MENCARI FORMULA UPAH YANGN ADIL & BERDAYA SAING Drs.Soeprayitno.MBA.,MSc.,Ph.D KETUA APINDO DPP DKI
OUTLINE PERBANDINGAN UPAH & PRODUKTIFITAS Di negara ASEAN
Peta MASALAH PENETAPAN UMP/UMK
ALTERNATIF KENAIKAN UPAH
Current Conditions Minimum Wage & Productivity ASEAN Comparisn 3
SET OF PROBLEMS IN MINIMUM WAGES Minimum Wage – Setting Mechanism has not been ideal: • Calculation of complicated and difficult in replication • The Mechanism is uncertain and velnerable to conflicts of interest. • Figures are set usually resulted in a “loselose” for the worker and employer
PROBLEMATIKA PERUNDINGAN UPAH
Mekanisme perundingan pengupahan juga tidak berfungsi dengan baik: • Negosiasi bi-partite mengerucut pada upah minimum dan tidak membahas produktivitas • Upah riil bagi pekerja miskin tidak banyak naik
Kondisi Ketenagakerjaan Saat Ini Jumlah pekerja di sektor formal jauh lebih kecil dari sektor informal (<40% dari total angkatan kerja 125.3 juta orang) Kenaikan UM yang tinggi rata2 >15% /thn (2013-2014 naik 16.89%) menyebabkan semakin menyusutnya industri padat karya Besarnya biaya ketenaga kerjaan tiap tahun yang harus dicadangkan pemberi kerja 34.24-35.74% (jaminan kesehatan 4%, jaminan hari tua 3.7%, jaminan kematian 0.3%, jaminan kecelakaan kerja 0.24-1.74%, kenaikan upah/tahun 13%, cadangan pesangon UU 13/2003 termasuk pensiun 13%)
Kondisi Ketenagakerjaan Saat Ini • Pertumbuhan investasi yang dibayangi penurunan penyerapan tenaga kerja yang menunjukan investasi yang masuk adalah padat modal, seperti terlihat pertumbuhan investasi triwulan II – 2014 sebesar 116.2 T naik dari periode yang sama 2013 sebesar 99.8 T hanya menyerap 350.803 orang tenaga kerja turun drastic dari penyerapan tahun 2013 periode yang sama yaitu 626.376 orang • Tingkat produktivitas kerja yang cenderung rendah, dibawah laju kenaikan upah • Kesenjangan kelompok kaya & miskin semakin lebar, GINI ratio 2013 sebesar 0.413 hal ini merefleksikan distribusi pendapatan yang tidak merata
TOTAL COMPENSATION ( COST to COMPANY ) TIDAK LANGUNG KESEHATAN
LANGSUNG
• Perawatan & Pengobatan
• Upah Pokok
• Penggantian biaya pengobatan
• Transportation Allow.
TERTUNDA
FASILITAS • Rumah peristirahatan
• Housing Allowance
• Pesangon
• Functional Allowance
• DPLK
• Regional Allowance
• JHT
• THR
• Saham
• Incentive
• Asuransi
ISTIRAHAT BERUPAH
• Uang hadir/uang makan
• Bonus
• Cuti / Sakit / Compassionate Leave
• Kendaraan & supir perusahaan • Anggota Club Olah Raga / kebugaran ASURANSI • JKK & JK
LAIN-LAIN • Training & kursus
FAKTA vs PERSEPSI
KENAPA NGGAK DIDORONG SEKALIAN, biar ORANG BOSAN?
FAKTA VS PERSEPSI
COMPENSABLE FACTOR Ayat (2) Pasal 6 Kep. 49/MEN/2004 : Faktor – faktor yang diukur dan dinilai dalam evaluasi jabatan antara lain : a. Tanggung jawab; b. Andil jabatan terhadap perusahaan; c. Resiko jabatan; d. Tingkat kesulitan jabatan; Konsekuensi :
Kita bisa (dan harus) memilih / mempertimbangkan faktor-faktor lain yang akan dipakai sebagai dasar dalam memberikan kompensasi (compensable factor).
Sebuah ilustrasi……..
FACTOR
Tinggi (25 pts) Body (25 pts) Kulit (20 pts) “Ukuran” (15 pts) Tutur kata (15 pts)
20 17 15 13 12
22 20 20 10 13
18 22 18 15 13
TOTAL POINTS
77
85
86
Peraturan menetapkan upah minimum harus memperhitungkan kebutuhan hidup layak, produktivitas, dan pertumbuhan
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 13 / 2012 Pasal 6 “Penetapan Upah Minimum oleh Gubernur berdasarkan KHL dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi” Pasal 9 “Penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diarahkan kepada pencapaian KHL”
Principles of Minimum Wages In Indonesia Minimum wages act as the safety net for workers with the lowest income while at the same time increase their purchasing power.
“The Government shall set minimum wages based on basic requirements of decent living by taking into account productivity and economic growth.” (Article 88 of Labor Law No. 13/2003)
“Indonesia has dualistic labor market structure, indicated by high numbers of informal workers and small numbers of formal workers.”
“Minimum wages in Indonesia are used more as a primary wage setting than as a safety net.” (World Bank, Indonesia Jobs Report 2010) 15
CURRENT CONDITIONS GDP GROWTH BY SECTOR
Source: Statistics Indonesia; *) Quarter III/2012
• •
Service sector replaced industry since 2005. However, from 2009 industry grows faster and in 2012 growth of industry has exceeded service sector. We indeed have a “red district” due to 1997 financial crisis, but we are on the track to recover.
Indonesia’s productivity – and competitiveness – is lagging behind neighboring countries Value Added per Worker (2005 PPP$) 14,000
1995
12,000
2005 10,000
2010
8,000 6,000 4,000 2,000 Cambodia Mongolia
Indonesia Phillippines
China
Thailand
Malaysia
Lao PDR
Vietnam
In most sectors, labor productivity has improved gradually … 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5%
-10% -15%
Agriculture
Industry
Service
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
-20%
1993
Labor Productivity Growth Rate (%)
LABOUR PRODUCTIVITY GROWTH RATE
Total
• Our labor productivity is growing at around 4,5% rate. • In 2011, the growth is dominated by agriculture sector. 18
Current Conditions – Production Growth Labor-intensive Manufacturing Industries: There are three labor-intensive manufacturing industries that should be considered, i.e. textile, clothing, and footwear. In 2012, large and medium textile and footwear industries shifted by minus 8,32 per cent and minus 6,96 per cent, respectively. Meanwhile, micro and small industries showed a positive growth, including clothing industries. Type of Industries
Medium and Large
Micro and Small
Q4/2011-Q4/2012 (y-on-y)
2012
Q4/2011-Q4/2012 (y-on-y)
2012
-8,32%
-14,78%
2,96%
8,26%
Clothing
4,91%
9,14%
4,15%
8,76%
Footwear
-6,96%
-3,18%
8,89%
13,91%
4,12%
11,09%
4,06%
1,89%
Textile
Manufacturing industries
19
Current Conditions – Production Growth Medium and Large Manufacturing Industries: In general, production of manufacturing industries indicates a positive growth in 2012. However, not all industries show a production increase. Positive Growth Types of Industries
Negative Growth Growth
Types of Industries
Growth
Pharmacies
13,19% Basic metal
-8,48%
Food
12,75% Textile
-8,32%
Tobacco
5,42% Leather and footwear
-6,96%
Clothing
4,91% Furniture
-6,60%
Transport equipment
3,57% Paper
-4,37%
Road vehicles
3,23% Beverages
-0,50%
20
Rapid increases in minimum wages may also discourage investment and affect productivity
21
… and in a highly informal labor market, the quality of jobs for most workers is low
• The majority of workers are in the informal sector • Over 80 percent of formal workers do not have a contract.
• Employees without contracts earn less and are less likely to receive any benefits. 22
EDUCATIONAL BACKGROUND vs ECONOMIC SECTOR
100% 80% 60% 40% 20% 0%
Basic
Secondary
Higher
Share of Employment
Source: National Labor Force Survey, Feb 2012, (Bappenas Calculation)
•Almost 40% of employment are in agriculture, but around 90% of workers in this sector are low-skilled. •Sectors such as social/personal services; electricity, gas, water; and finance require more skill (higher education). The rest is dominated by people with basic education.
23
Kenapa Ribut Setiap tahun ??? • Politik pengupahan yang ditetapkan di Indonesia, biasanya berlaku untuk jangka waktu .
satu tahun
• Negara lain : Malaysia, Vietnam dan China, Upah Minimum biasanya berlaku untuk minimal 5 (lima) tahun yang kemudian akan diadakan revisi bila dibutuhkan. • Upah minimum yang mempunyai jangka waktu lebih panjang, biasanya menunjukkan kondisi stabilitas ekonomi suatu negara.
Penentuan Upah Tenaga Kerja • Ada 3 (tiga) Metode :
–hukum pasar (interaksi supply dan demand),
–kemampuan finansial perusahaan dan
–berdasarkan biaya hidup
Penentuan Upah Tenaga Kerja • Di China dan Vietnam, Upah minimum
sepenuhnya ditentukan oleh Pemerintah. • Di China dan Vietnam, mempunyai struktur upah minimum yang berstandard ganda, yaitu upah minimum yang tinggi untuk perusahaan investasi asing dan sebaliknya untuk perusahaan domestik.
Fakta: Upah Pekerja Sepatu RI Lebih Tinggi Dibanding China*) Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo)
Indonesia
China
Vietnam
Kamboja Kamboja 0,29 dollar AS (Rp 2.784)
Upah per jam
1,03 dollar AS (Rp 9.888)
0,91 dollar AS (Rp 8.736)
Vietnam 0,46 dollar AS (Rp 4.416)
UMR
179 dollar AS (Rp 1,71 juta) Tangerang
159 dollar AS (Rp 1,52 juta)
95 dollar AS (Rp 912.000)
….. Dan Pekerja China bisa menghasilkan sepatu dua kali lebih banyak dari di Indonesia
PEMETAAN MASALAH PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI
Δ Labor Prod (‘07-’10)
Upah minimum tidak berkorelasi dengan pertumbuhan produktivitas…
30 20 10 0
r2 = 0.0458
-10 -20
Δ %MW (’07-’13)
-30 -10
-5
0
5
10
15
20
25
% Formal Employment 2012 …tetapi upah minimum yang tinggi berkorelasi dengan informalitas yang tinggi di seluruh provinsi
90 80 70
r2 = 0.2779
60 50 40 30 20 10 0
%MW / AW 2012 0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
Ketidakpatuhan 2012
…dan ketidakpatuhan semakin meningkat di sebagian besar provinsi
60
Worsening provinces
50 40 30 20
Improving provinces
10
Ketidakpatuhan 2007 0
10
20
30
40
50
120
80
North Sulawesi DKI Jakarta South Kalimantan Lampung North Sumatera East Java South Sulawesi DI Yogjakarta NAD Banten East Kalimantan Bengkulu Jambi Kepulauan Riau West Sumatera Central Java Central Sulawesi Riau Southeast Sulawesi West Java West Sulawesi Papua Bangka Belitung West Papua Central Kalimantan West Nusa Tenggara South Sumatera Gorontalo East Nusa Tenggara West Kalimantan Maluku North Maluku Bali
%
Upah minimum yang berlaku tidak selalu memenuhi kebutuhan hidup layak Rasio Upah Minimum terhadap KHL ( 2013)
140
Di 9 provinsi, UM lebih tinggi dari KHL. Di 13 provinsi, UM ≈ 80% nilai KHL atau lebih rendah.
100
-20% -40%
60
40
20
0
Akibatnya, pertumbuhan upah riil untuk pekerja miskin tertinggal Rata-rata pendapatan riil per bulan menurut desil pendapatan (pekerja formal) 4,000,000
2007 Rupiahs
3,500,000 3,000,000 2,500,000 2013
2,000,000
2001
1,500,000 1,000,000 500,000 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
UM ditetapkan berdasarkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan produktivitas di 28 dari 81 negara yang menggunakan kriteria ekonomi eksplisit untuk kenaikan UM Jumlah negara
30 25
Series3
Tanpa UM
20 Pertumbuhan
15 10
4 Inflasi
5
12 12
Inflasi & pertumbuhan
0 Tanpa kriteria khusus
1 kriteria 2 kriteria 3 kriteria 4 kriteria 5+ kriteria
Jumlah kriteria untuk penetapan UM
Kriteria lain meliputi pertumbuhan upah, pertumbuhan lapangan kerja, pengangguran, daya saing
Negara dengan pendekatan berbasis formula atau penyesuaian otomatis untuk penetapan UM
Perancis
Ada indeksasi UM terhadap indeks harga konsumen (IHK). Apabila IHK naik setidaknya 2%, UM juga dinaikkan dengan persentase yang sama.
Israel
UM ditetapkan sebesar 47.5% dari upah rata-rata.
Luxembourg
Ada indeksasi UM terhadap indeks harga konsumen.
Belanda
Ada indeksasi UM otomatis terhadap estimasi kenaikan upah rata-rata di sektor publik dan privat pada tahun yang sama.
Polandia
UM naik berdasarkan proyeksi kenaikan IHK. Apabila UM < 0.5 upah rata-rata, UM mengalami kenaikan tambahan sebesar 2/3 proyeksi pertumbuhan PDB riil.
Dengan data PDB sektoral, sektor dapat dibagi menjadi tiga kategori: Komunikasi; Listrik; Jasa Sosial dan Perorangan;
11 SEKTOR NONMANUFAKTUR
Jasa Keuangan; Transportasi (Darat, Air, Laut, Udara); Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran; Pertambangan dan Penggalian (kecuali minyak bumi dan gas alam); Transportasi (Jalan Rel); Gas dan Air; Minyak bumi dan gas alam;
2 SEKTOR MANUFAKTUR PADAT KARYA
5 SEKTOR MANUFAKTUR NON-PADAT KARYA
Alas kaki, Pakaian, Tekstil
Radio, TV, alat komunikasi/ Mesin kantor dan hitung/ Medis, optik, jam / Mesin listrik /Kendaraan bermotor, trailer/ Alat angkutan lain/Peralatan mesin
Logam dasar/ Produk logam olahan/ Kimia & produk kimia/ Produk karet dan plastik
Mainan, Furniture
Kayu dan produk kayu
Tembakau/ Makanan & minuman/ Kertas & produknya/ Penerbitan & percetakan/ Produk nonlogam lainnya
Furnitur dan manufaktur lainnya/ Batu bara, produk olahan minyak bumi
ACUAN : (BERDASARKAN PASAL 88 AYAT (4) UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN) JO PASAL 6 AYAT (1) PERMENAKERTRANS NO.13 THN 2012; JO PASAL 3 AYAT (1) PERMENAKERTRANS NO.7 TAHUN 2013
Penetapan Upah Minimum Provinsi oleh Gubernur berdasarkan KHL, dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi 38
TEMPAT SURVEI KHL 1. SURVEI HARGA DILAKUKAN DI PASAR TRADISIONAL YANG MENJUAL BARANG-BARANG SECARA ECERAN, DAN BUKAN PADA PASAR MODERN ATAU SWALAYAN. 2. DEWAN PENGUPAHAN DKI JAKARTA MELAKUKAN SURVEI PASAR PADA PASAR TRADISIONAL DI LIMA WILAYAH KOTA ADMINISTRATIF, YAKNI, WILAYAH JAKARTA PUSAT, JAKARTA BARAT, JAKARTA TIMUR, JAKARTA SELATAN DAN JAKARTA UTARA.
SURVEI KOMPONEN KHL YANG TIDAK DILAKUKAN DI PASAR TRADISIONAL : a. LISTRIK : Dewan Pengupahan DKI Jakarta Mengundang PLN untuk memberikan penjelasaan dan perhitungan pemakaian kebutuhan pemakain LISTRIK. b. AIR : Dewan Pengupahan DKI Jakarta Mengundang PDAM DKI Jakarta Untuk memberikan penjelasan dan perhitungan Pemakaian AIR Untuk Satu bulan. c. TRANSPORT : Menggunakan Tarip BUSWAY. d. REKREASI : Harga tiket rekreasi disurvei di dua tempat Rekreasi.
WAKTU SURVEY 1.SURVEI DILAKUKAN SEBANYAK DELAPAN KALI YAKNI PADA BULAN PEBRUARI, MARET, APRIL, MEI, JUNI, AGUSTUS, SEPTEMBER DAN OKTOBER. 2.SURVEI DILAKUKAN PADA MINGGU PERTAMA PADA SETIAP BULAN DAN DILAKUKAN PADA PAGI HARI.
Hasil Proyeksi KETERANGAN BULAN
BULAN KE X
NILAI KHL Y
NOVEMBER
10
2.452.011,09
DESEMBER
11
2.471.242,70
PERTUMBUHAN M TO M (%) 0,16 0,78
2015 JANUARI
12
2.490.474,31
FEBRUARI
13
2.509.705,91
MARET
14
2.528.937,52
APRIL
15
2.548.169,13
MEI
16
2.567.400,74
JUNI
17
2.586.632,35
JULI
18
2.605.863,96
AGUSTUS
19
2.625.095,56
SEPTEMBER
20
2.644.327,17
OKTOBER
21
2.663.558,78
NOPEMBER
22
2.682.790,39
DESEMBER
23
2.702.022,00
0,78 0,77 0,77 0,76 0,75 0,75 0,74 0,74 0,73 0,73 0,72 0,72 42
Rata-rata :
Feb-Des 2014
=
2.375.084,66
Feb'14-Des'15
=
2.490.474,31
=
+ selisih indomie soto betawi vs tepung 2.538.174,31 Terigu = 72,000 - 24,300 = Rp. 47,700
Original
Bahan Acuan : KUA PPAS dan RKPD 2015
as
Perkiraan
Perkiraan
Rata-rata
2014
2015
2014-2015
Pertumbuhan Ekonomi
5.9-6.3 (6.1)
5.9 - 6.4 (6.15)
6,125
Inflasi
5.0 - 6.0 (5.5)
5 - 6 (5.5)
5,5
A
Asli
B
47.700
i
dibulatkan 6,13
43
SKENARIO Alternatif 1 : menggunakan rata2 pertumbuhan ekonomi : 6.13%
UMP 2015
Feb'14-Des'15 = 2.490.474,31 Original selisih 72,000 24,300 = Rp. Indomie 2.538.174,31 47,700 SB x 1.0613 = 2.693.764,40 Alternatif 2 : menggunakan rata2 pertumbuhan ekonomi : 6.13 % + inflasi 5.5 % =11.63 Indomie SB
Asli
6.13
11.63%
2.538.174,31 x 1.1163 = 2.833.363,98
Alternatif3 : menggunakan rata2 pertumbuhan ekonomi : 6.13 % + inflasi 5.5 % + BBM 3.42 %=15.05 Indomie 2.538.174,31 SB X 1.1505 =
2.920.169,54
15,05%
44
ALTERNATIF KENAIKAN UPAH
TATA ULANG KEPUTUSAN ESENSIAL
• • • • •
Pengelolaan sistem produksi (manajemen produksi) akan melibatkan serangkaian proses pengambilan keputusan operasional, keputusan – keputusan taktikal bahkan keputusan strategis. Secara umum ada 5(lima) jenis kategori keputusan esensial didalam manajemen produksi, yaitu keputusan yang berkaitan dengan : 1. Proses Produksi 2. Kapasitas 3. Persediaan (Inventory) 4. Tenaga Kerja 5. Kualitas Produksi
ANALISIS DAN PERENCANAAN KERJA • Secara umum proses kegiatan analisis dan perancangan kerja adalah penelaahan secara sistematis terhadap pekerjaan dengan maksud untuk : • 1. Mengembangkan sistem dan metoda kerja yang lebih baik • 2. Membakukan sistem dan metoda kerja yang sudah baik • 3. Menetapkan waktu baku (standar produksi) untuk suatu pekerrjaan • 4. Membantu melatih pekerja dalam melakukan pekerjaan dengan metoda kerja yang telah diperbaiki.
PENILAIAN BEBAN KERJA (menurut Christensen,1991.Encyclopaedia of Occupational Health and Safety.ILO Geneva. Beban kerja
Konsumsi 02 l/mnt
ventilasi paru l/mnt
Suhu rectal
Denyut jantung
ringan
0,5-1,0
11-20
37,5
75-100
sedang
1,0-1,5
20-31
37,5-38
100-125
berat
1,5-2,0
31-43
38-38,5
125-150
Sangat berat 2,0-2,5
43-56
38,5-39
150-175
Sgt berat sekali
60-100
>39
2,5-4,0
>175
Contoh keputusan dalam manajemen produksi Design and Utilization Decision in Operations
Siklus Penjadwalan
Siklus Fabrikasi
Waktu Kerja Efektif dan Tidak Efektif pada Manufaktur
Dua unsur pokok dari analisis dan perancangan kerja adalah : •
•
1. Perancangan Metoda Kerja (Method Design), dimaksudkan untuk menetapkan tata cara kerja atau menyederhanakan pekerjaan dan mengusulkan cara kerja yang lebih baik 2. Pengukuran kerja (Work Measurement), ditujukan untuk menetapkan waktu penyelesaian suatu pekerjaan secara wajar oleh pekerja yang normal dengan metode kerja yang sudah dirancang dengan baik.
Peranan Analisis dan Perancangan Kerja dalam Peningkatan Produktivitas
Faktor yg Menimbulkan Perbedaan Upah Perbedaan
dalam permintaan & penawaran tenaga kerja. Perbedaan jenis pekerjaan. Perbedaan kemampuan, keahlian, dan pendidikan. Terdapat pertimbangan bukan keuangan dalam memilih pekerjaan. Mobilitas tenaga kerja.
Ketika Upah Naik, Pekerja Mungkin Memilih Jam Kerja Lebih Sedikit Tingkat Upah
Jumlah Tenaga Kerja
KONSEP GAIN SHARING
SCANLON PLAN
PASAL 92 UU 13/2003 1. Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi. 2. Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan Apa maksudnya? perusahaan dan produktivitas. 3. Ketentuan mengenai struktur dan skala upah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri. KEPMEN 49/2004 60
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP.49/MEN/IV/2004
Pasal 1 1
Upah
Bentuk uang, dibayar sesuai perjanjian atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarga atas suatu pekerjaan.
2
Struktur upah
Susunan tingkat upah dari yang terendah sampai yang tertinggi atau dari yang tertinggi sampai yang terendah.
3
Skala upah
Kisaran nilai nominal upah untuk setiap kelompok jabatan.
4
Jabatan
Sekumpulan pekerjaan dalam organisasi perusahaan.
5
Analisa jabatan
Proses metoda secara sistimatis untuk memperoleh data jabatan, mengolahnya menjadi informasi jabatan yang dipergunakan untuk berbagai program kelembagaan, ketatalaksanaan dan manajemen SDM.
61
1. Jaminan Pensiun Program pensiun yang dimaksud dalam UU SJSN adalah program pensiun manfaat pasti bulanan dengan rumusan umum sbb: Faktor Pensiun X Masa Kerja Pada Usia Pensiun X UDP ( Dengan maksimum sebesar sekian persen Upah Dasar Pensiun ) Program pensiun disebut memiliki skema manfaat karena besarnya manfaat ditetapkan (secara pasti) terlebih dahulu berdasarkan rumusan terhadap masa kerja pegawai dan variable upah (variable upah ini disebut upah dasar pensiun). Setelah rumusan besarnya pensiun ditetapkan berdasarkan upah, kemudian besarnya iuran akan dihitung. Besarnya iuran (biasanya) ditetapkan sebesar prosentasi tertentu dari Upah Bulanan. Dengan mekanisme ini maka istilah manfaat pasti diambil dari rumusan manfaat yang ditetapkan (Defined) terlebih dahulu, kemudian besarnya iuran dihitung menyesuaikan rumusan manfaat pensiun.
• Manfaat pensiun diatas diperluas dengan memberikan turunan manfaat (diteruskan) kepada janda/dua (Disebut Pensiun Janda/Duda) saat pensiunan meninggal dunia dan kemudian diturunkan lagi kepada anak (sampai usia tertentu misalnya anak masih berusia dibawah 25 tahun) apabila kedua orang tuanya meninggal dunia (Disebut Pensiun Yatim/Piatu) dan Pensiun Orang Tua dalam hal tidak ada janda/duda dan anak. • Besarnya iuran merupakan amortisasi atas nilai sekarang manfaat yang akan dibayarkan. Dalam perhitungan iuran ini dibutuhkan asumsi-asumsi antara lain tingkat kenaikan upah, tingkat bunga diskonto, tingkat inflasi dan tabel penurunan populasi. Dengan asumsi-asumsi atas faktor-faktor tersebut tingkat iuran ditetapkan. Selanjutnya permasalahan muncul pada saat kenyataan yang terjadi atas faktor-faktor tersebut tidak sesuai dengan tingkat yang di asumsikan.
Resiko Terjadinya Unfunded • Satu hal yang menyebabkan perhitungan pembiayaan program pensiun ini menjadi rumit adalah karena masa mendatang itu sifatnya tidak-pasti. Kita tidak dapat memastikan berapa upah menjelang usia pensiun misalnya 55 tahun terhadap seorang karyawan yang saat ini berusia 35 tahun. Kita juga tidak akan bisa memastikan hasil pengelolaan dana program pensiun dalam masa 20 tahun mendatang misalnya. Program pensiun manfaat pasti dikenal berisiko tinggi dalam pembiayaan mengingat hal-hal sebagai berikut: • Faktor Upah. Manfaat pensiun akan dirumuskan sebagai perkalian antara faktor pensiun, masa kerja dan upah karyawan. Kenaikan upah karyawan bertendensi meningkat setiap tahunnya mengikuti perkembangan inflasi sedangkan tingkat inflasi di Indonesia relatif tinggi. Terjadinya perbedaan dimana asumsi kenaikan upah (dalam perhitungan iuran) lebih rendah dari kenaikan gaji riil memunculkan pembiayaan lebih karena terjadi Unfunded Liability. • Kenaikan upah tidak dalam kendali Penyelenggara. Dalam hal penyelenggara adalah BPJS maka faktor kenaikan upah diatas terjadi di perusahaan di mana peserta bekerja dan tidak dalam kendali penyelenggara program pensiun. • Hasil Pengelolaan Dana. Situasi pengelolaan dana di Indonesia yang masih volatile memberikan ketidak-pastian perolehan imbal hasil (Yield) dalam pengelolaan dana dimasa mendatang. Saat ini sulit bagi kita untuk melakuan prediksi imbal hasil pengelolaan dana dimasa mendatang.
Bila Terjadi Unfunded Apabila terjadi unfunded terhadap BPJS sebagai penyelenggara jaminan pensiun nasional maka antisipasi yang kemungkinan dapat dilakukan: • Menaikkan tingkat iuran. Unfunded yang terjadi akibat perbedaan antara asumsi dan kenyataannya akan berakibat disesuaikannya perhitungan kewajiban. Akibatnya iuran akan meningkat. Untuk itu maka unfunded liability yang terjadi dapat di-funded-kan dengan meningkatkan iuran program. Hal ini memiliki potensi ditentang oleh pemberi kerja dan pekerja. • Besarnya manfaat disesuaikan. Penyesuaian iuran dengan menurunkan tingkat manfaat juga dapat dilakukan. Meskipun cara ini merupakan salah satu pilihan namun dalam prakteknya, pilihan ini tidak populer dijalankan karena adanya resistensi dari pekerja
Bila Terjadi Unfunded • Perpanjangan usia pensiun. Dengan perrpanjangan usia pensiun maka akumulasi iuran dapat ditingkatkan dan pembayaran manfaat pensiun diperpanjang. Namun langkah ini hanya bersifat menunda terjadinya unfunded dan memiliki potensi ditentang oleh pekerja usia produktif karena karirnya akan terhambat dan pemberi kerja karena mengkhawatirkan turunnya produktivitas. • Pelunasan Unfunded Liability. Pelunasan unfunded merupakan setoran kepada penyelenggara untuk meningkatkan aset sehingga terjadi kesetaraan dengan kewajiban. Dalam hal program pensiun nasional yang diselenggarakan oleh BPJS maka posisi penyetor unfunded ini (diharapkan) adalah pemerintah. Dengan pilihan ini maka dapat dikatakan bahwa program pensiun manfaat pasti berpotensi mengganggu fiskal negara.
Resiko Fiskal Tahun 2029 • Pola pensiun manfaat pasti bagi penyelenggara negara yang berjalan saat ini untuk PNS, TNI/Polri mengandung resiko fiskal yang sangat tinggi bagi negara, akan terjadi kerawanan fiskal menjelang tahun 2029 saat pensiun PNS/TNI/Polri terintegrasi kedalam BPJS Ketenagakerjaan (TK) karena pemerintah selaku pemberi kerja tidak turut membayar iuran, manfaat pensiun dibayarkan melalui APBN (pay as you go) sehingga saat ini APBN 2014 menanggung beban pensiun sekitar 90 T (tahun 2010: 39T, tahun 2013: 74T) untuk 4.9 juta pensiunan. • Menjadi pertanyaan besar apakah negara sanggup membayar Past Service Liability (PSL) sebelum bergabung dengan BPJS TK. • Saat ini trend dunia juga telah meninggalkan model pembayaran pay as you go, pemerintah harus turut membayar iuran JP selaku pemberi kerja.
Sikap Apindo Terhadap JP Apindo berpendapat harus dicarikan solusi terbaik untuk pelaksanaan JP tersebut selain azas manfaat pasti mengingat masih belum stabilnya perencanaan dan pelaksanaan aturan ketenagakerjaan seperti contohnya kebijakan pengupahan yang selalu cenderung populis dan mengakibatkan kenaikan upah setiap tahun secara signifikan maka dapat dibayangkan dengan kondisi tersebut akan sangat sulit untuk melakukan perencanaan pengelolaan dana yang dapat memenuhi pembayaran manfaat pensiun di masa mendatang. Perlu dipertimbangkan alternatif azas iuran pasti yang dapat mengeliminir masalah resiko fiskal dan ketidakcukupan dana, atau alternatif lainnya seperti Notional Defined Contribution (NDC) yang merupakan perpaduan antara antara azas manfaat pasti dan iuran pasti. Dengan berlakunya UU SJSN yang mengamanatkan JP adalah kewajiban, maka ketentuan pesangon PHK dalam UU 13/2003 seharusnya dihapusan dan di sinkronkan dengan UU SJSN Apindo sangat berkeberatan bila rencana teknis pelaksanaan JP belum matang dan dapat mendatangkan masalah besar dikemudian hari.
TIDAKlah SULIT MENYAMAKAN PENDAPAT, TETAPI YANG SULIT adalah mENYAMAKAN PENDAPATAN
TERIMA KASIH & SEMOGA BERMANFAAT
MY EMAIL :
[email protected] 0811 84 0718
