2P)
PJB memiliki 49% saham pada S2P. Pada tahun 2008, PJB telah meningkatkan investasi saham sebesar Rp 95.841 juta tanpa mengubah persentase kepemilikan saham.
PJB owns 49% shares of S2P. In 2008, PJB increased its investment in shares amounting to Rp 95,841 million, without changing its percentage of ownership.
PT Dalle Energy Batam
PT Dalle Energy Batam
Pada tahun 2006, PLN Batam mengakuisisi 20% saham PT Dalle Energy Batam dari PT Medco Power Indonesia. Hutang atas akuisisi saham tersebut dicatat sebagai hutang lain-lain (Catatan 34).
In 2006, PLN Batam acquired 20% of the issued shares of PT Dalle Energy Batam from PT Medco Power Indonesia. Liability arising from such acquisition were recorded as other payables (Note 34).
PT Bajradaya Sentranusa (BDSN)
PT Bajradaya Sentranusa (BDSN)
Pada tahun 2006, PJB memiliki investasi dalam bentuk obligasi wajib konversi, nilai nominal Rp 243.707 juta dengan nilai perolehan Rp 160.000 juta, yang telah dikonversi dengan 243.707 saham BDSN dengan nilai nominal Rp 1 juta per saham, tanpa merubah persentase kepemilikan saham. Penyertaan saham PJB pada BDSN sebanyak 262.707 saham dijaminkan sehubungan dengan hutang BDSN kepada China Huadian Hongkong Company Limited.
In 2006, PJB obtained an investment in Mandatory Convertible Bond with nominal value of Rp 243,707 million at an acquisition cost of Rp 160,000 million. This has been converted into 243,707 BDSN’s shares with par value of Rp 1 million per share. Investment in stocks of PJB in BDSN, consisting of 262,707 shares, were pledged as security for the loan of BDSN from China Huadian Hongkong Company Limited.
PT Tenaga Listrik Jayapura (TLJ) dan PT Tenaga Listrik Bintan (TLB)
PT Tenaga Listrik Jayapura (TLJ) and PT Tenaga Listrik Bintan (TLB)
TLJ dan TLB didirikan berdasarkan Perjanjian Usaha Patungan tanggal 4 Oktober 2006 antara PLN Tarakan dengan pihak ketiga. Pendirian TLJ dan TLB dimaksudkan untuk membangun, mengoperasikan dan merawat proyek PLTU 2x10 MW, termasuk penjualan tenaga listrik ke Perusahaan. Berdasarkan perjanjian tersebut, PLN Tarakan berkewajiban berpartisipasi membiayai kedua proyek sebesar US$ 9,6 juta. Piutang ini akan dikembalikan setelah proyek beroperasi komersial. Pada tahun 2008, PLN Tarakan telah mendanai masing-masing proyek sebesar US$ 812.194 dan US$ 78.345 yang dicatat sebagai piutang pihak hubungan istimewa (Catatan 10).
TLJ and TLB were established in accordance with Joint Venture Agreements dated October 4, 2006 between PLN Tarakan and third parties. These were established to build, operate and maintain a PLTU 2x10 MW project, including sale of electricity to the Company. Based on the agreement, PLN Tarakan has an obligation to participate in financing both projects amounting to US$ 9.6 million. This financing will be recovered upon commercial operations of the projects. In 2008, PLN Tarakan financed each of the projects for US$ 812,194 and US$ 78,345, which were recorded as receivables from related parties (Note 10).
Pada tahun 2008, PLN Tarakan meningkatkan penyertaan saham pada TLB sebesar Rp 3.000 juta dengan memperhitungkan piutang kepada TLB.
In 2008, PLN Tarakan increased its investment in shares amounting to Rp 3,000 million by offsetting receivables from TLB.
- 37 -
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued
Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa TLJ tanggal 17 Juni 2008, diputuskan untuk membubarkan TLJ. Sehubungan dengan rencana pembubaran tersebut, PLN Tarakan mengakui penurunan nilai investasi sebesar Rp 656 juta. Sampai dengan penerbitan laporan keuangan konsolidasi pembubaran TLJ masih dalam proses.
Based on the Extraordinary Stockholders’ Meeting of TLJ dated June 17, 2008, it was agreed that TLJ will be liquidated. In relation to such plan of liquidation, PLN Tarakan recognized impairment of investment amounting to Rp 656 million. As of the date of the issuance of the consolidated financial statements, liquidation of TLJ is still in process.
PT Bukit Pembangkit Innovative (BPI)
PT Bukit Pembangkit Innovative (BPI)
Sehubungan dengan penyertaan saham di BPI, PJB berkewajiban untuk mengambil dan membayar saham hingga tahun 2009 sebesar US$ 14.460.000. Pada tahun 2008, PJB telah melakukan penyetoran saham sebesar Rp 20.000 juta.
In relation to the investment in shares of BPI, PJB is obliged to take and pay for shares until 2009 amounting to US$ 14,460,000. In 2008, PJB made payment of shares amounting to Rp 20,000 million.
Berdasarkan akta gadai saham No. 20 tanggal 6 Maret 2008 dari Imas Fatimah S.H., notaris di Jakarta, PJB menjaminkan 12.000 sahamnya di BPI sehubungan dengan fasilitas kredit yang diperoleh BPI dari Bank Mandiri.
According to the deed of pledge No. 20 dated March 6, 2008 from Imas Fatimah S.H., notary in Jakarta, PJB used its 12,000 shares in BPI as a guarantee of the credit facility obtained by BPI from Bank Mandiri.
PT Metaepsi (Meppogen)
PT Metaepsi (Meppogen)
Pejebe
Power
Generation
Pejebe
Power
Generation
Sehubungan dengan penyertaan saham di Meppogen, PJB berkewajiban menyetorkan modal sebesar 19% dari nilai total modal ditempatkan Meppogen. PJB juga memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas pelatihan bagi calon operator dan teknisi pemeliharaan PLTG Gunung Megang milik Meppogen. Selain itu, PJB berkewajiban memberikan pengarahan dan petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan peralatan PLTG Gunung Megang.
In relation to the investment in shares of Meppogen, PJB is obliged to subscribe 19% of total subscribed capital stock of Meppogen. PJB is also obliged to prepare training facilities for candidates of maintenance operator and maintenance technician of PLTG Gunung Megang, owned by Meppogen. PJB is also obliged to provide instructions and guidelines for equipment operations and maintenance of PLTG Gunung Megang.
PT TJK Power (TJK)
PT TJK Power (TJK)
Pada tahun 2006, PLN Batam mendirikan TJK dengan maksud untuk menjalankan usaha ketenagalistrikan melalui rencana pembangunan Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU) kapasitas 2x55 MW. Pada awalnya TJK sepenuhnya dimiliki oleh PLN Batam. Pada tanggal 2 Oktober 2006, PLN Batam menjual 90% saham TJK kepada PT Petra Unggul Sejahtera (PUS). Selanjutnya, peningkatan penyertaan saham PLN Batam pada TJK sebesar Rp 11.900 juta tahun 2007 sepenuhnya disetor oleh PUS untuk kepentingan PLN Batam, sesuai kesepakatan para pemegang saham TJK tanggal 31 Juli 2006.
In 2006, PLN Batam established TJK, for the purpose of conducting electricity business through construction planning of coal-fired electricity power plants (PLTU) with the capacity of 2x55 MW. Initially, TJK was wholly owned by PLN Batam. On October 2, 2006, PLN Batam sold 90% of its shares to PT Petra Unggul Sejahtera (PUS). Furthermore, the increase in investment in shares of PLN Batam to TJK amounting to Rp 11,900 million in 2007 were fully paid by PUS on behalf of PLN Batam in accordance with TJK’s shareholders agreement dated July 31, 2006.
- 38 -
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan
9.
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued
Kerjasama Konsorsium
Consortiums
Perusahaan dan IP mengadakan kerjasama konsorsium dengan pihak lain untuk melaksanakan pengembangan proyek-proyek tertentu. Perusahaan dan IP mencatat kerjasama konsorsium sebesar dana yang dikeluarkan untuk proyek-proyek tersebut setelah dikurangi penurunan nilai investasi. Kerjasama konsorsium ini akan diubah menjadi perusahaan patungan dalam bentuk perseroan terbatas pada saat pengembangan proyek selesai atau pada saat perusahaan patungan terbentuk.
The Company and IP entered into several consortium agreements with other parties for the development of certain projects. The Company and IP account for the investment in these consortium agreements at cost based on their funding of such projects, less any impairment. These consortium agreements will be changed into limited joint venture companies when the development of the projects is completed or when the joint venture companies are established.
ASET TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASI
9.
2009 Aset akan direlokasi, diperbaiki dan dihapusbuku Biaya perolehan Aset tetap akan direlokasi dan belum digunakan dalam operasi Aset tetap akan dihapusbuku Aset tetap akan diperbaiki Material akan dihapusbuku Pekerjaan dalam pelaksanaan akan dihapusbuku Jumlah Akumulasi penyusutan atau penurunan nilai Aset tetap akan direlokasi dan belum beroperasi Aset tetap akan dihapusbuku Aset tetap akan diperbaiki Material akan dihapusbuku Pekerjaan dalam pelaksanaan akan dihapusbuku Jumlah Jumlah Tercatat
ASSETS NOT USED IN OPERATIONS
2008
926.871 2.430.897 471.203 125.368
1.247.359 1.923.734 389.299 112.401
Assets for relocation, disposal and repairs At cost Property, plant and equipment to be relocated and not yet used in operations Property, plant and equipment to be disposed of Property, plant and equipment to be repaired Spare parts to be disposed of
4.733 3.959.072
4.733 3.677.526
Construction in progress to be disposed of Total
177.879 2.415.790 223.870 117.954
169.646 1.915.478 152.208 106.944
2.145 2.937.638
2.145 2.346.421
1.021.434
1.331.105
Accumulated depreciation or decline in value Property, plant and equipment to be relocated and not yet used in operations Property, plant and equipment to be disposed of Property, plant and equipment to be repaired Spare parts to be disposed of Construction in progress to be disposed of Total Net Carrying Value
Kerugian penurunan nilai aset adalah sebesar Rp 281.514 juta tahun 2009 dan Rp 334.463 juta tahun 2008 dicatat sebagai beban lain-lain (Catatan 46).
Loss on impairment of property, plant and equipment amounting to Rp 281,514 million in 2009 and Rp 334,463 million in 2008 are recorded as other expenses (Note 46).
Aset tertentu yang tidak digunakan dalam operasi dijual seharga Rp 12.464 juta tahun 2009 dan Rp 30.111 juta tahun 2008. Nilai buku aset yang dijual tersebut telah nihil sehingga hasil penjualan aset merupakan keuntungan penjualan aset tidak digunakan dalam operasi (Catatan 46).
Certain assets not used in operations were sold with selling price of Rp 12,464 million in 2009 and Rp 30,111 million in 2008. The carrying value of such assets were nil, hence the proceeds from sale of assets represented gain on sale of assets not used on operations (Note 46).
Aset tetap akan direlokasi terutama merupakan pembangkit PLTG unit 2 UBP Talang Duku, peralatan transmisi dan penyaluran tenaga listrik.
Property, plant and equipment to be relocated consist mainly of PLTG unit 2 UBP Talang Duku, transmission and distribution equipment. - 39 -
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued
Aset tetap akan dihapusbuku merupakan pembangkit PLTD Apung di Nanggroe Aceh Darussalam, instalasi mesin di PLTG Gresik, PLTGU Muara Tawar dan PLTU Muara Karang, instalasi pipa gas, instalasi mesin, bangunan dan prasarana serta rumah dinas dan jaringan distribusi.
Property, plant and equipment to be disposed of represent PLTD Apung in Nanggroe Aceh Darussalam, machine installations of PLTG Gresik, PLTGU Muara Tawar and PLTU Muara Karang, pipe gas installations, machine installations, building and infrastructure, housing and distribution equipment.
Pada tahun 2009 dan 2008, aset tetap tidak digunakan dalam operasi dipindahkan ke aset tetap masing-masing sebesar Rp 790.073 juta dan Rp 166.410 juta (Catatan 5).
In 2009 and 2008, assets not used in operations reclassified to property, plant and equipment amounted to Rp 790,073 million and Rp 166,410 million, respectively (Note 5).
Manajemen berpendapat bahwa penurunan nilai aset tidak digunakan dalam operasi memadai untuk menutup risiko kerugian penurunan nilai yang mungkin timbul dari aset tersebut.
Management believes that impairment for assets not yet used in operations is adequate to cover possible loss on impairment on value of such assets.
10. PIUTANG PIHAK HUBUNGAN ISTIMEWA
10. 2009
PT Sumber Segara Primadaya (US$ 126.416.382 tahun 2009 dan US$ 118.433.250 tahun 2008) PT Metaepsi Pejebe Power Generation, (US$ 4.501.310 tahun 2009 dan US$ 4.501.347 tahun 2008) PT Dalle Energy Batam PT TJK Power PT Mitra Energy Batam PT Tenaga Listrik Jayapura (US$ 812.194 tahun 2008) PT Tenaga Listrik Bintan (US$ 78.345 tahun 2008) Karyawan Jumlah Penyisihan piutang ragu-ragu Jumlah Mutasi penyisihan piutang ragu-ragu Saldo awal tahun Penambahan Saldo akhir tahun
RECEIVABLES FROM RELATED PARTIES
2008
1.188.314
1.296.844
42.312 10.097 18.114 15.569
49.289 12.213 18.114 -
-
8.852
490.638 1.765.044 (80.758) 1.684.286
858 439.750 1.825.920 (68.988) 1.756.932
(68.988) (11.770) (80.758)
(68.988) (68.988)
- 40 -
PT Sumber Segara Primadaya (US$ 126,416,382 in 2009 and US$ 118,433,250 in 2008) PT Metaepsi Pejebe Power Generation, (US$ 4,501,310 in 2009 and US$ 4,501,347 in 2008) PT Dalle Energy Batam PT TJK Power PT Mitra Energy Batam PT Tenaga Listrik Jayapura (US$ 812,194 in 2008) PT Tenaga Listrik Bintan (US$ 78,345 in 2008) Officers Total Allowance for doubtful accounts Total Changes in the allowance for doubtful accounts Balance at beginning of year Additions Balance at end of year
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued
PT Sumber Segara Primadaya (S2P)
PT Sumber Segara Primadaya (S2P)
Pada tanggal 28 Januari 2004, PJB memberikan pinjaman jangka panjang sebesar US$ 52 juta kepada S2P untuk membiayai proyek PLTU Cilacap. Jangka waktu pinjaman sembilan tahun, termasuk masa tenggang dua tahun jatuh tempo 28 Januari 2013 dan dikenakan bunga 12,907% per tahun. Bunga akan diterima dalam 15 kali angsuran semesteran mulai 28 Januari 2006 sampai dengan 28 Januari 2013. Piutang ini dijamin dengan saham milik PT Sumberenergi Sakti Prima (SSP) di S2P sesuai perjanjian penjaminan pinjaman tanggal 6 September 2005. Pinjaman pokok akan diangsur dalam 4 kali angsuran mulai 28 Juli 2011 sampai dengan 28 Januari 2013. Pemberian pinjaman ini telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PJB tanggal 14 Januari 2004.
On January 28, 2004, PJB granted a long-term loan of US$ 52 million to S2P for the financing of PLTU Cilacap project. This loan will mature in nine years, including two years grace period, due on January 28, 2013 and bears interest at 12.907% per annum. The interest will be received in fifteen (15) semi-annual installments starting January 28, 2006 until January 28, 2013. This receivable is guaranteed with shares of stock in S2P owned by PT Sumberenergi Sakti Prima (SSP) in accordance with the loan collateral agreement dated September 6, 2005. The principal will be collected in four (4) installments starting from July 28, 2011 until January 28, 2013. The loan was approved during the Extraordinary General Meeting of the Stockholders dated January 14, 2004.
Pada tanggal 25 Juni 2007, PJB dan SSP menandatangani amandemen perjanjian penjaminan pinjaman. Berdasarkan amandemen tersebut, apabila S2P tidak mampu melunasi pinjamannya kepada PJB dalam waktu 30 hari setelah jatuh tempo (disebut sebagai “periode tunggakan”) maka PJB dan SSP bersama-sama mengikatkan diri dan menyanggupi untuk membayar bunga dan/atau pokok pinjaman yang terhutang oleh S2P kepada PJB sesuai persentase kepemilikan masing-masing di S2P. Apabila dalam 30 hari setelah berakhirnya periode tunggakan, S2P tidak melakukan pembayaran, maka PJB dan SSP bersedia menyerahkan saham masing-masing untuk dieksekusi dan dana hasil eksekusi saham tersebut digunakan untuk melunasi hutang kepada PJB.
On June 25, 2007, PJB and SSP signed the amendment of loan collateral agreement. According to such amendment, if S2P fails to pay in full its loan to PJB within 30 days from due date (also called as “period in arrears”), PJB and SSP will bind themselves to pay the interest and/or principal of loan of S2P to PJB, based on their respective percentage of ownerships in S2P. If after 30 days from the period in arrears, S2P does not make the payment, PJB and SSP agreed to transfer their respective shares for liquidation and proceeds resulting from such liquidation will be used to settle S2P’s loan to PJB.
Pelaksanaan amandemen perjanjian penjaminan tersebut sedang dalam tahap negosiasi. Manajemen PJB menghendaki agar amandemen perjanjian penjaminan pinjaman tersebut di atas dapat segera dilaksanakan.
Implementation of the amendment of loan collateral agreement is still in the stage of negotiation. Management of PJB demands for the immediate implementation of the amendment of loan collateral agreement.
Pada tahun 2006, PJB menempatkan deposito berjangka sebesar US$ 100 juta di Bank Negara Indonesia sebagai jaminan pinjaman letter of credit yang diperoleh S2P dari bank tersebut. Pada tanggal 11 Juli 2008, deposito berjangka sebesar US$ 50 juta dieksekusi oleh Bank Negara Indonesia sehubungan dengan kegagalan S2P untuk menyelesaikan pinjamannya ke bank tersebut. PJB mencatat pencairan deposito sebesar US$ 50 juta tersebut sebagai piutang kepada S2P.
In 2006, PJB placed time deposits amounting to US$ 100 million in Bank Negara Indonesia as a guarantee of letter of credit obtained by S2P from such bank. On July 11, 2008, Bank Negara Indonesia executed its right, by confiscating the time deposits amounting to US$ 50 million, due to the failure of S2P to settle its unpaid letter of credit. PJB recorded such confiscation of time deposits amounting to US$ 50 million as receivables from S2P.
- 41 -
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued
Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, piutang bunga dari S2P masing-masing sebesar US$ 27.416.372 (setara Rp 257.714 juta) dan US$ 16.433.250 (setara Rp 179.944 juta) termasuk dalam piutang pihak hubungan istimewa.
As of December 31, 2009 and 2008, interest on receivables from S2P amounting to US$ 27,416,372 (equivalent to Rp 257,714 million) and US$ 16,433,250 (equivalent to Rp 179,944 million), respectively, were recorded as receivables from related parties.
PJB membentuk penyisihan piutang ragu-ragu atas piutang bunga dan denda dari S2P karena S2P sedang mengalami kesulitan keuangan.
PJB provided allowance for doubtful accounts pertaining to receivables on interest and penalty from S2P since S2P is experiencing financial difficulties.
PT Metaepsi (Meppogen)
PT Metaepsi (Meppogen)
Pejebe
Power
Generation
Pejebe
Power
Generation
Pada tahun 2007, PJB memberikan pinjaman yang dapat dikonversi kepada Meppogen sebesar US$ 4,5 juta (setara Rp 42.386 juta) untuk membiayai pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga gas di Gunung Megang – Sumatera Selatan. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga SIBOR, ditambah 4% - 5% per tahun dan pembayaran bunga dilakukan secara bulanan. PJB memiliki hak melakukan konversi pinjaman menjadi penyertaan saham dalam jangka waktu satu tahun sejak perjanjian. Jumlah saham konversi akan ditentukan dengan membagi jumlah konversi dengan nilai nominal saham konversi seperti tercantum dalam anggaran dasar Meppogen. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tahun ketiga ditambah premi 15% per tahun. Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, piutang bunga dari Meppogen masing-masing sebesar US$ 1.310 (setara Rp 12 juta) dan US$ 1.347 (setara Rp 15 juta), termasuk dalam piutang pihak hubungan istimewa.
In 2007, PJB provided a convertible debt to Meppogen amounting to US$ 4.5 million (equivalent to Rp 42,386 million) which was used to fund the construction of Meppogen gas power plant in Gunung Megang – South Sumatra. This loan bears interest at SIBOR plus 4% - 5% per annum and will be paid monthly. PJB shall have the right to convert those loans into shares after the first year of the agreement. The number of converted shares to be issued shall be determined by dividing the conversion amount by the nominal value of the conversion shares as specified in the Articles of Association of Meppogen. This loan will mature on the third year with added premium of 15% per annum. As of December 31, 2009 and 2008, interest receivable from Meppogen amounted to US$ 1,310 (equivalent to Rp 12 million) and US$ 1,347 (equivalent to Rp 15 million), respectively, which were recorded as receivables from related parties.
PT Dalle Energy Batam dan PT Mitra Energy Batam
PT Dalle Energy Batam and PT Mitra Energy Batam
Piutang kepada PT Dalle Energy Batam dan PT Mitra Energy Batam merupakan piutang atas denda kontrak penyediaan tenaga listrik.
Accounts receivable from PT Dalle Energy Batam and PT Mitra Energy Batam represent receivables on penalty of power purchase contracts.
PT TJK Power (TJK)
PT TJK Power (TJK)
Piutang kepada TJK merupakan biaya pengembangan proyek PLTU Tanjung Kasam milik TJK, yang terlebih dahulu dibayar oleh PLN Batam.
Accounts receivable from TJK represent advance payment made by PLN Batam for the development cost of PLTU Tanjung Kasam owned by TJK.
- 42 -
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued
Karyawan
Officers
Piutang karyawan merupakan pinjaman pemilikan rumah tanpa bunga. Pelunasan piutang dilakukan melalui pemotongan gaji.
Accounts receivable from officers represent noninterest bearing housing loans, which are paid monthly through salary deduction.
Manajemen berpendapat bahwa penyisihan piutang ragu-ragu atas piutang kepada pihak hubungan istimewa memadai untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang.
Management believes that the allowance for doubtful accounts for receivables from related parties is adequate to cover possible losses on uncollectible receivables.
11. REKENING BANK DAN DEPOSITO BERJANGKA DIBATASI PENGGUNAANNYA
11.
2009 Angsuran sewa pembiayaan dan jaminan operasi (Catatan 27) Rekening bank Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapura JPY US$ Jaminan pembelian gas (Catatan 53) Rekening bank Bank Internasional Indonesia - US$ Bank Mandiri Deposito berjangka Citibank - US$ Standard Chartered Bank - US$ Jaminan pembelian tenaga listrik (Catatan 53) Rekening bank Bank Central Asia Bank Mandiri Jaminan pinjaman bank (Catatan 28) Deposito berjangka - Bank Bukopin Jaminan bank garansi Rekening bank - Bank Mandiri Jumlah Tingkat bunga deposito berjangka per tahun Rupiah US$
RESTRICTED CASH IN BANKS AND TIME DEPOSITS
2008
2.628.221 329.060
3.612.064 459.224
93.145 -
108.119 5.000
51.273 45.608
59.727 53.053
7.006 1.500
6.868 1.500
5.000
5.000
49.292 3.210.105
3.176 4.313.731
6% - 13% 0,01% - 1,47%
5,5%-9% 1,2% - 4,62%
- 43 -
Lease installments and operation guarantee (Note 27) Cash in bank Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore JPY US$ Guarantee deposit for gas purchases (Note 53) Cash in banks Bank Internasional Indonesia - US$ Bank Mandiri Time deposits Citibank - US$ Standard Chartered Bank - US$ Guarantee deposit for purchase of electricity (Note 53) Cash in banks Bank Central Asia Bank Mandiri Guarantee deposit for bank loans (Note 28) Time deposits - Bank Bukopin Bank guarantee Cash in bank - Bank Mandiri Total Interest rate per annum on time deposits Rupiah US$
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued Details of restricted cash in banks and time deposits in foreign currencies are as follows:
Rincian rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya dalam mata uang asing adalah sebagai berikut: Dalam mata uang asing/ In foreign currencies *) US$ JPY Jumlah *)
2009
55.221.873 25.841.801.813
Dalam mata uang asing/ In foreign currencies *)
Ekuivalen Rp/ Rp equivalent 519.086 2.628.221 3.147.307
Dalam jumlah penuh
62.111.713 29.795.132.827
*)
12. ASET TIDAK LANCAR LAIN
Ekuivalen Rp/ Rp equivalent 680.123 3.612.064 4.292.187
US$ JPY Total
In full amount
12. 2009
Biaya ditangguhkan - bersih Premi asuransi (Catatan 28 dan 53) Hak atas tanah Perangkat lunak Jumlah
2008
OTHER NONCURRENT ASSETS
2008
1.898.770 48.187 220.829 2.167.786
31.226 480.518 511.744
Deferred charges - net Insurance premium (Notes 28 and 53) Landrights Software Total
Biaya dibayar dimuka Pembelian gas Pensiun (Catatan 49) Lain-lain Jumlah
433.392 93.455 526.847
434.173 34.737 121.674 590.584
Prepaid expenses Gas purchased Pension (Note 49) Others Total
Uang muka pengembangan proyek
974.869
330.299
Advances for project development
3.669.502
1.432.627
Jumlah
Total
Amortization expenses of deferred charges in 2009 and 2008 amounted to Rp 324,823 million and Rp 273,807 million, respectively.
Beban amortisasi biaya ditangguhkan tahun 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp 324.823 juta dan Rp 273.807 juta.
- 44 -
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued
13. KAS DAN SETARA KAS
13. 2009
Kas Bank Bank Bukopin Rupiah US$ JPY Bank Rakyat Indonesia Rupiah US$ JPY EUR Bank Mandiri Rupiah US$ EUR JPY Bank Negara Indonesia Rupiah US$ CHF EUR Bank Central Asia Rupiah US$ JPY Bank Internasional Indonesia Rupiah US$ EUR Bank Danamon Rupiah US$ Lain-lain (masing-masing dibawah 5% dari jumlah) Rupiah US$ EUR JPY SGD Jumlah kas dan bank Setara kas - deposito berjangka Bank Bukopin Rupiah US$ Bank Rakyat Indonesia Rupiah US$ Bank Negara Indonesia Rupiah US$ Bank Mandiri Rupiah US$ Deutsch Bank, Amsterdam - US$ Lain-lain (masing-masing dibawah 5% dari jumlah) Rupiah US$ Jumlah deposito berjangka Jumlah Kas dan Setara Kas Tingkat bunga deposito berjangka per tahun Rupiah US$
CASH AND CASH EQUIVALENTS
2008
46.627
59.255
2.426.023 273.190 35.820
1.603.561 91.720 -
1.162.962 634.801 761 123
1.324.853 354.586 552 60
1.216.084 347.381 1.375 178
753.597 90.646 624 42
1.283.136 556.962 4.217 5.291
799.892 286.403 5.006 1.314
32.055 488 90
43.696 356 270
60.551 34.124 206
18.260 6.165 235
166.177 1.958
138.781 7.167
318.020 338.033 877 13 1 8.947.524
203.059 7.212 9 2 5.797.323
Cash on hand Cash in banks Bank Bukopin Rupiah US$ JPY Bank Rakyat Indonesia Rupiah US$ JPY EUR Bank Mandiri Rupiah US$ EUR JPY Bank Negara Indonesia Rupiah US$ CHF EUR Bank Central Asia Rupiah US$ JPY Bank Internasional Indonesia Rupiah US$ EUR Bank Danamon Rupiah US$ Others (each below 5% of total) Rupiah US$ EUR JPY SGD Total cash on hand and in banks
32.600 48.762
112.500 -
26.000 1.880.000
20.000 -
43.600 1.880.000
26.100 -
43.233 705 51.700
10.603 821 339.592
Cash equivalents - time deposits Bank Bukopin Rupiah US$ Bank Rakyat Indonesia Rupiah US$ Bank Negara Indonesia Rupiah US$ Bank Mandiri Rupiah US$ Deutsch Bank, Amsterdam - US$
62.738 26.334 4.095.672
39.359 41.329 590.304
Others (each below 5% of total) Rupiah US$ Total time deposits
13.043.196
6.387.627
6% - 13% 2% - 4%
5,25% - 13,00% 3,75%
- 45 -
Total Cash and Cash Equivalents Interest rate per annum on time deposits Rupiah US$
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued Details of cash and cash equivalents in foreign currencies are as follows :
Rincian kas dan setara kas dalam mata uang asing adalah sebagai berikut : Dalam mata uang asing/ In foreign currencies *) US$ JPY EUR Lain-lain **) Jumlah *) **)
646.216.817 362.444.788 582.745 448.717
2009
Dalam mata uang asing/ In foreign currencies *)
Ekuivalen Rp/ Rp equivalent 6.074.438 36.862 7.872 4.218 6.123.390
Dalam jumlah penuh Kas dan setara kas dalam mata uang asing lainnya disajikan dalam jumlah setara US$, menggunakan kurs tanggal neraca.
111.963.320 7.213.156 144.631 457.300
*) **)
14. INVESTASI JANGKA PENDEK
Investasi lain-lain Rupiah Jumlah investasi jangka pendek Tingkat bunga deposito berjangka per tahun Rupiah US$
1.225.998 873 2.232 5.007 1.234.110
US$ JPY EUR Others **) Total
SHORT-TERM INVESTMENTS
2008
83.000 517.000
83.000 602.250
136.160 92.029
135.130 684.025
151.500 -
151.500 1.095.000
120.000 560.883
120.000 2.285.132
44.000 1.880 1.706.452
45.030 2.190 5.203.257
9.392
3.757
1.715.844
5.207.014
6,5% - 10,5% 1% - 3%
Ekuivalen Rp/ Rp equivalent
In full amount Cash and cash equivalents denominated in other foreign currencies are presented as US$ equivalents using the exchange rates prevailing at balance sheet date.
14. 2009
Deposito berjangka Bank Negara Indonesia Rupiah US$ Bank Mandiri Rupiah US$ Bank Rakyat Indonesia Rupiah US$ Bank Bukopin Rupiah US$ Lain-lain (masing-masing dibawah 5% dari jumlah) Rupiah US$ Jumlah
2008
6% - 12,75% 2,5% - 4,75%
Time deposits Bank Negara Indonesia Rupiah US$ Bank Mandiri Rupiah US$ Bank Rakyat Indonesia Rupiah US$ Bank Bukopin Rupiah US$ Others (each below 5% of total) Rupiah US$ Total Other investments Rupiah Total short-term investments Interest rate per annum on time deposits Rupiah US$
As of December 31, 2009 and 2008, short-term investments in foreign currencies amounted to US$ 124,658,723 (equivalent to Rp 1,171,792 million) and US$ 426,355,879 (equivalent to Rp 4,668,597 million), respectively.
Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, investasi jangka pendek dalam mata uang asing masing-masing sebesar US$ 124.658.723 (setara Rp 1.171.792 juta) dan US$ 426.355.879 (setara Rp 4.668.597 juta).
- 46 -
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued As of December 31, 2009, time deposits used as guarantee deposits, are as follows :
Pada tanggal 31 Desember 2009, deposito berjangka yang digunakan untuk jaminan sebagai berikut : Bank Bank Bukopin
Jumlah/ Amount 455.696
Fasilitas/Facility Letter of credit pembelian material pemeliharaan PLTU Pelabuhan Ratu/Letter of credit to purchase maintenance material of PLTU Pelabuhan Ratu
Bank Negara Indonesia
3.000
Pinjaman modal kerja ADC/Working capital loan of ADC
Bank Bumiputera Indonesia
7.500
Pinjaman modal kerja ADC/Working capital loan of ADC
Bank Mandiri
5.130
Fasilitas bank garansi PLTD MFO 40 MW Batakan/ Bank guarantee facility of PLTD MFO 40 MW Batakan
1.944
Fasilitas letter of credit PLTD MFO 40 MW Batakan/ Letter of credit facility for PLTD MFO 40 MW Batakan
1.500
Fasilitas bank garansi PLTU Bintan/Bank guarantee facility of PLTU Bintan
Bank Rakyat Indonesia Jumlah/Total
474.770
15. PIUTANG USAHA
15. 2009
TRADE ACCOUNTS RECEIVABLE
2008
a. Berdasarkan langganan
a. By Debtor
Umum Pemerintah Badan Usaha Milik Negara TNI dan Polri Jumlah Penyisihan piutang ragu-ragu
2.347.813 108.997 28.988 410.864 2.896.662 (341.204)
1.899.417 116.023 19.439 298.663 2.333.542 (625.222)
Public Government State-owned companies Indonesian Armed Forces Total Allowance for doubtful accounts
Bersih
2.555.458
1.708.320
Net
b. Berdasarkan umur
b. By Age Category
Belum jatuh tempo 1 s/d 90 hari 91 s/d 360 hari Lebih dari 360 hari Jumlah Penyisihan piutang ragu-ragu
819.676 1.575.222 263.410 238.354 2.896.662 (341.204)
285.609 1.306.621 443.257 298.055 2.333.542 (625.222)
Not yet due 1 to 90 days 91 to 360 days More than 360 days Total Allowance for doubtful accounts
Bersih
2.555.458
1.708.320
Net
Mutasi penyisihan piutang ragu-ragu Saldo awal tahun Penambahan Penghapusan Saldo akhir tahun
(625.222) (69.809) 353.827 (341.204)
(370.688) (375.707) 121.173 (625.222)
Changes in the allowance for doubtful accounts Balance at beginning of year Additions Write-off Balance at end of year
Management believes that the allowance for doubtful accounts is adequate to cover possible losses on uncollectible accounts. Management also believes that there are no significant concentration of credit risk in receivables.
Manajemen berpendapat bahwa penyisihan piutang ragu-ragu memadai untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang dan tidak terdapat risiko yang terkonsentrasi secara signifikan atas piutang usaha.
- 47 -
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan 16. PIUTANG SUBSIDI LISTRIK
16. 2009
Tahun anggaran (Catatan 38) 2007 2008 2009 Jumlah
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued
2008
8.580.474 8.580.474
4.407.123 2.887.241 7.294.364
Budget years (Note 38) 2007 2008 2009 Total
In 2009, the Company collected the receivables on electricity subsidy for budget year 2008 and 2007 amounting to Rp 4,705,443 million and Rp 4,407,123 million, respectively. The collection of receivables on electricity subsidy for budget year 2008 included subsidy overpayment amounting to Rp 1,818,202 million. The Company has paid such subsidy overpayment to the Government.
Dalam tahun 2009, Perusahaan telah menerima piutang subsidi tahun anggaran 2008 dan 2007 masing-masing sebesar Rp 4.705.443 juta dan Rp 4.407.123 juta. Penerimaan piutang subsidi tahun anggaran 2008 termasuk kelebihan pembayaran sebesar Rp 1.818.202 juta. Perusahaan telah mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut kepada Pemerintah.
17. PIUTANG LAIN-LAIN
17. 2009
Kontraktor Piutang bunga Lain-lain Jumlah
RECEIVABLES ON ELECTRICITY SUBSIDY
OTHER RECEIVABLES
2008
265.103 11.894 201.573 478.570
148.700 4.457 319.873 473.030
Contractors Interest receivable Others Total
No allowance for doubtful accounts for other receivables was provided, as management believes that all of these receivables are collectible.
Manajemen berpendapat bahwa penyisihan piutang ragu-ragu atas piutang lain-lain tidak perlu dibentuk, karena seluruh piutang tersebut dapat ditagih. 18. PERSEDIAAN
18. 2009
INVENTORIES
2008
Bahan bakar dan pelumas Transformator Switchgear dan jaringan Kabel Alat ukur, pembatas dan kontrol Persediaan umum Jumlah Penyisihan penurunan nilai
6.929.693 154.563 507.208 137.863 497.185 1.589.303 9.815.815 (94.557)
6.523.395 171.979 516.149 117.442 340.679 1.500.617 9.170.261 (79.123)
Fuel and lubricants Transformers Switchgear and networking Wire Meter recording device and control equipment General supplies Total Allowance for decline in value
Bersih
9.721.258
9.091.138
Net
Mutasi penyisihan penurunan nilai Saldo awal tahun Penambahan Saldo akhir tahun
(79.123) (15.434) (94.557)
(63.325) (15.798) (79.123)
- 48 -
Changes in allowance for decline in value Balance at beginning of year Additions Balance at end of year
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued
Manajemen berpendapat bahwa penyisihan yang ditetapkan memadai untuk menutup risiko penurunan nilai persediaan.
Management believes that allowance is adequate to cover possible losses on decline in value of inventories.
Perusahaan dan anak perusahaan tidak mengasuransikan persediaan untuk menutup risiko atas kemungkinan kerugian yang timbul pada persediaan.
The Company and its subsidiaries do not provide any insurance to cover the possible losses in inventories.
19. PAJAK DIBAYAR DIMUKA
19. 2009
Pajak penghasilan badan lebih bayar (Catatan 47) Perusahaan 2009 2008 2007 Anak perusahaan 2009 2008 2007 2006 2004 Pajak penghasilan pasal 15 Pajak pertambahan nilai Pembayaran dimuka atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Tagihan Pajak (Catatan 47) Jumlah
PREPAID TAXES
2008
96.629 62.034 11.285
62.034 11.364
30.559 1.539 1.499 10.636
-
1.549 1.400 1.499 768 48 11.028
22.194 236.375
40.234 129.924
20. BIAYA DIBAYAR DIMUKA DAN UANG MUKA
20.
2009
Overpayment of corporate income tax (Note 47) The Company 2009 2008 2007 Subsidiaries 2009 2008 2007 2006 2004 Income tax article 15 Value added tax Prepayment of Tax Assessment Letter for Underpayment and Tax Collection Notice (Note 47) Total
PREPAID EXPENSES AND ADVANCES
2008
Biaya dibayar dimuka Gaji dan tunjangan Premi asuransi Sewa Pensiun (Catatan 49) Lain-lain Jumlah
335.630 73.760 11.902 82.345 503.637
275.547 59.849 15.832 123.397 166.032 640.657
Prepaid expenses Salaries and allowances Insurance Lease Pension (Note 49) Others Total
Uang muka Pembelian barang Lain-lain Jumlah
92.745 71.936 164.681
75.845 67.711 143.556
Advances Purchases Others Total
Jumlah
668.318
784.213
- 49 -
Total
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued 21.
21. MODAL SAHAM
CAPITAL STOCK
Perusahaan mempunyai modal dasar sebesar Rp 63.000.000 juta yang terbagi atas 63.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 1 juta per saham.
The Company has authorized capital of Rp 63,000,000 million consisting of 63,000,000 shares, with par value of Rp 1 million per share.
Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Juli 2001, sebagaimana dinyatakan dalam akta No. 43 tanggal 26 Oktober 2001 dari Haryanto S.H., notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui antara lain :
Based on the extraordinary stockholder’s meeting dated July 18, 2001, as stated in deed No. 43 dated October 26, 2001 of Haryanto, S.H., notary in Jakarta, the stockholders approved to :
Melakukan kompensasi hutang Perusahaan kepada Pemerintah sebesar Rp 28.781.355 juta yang berasal dari tunggakan bunga dan denda penerusan pinjaman menjadi tambahan penyertaan modal Pemerintah. Kompensasi hutang menjadi penyertaan modal telah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia sesuai surat No. S-352/MK.06/2001 tanggal 20 Juni 2001.
Convert the Company’s payable to Government of Rp 28,781,355 million, which arose from overdue interest and penalty on two-step loans, into Government Equity Participation. The conversion was approved by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia in its decision letter No. S-352/MK.06/2001 dated June 20, 2001.
Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp 28.781.354 juta, sehingga modal ditempatkan dan disetor Perusahaan menjadi sebesar Rp 46.107.154 juta, terbagi atas 46.107.154 saham dengan nilai nominal Rp 1 juta per saham.
Increase the subscribed and paid-up capital by Rp 28,781,354 million, resulting to the Company’s total subscribed and paid-up capital of Rp 46,107,154 million consisting of 46,107,154 shares with par value of Rp 1 million per share.
Pada tanggal 1 Agustus 2001, tambahan penyertaan modal Pemerintah tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2001.
On August 1, 2001, the Government issued Government Regulation No. 61 year 2001 in relation to the increase in Government Equity Participation in the Company.
Seluruh saham Perusahaan Pemerintah Republik Indonesia.
The Company’s shares of stock are wholly owned by the Government of the Republic of Indonesia.
dimiliki
oleh
22. TAMBAHAN MODAL DISETOR
22.
Tambahan modal disetor merupakan tambahan penyertaan modal Pemerintah yang diterima Perusahaan yang statusnya belum ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut :
Additional paid-in capital represents Government equity participation received by the Company of which it’s status has not been determined yet, with details as follows :
2009 Bantuan proyek Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Daerah dan lainnya Jumlah
ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL
2008
16.706.712 17.254.626 857.961 34.819.299
16.684.809 13.646.334 634.317 30.965.460
Bantuan proyek merupakan bantuan luar negeri untuk bidang kelistrikan yang diteruskan Pemerintah Republik Indonesia kepada Perusahaan.
Project aid List of Project Fund Regional Government participation and others Total
Project aid represents overseas aid for electricity project, which was directed by the Government of the Republic of Indonesia to the Company.
- 50 -
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) merupakan penerimaan dari Pemerintah Republik Indonesia dalam bentuk proyek kelistrikan melalui Departemen Pertambangan dan Energi.
List of Project Fund (DIPA) represents electricity projects received from the Government of the Republic of Indonesia through the Department of Mining and Energy.
Bantuan Pemerintah Daerah antara lain berupa tanah dan jaringan listrik yang disumbangkan kepada Perusahaan.
Regional Government participation represents land and electricity equipment donated by the Regional Government to the Company.
23. PENDAPATAN DITANGGUHKAN
23.
Akun ini merupakan penerimaan dari pelanggan sehubungan dengan penyambungan baru dan penambahan daya listrik pelanggan, dengan rincian sebagai berikut:
This account represents connection fees received from customers for new electricity connection and upgrading of electricity power, with details as follows:
2009 Saldo awal tahun Penerimaan tahun berjalan Diakui sebagai pendapatan tahun berjalan Saldo akhir tahun
2008
7.556.638 1.392.556 (651.716) 8.297.478
24. UANG JAMINAN LANGGANAN
6.916.376 1.229.884 (589.622) 7.556.638
24.
Akun ini merupakan uang jaminan langganan yang ditentukan berdasarkan besar daya dan golongan tarif. Uang jaminan langganan akan dikembalikan apabila pelanggan berhenti menjadi pelanggan, dengan memperhitungkan rekening listrik belum dibayar, dengan rincian sebagai berikut:
Balance at beginning of year Additions Recognized as revenue during the year Balance at end of year
CUSTOMERS’ SECURITY DEPOSITS This account represents security deposits from customers determined based on power supply and electricity tariff. Customer deposits will be refunded, net of unpaid electricity bills, when customers discontinue subscribing the electricity. The details are as follows:
2009
Saldo awal tahun Penambahan Saldo akhir tahun
DEFERRED REVENUE
2008
5.401.137 559.872 5.961.009
4.440.923 960.214 5.401.137
- 51 -
Balance at beginning of year Additions Balance at end of year
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued
25. PENERUSAN PINJAMAN
25.
TWO-STEP LOANS This account represents overseas, collateralfree loans of the Government of the Republic of Indonesia which are re-loaned to the Company to finance its projects. The details of two-step loans are as follows :
Akun ini merupakan pinjaman luar negeri Pemerintah Republik Indonesia yang tidak diikat jaminan dan diteruskan kepada Perusahaan untuk membiayai proyek-proyek Perusahaan. Rincian penerusan pinjaman adalah sebagai berikut : Dalam mata uang asing/ In foreign currencies *) International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) Rupiah US$ Asian Development Bank (ADB) Rupiah US$ Kreditanstalt Fur Wiederaufbau, Jerman (KFW) Rupiah EUR US$ Japan Bank for International Cooperation Yen US$ Midland Bank Public Limited Company Rupiah Banque Paribas GBP EUR Bank Austria Aktiengesellschaft - EUR China Exim Bank - US$ Islamic Development Bank - US$ Calyon and BNP Paribas - EUR Fortis Bank Belgia - EUR MKB Hungaria - US$ Efic Australia - AUD Kerajaan Belgia/ Kingdom of Belgium - EUR Jumlah/Total
Jumlah/ Amount
Bagian jatuh tempo dalam satu tahun/ Current maturities
2009 Bagian jangka panjang/ Long-term portion
Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum %
Periode/ Period **) Tahun/Year
349.661.075
491.746 3.286.814
167.845 493.490
323.901 2.793.324
IBRD + (0,755% - 3,50%) IBRD + 0,5%
1989-2013 1994-2023
215.126.586
1.376.656 2.022.190
326.442 202.255
1.050.214 1.819.935
ADB + (1% - 3,75%) ADB + 0,5%
1990-2016 1995-2027
52.921.772 16.488.463
188.975 714.957 154.992
54.162 86.966 20.666
134.813 627.991 134.326
7,6% - 9% dan/and SBI + 1% 1,25% - 5,36% dan/and KFW + 0,5% 4,75% + 0,5%
1980-2020 1997-2020 2004-2018
93.873.166.020 24.163.847
9.547.305 227.140
229.109 151.427
9.318.196 75.713
1,25% - 4,97% LIBOR + 0,5%
2004-2045 2005-2011
178.704
16.307
162.397
SBI + 1%
1995-2020
13.157.512 46.060.594 4.059.194 125.978.701 279.164 50.152.832 2.344.759 5.330.384 18.031.822
198.866 622.264 54.838 1.184.200 2.624 677.550 31.677 50.106 152.041
15.297 78.979 21.935 128.516 1.050 65.824 4.224 5.895 12.163
183.569 543.285 32.903 1.055.684 1.574 611.726 27.453 44.211 139.878
3,84% 5,26% - 6,39% 4% 3,5% 8,5% 5% - 5,82% 5,32% 4,81% + 0,5% 4%
1998-2022 2002-2018 1996-2012 2004-2018 2002-2012 2004-2020 2005-2017 2004-2018 1998-2022
2.259.177
30.521
4%
2005-2033
-
21.194.166
*) Dalam jumlah penuh/In full amount **) Termasuk masa tenggang pembayaran/Include grace periods in terms of payments
- 52 -
2.082.552
30.521 19.111.614
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan Dalam mata uang asing/ In foreign currencies *) International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) Rupiah US$ Asian Development Bank (ADB) Rupiah US$ Kreditanstalt Fur Wiederaufbau, Germany (KFW) Rupiah EUR US$ United Stated Agency for International Development (USAID) - Rupiah Japan Bank for International Cooperation JPY US$ Midland Bank Public Limited Company Rupiah Banque Paribas GBP EUR Bank Austria Aktiengesellschaft - EUR China Exim Bank - US$ Islamic Development Bank - US$ Calyon and BNP Paribas - EUR Fortis Bank Belgia - EUR MKB Hungaria - US$ Efic Australia - AUD Kerajaan Belgia/Kingdom of Belgium EUR Jumlah/Total
Jumlah/ Amount
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued 2008 Bagian jatuh tempo dalam satu tahun/ Current maturities
Bagian jangka panjang/ Long-term portion
Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum %
Periode/ Period **) Tahun/Years
382.833.994
757.692 4.192.032
265.947 530.216
491.745 3.661.816
IBRD + (1,65% - 3,50%) IBRD + 0,5%
1987-2013 1994-2023
211.206.805
1.688.549 2.312.715
285.732 207.852
1.402.817 2.104.863
ADB + (1,75% - 3,75%) ADB + 0,5%
1989-2016 1995-2027
59.359.033 18.686.925
252.203 916.053 204.622
61.218 99.343 24.073
190.985 816.710 180.549
7,6% - 9% dan/and SBI + 1% KFW + 0,5% 4,75% + 0,35%
1980-2014 1997-2020 2004-2018
885
885
2%
1979-2009
6.701.198 440.990
261.460 176.396
6.439.738 264.594
4,7% - 4,8% LIBOR + 0,5%
1996-2045 2005-2011
195.013
16.308
178.705
SBI + 1%
1995-2020
14.169.628 49.468.777 5.682.859 131.193.054 390.829 48.637.362 2.657.395 5.957.488 19.474.368
223.916 763.422 87.700 1.436.564 4.280 750.591 41.010 65.235 147.139
15.994 83.030 25.057 143.656 1.223 66.619 4.825 6.867 10.899
207.922 680.392 62.643 1.292.908 3.057 683.972 36.185 58.368 136.240
3,84% 6,39% 4% 3,5% - 0,5% 8% 5,32% 4,82% 4,81% + 0,5% 4%
1998-2022 1996-2018 1996-2012 2004-2018 1996-2012 2004-2019 2005-2017 2004-2018 1998-2022
2.259.178
34.865
4%
2005-2033
55.277.181.432 40.273.078 -
21.216.674
-
-
34.865
2.287.600
18.929.074
*) Dalam jumlah penuh/In full amount **) Termasuk masa tenggang pembayaran/Include grace periods in terms of payments
Perusahaan melakukan pembayaran pokok dan bunga penerusan pinjaman sesuai dengan jadual pembayaran dan memenuhi pembatasanpembatasan yang ditentukan dalam perjanjian penerusan pinjaman.
The Company made payments on principal and interest on two-step loans in accordance with the schedule of payment and complied with the restrictions specified within the agreements of two-step loans.
- 53 -
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued
Rincian penerusan pinjaman dalam mata uang asing adalah sebagai berikut: Dalam mata uang asing/ In foreign currencies *) US$ JPY EUR Lain-lain **) Jumlah *) **)
Details of two-step loans in foreign currencies are as follows:
2009
737.028.219 93.873.166.020 157.798.309 37.330.540
Dalam mata uang asing/ In foreign currencies *)
Ekuivalen Rp/ Rp equivalent 6.928.065 9.547.305 2.131.806 350.907 18.958.083
Dalam jumlah penuh Penerusan pinjaman dalam mata uang asing lainnya disajikan dalam jumlah setara US$, menggunakan kurs tanggal neraca
8.656.437 6.701.197 2.593.639 371.055 18.322.328
US$ JPY EUR Others **) Total
In full amount Two-step loans denominated in other foreign currencies are presented as US$ equivalents using the exchange rates prevailing at balance sheet date
26. 2009
Ekuivalen Rp/ Rp equivalent
790.542.173 55.277.181.432 168.064.604 33.886.253
*) **)
26. HUTANG KEPADA PEMERINTAH
2008
GOVERNMENT LOANS
2008
Rekening Dana Investasi Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun
3.231.719
3.525.512
293.793
293.793
Bagian jangka panjang
2.937.926
3.231.719
Akun ini merupakan hutang kepada Pemerintah atas Dana Rekening Investasi No. RDI393/DP3/2001. Pada tanggal 20 Juni 2000, Perusahaan dan Pemerintah menyetujui restrukturisasi tunggakan angsuran pokok penerusan pinjaman sebesar Rp 5.288.268 juta sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-352/MK.06/2001 menjadi pinjaman berjangka waktu 20 tahun termasuk tenggang waktu 2 tahun. Pinjaman ini dikenakan bunga 4% per tahun dan tanpa jaminan. Pinjaman ini dibayar secara angsuran setiap semester sebesar Rp 146.896 juta sampai dengan 30 Juli 2021.
Investment Fund Account Less current maturities Long-term portion
This account represents Government loans on Investment Fund Account No. RDI393/DP3/2001. On June 20, 2000, the Company and the Government of the Republic of Indonesia agreed to restructure the overdue principal of two-step loans amounting to Rp 5,288,268 million as stated on the letter of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia No. S-352/MK.06/2001. The new loan is unsecured, has a period of 20 years, including 2 years grace period and bears interest at 4% per annum. The loan will be paid in semi-annual installment of Rp 146,896 million until July 30, 2021.
- 54 -
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan 27. HUTANG SEWA PEMBIAYAAN
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued 27.
LEASE LIABILITY
Akun ini merupakan hutang kepada PT Central Java Power (CJP) dalam rangka perjanjian sewa pembiayaan atas pengadaan pembangkitan tenaga listrik 2 x 660 MW Tanjung Jati B unit A dan B.
This account represents payable to PT Central Java Power (CJP) in relation to Financial Lease Agreement on the acquisition of Tanjung Jati B Unit A and B power plant 2 x 660 MW.
Pembayaran minimum sewa pembiayaan berdasarkan perjanjian sewa adalah sebagai berikut:
In accordance with the lease agreement, the future minimum lease payments are as follows:
2009 Pembayaran jatuh tempo dalam waktu : Tidak lebih dari 1 tahun Antara lebih dari 1 tahun sampai 2 tahun Lebih dari 2 tahun Jumlah pembayaran minimum sewa pembiayaan Dikurangi bunga Nilai tunai pembayaran minimum sewa pembiayaan masa datang Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun Bagian jangka panjang
2008 2.751.248
2.308.152 17.467.487
2.751.248 23.571.964
22.083.791 (6.509.769)
29.074.460 (9.166.178)
15.574.022
19.908.282
Total minimum lease payments Less interest Present value of future minimum lease payments
(1.210.483) 14.363.539
(1.344.518) 18.563.764
Less current maturity Long-term portion
Present value of future minimum lease payments by maturity date are as follows:
Nilai tunai pembayaran minimum sewa pembiayaan masa datang berdasarkan jatuh tempo adalah sebagai berikut: 2009 Pembayaran jatuh tempo dalam waktu : Tidak lebih dari 1 tahun Antara lebih dari 1 tahun sampai 2 tahun Lebih dari 2 tahun Nilai tunai pembayaran minimum sewa pembiayaan masa datang
Minimum lease payments due : Not later than 1 year Later than 1 year and not later than 2 years Later than 2 years
2.308.152
2008
1.210.483
1.344.518
1.299.021 13.064.518
1.442.860 17.120.904
15.574.022
19.908.282
- 55 -
Minimum lease payments due : Not later than 1 year Later than 1 year and not later than 2 years Later than 2 years Present value of future minimum lease payments
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued
Perusahaan dan CJP mengadakan perjanjian sewa pembiayaan (Financial Lease Agreement FLA) yang mengatur antara lain bahwa CJP akan menyewakan pembangkit selama 20 tahun sejak operasi komersial atau tanggal batas maksimum keterlambatan setelah 31 Juli 2003, mana yang lebih dahulu dan Perusahaan memiliki hak opsi untuk membeli pembangkit pada akhir masa sewa, atau sebelum masa FLA berakhir sebesar jumlah tertentu sesuai dengan Call Right Agreement. FLA mensyaratkan Perusahaan mengoperasikan pembangkit sesuai dengan Operation and Maintenance Agreement (O&M Agreement). Pembayaran minimum sewa pembiayaan tengah tahunan setelah disesuaikan dengan formula dan faktor kondisi pada tanggal FLA adalah JPY 11.289 juta untuk unit A dan B. Sehubungan dengan keterlambatan operasi komersial pembangkitan unit A dan B yang dimulai masing-masing pada tanggal 1 Oktober dan 1 Nopember 2006, jangka waktu perjanjian sewa telah menjadi 23,5 tahun sampai dengan 31 Maret 2030.
The Company and CJP entered into a Financial Lease Agreement (FLA) which stipulates, among others, that CJP will lease the power plant for 20 years starting on its Commercial Operation Date (COD) or the date of maximum delay, for each unit, after July 31, 2003, whichever is earlier, and the Company has an option to purchase the power plant on or before the end of FLA period at certain purchase price as stipulated in the Call Right Agreement. The FLA required the Company to operate the power plant in accordance with Operation and Maintenance Agreement (O&M Agreement). The semi-annual minimum lease payment, after including adjustments based on the formula and condition factors at the date of FLA, amounted to a total of JPY 11,289 million for both Unit A and B. In relation to the delayed COD of power plant Unit A and B, on October 1 and November 1, 2006, respectively, the term of the lease agreement was effected to become 23.5 years until March 31, 2030.
Beban bunga dan keuangan untuk tahun 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp 2.165.089 juta dan Rp 2.093.821 juta. Beban bunga dan keuangan ini termasuk sewa kontinjen masingmasing sebesar Rp 894.949 juta tahun 2009 dan Rp 925.360 juta tahun 2008 untuk faktor penyesuaian tertentu yang antara lain meliputi kurs konversi mata uang JPY, tingkat bunga dan tingkat pengembalian investasi.
Interest expense and financial charges for 2009 and 2008 amounted to Rp 2,165,089 million and Rp 2,093,821 million, respectively. These interest expense and financial charges include contingent rent of Rp 894,949 million in 2009 and Rp 925,360 million in 2008 for certain adjustment factors which include, among others, conversion of foreign exchange in JPY currency, interest rate and investment rate of returns.
Sehubungan dengan FLA tersebut, The Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapura bertindak sebagai Escrow Agent dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Tokyo bertindak sebagai Security Agent. Untuk memenuhi persyaratan FLA, Perusahaan telah membentuk dana cadangan pada Escrow Agent untuk jaminan pelaksanaan operasi, pemeliharaan dan pengadaan bahan bakar serta untuk angsuran sewa pembiayaan (Catatan 11).
In relation to the FLA, The Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore acts as the Escrow Agent and Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Tokyo acts as the Security Agent. To fulfill the requirements of FLA, the Company established a reserve account to an Escrow Agent for guarantee of operations, maintenance and fuel procurement and for lease installment (Note 11).
Perusahaan dibatasi oleh ketentuan FLA, antara lain, menggadaikan escrow accounts, mengalihkan hak Perusahaan berdasarkan Perjanjian Penyelesaian PLN yang akan dikembalikan setelah hutang lunas, dan menyetujui pengalihan hak CJP kepada krediturnya sebagai jaminan pinjaman CJP.
The Company is restricted by certain covenants of the FLA, such as pledge of Escrow Accounts, transfer of the Company’s rights based on PLN Settlement Agreement, which will be returned if the payment of lease liabilities has been made, and recognition of CJP’s transfer of rights to its creditors, as guarantee of CJP’s obligations.
Hutang sewa pembiayaan secara efektif dijamin dengan kembalinya hak atas aset sewaan kepada lessor apabila terjadi gagal bayar.
Lease liabilities are in effect secured by the leased assets, since the rights over these assets will be returned to the lessor when the Company fails to pay.
- 56 -
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan 28. HUTANG BANK DAN SURAT HUTANG JANGKA MENENGAH
28.
2009 Pinjaman terkait program percepatan The Export-Import Bank of China Barclays Bank PLC and China Development Bank Bank Negara Indonesia Bank of China Limited Bank Mandiri Bank Mega Bank Central Asia Bank Bukopin Bank DKI Bank Rakyat Indonesia Sub jumlah Pinjaman tidak terkait program percepatan Surat Hutang Jangka Menengah Bank Rakyat Indonesia Bank Bukopin Sub jumlah Jumlah Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun Surat Hutang Jangka Menengah Bank Rakyat Indonesia Bank Bukopin Jumlah Bagian jangka panjang
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued BANK LOANS AND MEDIUM TERM NOTES
2008
4.024.844
1.255.599
3.848.853 3.477.299 2.172.746 1.623.678 1.462.404 915.880 768.562 603.286 546.074 19.443.626
2.972.383 830.422 265.748 592.607 270.581 6.187.340
Loans related to fast track program The Export-Import Bank of China Barclays Bank PLC and China Development Bank Bank Negara Indonesia Bank of China Limited Bank Mandiri Bank Mega Bank Central Asia Bank Bukopin Bank DKI Bank Rakyat Indonesia Subtotal
4.000.000 2.083.300 20.864 6.104.164
5.000.000 1.500.000 12.986 6.512.986
Loans not related to fast track program Medium Term Notes Bank Rakyat Indonesia Bank Bukopin Subtotal
25.547.790
12.700.326 Total
1.000.000 833.400 9.142 1.842.542
1.000.000 1.500.000 8.315 2.508.315
23.705.248
10.192.011
Less current maturities Medium Term Notes Bank Rakyat Indonesia Bank Bukopin Total Long-term portion
Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, hutang bank dalam mata uang asing masingmasing sebesar US$ 1.068.770.478 (setara Rp 10.046.442 juta) dan US$ 103.950.925 (setara Rp 1.138.263 juta).
As of December 31, 2009 and 2008, bank loans in foreign currency amounted to US$ 1,068,770,478 (equivalent to Rp 10,046,442 million) and US$ 103,950,925 (equivalent to Rp 1.138263 million), respectively.
Pinjaman terkait program percepatan
Loans related to fast track program
Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari beberapa bank untuk membiayai 85% dari nilai kontrak Engineering Procurement and Construction (EPC) untuk program percepatan. Pinjaman ini sepenuhnya dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia (PP) No. 91 Tahun 2007 pengganti dari PP No. 86 Tahun 2006, tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara. Sehubungan dengan pinjaman ini, Perusahaan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan umum sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kredit.
The Company obtained credit facilities from several banks to finance 85% of the value of Engineering Procurement and Construction (EPC) contracts for fast track program. These loans are fully guaranteed by the Government of the Republic of Indonesia in accordance with the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia (PP) No. 91 Year 2007, which supersedes PP No. 86 in 2006, regarding Grant of Government Guarantee for Construction of Coal-Fired Power Plant. In connection with these loans, the Company is restricted by general rules as decribed in the loan agreements.
- 57 -
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued
Rincian fasilitas pinjaman tersebut adalah sebagai berikut :
No.
Kreditur dan pembiayaan proyek/ Creditor and project funded
Fasilitas maksimum/ Maximum facility US$ *) Rp *)
Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum
Premi Asuransi/ Insurance Premium US$ *)
Tanggal jatuh tempo/ Date of maturity **)
1
Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ Syndicated loan coordinated by Bank of China Limited/ PLTU 1 Indramayu, Jawa Barat/West Java
592
-
0,785% + LIBOR 6 bulanan/ 6 months
55
29 Mei 2023/ May 29, 2023
2
The Export-Import Bank of China/ PLTU 2 Paiton, Jawa Timur/East Java
331
-
32
30 Januari 2020/ January 30, 2020
3
Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ Syndicated loan coordinated by Bank Negara Indonesia/ PLTU 2 Labuan, Banten
288
-
0,84% + LIBOR 6 bulanan/ 6 months 0,825% + JIBOR 3 bulanan/ 3 months
4
The Export-Import Bank of China/ PLTU 1 Suralaya, Banten
284
-
5
Barclays Capital, The Investment Banking Division of Barclays Bank PLC and China Development Bank/ PLTU 1 Rembang, Jawa Tengah/Central Java
262
-
6
Bank DKI/ PLTU Naganraya PLTU 2 Nusa Tenggara Timur PLTU 1 Nusa Tenggara Barat PLTU Sumatera Barat PLTU 2 Kalimantan Barat PLTU 4 Bangka Belitung PLTU Maluku Utara PLTU Sulawesi Tengah PLTU 1 Nusa Tenggara Timur PLTU 2 Sulawesi Utara PLTU Gorontalo PLTU 2 Nusa Tenggara Timur PLTU 1 Nusa Tenggara Barat PLTU 4 Bangka Belitung PLTU 2 Nusa Tenggara Barat PLTU 1 Kalimantan Tengah PLTU Maluku Utara
-
4.732.000
7
Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ Syndicated loan coordinated by Bank Rakyat Indonesia PLTU Sulawesi Selatan/South Sulawesi PLTU 3 Bangka Belitung PLTU 2 Papua PLTU Kalimantan Selatan/South Kalimantan
-
8
Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ Syndicated loan coordinated by Bank Mandiri/ PLTU 1 Rembang, Jawa Tengah/Central Java Jumlah dipindahkan/Total carry forward
*) **)
Details of such loan facilities are as follow:
0,84% + LIBOR 6 bulanan/ 6 months 3,25% + LIBOR 6 bulanan/ 6 months
-
23 Juli 2018/ July 23, 2018
27
30 Januari 2020/ January 30, 2020
-
31 Maret 2011/ March 31, 2011
1% + JIBOR 3 bulanan/ 3 months
-
25 Maret 2019/ March 25, 2019
2.074.739
1% + JIBOR 3 bulanan/ 3 months
-
30 Januari 2019/ January 30, 2019
-
1.911.480
1,11% + JIBOR 3 bulanan/ 3 months
-
23 Maret 2018/ March 23, 2018
1.757
8.718.219
Dalam jutaan/In million Termasuk masa tenggang/Include grace periods
- 58 -
114
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan
No.
Kreditur dan pembiayaan proyek/ Creditor and project funded Jumlah pindahan/Total carried forward
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued
Fasilitas maksimum/ Maximum facility US$ *) Rp *)
Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum
Premi Asuransi/ Insurance Premium US$ *)
Tanggal jatuh tempo/ Date of maturity **)
1.757
8.718.219
Bank Mega/ PLTU 2 Pelabuhan Ratu, Jawa Barat/West Java
-
1.874.315
0,80% + JIBOR 6 bulanan/ 6 months
-
29 Juli 2018/ July 29, 2018
10
Bank Bukopin/ PLTU 3 Teluk Naga, Banten
-
1.606.612
0,71% + JIBOR 6 bulanan/ 6 months
-
29 Juli 2021/ July 29, 2021
11
Bank Mega/ PLTU 2 Nusa Tenggara Barat PLTU Gorontalo PLTU 2 Sulawesi Utara, Manado PLTU Kep Riau, Tanjung Balai Karimun PLTU 1 Nusa Tenggara Timur, Ende PLTU Sulawesi Tenggara 2 PLTU 1 Kalimantan Tengah
-
1.498.513
0,80% + JIBOR 6 bulanan/ 6 months
-
29 JulI 2018/ July 29, 2018
12
Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ Syndicated loan coordinated by Bank Negara Indonesia/ PLTU 1 Indramayu, Jawa Barat/West Java
-
1.272.913
1,10% + JIBOR 3 bulanan/ 3 months
-
23 Pebruari 2018/ February 23, 2018
13
Bank Mega/ PLTU Lampung, Lampung PLTU 2 Sumatera Utara, Medan
-
1.240.661
0,80% + JIBOR 6 bulanan/ 6 months
-
29 JulI 2018/ July 29, 2018
14
Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ Syndicated loan coordinated by Bank Central Asia/ PLTU 2 Labuan, Banten
-
1.188.548
1,12% + JIBOR 3 bulanan/ 3 months
-
23 Juli 2018/ July 23, 2018
15
Pinjaman sindikasi dikordinasi/ Syndicated loan coordinated by Bank Rakyat Indonesia/ PLTU Sulawesi Selatan/South Sulawesi PLTU 3 Bangka Belitung PLTU 2 Papua PLTU Kalimantan Selatan/South Kalimantan
-
1.151.005
1% + JIBOR 3 bulanan/ 3 months
-
30 Januari 2019/ January 30, 2019
16
Bank Bukopin/ PLTU 1 Pacitan, Jawa Timur/East Java
-
1.045.924
0,71% + JIBOR 6 bulanan/ 6 months
-
29 Juli 2021/ July 29, 2021
17
Bank Mega/ PLTU 1 Suralaya Baru, Banten
-
735.387
0,80% + JIBOR 6 bulanan/ 6 months
-
18 April 2018/ April 18, 2018
18
Bank Mega/ PLTU 2 Paiton, Jawa Timur/East Java
-
600.635
0,80% + JIBOR 6 bulanan/ 6 months
-
18 April 2018/ April 18, 2018
9
Jumlah/Total *) **)
1.757
Dalam jutaan/In million Termasuk masa tenggang/Include grace periods
- 59 -
20.932.733
114
114
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued
Pinjaman tidak terkait program percepatan
Loans not related to fast track program
Bank Rakyat Indonesia
Bank Rakyat Indonesia
Pada tanggal 26 September 2008, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp 1.500.000 juta dari Bank Rakyat Indonesia, dengan tingkat bunga per tahun 2,5% + JIBOR yang terhutang setiap bulan dan jatuh tempo 26 Maret 2009. Fasilitas ini telah diperpanjang sampai dengan 26 Maret 2012 dengan jumlah fasilitas kredit sebesar Rp 2.500.000 juta.
On September 26, 2008, the Company obtained working capital loan facilities from Bank Rakyat Indonesia amounting to Rp 1,500,000 million, with annual interest rate of 2.5% plus JIBOR, which is due every month and with maturity date on March 26, 2009. This loan has been extended until March 26, 2012 with total credit facilities amounting to Rp 2,500,000 million.
Bank Bukopin
Bank Bukopin
Pada tahun 2006, ICON memperoleh fasilitas kredit investasi sebesar Rp 50.000 juta dengan jangka waktu 4 tahun untuk pembelian peralatan jaringan. Pada tanggal 6 Nopember 2008, fasilitas kredit diubah menjadi sebesar Rp 34.589 juta. Pinjaman ini dikenakan bunga per tahun sebesar 15,50% - 16,00% tahun 2009 dan 11,75% 15,50% tahun 2008 yang dibayar dalam 48 kali angsuran bulanan sejak 4 Pebruari 2009 sampai dengan 4 Pebruari 2013. Pinjaman ini dijamin dengan peralatan jaringan dan distribusi dan deposito berjangka milik ICON sebesar Rp 5.000 juta pada bank yang sama (Catatan 11).
In 2006, ICON obtained investment credit facilities totaling Rp 50,000 million, with term of 4 years, for the purchase of the transmission equipments. On November 6, 2008, the credit facility was change into Rp 34,589 million. This loan bears annual interest of 15.50% - 16.00% in 2009 and 11.75% - 15.50% in 2008, and will be paid in 48 monthly installments from February 4, 2009 until February 4, 2013. This loan is secured by ICON’s transmission and distribution equipment and time deposits of Rp 5,000 million in the same bank (Note 11).
Surat Hutang Jangka Menengah
Medium Term Notes
Pada tanggal 27 Juni 2008, Perusahaan dan PT Pertamina (Persero) menandatangani Perjanjian Restrukturisasi untuk mengkonversi hutang usaha Perusahaan dan anak perusahaan per 30 April 2007 menjadi hutang jangka panjang sebesar Rp 5.000.000 juta melalui penerbitan Surat Promes. Perjanjian ini telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan dan Pertamina, masing-masing tanggal 29 Juli 2008 dan 26 Juni 2008.
On June 27, 2008, the Company and PT Pertamina (Persero) entered into a Debt Restructuring Agreement to convert the Company and its subsidiaries’ outstanding trade accounts payable as of April 30, 2007 amounting to Rp 5,000,000 million into long-term payable by issuing promissory notes. This agreement has been approved during the General Stockholder’s Meeting of the Company and Pertamina dated July 29, 2008 and June 26, 2008, respectively.
Selanjutnya pada tanggal 28 Nopember 2008, Perusahaan dan Pertamina sepakat untuk mengubah Surat Promes menjadi Surat Hutang Jangka Menengah (MTN). Perusahaan dan Pertamina menandatangani Perjanjian Penerbitan MTN tersebut dengan jumlah pokok sebesar Rp 5.000.000 juta, terdiri dari 10 seri Sertifikat Jumbo dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp 500.000 juta, jatuh tempo setiap tanggal 15 bulan Juni dan Desember tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 dengan tingkat bunga SBI 3 bulanan + 2,5% per tahun. Perjanjian ini efektif terhitung sejak tanggal 29 Juli 2008. Perusahaan menerbitkan MTN tersebut pada tanggal 15 Desember 2008.
Furthermore, on November 28, 2008, the Company and Pertamina agreed to replace the promissory notes with Medium Term Notes (MTN). The Company and Pertamina entered into an Agreement on Issuance of MTN with total principal amount of Rp 5,000,000 million, consisting of 10 series of Jumbo certificates with nominal value of Rp 500,000 million each, which will mature every 15th of June and December of year 2009 until 2013 and bear interest at SBI 3 months + 2.5% per annum. This agreement is effective starting on July 29, 2008. The Company issued such MTN on December 15, 2008.
Perusahaan menunjuk PT Mandiri Sekuritas sebagai Arranger dan Bank Mandiri (Persero) sebagai Wali Amanat untuk MTN tersebut.
The Company appointed PT Mandiri Sekuritas as Arranger and Bank Mandiri (Persero) as Trustee of such MTN. - 60 -
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan 29. HUTANG OBLIGASI
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued 29. BONDS PAYABLE
2009 Obligasi Rupiah Obligasi PLN X Tahun 2009 Sukuk Ijarah PLN III Tahun 2009 Obligasi PLN IX Tahun 2007 Sukuk Ijarah PLN II Tahun 2007 Obligasi PLN VIII Tahun 2006 Obligasi Syariah Ijarah PLN I Tahun 2006 Obligasi PLN VII Tahun 2004 Obligasi Terjamin - US$ Penerbitan tahun 2009 Penerbitan tahun 2007 Penerbitan tahun 2006 Jumlah Biaya emisi belum diamortisasi
2008
1.440.000 760.000 2.700.000 300.000 2.200.100
2.700.000 300.000 2.200.100
200.000 1.500.000
200.000 1.500.000
18.800.000 9.400.000 9.400.000 46.700.100
10.950.000 10.950.000 28.800.100
(454.076)
(291.642)
Rupiah Bonds PLN X Bonds Year 2009 Sukuk Ijarah PLN III Year 2009 PLN IX Bonds Year 2007 Sukuk Ijarah PLN II Year 2007 PLN VIII Bonds Year 2006 Syariah Ijarah PLN I Bonds Year 2006 PLN VII Bonds Year 2004 Guaranteed Notes - US$ Issued in 2009 Issued in 2007 Issued in 2006 Total Unamortized debt issuance cost
Jumlah bersih
46.246.024
28.508.458
Total net
Disajikan di neraca konsolidasi sebagai : Kewajiban lancar Kewajiban tidak lancar Jumlah
46.246.024 46.246.024
28.508.458 28.508.458
Presented in consolidated balance sheets as : Current liabilities Noncurrent liabilites Total
Obligasi Rupiah
Rupiah Bonds
Obligasi ini diterbitkan sebesar harga nominal dalam mata uang Rupiah dengan rincian sebagai berikut:
The bonds were issued at nominal value and are denominated in Rupiah, with details as follow: Tanggal jatuh tempo/ Maturity date
Tingkat bunga/ Interest rate
1.015.000 425.000
9 Januari 2014/January 9, 2014 9 Januari 2016/January 9, 2016
14,75% 15%
293.000 467.000
9 Januari 2014/January 9, 2014 9 Januari 2016/January 9, 2016
-
1.500.000 1.200.000 300.000
10 Juli 2017/July 10, 2017 10 Juli 2022/July 10, 2022 10 Juli 2017/July 10, 2017
10,4% 10,9% -
1.335.100 865.000
21 Juni 2016/June 21, 2016 21 Juni 2021/June 21, 2021
13,60% 13,75%
200.000 1.500.000
21 Juni 2016/June 21, 2016 11 Nopember 2014/November 11, 2014
12,25%
Pokok/ Principal Obligasi PLN X Tahun 2009 Seri A Seri B Sukuk Ijarah PLN III Tahun 2009 Seri A Seri B Obligasi PLN IX Tahun 2007 Seri A Seri B Sukuk Ijarah PLN II Tahun 2007 Obligasi PLN VIII Tahun 2006 Seri A Seri B Obligasi Syariah Ijarah PLN I Tahun 2006 Obligasi PLN VII Tahun 2004 Jumlah
9.100.100
PLN X Bonds Year 2009 Series A Series B Sukuk Ijarah PLN III Year 2009 Series A Series B PLN IX Bonds Year 2007 Series A Series B Sukuk Ijarah PLN II Year 2007 PLN VIII Bonds Year 2006 Series A Series B Syariah Ijarah PLN I Bonds Year 2006 PLN VII Bonds Year 2004 Total
- 61 -
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued
Obligasi PLN X Tahun 2009
PLN X Bonds Year 2009
Pada tanggal 9 Januari 2009, Perusahaan menerbitkan Obligasi PLN X Tahun 2009 dengan jumlah nilai nominal Rp 1.440.000 juta, terdiri dari obligasi Seri A dan obligasi Seri B, dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 9 April 2009 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi.
On January 9, 2009, the Company issued PLN X Bonds Year 2009 with a total nominal value of Rp 1,440,000 million consisting of Series A and Series B bonds, with PT Bank CIMB Niaga Tbk acting as the Trustee. The interest is payable on a quarterly basis, starting from April 9, 2009 until the maturity date of the bonds.
Sukuk Ijarah PLN III Tahun 2009
Sukuk Ijarah PLN III Year 2009
Bersamaan dengan penerbitan Obligasi PLN X Tahun 2009, Perusahaan juga menerbitkan Sukuk Ijarah PLN III Tahun 2009 dengan nilai nominal Rp 760.000 juta, terdiri dari Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp 43.217,5 juta per tahun untuk obligasi Seri A dan Rp 70.050 juta per tahun untuk obligasi Seri B dan dibayarkan setiap tiga bulan sejak 9 April 2009 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi.
In the same time with the issuance of PLN X Bonds Year 2009, the Company also issued Sukuk Ijarah PLN III Year 2009 with a nominal value of Rp 760,000 million consisting of Series A and Series B bonds with PT Bank CIMB Niaga Tbk acting as the Trustee. Total ijarah fee per annum amounting to Rp 43,217.5 million for Series A bonds and Rp 70,050 million for Series B bonds is payable on a quarterly basis, starting from April 9, 2009 until the maturity date of the bonds.
Obligasi PLN IX Tahun 2007
PLN IX Bonds Year 2007
Pada tanggal 10 Juli 2007, Perusahaan menerbitkan Obligasi PLN IX Tahun 2007 dengan jumlah nilai nominal Rp 2.700.000 juta, terdiri dari Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B, dengan PT Bank Niaga Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 10 Oktober 2007 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi.
On July 10, 2007, the Company issued PLN IX Bonds Year 2007 with a total nominal value of Rp 2,700,000 million consisting of Series A and Series B bonds, with PT Bank Niaga Tbk acting as the Trustee. The interest is payable on a quarterly basis, starting from October 10, 2007 until the maturity date of the bonds.
Sukuk Ijarah PLN II Tahun 2007
Sukuk Ijarah PLN II Year 2007
Bersamaan dengan penerbitan Obligasi PLN IX Tahun 2007, Perusahaan juga menerbitkan Sukuk Ijarah PLN II Tahun 2007 dengan nilai nominal Rp 300.000 juta jangka waktu 10 tahun, dengan PT Bank Niaga Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp 31.200 juta per tahun dan dibayarkan setiap tiga bulan sejak 10 Oktober 2007 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi.
In the same time with the issuance of PLN IX Bonds Year 2007, the Company also issued Sukuk Ijarah PLN II Year 2007 with a nominal value of Rp 300,000 million with a term of 10 years, with PT Bank Niaga Tbk acting as the Trustee. Total ijarah fee per annum amounting to Rp 31,200 million is payable on a quarterly basis, starting from October 10, 2007 until the maturity date of the bonds.
Obligasi PLN VIII Tahun 2006
PLN VIII Bonds Year 2006
Pada tanggal 21 Juni 2006, Perusahaan menerbitkan Obligasi PLN VIII Tahun 2006 dengan jumlah nilai nominal Rp 2.200.100 juta, dengan PT Bank Mega Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 21 September 2006 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi.
On June 21, 2006, the Company issued PLN VIII Bonds Year 2006 with a total nominal value of Rp 2,200,100 million with PT Bank Mega Tbk acting as the Trustee. The interest is payable on a quarterly basis, starting from September 21, 2006 until the maturity date of the bonds.
- 62 -
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued
Sejak tanggal 18 Maret 2008, Wali Amanat berganti menjadi PT Bank Tabungan Negara (Persero) sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Obligasi PLN VIII Tahun 2006 yang tertuang dalam Akta No. 34 dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta.
On March 18, 2008, the acting Trustee was changed with PT Bank Tabungan Negara (Persero) in accordance with the Minutes of Meeting of the Bondholders of PLN VIII Bonds Year 2006, as documented in notarial deed No. 34 of Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notary in Jakarta.
Obligasi Syariah Ijarah PLN I Tahun 2006
Syariah Ijarah PLN I Bonds Year 2006
Bersamaan dengan penerbitan Obligasi PLN VIII Tahun 2006, Perusahaan juga menerbitkan Obligasi Syariah Ijarah PLN I Tahun 2006 dengan nilai nominal Rp 200.000 juta, dengan PT Bank Mega Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp 6.800 juta per tiga bulan sejak 21 September 2006 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi.
In the same time with the issuance of PLN VIII Bonds Year 2006, the Company also issued Syariah Ijarah PLN I Bonds Year 2006 with a nominal value of Rp 200,000 million, with PT Bank Mega Tbk acting as the Trustee. The ijarah fee amounting to Rp 6,800 million is payable on an installment basis every three months, starting from September 21, 2006 until the maturity date of the bonds.
Sejak tanggal 18 Maret 2008, Wali Amanat berganti menjadi PT Bank Tabungan Negara (Persero) sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Obligasi Syariah Ijarah PLN I Tahun 2006 yang tertuang dalam Akta No. 35 dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta.
On March 18, 2008, the acting Trustee was changed with PT Bank Tabungan Negara (Persero) in accordance with the Minutes of Meeting of the Bondholders of Syariah Ijarah PLN I Bonds Year 2006, as documented in notarial deed No. 35 of Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notary in Jakarta.
Obligasi PLN VII Tahun 2004
PLN VII Bonds Year 2004
Pada tanggal 11 Nopember 2004, Perusahaan menerbitkan Obligasi PLN VII Tahun 2004 dengan nilai nominal Rp 1.500.000 juta, dengan PT Bank Niaga Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 11 Pebruari 2005 sampai dengan jatuh tempo obligasi.
On November 11, 2004, the Company issued PLN VII Bonds Year 2004 amounting to Rp 1,500,000 million, with PT Bank Niaga Tbk acting as the Trustee. The interest is payable on a quarterly basis, starting from February 11, 2005 until the maturity date of the bonds.
Sehubungan dengan penerbitan obligasi di atas, masing-masing perjanjian perwaliamanatan menetapkan antara lain bahwa:
In relation to the issuance of the bonds above, each trustee agreement stipulates, among others that:
Satu tahun sejak tanggal emisi, Perusahaan dapat membeli kembali sebagian atau seluruh obligasi ini sebelum tanggal pelunasan pokok obligasi.
After one year from the issuance date, the Company is allowed to buy-back either a portion or the entire bonds before the maturity date.
Perusahaan dapat melakukan pembelian awal seluruh Obligasi PLN X Tahun 2009 Seri B dan Sukuk Ijarah PLN III Tahun 2009 Seri B pada ulang tahun ketiga sejak tanggal emisi melalui Opsi Beli.
The Company is allowed to carry-out, through call option, an early purchase of the entire PLN X Bonds Year 2009 Series B and Sukuk Ijarah PLN III Year 2009 Series B on the third year since the issuance date.
Seluruh obligasi ini tidak dijamin secara khusus, namun dijamin dengan seluruh aset Perusahaan, serta hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak khusus dengan hak-hak kreditur lain.
The bonds are not secured by specific collateral but secured by all of the Company’s assets and the bondholders’ rights are paripassu without preference to the other creditors.
- 63 -
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan
Perusahaan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan antara lain (a) menjaminkan harta kekayaan Perusahaan; (b) memberikan penjaminan; (c) memberikan pinjaman kepada pihak lain; (d) mengadakan penggabungan, konsolidasi dan akuisisi yang menyebabkan Perusahaan bubar; (e) mengalihkan aset tetap; memberikan izin kepada anak perusahaan untuk memberikan pinjaman kepada pihak lain atau melakukan investasi; (f) menerbitkan obligasi dengan kedudukan lebih tinggi; dan (g) mengubah bidang usaha; mengurangi modal dasar; modal ditempatkan dan disetor.
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued
Selain itu Perusahaan juga diwajibkan memenuhi: (a) rasio jumlah kewajiban keuangan terhadap jumlah aset tidak lebih dari 80%; (b) kecuali untuk Obligasi PLN X Tahun 2009 dan Sukuk Ijarah III Tahun 2009, rasio antara laba sebelum beban bunga, pajak dan penyusutan dan amortisasi (termasuk perhitungan aktuaria imbalan kerja) - (EBITDA) dengan beban bunga minimum 2 : 1, untuk Obligasi PLN X Tahun 2009 dan Sukuk Ijarah III Tahun 2009 minimum rasio adalah 1,5 : 1; dan kecuali untuk Obligasi PLN VII Tahun 2004, (c) rasio aset pembangkit listrik, jaringan transmisi dan distribusi terhadap kewajiban berbunga yang tidak dijamin dengan jaminan khusus (tidak termasuk penerusan pinjaman dan hutang kepada Pemerintah) minimum 150% untuk Obligasi PLN VIII tahun 2006 dan Obligasi Syariah Ijarah PLN I tahun 2006, dan rasio aset pembangkit listrik, jaringan transmisi dan distribusi terhadap kewajiban berbunga yang tidak dijamin dengan jaminan khusus (tidak termasuk penerusan pinjaman, pinjaman langsung, obligasi internasional dan hutang kepada Pemerintah) minimum 125% untuk Obligasi PLN IX Tahun 2007 dan Sukuk Ijarah PLN II Tahun 2007, Obligasi PLN X Tahun 2009 dan Sukuk Ijarah PLN III Tahun 2009.
The Company is restricted by certain covenants, which require written approval from the Trustee to: (a) use the Company’s assets as collateral; (b) act as a guarantor; (c) grant loan to other party; (d) perform merger, consolidation and acquisition that would cause the Company to be dissolved; (e) transfer the Company’s property, plant and equipment, and allow subsidiaries to grant loan to other party or to make an investment; (f) issue higher ranking bonds; and (g) change the business activities and decrease the Company’s authorized, subscribed and paid-up capital. The Company is also required to maintain the following: (a) ratio of total financial liabilities to total assets not exceeding 80%; (b) except for PLN X Bonds Year 2009 and Sukuk Ijarah III Year 2009, ratio of income before interest, tax, depreciation and amortization (including actuarial calculation of employment benefit) - (EBITDA) to interest expense at a minimum of 2 : 1, for PLN X Bonds Year 2009 and Sukuk Ijarah III Year 2009, the minimum ratio is 1.5 : 1 ; except for PLN VII Bonds Year 2004 (c) ratio of power plant, transmission and distribution facilities to interest-bearing liabilities which are not secured by specific collaterals (excluding two-step loans and Government loans) at a minimum of 150% for PLN VIII Bonds Year 2006 and Syariah Ijarah PLN I Bonds Year 2006, and ratio of power plant, transmission and distribution facilities to interest bearing liabilities which are not secured by specific collaterals (excluding two-step loans, direct loans, global bonds and government loans) at a minimum of 125% for the PLN IX Bonds Year 2007 and Sukuk Ijarah PLN II Year 2007, PLN X Bonds Year 2009 and Sukuk Ijarah PLN III Year 2009.
Untuk Sukuk Ijarah PLN II Tahun 2007 dan Obligasi Syariah Ijarah PLN I Tahun 2006, Perusahaan setuju untuk mengalihkan manfaat mesin pembangkit tenaga diesel dan perangkat trafo tertentu kepada pemegang obligasi dan pemegang obligasi memberikan kuasa kepada Perusahaan untuk membuat dan melangsungkan perjanjian dengan pihak ketiga sebagai pengguna trafo tersebut untuk kepentingan pemegang obligasi. Perusahaan juga menerima kuasa dari Wali Amanat untuk membuat dan melangsungkan perjanjian dengan pihak ketiga sebagai pengguna trafo tersebut untuk melaksanakan penagihan piutang terkait.
- 64 -
Related to Sukuk Ijarah PLN II Year 2007, and Syariah Ijarah PLN I Bonds Year 2006, the Company has agreed to transfer benefits obtained from certain diesel power plants and transformers of the Company to the bondholders, and the bondholders has agreed to provide the Company a power of attorney to enter into agreements with transformer users for the benefits of the bondholders. The Company also received a power of attorney from the Trustee to enter into agreements with the transformer users to collect the related receivables.
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued
Perusahaan tidak disyaratkan untuk membentuk penyisihan dana pelunasan obligasi.
The Company was not required to provide sinking fund for such bonds.
Kecuali untuk Obligasi PLN VII tahun 2004 dimana dananya digunakan untuk membiayai kembali proyek PLTG Muara Tawar, dana yang diperoleh dari penerbitan Obligasi lainnya digunakan untuk kebutuhan modal kerja antara lain untuk pengadaan bahan bakar.
Except for PLN VII Bonds Year 2004, wherein the proceeds of which were used to refinance the PLTG Muara Tawar Project, the proceeds from the other bonds issued were used for working capital requirement which, among others, include the purchase of fuel.
Perusahaan memenuhi pembatasan-pembatasan yang ditentukan dalam perjanjian Wali Amanat masing-masing obligasi.
The Company complies with the restrictions specified within the agreements with the acting Trustee of the corresponding bond obligations.
Pada tanggal 31 Desember 2009, Obligasi PLN X tahun 2009, Sukuk Ijarah PLN III Tahun 2009, Obligasi PLN IX Tahun 2007, Sukuk Ijarah PLN II Tahun 2007, Obligasi PLN VIII Tahun 2006, Obligasi Syariah Ijarah PLN I Tahun 2006 dan Obligasi PLN VII tahun 2004 memperoleh peringkat “idAA-” dari PT Pemeringkat Efek Indonesia.
As of December 31, 2009, the PLN X Bonds Year 2009, Sukuk Ijarah PLN III Year 2009, PLN IX Bonds Year 2007, Sukuk Ijarah PLN II Year 2007, PLN VIII Bonds Year 2006, Syariah Ijarah PLN I Bonds Year 2006 and PLN VII Bonds Year 2004 are rated as “idAA-” by PT Pemeringkat Efek Indonesia.
Obligasi Terjamin – US$
Guaranteed Notes – US$
Rincian obligasi terjamin adalah sebagai berikut :
The details of Guaranteed Notes are as follows:
Penerbitan tahun 2009 Jatuh tempo 2020 Jatuh tempo 2019 Jumlah
Harga penerbitan/ Issuing price
Tanggal jatuh tempo/ Maturity date
Tingkat bunga/ Interest rate
1.250.000.000
99,152%
7,750%
Issued in 2009 Due in 2020
750.000.000
99,155%
20 Januari 2020/ January 20, 2020 7 Agustus 2019/ August 7, 2019
8,000%
Due in 2019
28 Juni 2017/ June 28, 2017 29 Juni 2037/ June 29, 2037
7,250%
Issued in 2007 Due in 2017
7,875%
Due in 2037
17 Oktober 2016/ October 17, 2016 17 Oktober 2011/ October 17, 2011
7,75%
Issued in 2006 Due in 2016
7,25%
Due in 2011
Pokok/ Principal *) US$
2.000.000.000
Penerbitan tahun 2007 Jatuh tempo 2017
500.000.000
99,127%
Jatuh tempo 2037
500.000.000
98,586%
Jumlah
1.000.000.000
Penerbitan tahun 2006 Jatuh tempo 2016
550.000.000
98,976%
Jatuh tempo 2011
450.000.000
99,382%
Jumlah Jumlah
1.000.000.000 4.000.000.000
Total
Total
Total Total
*) dalam jumlah penuh/in full amount
- 65 -
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued
Penerbitan tahun 2009
Issued in 2009
Pada tanggal 6 Nopember 2009, Majapahit Holding B.V. (MH), Belanda, anak perusahaan, menerbitkan Obligasi Terjamin sejumlah US$ 1.250 juta dengan Deutsche Bank Trust Company Americas sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 20 Januari 2010 sampai dengan jatuh tempo obligasi.
On November 6, 2009, Majapahit Holding B.V. (MH), The Netherlands, a wholly-owned specialpurpose subsidiary, issued Guaranteed Notes amounting to US$ 1,250 million, with Deutsche Bank Trust Company Americas, acting as the Trustee. The interest is payable semi-annually starting from January 20, 2010 until the maturity date of the Guaranteed Notes.
Pada tanggal 7 Agustus 2009, MH menerbitkan Obligasi Terjamin sejumlah US$ 750 juta dengan Deutsche Bank Trust Company Americas sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 8 Pebruari 2010 sampai dengan jatuh tempo obligasi.
On August 7, 2009, MH issued Guaranteed Notes amounting to US$ 750 million, with Deutsche Bank Trust Company Americas, acting as the Trustee. The interest is payable semiannually starting from February 8, 2010 until the maturity date of the Guaranteed Notes.
Penerbitan tahun 2007
Issued in 2007
Pada tanggal 28 Juni 2007, MH menerbitkan Obligasi Terjamin sejumlah US$ 1 miliar dengan Deutsche Bank Trust Company Americas sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 28 Desember 2007 sampai dengan jatuh tempo obligasi.
On June 28, 2007, MH issued Guaranteed Notes amounting to US$ 1 billion, with Deutsche Bank Trust Company Americas, acting as the Trustee. The interest is payable semi-annually starting from December 28, 2007 until the maturity date of the Guaranteed Notes.
Penerbitan tahun 2006
Issued in 2006
Pada tanggal 16 Oktober 2006, MH menerbitkan Obligasi Terjamin sejumlah US$ 1 miliar dengan Deutsche Bank Trust Company Americas sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 17 April 2007 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi.
On October 16, 2006, MH issued Guaranteed Notes amounting to a total of US$ 1 billion with Deutsche Bank Trust Company Americas, acting as the Trustee. The interest is payable semiannually from April 17, 2007 until the maturity date of the Guaranteed Notes.
Obligasi ini tidak dapat dibatalkan dan dijamin tanpa syarat oleh Perusahaan dan anak perusahaan, jika ada.
These Guaranteed Notes are irrevocably and unconditionally guaranteed by the Company and its subsidiaries, if any.
- 66 -
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan Perjanjian perwaliamanatan menetapkan bahwa :
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued The Indenture is governed that :
Tidak lebih dari 30 hari sejak dua kejadian dimana Pemerintah Indonesia kehilangan kepemilikan lebih 50%, baik langsung maupun tidak langsung, hak suara pada Perusahaan atau, jika dan ketika diterbitkan saham Dwiwarna Seri A dan kejadian yang menurunkan peringkat (Change of Control Triggering Event), Majapahit Holding B.V. dapat diminta untuk melakukan penawaran untuk membeli kembali Obligasi Terjamin dengan harga 101% dari nilai nominal ditambah bunga terhutang sampai tanggal pembelian kembali. Majapahit Holding B.V. mempunyai opsi dalam waktu tertentu untuk menebus kembali seluruh Obligasi Terjamin ini dengan harga 100% dari nilai nominal, bersama dengan hutang bunga dalam hal terjadinya perubahan tertentu terhadap perpajakan di Belanda atau Indonesia.
No later than 30 days following the occurrence of both an event in which the Government of Indonesia ceases to own, directly or indirectly, more than 50% of the voting securities of the Company or, if and when issued, the Class A Dwiwarna Share and an event in a rating decline (Change of Control Triggering Event), Majapahit Holding B.V. may be required to make an offer to repurchase all Guaranteed Notes outstanding at a purchase price equal to 101% of their principal amount plus accrued and unpaid interest, if any, to the date of repurchase. The Guaranteed Notes are subject to redemption in whole, at 100% of their principal amount, together with any accrued interest, at the option of Majapahit Holding B.V. at a certain time in the event of certain changes affecting taxes of The Netherlands or Indonesia.
Pembatasan tertentu termasuk antara lain: penambahan pinjaman sesuai dengan “Rasio Pengecualian”, yang setelah memperhitungkan pengaruhnya terhadap pinjaman diperkenankan minimum 2 : 1; pemberian jaminan; pembayaran dividen; penggabungan usaha, akuisisi dan penjualan aset.
Certain covenants, including, among others, the incurrence of additional indebtedness along with the “Ratio Exception”, that after giving effect to the permitted indebtedness is at least 2 : 1; the incurrence of liens; the payment of dividends; mergers, acquisitions and disposals.
Perusahaan memenuhi pembatasan-pembatasan yang ditentukan dalam perjanjian Wali Amanat.
The Company complies with the restrictions specified within the agreements with the acting Trustee.
Dana yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Terjamin ini digunakan untuk mendanai sebagian kebutuhan investasi program percepatan pembangunan fasilitas tenaga listrik, konstruksi rutin dan untuk tujuan umum korporasi.
The proceeds from Guaranteed Notes issued were used to partially fund the capital expenditure requirements in connection with the Fast Track Program, regular construction and for general corporate purposes.
Pada tanggal 31 Desember 2009, Obligasi Terjamin ini memperoleh peringkat “Ba2 stable” dari Moody’s Investor Service, Inc., dan “BB-“ dari Standard and Poor’s.
As of December 31, 2009, these Guaranteed Notes are rated as “Ba2 stable” by Moody’s Investors Service, Inc., and “BB-“ by Standard and Poor’s.
- 67 -
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan 30.
HUTANG LISTRIK SWASTA
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued 30.
ELECTRICITY PURCHASE PAYABLE
Akun ini merupakan hutang listrik swasta yang direstrukturisasi melalui renegosiasi dengan penyedia dan pengembang listrik swasta dengan rincian sebagai berikut:
This account represents electricity purchase payable, which was restructured through renegotiation with Independent Power Producers with details as follows:
a.
a.
Berdasarkan pemasok 2009
PT Paiton Energy (US$ 652.095.278 tahun 2009 dan US$ 668.291.151 tahun 2008) PT Jawa Power (US$ 57.532.262 tahun 2009 dan US$ 57.701.516 tahun 2008) Jumlah Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun Bagian jangka panjang
b.
7.317.788
540.803 6.670.499
631.832 7.949.620
(175.656) 6.494.843
(194.708) 7.754.912
b. 2009
Nilai tunai pembayaran masa depan Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun Bagian jangka panjang
2008
6.129.696
Berdasarkan jadual pembayaran
Pembayaran jatuh tempo pada tahun 2009 2010 2011 2012 2013 dan seterusnya Jumlah pembayaran Dikurangi bunga
By creditor
PT Paiton Energy (US$ 652,095,278 in 2009 and US$ 668,291,151 in 2008) PT Jawa Power (US$ 57,532,262 in 2009 and US$ 57,701,516 in 2008) Total Less current maturities Long-term portion
By installment schedules
2008
Payment due on years 2009 2010 2011 2012 2013 and thereafter Total payments Less interest
54.520 552.720 552.720 552.720 10.501.680 12.214.360 (5.543.861)
643.860 643.860 643.860 643.860 12.296.850 14.872.290 (6.922.670)
6.670.499
7.949.620
Present value of future payments
(175.656) 6.494.843
(194.708) 7.754.912
Less current maturities Long-term portion
Payable to PT Paiton Energy and PT Jawa Power bear annual interest of 4.81% and 18.45%, respectively, and are both payable in 360 monthly installments from January 1, 2002 until December 1, 2031.
Hutang kepada PT Paiton Energy dan PT Jawa Power dikenakan bunga per tahun masing-masing sebesar 4,81% dan 18,45% dibayar dalam 360 kali angsuran bulanan sejak 1 Januari 2002 sampai dengan 1 Desember 2031.
- 68 -
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan 31. HUTANG PIHAK HUBUNGAN ISTIMEWA
31. 2009
Karyawan PT Mitra Energy Batam Koperasi karyawan Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan - PLN PT Dalle Energy Batam Jumlah
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued PAYABLE TO RELATED PARTIES
2008
163.871 11.109 5.618
65.977 11.942 1.820
5.566 1.046 187.210
13.938 4.255 97.932
Employees PT Mitra Energy Batam Employee Cooperative Yayasan Pendidikan and Kesejahteraan - PLN PT Dalle Energy Batam Total
Karyawan
Employees
Hutang kepada karyawan terutama merupakan penerimaan dimuka atas cicilan penjualan rumah dinas.
Payable to employees mainly represents receipt of advance installment payment from employees related to house sale.
PT Dalle Energy Batam (DEB) dan PT Mitra Energy Batam (MEB)
PT Dalle Energy Batam (DEB) and PT Mitra Energy Batam (MEB)
Hutang kepada DEB dan MEB merupakan hutang atas pembelian switchyard dan trafo.
Payable to DEB and MEB consist of payable on purchase of switchyard and transformers.
Koperasi Karyawan
Employee Cooperative
Hutang kepada koperasi karyawan terutama merupakan hutang atas sewa kendaraan, komputer serta pemeliharaan gedung dan halaman.
Payable to employee cooperative mainly represents vehicle and computer rentals and building and yard maintenance.
Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan – PLN (YPK)
Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan – PLN (YPK)
ICON dan PLNE memperoleh pinjaman untuk pembangunan jaringan telekomunikasi dan modal kerja dari YPK, yang dikenakan biaya administrasi antara 12% - 16% per tahun. Pinjaman ini dibayar kembali dalam angsuran tetap bulanan dan akan jatuh tempo antara periode September 2008 sampai dengan Agustus 2010.
ICON and PLNE obtained foster fund from YPK which bears administration fee ranging from 12% - 16% per annum. These loans will be paid through fixed monthly installment and will be due between the period of September 2008 until August 2010.
32. HUTANG BIAYA PROYEK
32.
PROJECT COST PAYABLE This account represents payable to contractors arising from construction of property and equipment and purchases of materials. This account will be reclassified into two-step loans account when the Company receives the Withdrawal Authorization (WA) or other similar documents.
Akun ini merupakan hutang kepada kontraktor atas biaya konstruksi dan pengadaan material yang akan direklasifikasi ke akun penerusan pinjaman pada saat penerbitan Withdrawal Authorization (WA) atau dokumen lain yang sejenis.
- 69 -
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan 33.
HUTANG USAHA
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued 33.
TRADE ACCOUNTS PAYABLE
Akun ini merupakan kewajiban sehubungan dengan pembelian tenaga listrik, bahan bakar, barang dan jasa, dengan rincian sebagai berikut :
This account represents payables arising from purchases of electricity, fuel, goods and services, with details as follows :
a.
a.
Berdasarkan pemasok 2009 Pihak hubungan istimewa (Catatan 50) Pembelian tenaga listrik PT Sumber Segara Primadaya Rupiah US$ PT Dalle Energy Batam PT Metaepsi Pejebe Power Generation Rupiah US$ PT Mitra Energy Batam PT Geo Dipa Energi - US$ Pengadaan bahan bakar, barang dan jasa Koperasi Karyawan Jumlah hutang usaha pihak hubungan istimewa Pihak ketiga Pembelian tenaga listrik PT Jawa Power Rupiah US$ PT Paiton Energy Rupiah US$ Amoseas Indonesia Inc. - US$ Unocal Geothermal of Indonesia, Ltd. - US$ Magma Nusantara Ltd. - US$ Lainnya (masing-masing dibawah 5% dari sub jumlah) Rupiah US$ Sub jumlah Pembelian bahan bakar, barang dan jasa Pertamina Rupiah US$ PT Tambang Batubara Bukit Asam Lainnya (masing-masing dibawah 5% dari sub jumlah) Rupiah US$ EUR Sub jumlah Jumlah hutang usaha pihak ketiga Jumlah hutang usaha
By creditor
2008
275.569 199.181 38.094
149.350 108.806 42.058
696 16.438 9.885 -
1.892 27.172 9.963 7.119
28.406
37.338
568.269
383.698
490.558 521.185
353.457 540.741
534.814 507.438 167.404
352.682 724.178 193.129
165.073 164.635
197.836 100.656
286.176 190.736 3.028.019
459.563 194.953 3.117.195
Related parties (Note 50) Purchases of electricity PT Sumber Segara Primadaya Rupiah US$ PT Dalle Energy Batam PT Metaepsi Pejebe Power Generation Rupiah US$ PT Mitra Energy Batam PT Geo Dipa Energi - US$ Purchases of fuel, goods and services Employee Cooperative Total of trade accounts payable to related parties Third parties Purchases of electricity PT Jawa Power Rupiah US$ PT Paiton Energy Rupiah US$ Amoseas Indonesia Inc. - US$ Unocal Geothermal of Indonesia, Ltd. - US$ Magma Nusantara Ltd. - US$ Others (each below 5% of subtotal) Rupiah US$ Subtotal
6.846.334 315.441
12.750.150 334.051
1.013.979
1.064.109
2.631.849 634.442 36.675 11.478.720
5.444.573 726.466 73.108 20.392.457
Purchases of fuel, goods and services Pertamina Rupiah US$ PT Tambang Batubara Bukit Asam Others (each below 5% of subtotal) Rupiah US$ EUR Subtotal
14.506.739
23.509.652
Total of trade accounts payable to third parties
15.075.008
23.893.350 Total trade accounts payable
Jangka waktu kredit pembelian tenaga listrik, bahan bakar, barang dan jasa, baik dari pemasok dalam maupun luar negeri berkisar 30 hari.
Credit terms of payable arising from purchase of electricity, fuel, goods and services, both local and foreign, are approximately 30 days. - 70 -
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan b.
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued
Berdasarkan umur
b. 2009
1 - 180 hari 181 - 360 hari Lebih dari 360 hari Jumlah
2008
14.003.133 840.900 230.975 15.075.008
21.826.266 561.315 1.505.769 23.893.350
Rincian hutang usaha dalam mata uang asing adalah sebagai berikut : Dalam mata uang asing/ In foreign currencies *) US$ EUR Jumlah *)
34.
2.881.973 36.675 2.918.648
Ekuivalen Rp/ Rp equivalent 3.155.107 73.108 3.228.215
US$ EUR Total
In full amount
34. 2009
2008
288.137.724 4.737.397
*)
HUTANG LAIN-LAIN
Bagian jangka pendek
Dalam mata uang asing/ In foreign currencies *)
Ekuivalen Rp/ Rp equivalent
Dalam jumlah penuh
Perolehan aset tetap dan pekerjaan dalam pelaksanaan Rupiah US$ 418.575.275 tahun 2009 dan US$ 59.933.037 tahun 2008 EUR 602.550 tahun 2009 dan EUR 2.588.988 tahun 2008 JPY 208.833.406 tahun 2009 dan JPY 178.978.706 tahun 2008 NZD 151.002 tahun 2009 Penerangan jalan umum Uang muka penjualan tenaga listrik Selisih harga pembelian BBM Perolehan saham (Catatan 8) Lain-lain Jumlah Dikurangi bagian jangka panjang Perolehan aset tetap
1 - 180 days 181 - 360 days More than 360 days Total
Details of trade accounts payable in foreign currencies are as follows :
2009
306.592.852 2.714.736
By age category
OTHER PAYABLES
2008
5.571.183
3.166.392
3.934.608
656.267
8.140
39.954
21.239 1.030 434.685 70.127 12.957 457.602 10.511.571
21.656 389.730 185.211 90.831 15.765 218.659 4.784.465
138.776
226.594
10.372.795
4.557.871
- 71 -
Acquisition of property, plant and equipment and construction in progress Rupiah US$ 418,575,275 in 2009 and US$ 59,933,037 in 2008 EUR 602,550 in 2009 and EUR 2,588,988 in 2008 JPY 208,833,406 in 2009 and JPY 178,978,706 in 2008 NZD 151,002 in 2009 Public street lights Advances received on sale of electricity Difference on fuel purchase price Acquisition of shares of stock (Note 8) Others Total Less long-term portion Acquisition of property, plant and equipment Current portion
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued Payable due to difference on fuel purchase price represents 25% of the market price for purchasing fuel above quota as determined by Pertamina in 2002 amounting to Rp 726,648 million. Based on the decision of the General Meeting of Stockholder in 2005, the Company was required to settle such payable. This payable is paid in 16 quarterly installments of Rp 45,415 million each from September 2005 until June 2009.
Hutang selisih harga pembelian bahan bakar minyak (BBM) merupakan 25% harga pasar untuk pembelian BBM diatas kuota yang ditetapkan Pertamina dalam tahun 2002 sebesar Rp 726.648 juta. Dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan tahun 2005 ditetapkan agar Perusahaan menyelesaikan hutang tersebut. Hutang ini dibayar dalam 16 angsuran tiga bulanan sejak September 2005 sampai dengan Juni 2009 masing-masing sebesar Rp 45.415 juta. 35.
HUTANG PAJAK
35. TAXES PAYABLE 2009
Pajak kini (Catatan 47) Pajak penghasilan Pasal 21 Pasal 22 Pasal 23 Pasal 15, 25 dan 26 Pasal 29 tahun 2007 dan 2001 Pajak pertambahan nilai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Tagihan Pajak (Catatan 47) Bea materai Pajak bumi dan bangunan Pajak selisih penilaian kembali aset tetap Jumlah
36.
2008
283.937
244.427
52.984 20.109 27.220 78.465 1.515 53.310
70.506 8.261 165.938 33.705 153 41.765
-
4.571 2
81.095 5.040 -
34.894 557.007
34.894 685.784
BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR
36. 2009
Bunga dan beban keuangan Hutang usaha atas pembelian BBM (Catatan 53) Hutang obligasi Hutang penerusan pinjaman Hutang sewa pembiayaan Hutang bank dan surat hutang jangka menengah Hutang kepada Pemerintah Hutang listrik swasta Jumlah Biaya operasional Jumlah
Current tax (Note 47) Income taxes Article 21 Article 22 Article 23 Article 15, 25 and 26 Article 29 for the year 2007 and 2001 Value added tax Tax Assessment Letter for Underpayment and Tax Collection Notice (Note 47) Stamp duty Land and building taxes Tax on revaluation increment on property, plant and equipment Total
ACCRUED EXPENSES
2008
2.274.702 694.809 233.454 186.505
1.569.560 284.017 312.293 435.622
Interest and financing charges Trade accounts payable on purchases of fuel (Note 53) Bonds payable Two-step loans Lease liability
163.395 55.298 42.037 3.650.200 880.962
81.508 60.325 47.487 2.790.812 698.584
Bank loans and medium term notes Government loans Electricity purchase payable Total Operational charges
4.531.162
3.489.396
Total
- 72 -
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued Details of accrued expenses currencies are as follows :
Rincian biaya masih harus dibayar dalam mata uang asing adalah sebagai berikut : Dalam mata uang asing/ In foreign currencies *) US$ JPY EUR Lain-lain **) Jumlah
*) **)
37.
2009 Ekuivalen Rp/ Rp equivalent
76.416.888 2.669.242.927 1.480.154 -
718.319 271.473 19.996 1.009.788
Dalam jumlah penuh Biaya masih harus dibayar dalam mata uang asing lainnya disajikan setara US$ dengan menggunakan kurs tanggal neraca.
PENJUALAN TENAGA LISTRIK Penjualan tenaga listrik adalah sebagai berikut :
menurut
foreign
2008
31.515.550 4.116.939.613 1.531.975 351.362
Ekuivalen Rp/ Rp equivalent 345.095 498.150 23.641 3.847 870.733
US$ JPY EUR Others **) Total
*) **)
In full amount Accrued expenses denominated in other foreign currencies are presented as US$ equivalents using the exchange rates prevailing at balance sheet date.
37.
REVENUE FROM SALE OF ELECTRICITY Sale of electricity by customers are as follows :
pelanggan 2009
Umum Pemerintah Badan Usaha Milik Negara TNI dan Polri Jumlah
Dalam mata uang asing/ In foreign currencies *)
in
2008
83.106.215 3.671.535 2.812.670 581.680 90.172.100
77.792.961 3.395.280 2.545.628 515.857 84.249.726
Public Government State-owned enterprises Indonesian Armed Forces Total
Pendapatan penjualan tenaga listrik didasarkan pada tarif dasar listrik yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia.
Revenue from sale of electricity is based on basic electricity tariffs determined by the Government of the Republic of Indonesia.
Tidak terdapat penjualan kepada pelanggan dengan jumlah melebihi 10% dari penjualan tenaga listrik.
The Company has no customer from which it obtains its revenue of more than 10% of total sale of electricity.
- 73 -
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan 38.
SUBSIDI LISTRIK PEMERINTAH
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued 38.
GOVERNMENT’S ELECTRICITY SUBSIDY
Pemerintah Republik Indonesia memberikan subsidi listrik kepada pelanggan melalui Perusahaan. Tatacara penghitungan dan pembayaran subsidi listrik Tahun Anggaran 2007 ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) No. 111/PMK.02/2007 tanggal 14 September 2007 yang diperbaharui dengan Peraturan No. 162/PMK.02/2007 tanggal 17 Desember 2007. Peraturan ini juga berlaku untuk subsidi tahun anggaran 2009 dan 2008 sampai ditetapkannya peraturan pengganti. Subsidi listrik dihitung dari selisih negatif antara harga jual tenaga listrik rata-rata (Rp/kWh) dari masing-masing golongan tarif dikurangi Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik (Rp/kWh) pada tegangan di masing-masing golongan tarif dikalikan volume penjualan (kWh) untuk setiap golongan tarif. BPP tenaga listrik dihitung berdasarkan formula, termasuk tingkat susut jaringan transmisi dan distribusi, yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi.
The Government of Republic of Indonesia has provided electricity subsidy to customers through the Company. Procedure for the calculation and payment of electricity subsidy for budget year 2007, is initially set in the Regulation of Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 111/PMK.02/2007 dated September 14, 2007, which has been amended by Regulation No. 162/PMK.02/2007 dated December 17, 2007. The rule is also effective for subsidy budget year 2009 and 2008 until such rule is changed. The electricity subsidy is computed as the negative difference between the average sales prices (Rp/kWh) of each tariff category less the cost of electricity supplies on the voltage for each tariff category multiplied by the electricity sales volume (kWh) of each tariff category. The cost of electricity supplies is computed based on the formula, including the rate of transmission and distribution losses which is determined by the Directorate General of Electricity and Energy Consumption under the Ministry of Energy and Mineral Resources.
Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), pagu tertinggi subsidi listrik tahun anggaran 2009 ditetapkan sebesar Rp 40.481.529 juta, termasuk 1% margin diatas biaya pokok penyediaan tenaga listrik. Sesuai dengan APBN Perubahan Tahun Anggaran 2009 dan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-588/MK.02/2009 tanggal 2 Oktober 2009 Pemerintah meningkatkan pagu tertinggi subsidi listrik tahun 2009 menjadi Rp 44.957.596 juta, termasuk 5% margin subsidi atas biaya pokok penyediaan tenaga listrik. Selanjutnya, pada tanggal 21 Desember 2009, Pemerintah telah meningkatkan pagu tertinggi subsidi listrik tahun 2009 menjadi Rp 45.139.344 juta.
Based on the Approval Letter of Budget Performance List (DIPA), the electricity subsidy plafond for budget year 2009 amounted to Rp 40,481,529 million, which includes 1% margin above the costs of supplied electricity. Based on the revised APBN Budget Year 2009 and letter from Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. S-588/MK.02/2009 dated October 2, 2009, the Government has approved increased of the electricity subsidy plafond to Rp 44,957,596 million which includes 5% margin above the costs of supplied electricity. Subsequently, on December 21, 2009, the Government has increased the 2009 electricity subsidy plafond to Rp 45,139,344 million.
Berdasarkan DIPA tahun anggaran 2008, pagu tertinggi subsidi listrik ditetapkan sebesar Rp 80.395.592 juta.
Based on the DIPA for the budget year 2008, the electricity subsidy plafond amounted to Rp 80,395,592 million.
Perusahaan melakukan penghitungan dan mengakui subsidi listrik tahun 2009 dan 2008 berdasarkan formula di atas yang menghasilkan jumlah subsidi listrik sebesar Rp 53.719.818 juta tahun 2009 dan Rp 78.577.390 juta tahun 2008. Besarnya subsidi listrik dalam satu tahun anggaran secara final ditetapkan berdasarkan hasil audit atas ketaatan penggunaan subsidi listrik yang dilakukan oleh auditor yang ditunjuk Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran. Jumlah subsidi listrik final tersebut dapat berbeda dengan jumlah subsidi listrik yang telah diakui sebagai pendapatan oleh Perusahaan.
The Company computed and recognized the 2009 and 2008 electricity subsidy in accordance with the above formula resulting to the electricity subsidy amounts of Rp 53,719,818 million in 2009 and Rp 78,577,390 million in 2008. The final amount of electricity subsidy in a budget year is based on the result of the compliance audit of the usage of the electricity subsidy performed by an auditor assigned by the Directorate General of Budget under the Ministry of Finance. The final amount of the electricity subsidy could be different from the amount of electricity subsidy which had been recognized as revenue by the Company. - 74 -
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued
Pada tanggal 26 Maret 2010 dan 3 April 2009, Perusahaan telah menerima hasil audit perhitungan subsidi listrik tahun 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp 53.719.818 juta dan Rp 78.577.390 juta.
On March 26, 2010 and April 3, 2009, the Company agreed with the result of audit of 2009 and 2008 electricity subsidy computation amounting to Rp 53,719,818 million and Rp 78,577,390 million, respectively.
Pendapatan subsidi listrik dirinci sebagai berikut:
The details of revenue from electricity subsidy are as follow:
2009 Realisasi penerimaan subsidi tahun anggaran berjalan : Penerimaan tunai Diperhitungkan dengan hutang usaha kepada Pertamina Piutang subsidi listrik tahun anggaran berjalan (Catatan 16) Jumlah pendapatan subsidi listrik
2008
41.754.377
59.277.910
3.384.967
16.412.239
8.580.474 53.719.818
2.887.241 78.577.390
Realisasi subsidi listrik yang diperhitungkan dengan hutang usaha kepada Pertamina didasarkan pada Surat Perintah Membayar dan Pencairan Dana yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan dan Perbendaharaan Negara. 39.
The offsetting of electricity subsidy against trade accounts payable to Pertamina is based on the Payment Instruction Letter and Fund Withdrawal issued by the Directorate General of Budget and Fiscal Balance and the Directorate General of Treasury.
PENDAPATAN USAHA LAINNYA
39. 2009
Perubahan daya tersambung dan administrasi Sewa transformator Jasa-jasa dan lainnya Jumlah
40.
Realization of subsidy from current year budget : Cash received Offsetting with accounts payable to Pertamina Subsidy receivable from current year budget (Note 16) Total revenue from electricity subsidy
OTHER REVENUES
2008
29.027 49.567 599.916 678.510
60.948 48.456 682.368 791.772
BEBAN BAHAN BAKAR DAN PELUMAS
40. 2009
Upgrading of electricity power and administration fees Transformer rental Services and others Total
FUEL AND LUBRICANTS EXPENSE
2008
Bahan Bakar Minyak Solar High Speed Diesel Residu Solar Industrial Diesel Lainnya Jumlah
34.752.375 12.928.571 59.660 55.586 47.796.192
71.020.560 18.251.936 250.765 49.701 89.572.962
Fuel Solar High Speed Diesel Residue Solar Industrial Diesel Others Total
Bahan Bakar - Non Minyak Batubara Gas alam Panas bumi Air Jumlah
15.861.743 10.128.068 1.961.197 120.246 28.071.254
10.273.578 5.291.464 2.233.522 112.200 17.910.764
Nonfuel Coals Natural gas Geothermal Water Total
367.626
299.112
76.235.072
107.782.838
Minyak pelumas Jumlah
Seluruh Bahan Bakar Minyak (BBM), yang merupakan lebih 10% dari jumlah beban bahan bakar dan pelumas dibeli dari Pertamina.
Lubricants Total
All fuel, which represents more than 10% of the total fuel and lubricants expense, are purchased from Pertamina. - 75 -
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan 41.
BEBAN PEMBELIAN TENAGA LISTRIK
41. 2009
Pihak hubungan istimewa (Catatan 50) PT Sumber Segara Primadaya PT Dalle Energy Batam PT Metaepsi Pejebe Power Generation PT Geo Dipa Energy PT Mitra Energy Batam Jumlah
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued ELECTRICITY PURCHASE EXPENSE
2008 Related parties (Note 50) PT Sumber Segara Primadaya PT Dalle Energy Batam PT Metaepsi Pejebe Power Generation PT Geo Dipa Energy PT Mitra Energy Batam Total
2.698.774 418.945 286.436 49.110 48.976 3.502.241
1.606.650 358.440 284.471 110.771 79.977 2.440.309
Pihak ketiga PT Jawa Power PT Paiton Energy PT Magma Nusantara PT Unocal Geothermal Indonesia PT Amoseas (Drajat) PT Energy Sengkang PT Cikarang Listrindo PT Asrigita Prasarana PT Makassar Power PT Pertamina Geothermal Energi PT Indo Matra Power PO Jatiluhur PT Pusaka Jaya Palu Power PT Cahaya Sakti PT Krakatau Steel Sewa Diesel Pembelian tenaga listrik lainnya Jumlah
7.262.812 6.422.849 1.092.925 1.057.499 1.015.282 724.781 627.856 591.445 569.669 235.581 159.858 153.318 112.469 21.975 1.529 901.018 994.679 21.945.545
5.445.607 5.411.735 538.861 1.035.372 979.700 540.700 614.230 574.980 716.061 207.760 154.940 108.862 87.379 20.770 64.950 1.363.482 437.207 18.302.596
Third parties PT Jawa Power PT Paiton Energy PT Magma Nusantara PT Unocal Geothermal Indonesia PT Amoseas (Drajat) PT Energy Sengkang PT Cikarang Listrindo PT Asrigita Prasarana PT Makassar Power PT Pertamina Geothermal Energi PT Indo Matra Power PO Jatiluhur PT Pusaka Jaya Palu Power PT Cahaya Sakti PT Krakatau Steel Diesel rental Other electricity purchase Total
Jumlah
25.447.786
20.742.905
Total
Detailed purchases to suppliers which represent more than 10% of the total purchases of electricity are as follows :
Rincian pembelian kepada pemasok yang melebihi 10% dari jumlah pembelian tenaga listrik adalah sebagai berikut : Rp **) PT Jawa Power PT Paiton Energy PT Sumber Segara Primadaya Jumlah
2009
7.262.812 6.422.849 2.698.774 16.384.435
% *)
Rp **)
25,24 28,54 10,61 64,39
*) Persentase terhadap jumlah beban pembelian tenaga listrik **) Dalam jutaan
- 76 -
2008
5.445.607 5.411.735 1.606.650 12.463.992
% *) 26,26 26,10 7,75 60,11
PT Jawa Power PT Paiton Energy PT Sumber Segara Primadaya Total
*) Percentage to total electricity purchase expense **) In million
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan 42.
BEBAN PEMELIHARAAN
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued 42.
Akun ini merupakan beban yang timbul dari pemakaian material dan jasa borongan, sebagai berikut:
This account represents spare parts used and contractor fees for maintenance purposes, as follows:
2009 Jasa borongan Pemakaian material Jumlah
43.
2008
4.600.902 3.363.610 7.964.512
3.750.520 3.869.334 7.619.854
BEBAN KEPEGAWAIAN
43. 2009
Gaji Imbalan kerja (Catatan 49) Jasa produksi dan insentif prestasi kerja Tunjangan Lain-lain Jumlah
44.
Contractor fees Spare parts used Total
PERSONNEL EXPENSES
2008
3.020.432 2.736.646 1.441.333 985.710 1.574.193 9.758.314
2.237.921 2.434.954 985.251 1.497.678 1.188.420 8.344.224
BEBAN USAHA LAIN-LAIN
44. 2009
Honorarium Baca meter Penagihan rekening dan penertiban pemakaian tenaga listrik Perjalanan dinas Asuransi Pemakaian gas, listrik dan air Konsumsi Pos, telepon dan telegram Iklan dan barang cetakan Alat tulis kantor Retribusi dan keamanan Sewa Pengelolaan pelanggan Piutang ragu-ragu Teknologi informasi Pemasaran Cetak rekening Blanko rekening Lain-lain Jumlah
MAINTENANCE EXPENSES
Salaries Employee benefits (Note 49) Bonus and performance incentives Allowances Others Total
OTHER OPERATING EXPENSES
2008
463.086 513.465
485.898 472.516
410.892 399.055 184.975 184.108 176.264 149.082 145.757 141.434 133.225 132.927 85.045 69.809 36.023 35.609 23.432 8.663 742.688 4.035.539
481.102 472.962 152.689 168.105 225.236 163.171 168.869 139.116 148.301 187.803 176.092 375.707 56.557 27.738 106.406 16.816 709.997 4.735.081
- 77 -
Honorarium Meter reading Billing collection and control of electricity use Travel Insurance Gas, electricity and water Consumables Postage, telephone and telegraph Printing materials and promotion Stationeries Dues and security Lease Customer maintenance Provision for doubtful accounts Technological information Marketing Bill printing Billing forms Others Total
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan 45.
BEBAN BUNGA DAN KEUANGAN
45. 2009
Hutang sewa pembiayaan Hutang obligasi Hutang bank dan surat hutang jangka menengah Hutang usaha atas pembelian BBM Penerusan pinjaman Hutang listrik swasta Hutang kepada pemerintah Lain-lain Jumlah
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued AND
FINANCING
2.165.089 1.053.947
2.093.821 810.459
Lease liability Bonds payable
786.176 705.142 609.735 439.718 136.764 45.311 5.941.882
325.100 2.170.596 739.140 424.936 147.599 26.814 6.738.465
Bank loans and medium term notes Trade accounts payable on purchase of fuel Two-step loans Electricity purchase payable Government loans Others Total
46.
2009
OTHERS INCOME (EXPENSES) - NET
2008
Penghasilan denda administrasi Bagian laba (rugi) bersih perusahaan asosiasi Penghasilan jasa dan klaim Premi penerangan jalan umum Keuntungan penjualan aset tidak digunakan dalam operasi (Catatan 9)
558.370
462.597
305.864 68.375 59.401
(293.202) 122.502 46.762
12.464
30.111
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Beban penelitian Program pemberdayaan lingkungan Kerugian penurunan nilai aset tetap (Catatan 9) Lain-lain Jumlah
(1.500) (1.664) (41.403)
(4.891) (44.443)
(281.514) (423.782) 254.611
(334.463) (218.104) (233.131)
Administrative penalty income Equity in net income (loss) of associates Claim and service income Fees for street lights Gain on sale of assets not used in operations (Note 9) Environmental Partnership Program and Community Development Research Community development programs Loss on impairment of property, plant and equipment (Note 9) Others Total
Based on the Annual General Stockholder’s Meeting dated February 24, 2010, the approved allocation of funds for Environmental Partnership Program and Community Development amounted to Rp 1,500 million.
Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 24 Pebruari 2010, disetujui alokasi dana untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebesar Rp 1.500 juta.
PAJAK PENGHASILAN
47.
INCOME TAX Tax expense of the Company subsidiaries consist of the following :
Beban pajak Perusahaan dan anak perusahaan terdiri dari : 2009 Pajak kini Pajak tangguhan Pengaruh perubahan tarif pajak Jumlah beban pajak
EXPENSE
2008
46. PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN - BERSIH
47.
INTEREST CHARGES
2008
722.881 1.124.787 1.847.668
650.020 894.580 (1.432.052) 112.548
- 78 -
Current tax Deferred tax Effect of changes in tax rates Total tax expense
and
its
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued
Pajak Kini
Current Tax
Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi konsolidasi dan rugi fiskal Perusahaan adalah sebagai berikut :
A reconciliation between income (loss) before tax per consolidated statements of income and fiscal losses of the Company is as follows :
2009 Laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi konsolidasi Laba sebelum pajak anak perusahaan Laba (rugi) sebelum pajak Perusahaan Perbedaan temporer : Sewa pembiayaan Penyambungan pelanggan Penyusutan aset tetap Imbalan kerja Penyisihan piutang ragu-ragu dan penurunan nilai persediaan Amortisasi biaya emisi obligasi Biaya (pendapatan) yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal Kesejahteraan karyawan Penyusutan rumah dinas Penghasilan bunga telah dikenakan pajak final Beban lain tidak dapat dikurangkan
2008
12.203.347 (2.890.339)
(12.191.168) (1.871.572)
9.313.008
(14.062.740)
(378.566) 722.887 (5.949.469) 1.095.275
(373.005) 611.560 (4.812.371) 710.401
63.662 (1.781)
288.960 (643)
562.148 8.263
563.147 12.294
(293.777) 795.104
(260.868) 814.416
Laba kena pajak (rugi fiskal) Perusahaan tahun berjalan Rugi fiskal tahun : 2008 2007 2006 2005
5.936.754
(16.508.849)
(16.508.849) (9.580.093) (3.919.814) (5.291.968)
(9.996.220) (3.919.814) (5.291.968)
Akumulasi rugi fiskal Perusahaan
(29.363.970)
(35.716.851)
- 79 -
Income (loss) before tax per consolidated statements of income Income before tax attributable to subsidiaries Income (loss) before tax - the Company Temporary differences : Lease expenses Customer connection fees Depreciation Employee benefits Allowance for doubtful accounts and decline in value of inventories Amortization of bonds issuance costs Nondeductible expenses (nontaxable income) Employee welfare Depreciation of guest house Interest income subjected to final tax Other nondeductible expenses The Company's taxable income (fiscal loss) for the year Fiscal losses year : 2008 2007 2006 2005 Accumulated fiscal losses the Company
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued Current tax expense and payable (income tax overpayment) are as follows :
Perhitungan beban dan hutang pajak kini (pajak penghasilan lebih bayar) adalah sebagai berikut : 2009 Beban pajak kini Perusahaan Anak perusahaan Jumlah
2008
722.881 722.881
Current tax expense The Company 650.020 Subsidiaries 650.020 Total
Pembayaran pajak dimuka Perusahaan Pajak penghasilan Pasal 22 Pasal 23 Fiskal luar negeri Jumlah Anak perusahaan Jumlah
96.488 141 96.629 469.503 566.132
44.297 15.389 2.348 62.034 407.142 469.176
Prepayment of taxes The Company Income tax Article 22 Article 23 Fiscal exit Total Subsidiaries Total
Hutang pajak kini setelah dikurangi pajak dibayar dimuka
156.749
180.844
Current tax payable net of tax prepayments
283.937 283.937
Consist of Current tax payable The Company 244.427 Subsidiaries 244.427 Total current tax payable
Terdiri dari Hutang pajak kini Perusahaan Anak perusahaan Jumlah hutang pajak kini Pajak penghasilan lebih bayar Perusahaan Anak perusahaan Jumlah pajak penghasilan lebih bayar Bersih
(96.629) (30.559) (127.188)
(62.034) (1.549) (63.583)
Income tax overpayment The Company Subsidiaries Total income tax overpayment
156.749
180.844
Net
Fiscal loss and corporate income tax overpayment for the fiscal year 2008 are in accordance with the corporate tax returns filed with the Tax Service Office.
Rugi fiskal dan pajak penghasilan lebih bayar Perusahaan tahun 2008 sudah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak.
- 80 -
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued
Pajak Tangguhan
Deferred Tax
Rincian dari aset dan kewajiban pajak tangguhan Perusahaan dan anak perusahaan adalah sebagai berikut:
The details of the Company and its subsidiaries deferred tax assets and liabilities are as follows:
1 Januari/ January 1, 2009 Aset Pajak Tangguhan Anak Perusahaan - Bersih Kewajiban Pajak Tangguhan Perusahaan Aset pajak tangguhan Kewajiban imbalan kerja Pendapatan ditangguhkan Jumlah Kewajiban pajak tangguhan Pensiun dibayar dimuka Aset tetap Sewa pembiayaan Lainnya Jumlah Bersih Anak Perusahaan - Bersih Kewajiban Pajak Tangguhan - Bersih Beban Pajak Tangguhan
Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi/ Credited (charged) to income for the year
8.767
(708)
3.267.085 1.853.952 5.121.037
205.219 162.317 367.536
31 Desember/ December 31, 2009
8.059
3.472.304 2.016.269 5.488.573
(31.530) (9.213.508) (286.650) (485) (9.532.173)
31.530 (1.287.329) (94.642) (160) (1.350.601)
(10.500.837) (381.292) (645) (10.882.774)
(4.411.136)
(983.065)
(5.394.201)
(3.862.747)
(141.014)
(4.003.761)
(8.273.883)
(1.124.079) (1.124.787)
- 81 -
Deferred Tax Assets Subsidiaries - Net Deferred Tax Liabilities The Company Deferred tax assets Employee benefits obligation Deferred income Total Deferred tax liabilities Prepaid pension Property, plant and equipment Leases Others Total Net Subsidiaries - Net
(9.397.962) Deferred Tax Liabilities - Net Deferred Tax Expenses
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan
1 Januari/ January 1, 2008 Aset Pajak Tangguhan Anak Perusahaan - Bersih Kewajiban Pajak Tangguhan Perusahaan Aset pajak tangguhan Kewajiban imbalan kerja Pendapatan ditangguhkan Jumlah Kewajiban pajak tangguhan Pensiun dibayar dimuka Aset tetap Sewa pembiayaan Lainnya Jumlah Bersih Anak Perusahaan - Bersih Kewajiban Pajak Tangguhan Bersih Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan
44.869
Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi/ Credited (charged) to income for the year (35.091)
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued Penyesuaian atas perubahan tarif pajak/ Adjustment due to change in tax rates (1.011)
(627.150) (348.704) (975.854)
31 Desember/ December 31, 2008 8.767
3.710.062 2.019.188 5.729.250
184.173 183.468 367.641
3.267.085 1.853.952 5.121.037
(85.000) (9.810.113) (193.399) (582) (10.089.094)
28.948 (1.235.553) (111.901) (193) (1.318.699)
24.522 1.832.158 18.650 290 1.875.620
(31.530) (9.213.508) (286.650) (485) (9.532.173)
(4.359.844)
(951.058)
899.766
(4.411.136)
(4.487.613)
91.569
533.297
(3.862.747)
(8.847.457)
(859.489)
1.433.063
(894.580)
1.432.052
Deferred Tax Assets Subsidiaries - Net Deferred Tax Liabilities The Company Deferred tax assets Employee benefits obligation Deferred income Total Deferred tax liabilities Prepaid pension Property, plant and equipment Leases Others Total Net Subsidiaries - Net
(8.273.883) Deferred Tax Liabilities - Net Deferred Tax Benefit (Expenses)
Based on law No. 36/2008 the amendment of tax law No. 7/1983 on income taxes, the new corporate tax rate is set at flat rate of 28% effective January 1, 2009 and 25% effective from January 1, 2010. Accordingly, deferred tax assets and liabilities have been adjusted to the tax rates that are expected to apply at the period when the asset is realized or liability is settled, based on the tax rates that will be enacted.
Berdasarkan Undang Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 pengganti Undang Undang pajak No. 7/1983, tarif pajak badan adalah sebesar 28% yang berlaku efektif 1 Januari 2009 dan sebesar 25% yang berlaku efektif 1 Januari 2010. Aset dan kewajiban pajak tangguhan disesuaikan dengan tarif pajak yang berlaku pada periode ketika aset direalisasikan dan kewajiban diselesaikan berdasarkan tarif pajak yang akan ditetapkan.
- 82 -
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan
A reconciliation between the total tax expense and the amounts computed by applying the effective tax rates to income (loss) before tax is as follows :
Rekonsiliasi antara jumlah beban pajak dan hasil perkalian laba (rugi) akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak efektif adalah sebagai berikut : 2009 Laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi konsolidasi Laba sebelum pajak anak perusahaan Laba (rugi) sebelum pajak - Perusahaan Beban (manfaat) pajak sesuai tarif yang berlaku Pengaruh pajak atas Saldo pajak tangguhan karena perubahan tarif pajak Pajak tangguhan tidak diakui atas Rugi fiskal Penyisihan piutang ragu-ragu dan penurunan nilai persediaan Pengakuan kewajiban pajak tangguhan tahun sebelumnya Biaya (pendapatan) yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal Kesejahteraan karyawan Penyusutan rumah dinas Penghasilan bunga dikenakan pajak final Beban lain tidak dapat dikurangkan Jumlah beban pajak Perusahaan Beban pajak anak perusahaan Jumlah
2008
12.203.347 (2.890.339) 9.313.008
(12.191.168) (1.871.572) (14.062.740)
Income (loss) before tax per consolidated statements of income Income before tax of the subsidiaries Income (loss) before tax - the Company
2.607.642
(4.218.822)
Tax expenses (benefit) at prevailing rate
17.825
86.688
(280.197)
(208.158)
157.401 2.314
168.944 3.688
(82.258) 222.629 983.065 864.603
(78.260) 244.323 51.292 61.256
Tax effect on Deferred tax balance due to change in tax rates Unrecognized deferred tax on Fiscal losses Allowance for doubtful accounts and decline in value of inventories Recognition of prior year's deferred tax liabilities Nondeductible expenses (nontaxable income) Employee welfare Depreciation of guest house Interest income subjected to final tax Other nondeductible expenses Tax expense - the Company Tax expense - Subsidiaries
112.548
Total
-
(899.766)
(1.662.291)
1.847.668
Aset pajak tangguhan yang tidak diakui adalah sebagai berikut : Perusahaan Rugi fiskal Lainnya Jumlah Anak perusahaan Rugi fiskal Jumlah
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued
4.952.655
Unrecognized deferred tax asset is as follows :
2009
2008
7.340.993 82.495 7.423.488
8.929.213 162.748 9.091.961
79.332
97.396
7.502.820
9.189.357
Perusahaan dan anak perusahaan belum mempunyai dasar memadai untuk menentukan manfaat pajak masa datang aset pajak tangguhan tersebut. Aset pajak tangguhan ini akan diakui dalam laporan keuangan konsolidasi pada saat laba kena pajak tersedia dimasa akan datang.
The Company Tax losses Others Total Subsidiaries Tax losses Total
The Company and its subsidiaries do not have a sufficient basis to determine the future tax benefit on the deferred tax assets. The deferred tax assets will be recognized in the consolidated financial statements when the taxable income becomes available in future periods.
- 83 -
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued
Surat Ketetapan Pajak
Tax Assessment Letters
Perusahaan
The Company
Pada tahun 2010, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas pajak penghasilan (PPh) badan tahun pajak 2007 sebesar Rp 11.285 juta serta penetapan rugi fiskal sebesar Rp 9.580.093 juta.
In 2010, the Company received Tax Assessment Letter for Overpayment (SKPLB) of corporate income tax for fiscal year 2007 amounting to Rp 11,285 million and assessment on fiscal loss amounting to Rp 9,580,093 million.
Pada tahun 2008, Perusahaan menerima SKPLB atas pajak penghasilan (PPh) badan tahun pajak 2006 sebesar Rp 2.103 juta serta penetapan rugi fiskal sebesar Rp 3.919.814 juta.
In 2008, the Company received SKPLB of corporate income tax for fiscal year 2006 amounting to Rp 2,103 million and assessment on fiscal loss amounting to Rp 3,919,814 million.
Anak perusahaan - IP
Subsidiary – IP
Pada tahun 2008, IP menerima Surat Tagihan Pajak (STP) denda keterlambatan pembayaran PPh pasal 25 tahun 2008, PPh badan tahun 2007 dan PPN tahun 2007 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 31.979 juta.
In 2008, IP received Tax Collection Notice (STP) for late payment of income tax article 25 for fiscal year 2008, corporate income tax and VAT for fiscal year 2007 with total amount of Rp 31,979 million.
Pada tahun 2007, IP menerima STP atas keterlambatan pembayaran PPh Badan tahun 2006, 2005 dan 2004 sebesar Rp 210.809 juta. IP juga menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan STP atas PPh pasal 4 ayat (2) final, pasal 21, pasal 23, pasal 26 dan PPN tahun 2006, 2004, 2003, 2002 dan 2001 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 76.194 juta.
In 2007, IP received STP for late payment of corporate income tax for fiscal year 2006, 2005 and 2004 totaling to Rp 210,809 million. IP also received Tax Assessment Letter for Underpayment (SKPKB) and STP for income tax article 4 section (2) final, article 21, article 23, article 26 and VAT for fiscal year 2006, 2004, 2003, 2002 and 2001 with total amount of Rp 76,194 million.
Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, jumlah STP yang belum dibayar masing-masing sebesar nihil dan Rp 44.017 juta.
As of December 31, 2009 and 2008, total STP which has not been paid amounted to nil and Rp 44,017 million, respectively.
Anak perusahaan – PJB
Subsidiary – PJB
Pada tahun 2007, PJB menerima SKPKB meliputi PPh pasal 15, pasal 21 dan pasal 23 sejumlah Rp 112.477 juta. PJB mengajukan keberatan atas SKPKB tersebut. Pada tahun 2008, Direktur Jenderal Pajak (DJP) menolak keberatan yang diajukan PJB dan PJB mengajukan banding atas penolakan dari DJP tersebut. Pembayaran yang telah dilakukan atas SKPKB sebesar Rp 22.194 juta tanggal 31 Desember 2009 dan Rp 39.208 juta tanggal 31 Desember 2008 dicatat sebagai pajak dibayar dimuka.
In 2007, PJB received SKPKB for income tax article 15, article 21 and article 23 amounting to Rp 112,477 million. PJB filed an objection letter on these SKPKB. In 2008, Director General of Tax (DJP) denied the objection filed by PJB and PJB has filed an appeal for such refusal. Payment made for such SKPKB amounting to Rp 22,194 million as of December 31, 2009 and RP 39,208 million as of December 31, 2008 were recorded as prepaid taxes.
Anak perusahaan – PLN Batam
Subsidiary – PLN Batam
Pada tahun 2008, PLN Batam menerima SKPKB PPh pasal 4 ayat (2) final, pasal 21 dan pasal 23 dan PPN tahun 2000 sampai dengan 2005 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 35.886 juta. Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, jumlah SKPKB yang belum dibayar masingmasing sebesar nihil dan Rp 34.960 juta.
In 2008, PLN Batam received SKPKB for income tax article 4 section (2) final, article 21, article 23 and VAT for fiscal year 2000 until 2005 totalling to Rp 35,886 million. As of December 31, 2009 and 2008, the SKPKB which has not been paid amounted to nil and Rp 34,960 million, respectively.
- 84 -
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan 48.
49.
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued 48.
BASIC EARNINGS (LOSS) PER SHARE
Laba (rugi)
Income (loss)
Laba bersih untuk tujuan perhitungan laba per saham dasar tahun 2009 adalah sebesar Rp 10.355.679 juta. Rugi bersih untuk tujuan perhitungan rugi per saham dasar adalah sebesar Rp 12.303.716 juta tahun 2008.
Net income for the computation of basic earnings per share in 2009 amounted to Rp 10,355,679 million. Net loss for the computation of basic loss per share in 2008 amounted to Rp 12,303,716 million.
Jumlah saham
Number of shares
Rata-rata tertimbang saham untuk tujuan perhitungan laba (rugi) per saham dasar adalah 46.107.154 saham.
The weighted average number of shares for the computation of basic earnings (loss) per share was 46,107,154 shares.
Perusahaan tidak mempunyai efek berpotensi dilusi saham, sehingga Perusahaan tidak menghitung laba (rugi) per saham dilusian.
The Company did not calculate dilutive earnings (loss) per share because it has no potential dilutive ordinary shares.
IMBALAN KERJA
49.
EMPLOYEE BENEFITS
Imbalan Pasca-Kerja
Post-employment Benefits
Program Pensiun Imbalan Pasti
Defined Benefit Pension Plan
Perusahaan dan anak perusahaan menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti untuk semua karyawan tetap. Program pensiun ini memberikan imbalan pensiun yang ditentukan berdasarkan penghasilan dasar pensiun dan masa kerja karyawan. Program pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun PLN (Persero) (DP-PLN) yang akta pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. KEP284/KM.17/1997 tanggal 15 Mei 1997.
The Company and its subsidiaries established a defined benefit pension plan covering all of their permanent employees. This plan provides pension benefits based on salaries and years of service of the employees. The pension plan is managed by Dana Pensiun PLN (Persero) (DP-PLN), which deed of establishment was approved by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia in its decision letter No. KEP-284/KM.17/1997 dated May 15, 1997.
DP-PLN telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam surat keputusan No. KEP-078/KM.12/2006 tanggal 29 Agustus 2006 atas peningkatan imbalan pasti pensiun yang disediakan Perusahaan dan anak perusahaan dalam program dana pensiun.
DP-PLN obtained an approval from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. KEP-078/KM.12/2006 dated on August 29, 2006 in relation to the increase in pension benefits provided by the Company and its subsidiaries’ pension plan.
Pendanaan DP-PLN terutama berasal dari iuran karyawan sebesar 6% dan pemberi kerja sebesar 6,25% - 9,6%.
DP-PLN is mainly funded by contributions from both the employees, which is 6% and the employer, which is 6.25% - 9.6%.
- 85 -
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued
Imbalan Pasca-Kerja Lain
Other Post-employment Benefits
Perusahaan dan anak perusahaan juga memberikan imbalan pasca-kerja lain tanpa pendanaan berupa uang pesangon, penghargaan masa kerja dan ganti kerugian, tunjangan tambahan penghasilan dan penghargaan purna jabatan kepada karyawan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebijakan Perusahaan dan anak perusahaan. Imbalan program ini ditentukan berdasarkan penghasilan dan masa kerja karyawan.
The Company and its subsidiaries also provide other unfunded defined post-employment benefit plans such as severance pay, service pay, compensation pay, additional allowance and functional retirement pay for their qualifying employees based on the Company and its subsidiaries’ policies. These other postemployment benefits are computed based on the salaries and service years of the employees.
Imbalan Pemeliharaan Kesehatan
Health Care Benefits
Selain program pensiun yang dikelola oleh DPPLN dan imbalan pasca kerja lain, Perusahaan dan anak perusahaan menyediakan imbalan program kesehatan tanpa pendanaan bagi pensiunan dan keluarganya yang memenuhi persyaratan.
In addition to the pension plan managed by DP-PLN and the other post-employment benefits, the Company and its subsidiaries also provide unfunded health care benefit plans for their pensioners and their eligible dependents.
Imbalan Kerja Jangka Panjang
Long-term Benefits
Perusahaan dan anak perusahaan juga memberikan imbalan kerja jangka panjang tanpa pendanaan berupa uang cuti besar, tunjangan kecelakaan dinas, bantuan kematian dan pemakaman dan penghargaan winduan bagi karyawan yang memenuhi persyaratan.
The Company and its subsidiaries also provide unfunded defined long-term benefit plans such as long service leave, work accident, death and funeral allowances, and eight years service award for their qualifying employees.
Perhitungan imbalan pasca-kerja dan imbalan kerja jangka panjang ini dihitung oleh PT Binaputera Jaga Hikmah, aktuaris independen. Asumsi utama yang digunakan oleh aktuaris adalah sebagai berikut :
The cost of providing post-employment and long-term benefits were calculated by an independent actuary, PT Binaputera Jaga Hikmah. The actuarial valuation was carried out using the following key assumptions :
Umur pensiun normal Hasil diharapkan dari aset program Tingkat diskonto per tahun Tingkat kenaikan gaji per tahun Program pensiun Imbalan pasca-kerja lain dan imbalan kerja jangka panjang Tingkat kenaikan biaya kesehatan
56 tahun/years 11% 10,5% tahun/year 2009 dan/and 12% tahun/year 2008 5% 8% 9% tahun 2009 dan 12% tahun 2008/ 9% in 2009 and 12% in 2008
- 86 -
Normal retirement age Expected rate of return on plan assets Discount rate per annum Rate of salary increase per annum Pension plan Other post-employment and long-term benefits Rate of health cost increase
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued
Beban imbalan kerja Perusahaan dan anak perusahaan dibebankan ke beban kepegawaian adalah sebagai berikut :
The Company and its subsidiaries’ employee benefit expenses charged to personnel expenses, are as follows :
2009 Imbalan pasca-kerja/ Post-employment benefit Imbalan kerja Program Pasca-kerja Pemeliharaan jangka pensiun/ lain/ kesehatan/ panjang/ Pension Other postHealth Long-term plan employment care benefits benefits Biaya jasa kini Biaya jasa lalu Hasil aset program diharapkan Beban bunga Kerugian (keuntungan) aktuaria Dampak pembatasan aset Jumlah
85.966 78.318 (449.114) 446.010 8.210 102.013 271.403
406.164 11.160 1.117.366 127.122 1.661.812
172.087 508.409 (171.788) 508.708
209.081 162 95.795 (10.315) 294.723
2008 Imbalan pasca-kerja/ Post-employment benefit Imbalan kerja Program Pasca-kerja Pemeliharaan jangka pensiun/ lain/ kesehatan/ panjang/ Pension Other postHealth Long-term plan employment care benefits benefits Biaya jasa kini Biaya jasa lalu Hasil aset program diharapkan Beban bunga Kerugian (keuntungan) aktuaria Dampak pembatasan aset Jumlah
93.452 23.577 (421.624) 400.542 56.574 126.641 279.162
418.029 14.718 722.035 16.490 1.171.272
86.939 618.032 (1.461) 703.510
166.656 231 78.275 35.848 281.010
Jumlah/ Total 873.298 89.640 (449.114) 2.167.580 (46.771) 102.013 2.736.646
Current service cost Past service cost Expected return on plan assets Interest costs Actuarial losses (gains) Asset limitation Total
Jumlah/ Total 765.076 38.526 (421.624) 1.818.884 107.451 126.641 2.434.954
Current service cost Past service cost Expected return on plan assets Interest costs Actuarial losses (gains) Asset limitation Total
Hasil aktual pensiun program sebesar Rp 735.984 juta tahun 2009 dan Rp 429.852 juta tahun 2008.
The actual return on plan assets was Rp 735,984 million in 2009 and Rp 429,852 million in 2008.
Kewajiban imbalan kerja (pensiun dibayar dimuka) Perusahaan dan anak perusahaan adalah sebagai berikut:
The Company and its subsidiaries employee benefits obligation (prepaid pension) are as follows: 2009 Kewajiban imbalan kerja/ Employee benefits obligation Pemeliharaan kesehatan/ Jangka Health panjang/ care benefits Long-term
Imbalan kerja dibayar dimuka, program pensiun/ Pasca-kerja Prepaid employee lain/ benefit, Other postpension plan employment Nilai tunai kewajiban Biaya jasa lalu belum diakui Keuntungan (kerugian) aktuaria belum diakui Nilai wajar aset program Kewajiban imbalan kerja
4.254.785 510.282 (4.765.067) -
11.250.155
11.919.329
(198.230) (3.357.137) 7.694.788
(4.959.575) 6.959.754
- 87 -
814.866
Jumlah/ Total 23.984.350
-
(198.230)
-
(8.316.712) -
814.866
15.469.408
Present value of obligation Unrecognized past service cost Unrecognized actuarial gains (losses) Fair value of plan assets
Employee benefits obligation
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan Imbalan kerja dibayar dimuka, program pensiun/ Pasca-kerja Prepaid employee lain/ benefit, Other postpension plan employment Nilai tunai kewajiban Biaya jasa lalu belum diakui Keuntungan (kerugian) aktuaria belum diakui Nilai wajar aset program Kewajiban imbalan kerja (Pensiun dibayar dimuka)
3.735.076
9.311.914
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued 2008 Kewajiban imbalan kerja/ Employee benefits obligation Pemeliharaan kesehatan/ Jangka Health panjang/ care benefits Long-term 4.236.741
(72.908)
(224.720)
394.314 (4.214.616)
(2.298.937) -
2.543.545 -
(158.134)
6.788.257
6.780.286
798.678
-
Jumlah/ Total 14.347.333
-
(224.720)
-
244.608 -
798.678
14.367.221
Present value of obligation Unrecognized past service cost Unrecognized actuarial gains (losses) Fair value of plan assets Employee benefits obligation (prepaid pension)
Aset program pensiun imbalan pasti terdiri dari deposito berjangka, efek ekuitas dan efek hutang diperdagangkan di bursa, surat berharga Pemerintah, penempatan langsung, tanah dan bangunan.
The pension plan assets consisted of time deposits, marketable securities, Government bonds, investments in shares of stock, land and building.
Mutasi kewajiban imbalan kerja (pensiun dibayar dimuka) Perusahaan dan anak perusahaan adalah sebagai berikut :
Movements in the Company and its subsidiaries’ employee benefits obligation (prepaid pension) are as follows :
Imbalan kerja dibayar dimuka, program pensiun/ Pasca-kerja Prepaid employee lain/ benefit, Other postpension plan employment Saldo awal tahun Beban tahun berjalan Pembayaran iuran Pembayaran imbalan Saldo akhir tahun Bagian jatuh tempo dalam satu tahun Bagian jangka panjang
(158.134) 271.403 (113.269) -
2009 Kewajiban imbalan kerja/ Employee benefits obligation Pemeliharaan kesehatan/ Jangka Health panjang/ care benefits Long-term
Jumlah/ Total
6.788.257 1.661.812 (755.283)
6.780.286 508.708 (329.240)
798.678 294.723 (278.533)
14.367.221 2.465.243 (1.363.056)
Balance at beginning of year Expense for the year Payments of contribution Payments of benefits
-
7.694.786
6.959.754
814.868
15.469.408
Balance at end of year
-
(965.231) 6.729.555
(357.899) 6.601.855
(243.699) 571.169
(1.566.829) 13.902.579
Current maturities Long-term portion
Imbalan kerja dibayar dimuka, program pensiun/ Pasca-kerja Prepaid employee lain/ benefit, Other postpension plan employment
2008 Kewajiban imbalan kerja/ Employee benefits obligation Pemeliharaan kesehatan/ Jangka Health panjang/ care benefits Long-term
Jumlah/ Total
Saldo awal tahun Beban tahun berjalan Pembayaran iuran Pembayaran imbalan
(325.117) 279.162 (112.179) -
6.549.447 1.171.272 (932.462)
6.350.469 703.510 (273.693)
783.069 281.010 (265.401)
13.682.985 2.155.792 (1.471.556)
Balance at beginning of year Expense for the year Payments of contribution Payments of benefits
Saldo akhir tahun Bagian jatuh tempo dalam satu tahun Bagian jangka panjang
(158.134)
6.788.257
6.780.286
798.678
14.367.221
Balance at end of year
123.397 (34.737)
(882.996) 5.905.261
(268.056) 6.512.230
(247.303) 551.375
(1.398.355) 12.968.866
Current maturities Long-term portion
- 88 -
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan 50. SIFAT DAN TRANSAKSI HUBUNGAN ISTIMEWA
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued 50.
TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
Perusahaan dan anak perusahaan tidak diperlukan mengungkapkan transaksi dengan Badan Usaha Milik Negara/Daerah sebagai pihak hubungan istimewa sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 mengenai “Pengungkapan Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa”.
The Company and its subsidiaries do not need to disclose the transactions with Stateowned/Regional-owned enterprises as transactions with related parties in accordance with Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) No. 7 “Related Party Disclosure”.
Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan dan anak perusahaan melakukan transaksi tertentu dengan pihak-pihak hubungan istimewa. Seluruh transaksi signifikan dengan pihak hubungan istimewa, baik yang dilakukan dengan persyaratan dan kondisi yang sama dengan atau tidak sama dengan pihak ketiga, telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasi.
In the normal course of business, the Company and its subsidiaries entered into transactions with related parties. All significant transactions with related parties, whether or not done at normal prices and conditions as those done with third parties, are disclosed in the notes to consolidated financial statements.
Sifat Hubungan Istimewa
Nature of Related Parties
a.
Perusahaan dan anak perusahaan merupakan pemegang saham perusahaan asosiasi (Catatan 8).
a.
The Company and its subsidiaries have investments in associates (Note 8).
b.
Pengurus koperasi karyawan juga merupakan karyawan Perusahaan dan anak perusahaan.
b.
Management of Employee Cooperative is composed of the Company and its subsidiaries’ employees.
c.
Pendiri dan pengawas Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) merupakan pengurus dan karyawan Perusahaan dan anak perusahaan.
c.
The founders and controllers of Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) are composed of management and employees of the Company and its subsidiaries.
d.
Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) merupakan pemegang saham mayoritas PT Asuransi Tugu Kresna Pratama.
d.
Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) is the majority stockholder of PT Asuransi Tugu Kresna Pratama.
e.
Karyawan merupakan orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan Perusahaan.
e.
Officers are people who have authority and responsibility for planning, directing and controlling the activities of the Company.
- 89 -
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued
Transaksi Hubungan Istimewa
Transactions with Related Parties
Catatan/ Notes Piutang pihak hubungan istimewa PT Sumber Segara Primadaya Direksi dan karyawan PT Metaepsi Pejebe Power Generation PT TJK Power PT Mitra Energy Batam PT Dalle Energy Batam PT Tenaga Listrik Jayapura PT Tenaga Listrik Bintan Jumlah
10
Hutang pihak hubungan istimewa Karyawan PT Mitra Energi Batam Koperasi karyawan Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan - PLN PT Dalle Energy Batam Jumlah
31
Hutang usaha PT Sumber Segara Primadaya PT Dalle Energy Batam Koperasi Karyawan PT Metaepsi Pejebe Power Generation PT Mitra Energy Batam PT Geo Dipa Energi Jumlah
33
Jumlah Beban pembelian tenaga listrik PT Sumber Segara Primadaya PT Dalle Energy Batam PT Metaepsi Pejebe Power Generation PT Mitra Energy Batam PT Geo Dipa Energi Jumlah Sewa gedung Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan - PLN Asuransi PT Asuransi Tugu Kresna Pratama
41
Rp
2009
% *)
Rp
2008
% *)
Receivables from related parties PT Sumber Segara Primadaya Directors and employees PT Metaepsi Pejebe Power Generation PT TJK Power PT Mitra Energy Batam PT Dalle Energy Batam PT Tenaga Listrik Jayapura PT Tenaga Listrik Bintan Subtotal
1.107.556 490.638
0,33% 0,15%
1.227.856 439.750
0,42% 0,15%
42.312 18.114 15.569 10.097 1.684.286
0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,50%
49.289 18.114 12.213 8.852 858 1.756.932
0,02% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,60%
163.871 11.109 5.618
0,08% 0,01% 0,01%
65.977 11.942 1.820
0,02% 0,00% 0,00%
5.566 1.046 187.210
0,00% 0,00% 0,10%
13.938 4.255 97.932
0,00% 0,00% 0,02%
474.750 38.094 28.406
0,25% 0,02% 0,01%
258.156 42.058 37.338
0,09% 0,01% 0,01%
17.134 9.885 568.269
0,01% 0,01% 0,30%
29.064 9.963 7.119 383.698
0,01% 0,00% 0,00% 0,12%
Trade accounts payable PT Sumber Segara Primadaya PT Dalle Energy Batam Employee Cooperative PT Metaepsi Pejebe Power Generation PT Mitra Energy Batam PT Geo Dipa Energi Subtotal
755.479
0,40%
481.630
0,14%
Total
2.698.774 418.945
10,61% 1,65%
1.606.650 358.440
7,75% 1,73%
286.436 48.976 49.110 3.502.241
1,12% 0,19% 0,19% 13,76%
284.471 79.977 110.771 2.440.309
1,37% 0,39% 0,53% 11,77%
Payable to related parties Employees PT Mitra Energi Batam Employee Cooperative Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan - PLN PT Dalle Energy Batam Subtotal
Electricity purchase expense PT Sumber Segara Primadaya PT Dalle Energy Batam PT Metaepsi Pejebe Power Generation PT Mitra Energy Batam PT Geo Dipa Energi Total
46.415
1,15%
42.213
0,89%
Building lease Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan - PLN
179.777
4,45%
145.881
3,08%
Insurance PT Asuransi Tugu Kresna Pratama
*) Persentase terhadap jumlah aset/kewajiban/beban yang bersangkutan/Percentage to related total assets/liabilities/expenses
- 90 -
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan 51. ASET DAN KEWAJIBAN MONETER DALAM MATA UANG ASING
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued 51.
MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES At December 31, 2009 and 2008, the Company and its subsidiaries had monetary assets and liabilities in foreign currencies as follows :
Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, Perusahaan dan anak perusahaan mempunyai aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing sebagai berikut : 2009 JPY *)
EUR *)
Lain-lain/ Others **)
130.917.682
-
-
US$ *)
Aset moneter Piutang pihak hubungan istimewa Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya Kas dan setara kas Investasi jangka pendek
25.841.801.813 362.444.788 -
55.221.873 646.216.817 124.658.723
582.745 -
448.717 -
Monetary assets Receivables from related parties Restricted cash in banks and time deposits Cash and cash equivalents Short-term investments
Jumlah aset moneter
26.204.246.601
957.015.095
582.745
448.717
Total monetary assets
93.873.166.020 153.128.466.848
737.028.219 -
157.798.309 -
37.330.540 -
208.833.406 10.468.439.620 2.669.242.927
1.068.770.478 4.000.000.000 709.627.540 418.575.275 124.978.280 306.592.852 76.416.888
602.550 55.446.568 2.714.736 1.480.154
109.613 41.492.849 -
260.348.148.821 (234.143.902.220) (23.882.678)
7.441.989.532 (6.484.974.437) (60.958.760)
218.042.317 (217.459.572) (2.937.879)
78.933.002 (78.484.285) (737.752)
Kewajiban moneter Penerusan pinjaman Hutang sewa pembiayaan Hutang bank dan surat hutang jangka menengah Hutang obligasi Hutang listrik swasta Hutang lain-lain Hutang biaya proyek Hutang usaha Biaya masih harus dibayar Jumlah kewajiban moneter Kewajiban moneter bersih Ekuivalen Rupiah (dalam jutaan) Jumlah kewajiban moneter dalam Rupiah - bersih (dalam jutaan)
*) **)
-
Monetary liabilities Two-step loans Lease liability Bank loans and medium term notes Bonds payable Electricity purchase payable Other payables Project cost payable Trade accounts payable Accrued expenses Total monetary liabilities Net monetary liabilities Rupiah equivalent (in millions) Total monetary liabilities in Rupiah - net (in millions)
(88.517.069)
Dalam jumlah penuh Aset dan kewajiban dalam mata uang asing lainnya disajikan setara US$ dengan menggunakan kurs tanggal neraca
*) **)
- 91 -
In full amount Assets and liabilities denominated in other foreign currencies are presented as US$ equivalent using the exchange rate prevailing at balance sheet date
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued 2008
JPY *)
EUR *)
Lain-lain/ Others **)
123.821.310
-
-
US$ *)
Aset moneter Piutang pihak hubungan istimewa Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya Kas dan setara kas Investasi jangka pendek
29.795.132.827 7.213.156 -
62.111.713 111.963.320 426.355.879
144.631 -
457.300 -
Monetary assets Receivables from related parties Restricted cash in banks and time deposits Cash and cash equivalents Short-term investments
Jumlah aset moneter
29.802.345.983
724.252.222
144.631
457.300
Total monetary assets
-
Kewajiban moneter Penerusan pinjaman Hutang bank dan surat hutang jangka menengah Hutang sewa pembiayaan Hutang obligasi Hutang listrik swasta Hutang lain-lain Hutang biaya proyek Hutang usaha Biaya masih harus dibayar
55.277.181.432
790.542.173
168.064.604
33.886.253
164.219.107.155 178.978.706 3.181.714.294 4.116.939.613
103.950.925 2.000.000.000 725.992.667 59.933.037 17.353.872 288.137.724 31.515.550
2.588.988 30.519.489 4.737.397 1.531.975
652.658 351.362
Jumlah kewajiban moneter
226.973.921.200
4.017.425.948
207.442.453
34.890.273
Kewajiban moneter bersih Ekuivalen Rupiah (dalam jutaan)
(197.171.575.217) (23.857.761)
(3.293.173.726) (36.060.252)
(207.297.822) (3.199.020)
(34.432.973) (377.041)
Jumlah kewajiban moneter dalam Rupiah - bersih (dalam jutaan)
*) **)
Total monetary liabilities Net monetary liabilities Rupiah equivalent (in millions) Total monetary liabilities in Rupiah - net (in millions)
(63.494.074)
Dalam jumlah penuh Aset dan kewajiban dalam mata uang asing lainnya disajikan setara US$ dengan menggunakan kurs tanggal neraca
*) **)
In full amount Assets and liabilities denominated in other foreign currencies are presented as US$ equivalent using the exchange rate prevailing at balance sheet date
The conversion rates used by the Company and its subsidiaries on December 31, 2009 and 2008 and the prevailing rates on March 31, 2010 are as follows:
Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, kurs konversi yang digunakan Perusahaan dan anak perusahaan serta kurs yang berlaku pada tanggal 31 Maret 2010 sebagai berikut:
Mata uang JPY US$ EUR
Monetary liabilities Two-step loans Bank loans and medium term notes Lease liability Bonds payable Electricity purchase payable Other payables Project cost payable Trade accounts payable Accrued expenses
31 Maret/ March 31, 2010 Kurs tengah/ Middle rate Rp *)
2009 Kurs tengah/ Middle rate Rp *)
2008 Kurs tengah/ Middle rate Rp *)
98 9.115 12.216
102 9.400 13.510
121 10.950 15.432
*) Dalam jumlah penuh
Currency JPY US$ EUR
*) In full amount
In relation to the fluctuation of Rupiah against foreign currencies, the Company and its subsidiaries recorded net gain on foreign exchange of Rp 7,577,712 million in 2009 and net loss on foreign exchange of Rp 9,295,731 million in 2008.
Sehubungan dengan fluktuasi kurs mata uang Rupiah terhadap mata uang asing, Perusahaan dan anak perusahaan mencatat keuntungan kurs mata uang asing bersih sebesar Rp 7.577.712 juta tahun 2009 dan kerugian kurs mata uang asing sebesar Rp 9.295.731 juta tahun 2008.
- 92 -
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued On March 31, 2010, there were declines in exchange rates of foreign currencies to Rupiah. In the using the exchange rates as of March 31, 2010, net monetary liabilities in foreign currencies of the Company and its subsidiaries as of December 31, 2009 decreased by Rp 3,158,797 million.
Pada tanggal 31 Maret 2010, kurs konversi mata uang asing menurun terhadap mata uang Rupiah. Dengan menggunakan kurs mata uang asing tanggal 31 Maret 2010, kewajiban moneter dalam mata uang asing bersih Perusahaan dan anak perusahaan pada tanggal 31 Desember 2009 turun sebesar Rp 3.158.797 juta. 52. INFORMASI SEGMEN
52.
SEGMENT INFORMATION
Segmen Geografis
Geographical Segments
Untuk tujuan pelaporan manajemen, saat ini Perusahaan dan anak perusahaan dibagi dalam operasi geografis Jawa dan Luar Jawa. Operasi geografis tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segmen primer Perusahaan dan anak perusahaan, sebagai berikut :
For management reporting purposes, the Company and its subsidiaries are currently divided into Java and outside Java geographical operations. These geographical operations are the basis on which the Company and its subsidiaries report their primary segment information, as follow :
Jawa/ Java Pendapatan usaha Pendapatan eksternal Pendapatan antar segmen Jumlah
Luar Jawa/ Outside Java
2009
Eliminasi/ Elimination
Jumlah/ Total
128.711.312 128.711.312
16.510.832 16.510.832
-
145.222.144 145.222.144
Revenue External revenue Inter-segment revenue Total
Hasil segmen Beban tidak dapat dialokasikan Beban pajak Laba bersih
38.950.751
(23.961.075)
-
14.989.676 (2.786.329) (1.847.668) 10.355.679
Segment results Unallocated expenses Tax expense Net income
Aset segmen Aset tidak dapat dialokasikan Jumlah aset konsolidasi
228.445.742
122.482.870
(145.076.217)
205.852.395 127.860.681 333.713.076
Segment Assets Unallocated assets Total consolidated assets
Kewajiban segmen Kewajiban tidak dapat dialokasikan Jumlah kewajiban konsolidasi
128.254.092
147.678.746
(145.076.217)
130.856.621 61.660.370 192.516.991
Segment Liabilities Unallocated liabilities Total consolidated liabilities
- 93 -
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan Jawa/ Java Pendapatan usaha Pendapatan eksternal Pendapatan antar segmen Jumlah
Luar Jawa/ Outside Java
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued 2008
Eliminasi/ Elimination
Jumlah/ Total
128.357.172 128.357.172
35.851.338 35.851.338
-
164.208.510 164.208.510
Revenue External revenue Inter-segment revenue Total
Hasil segmen Beban tidak dapat dialokasikan Beban pajak Rugi bersih
13.484.890
(18.807.925)
-
(5.323.035) (6.868.133) (112.548) (12.303.716)
Segment results Unallocated expenses Tax expense Net loss
Aset segmen Aset tidak dapat dialokasikan Jumlah aset konsolidasi
198.623.317
95.981.571
(118.266.817)
176.338.071 114.380.872 290.718.943
Segment Assets Unallocated assets Total consolidated assets
44.385.341
127.583.673
(118.266.817)
53.702.197 110.030.179 163.732.376
Segment Liabilities Unallocated liabilities Total consolidated liabilities
Kewajiban segmen Kewajiban tidak dapat dialokasikan Jumlah kewajiban konsolidasi
Segmen Usaha
Business Segments
Operasi Perusahaan dan anak perusahaan terutama bergerak dalam bidang penyediaan tenaga listrik. Operasi Perusahaan dan anak perusahaan yang bukan bergerak dalam bidang tenaga listrik mencakup 0,41% dan 0,42% dari pendapatan usaha masing-masing tahun 2009 dan 2008. Pendapatan usaha berdasarkan segmen usaha adalah sebagai berikut :
The Company and its subsidiaries’ operations are mainly to provide electricity power supply. The Company and its subsidiaries’ operations which are not engaged in electricity represent 0.41% and 0.42% of total revenues in 2009 and 2008, respectively. Revenues based on business segments are as follows :
2009 Usaha penyediaan tenaga listrik Penjualan listrik berdasarkan golongan tarif Industri Rumah tangga Usaha Umum Jumlah Subsidi listrik Pemerintah Penyambungan pelanggan Perubahan daya tersambung dan administrasi serta sewa transformator Jumlah Lain-lain Jumlah
2008
29.771.205 32.380.858 22.116.854 5.903.183 90.172.100 53.719.818 651.716
29.838.362 29.508.717 19.500.102 5.402.545 84.249.726 78.577.390 589.622
78.594 144.622.228
109.404 163.526.142
Electricity power supply Revenue from sale of electricity by tariff category Industry Residentials Business Public Subtotal Government subsidy Customer connection fees Upgrading of electricity power and administration fees, and transformer lease Subtotal
599.916 145.222.144
682.368 164.208.510
Others Total
- 94 -
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan 53. IKATAN DAN KONTINJENSI
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued 53.
COMMITMENTS AND CONTINGENCIES
Pada tanggal 31 Desember 2009, Perusahaan dan anak perusahaan memiliki perikatan penting dan kontinjensi sebagai berikut :
As of December 31, 2009, the Company and its subsidiaries have significant commitments and contingencies, as follows :
a.
a.
Perjanjian pengadaan bahan bakar i. Gas
Fuel supply agreements i.
Sektor/ Sector Cilegon Cilegon Muara Karang - Priok Muara Tawar Muara Tawar Muara Tawar Gresik - Grati Gresik Gresik Gresik Aceh Belawan Pekanbaru Keramasan Keramasan Borang Inderalaya Payo Selincah Tanjung Batu Tarakan Bontang Batam Tg. Priok Grati Muara Tawar Talang Duku Belawan Belawan Sunyaragi Muara Tawar Gresik
Pemasok/ Supplier a) PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk b) PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk c) Medco E&P Lemantang Kangean Energy Indonesia PT Pertamina (Persero), Kodeco (TAC) Hess Ltd PT Walinusa Energi PT Medco E&P Malaka PT Pertamina (Persero) Kalila Bentu Ltd PT Medco E&P Indonesia PT Pertamina (Persero) PT Medco E&P Indonesia PT Medco E&P Indonesia PT Energigasindo HK PT Pertamina (Persero), Semco (TAC) PT Medco E&P Indonesia Total E&P Indonesie, INPEX Co PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk d) PT Pertamina EP PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk PT Pertamina EP PT Pertiwi Nusantara Resources PT Pertamina (Persero) PT Pertamina (Persero) PT Pertamina (Persero)
Gas Periode/ Period
Satuan/ Unit
2006-2018 2009-2019 2004-2016 2008-2013 2009-2020 2009-2018 2010-2027 2002-2013 2006-2026 2010-2018 2010-2027 2002-2011 2005-2020 2009-2013 2005-2010 2003-2013 2002-2012 2009-2018 2005-2015 2002-2012 2009-2017 2004-2019 2009-2012 2009-2016 2008-2010 2009-2019 2009-2010 2010 2008-2013 2009-2010 1993-2012
bbtu bbtu bbtu bbtu bbtu bbtu bbtu bbtu bbtu bbtu bbtu bbtu bbtu bbtu bbtu bbtu bbtu bbtu bbtu bbtu bbtu bbtu bbtu bbtu bbtu bbtu bbtu mmscf mmscf bbtu bscf
Kuantitas/ Quantity e) 356.300 109.500 679.000 255.500 360.620 129.136 368.700 482.560 440.000 44.160 85.000 151.900 146.036 32.680 27.375 61.999 56.182 65.700 79.026 9.651 681 72.270 32.880 116.070 21.900 21.000 151.900 720 8.745 18.543 1.683
a)
CNOOC SES Ltd., Inpex Sumatra Ltd., KNOC Sumatra Ltd., MC Oil & Gas Sumatra BV, Paladin Resources (Sunda) Ltd., Paladin UK (Southeast Sumatra) Ltd. dan/and Paladin Resources (Bahamas) Ltd.
b)
BP West Java Ltd., Itochu Oil Exploration Co. Ltd., MC Oil & Gas Java BY, Inpex Jawa Ltd., CNOOC ONWC Ltd. dan/and Paladin Resources (Sunda) Ltd.
c)
Pertamina, Hess Ltd. (dahulu/formerly Amerada Hess Ltd.) dan/and Pasific Oil & Gas Ltd.
d)
Santos (Sampang) Pty Ltd., Singapore Petroleum Sampang Ltd. (dahulu/formerly Coastal Indonesia Sampang Ltd.) dan/and Cue Sampang Pty Ltd.
e)
Dalam jumlah penuh/In full amount
- 95 -
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued
Harga pembelian gas pada titik penyerahan berkisar antara US$ 1,15 sampai dengan US$ 5,98 per MMBtu.
Gas purchase price at point of delivery ranges from US$ 1.15 to US$ 5.98 per MMBTu.
Pada tanggal 26 Juli 2007, PJB mengadakan perjanjian dengan PT Petrokimia (PKG) dan EMP Kangean Limited terkait Gas Diversion Agreement. Perjanjian ini menetapkan bahwa PKG akan menerima pinjaman gas dari pihak PJB dengan mengalihkan sejumlah pasokan gas yang diperoleh EMP Kangean ke PKG. Atas pinjaman gas tersebut, PKG akan membayar penggantian biaya kompensasi swap gas pada PJB. Pada tanggal 25 September 2007, PJB mengadakan kesepakatan dengan PKG terkait metode perhitungan penggantian biaya kompensasi swap gas.
On July 26, 2007, PJB entered into an agreement with PT Petrokimia (PKG) and EMP Kangean Limited, relating to Gas Diversion Agreement. This agreement determined that PKG will receive gas loan from PJB by diverting an amount of supply of gas, which is provided by EMP Kangean to PKG. In accordance with such gas loan, PKG will pay to PJB the replacement costs for the compensation expenses of gas swap. On September 25, 2007, PJB established an agreement with PKG in relation to the method of computation of replacement costs for the compensation expenses of gas swap.
Pada tanggal 25 September 2008, Perusahaan dengan PGN mengadakan perjanjian jual beli dan penyaluran gas untuk PLTU Cilegon untuk jangka waktu sepuluh tahun yang dimulai sejak Maret 2009 sampai dengan Pebruari 2019. Penyaluran gas untuk periode bulan pertama adalah sebesar 36,36 BBTU per hari, sedangkan untuk periode selanjutnya sampai dengan lima tahun sebesar 27,27 BBTU per hari. Untuk periode selanjutnya sampai berakhirnya perjanjian, pemakaian maksimum dan minimum gas akan disesuaikan dengan kesediaan gas PGN.
On September 25, 2008, the Company entered into an agreement with PGN, in relation to buying, selling and channeling of gas for PLTGU Cilegon with a term of 10 years starting from March 2009 until February 2019. Gas channeling for the first month is 36.36 BBTU per day, while the succeeding periods until the fifth year is 27.27 BBTU per day. For the remaining succeeding periods until the end of the agreement, the maximum and minimum use of gas will be in accordance with the gas availability of PGN.
Perusahaan memperoleh fasilitas stand-by letter of credit (SBLC) maksimum sebesar US$ 39,9 juta dari Bank Negara Indonesia, berjangka waktu 13 tahun sampai dengan 31 Desember 2016.
The Company has stand-by letters of credit (SBLC) facility from Bank Negara Indonesia with maximum amount of US$ 39.9 million and a term of 13 years, due on December 31, 2016.
IP menandatangani perjanjian fasilitas kredit tanggal 24 Mei 2007 sebesar US$ 55 juta dengan Citibank, N.A., Jakarta, PT Bank Internasional Indonesia dan Standard Chartered Bank, Jakarta. Pada tanggal 4 Juni 2007, IP telah menyerahkan jaminan rekening bank sebesar US$ 20 juta (Catatan 11). Fasilitas kredit ini terikat dengan batasan tertentu termasuk, antara lain, penerbitan hutang, mengadakan penggabungan usaha dan akuisisi. Pembayaran pembelian gas dijamin dengan SBLC ini.
IP signed a Credit Facility Agreement amounting to US$ 55 million on May 24, 2007 with Citibank N.A., Jakarta, PT Bank Internasional Indonesia and Standard Chartered Bank, Jakarta. On June 4, 2007, IP made a placement of US$ 20 million (Note 11) as cash collateral account. This credit facility is governed by certain covenants, including, among others, incurrence of indebtedness, mergers and acquisition. Payments of gas purchase are secured by these SBLC.
- 96 -
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan ii.
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued
Batubara
ii. Coal Jumlah metrik ton per tahun / Quantity per year in metric ton a)
Pemasok/Suppliers Rutin /Regular PT Tambang Batubara Bukit Asam PT Berau Coal PT Adaro Indonesia PT Kaltim Prima Coal PT Kideco Jaya Agung PT Kasih Industri Indonesia PT Oktasan Baruna Persada PT Central Korporindo Internasional PT Natuna Energi Indonesia PT Bara Adhipratama PT Wijaya Karya Intrade PT Indominco Mandiri PT Arutmin Indonesia PT Jorong Barutama Graston Kerjasama konsorsium/Consortium PT Arutmin Indonesia & PT Darma Henwa PT Kasih Industri Indonesia & PT Senamas Energindo Mulia PT Surya Sakti Darma Kencana Lainnya/Others Program Percepatan/Fast Track Program PT Titan Mining Energy PT Baratmutiara Prima PT Dwi Guna Laksana Kerjasama konsorsium/Consortium PT Arutmin Indonesia & PT Darma Henwa PT Kasih Industri Indonesia & PT Senamas Energindo Mulia PT Oktasan Baruna Persada dan/and PT Baramega Citra Mulia Persada
Periode/ Period
7.569.519 4.000.000 3.614.857 2.750.000 1.500.000 1.000.000 800.000 1.000.000 1.000.000 525.000 500.000 250.000 196.000 300.000
2002-2031 2008-2009/2018 2006-2011 2007-2016 2008-2018 2006-2010 2006-2009 2006-2010 2006-2011 2008-2028 2008-2013 2008-2013 2007-2027 1999-2009
1.501.000 783.000 522.000 4.457.000
2007-2028 2008-2028 2008-2028 2006-2012
3.205.000 2.328.000 645.000
2007-2027 2007-2029 2009-2029
5.903.000 3.810.000
2007-2029 2007-2027
756.000
2009-2029
a) Dalam jumlah penuh/In full amount
Harga stockpile pembelian batubara berkisar antara Rp 425.000 dan Rp 1.105.000 per ton yang disesuaikan terhadap nilai kalori, kadar abu, sulfur, air, SFT dan HGI.
The stockpile price of coal purchases ranges from Rp 425,000 to Rp 1,105,000 per ton, which is adjusted against calorific value, ash content, sulphur, water, SFT and HGI.
- 97 -
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan iii. Bahan Bakar Minyak
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued iii. Fuel
Perusahaan dan Pertamina mengadakan Perjanjian Payung Jual Beli Bahan Bakar Minyak No. 071.PJ/060/DIR/2001 tanggal 8 Oktober 2001 yang berlaku sampai dengan 8 Oktober 2004. Perjanjian ini telah diaddendum tanggal 16 Mei 2007 dimana Perusahaan dan Pertamina menyepakati antara lain: (i) penggunaan harga bahan bakar bulanan yang ditetapkan oleh Pertamina untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 April 2007 dan harga bahan bakar 109,5% dari Mid Oil Platts Singapore (MOPS) ditambah Pajak Pertambahan Nilai untuk periode 1 Mei 2007 sampai dengan 31 Desember 2007; (ii) harga bahan bakar setelah tanggal 31 Desember 2007 akan ditetapkan oleh kedua belah pihak setiap tahun; (iii) jangka waktu pembayaran berikut pengenaan denda keterlambatan pembayaran sebesar tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia bulanan ditambah 1,3%; (iv) efektif mulai 1 Mei 2007, saldo hutang yang belum dibayar atas pembelian bahan bakar sampai dengan 30 April 2007 dikenakan bunga sebesar tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia per tahun ditambah 1,3%, sampai diselesaikan dengan menerbitkan obligasi PLN selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus 2007; (v) hutang kepada Pertamina, termasuk obligasi yang akan diterbitkan maksimum sebesar Rp 18 triliun; (vi) perjanjian ini berlaku untuk 5 tahun sejak 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2011; (vii) PT Sucofindo (Persero) ditunjuk sebagai independent surveyor.
The Company and Pertamina entered into a Fuel Buy and Sell Agreement No. 071.PJ/060/DIR/2001 dated October 8, 2001 which was valid until October 8, 2004. This agreement has been amended on May 16, 2007, whereby, the Company and Pertamina agreed among others: (i) the monthly fuel price to be used for the period January 1 until April 30, 2007 is determined by Pertamina and, the fuel price of 109.5% from Mid Oil Platts Singapore (MOPS) plus Value Added Tax for the period May 1, 2007 until December 31, 2007; (ii) the fuel price subsequent to December 31, 2007 will be determined by both parties every year; (iii) the terms of payment and penalty charges on late payment with a rate of monthly Certificate of Bank Indonesia plus 1.3%; (iv) effective on May 1, 2007, the unpaid balance of payable for the purchases of fuel until April 30, 2007 will bear an interest with a rate per annum of Certificate of Bank Indonesia plus 1.3%, until settled by issuance of PLN Bonds, which is no later than August 31, 2007; (v) the maximum payable to Pertamina, includes bonds which will be issued amounting to Rp 18 trillion; (vi) this agreement is valid for 5 years from January 1, 2007 until December 31, 2011; (vii) PT Sucofindo (Persero) is assigned as an independent surveyor.
Berdasarkan Addendum Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak tanggal 14 Agustus 2009, Perusahaan dan Pertamina menyepakati antara lain :
Based on the amendment of Fuel Buy and Sell Agreement dated August 14, 2009, the Company and Pertamina agreed among others :
Dalam tahun 2008, harga pembelian minyak solar sampai dengan 5.300.000 Kilo Liter (KL) adalah 105% dari MOPS dan pembelian diatas 5.300.000 KL adalah 109,5% dari MOPS; harga minyak diesel adalah 105% dari MOPS; harga pembelian minyak bakar sampai dengan 3.346.000 KL adalah 105% dari MOPS dan pembelian diatas 3.346.000 KL adalah 109,5% dari MOPS.
- 98 -
In 2008, the agreed price of diesel oil for purchase of up to 5,300,000 Kilo Litres (KL) is 105% from MOPS and for purchase in excess of 5,300,000 KL is 109.5% from MOPS; the price of fuel oil for purchase of up to 3,346,000 KL is 105% from MOPS and for purchase in excess of 3,346,000 KL is 109.5% from MOPS.
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued
Dalam tahun 2009, harga pembelian minyak solar (HSD) sampai dengan 5.267.295 KL adalah 105% dari MOPS yang diserahkan di 23 titik penyerahan yang ditetapkan Pertamina dan pembelian diatas 5.267.295 KL adalah 109,5% dari MOPS yang diserahkan diluar 23 titik penyerahan yang ditetapkan Pertamina; harga pembelian minyak diesel (IDO) sampai dengan 25.200 KL adalah 105% dari MOPS yang diserahkan di 23 titik penyerahan yang ditetapkan Pertamina dan pembelian diatas 25.200 KL adalah 109,5% dari MOPS yang diserahkan diluar 23 titik penyerahan yang ditetapkan Pertamina; harga pembelian minyak bakar sampai dengan 2.617.505 KL adalah 105% dari MOPS yang diserahkan di 23 titik penyerahan yang ditetapkan Pertamina dan pembelian diatas 2.617.505 KL adalah 109,5% dari MOPS yang diserahkan diluar 23 titik penyerahan yang ditetapkan Pertamina.
In 2009, the price of diesel oil (HSD) for purchase of up to 5,267,295 Kilo Litres (KL) is 105% from MOPS for fuel oil supplied from 23 supply points specified by Pertamina and for purchase in excess of 5,267,295 KL is 109.5% from MOPS for fuel oil supplied from supply points other than the 23 supply points specified by Pertamina; the price of diesel oil (IDO) for purchase of up to 25,200 KL is 105% from MOPS for fuel oil supplied from 23 supply points specified by Pertamina and for purchase in excess of 25,200 KL is 109.5% from MOPS for fuel oil supplied from supply points other than the 23 supply points specified by Pertamina; the price of fuel oil (MFO) for purchase of up to 2,617,505 KL is 105% from MOPS for fuel oil supplied from 23 supply points specified by Pertamina and for purchase in excess of 2,617,505 KL is 109.5% from MOPS for fuel oil supplied from supply points other than the 23 supply points specified by Pertamina.
Harga bahan bakar minyak untuk tahun 2010 dan 2011 akan ditetapkan oleh kedua belah pihak. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasi, harga bahan bakar minyak untuk tahun 2010 belum ditetapkan.
The price of fuel for 2010 and 2011 will be determined by both parties. As of the date of the issuance of the consolidated financial statements, the price of fuel for 2010 was not yet determined.
Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, estimasi kewajiban bunga dan denda atas hutang pembelian bahan bakar kepada Pertamina masing-masing sebesar Rp 2.274.702 juta dan Rp 1.569.560 juta yang dicatat sebagai biaya masih harus dibayar (Catatan 36).
As of December 31, 2009 and 2008, estimated liabilities on interest and penalties for payable on purchases of fuel to Pertamina amounted to Rp 2,274,702 million and Rp 1,569,560 million, respectively, which are recorded as accrued expenses (Note 36).
Pada tanggal 10 April 2008, Perusahaan dengan Kerja Sama Operasi (KSO) PT Shell Indonesia dan PT Kutilang Paksi Mas menandatangani Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak jenis Solar (HSD) untuk PLTGU Grati dan Belawan selama 3 tahun yang berakhir tahun 2011, masingmasing sebanyak 600.000 KL dan 250.000 KL per tahun.
On April 10, 2008, the Company entered into a Sale and Purchase Agreement of diesel fuel oil (HSD) with Joint Operation of PT Shell Indonesia and PT Kutilang Paksi Mas for supply of HSD to PLTGU Grati and Belawan for 600,000 KL and 250,000 KL per annum, respectively, for 3 years until 2011.
- 99 -
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan
On January 29, 2009, the Company entered into a Sale and Purchase Agreement of diesel fuel oil (HSD) with PT AKR Corporation, Tbk for supply of HSD to PLTD Siantan and PLTD Sei Raya, Pontianak, West Kalimantan for 150,000 KL for 3 years until 2012.
Pada tanggal 29 Januari 2009, Perusahaan menandatangani Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak jenis Solar (HSD) dengan PT AKR Corporation, Tbk untuk PLTD Siantan dan PLTD Sei Raya, Pontianak, Kalimantan Barat sebanyak 150.000 KL selama 3 tahun yang berakhir tahun 2012. iv. Uap Panas Bumi
iv. Geothermal Heat
Perusahaan memiliki perjanjian dengan Pertamina untuk pengadaan uap panas bumi untuk Kamojang selama 30 tahun yang berakhir tahun 2012, dan untuk Gunung Salak dan Darajat selama 30 tahun yang berakhir tahun 2030 serta untuk Lahendong selama 30 tahun yang berakhir tahun 2038. b.
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued
The Company has a geothermal heat procurement agreement with Pertamina for Kamojang for 30 years until 2012, for Gunung Salak and Darajat for 30 years until 2030 and for Lahendong for 30 years until 2038.
Perjanjian jual beli tenaga listrik
b. Power purchase agreement
Sebelum tahun 1997, Perusahaan mengadakan perjanjian jual beli tenaga listrik (PPA dan ESC) dengan penyedia dan pengembang tenaga listrik swasta (IPP) skala besar. Pada tahun 1999, Perusahaan telah melaksanakan renegosiasi terhadap PPA dan ESC melalui Kelompok Kerja Renegosiasi Kontrak Khusus PLN dibawah arahan Pemerintah. Renegosiasi tersebut meliputi antara lain keseimbangan kondisi kontrak, kewajaran harga dan disparitas harga jual listrik swasta dan harga jual Perusahaan.
Prior to 1997, the Company entered into Power Purchase Agreement (PPA) and Energy Sales Contract (ESC) with big scale Independent Power Producers (IPP). In 1999, the Company entered into renegotiation of PPA and ESC through Working Group on PLN Special Contract Renegotiation under the direction of the Government. Such renegotiation includes, among others, equalization in contract condition, reasonableness of price and disparity of selling price between IPP and the Company.
Dalam perjanjian dengan IPP tertentu, disepakati bahwa setiap saat selama perjanjian berlaku, Perusahaan dapat melaksanakan opsi untuk membeli hak penjual, milik, dan kepentingan atas proyek yang bersangkutan.
Based on the agreements with certain IPPs, the Company may exercise its option to purchase all of the IPP’s rights, title and interest in the projects at any time during the contract period.
Pada tanggal 31 Desember 2009, perjanjian penting antara Perusahaan dan anak perusahaan dengan IPP adalah sebagai berikut :
As of December 31, 2009 the significant agreements between the Company and its subsidiaries with IPPs are as follows :
- 100 -
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued
i. Sudah Beroperasi
No.
Perusahaan/Company
i.
Proyek/Project
1. 2.
PT Cikarang Listrindo PT Energi Sengkang
Cikarang, Jabar/West Java Sengkang, Sulsel/South Sulawesi
3.
Chevron Geothermal Salak Ltd dan/and Dayabumi Salak Pratama Ltd.
Salak, Jabar/West Java
In Operations Bahan bakar/ Fuel
Kapasitas/ Capacity (MW)
AF b) (%)
Periode/ Period
Gas Gas
150 195
72 85
1998-2018 1999-2028
Panas bumi/ Geothermal
165
90
1997-2027
60 1.230 1.220 180
80 85 83 95
1998-2013 2000-2040 2000-2030 2000-2030
220
90
2000-2042
PT Makassar Power PT Paiton Energy PT Jawa Power Pertamina, Cevron Drajat Ltd. Texaco Drajat Ltd. dan/and PT Drajat Geothermal Ind. Pertamina and Magma Nusantara Limited PT Geo Dipa Energy
Pare-pare, Sulsel/South Sulawesi Paiton I, Jatim/East Java Paiton II, Jatim/East Java Drajat, Jabar/West Java
MFO Batubara/Coal Batubara/Coal Panas bumi/ Geothermal
Wayang Windu, Jabar/West Java
60
85
2002-2044
10.
PT Asrigita Prasarana
150
85
2004-2024
11. 12. 13. 14.
PT Sumber Segara Primadaya PT Dalle Energy Batam PT Mitra Energi Batam PT Indo Matra Power
Batubara/Coal Gas Gas Gas
562 55 55 17
80 80 84 90
2007-2037 2005-2016 2005-2016 2005-2017
15. 16.
PT Jembo Energindo PT Metaepsi Pejebe Power Generation PT Pusaka Jaya Palu Power
Palembang, Sumsel/South Sumatera Cilacap, Jateng/Central Java Panaran, pulau Batam/Batam Island Panaran, pulau Batam/Batam Island Kawasan Industri Kabil, Pulau Batam/Batam Island Panaran, pulau Batam/Batam Island Gunung Megang, Sumsel/South Sumatera Palu, Sulawesi Tengah/ Central Sulawesi Kamojang, Jabar/West Java
Panas bumi/ Geothermal Panas bumi/ Geothermal Gas
Gas Gas
24 80
65 80
2008-2011 2005-2025
Batubara/Coal
27
80
2007-2032
Panas bumi/ Geothermal Batubara/Coal
60
90
2008-2038
4. 5. 6. 7. 8. 9.
17. 18. 19.
PT Pertamina Geothermal Energi PT Cahaya Fajar Kaltim
20.
PT Dizamatra Powerindo
21.
PT Cipta Daya Nusantara
22.
Perum Jasa Tirta Jumlah/Total
Dieng, Jateng/Central Java
Embalut, Kalimantan Timur/ East Kalimantan Sebayak, Sumatera Utara/ North Sumatera Mobuya, Sulawesi Utara/ North Sumatera Purwakarta, Jawa Barat/ West Java
- 101 -
Panas bumi/ Geothermal Tenaga air/ Hydro Tenaga air/ Hydro
45
72
2008-2038
10
90
2008-2038
3
80
2007-2027
-
2006-2011
150 4.718
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan ii.
Belum Beroperasi Pengembangan)
No.
(Dalam
Perusahaan/ Company
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued
Tahap
ii.
Bahan bakar/ Fuel
Kapasitas/ Capacity (MW)
AF b) (%)
Periode/ Period a)
Batubara / Coal Batubara / Coal Batubara / Coal Panas Bumi / Geothermal
800 660 380
85% 80% 85%
2012-2042 2011-2041 2011-2041
330
90%
2011-2041
Batubara / Coal
227
80%
2011-2041
Batubara / Coal
225
84%
2010-2040
Batubara / Coal
225
80%
2011-2041
Batubara / Coal
200
80%
2010-2040
Batubara / Coal
200
80%
2013-2043
Tenaga Air / Hydro
195
80%
2011-2041
Tenaga Air / Hydro
180
75%
2010-2040
180
85%
2011-2041
175
95%
2011-2041
110
85%
2009-2038
60
85%
2011-2041
50
80%
2010-2035
50
80%
2011-2041
234
55-95%
2009-2041
Proyek/Projects
1
PT Paiton Energy
2 3
PT Cirebon Electric Power PT General Energy Bali
Paiton Ekspansi, Jatim/ Paiton Expansion, East Java Cirebon, Jawa Barat /West Java Celukan Bawang, Bali
4
Sarulla Operations Ltd
Sarulla, Sumatera Utara /North Sumatera
5
PT Guo Hua Energi Musi Makmur (GHEMM)
6
PT Ranyza Energi
Simpang Belimbing, Sumatera Selatan/South Sumatera Kuala Tanjung, Sumatera Utara/ North Sumatera
7
PT Priamanaya Power Energi
8
PT Bukit Pembangkit Innovative
9
PT Bosowa Energy
10
PT Poso Energy
11
PT Bajradaya Sentranusa
12
PT Geo Dipa Energi
Patuha, Jawa Barat / West Java
13
Bali Energi Ltd.
Bedugul, Bali
14
PT TJK Power
Pulau Batam/Batam Island
15
PT Geo Dipa Energi
Dieng, Jateng/Central Java (Unit 2)
16
PT Equator Manunggal Power
17
PT Indo Ridlatama Power
18
Lainnya/Others c)
Pontianak, Kalbar/West Kalimantan Samboja, Kalimantan Timur / East Kalimantan
Baturaja, Sumatera Selatan / South Sumatera
Banjarsari, Sumatera Selatan / South Sumatera Jeneponto, Sulawesi Selatan / South Sulawesi Poso, Sulawesi Tengah / Central Sulawesi Asahan 1, Sumatera Utara / North Sumatera
Not Yet in Operations (Development Stage)
Panas Bumi / Geothermal Panas Bumi / Geothermal Batubara / Coal Panas Bumi / Geothermal Batubara / Coal Batubara / Coal
Status e) e) d) e) e) e) e) e) e) d) d) e) e) e) e) d) e)
4.481
Jumlah/Total
a)
Perjanjian berlaku sejak ditandatangani, dan jual beli tenaga listrik berlaku antara 19 sampai dengan 30 tahun sejak tanggal produksi komersial.
a)
The agreements are effective from the date of signing and buy and sell of electricity is valid between 19 to 30 years starting from the commercial operation date.
b)
AF = Faktor Pemasokan Tenaga yang harus diserap Perusahaan.
b)
AF = Power supply factor which should be absorbed by the Company.
c)
Meliputi kontrak dengan 24 IPP, terdiri dari 11 IPP dalam tahap pembangunan dan 13 IPP dalam tahap pembiayaan, berlokasi diberbagai daerah di Indonesia, menggunakan bahan bakar batu bara, panas bumi dan mini hydro dengan kapasitas masing-masing pembangkit kurang dari 50 MW.
c)
Represents contracts with 24 IPPs, consisting of 11 IPPs under construction and 13 IPPs in financing stage, which are located in several areas of Indonesia and are generated by coal, geothermal and mini hydro each with power plant’s capacity of less than 50 MW.
d)
Dalam tahap pembangunan
d)
Under construction
e)
Dalam tahap pembiayaan
e)
Financing stage
The electricity power price per kWh for gas, MFO and coal power plants are determined by certain formula as stated in the agreement which regulate, among others, capital cost recovery, fixed operation and maintenance cost payment, fuel expense and variable operation and maintenance cost payment. For geothermal heat power plant, the electricity power price are determined by certain formula as stated in the agreement, among others, Energy Charge and Capacity Charge.
Harga tenaga listrik per kWh untuk pembangkitan bahan bakar gas, MFO dan batubara ditetapkan berdasarkan formula tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian yang antara lain mengatur pemulihan biaya modal, pembayaran biaya tetap operasi dan pemeliharaan, biaya bahan bakar dan pembayaran biaya variabel operasi dan pemeliharaan. Untuk pembangkitan yang menggunakan panas bumi, harga tenaga listrik ditetapkan berdasarkan formula tertentu sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian antara lain Energy Charge dan Capacity Charge.
- 102 -
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan Sehubungan dengan pembelian tenaga listrik, PLN Batam telah menyerahkan jaminan rekening dan deposito berjangka sebesar Rp 8.506 juta (Catatan 11).
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued In relation with the purchase of electiricy, PLN Batam has placed collateral account and time deposits amounting to Rp 8,506 million (Note 11).
iii. PLTP Sarulla
iii. PLTP Sarulla
Berdasarkan Perjanjian Pengalihan tanggal 23 Januari 2004 sebagaimana diubah dengan addendum tanggal 6 Pebruari 2004, Perusahaan telah mengambil alih hak, kepentingan dan kewajiban Unocal North Sumatra Geothermal Ltd. (UNSG) sehubungan dengan perjanjian jual beli listrik tahun 1993 (proyek Sarulla), dan Perusahaan akan mengalihkan hak, kepentingan dan kewajiban tersebut kepada pihak lain yang ditunjuk kemudian. Pengambilalihan tersebut dilaksanakan dengan membayar kompensasi sebesar US$ 60 juta dan dicatat sebagai pekerjaan dalam pelaksanaan (Catatan 6). Untuk melanjutkan kembali proyek Sarulla, Perusahaan mengadakan tender, yang dimulai pada tahun 2004 dan letter of intent kepada pemenang tender diterbitkan pada tanggal 25 Juli 2005. Berdasarkan letter of intent ini, pada tanggal 14 Desember 2007, Perusahaan bersama PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), Sarulla Operations Ltd., PT Medco Geopower Sarulla, Sarulla Power Asset Ltd. dan OrSarulla Inc. (Konsorsium) sepakat untuk melakukan jual beli listrik yang dibangkitkan dari PLTP Sarulla 330 MW melalui amandemen Kontrak Penjualan Energi (ESC) serta pengalihan hak, kepentingan dan kewajiban (Deed of Assigment) atas Kontrak Operasi Bersama (JOC) dan ESC Sarulla. Kesepakatan tersebut antara lain meliputi: (i) Konsorsium akan memberikan kompensasi kepada Perusahaan sebesar US$ 73.675.000, termasuk bunga sebesar US$ 3.675.000, dibayar dalam empat angsuran enam bulanan terhitung sejak tanggal terjadinya penarikan pertama senior debt dalam perjanjian pembiayaan (financial close), (ii) Financial close paling lambat 12 bulan terhitung sejak kesepakatan tersebut disetujui oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MESDM), (iii) Masa kontrak berakhir pada 27 Pebruari 2046, (iv) Operasi komersial untuk 6 unit pembangkit berkisar 30 - 48 bulan sejak financial close. Kesepakatan ini akan efektif setelah dilakukannya pembayaran pertama oleh Konsorsium kepada Perusahaan dan diterbitkannya persetujuan MESDM atas Deed of Assignment, Amandemen ESC, Amandemen JOC antara PGE dan Konsorsium, serta harga jual listrik dinyatakan dalam Amandemen ESC. Pada tanggal 27 Agustus 2008, Perusahaan telah menerima surat persetujuan dari MESDM.
Based on Deed of Assignment dated January 23, 2004 as amended by the addendum dated February 6, 2004, the Company has taken over the rights, participating interests and obligations of Unocal North Sumatra Geothermal Ltd. (UNSG) in relation to the electricity sell and purchase agreement in 1993 (the Sarulla project), and the Company will transfer such rights, participating interests and obligations to other entity, which will be appointed later. The amount of the compensation paid by the Company for such taking-over of rights amounted US$ 60 million and was recorded as construction in progress (Note 6). To continue the Sarulla project, the Company organized bidding process, which started in 2004, and letter of intent was issued to the winning bidder on July 25, 2005. Based from such letter of intent, on December 14, 2007, the Company together with PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), Sarulla Operations Ltd., PT Medco Geopower Sarulla, Sarulla Power Asset Ltd. and OrSarulla Inc. collectively, referred to as “the Consortium”, agreed to perform buy and sell of electricity, which is generated from PLTP Sarulla 330 MW by means of amendment of Energy Sales Contract (ESC) and to transfer the rights, participating interests and obligations (Deed of Assignment) on the Joint Operation Contract (JOC) and Sarulla ESC. The agreement includes, among others: (i) the Consortium will give compensation to the Company amounting to US$ 73,675,000, including interest of US$ 3,675,000, payable in four semi annual installments, which will start on the date on which the first drawdown of senior debt under the financing agreements occurs (financial close), (ii) the financial close shall begin no later than 12 months after the date on which the Minister of Energy and Mineral Resources (MESDM) issues the approval, (iii) the contract period will be due on February 27, 2046, (iv) the commercial operations of the 6 unit power plants will approximately be 30 - 48 months since the financial close. This agreement will be effective after the Consortium has made the first payment to the Company and after MESDM’s approval on the Deed of Assignment, ESC Amendment, JOC Amendment between PGE and the Consortium, and electricity selling price stated in the amended ESC. On August 27, 2008, the Company received the letter of approval from MESDM.
- 103 -
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued
Pada tanggal 2 Juli 2008, konsorsium menyetujui amandemen pembayaran kepentingan dan kewajiban, dimana jumlah kompensasi menjadi US$ 71.837.500, termasuk bunga sebesar US$ 1.837.500. Jumlah ini akan dibayar dalam 2 kali pembayaran, pembayaran pertama sebesar US$ 52.500.000 pada saat financial close dan pembayaran kedua sebesar US$ 19.337.500 adalah 18 bulan setelah financial close.
On July 2, 2008, the Consortium approved the amendment of the terms of payment of the Deed of Assignment, wherein the total compensation amounted to US$ 71,837,500, which includes interest of US$ 1,837,500. This will be paid in two installments, with the first payment of US$ 52,500,000 at the financial close date and the second payment US$ 19,337,500 on 18 months subsequent to the financial close date.
c. Perolehan barang modal
c. Capital expenditures
Pada tanggal 31 Desember 2009, jumlah ikatan perolehan barang modal berdasarkan kontrak, terutama sehubungan dengan pengadaan pembangkitan, jaringan transmisi dan distribusi adalah sebagai berikut :
Mata uang/ Currencies Program percepatan Kontrak pembangkitan
Kontrak transmisi
As of December 31, 2009, total commitments on capital expenditures based from contracts, specially relating with procurement of power plants, transmissions and distributions are as follows :
Jumlah dalam mata uang asing/ Amount in foreign currencies *)
US$ Rupiah
4.220
Setara Rupiah/ Rupiah equivalent *) 39.665.595 15.315.396 54.980.991
Rupiah
Proyek task force
US$ Rupiah
Kontrak konstruksi rutin
US$ EUR JPY Rupiah Lain-lain/Others **)
4.417.499 2
22.718 3.431 26.149
190 47 62.032
1.784.851 633.022 6.308.893 4.674.320 310.312 13.711.398
33
Fast track program Power plant contracts
Transmission contracts Task force projects
Regular construction contracts
*)
Dalam jutaan
*)
In million
**)
Perolehan barang modal dalam mata uang asing lainnya disajikan setara US$ dengan menggunakan kurs tanggal neraca.
**)
Capital expenditures denominated in other foreign currencies are presented as US$ equivalent using the exchange rate prevailing at balance sheet date.
- 104 -
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued
Program Percepatan
Fast Track Program
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 71 Tahun 2006 tanggal 5 Juli 2006, Pemerintah menugaskan Perusahaan untuk membangun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara di 40 lokasi di Indonesia, meliputi 10 pembangkit dengan jumlah kapasitas 6.900 MW di Jawa Bali dan 30 pembangkit dengan jumlah kapasitas 1.852 MW di luar Jawa – Bali. Proyek ini diharapkan beroperasi pada tahun 2010 dan 2012.
Based on Presidential of the Republic of Indonesia Decree No. 71 Year 2006 dated July 5, 2006, the Government mandates the Company to build coal-fired power plants (PLTU) at 40 locations in Indonesia, which include 10 power plants with aggregate capacity of 6,900 MW in Java - Bali and 30 power plants with aggregate capacity of 1,852 MW outside Java – Bali. These projects are expected to be in operation by 2010 and 2012.
Kontrak Pembangkitan
Power Plant Contracts
Pada tanggal 31 Desember 2009, Perusahaan telah menandatangani 32 kontrak Engineering Procurement and Construction (EPC) meliputi 10 pembangkit tenaga listrik dengan jumlah kapasitas 7.490 MW di Jawa - Bali dan 22 pembangkit tenaga listrik dengan jumlah kapasitas 1.881 MW di luar Jawa – Bali. Berdasarkan kontrak EPC tersebut, Perusahaan diharuskan membayar uang muka sekitar 15% dari nilai kontrak dan 85% akan didanai melalui fasilitas kredit perbankan.
As of December 31, 2009 the Company signed 32 Engineering Procurement and Construction (EPC) contracts which consist of 10 electricity power plants with aggregate capacity of 7,490 MW in Java - Bali and 22 electricity power plants with aggregate capacity of 1,881 MW outside Java - Bali. Under the terms of such contracts, the Company is required to pay the contractor a down payment, which is approximately 15% of the contract price and the remaining 85% will be funded through credit facilities from banks.
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2009, Perusahaan telah membayar uang muka sebesar US$ 690 juta dan Rp 3.493.052 juta untuk 26 kontrak EPC, atau sekitar 15% dari jumlah nilai kontrak, yang dicatat sebagai pekerjaan dalam pelaksanaan (Catatan 6). Uang muka tersebut didanai dari hasil penerbitan Obligasi Terjamin dan penarikan fasilitas kredit program percepatan.
Until December 31, 2009 the Company made a total down payment of US$ 690 million and Rp 3,493,052 million for 26 EPC contracts or approximately 15% of the total contract price, which are recorded as construction in progress (Note 6). Such down payments are funded by the proceeds of the issued Guaranteed Notes and withdrawal of credit facilities for fast track program.
Kontrak Transmisi
Transmission Contracts
Pada tanggal 31 Desember 2009, Perusahaan telah menandatangani 116 kontrak untuk peningkatan dan pembangunan transmisi baru dan gardu induk di Jawa dan luar Jawa. Proyek ini dibiayai melalui dana sendiri dan penarikan fasilitas kredit perbankan.
As of December 31, 2009 the Company signed 116 contracts for upgrading and constructing new transmission and substations in Java and outside Java. These projects are financed by own funds and withdrawal of credit facilities from banks .
Proyek Penugasan Khusus
Task Force Project
Pada tahun 2007, Perusahaan membentuk Tim Penugasan Khusus untuk menanggulangi defisit tenaga listrik yang mengakibatkan pemadaman listrik secara bergilir di Sumatra Bagian Utara. Sehubungan dengan kondisi tersebut, Perusahaan telah menandatangani kontrak pengadaan beberapa unit pembangkit dan perlengkapannya meliputi PLTG Bhel Frame GB dan PLTG 9E Frame GE-PG 9171E.
In 2007, the Company established a Task Force Team to resolve electricity deficit in North Sumatra. In relation to this matter, the Company has signed procurement contracts of several power generator units and their related equipment which consist of PLTG Bhel Frame GB and PLTG 9E Frame GE-PG 9171E.
- 105 -
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued
Kontrak konstruksi rutin
Regular Construction Contracts
Ikatan pengadaan barang modal untuk konstruksi rutin merupakan kontrak yang telah ditandatangani untuk tambahan pembangkit listrik dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi. Proyek ini dibiayai melalui dana sendiri dan pihak luar melalui pinjaman luar negeri, bantuan dan proyek investasi sebagai bagian dari anggaran belanja negara.
Capital expenditure commitments for regular construction represent project contracts signed for additional electricity generating plants and development of transmission and distribution network. These projects are financed by own funds and other external funding through offshore loans, grants and investment projects from the State budget.
Pada tanggal 31 Desember 2009, IP dan PJB mengadakan ikatan/kontrak dengan berbagai pihak untuk pengadaan material dan aset tetap serta jasa borongan dengan berbagai mata uang dengan jumlah setara Rupiah masing-masing sebesar Rp 287.504 juta dan Rp 189.672 juta.
As of December 31, 2009, IP and PJB entered into commitments or contracts with various parties for the supply of materials, property, plant and equipment, and contracted services in various currencies, with Rupiah equivalent totaling to Rp 287,504 million and Rp 189,672 million, respectively.
d. Fasilitas pinjaman belum digunakan
d. Unused loan facilities
Penerusan pinjaman
Mata uang
Two-step loans Dalam mata uang asing/ In foreign currencies *)
US$ EUR JPY Jumlah
279 42 199.597
*) Dalam jutaan
Ekuivalen Rp/ Rp equivalent *) 2.618.692 563.743 20.299.889 23.482.324
Curency US$ EUR JPY Total *) In millions
Fasilitas pinjaman belum digunakan setara Rp 5.006.750 juta dikenakan provisi sebesar 0,20% - 0,75% per tahun, sedangkan fasilitas sebesar Rp 18.475.574 juta tidak dikenakan provisi. Fasilitas ini berakhir antara tahun 2010 sampai dengan 2047.
The unused facilities with equivalent of Rp 5,006,750 million bear provision charge of 0.20% - 0.75% per annum, while the remaining facilities of Rp 18,475,574 million do not bear any provision charge. These facilities will be due between 2010 to 2047.
Perjanjian pinjaman program percepatan
Loan agreements for fast track program
Tujuan fasilitas pinjaman ini adalah untuk membiayai 85% dari nilai kontrak EPC untuk program percepatan. Jangka waktu pinjaman termasuk periode penyediaan kredit selama 36 bulan, dan sepenuhnya dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia (PP) No. 91 Tahun 2007 pengganti dari PP No. 86 Tahun 2006, tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara. Sehubungan dengan pinjaman ini, Perusahaan diwajibkan memenuhi batasan – batasan umum.
The purpose of these loan facilities is to finance 85% of the contract price of EPC for fast track program. The term of the loan includes preparation of credit for 36 months and is fully guaranteed by the Government of the Republic Indonesia in accordance with the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia (PP) No. 91 Year 2007, superseding No. 86 Year 2006, regarding Grant of Government Guarantee for Construction of Coal-Fired Power Plant. In connection with these loans, the Company is obliged to comply with general restrictions.
- 106 -
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued
Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasi, rincian fasilitas pinjaman untuk membiayai program percepatan adalah sebagai berikut:
No.
Kreditur dan pembiayaan proyek/ Creditor and project funded
As of the date of the issuance of the consolidated financial statements, details of loan facilities to finance the fast track program are as follow:
Fasilitas maksimum/ Maximum facility *)
Fasilitas pinjaman belum digunakan/ Unused loan facilities *)
Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum
Premi Asuransi/ Insurance premium *)
Tanggal perjanjian/ Date of agreement
Fasilitas pinjaman dalam US$/US$ loan facilities
Periode/ Period **) Tahun/Year
1
The Export-Import Bank of China/ PLTU 1 Suralaya, Banten
284
81
0,84% + LIBOR 6 bulanan/ 6 months
27
30 Januari 2008/ January 30, 2008
12
2
The Export-Import Bank of China/ PLTU 2 Paiton, Jawa Timur/East Java
331
105
0,84% + LIBOR 6 bulanan/ 6 months
32
30 Januari 2008/ January 30, 2008
12
3
Barclays Bank PLC and China Development Bank/ PLTU 1 Rembang, Jawa Tengah/Central Java
262
31
3,25% + LIBOR 6 bulanan/ 6 months
31 Desember 2008/ December 31, 2008
12
4
Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ Syndicated loan coordinated by Bank of China Limited/ PLTU 1 Indramayu, Jawa Barat/West Java
592
183
0,785% + LIBOR 6 bulanan/ 6 months
55
29 Mei 2008/ May 29, 2008
15
5
The Export-Import Bank of China/ PLTU Nanggroe Aceh Darussalam
124
124
2.80% + LIBOR 6 bulanan/ 6 months
12
4 Mei 2009/ May 4, 2009
10
6
The Export-Import Bank of China/ PLTU 2 Jawa Barat/West Java PLTU 3 Pelabuhan Ratu, Baten
482
482
2.80% + LIBOR 6 bulanan/ 6 months
44
4 Mei 2009/ May 4, 2009
10
7
Bank of China Limited PLTU 3 Banten PLTU Teluk Naga
455
455
1% + LIBOR 1 tahun/ 1 year
46
4 Mei 2009/ May 4, 2009
10
8
The Export-Import Bank of China/ PLTU 1 Pacitan, Jawa Timur/East Java
293
293
2.80% + LIBOR 6 bulanan/ 6 months
29
1 Juli 2009/ July 1, 2009
12
9
Bank of China Limited/ PLTU 1 Bengkalis, Riau PLTU 1 Selat Panjang, Riau PLTU 1 Tanjung Bale Karimun, Kepulauan Riau/ Riau Island PLTU 1 Parit Baru, Kalimantan Barat/West Kalimantan
372
372
2.30% + LIBOR 6 bulanan/ 6 months
34
14 Desember 2009/ December 14, 2009
13
10
China Development Bank/ PLTU Adipala, Cilacap, Jawa Tengah/Central Java
625
625
3.85% + LIBOR 6 bulanan/ 6 months
-
14 Oktober 2009/ October 14, 2009
13
11
China Development Bank/ PLTU Teluk Sirih, Padang, Sumatera Barat/ West Sumatra
138
138
3.85% + LIBOR 6 bulanan/ 6 months
-
14 Oktober 2009/ October 14, 2009
13
3.958
2.889
Jumlah dalam US$/Total in US$ *) **)
Dalam jutaan/In million Termasuk masa tenggang/Include grace period
- 107 -
-
279
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan
No.
Kreditur dan pembiayaan proyek/ Creditor and project funded
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued
Fasilitas maksimum/ Maximum facility *)
Fasilitas pinjaman belum digunakan/ Unused loan facilities *)
Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum
Tanggal perjanjian/ Date of agreement
Fasilitas pinjaman dalam Rupiah/Rupiah loan facilities
Periode/ Period **) Tahun/Year
1
PT Bank Mega Tbk/ PLTU 2 Paiton, Jawa Timur/East Java
600.635
259.827
0,80% + JIBOR 6 bulanan/ 6 months
18 April 2008/ April 18, 2008
10
2
PT Bank Mega Tbk/ PLTU 1 Suralaya Baru, Banten
735.387
306.467
0,80% + JIBOR 6 bulanan/ 6 months
18 April 2008/ April 18, 2008
10
3
PT Bank Mega Tbk/ PLTU 2 Pelabuhan Ratu, Banten
1.874.315
1.655.656
0,80% + JIBOR 6 bulanan/ 6 months
29 Juli 2008/ July 29, 2008
10
4
PT Bank Mega Tbk/ PLTU 2 Nusa Tenggara Barat/West Nusa Tenggara PLTU Gorontalo PLTU 2 Manado, Sulawesi Utara/North Sulawesi PLTU Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau/Riau Island
1.498.513
1.282.313
0,80% + JIBOR 6 bulanan/ 6 months
29 Juli 2008/ July 29, 2008
10
5
PT Bank Mega Tbk/ PLTU Lampung, Lampung PLTU 2 Medan, Sumatera Utara/North Sumatera
1.240.661
982.843
0,80% + JIBOR 6 bulanan/ 6 months
29 Juli 2008/ July 29, 2008
10
6
Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ Syndicated loan coordinated by PT Bank Mandiri/ PLTU 1 Rembang, Jawa Tengah/Central Java
1.911.480
287.802
1,11% + JIBOR 3 bulanan/ 3 months
23 Maret 2008/ March 23, 2008
7
Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ Syndicated loan coordinated by PT Bank Negara Indonesia/ PLTU 1 Indramayu, Jawa Barat/West Java
1.272.913
536.912
1,10% + JIBOR 3 bulanan/ 3 months
23 Pebruari 2008/ February 23, 2008
10
8
Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ Syndicated loan coordinated by PT Bank Central Asia Tbk/ PLTU 2 Labuan, Banten
1.188.548
272.668
1,12% + JIBOR 3 bulanan/ 3 months
23 Juli 2008/ July 23, 2008
10
9
Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ Syndicated loan coordinated by PT Bank Negara Indonesia/ PLTU 2 Labuan, Banten
2.741.298
-
0,825% + JIBOR 3 bulanan/ 3 months
23 Juli 2008/ July 23, 2008
10
10
PT Bank Bukopin Tbk/ PLTU 1 Pacitan, Jawa Timur/East Java
1.045.924
773.279
0,71% + JIBOR 6 bulanan/ 6 months
29 Juli 2008/ July 29, 2008
13
11
PT Bank Bukopin Tbk/ PLTU 3 Teluk Naga, Banten
1.606.612
1.110.695
0,71% + JIBOR 6 bulanan/ 6 months
29 Juli 2008/ July 29, 2008
13
15.716.287
7.468.463
PLTU 1 Ende, Nusa Tenggara Timur/East Nusa Tenggara PLTU Sulawesi Tenggara 2, Sulawesi Tenggara/ Southeast Sulawesi PLTU 1 Kalimantan Tengah/Central Kalimantan
Jumlah dipindahkan/Total carry forward
*) **)
Dalam jutaan/In million Termasuk masa tenggang/Include grace period
- 108 -
10
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan
No.
Kreditur dan pembiayaan proyek/ Creditor and project funded
Fasilitas maksimum/ Maximum facility *)
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued Fasilitas pinjaman belum digunakan/ Unused loan facilities *)
Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum
Tanggal perjanjian/ Date of agreement
Fasilitas pinjaman dalam Rupiah/Rupiah loan facilities Jumlah pindahan/Total carried forward
15.716.287
7.468.463
Periode/ Period **) Tahun/Year
12
Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ Syndicated loan coordinated by PT Bank Rakyat Indonesia/ PLTU Sulawesi Selatan/South Sulawesi PLTU Bangka Belitung PLTU 2 Papua PLTU Kalimantan Selatan/South Kalimantan
2.074.739
1.632.539
1% + JIBOR 3 bulanan/ 3 months
30 Januari 2009/ January 30, 2009
10
13
Pinjaman sindikasi dikordinasi/ Syndicated loan coordinated by PT Bank Rakyat Indonesia/ PLTU Sulawesi Selatan/South Sulawesi PLTU 3 Bangka Belitung PLTU 2 Papua PLTU Kalimantan Selatan/South Kalimantan
1.151.005
1.047.131
1% + JIBOR 3 bulanan/ 3 months
30 Januari 2009/ January 30, 2009
10
14
PT. Bank DKI/ PLTU Naganraya PLTU 2 Nusa Tenggara Timur/East Nusa Tenggara PLTU 1 Nusa Tenggara Barat/West Nusa Tenggara PLTU Sumatera Barat/West Sumatera PLTU 2 Kalimantan Barat/West Kalimantan PLTU 4 Bangka Belitung PLTU Maluku Utara/North Maluku PLTU Sulawesi Tengah/Central Sulawesi PLTU 1 Nusa Tenggara Timur/East Nusa Tenggara PLTU 2 Sulawesi Utara/North Sulawesi PLTU Gorontalo PLTU 2 Nusa Tenggara Timur/East Nusa Tenggara PLTU 1 Nusa Tenggara Barat/West Nusa Tenggara PLTU 4 Bangka Belitung PLTU 2 Nusa Tenggara Barat/West Nusa Tenggara PLTU 1 Kalimantan Tengah/Central Kalimantan
4.732.000
4.128.714
1% + JIBOR 3 bulanan/ 3 months
25 Maret 2009/ March 25, 2009
10
15
PT Bank Negara Indonesia/ PLTU Tanjung Awar-Awar, Jawa Timur/East Java
1.155.352
1.155.352
1% + JIBOR 3 bulanan/ 3 months
30 Januari 2009/ January 30, 2009
10
16
Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ Syndicated loan coordinated by PT Bank Rakyat Indonesia/ PLTU Tarahan, Lampung
3.941.772
3.941.772
1.50% + JIBOR 6 bulanan/ 6 months
14 Oktober 2009/ October 14, 2009
10
Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ Syndicated loan coordinated by PT Bank Negara Indonesia/ Transmisi/Transmission :
1.930.063
1.930.063
1.50% + JIBOR 6 bulanan/ 6 months
14 Desember 2009/ December 14, 2009
10
30.701.218
21.304.034
PLTU2 Pangkalan Susu, Sumatera Utara/North Sumatera
17
PLTU Meulaboh koneksi 1, Nanggroe Aceh Darussalam PLTU2 Pangkalan Susu, Sumatera Utara/ North Sumatera PLTU Teluk Sirih koneksi 1 & 2, Sumatera Barat/ West Sumatera PLTU Tarahan koneksi 2, Lampung PLTU Asam-Asam koneksi 1 & 2, Kalimantan Selatan/South Kalimantan PLTU 1 Pulang Pisau koneksi 2, Kalimantan Tengah/ Central Kalimantan PLTU 2 Amurang koneksi 2, Sulawesi Utara/ North Sulawesi Jumlah dipindahkan/Total carry forward
*) **)
Dalam jutaan/In million Termasuk masa tenggang/Include grace period
- 109 -
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan
No.
Kreditur dan pembiayaan proyek/ Creditor and project funded
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued
Fasilitas maksimum/ Maximum facility *)
Fasilitas pinjaman belum digunakan/ Unused loan facilities *)
Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum
Tanggal perjanjian/ Date of agreement
Fasilitas pinjaman dalam Rupiah/Rupiah loan facilities Jumlah pindahan/Total carried forward
Periode/ Period **) Tahun/Year
30.701.218
21.304.034
2.613.012
2.613.012
1.50% + JIBOR 6 bulanan/ 6 months
14 Desember 2009/ December 14, 2009
10
18
Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ Syndicated loan coordinated by PT Bank Mandiri/ Transmisi/Transmission : PLTU 1 Suralaya Koneksi 1 & 2, Banten PLTU 2 Labuan Koneksi 1, Banten PLTU 3 Teluk Naga koneksi 1 dan 2, Banten PLTU 2 Pelabuhan Ratu koneksi 1, Banten PLTU 1 Rembang koneksi 2, Jawa Tengah/Central Java PLTU 2 Adipala koneksi 2, Jawa Tengah/Central Java PLTU 2 Paiton Baru koneksi 2, Jawa Timur/East Java PLTU3 Tanjung Awar-awar koneksi 1, Jawa Timur/ East Java
19
Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ Syndicated loan coordinated by PT Bank Central Asia/ Transmisi/Transmission : PLTU 1 Suralaya koneksi 2, Banten PLTU 2 Labuhan koneksi 2, Banten PLTU 3 Lontar koneksi 2, Banten PLTU 1 Indramayu koneksi 2, Jawa Barat/West Java
327.195
327.195
1.50% + JIBOR 6 bulanan/ 6 months
14 Desember 2009/ December 14, 2009
10
20
Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ Syndicated loan coordinated by PT Bank Rakyat Indonesia/ PLTU 1 Bengkalis (2x10MW), Riau PLTU 2 Selat Panjang (2x7MW), Riau PLTU 1 Parit Baru, Kalimantan Barat/ West Kalimantan
635.929
635.929
1.50% + JIBOR 6 bulanan/ 6 months
14 Desember 2009/ December 14, 2009
10
21
Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ Syndicated loan coordinated by PT Bank Rakyat Indonesia/ PLTU 1 Bengkalis, Riau PLTU 2 Selat Panjang, Riau PLTU 1 Tanjung Bale Karimun, Kepulauan Riau/ Riau Island PLTU 1 Parit Baru, Kalimantan Barat/West Kalimantan
871.922
871.922
1.50% + JIBOR 6 bulanan/ 6 months
14 Desember 2009/ December 14, 2009
10
35.149.276
25.752.092
PLTU 2 Pelabuhan Ratu koneksi 2, Banten PLTU 1 Pacitan koneksi 2, Jawa Timur/East Java PLTU 2 Paiton koneksi 2, Jawa Timur/East Java PLTU 3 Tanjung Awar-Awar koneksi 2, Jawa Timur/ East Java
Jumlah dalam Rupiah/Total in Rupiah *) **)
Dalam jutaan/In million Termasuk masa tenggang/Include grace periods
The loan facilities utilized by the Company from January 1, 2010 until the date of the issuance of the consolidated financial statements amounted to Rp 2,494,448 million and US$ 91 million.
Fasilitas pinjaman yang telah digunakan oleh Perusahaan dari tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasi adalah sebesar Rp 2.494.448 juta dan US$ 91 juta.
- 110 -
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan e. Program operasi dan pemeliharaan
e. Operation and maintenance programs In order to improve and restore the performance of generator units until a certain level, the Company has entered into Operation and Maintenance Agreements with contractors. The contract payment comprise of fixed and variable portions. The contractors have to meet certain targets and will be charged with penalty if these targets are not met. The commitments with the contractors for fixed portion are as follows:
Untuk meningkatkan dan memulihkan daya guna unit pembangkit sampai pada level tertentu, Perusahaan menandatangani Operation and Maintenance Agreement dengan beberapa kontraktor. Nilai kontrak terdiri dari porsi tetap dan tidak tetap. Kontraktor diharuskan memenuhi target tertentu dan akan dikenakan denda jika target tersebut tidak tercapai. Komitmen dengan kontraktor untuk porsi tetap adalah sebagai berikut: Pembangkitan/ Power plant
PLTU Tanjung Jati B PLTU Muara Tawar Jumlah/Total
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued
Kontraktor/ Contractors
Nilai kontrak/ Contract amount Setara Rupiah/ Rupiah equivalent
Konsorsium/ consortium of Fortum Service OY & PT Medco Energy Siemens AG
f. Perjanjian Sewa Pembiayaan Ekspansi
2.382.928 878.022 3.260.950
Periode/ Period
2005-2030 2004-2014
f. Expansion Finance Lease Agreement On November 4, 2008, the Company and PT Central Java Power (CJP) entered into Finance Lease Agreement for Expansion of Tanjung Jati B 1 & 2 - “FLA V”, which stipulates among others that CJP will lease the expansion leased assets (Units “C” and “D”) to the Company. The expected acquisition costs of the expansion, as of the date of the Expansion Finance Lease Agreement (EFLA), is approximately JPY 200,000 million. The lease period will commence on the expansion lease-in date for each expansion unit and will expire on the date, that is 20 years after the Unit D COD. The minimum amount of lease payment during the expansion phase one, which is the period commencing on the Unit C lease-in date and ending at a date determined in the agreement, shall be JPY 6,486 million for each expansion unit per every 6 months. The lease payment shall be paid semiannually from six months after the Unit D lease-in date and the amount of the lease payment payable by the Company on the due date shall be determined in accordance with the EFLA. The Company has an option to purchase the expansion leased assets for JPY 1,000.
Pada tanggal 4 Nopember 2008, Perusahaan dan PT Central Java Power (CJP) mengadakan perjanjian sewa pembiayaan untuk ekspansi Tanjung Jati B 1 & 2 - “FLA V”, yang antara lain mengatur bahwa CJP akan menyewakan aset sewaan ekspansi (Unit “C” dan “D”) kepada Perusahaan. Pada tanggal perjanjian sewa pembiayaan ekspansi (EFLA) perkiraan biaya ekspansi tersebut sebesar JPY 200.000 juta. Periode sewa akan dimulai sejak tanggal sewa setiap unit ekspansi dan berakhir 20 tahun setelah operasi komersial Unit D. Pembayaran minimum sewa pembiayaan selama ekspansi tahap satu, yang periodenya dimulai sejak tanggal sewa Unit C dan berakhir pada tanggal yang telah ditentukan dalam perjanjian, adalah sebesar JPY 6.486 juta untuk setiap unit ekspansi per 6 bulanan. Pembayaran dilakukan tengah tahunan enam bulan sejak tanggal sewa Unit D dan jumlah hutang sewa yang dibayar oleh Perusahaan pada tanggal jatuh tempo ditentukan berdasarkan EFLA. Perusahaan memiliki hak opsi untuk membeli aset sewaan tersebut senilai JPY 1.000.
- 111 -
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued
Sehubungan dengan EFLA tersebut, Perusahaan, CJP dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation mengadakan Expansion Escrow Agreement pada tanggal 4 Nopember 2008. EFLA Sumitomo Mitsui Banking Corporation ditunjuk sebagai Exspansion Escrow Agent.
In relation to the EFLA, the Company together with CJP and Sumitomo Mitsui Banking Corporation, entered into an Expansion Escrow Agreement on November 4, 2008. EFLA Sumitomo Mitsui Banking Corporation was appointed as the Expansion Escrow Agent.
Sampai dengan penerbitan laporan keuangan konsolidasi, periode sewa tersebut belum dimulai.
As of the issuance date of the consolidated financial statements, the lease period has not commenced yet.
g. Litigasi (i)
g. Litigations (i)
Pada tanggal 29 Juli 1999, penduduk Desa Sirnagalih, Kecamatan Manis, Kabupaten Purwakarta mengajukan gugatan kepada Perum Perhutani Unit III Jawa Barat (“Perhutani”), sebuah Badan Usaha Milik Negara dibidang Kehutanan, dimana Perusahaan dan PJB juga sebagai pihak tergugat. Penggugat menyatakan bahwa Perhutani secara tidak syah menggunakan dan menjual tanah seluas 88,900 Ha kepada PJB untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA Cirata dan menuntut ganti rugi sebesar Rp 162,5 miliar dan pengembalian tanah. Pengadilan Negeri Purwakarta berdasarkan surat putusan tanggal 29 Juli 1999, menyatakan menerima sebagian gugatan dari penggugat. Atas putusan ini, pihak tergugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung. Pada tanggal 18 April 2000, Pengadilan Tinggi Bandung memutuskan untuk menerima permohonan banding pihak tergugat dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta sebelumnya yang menerima gugatan penggugat. Penggugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung dan memerintahkan Pengadilan Tinggi Bandung untuk memeriksa dan memutus pokok perkara. Pada tanggal 3 Desember 2004, Pengadilan Tinggi Bandung memutuskan menolak semua permohonan banding penggugat. Pada tanggal 28 Desember 2005, penggugat mengajukan memori kasasi ke Mahkamah Agung, dan selanjutnya Perusahaan dan PJB juga melakukan kontra memori kasasi ke Mahkamah Agung. Pada tanggal 15 Nopember 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan menolak permohonan kasasi dari penggugat.
- 112 -
On July 29, 1999, the people of the village of Sirnagalih, Manis Subdistrict, Purwakarta Regency Area filed a law suit against Perum Perhutani Unit III West Java (“Perhutani”), a state-owned forestry enterprise, in which the Company and PJB were also named as defendants. The plain tiffs claim that Perhutani illegally seized and sold 88.900 hectares of land to PJB, which was used for the development of a water power plant (PLTA Cirata). The claim is for Rp 162.5 billion and the return of the land. On July 29, 1999, the Purwakarta District Court granted just part of the plaintiff’s claims. The defendants appealed to the High Court of Bandung. On April 18, 2000, the Bandung High Court granted Perhutani’s appeal and annulled the earlier decision of the Purwakarta District Court in favor of the plaintiff. The plaintiff submitted a cassation application to the Supreme Court, which annulled the High Court of Bandung verdict and ordered the Bandung High Court to re-examine the case. On December 3, 2004, the High Court of Bandung rejected all claims by the plaintiff. The plaintiff filed a second cassation application to the Supreme Court of the Republic of Indonesia on December 28, 2005, and the Company and PJB also made a counter-file to the Supreme Court. On November 15, 2007 the Supreme Court of Republic of Indonesia have denied the plaintiff’s claim.
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued
(ii)
Pada tanggal 17 Mei 2004, PJB melakukan pemutusan kontrak “NonOEM Re-engineered Hot Gas Part of Muara Tawar Project” dengan Columbia Turbo and Engineering Service Pte. Ltd., Singapura (Columbia). Pada tanggal 15 Desember 2004, kedua belah pihak setuju untuk tidak menggunakan hukum International Arbitration di Singapura dalam penyelesaian kasus ini. Selanjutnya, pada tanggal 15 Juli 2005, PJB dan Columbia sepakat melanjutkan kontrak dengan ketentuan PJB dapat menyelesaikan kondisi yang menghambat pelaksanaan kontrak sampai dengan Desember 2005. Kedua belah pihak juga sepakat masalah tersebut sementara dianggap status quo dan akan dinegosiasikan melalui penyelesaian damai. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasi, negosiasi kontrak masih dalam proses.
(ii)
On May 17, 2004, PJB terminated the contract of ”Non-OEM Re-engineered Hot Gas Part of Muara Tawar Project” with Columbia Turbo and Engineering Service Pte. Ltd., Singapore (Columbia). On December 15, 2004, both parties agreed not to use the International Arbitration in Singapore to settle the case. Furthermore, on July 15, 2005, PJB and Columbia agreed to continue the contract under the provision that PJB will be able to resolve the conditions, which hinder the implementation of the contract until December 2005. Both parties also agreed that the case is temporarily in status quo and will be negotiated through amicable contract settlement. As of the date of the issuance of the consolidated financial statements, the contract negotiation is still in process.
(iii)
Pada tanggal 26 September 2003, PT Bintang Saudara mengajukan gugatan terhadap Perusahaan di Pengadilan Negeri Medan atas pembatalan surat perjanjian pengadaan energi listrik. Gugatan ganti rugi sebesar Rp 61,1 miliar. Pada tanggal 9 Agustus 2004 Pengadilan Negeri Medan memutuskan menolak gugatan dari penggugat. Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 19 Agustus 2004. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasi perkara ini dalam proses di Pengadilan Tinggi Medan.
(iii)
On September 26, 2003, PT Bintang Saudara filed a lawsuit against the Company in the District Court in Medan, North Sumatera, for damages caused by the cancellation of the electricity power procurement agreement. The amount claimed is Rp 61.1 billion. On August 9, 2004, the District Court of Medan denied the plaintiff’s claim. On August 19, 2004, the plaintiff appealed to the High Court of Medan. As of the date of the issuance of the consolidated financial statements, the case is under appeal to the High Court of Medan.
- 113 -
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued
(iv)
Pada tanggal 24 April 2008, Perusahaan menghadapi gugatan ganti rugi dari Jamsuri dan Maswi sebesar Rp 50 miliar untuk kerugian material dan Rp 25 miliar untuk kerugian immaterial sehubungan dengan kepemilikan tanah sengketa yang dimiliki Perusahaan. Pengadilan Negeri Bekasi berdasarkan surat putusan tanggal 23 Desember 2008, menyatakan menolak gugatan dari penggugat, sehingga penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung pada tanggal 3 Maret 2009. Pada tanggal 10 Juni 2009, Pengadilan Tinggi Bandung memutuskan menolak gugatan dari penggugat. Atas putusan ini penggugat mengajukan banding ke tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 27 Oktober 2009. Perusahaan juga telah mengajukan kontra memori kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 27 Oktober 2009. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasi perkara ini dalam proses di Mahkamah Agung Republik Indonesia.
(iv)
On April 24, 2008, the Company faced claims from Jamsuri and Maswi amounting to Rp 50 billion for the material loss and Rp 25 billion for the immaterial loss in relation to the ownership of land by the Company which is under dispute. Based on the the letter of verdict dated December 23, 2008, the District Court of Bekasi, denied the plaintiff’s claim and the plaintiff appealed to the High Court of Bandung on March 3, 2009. On June 10, 2009, the High Court of Bandung denied the plaintiff’s claim. On October 27, 2009, the plaintiff has made an appeal to the Supreme Court of the Republic of Indonesia for this verdict. The Company also made a counter appeal to the Supreme Court on the same date. As of the date of the issuance of the consolidated financial statements, this case is under negotiation with the Supreme Court of the Republic of Indonesia.
(v)
Pada tanggal 25 Maret 2009, Perusahaan menghadapi gugatan ganti rugi dari David Diki dan kawan-kawan sebesar Rp 60,5 miliar untuk kerugian material dan Rp 50,5 miliar untuk kerugian immaterial sehubungan dengan pembangunan saluran udara tegangan tinggi 150 kV yang melalui tempat tinggal penggugat. Penggugat meminta kepada Perusahaan untuk merelokasi pembangunan tersebut. Pengadilan Negeri Jakarta Timur berdasarkan putusan sela tanggal 22 Oktober 2009 menyatakan menolak gugatan dari penggugat. Atas putusan ini, penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasi perkara ini dalam proses di Pengadilan Tinggi Jakarta.
(v)
On March 25, 2009, the Company faced claims from David Diki and co-claimants amounting to Rp 60.5 billion for the material loss and Rp 50.5 billion for the immaterial loss in relation to the construction of 150 Kv high-tension air intake which cross plaintiff’s residence. The plaintiff demands from the Company to relocate the construction. Based on the the letter of verdict dated October 22, 2009, the District Court of East Jakarta have denied the plaintiff’s claim and the plaintiff appealed to the High Court of Jakarta. As of the date of the issuance of the consolidated financial statements, the case is under negotiation with the High Court of Jakarta.
- 114 -
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan (vi)
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued (vi)
Pada tanggal 3 April 2009, Perusahaan menghadapi gugatan ganti rugi dari Muhammad Konoras dan kawan-kawan sebesar Rp 33 miliar sebagai bagian dari class action sehubungan dengan kerusakan yang disebabkan pemadaman listrik di wilayah Ternate. Berdasarkan surat keputusan tanggal 16 Pebruari 2010, Pengadilan Negeri Ternate memutuskan mengabulkan sebagian gugatan dari penggugat. Perusahaan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasi perkara ini dalam proses di Pengadilan Tinggi Maluku Utara.
On April 3, 2009, the Company faced claims from Muhammad Konoras and co-claimants amounting to Rp 33 billion as part of class action relating to damages caused by electricity shut down in Ternate. Based on the letter of verdict dated February 16, 2010, the District Court of Ternate granted just part of plaintiff’s claim. The Company had made an appeal to the High Court of North Maluku for this verdict. As of the date of the issuance of the consolidated financial statements, the case is under negotiation with the High Court of North Maluku.
(vii) Pada tanggal 12 Nopember 2009, Perusahaan menghadapi gugatan ganti rugi dari Asmarani dan kawan-kawan sebesar Rp 82,8 miliar sebagai bagian dari class action sehubungan dengan ketidamampuan Perusahaan untuk menjamin ketersediaan listrik di wilayah Lampung. Pada tanggal 6 Januari 2010, Pengadilan Negeri Tanjung Karang memutuskan menolak gugatan dari penggugat. Atas putusan tersebut, penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasi perkara ini masih dalam proses di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.
(vii) On November 12, 2009, the Company faced claims from Asmarani and co-claimants amounting to Rp 82,8 billion as part of class action relating to damages caused by electricity shut down in Lampung. Based on letter of verdict dated January 6, 2010, the District Court of Tanjung Karang ruled against the Company and granted just part of plaintiff’s claim. The plaintiff had made an appeal to the High Court of Tanjung Karang for this verdict. As of the date of the issuance of the consolidated financial statements, the case is under negotiation with the High Court of Tanjung Karang.
(viii) Pada tanggal 2 Pebruari 2010, Perusahaan menghadapi gugatan ganti rugi dari Rasyid dan kawan-kawan sebesar Rp 1 triliun sebagai bagian dari class action sehubungan dengan ketidamampuan Perusahaan untuk menjamin ketersediaan listrik di wilayah Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasi perkara ini masih dalam proses di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang.
(viii) On February 2, 2010, the Company faced claims from Rasyid and co-claimants amounting to Rp 1 trillion as part of class action relating to the lack of ability of the Company to ensure availability of electricity in Tanjung Karang, Riau Islands. As of the date of the issuance of the consolidated financial statements, the case is under negotiation with the High Court of Tanjung Karang.
(ix)
(ix)
Perusahaan juga menghadapi gugatan ganti rugi dalam jumlah yang tidak material di beberapa lokasi bangunan jaringan transmisi/distribusi, perselisihan dengan karyawan, perkara dengan pelanggan dan pemasok. Manajemen berpendapat klaim-klaim tersebut tidak material dan tidak mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan.
- 115 -
The Company also faced claims for compensation of losses, which are immaterial in amount, at several areas of the Company’s transmission/distribution facilities, disputes with the Company’s employees, and cases with customers and suppliers. Management believes that such claims are not material and will not significantly affect the Company’s operations.
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan 54.
PERISTIWA PENTING SETELAH TANGGAL NERACA
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued 54.
SUBSEQUENT EVENTS On January 12, 2010, the Company issued PLN XI Bonds Year 2010 with a total nominal value of Rp 2,703,000 million which consist of:
Pada tanggal 12 Januari 2010, Perusahaan menerbitkan Obligasi PLN XI Tahun 2010 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp 2.703.000 juta yang terdiri dari:
Seri A sebesar Rp 920.000 juta dengan jangka waktu 7 tahun dan tingkat bunga 11,95% per tahun. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 12 April 2010 sampai dengan tanggal 12 Januari 2017.
Series A of Rp 920,000 million, with terms of 7 years and interest rate of 11.95% per annum. The interest is payable on a quarterly basis, starting from April 12, 2010 until January 12, 2017.
Seri B sebesar Rp 1.783.000 juta, jangka waktu 10 tahun dan tingkat bunga 12,55% per tahun. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 12 April 2010 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020.
Series B of Rp 1,783,000 million, with terms of 10 years and interest rate of 12.55% per annum. The interest is payable on a quarterly basis, starting from April 12, 2010 until January 12, 2020.
Bersamaan dengan penerbitan Obligasi PLN XI Tahun 2010, Perusahaan juga menerbitkan Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010 dengan nilai nominal sebesar Rp 297.000 juta yang terdiri dari:
In the same time with the issuance of PLN XI Bonds Year 2010, the Company also issued Sukuk Ijarah PLN IV Year 2010 with a nominal value of Rp 297,000 million which consists of:
Seri A sebesar Rp 130.000 juta, jangka waktu 7 tahun dengan imbalan ijarah sebesar Rp 15.535 juta per tahun. Imbalan ijarah dibayarkan setiap tiga bulan sejak 12 April 2010 sampai dengan tanggal 12 Januari 2017.
Series A of Rp 130,000 million, with terms of 7 years and ijarah fee of Rp 15,535 million per annum. Ijarah fee is payable on a quarterly basis, starting from April 12, 2010 until the January 12, 2017.
Seri B sebesar Rp 167.000 juta, jangka waktu 10 tahun dengan imbalan ijarah sebesar Rp 20.958,5 juta per tahun. Imbalan ijarah dibayarkan setiap tiga bulan sejak 12 April 2010 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020.
Series B of Rp 167,000 million, with terms of 10 years and ijarah fee of Rp 20,958.5 million per annum. Ijarah fee is payable on a quarterly basis, starting from April 12, 2010 until the January 12, 2020.
Dalam penerbitan obligasi ini, PT Bank CIMB Niaga Tbk bertindak sebagai Wali Amanat.
In issuing these obligations, PT Bank CIMB Niaga Tbk is acting as the Trustee.
Sehubungan dengan penerbitan obligasi ini, tiap perjanjian perwaliamanatan menetapkan antara lain bahwa :
In relation to the issuance of the bonds above, each trustee agreement stipulates, among others that :
Satu tahun sejak tanggal emisi, Perusahaan dapat membeli kembali (buy back) sebagian atau seluruh obligasi ini sebelum tanggal jatuh tempo pokok obligasi.
After one year from the issuance date, the Company is allowed to buy-back either a portion or the entire bonds before the maturity date.
Seluruh obligasi ini tidak dijamin secara khusus, namun dijamin dengan seluruh aset Perusahaan, serta hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak khusus dengan hak-hak kreditur lain.
The bonds are not secured by specific collateral but secured by all of the Company’s assets and the bondholders’ rights are paripassu without preference to the other creditors.
- 116 -
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan
55.
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued
Perusahaan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak melakukan antara lain: (a) bertindak sebagai penjamin; (b) memberikan pinjaman kepada pihak lain; (c) mengadakan penggabungan usaha, konsolidasi dan akuisisi yang menyebabkan Perusahaan bubar; (d) mengalihkan aset tetap; memberikan izin kepada anak perusahaan untuk memberikan pinjaman kepada pihak lain atau melakukan investasi; (e) menerbitkan obligasi dengan kedudukan lebih tinggi; dan (f) mengubah bidang usaha dan mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan disetor. Selain itu Perusahaan juga diwajibkan memenuhi: (a) rasio jumlah kewajiban keuangan terhadap jumlah aset tidak lebih dari 80%; (b) rasio antara laba sebelum beban bunga, pajak dan penyusutan dan amortisasi (termasuk perhitungan aktuaria imbalan kerja) (EBITDA) dengan beban bunga minimum 1,5 : 1; (c) rasio aset pembangkit listrik, jaringan transmisi dan distribusi terhadap kewajiban berbunga yang tidak dijamin dengan jaminan khusus (tidak termasuk penerusan pinjaman, pinjaman langsung, obligasi internasional dan hutang kepada Pemerintah) minimum 125%.
The Company is restricted by certain covenants, which require written approval from the Trustee to: (a) act as a guarantor; (b) grant loan to other party; (c) perform merger, consolidation and acquisition that would cause the Company to be dissolved; (d) transfer the Company’s property, plant and equipment, and allow subsidiaries to grant loan to other party or to make an investment; (e) issue higher ranking bonds; and (f) change the business activities and decrease the Company’s authorized, subscribed and paid-up capital. The Company is also required to maintain the following: (a) ratio of total financial liabilities to total assets not exceeding 80%; (b) ratio of income before interest, tax, depreciation and amortization (including actuarial calculation of employment benefit) - (EBITDA) to interest expense at a minimum of 1.5 : 1; (c) ratio of power plant, transmission and distribution facilities assets to interest-bearing liabilities which are not secured by specific collaterals (excluding two-step loans, direct loans, global bonds and government loans) at a minimum of 125%.
Perusahaan membentuk obligasi.
tidak disyaratkan untuk penyisihan dana pelunasan
The Company was not required to provide sinking funds for such bonds.
50% dana dari penerbitan obligasi ini digunakan sebagai pengganti dana internal yang telah digunakan membiayai investasi transmisi dan distribusi tahun 2009 dan sisanya 50% akan digunakan untuk kegiatan investasi transmisi dan distribusi yang akan dilakukan tahun 2010.
50% of the proceeds of bonds issued were used to replace the internal funds used for the transmission and distribution projects in year 2009 whereas the remaining 50% will be used to financing the transmission and distribution construction projects for the year 2010.
PENGARUH KRISIS KEUANGAN GLOBAL
55.
Pada bulan September 2008, terjadi krisis keuangan di Amerika Serikat yang membawa dampak terjadinya krisis keuangan secara global, termasuk di negara Indonesia. Pengaruh dari krisis ini mengakibatkan terjadinya depresiasi nilai tukar mata uang Rupiah terhadap US Dollar. Akibat utamanya adalah langkanya likuiditas dan tingginya tingkat suku bunga serta kurs mata uang asing. Kondisi ini mencakup pula penurunan harga saham dan pengetatan penyediaan kredit. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasi, kondisi ekonomi sudah relatif stabil yang ditandai dengan berkurangnya fluktuasi kurs mata uang asing dengan nilai Rupiah cenderung menguat.
IMPACT OF GLOBAL FINANCIAL CRISIS In September 2008, financial crisis hit United States of America, which caused financial crisis globally, including Indonesia. This crisis resulted to depreciation of foreign exchange of Rupiah to US Dollar. Its primary consequences are minimum liquidity and increase in add-on rate and foreign exchange rate. These conditions also caused a decrease in value of shares and tightening of credit supply. As of the date of the issuance of the consolidated financial statements, economic conditions are relatively stable, as evidenced with the reduction in fluctuation of foreign exchange to the value of Rupiah.
- 117 -
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUNTAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND FOR THE YEARS THEN ENDED (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued
Manajemen tetap berhati-hati dalam mengelola dan menjalankan operasi Perusahaan dan anak perusahaan dengan mengambil langkah-langkah berikut:
Management remains prudent in managing and carrying out the Company and its subsidiaries’ operations by taking the following steps:
Menyusun ulang prioritas dan rencana investasi Perusahaan
evaluasi
Re-arranging priorities and evaluating investment plans of the Company
Mempercepat proses pencairan pinjaman untuk proyek Fast Track 10.000 MW
Accelerating process of drawdown of loans for 10,000 MW Fast Track Program
Mengusulkan margin Kewajiban Pelayanan Publik lebih besar dari yang sudah dianggarkan dalam APBN.
Proposing a higher margin of Public Service Obligation than what has been budgeted in APBN.
Pemulihan perekonomian ke kondisi yang sehat dan stabil sangat tergantung pada kebijakan fiskal dan moneter yang terus menerus diupayakan oleh pemerintah untuk menyehatkan ekonomi – suatu tindakan yang berada diluar kendali Perusahaan dan anak perusahaan. Oleh karena itu tidaklah mungkin bagi Perusahaan untuk menentukan dampak krisis keuangan global di masa depan terhadap likuiditas dan dalam rangka memenuhi pembatasan-pembatasan tertentu yang terdapat dalam perjanjian perwaliamanatan, termasuk dampak mengalirnya dana investor dan kreditur. Manajemen berpendapat bahwa Perusahaan dan anak perusahaan dapat melaksanakan rencana – rencana tersebut di atas dalam mengatasi krisis keuangan global yang dapat mempengaruhi kelangsungan usahanya di masa yang akan datang. Oleh karena itu, Perusahaan dan anak perusahaan terus menerapkan dasar kelangsungan usaha dalam penyusunan laporan keuangan. 56.
PERSETUJUAN KONSOLIDASI
LAPORAN
Economic reform to strong and stable condition is highly dependent on fiscal and monetary policies, which the government is continuously exerting effort with to strengthen the economy, which is certainly outside the control of the Company and its subsidiaries. Because of this, it is not possible for the Company and its subsidiaries to determine the impact of the global financial crisis in the future concerning about the liquidity and the compliance with the requirements of trustee agreement, including impact of flow of funds of investors and creditors. Management believes that the Company and its subsidiaries will be able to implement the plans stated above to cope with global financial crisis, which may have an impact to their ability to continue as a going concern. Accordingly, the Company and its subsidiaries continue to adopt the going concern basis in preparing the financial statements.
KEUANGAN
56.
Laporan keuangan konsolidasi Perusahaan dan anak perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan 2008 telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2010.
APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS
CONSOLIDATED
The consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries for the years ended December 31, 2009 and 2008 have been approved by the directors for issue on March 31, 2010.
********
- 118 -
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK Good Corporate Governance
Dipublikasikan Oleh Published By: Sekeretaris Perusahaan Corporate Secretary PT PLN (Persero) Jl. Trunojoyo Blok M I No. 135 Kebayoran Baru, Jakarta 12160 Indonesia Tel. +62 21 725 1234, 725 0550, 726 1122 Fax. +62 21 722 2328 www.pln.co.id
388
