Menanti Era Badan Hukum Pendidikan...2. SBI Jangan Salah Penerapan...4

| Majalah Unesa - No. 25 Tahun VIII | Edisi September - Oktober 2007 |

Unesa Universitas Negeri Surabaya

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI PELINDUNG

Rektor PENASIHAT

Pembantu Rektor I Pembantu Rektor III Pembantu Rektor IV PENANGGUNG JAWAB

Pembantu Rektor II

K H U S U S

PEMIMPIN UMUM

Menanti Era Badan Hukum Pendidikan ...............................................................2

Kepala BAU & K

U T A M A

PEMIMPIN REDAKSI

Dra. Indiyah Suprapti, Dipl. TESL.

SBI Jangan Salah Penerapan ..................................................................................4

PERSPEKTIF Dr. Lutfiyah Nurlaela, M.Pd. ............................................................... 6 Men uju K etahanan P ang an Nasional... Menuju Ketahanan Pang angan Dr. Tatag Yuli Eko Siswono ..................................................................8 Mendorong Kreatif Siswa... Drs. I Nyoman Sudarka, MS. ..............................................................10 FIP Unesa Sia p Melaksanakan Tug as ... Siap ugas as... ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI

Drs. Suyatno, M.Pd REDAKTUR PELAKSANA

Anwar Holil, S.Pd. REDAKSI

Suhardjo Sudiarto Dwi Basuki Warju, S.Pd., S.T. LAY OUT

W AR TA KAMPUS ART

Wahyu Rukmo S, ST.

Perguruan Tinggi Berstandar Internasional .................................................................14 FMIPA Siapkan Perkuliahan untuk SBI .........................................................................15 Humas Perlu Melancarkan Arus Informasi ...................................................................16 Temu Klinik Pendidikan Unesa - Jawa Pos Diminati Masyarakat .............................18 FIK Tambah Dua Doktor .....................................................................................................20 40 Dosen Ikuti E-Learning ................................................................................................21 KKN Diduat dengan Empat Model .....................................................................................22 Jurusan PLB Unesa Banyak Peminat ..............................................................................22 Unesa Sudah Meluluskan 75.329 Wisudawan ...............................................................23 Jepang Beri Beasiswa Mahasiswa Jawa Timur .............................................................24

ADMINISTRASI

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Inf oSEHA T InfoSEHA oSEHAT Kesalahan Diet .....................................................................................................................25

Keterangan: Front Cover; Wisuda Ke-63 2007

Dra. Sri Suhartatik, MM DISTRIBUTOR

Subiyanto DITERBITKAN OLEH

Humas Unesa ISSN 1411 - 397X Alamat Redaksi :

Kampus Ketintang Surabaya 60231 Telp : (031) 8280383 Psw 124 Fax : (031) 8280804 Majalah Unesa menerima artikel, reportase, foto, berita, kritik, saran, dan seluruh materi tulisan yang tersedia di rubrik majalah ini. Tulisan yang dikirim disertakan file dan print out. Redaksi berhak menyunting tulisan yang dikirim, dan bagi yang dimuat akan mendapat imbalan.

(inset) Dra. Indiyah Suprapti

Side Cover; Widhi KDI bersama Rektor Unesa untuk memberikan dukungan.


PEMASANGAN IKLAN Harga Dinegosiasikan Kontak: Redaksi Majalah Unesa

Terimakasih Unesa TERIMA KASIH UNESA. Bangga dan haru, rasa itu menjadi satu. Tepat 1 November 2007 saya telah purna tugas dari Unesa. 25 tahun mengabdi, memberikan banyak karya dan rasa pada diri ini. Sejak menjadi PNS di IKIP Surabaya pada masa Rektor Prof. Slamet Dayono, saya berkesempatan melihat banyak perkembangan yang terjadi. Klimaks perubahan yang paling monumental adalah perubahan IKIP Surabaya menjadi Universitas Negeri Surabaya yang terjadi di tahun 1999. Itulah masa awal saya bertugas di Humas Unesa. Empat tahun menjelang masa purna tugas, menjadi masa yang paling indah dan berkesan bagi saya pribadi. Prof. Dr. Haris Supratno Rektor Unesa mempercayakan jabatan kepala Humas untuk saya emban. Jabatan itu memberikan warna tersendiri bagi saya dan kehumasan Unesa. Selama ini, pejabat kepala Humas yang selalu dijabat oleh unsur dosen, dipercayakan kepada staf yang menangani bidang keadministrasian. Jabatan itulah yang mengantarkan saya pada masa akhir tugas sebagai PNS di Unesa. Selama menjabat, tentunya ada kelebihan dan kekurangan yang mengiringi. Mudah-mudahan hal tersebut dapat menjadi modal bagi kepala Humas berikutnya dalam menapaki tugas kehumasan. Setumpuk pekerjaan masih ada di meja Humas. Untuk itu, pada kesempatan ini perkenankan saya menyampaikan empat usulan untuk kehumasan Unesa. Pertama, Humas perlu terus secara aktif menjadi jembatan komunikasi antara Unesa dengan masyarakat, sehingga masyarakat menjadi lebih akrab dengan Unesa. Untuk membangun pencitraan publik dan membangun informasi dan komunikasi kepada warga Unesa, yang perlu dilakukan adalah semua informasi kelembagaan Unesa yang bersifat terbuka untuk konsumsi umum, dan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh rektorat, fakultas, jurusan, UKM, lembaga, biro, dan UPT, perlu diinformasikan dengan melibatkan Humas. Salah satu cara yang dapat dilakukan, dengan meminta setiap informasi/ kegiatan tersebut diinformasikan kepada Humas untuk ditindaklanjuti sesuai kepentingan dan peran Kehumasan Humas Unesa. Sehingga Humas dapat berperan penting menjadi pusat informasi dan komunikasi Unesa. Untuk itu kegiatan dokumentasi kelembagaan seperti kliping koran, foto, dan video, pendokumentasiannya juga perlu dioptimalkan. Kedua, untuk mempublikasikan Unesa melalui media massa, Humas perlu menggandeng wartawan. Banyak cara yang telah dilakukan untuk mengakrabkan Humas dengan wartawan. Ke depan, Humas perlu 1

menyediakan ruangan khusus wartawan untuk beraktivitas menulis atau s e k a d a r “beristirahat”. Bila wartawan merasa Humas sebagai homenya, Unesa dapat menitipkan kepentingan Dra. Indiyah Suprapti, Dipl.TESL. beritanya pada para wartawan yang memanfaatkan ruang khusus wartawan di Humas. Ketiga, dalam kaitan kegiatan promosi Unesa Humas juga dapat terlibat aktif. Melalui program Pusat Informasi dan Promosi Unesa (PIPU) Humas pernah berhasil menggandeng beberapa lembaga perwakilan pendidikan dari luar negeri untuk hadir di Unesa seperti CCCL, AEF, NEC, British Council, Nice-Centre, dan menampilkan hasil karya civitas akademika. PIPU juga dapat dimanfaatkan misalnya, setahun sekali Unesa menampilkan semua sumber daya dan keunggulannya, seperti fakultas, jurusan, UPT, UKM dalam acara open house atau bursa kerja yang terbuka bagi warga Unesa dan masyarakat. Selama ini fakultas atau jurusan yang ingin melakukan kegiatan promosi selalu menghubungi Humas Unesa untuk memperoleh profil atau VCD tentang Unesa.

Keempat, strategi yang dilakukan oleh Unair dan ITS dengan melibatkan tenaga profesional di bidang kehumasan perlu dijadikan rujukan Unesa. Mereka melibatkan wartawan senior untuk membantu kegiatan kehumasan. Keberadaan tenaga profesional ini cukup efektif dalam membantu mereka berkomunikasi dengan media massa dan dalam kegiatan kehumasan lainnya. Mungkin hanya itu sumbangsih saya yang terahir untuk Unesa di akhir masa jabatan sebagai kepala Humas. Namun, bukan berarti semua pengabdian berakhir pada purna tugas ini. Sampai waktu saya yang terakhir, pengabdian akan terus diukir. Ucapan terimakasih saya haturkan kepada seluruh warga Unesa yang telah memberikan kesempatan, bantuan, dan dorongan yang luarbiasa sehingga saya dapat menyelesaikan tugas hingga akhir masa jabatan. Semoga amal bapak, ibu, dan saudara mendapat pahala berlimpah dari Allah SWT. Terimakasih Unesa. (Indiyah Suprapti)


Menanti Era

Badan Hukum Pendidikan SEJAK awal pemikiran perubahan perguruan tinggi menjadi badan hukum (dulu PT-BHMN) banyak masyarakat tidak setuju dengan pola kebijakan tersebut. Pasalnya, paradigma yang dipergunakan dalam mengelola suatu institusi pendidikan adalah paradigma liberal, otonomi kebablasan, dan berlogika pasar. RUU BHP yang dibahas di DPR sarat dengan

kebebasan dalam pengelolaan pendidikan Pemerintah secara gambling meroposisisi perannya dari penanggung jawab tunggal pendidikan menjadi “fasilitator” lengkapnya dalam konsideran butir (b) pada RUU BHP yang berbunyi, “Penerapan otonomi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan system pendidikan nasional, menuntut perlunya reposisi peran pemerintah semula regulator menjadi fasilitator …” Pendanaan pendidikan yang merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat (UU Sisdiknas No.20/ 2003 pasal 46 ayat (1) lebih pada upaya melepas tanggung jawab Negara. Kenyataan empiris menunjukkan kebangkrutan financial masyarakat menempuh bangku pendidikan. Institusi-institusi pendidikan tanpa melihat realitas kondisi kondisi ekonomi masyarakat menarik dana beraneka rupa. Pertanyaan yang patut dikemukakan, mengapa negara tak kunjung bersedia memenuhi ketentuan UU Sisdiknas No 20/2003 KERJASAMA: Unesa banyak melakukan kerjasama dengan pihak-pihak pemerintah maupun pasal 46 ayat 2? Amat jelas tertera swasta yang salah satunya adalah MoU Pustekom Diknas dengan Unesa bulan Agustus lalu. bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran neoliberalisme. Lihat pasal 19 ayat (1) yang pendidikan sebagaimana tercantum dalam pasal 31 menjelaskan bahwa biaya pendidikan BHPT berasal ayat 4 UUD 1945. Mengapa Negara “menghapus” dari pendiri, masyarakat, dan hasil usaha. Dari sini secara sepihak isi pasal 31 ayat 4 UUD 1945 yang jelas pemerintah mencari mitra dalam hal pembiayaan menyatakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya pendidikan. Nuansa privatisasi atau upaya pelepasan 20 persen diambilkan dari APBN/APBD. tanggung jawab pemerintah dalam menyelengggarakan Tidak hanya pendidikan tinggi yang diharapkan dan membiayai pendidikan juga terlihat dalam kegiatan berubah menjadi BHP, pendidikan menengah dan legalitas pendidikan. pendidikan dasar pun diniscayakan menjadi BHP. Dalam RUU tersebut pemerintah sengaja Akuntabilitas, otonomi, desentralisasi adalah panji melegalkan berdirinya badan hukum pendidikan dengan sekaligus pesan bahwa pemerintah secara tidak dalih desentralisasi/ otonomi pendidikan. Isu langsung membuat jalan pintas terhadap beban desentralisasi pendidikan yang melatarbelakangi anggaran pendidikan. Apabila RUU BHP ini sah dan munculnya ide tersebut merupakan alasan naif yang legal, pemerintah telah nyata-nyata konstitusional dibuat oleh pemerintah. Konsep otonomi pendidikan terhadap UUD 1945. Yang paling berbahaya adalah berawal diterapkannya link and match di Eropa, dampak dari perubahan tersebut, yaitu pendidikan kian tepatnya di Jerman, yang berarti seluruh kegiatan menjadi barang yang asing bagi masyarakat miskin dan ekonomi secara makro ditujukan untuk memenuhi termarjinalkan. Bisa jadi, institusi pendidikan kebutuhan stakeholders sehingga perlu adanya | Majalah Unesa - No. 25 Tahun VIII | Edisi September - Oktober 2007 |

2

mengelola pendidikan pendidikan seperti perusahaan. Pendidikan dijadikan produk jasa dan menuntut daya beli tinggi masyarakat. Argumen yang disodorkan pun dibuat masuk akal, yakni otonomi institusi pendidikan mengelola keuangan secara mandiri demi memajukan mutu pendidikan. Jika pendidikan bermutu membutuhkan biaya besar memang bisa dimaklumi, namun Negara tidak bisa begitu saja berlepas tangan. Solusinya adalah tidak hanya memantau perkembangan RUU tersebut,namun lebih kita harus tegas mengingatkan dan menyatakan lawan komersialisasi E-LEARNING: Salah satu program unggulan Unesa yang akan meningkatkan kualitas skill dan neoliberalisasi pendidikan dengan Information Teknologi and Communication (ICT) bagi para dosen dan mahasiswa di masa depan. melakukan beberapa hal. Pertama, pendidikan. Pendidikn sebagai proses kesadaran membendung agar regulasi pendidikan tidak meningkatkan derajat dan kualitas manusia tidak bisa berdampak pada komersialisasi pendidikan . Kedua diabaikan. Jangan sampai layanan pendidikan sulit menuntut agar agar pengalokasian 20 persendari dijangkau semua kalangan, sementara perluasan akses APBN segera dilakanakan. merupakan salah satu titik tekan dari Rencana Mencerdaskan kehidupan bangsa bukalah sekedar Strategis Pendidikan Nasional. perintah kata demi kata, huruf demi huruf konstitusi Untuk mengejar peningkatan statusnya menjadi belaka, namun lebih dari pada seruan untuk Badan Hukum Pendidikan (BHP) tersebut, Universitas memperjuangkan agar anak cucu bangsa ini dapat Negeri Surabaya terus melakukan persiapan-persiapan yang dibutuhkan. Salah satunya pembuatan proposal yang ditargetkan sudah bisa selesai sebelum akhir tahun. Namun, pengajuan proposal BHP ini sendiri saat ini juga masih menunggu Rancangan Undangundang (RUU) BHP digedok Sampai saat ini RUU BHP masih belum belum selesai digodog dan belum juga digedok, tapi katanya tahun ini diusahakan untuk bisa digedog,” jelas Prof. Dr. Haris Supratno Rektor Unesa. Tetapi bila nanti proposal BHP Unesa sudah rampung, namun RUU BHP belum juga digedog, maka ALUMNI: Salah satu kekuatan Unesa dalam mengembangkan potensi diri menuju BHPMN dimasa proposal itu akan diajukan untuk mendatang adalah kualitas para dosen dan mahasiswa serta IKA-UNESA (Ikatan Keluarga Alumni - Universitas Negeri Surabaya. status Badan Hukum Milik Negara (BHMN) transisi lebih dahulu. Tapi kalau nantinya sebelum proposal rampung dan RUU duduk bermartabat, dihargai, dan dihormati dalam BHP sudah digedog, berarti langsung saja diajukan kancah pergaulan dunia melalui pendidikan. Kelanjutan untuk BHP sesuai tujuan semula,” ujarnya.. Sebab, peradaban sebuah bangsa berkaitan erat dengan 3


lanjut Prof. Haris, perubahan status saat ini dikejar Unesa adalah BHP, bukannya BHMN. Hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Menurutnya, bila RUU BHP sudah digedog, maka semua lembaga pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai tinggi harus bisa berubah statusnya menjadi BHP. “Termasuk juga yang sudah BHMN harusnya,” tambah Prof. Haris. Memang diakuinya, secara operasional tidak terlalu ada perbedaan yang signifikan antara status BHMN dan BHP, hanya landasan hukumnya lebih kuat BHP karena didasarkan pada UU, sedangkan BHMN hanya didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP). “Karena RUU BHP belum juga digedog, jadinya Mendiknas membuatkan Permendiknas untuk BHMN untuk BHMN transisi dulu,” paparnya. Tapi untuk tingkat Perguruan Tinggi (PT) pemerintah telah mentargetkan tahun 2009 sudah harus 50 PT di Indonesia baik negeri maupun swasta yang berstatus BHP. “Karena itu kami yakin kalau RUU BHP itu sudah harus digedog tahun ini, sebab menurut informasi, saat ini RUU BHP sudah ada di meja Setneg (Sekretaris Negara),” tandasnya. Menurut Prof. Haris, dengan berstatus BHP pemerintah memberikan keleluasan pada tiap perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas dan kemandirian. “Status aset yang sebelumnya dikelola Unesa juga akan dipisah. Tanah akan menjadi milik negara, sedangkan sarana dan prasarana menjadi milik Unesa. Dengan kondisi seperti ini kami akan terpacu untuk lebih mandiri,” jelasnya. Isb

SBI Jangan Salah Penerapan Program Sekolah Berstandar Internasional (SBI) yang tengah digulirkan pemerintah, dibedah eksistensinya oleh para guru yang diundang oleh Unit Kegiatan Ilmiah Mahasiswa bekerjasama dengan keluargaunesa (1/9). Hadir dalam acara itu Munif Chatib (direktur sekolah YIMI Gresik), Drs Salamun (Kabid Dikdasmen Dinas P dan K Jatim), Endro S. Eklas (SMA Ciputra), dan Satria Darma (CBE/ The Centre for the Betterment of Education, Jakarta). Dalam acara tersebut terurai berbagai persoalan yang menyertai penyelenggaraan kelas SBI. Seperti diketahui, saat ini formasi sekolah di Indonesia terdiri dari sekolah rintisan, sekolah potensial, sekolah standar nasional, dan sekolah berstandar internasional (SBI). Selama ini SBI seolah menjadi indikator penting suatu kualitas sekolah. Beberapa sekolah di Surabaya yang telah ditunjuk untuk menjadi rintisan SBI diantaranya SMAN 5, SMAN 15, SMPN 1, dan SMPN 6. SBI adalah sekolah yang sudah memenuhi standar nasional pendidikan (SNP) plus X. SNP meliputi lulusan, isi, proses, pendidik, dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, dana, pengelolaan, serta penilaian. Dalam penerapannya, pemerintah menunjuk sekolah yang telah memenuhi SNP untuk ditunjuk menjadi rintisan SBI. Hanya saja dalam praktiknya, sekolah yang ditunjuk sebagai rintisan SBI tidak menyertakan nama rintisan tapi langsung menggunakan istilah SBI. Praktisi Pendidikan dari The Center for the Betterment of Education (CBE) Jakarta, Satria Dharma mengatakan, dari ratusan


sekolah yang ditunjuk pemerintah menjadi rintisan SBI menyusul keluarnya UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional, tidak ada satupun yang menggunakan nama rintisan SBI, tapi langsung menyebut sekolahnya sebagai SBI. Selain membohongi masyarakat, program rintisan SBI, kata Satria juga tidak didahului dengan riset yang mendalam. “Itu bisa dicermati dari kelemahan konsepnya yang sangat mendasar,” tukasnya. Konsepnya, SBI sama dengan standar nasional pendidikan plus X. Dimana X merupakan penguatan, pengayaan, pengembangan, dan pendalaman dengan mengadopsi standar pendidikan, baik dalam negeri maupun luar negeri yang diyakini memiliki reputasi mutu internasional. Seperti Cambridge, IB, TOEFL/ TOEIC, ISO, dan UNESCO, menjadikan konsep SBI tidak memiliki bentuk dan arah yang jelas. “Tak jelas apa yang diperkuat, diperkaya, dikembangkan dan diperdalam. Inilah yang akan menyulitkan sekolah. Apalagi Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) tak punya acuan yang jelas terkait apa yang dimaksud dengan X. Ini menunjukkan Dikdasmen tak paham akan konsep yang dibuatnya sendiri,” tandas Satria. Satria memberi contoh, syarat guru rintisan SBI harus menguasai Bahasa Inggris dengan TOEFL minimal 500 untuk dapat mengajar hard science. Padahal, bagi guru Biologi, Matematika, dan Fisika pasti akan sulit bisa memenuhi standar itu. Skor TOEFL tinggi tak menjamin cakap menyampaikan gagasan dalam 4

Bahasa Inggris. “Saya saja lulusan Bahasa Inggris dan seumur h i d u p menggunakan Bahasa Inggris belum baik. Apalagi yang tak pernah menggunakan,” imbuhnya. Kesalahan mendasar, lanjut Satria, SBI harus diajarkan dalam bahasa Inggris d e n g a n menggunakan media pendidikan mutakhir semacam LCD dan laptop. Padahal, di negara-negara maju, seperti Jepang, Prancis, dan Jerman, tidak perlu menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar jika ingin menjadikan sekolahnya dianggap bertaraf internasional. “Kurikulumlah yang harus bertaraf internasional. Jadi, fokusnya adalah penguatan kurikulum dan kualitas guru,” tegasnya. Penguatan bahasa Inggris bisa diberikan khusus kepada guru bahasa Inggris untuk meningkatkan kompetensi siswanya.

Segenap Redaksi & Kru Majalah Unesa mengucapkan

Selamat & Sukses

kualitas yang ditetapkan. Dikatakan Salamun, Kabid Dikmen Dinas P dan K Jatim, alasan Jatim menunjuk berbagai sekolah u n t u k menyelenggarakan kelas SBI sudah sesuai dengan UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. “Bahwa pemerintah d a e r a h menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu sekolah bertaraf internasional untuk semua jenjang,” terangnya. Berpijak dari UU itu, disusunlah sekolah yang dinilai layak SBI. Yakni, sekolah yang sudah menerapkan ICT (information communication and technology), mampu bekerja sama dengan pihak luar negeri, rombongan pelajar 20-30 siswa, menggunakan bilingual (dua bahasa), dan nilai ratarata siswa di atas 8,00. “Juga, tidak ada dikotomi antara sekolah negeri dan swasta untuk menyelenggarakan SBI,” tegasnya. Sekolah yang sudah merasa siap menyelenggarakan SBI bisa mengajukan ke Dinas P dan K. Apalagi, lanjut dia, untuk 2008 sudah ada usul 11 SD, 17 SMP, 12 SMA, dan 8 SMK untuk dirintis SBI. “Ini membuka peluang bagi swasta,” imbuhnya. Salamun mengakui, kenyataannya sekolah yang ditunjuk merintis SBI belum optimal dalam menerjemahkan konsep yang digagas pemerintah. “Kami akan memantau sekolahsekolah rintisan. Kami juga akan mengevaluasi program yang sudah jelas,” jelasnya.

DIES NATALIS UNESA KE 43

Jangan Hanya Gengsi Sekolah Munif Chatib direktur sekolah YIMI Gresik mengatakan, ketika ditelusuri di lapangan, banyak siswa yang memutuskan mendaftar SBI, namun sejatinya banyak yang tidak memiliki keinginan untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Menurut dia, dalam SK Direktorat Pembina Sekolah Menengah yang menyatakan beberapa daerah ditunjuk sebagai rintisan SBI, dalam penerapannya banyak sekolah yang menghapus kata-kata rintisan. Padahal, bila masih berstatus rintisan, seharusnya proses menuju SBI berlangsung lima tahun. “Yang terjadi, sekolah-sekolah yang ditunjuk banyak 5

yang menghapus kata rintisan. Ini demi gengsi jika sekolahnya menyandang status SBI,” kritiknya. Alhasil, lanjut Munib, dengan status SBI, sekolah berlomba-lomba memasang tarif tinggi untuk bisa masuk kelas itu. “Sekolah SBI mana sih yang biayanya nggak mahal?” tanyanya. Berdirinya SBI juga mengambil lahan sekolah swasta. “Banyak siswa kami yang dididik dengan baik dan pada akhirnya dianjurkan pemerintah untuk masuk SBI. Ini kan jelas tidak fair. Padahal, kata pemerintah tidak ada dikotomi SBI negeri dan swasta,” cetusnya. Seharusnya pemerintah memberikan penggambaran yang jelas tentang SBI kepada masyarakat sebagai konsumen pendidikan. “Dengan begitu, masyarakat tidak terkecoh dengan label SBI,” ucapnya. Tetap Berjalan Kasubdin Pengembangan dan Perencanaan Pendidikan Dinas P & K Jawa Timur, Salamun mengatakan, meski masih banyak sekolah di Indonesia yang kualitasnya jauh dari harapan, rintisan SBI yang digagas pemerintah harus dilaksanakan sambil jalan tanpa harus menunggu sekolah lain yang belum memenuhi standar

Tor


Menuju Ketahanan Pangan Nasional, Prodi Tata Boga Tayang di Media Televisi

Dr. Luthfiyah Nurlaela

BULAN Oktober ini, tepatnya tanggal 16, adalah hari pangan sedunia yang ke-27. Upaya memenuhi kebutuhan pangan bagi setiap individu sudah menjadi komitmen internasional. Pada tahun 1974, Food and Agriculture Organization (FAO) mengadakan World Food Summit yang pertama. Salah satu pernyataan penting dari pertemuan itu adalah bahwa “seluruh negara dan masyarakat dunia secara keseluruhan mengupayakan untuk menghilangkan kelaparan dan kekurangan gizi dalam waktu satu dekade.” Namun ternyata pernyataan tersebut belum dapat diwujudkan sampai dengan tahun 1990an, terutama karena adanya masalah ketidak-seimbangan distribusi, daya beli, dan pertumbuhan penduduk. Pada tahun 1992, FAO/WHO mengadakan International Conference on Nutrition di Roma yang antara lain mengemukakan pernyataan untuk “menghilangkan kematian yang disebabkan oleh kelaparan”. Dalam konferensi ini mulai dibahas mengenai pentingnya ketahanan pangan (food security) oleh para ahli pangan dan gizi. Selanjutnya pada tahun 1996, World Food Summit yang diselenggarakan oleh FAO memberi tekanan lebih besar mengenai pentingnya ketahanan pangan dengan dikeluarkannya kesepakatan untuk “mencapai ketahanan pangan bagi setiap orang dan untuk melanjutkan upaya menghilangkan kelaparan di seluruh negara.” Sasaran jangka menengah yang ingin dicapai adalah “menurunkan jumlah orang yang kekurangan gizi dari 800 juta menjadi 400 juta paling lambat tahun 2015”. Pada tanggal 6 April 2001, Wakil Presiden RI Megawati Soekarnoputeri, mencanangkan Gerakan Ketahanan


Pangan Nasional tahun 2001 di Istana Presiden, Bogor. Besarnya perhatian pemerintah pada pemantapan ketahanan pangan menunjukkan betapa pentingnya pembangunan ketahanan pangan dalam konteks pembangunan nasional, karena pangan yang cukup dan bergizi merupakan komponen utama dalam pembangunan manusia yang sehat, cerdas, dan produktif. Juga, perlu dipahami sepenuhnya, bahwa ketahanan pangan merupakan pilar bagi ketahanan nasional. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tentang Pangan, pengertian ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah dan mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Dengan pengertian tersebut, wujud dari ketahanan pangan dapat lebih dipahami setidaknya mencakup tiga hal. Pertama terpenuhinya pangan dengan kondisi ketersediaan yang cukup, mencakup pangan yang berasal dari tanaman, ternak, dan ikan untuk memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral, serta turunannya, yang bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia. Kedua, terpenuhinya pangan dengan kondisi yang aman, diartikan bebas dari cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia, serta sesuai dengan kaidah agama. Ketiga, terpenuhinya pangan dengan kondisi yang merata, diartikan pangan harus tersedia setiap saat dan merata di seluruh tanah air. Terakhir adalah terpenuhinya pangan dengan kondisi terjangkau, diartikan pangan mudah diperoleh rumah tangga dengan harga

6

yang terjangkau. penayangan program-program M.Si). Ketiga penampilan ini mengisi Permasalahan yang dihadapi saat ini, sosialisasi ketahanan pangan di TVRI program “Pojok Ibu-ibu” di JTV. Masih khususnya di Indonesia, adalah wujud dan JTV. Pada Program yang bertajuk pada program yang sama, Dra. Any ketahanan pangan dengan pengertian “Pasar Siang” dan “Ini Panganku” di Sutiadiningsih, M.Si. dan Dra. Dwi tersebut belum sepenuhnya tercapai. TVRI, Dosen-dosen Tata Boga bersama Kristiastuti, M.Pd, pada Mei 2007 yang lalu juga telah Masih rendahnya tampil dengan ketahanan pangan demo memasak bangsa ini kue-kue basah tercermin dari yang menggunakan beberapa indikator, pewarna alami. antara lain masih Dan dalam waktu banyak balita yang dekat, pada tanggal menderita gizi 11 November 2007 buruk dan bahkan yang akan datang, di antaranya beberapa dosen tergolong gizi Tata Boga juga atas buruk berat; sekitar kerjasama dengan 37,8 persen anak BKP, akan tampil usia sekolah 5-9 lagi di TVRI tahun mengalami dengan materi yang g a n g g u a n lain, yang pertumbuhan semuanya terkait (survei di 5 dengan sosialisasi propinsi); sekitar ketahanan pangan, 24,2 persen wanita khususnya pada Salah satu tayangan di JTv dalam program Pojok Ibu-ibu yang menampilkan nara usia subur TAMPIL: sumber dari dosen-dosen jurusan Tata Boga Unesa. aspek penganekamenderita resiko ragaman pangan kekurangan energi kronis, dan sekitar mahasiswa mempresentasikan beberapa dan keamanan pangan. 28 kabupaten kota terindikasi hidangan dalam bentuk demo memasak Selain sebagai wujud peranserta mengalami kerawanan pangan dan gizi. sekaligus dialog interaktif dengan dalam rangka mendukung program Kondisi seperti ini apabila berlanjut akan pemirsa. Sedangkan di JTV, masih pada pembangunan ketahanan pangan berdampak pada terbentuknya suatu program “Ini Panganku”, dosen-dosen nasional, kesempatan untuk tampil di generasi yang rentan baik fisik maupun Tata Boga secara bergantian tampil media televisi tersebut tentu saja juga daya pikirnya, padahal mereka harus sebagai nara sumber dan sekaligus menjadi ajang promosi bagi Unesa pada bersaing di dalam era global yang mempresentasikan pengolahan berbagai umumnya, dan Prodi Tata Boga semakin kompetitif, dengan muatan ilmu hidangan. khususnya. Lebih-lebih dalam rangka pengetahuan dan teknologi yang semakin Beberapa hidangan seperti rollade meningkatkan citra Unesa di mata tinggi pula. Oleh sebab itu, masalah tempe, bakso sehat, dan kue talam, masyarakat, maka program-program kecukupan pangan ini patut menjadi ditampilkan oleh Sri Handajani, S.Pd, semacam ini patut untuk terus perhatian setiap warga bangsa. M.Kes. dan Dra. Lucia TP, M. Pd., di dikembangkan. Membangun Berkaitan dengan hal tersebut, maka TVRI. Selanjutnya berturut-turut selama kepercayaan yang diberikan, dalam hal perlu dilakukan upaya sosialisasi Agustus 2006, adalah “Bakso sebagai ini oleh BKP Provinsi Jawa Timur, pendidikan ketahanan pangan dengan MP-ASI Balita” (oleh Dra. Lucia TP., maupun pihak-pihak lain, harus selalu baik melalui berbagai media. Salah satu M.Pd dan Nugrahani A., S.Pd., M.Pd); dijaga dengan memberikan karya terbaik. upaya sosialisasi yang telah dilakukan kemudian “Dendeng Ayam Giling untuk adalah melalui media televisi. Sejak lebih Bumil dan Buteki” (oleh Dra. Luthfiyah dari setahun yang lalu, Badan Ketahanan Nurlaela, M.Pd. dan Sri Handajani, S.Pd, Pangan (BKP) Provinsi Jawa Timur M.Kes.); dan “Otak-otak Batadu untuk Penulis adalah Dosen di menjalin kerja sama dengan Program Bumil dan Buteki” (Oleh Rita Ismawati, Jurusan Tata Boga Studi Tata Boga Unesa untuk S.Pd., M.Kes. dan Dra. Prima Retno W., Fakultas Teknik UNESA

7


Mendorong Berpikir Kreatif Siswa Melalui Pengajuan Masalah dan Pemecahan Masalah Matematika

Dr. Tatag Yuli Eko Siswono

MATEMATIKA sering dianggap sebagai ilmu yang hanya menekankan pada kemampuan berpikir logis dengan penyelesaian yang tunggal dan pasti. Hal ini yang menyebabkan matematika menjadi mata pelajaran yang ditakuti dan dijauhi siswa. Padahal, matematika dipelajari pada setiap jenjang pendidikan dan menjadi salah satu pengukur (indikator) keberhasilan siswa dalam menempuh suatu jenjang pendidikan, serta menjadi materi ujian untuk seleksi penerimaan menjadi tenaga kerja bidang tertentu. Melihat kondisi ini berarti matematika tidak hanya digunakan sebagai acuan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi tetapi juga digunakan dalam mendukung karier seseorang. Tantangan masa depan yang selalu berubah sekaligus persaingan yang semakin ketat memerlukan keluaran pendidikan yang tidak hanya trampil dalam suatu bidang tetapi juga kreatif dalam mengembangkan bidang yang ditekuni. Hal tersebut perlu dimanifestasikan dalam setiap mata pelajaran di sekolah, termasuk matematika. Dalam standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah mata pelajaran matematika (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 tanggal 23 mei 2006 tentang standar isi) telah disebutkan bahwa mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis,


kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerjasama. Mengembangkan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis maupun bekerja sama sudah lama menjadi fokus dan perhatian pendidik matematika di kelas, karena hal itu berkaitan dengan sifat dan karakteristik keilmuan matematika. Tetapi, fokus dan perhatian pada upaya meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dalam matematika jarang atau tidak pernah tersentuh oleh pendidik. Padahal kemampuan itu yang sangat diperlukan agar peserta didik dapat memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti, dan kompetitif. Bagaimana upaya mendorong kemampuan berpikir kreatif dalam matematika itu? Salah satu pendekatan adalah dengan berorientasi pada konsep masalah pada suatu tugas atau situasi. Secara alami, seseorang apabila dihadapkan pada suatu masalah akan mulai berpikir dengan mencari alternatifalternatif penyelesaiannya. Hal tersebut memang sifatnya individual. Suatu masalah bagi seseorang belum tentu menjadi masalah bagi orang lain. Misalkan seorang siswa kelas satu SD dihadapkan pada suatu pertanyaan “kalau kamu diberi apel oleh kedua kakakmu masing-masing 3 buah, dan kamu bawa 2 buah apel ke sekolah, maka berapa apel yang kamu tinggal di rumah?”. Bagi siswa tersebut pertanyaan itu bisa menjadi “masalah”, jika

8

mereka memahami pertanyaan dan kapasitas memahami dan mempunyai oleh guru (dari buku) dan diminta mengetahui langkah atau prosedur cara-cara (strategi) tertentu untuk memecahkannya. Pengajuan yang seharusnya digunakan untuk menyelesaikannya. Memberi tugas masalah membalik prosedur itu menyelesaikannya, meskipun pemecahan masalah itu diyakini akan dengan siswa membuat sendiri mungkin jawaban yang diberikan mendorong kemampuan berpikir pertanyaan dan mencoba s a l a h . memecahkannya. Pertanyaan itu Kegiatan ini bisa juga bukan mendorong siswa merupakan berpikir secara masalah, karena kreatif bagaimana siswa tersebut suatu pertanyaan tidak memahami yang dapat pertanyaan dikerjakan ia tersebut dan sendiri atau teman pengetahuannya lainnya dan (pengetahuan mereka mencoba prasyarat) belum memahami suatu dimiliki. Siswa konsep atau tidak mengetahui materi yang telah langkah yang dipelajarinya. seharusnya Hasil penelitian diambil dalam penulis telah m e n j a w a b menunjukkan BERPIKIR KREATIF: Tantangan masa depan yang selalu berubah sekaligus persaingan yang p e r t a n y a a n semakin ketat memerlukan keluaran pendidikan yang tidak hanya trampil dalam suatu bidang beberapa bukti tersebut. Selain tetapi juga kreatif dalam mengembangkan bidang yang ditekuni. b a h w a itu, dapat terjadi pemecahan karena siswa sudah pernah siswa termasuk kemampuan berpikir masalah maupun pengajuan masalah menghadapi pertanyaan itu di kelas kreatif. Apalagi jika masalah yang mendorong munculnya kemampuan atau pengalaman sehari-harinya, diberikan adalah masalah yang berpikir kreatif dalam matematika. sehingga pertanyaan itu bukan divergen tidak hanya pada cara tetapi masalah baginya, karena dapat juga pada jawaban yang tidak dijawab dengan langsung berdasar tunggal. Soal-soal yang rutin Penulis adalah Dosen di menuntut cara pengalaman sebelumnya. Jadi perlu umumnya Jurusan Matematika kecermatan dan kehati-hatian dalam penyelesaian dan jawaban tunggal Fakultas Matematika dan memilih suatu pertanyaan atau soal yang pasti (tepat), sedang non rutin Ilmu Pengetahuan Alam UNESA sehingga menjadi suatu masalah yang memberi peluang perbedaan dalam menyebabkan seseorang atau siswa cara maupun jawaban yang tertantang untuk menyelesaikannya. semuanya benar dan diterima secara Suatu masalah bukan berarti logis. Upaya lain adalah dengan tugas suatu soal atau pertanyaan yang sulit dan hanya mampu dipecahkan oleh pengajuan masalah. Pengajuan beberapa siswa yang cerdas atau masalah intinya merupakan tugas berbakat dalam matematika saja, kepada siswa untuk membuat atau tetapi dipilih suatu pertanyaan yang merumuskan masalah sendiri yang tidak rutin (soal yang bukan baru saja kemudian dipecahkannya sendiri atau diajarkan langkah-langkah dipecahkan teman lainnya. Kegiatan penyelesaiannya), menantang, dan pembelajaran matematika yang sebagian besar siswa mempunyai umum adalah siswa diberi masalah

9


FIP Unesa Siap Melaksanakan Tugas Sertifikasi Guru dalam Jabatan dan Prajabatan

Drs. I Nyoman Sudarka, MS.

Pendahuluan UNDANG-UNDANG RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, mengamanatkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk berkontribusi mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik yang dipersyaratkan bagi guru adalah berpendidikan S-1/D-IV yang dibuktikan dengan ijasah. Persyaratan kompetensi guru mencakup penguasaan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik yang diperoleh melalui sertifikasi. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik bagi guru yang dilakukan oleh LPTK yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. Sertifikasi guru dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan mutu guru, dengan dibarengi peningkatan kesejahteraan guru, dan diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran serta mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan. Peran FIP UNESA 1. Sertifikasi Guru Dalam Jabatan UNESA sebagai salah satu LPTK yang ditetapkan pemerintah untuk melaksanakan sertifikasi guru dalam


jabatan. FIP UNESA sebagai salah satu fakultas di UNESA ikut ambil bagian di dalamnya. Dalam pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan ini kompetensi FIP UNESA ada pada guru umum atau guru SD termasuk guru SLB dan guru BK. Dalam kegiatan sertifikasi guru dalam jabatan yang telah berlangsung beberapa tahap, FIP UNESA melibatkan dosen yang telah ditetapkan Dikti (Lulus Pelatihan Asesor) sebanyak 34 orang. Sebagai asesor dalam tugas menilai portofolio, guru harus memahami isi Buku Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan yang diterbitkan oleh Ditjen Dikti Depdiknas, serta mencermati Rubrik Penilaian Portofolio Sertifikasi Guru Dalam Jabatan, yang dituangkan dalam Panduan Penyusunan Portofolio Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2007, yang diterbitkan Ditjen Dikti Depdiknas. Harapan Pimpinan Fakultas kepada para dosen (asesor) yang dilibatkan dalam pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan ini diantaranya: (1) Memegang teguh komitmen nasional untuk meningkatkan mutu pendidikan (2) Komitmen tadi diwujudkan dalam action, senantiasa berupaya melakukan inovasi serta berkontribusi dalam mengembangkan model-model pembelajaran, dan secara melembaga meningkatkan aktivitas kerjasama kemitraan dengan sekolah-sekolah agar hasil-hasil pengembangan di LPTK dapat

10

didiseminasikan kepada guru-guru, yang pada akhirnya guru-guru dalam tugasnya dapat meningkatkan profesionalismenya.

yang profesional. Untuk menghasilkan lulusan guru BK yang professional maka kurikulumnya juga 8 semester plus 1 semester Pendidikan Profesi. Guru profesional yang menjadi tingkat lulusan LPTK di masa mendatang, nantinya mereka tidak perlu menunggu harus memperoleh pengalaman kerja lebih dulu, baru kemudian

mungkin akan berakhir jika seluruh guru dalam jabatan telah memperoleh sertifikat pendidikan profesional. Sedangkan pegangkatan guru baru nanti adalah guru yang profesional 2. Sertifikasi Guru Prajabatan artinya proses sertifikasi dilaksanakan Sertifikasi guru prajabatan simultan dengan proses pengangkatan. maksudnya adalah LPTK yang Diantisipasikan pula bahwa lulusan menghasilkan lulusan/calon guru, harus LPTK, dari sisi kualitas adalah guru mulai berbenah professional yang diri, mulai dari siap uji sertifikasi, m e n a t a dan dari sisi kurikulumnya, kuantitas produk mengembangkan LPTK hanya model-model untuk mencukupi pembelajaran kebutuhan tenaga serta pola guru, dan tidak pelaksanaan boleh melebihi P r o g r a m kebutuhan. Jadi Pengalaman kedepan akan Lapangan (PPL) lebih bernuansa sedemikian rupa, bahwa LPTK agar lulusannya m e n c e t a k benar-benar lulusan/guru adalah calon guru sesuai pesanan yang profesional. (kebutuhan). Dengan kata lain Sebagaimana WORKSHOP: Sertifikasi bagi Guru dan Dosen telah dilaksanakan oleh Tim Sertifikasi Unesa. pendidikan calon digambarkan di guru di LPTK atas, FIP nantinya harus diintegrasikan dengan diperbolehkan mengikuti sertifikasi. UNESA siap berperan dalam pendidikan profesi guru. Hal ini akan Lulusan LPTK yang dimaksud dapat pelaksanaan sertifikasi guru dalam membawa konsekuensi, misalnya langsung mengikuti uji sertifikasi, dan jabatan, dengan melibatkan dosen Program Studi S-1 PGSD jika mereka lulus dan bekerja/ sesuai dengan kapasitas dan kurikulumnya terdiri dari 8 semester di mengajar, mereka berhak menerima kebutuhan. Di sisi lain FIP UNESA tambah 1 semester Pendidikan Profesi. tambahan kesejahteraan sebesar satu terus berbenah dalam segala aspek S-1 PGSD FIP UNESA yang kali gaji pokok. Namun, mekanisme dan baik kurikulum, SDM, sarana dan dibuka/menerima mahasiswa sejak pola pelaksanaan sertifikasi guru prasarana guru menyiapkan diri tahun akademik 2006/2007 telah prajabatan ini belum rampung sebagai LPTK yang mampu menerapkan kurikulum 8 semester + dirumuskan. Dalam hal ini sebagian menghasilkan lulusan calon guru 1 semester Pendidikan Profesi. tugas menjadi tanggung jawab LPTK profesional. Demikian pula S-1 PG-PAUD khususnya dalam meracang kurikulum (Pendidikan Guru-Pendidikan Anak 8 semester + 1 semester Pendidikan Usia Dini) yang memperoleh ijin sejak Profesi, dan selebihnya dikembangkan tahun akademik 2007/2008 ini juga akan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Penulis adalah Dekan menerapkan kurikulum 8 semester + Tinggi Depdiknas. Fakultas Ilmu Pendidikan Diperkirakan bahwa sertifikasi 1 semester Pendidikan Profesi. Tidak UNESA terkecuali Bimbingan Konseling (BK), guru dalam jabatan yang telah bergulir, Kedepan lulusannya berupa guru BK pada suatu saat nanti kegiatan ini

11


WISU DA U NESA KE-6 3

HUT FE KE-1

SEMILOKA SERTIFIKASI GURU

GAN DEN A S UNE MoU

AS DIKN M EKO PUST


HALAL BI HALAL 12

N PASA E L PE

M ALTI K I I XV PON T E ATL

WORKSHOP SBI - FMIPA

UJIAN TERBUKA S3

MoU UNE SA D ENG AN b i

13


Perguruan Tinggi Berstandar Internasional KEMAMPUAN perguruan tinggi untuk berpartisipasi dalam daya saing bangsa merupakan salah satu target pembangunan jangka panjang pendidikan tinggi. Dalam upaya mencapai target tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Depdiknas untuk periode 2005-2009 menetapkan perguruan tinggi Indonesia berstandar internasional. Dirjen Dikti Depdiknas, Prof. Dr. Satryo Soemantri Brojonegoro mengatakan untuk meningkatkan peringkat perguruan tinggi secara internasional, maka akan dilaksanakan suatu internasionalisasi program-program di perguruan tinggi. Komponennya mencakup standar kurikulum, bahasa, kerjasama secara internasional, serta keterlibatan mahasiswa dan dosen asing. Selain itu, juga penelitian internasional bersama dengan lembaga-lembaga asing dan lain sebagainya. “Hal tersebut akan mendongkrak peringkat perguruan tinggi Indonesia di tingkat Internasional,” kata Satryo pada Lokakarya Pendidikan Internasional di Jakarta beberapa waktu yang lalu. Menurut Satryo, lokakarya ini untuk menggagas ide-ide dalam mencari bentuk yang cocok guna meningkatkan mutu dan peringkat internasional. “Program seperti ini bukan hanya sekedar untuk tampil, tetapi lebih kepada tanggung jawab kepada masyarakat karena perguruan tinggi menggunakan dana masyarakat. Harapannya, akan menghasilkan perguruan tinggi yang bermutu dan berperingkat tinggi, sehingga mampu mengangkat citra bangsa,” katanya

Satryo memaparkan, peringkat perguruan tinggi TOP 500 dunia versi Times Higher Education, Universitas Indonesia menduduiki peringkat 250, Institut Teknologi Bandung menempati peringkat 258, Universitas Gadjah Mada di posisi 270, sedangkan Universitas Diponegoro di peringkat 495. Sementara itu, Universitas Terbuka (UT) pada Maret lalu tanpa banyak publikasi ternyata meraih akreditasi internasional dan ISO 9001-2001 untuk bidang layanan bahan ajar dari Badan Sertifikasi SAI Global. Menurut Satryo, targetnya dalam renstra tiga perguruan tinggi dalam tahun 2006, tapi ternyata lebih dari tiga universitas. Perguruan tinggi di Indonesia lainnya bisa mengikuti jejak mereka. Atau bahkan lebih baik lagi kalau bisa. Sedangkan, yang sudah memperoleh peringkat diharapkan terus menaikkan peringkat tersebut. Contohnya, di dunia sepak bola juara dunianya Italia. Untuk itu, perguruan tinggi kita harus berusaha bias untuk mengimbangi juara dunianya di bidang pendidikan tentunya. Oleh karena itu, ia menawarkan kepada perguruan tinggi nasional untuk mencari dan memilih bidang yang akan mereka tonjolkan untuk mencapai peringkat tersebut sesuai dengan potensinya masing-masing, sementara, pemerintah akan terus memberikan peluang. “Silahkan perguruan tinggi itu untuk mencari bidang yang pas untuknya. Model mana yang mau ditempuh, kita beri peluangnya, mereka mencari. Dengan resiko mereka salah pilih , ya begitulah, namanya orang hidup, harus


memilih,’ kata Satryo. Apa targetnya? Dengan menggulirkan peluang tersebut pemerintah berharap makin banyak perguruan tinggi yang akan terdorong untuk memposisikan mutu diri sejajar dengan di luar negeri. Maksudnya agar kampus di Indonesia tidak tertinggal jauh. “Kalaupun belum berperingkat internasioanal, paling tidak pola pikirnya sudah internasional. Misalnya, tidak dilakukan demo. Karena mencerminkan kita belum berpikir, belum punya mindset internasional. Pola pikirnya masih sangat sempit dan masih kedalam,” ungkapnya. Mindset internasional itu, contohnya, bersikap profesional, komit pada tanggung jawab, memegang janji, maupun ucapan., termasuk saling menghargai. Berbeda pendapat itu biasa, namun begitu pendapat disepakati harus diikuti. Dan, selau bekerja untuk mencapai yang terbaik. Jangan pernah puas dengan yang sudah ada, jadi termasuk nilai-nilai universalpun kita ingin tampilkan di situ. Bukan hanya mendapat ilmu yang kadangkadang masih belum begitu maju, tetapi harapan kita mendapat suatu kematangan, sehingga saat berkiprah di internasional akan dihargai. Sebut saja Filipina, setiap tahun ekspor 60.000 perawat ke Eropa. Mereka diterima dengan baik, bekerja dengan baik disana. Sedangkan perawat Indonesia masih susah masuk ke Eropa, mungkin ilmunya tidak terlalu jauh ketinggalan, akan tetapi sikap (attitude) yang mungkin kita belum sehebat mereka. Untuk bisa mencapai perubahan dengan mindset internasional kita

14

harus kreatif, inovatif. Hal itu hanya mungkin bisa tercapai kalau perguruan tinggi itu dalam bentuk badan hukum, supaya mempunyai kewenangan, entitas, untuk kreatif, inovatif. Bila jurang itu tidak bisa dihindarkan, akan ada proses alamiah, di mana perguruan tinggi yang maju terus maju, karena dia punya usaha yang lebih besar. Perguruan tinggi yang tidak melakukan usaha itu akan tertinggal. Pemerintah memberikan peluang mereka yang tertinggal ini untuk maju. Tapi kalau sudah diberi kesempatan ternyata tidak berkembang juga, barangkali pemerintah akan menawarkan kepada perguruan tinggi itu untuk menutupnya saja. Pemerintah, dalam hal ini Ditjen Dikti akan memfasilitasi perguruan tinggi yang akan mengembangkan potensinya menuju peringkat internasional. Hal ini dilakukan dengan memberikan peluang melalui program-program hibah kompetisi. Misalnya, kompetisi penelitian atau pendidikan. Intinya, tidak ada pembatasan bagi perguruan tinggi manapun bisa mengikuti program ini untuk berkembang maju. Misalnya Unesa dengan salah satu perguruan tinggi di Jepang, Jerman, Belanda, dll. Mereka bertukar dosen, bertukar mahasiswa, itu biasa. Kalau untuk program ini sebanyak mungkin dilakukan maka akan terjadi sosialisasi. Pertimbangannya dengan banyak bangsa asing, tidak hanya bahasa yang kita peroleh, tapi cara bergaulnya lain. Dan saya lihat begitu ada orang asing di sebuah kelas, kelas Indonesia, kita terpacu untuk maju. Dia takut kalah sama orang asing ini, malu, masa orang asing bisa dapat A kita tidak dapat A. Jadi ada proses.Selain itu, program pemerintah untuk internasionalisasi perguruan tinggi adalah dengan melihat proposal yang diajukan. Pbr

15

FMIPA Siapkan Perkuliahan untuk SBI MELIHAT perkembangan Sekolah Berstandar Internasional (SBI), agaknya menjadi perhatian Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unesa. Saat ini, FMIPA tengah mempersiapkan para mahasiswanya untuk dapat mengajar sesuai standar SBI. Hal itu terungkap dalam diskusi bersama antara Unesa, Depdiknas, Science and Mathematics Education Center (SMEC) Curtin University of Technology. Acara itu diselenggarakan FMIPA, Pusat Sains dan Matematika Sekolah

Suasana diskusi di FMIPA Unesa

(PSMS), Program Pascasarjana Unesa, Depdiknas (DiktiPMPTK) dan Science and Mathematics Education Centre (SMEC), Curtin University of Technology pada tanggal 22-23 Oktober 2007. Dalam diskusi itu, dihadiri para dosen, mahasiswa, perwakilan Dikti, PMPTK, dan perwakilan sekolah bertaraf internasional (SBI). Kegiatan ini merupakan penjajagan kerjasama institusi antara Unesa dengan SMEC, Curtin University of Technology yang didukung oleh Depdiknas. Beberapa kerjasama yang tenagh dijajaki antara lain pembukaan program rintisan S1 kelas internasional, pembukaan program studi S3 sains, kerjasama di bidang penelitian pendidikan, pengembangan perangkat pembelajaran, perencanaan kurikulum, sandwich program, sekolah mitra bagi SBI, dan masih banyak lagi. Mok


Humas Perlu Melancarkan Arus Informasi BAKOHUMAS (Badan Koordinasi Humas Pemerintahan) sebagai wadah koordinasi humas pemerintahan seperti di lingkup departemen, lembaga negara, perguruan tinggi, dan BUMN mengadakan pertemuan tahunan yang berlangsung di Bali September lalu. Pada acara itu, Presiden Susilo Bambang Yudoyono hadir sebagai pembicara utamanya. Bakohumas yang beranggotakan 183 instansi (tidak termasuk humas di daerah provinsi dan kabupaten/kota), memiliki peranan dan fungsi yang sangat potensial dan strategis. Peranan dan fungsi untuk membantu pemerintah bagi pelancaran arus informasi antar lembaga pemerintahan, antara pemerintah dengan masyarakat dan sebaliknya, melalui pengelolaan dan pendiseminasian informasi kebijakan pemerintah, beserta program dan kegiatannya agar diketahui dan dipahami masyarakat luas. Hal itu sesuai dengan visi yang hendak diraih Bakohumas, yakni terwujudnya sinergi pelancaran arus informasi pemerintahan dalam meningkatkan citra positf pemerintah dan kualitas kehidupan bangsa. Visi ini lebih lanjut dijabarkan melalui misinya yakni meningkatkan fasilitasi pelancaran arus informasi dari pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya; meningkatkan koordinasi dalam penyebarluasan informasi dan meningkatkan profesionalisme bagi setiap pejabat humas pemerintah. Dengan demikian tugas utama yang harus diemban oleh seluruh praktisi/ pejabat humas pemerintah diantaranya (1) membantu melancarkan arus informasi antar

Oleh-oleh dari Pertemuan Bakohumas di Bali yang Dihadiri Presiden

lembaga pemerintah, dan antara pemerintah dengan masyarakat, (2) mengadakan koordinasi dan kerjasama antara humas departemen, lembaga pemerintah nondepartemen, BUMN, serta pemerintah daerah.

kenyataan, hampir sebagian besar dari humas-humas pemerintahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya masih banyak terkendala oleh struktur dari organisai humas pemerintah yang belum memadai. Misalnya terkait dengan jabatan dan eselonisasi yang masih sangat bervariasi, dan tidak memberikan fokus pada tugas dan fungsi humas itu sendiri. Kultur budaya kerja praktisi atau pejabat humas yang masih sulit melakukan perubahan mindset dari yang bercitra sebagai

BERPOSE: Salah satu sudut backdrop di acara Pertemuan Tahunan Tingkat Nasional BAKOHUMAS yang diselenggarakan di Bali, September 2007.

Merencanakan dan Melaksanakan Kegiatan Kehumasan Beban pekerjaan sebagaimana tersebut di atas, memang sudah merupakan performance minimal humas pemerintah yang semestinya terjadi dalam kegiatan kesehariannya. Namun dalam


pejabat yang “to be served” menjadi “to served” kepada publik. Masih adanya persepsi terhadap peran dan fungsi humas yang kurang strategis dalam suatu instansi oleh pimpinan instansi, sehingga organisasi kehumasan yang ada kurang berdaya, kurang memiliki motivasi kerja dan tidak memiliki kreativitas 16

dalam melaksanakan tugasnya. Hampir sebagian besar humashumas di pemerintahan dalam pelaksanaan tugas pokoknya belum ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai. Kondisi SDM yang bertugas di humas-humas pemerintahan, sebagian besar belum memenuhi kualifikasi sebagai petugas humas yang professional. Bahkan ada citra bahwa humas adalah tempat buangan, hanya sebagai pelengkap dari suatu organisasi di departemen maupun di pemerintah daerah. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap informasi humas pemerintah masih rendah, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu (1) informasi yang disampaikan oleh humas pemerintah kurang terkemas secara baik, (2) media yang digunakan (penerbitan internal seperti majalah, tabloid, leaflet dan website) kurang diminati oleh publiknya dan belum mampu menjangkau khalayak masyarakat yang lebih luas. Penyampaian informasi tentang kebijakan pemerintah yang dilakukan oleh humas sering ketinggalan (prinsip aktualitasnya hilang), dan bahkan sering tertutup oleh beritaberita yang disampaikan oleh media massa. Citra humas pemerintah yang masih perlu terus ditingkatkan (SDM, sarana dan prasarana, kinerja organisasi, dan manajemen). Dalam beberapa literatur ditemukan pengertian, bahwa humas pada intinya mempunyai makna dan posisi sebagai suatu kegiatan yang dilangsungkan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik dan saling pengertian antara suatu organisasi dengan segenap khalayaknya. Tujuan dari humas adalah untuk memastikan bahwa niat baik dan kinerja organisasi yang bersangkutan senantiasa dimengerti oleh pihakpihak lain. Oleh karena itu 17

kegiatannya harus dilakukan secara “deliberate”, planned”, “performance”, public interest”, “two way commuciations”, dan “management function”. Artinya, kegiatan humas harus memiliki tujuan yang jelas, dan disengaja, harus terencana dengan baik, kegiatannya tidak terlihat sporadis, dan aktivitasnya dapat diukur atas kinerjanya. Di samping itu humas tidak hanya bertindak atas dasar “supply-side” saja tapi juga harus memperhatikan “demand-side”nya. Tidak hanya mementingkan distribusi informasi semata, tetapi juga harus memperhatikan dan menyikapi umpan balik dari publiknya. Dan yang penting adalah bagaimana humas dalam setiap aktivitasnya, merupakan bagian dari pengambilan keputusan manajemen puncak (top management) dari suatu organisasi/ lembaga/instansi dimana humas berada. Di samping itu, humas juga mempunyai peranan sebagai “problem solving process fasilitator”, yakni membantu kerja manajemen melalui kerja sama dengan bagianbagian lain dalam organisasi untuk menemukan pemecahan masalah yang memuaskan. Humas merupakan bagian dari manajemen yang menbantu organisasi dan pimpinan melalui proses penyelesaian masalah secara rasional. Sedangkan dalam posisi sebagai “communication facilator”, pelaksana humas membantu manajemen menciptakan kesempatan-kesempatan untuk “mendengar” apa kata publik dan menciptakan peluang agar publik juga perlu “mendengar” apa yang diharapkan manajemen. Peranan lainnya yang juga sangat potensial adalah menyediakan layanan informasi dan komunikasi yang optimal. Di dalam pelaksanaan peranannya, pejabat atau petugas

humas harus mampu menangkap apa yang dikenal sebagai “mindshare”, “marketshare”, dan “hearshare”, yang sering dipraktikkan oleh para pengelola humas di berbagai negara. Pola kerjanya dapat kita implementasikan pada berbagai aktivitas kehumasan, baik di perusahaan-prusahaan swasta, lembaga kehumasan pemerintahan maupun pada organisasi-organisasi kehumasan lainnya. Mindshare memberi pemahaman pada kita bahwa dalam kegiatan kehumasan diperlukan adanya langkah-langkah aktivitas yang mampu menangkap pikiran khalayak, guna memberi input bagi pengambilan kebijakan lebih lanjut. Langkah-langkah aktivitas ini dilakukan melalui pemetaan segmentasi (mapping) khalayak, menentukan target sasaran (targeting) sesuai dengan karakteristik segmentasinya, dan upaya memupuk rasa memiliki/ menjadi (sense of being atau menjadi one of us) dari suatu organisasi kehumasan yang kita kelola. Di samping itu, organisasi kehumasan yang baik, juga perlu memiliki kemampuan dalam “marketshare”, yang intinya adalah bagaimana ide-ide/informasi dapat dikemas melalui “selling” sebagai taktik penjualan,”marketing mix” sebagai taktik kreatif dan “diferensiasi” sebagai taktik inti, dimana humas harus mampu melakukan keunikan atau spesifik terhadap produk-produk layanan informasinya, pengemasan informasi yang menarik, mudah dicerna, dan selalu diingat oleh stakeholdernya. Untuk itulah humas perlu memperhatikan brand atau nama baik, sebagai value indicator pelayanan atau services yang memadai sebagai value enhancer dan proses atau aktivitas sesuai kebutuhan dan tuntutan khalayak sebagai value enabler.


Presiden Susilo Bambang Yudoyono mengatakankan, pasca krisis Indonesia ternyata masih sering dirugikan oleh negara lain akibat informasi dan persepsi yang keliru menyangkut masalah sosial serta gangguan keamanan yang muncul. “Negara kita dituding paling korup dan tidak menjalankan demokrasi. Bahkan masih ada yang yang mengatakan hukum di Indonesia amburadul. Akibat tudingan itu menimbulkan pencitraan negatif dan sangat merugikan Indonesia. Untuk itu menjadi tugas semua pihak termasuk jajaran Bakohumas untuk memberi informasi sebaik mungkin dan sebenar-benarnya agar bisa meminimalisasi persepsi yang keliru tersebut,” ungkap presiden. Menurut presiden, dalam lawatannya ke luar negeri dirinya selalu berupaya memberi penjelasan yang sebenar-benarnya kepada berbagai pihak tentang apa yang terjadi di Indonesia. “Kita jangan menyembunyikan kekurangan yang ada, namun terbuka memberi penjelasan akan apa yang telah dilakukan dan mana yang belum dilakukan,” jelasnya. Kepada anggota Bakohumas seIndonesia, kepala negara memberikan lima resep agar bisa menjalankan fungsi kehumasan dengan baik. Pertama , humas harus menyampaikan berita yang benar. Kedua, dilakukan secara terencana dan berkesinambungan. Ketiga, memakai bahasa yang tepat agar bisa dipahami masyarakat. Keempat, menggunakan teknologi. Kelima melakukan melakukan evaluasi terhadap informasi tersebut, apakah bisa dipahami dengan baik oleh masyarakat. “Di tengah era keterbukaan dan demokrasi saat ini informasi sudah menjadi kebutuhan masyarakat,” tambah presiden. Pbr

Temu Klinik Pendidikan UnesaJawa Pos Diminati Masyarakat TEMU Klinik Pendidikan Unesa-Jawa Pos yang digelar di Gedung Graha Pena diminati masyarakat (22/9). Kuota untuk 100 pendaftar langsung habis dalam tempo tiga jam. Mereka adalah para guru dan orangtua yang rela antri untuk mendapatkan kesempatan berkonsultasi kepada para pengasuh klinik pendidikan. Selama ini konsultasi hanya dilakukan melalui Harian Jawa Pos yang diterbitkan setiap hari minggu, sehingga kesempatan dapat bertemu langsung dengan para pengasuhnya yang berasal dari dosen-dosen Unesa tidak disia-siakan oleh para pembaca Jawa Pos. Para pengasuh klinik pendidikan yang hadir saat itu adalah Dr Warsono MS, Suroto Ph.D, Drs Martadi M.Sn, Drs Suyatno M.Pd, Dr Lutfiyah Nurlaela, Dr Siti M Amin, Drs Alimufi Arief M.Pd, dan Drs Purwohandoko MM.

PEMBICARA: Diskusi Publik Klinik Pendidikan yang digelar digelar di Gedung Graha Pena diminati masyarakat (22/9). Para Pembicara siap berbagi problem dengan masyarakt seputar pendidikan di Indonesia.

Berbagai problem pendidikan diluncurkan para peserta konsultasi. Seperti yang disampaikan oleh Erni Purwaningsih, guru SD yang bertanya kepada Siti M Amin, tentang sertifikasi bagi guru yang masa kerjanya kurang dari 10 tahun. Dia ingin tahu kapan guru yang memiliki kualifikasi seperti itu bisa ikut sertifikasi jika prioritas pemerintah masih pada guru tua. “Saya khawatir tidak kebagian kuota dalam sertifikasi guru,” kata Eny. Menurut dosen FMIPA itu, ada semacam ketakutan para guru muda kalau mereka tidak bisa ikut sertifikasi. Ketakutan itu memang wajar. Apalagi, jumlah guru di Indonesia memang cukup banyak. Jika pemerintah memutuskan menyertifikasi guru tua dulu, otomatis para guru muda harus bersabar menunggu giliran. Meski, pemerintah telah menargetkan dalam jangka 10 tahun akan menyertifikasi 2,7 juta guru. “Sekarang kan juga sudah dibahas tentang program profesi guru dalam jabatan. Saya sarankan para guru muda ikut, walau sampai sekarang belum ada kejelasan,” uangkap ibu dua anak tersebut. Seorang ibu juga mengajukan pertanyaan kepada dosen matematika Unesa itu tentang persoalan sulit belajar yang dihadapi sang anak. Dia waswas anaknya tidak lulus sekolah karena malas belajar. Padahal, sang anak sudah


18

duduk di kelas tiga SMP. “Dulu kakaknya tidak begitu. Disuruh belajar, tidak susah,” ujarnya. Wanita yang akrab dipanggil Amin tersebut lantas menyarankan kepada sang ibu untuk tidak membedabedakan anak. Sebab, masing-masing anak memiliki keunikan. Untuk memacu semangat belajar anak, wanita berkerudung tersebut juga memberi contoh agar sang ibu ikut “belajar” jika anaknya disuruh belajar. Misalnya, membaca buku-buku ilmiah. Baik buku tentang problem anak, perkembangan anak, atau lainnya. “Jangan lantas menyuruh anak belajar, tapi ibu asyik nonton TV atau sibuk mengerjakan pekerjaan di rumah,” tegasnya. Seorang guru SMP swasta asal Surabaya yang berkonsultasi kepada Dr Warsono, menanyakan tentang kekhawatiran terhadap keberlangsungan sekolahnya. Sekolah tempat dirinya mengajar sebenarnya memiliki gedung. Namun, gedung tersebut disewakan ke salah satu perguruan tinggi swasta. Untuk belajar-mengajar, mereka “menumpang” di sekolah dasar negeri (SDN) setempat. Mereka terpaksa menumpang karena tidak memiliki sarana-prasarana untuk belajarmengajar. “Meja kursi saja tidak punya,” ujarnya. Meski menumpang, tidak berarti mereka tidak mengeluarkan biaya operasional sama sekali. Bagaimanapun, untuk belajar, mereka butuh uang, meski hanya untuk membeli kapur tulis. Uang sewa gedung tidak seberapa, sehingga mereka kesulitan biaya operasional. Alhasil, sekolah yang keadaannya kembang kempis itu pun khawatir terhadap kelangsungan dan nasib anak didik mereka. Warsono mengungkapkan, persoalan yang disampaikan guru tersebut sebenarnya banyak dialami sekolah swasta lain. Terutama sekolah yang muridnya kebanyakan berasal dari kalangan menengah ke bawah. Hal tersebut menjadi salah satu problem terbesar dalam dunia pendidikan yang membutuhkan 19

perhatian dari segala pihak. “Bukan hanya lembaga dari sekolah swasta itu yang harus bertanggung jawab. Pemerintah dan masyarakat juga perlu memikirkan,” tegasnya. Apalagi, saat ini, jumlah sekolah swasta lebih banyak daripada sekolah negeri. Yang lebih memprihatinkan, sebagian sekolah swasta tersebut masuk dalam kategori milik kalangan tidak mampu. Karena itu, pemerintah harus membantu. “Jangan dibiarkan sekolah swasta semacam itu tidak diberi bantuan. Jika kualitas lulusan jelek, itu jadi pemikiran kita,” ujarnya.

menyekolahkan anaknya di lembaga pendidikan swasta berkualitas. Alasannya tentu biaya. Akhirnya, mau tidak mau, mereka menyekolahkan buah hatinya di sekolah swasta dengan label apa adanya. Mereka tak lagi memikirkan kualitas pembelajaran maupun lulusan. Yang penting sekolah dan memperoleh ijazah. “Itulah realitas persoalan di dunia pendidikan,” tegas pria 47 tahun tersebut. Pendidikan berkualitas memang butuh sarana dan prasana. Saran dan prasarana itu berhubungan dengan

POSITIF: Antusias masyarakat terhadap pendidikan di Indonesia cukup tinggi. Para peserta banyak yang berinteraksi langsung dengan para pembicara untuk mengetahui lebih banyak mengenai pendidikan di Indonesia.

Untuk kalangan mampu, menempuh pendidikan di sekolah swasta mungkin tidak menjadi masalah. Mereka juga tidak perlu pusing memilih sekolah bagus dengan kualitas yang bisa diandalkan. Sebab, mereka memiliki modal yang cukup untuk memperoleh sarana lebih dalam belajar-mengajar. Dengan demikian, mereka memperoleh ilmu yang bagus dan kualitas lulusannya tidak perlu diragukan. Kondisi tersebut bertolak belakang dari masalah yang dihadapi masyarakat tidak mampu. Masyarakat miskin, bila tidak bisa mengenyam pendidikan di sekolah negeri, tentu akan berpikir seribu kali untuk

pembiayaan. Nah, di sinilah bantu pemerintah dibutuhkan. Mereka harus memperhatikan dan berpartisipasi dalam dunia pendidikan supaya pendidikan berkualitas di Indonesia merata di semua kalangan. Karena itu, Warsono menyarankan, bila ada sekolah yang menghadapi kendala pembiayaan sarana prasarana, segera minta bantuan. Tidak hanya kepada pemerintah, tapi juga ke pihak swasta yang benar-benar peduli terhadap pendidikan. “Ungkapkan realita yang ada,” katanya. Dir


FIK Tambah Dua Doktor Dr. Nurhasan dan Dr. Imam Syafii dikukuhkan sebagai doktor ilmu keolahragaan di Unesa. Pengukuhan keduanya menambah jumlah dosen yang bergelar doktor di FIK Unesa. Selain sebagai dosen, keduanya sering berkecimpung dalam dunia keolahragaan di level Jawa Timur maupun nasional. Berikut liputan Majalah Unesa.

Dr. Nurhasan, M.Kes. Olahraga untuk Siswa SD DALAM disertasi yang berjudul Keefektifan Pembelajaran Modifikasi Olahraga Terhadap Peningkatan Hasil Belajar Pendidikan Jasmani Siswa Sekolah Dasar Nurhasan memaparkan disertasinya dihadapan para penguji. Ide penulisan disertasinya, diperoleh ketika dia sedang berkunjung ke Berlin, Jerman. Ayah 3 orang anak itu terinspirasi untuk membuat metode pengajaran olahraga yang baik dan tepat bagi siswa sekolah dasar (SD). Pria

KREATIF: Model pembelajaran modifikasi olahraga digunakan sebagai alternatif implementasi kurikulum penjas yang dikembangkan oleh guru.

yang menjabat Pembantu Rektor II Unesa itu melihat secara langsung bersemangatnya para siswa SD di Jerman saat mengikuti pelajaran olahraga. Tak hanya bersemangat, mereka juga tampak gembira dan tidak lelah. “Para guru olahraga di Jerman memang kreatif dan inovatif. Mereka tahu benar yang dibutuhkan siswanya saat mengikuti jam pelajaran olahraga. Tidak hanya untuk mendapat nilai, tetapi mereka juga butuh kesenangan. Apalagi siswa SD masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan,” jelas pria kelahiran Surabaya 29 April 1963 itu. Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan di Indonesia. Contohnya dalam bermain Voli, siswa SD di Indonesia menggunakan bola Voli berukuran besar yang

sebenarnya komsumsi orang dewasa. “Akibatnya, siswa tidak bisa melakukannya dengan benar karena tekniknya tidak mengena dan mereka menjadi cepat lelah,” papar Nurhasan. Berlatih sepak bola juga harus 2 x 45 menit. Untuk porsi siswa SD cukup 2 x 15 menit saja. Peralatan olahraga yang dipakai juga sangat standar, padahal harusnya perlu ada modifikasi. Agar para siswa di Indonesia bisa berhasil belajar olahraga, Nurhasan mengusulkan adanya modifikasi sistem pengajaran. Misalnya peralatan olahraga dibuat menarik dengan dicat warna-warni, disesuaikan dengan tumbuh kembang siswanya. SDM pengajarnya juga harus diperjelas. “Jangan guru kelas justru mengajar olahraga, tetapi pengajar olahraganya harus mempunyai spesifikasi ilmu olahraga,” tegasnya. Dalam ujian disertasinya Ketua Litbang KONI Jatim dan Sekum Podsi Jatim ini menyarankan model pembelajaran modifikasi olahraga digunakan sebagai alternatif implementasi kurikulum penjas yang dikembangkan oleh guru. “PBM Penjas berjalan senang, gerak kebugaran didapat dan dapat mengembangkan life skill siswa dalam kehidupan sehari-hari,” katanya lagi. Begitu Nurhasan dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar doktor, istrinya, Dra. Endah Purnomowati langsung mengucapkan syukur. Tiga putri Nurhasan, yakni Nur Shanti, Nur Shahadati, dan Nur Shalshabillah juga tak kuasa menahan senyum kebahagiaan.

Dr. Imam Syafi’i, M.Pd. Sepak Bola untuk Pemain Usia Dini PADA ujian yang kedua, Dr. Imam Syafii menyampaikan disertasi dengan judul Pengembangan Rangkaian Tes Keterampilan Teknik Dasar Sepakbola Pemain Usia Dini dengan disertasinya, dia berharap mampu mendongkrak keterpurukan persepakbolaan di Indonesia. Pria kelahiran Bangkalan 24 Januari 1966 mengungkapkan


20

adanya sepuluh butir tes sebagai instrumen pengukuran hasil belajar tehnik dasar dan empat butir tes sebagai instrumen pengukuran kemampuan bermain sepak bola bagi pemain usia dini. “Di antara sepuluh butir tes instrumen

POSITIF: Pembinaan usia dini harus dilakukan secara benar agar didapat bibit pemain bola yang berkualitas.

itu adalah mengoper bawah silang kaki kanan dan kaki kiri, mengukur bawah lurus kaki kanan dan kaki kiri serta menembak lurus kaki kanan,” kata selain dosen FIK yang jua Manajer Litbang Badan Pelatih Sepak Bola Indonesia (BPSI) PSSI Pusat. Menurut Imam, Indonesia memiliki potensi dan SDM yang sangat besar untuk melakukan pembinaan sepak bola sejak usia dini. Sekolah Sepak Bola (SSB) tumbuh subur. Cuma kendalanya belum ada standar pembinaan dan model pelatihan yang seragam. Akibatnya teknik dasar bermain bola salah. Imam mengungkapkan bahwa selama ini memang belum ada sistem kepelatihan standar bagi pemain usia dini di Indonesia, sehingga pemain memiliki kemampuan teknik sepakbola yang berbeda-beda. Menurutnya, kelemahan elementer teknik dasar yang terjadi pada pemain Indonesia tidak lepas dari proses pembinaan pemain usia dini yang kurang tepat. Pelatih asing

Ivan Kolev (Bulgaria), Anatholy Polosin (Rusia), Romano Matte (Italia) mengeluh. Bahkan Jalal Talibi (Iran) menolak semua pemain yang diseleksi tim nasional junior karena kualitas teknik dasarnya rendah. Melihat fakta ini Imam mengkritik keras terhadap polapola pembinaan yang dilakukan PSSI terutama usia dini 10—12 tahun. Ia meminta pembinaan usia dini harus dilakukan secara benar. “Jadi kalau ada seratus pelatih usia dini maka ada seratus model kepelatihan yang diterapkan,” kata bapak empat anak itu Dampak dari sistem kepelatihan seperti itu memunculkan pemain-pemain masa depan atau tim nasional dengan kemampuan berbeda-beda. Indonesia memiliki potensi usia dini banyak akan tetapi prestasi sepak bola terpuruk. Pembinaan usia dini belum ada kurikulumnya dan pelatih yang pas. Imam juga mengkritisi pola pembinaan yang dilakukan saat ini, seperti mengirimkan Timnas latihan ke Belanda, Italia dan Brasil, karena hasilnya tidak ada yang maksimal. “Rencana PSSI mengirimkan Timnas U-16 ke Uruguay dalam waktu panjang sebaiknya tidak usah, hasilnya pasti gagal,” katanya tegas. Rencananya hasil disertasi Imam Syafii akan dijadikan model pembinaan pemain usia dini di seluruh Indonesia oleh PSSI. “Saya sudah diminta oleh Pak Nurdin Halid (Ketua Umum PSSI), untuk menyiapkan konsepnya,” kata Imam. Dirinya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada semua kalangan yang membantu penulisan disertasinya. Hasil penelitiannya ditujukan untuk proses pembinaan sepak bola usia dini. Dengan program berkesinambungan diharapkan dapat mengangkat pamor sepak bola Jatim khususnya dan Nasional. Sang istri, Noor Ainy tampak terharu ketika suaminya dinyatakan lulus oleh Ketua Dewan Penguji. Ina

40 Dosen ikuti E-Learning UNESA bertekad menjadi kampus berteknologi, yakni, dengan sistem pembelajaran electronic learning (E-Learning). Untuk itu, 29 Agustus 2007 di Auditorium Kantor Pusat Unesa diadakan pelatihan untuk dosen mata kuliah pengembangan kepribadian dan kependidikan. Sebanyak 40 dosen mengikuti pelatihan tersebut. “Kami ingin mewujudkan model pembelajaran interaktif yang berwawasan,” kata Pembantu Rektor I Unesa Dr. Budi Jatmiko. Sistem pembelajaran terbaru tersebut akan dimulai semester depan. Prosesnya masih dalam tahap uji coba. Banyak keuntungan yang didapat dari sistem E-Learning. Selain memudahkan dosen menyampaikan materi kuliah, model pembelajaran seperti itu akan merangsang kreativitas dosen. Untuk menunjang kegiatan tersebut, Unesa menyiapkan infrastruktur lengkap, salah satunya adalah website yang dapat diakses mahasiswa maupun masyarakat. Pbr 21

PEMBELAJARAN INTERAKTIF: Unesa bertekad menjadi kampus berteknologi, yakni, dengan sistem pembelajaran electronic learning (E-Learning).Sebanyak 40 dosen mengikuti pelatihan tersebut.


KKN Dibuat dengan Empat Model Drs. Sudarso, M.Pd Ketua Pelaksana KKN Unesa mengatakan pada bulan Juli sampai Agustus 2007 lalu, Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) Unesa telah memberangkatkan mahasiswa ke daerah-daerah. Mereka kembali ke Surabaya pada bulan September 2007. Menurut Sudarso, model kegiatan KKN di tahun 2007 ada 4 model, yaitu, Pertama KKN Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (PPM). Kegiatannya menangani khusus masalah sampah dan daur ulang. Kedua, KKN Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun. Kedua kegiatannya untuk mengangkat Angka Partisipasi Kasar (APK) dengan mendata anak-anak yang putus sekolah. Ketiga KKN Usaha merupakan model kegiatan kewirausahaan yang dikembangkan dari bidang ekonomi untuk khalayak sasaran tertentu. Salah satu pengembangan program KKN ini adalah perancangan bisnis (untuk kawasan yang udah mengembangkan kegiatan usaha mandiri skala kecil/ industri rumah tangga/industri kecil dan usaha peternakan. Selain itu untuk membelajarkan masyarakat mengubah pola pikir untuk meningkatkan usaha masing-masing di pedesaan dengan unggulan lokalnya. Keempat, KKN Kesadaran Fungsional (KF) model kegiatannya mengajak masyarakat yang calistung (cara tulis hitung) dengan program tematik (meningkatkan ketrampilan) warga belajar. Untuk KKN PPM sebanyak 31 mahasiswa ditempatkan di Surabaya di Kelurahan Gading Kecamatan Kenjeran, KKN Usaha sebanyak 360 mahasiswa ditempatkan di Kabupaten Gresik di Kecamatan Benjeng dan Kecamatan Balongpanggang, KKN WajarDikdas di Kabupaten Bangkalan

SENANG: KKN Unesa mendatangkan 4 Sekawan kelokasi keaksaraan fungsional.

dan Kabupaten Sampang masingmasing di Kecamatan Galih dan Kecamatan Geger. Sedangkan untuk KKN Keaksaraan Fungsional sebanyak 20 mahasiswa diberangkatkan ke Kabupaten Probolinggo dan Surabaya. Seperti masyarakat yang mendapat pengarahan dan bimbingan mahasiswa KKN Usaha di Kecamatan Benjeng dan kecamatan Balongpanggang Gresik, mereka sangat gembira sekali mendapat kan ilmu-ilmu yang dapat meningkatkan taraf hidup dengan membuka peluang usaha seperti membuat membuat kerajinan dari kain flannel dibuat boneka–boneka binatang, menyulam baju, dan jilbab dengan manik-manik dan pita, hiasan daur ulang dari pelepah pisang, daun-daunan, tata rias dan lain sebagainya. Mereka mengharapkan adanya penempatan mahasiswa KKN Usaha lagi ditempat yang sama karena mereka menginginkan pelatihanpelatihan ilmu untuk usaha yang lain yang dapat meningkatkan pendapatan mereka. Prp


Jurusan PLB Unesa Banyak Peminat UNESA memiliki jurusan Pendidikan Luar Biasa (PLB) yang berlokasi di Gedangan Sidoarjo. Jurusan ini adalah jurusan yang istimewa, karena lulusannya dapat mengajar dan mendidik kepada siswa yang “istimewa” atau berkebutuhan khusus, yaitu siswa yang mengalami tuna rungu, tuna netra, tuna grahita,, tunadaksa dan autis. Untuk mengajar anak-anak itu mereka diperlukan keahlian khusus yang memerlukan kesabaran serta ketelatenan luar biasa pula. Dari tahun ke tahun, mahasiswa yang berminat masuk PLB terus bertambah. Tahun ini, ada 79 mahasiswa yang masuk prodi tersebut. Itu menjadi angka tertinggi yang dicapai prodi PLB sejak didirikan sejak tahun 1994. “Selama ini mahasiswa yang berminat masuk PLB paling banyak hanya 55 orang,” kata Kepala Prodi PLB Unesa Drs. Sudjarwanto, M.Pd. Menurut Sudjarwanto, menurunnya peminat Prodi PLB terkait dengan kebutuhan para pendidik para anak luar 22

Unesa Sudah Meluluskan 75.329 Wisudawan

Rektor Unesa Prof. Dr. Haris Supratno mewisuda sarjana Unesa.

biasa di lapangan. Sebab, jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) juga terus meningkat, baik secara kualitas maupun kuantitas. “Polio mengalami penurunan, tapi di sisi lain anak Autis, lambat belajar, cacat mental, dan tuna grahita makin banyak,” ungkapnya. Karena kenaikan jumlah ABK, banyak tenaga pendidikan yang dibutuhkan untuk menangani mereka. Terutama para pendidik yang berasal dari PLB. Tenaga mereka sangat dibutuhkan untuk bekerja di tempat terapi atau sekolah inklusi. Tidak mengherankan jika banyak mahasiswa PLB yang langsung bekerja begitu mereka lulus. Bahkan sebelum lulus, biasanya para mahasiswa sudah memiliki tempat untuk mengajar. “Mahasiswa kami langsung terserap di lapangan pekerjaan,” kata Sudjarwanto. Sayangnya, ketika jumlah peminat bertambah, prodi PLB Unesa dihadapkan pada banyak masalah. Salah satunya adalah sarana dan prasarana yang kurang memadai. Terutama sarana bagi mahasiswa “luar biasa” seperti para tuna netra. yang membutuhkan komputer yang dilengkapi dengan suara. “Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kami memiliki sarana tersebut,” ungkapnya. Pra 23

GEDUNG Olahraga Bima Kampus Lidah Wetan Surabaya, pada hari Sabtu, 28 Oktober 2007, ramai dipenuhi sekitar 1.708 wisudawan. Hari itu mereka diwisuda oleh rektor (28/ 10). Mereka terdiri dari 11 orang program doktor, 89 orang dari program S2, 1231 orang dari program sarjana (S1), 292 program diploma (SO), dan 85 orang dari program akta IV. Menurut rektor, sampai Oktober 2007, jumlah lulusan Unesa sudah mencapai 75.329. Perwakilan wisudawan Dody, S.Pd dari Fakultas Ilmu Pendidikan dalam sambutannya mengatakan, wisuda kali ini bukan merupakan akhir dari proses pendidikan. Sejalan dengan tema wisuda, kita harus turut serta dalam usaha meningkatkan profesionalisme guru dan dosen. “Kami merasakan, semakin hari program-program studi di Unesa semakin diminati oleh calon mahasiswa. Kami memahami Unesa

adalah salah satu lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) yang dipercaya pemerintah untuk menghasilkan tenaga pendidik baik guru maupun dosen yang profesional di bidangnya. Karenanya itu kami para wisudawan merasa sangat beruntung mendapat kesempatan untuk kuliah dan menyelesaikan program-program yang telah kami pilih.. Mewakili para wisudawan kami menghaturkan terima kasih kepada Rektor dan segenap civitas akademika Unesa atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk kuliah dan menyelesaikan program-program studi kami di Unesa,” kata dody. Rektor Unesa Prof. Dr. Haris Supratno dalam sambutannya mengatakan sesuai dengan tema wisuda yang ke 63 kali ini yaitu profesionalisme guru dan dosen perlu ditingkatkan melalui program sertifikasi. Tema yang dipilih oleh Fakultas Ilmu Keolahragaan ini sangat tepat sebagai salah satu penyelenggara wisuda ke-63. Saat ini sertifikasi guru dan dosen menjadi pembicaraan nasional. Sertifikasi guru dan dosen dilandasi dari lahirnya Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. “Ada 3 tujuan utama di dalam penyusunan undang-undang guru dan dosen. Yang pertama, peningkatan kualitas guru dan dosen dalam rangka untuk menjadikan guru dan dosen menjadi tenaga profesional. Kedua, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen. Jadi istilah guru dan dosen memang dipilih secara spesifik. Tetapi, tidak menggunakan istilah tenaga kependidikan. Karena prioritasnya adalah yang berlabel guru dan dosen.


Ketiga, untuk memberikan Pada kesempatan itu, rektor prasyarat profesionalisme. Syarat yang perlindungan kepada guru dan dosen,” mendorong para wisudawan untuk kedua saudara harus mempunyai 4 kata rektor. meningkatkan terus pendidikannnya. kompetensi. Pertama, kompetensi Terkait profesionalisme, seorang Apalagi pemerintah menyediakan pedagogik, yaitu penguasaan ilmu guru dan dosen saat ini sudah pendidikan maupun proses dianggap sebagai tenaga yang pembelajaran atau didaktik profesional dan sudah dlindungi metodik. Kedua kompetensi undang-undang. Namun tidak kepribadian, kepribadian yang secara otomatis semua guru baik akan menjadi contoh, dan dosen sudah menjadi tenaga menjadi teladan bagi siswa, profesional. Untuk menjadi guru maupun masyarakat. Ketiga, dan dosen yang professional kompetensi sosial, artinya dilihat dari tiga indikator. seorang guru harus memiliki Indikator pertama, seorang guru kemampuan berkomunikasi dan dosen harus sudah dengan baik, komunikasi memenuhi kualifikasi dengan baik bukan berarti akademiknya. Seorang guru lancar berrbicara, tetapi juga KHIDMAD: Suasana Wisuda Unesa ke 63 di GOR Bima Kampus minimal pendidikannya harus Unesa Lidah Wetan. mampu dan mau atau wajib S1 atau D4, seorang menggunakan bahasa yang dosen pendidikannya minimal baik, menggunakan kosa kata harus S2. Bagi pengajar Program beasiswa yang cukup banyak untuk yang baik yang tidak menyakitkan hati Pascasarjana harus S3. Hal ini dalam meningkatkan kualitas guru.maupun orang lain. Terakhir, kompetensi rangka peningkatan profesionalisme dosen Tahun ini saja Dikti menyediakan professional, yaitu bagaimana seorang guru dan dosen. “Oleh sebab itu, saya 12.000 beasiswa untuk dosen Untuk guru dan dosen mengasah ilmu sesuai berharap dengan wisuda ini, tidak mempercepat peningkatan kualifikasi dengan bidang keahliannya. 4 menjadi titik akhir kesuksesan bagi akademik, agar para dosen minimal kompetensi itu menjadi ciri seorang saudara-saudara, bagi masih yang berpendidikan S2. “Kalau saudara- guru atau dosen yang profesional,” program diploma 2, silahkan untuk saudara sudah memenuhi kualifikasi jelas guru besar FBS itu. Ina segera melajutkan ke S1,” katanya lagi. akademik itu baru memenuhi satu

Jepang Beri Beasiswa Mahasiswa Jawa Timur Sebanyak 21 mahasiswa dari empat perguruan tinggi di Jawa Timur mendapat beasiswa dari The East Java Japan Club Foundation (EJJC) Jepang. Pemberian beasiswa diadakan di Hotel Majapahit 9 September 2007 dengan disaksikan langsung oleh Konsul Jenderal Jepang Shoji Sato. Mereka adalah 6 mahasiswa Unesa, 7 mahasiswa Unitomo, 3 mahasiswa Universitas 17 Agustus (Untag), dan 5 mahasiswa Universitas Brawijaya (Unibraw). Mereka yang mendapatkan beasiswa sebesar Rp. 1,5 juta untuk satu tahun ini adalah mahasiswa jurusan sastra Jepang. Saat berbicara di depan mahasiswa penerima beasiswa, Shoji Sato memulai dengan berbahasa

Jawa,”Keluarga dospundi kabaripun? Wilujeng. (keluarga bagaimana kabarnya? Baik), ucapnya ramah. Pesertapun menjawab, “Sae (baik).” Shoji Sato menjelaskan pemberian beasiswa dari EJJC tersebut sebagai wujud kepedulian pemerintah Jepang kepada warga Jawa Timur dalam hal upaya peningkatan kualitas pendidikan. “Beasiswa ini sebagai penghargaan terhadap mahasiswa jurusan Jepang yang rajin belajar, sehingga mereka mampu meraih prestasi terbaik,” katanya. Sejatinya, pemberian beasiswa ini tidak sekedar bonus, tetapi untuk kepentingan mahasiswa menyelesaikan studinya selama satu tahun. Supaya mahasiswa termotivasi. Bila prestasi mereka menurun, pemberian beasiswa ini akan tergeser oleh mahasiswa lain.


Mineo Hayashi, ketua panitia pemberian beasiswa menyatakan bahwa kualifikasi mahasiswa yang berhak mendapatkan beasiswa adalah yang memiliki indeks prestasi (IP) di atas 3,5. Para penerima beasiswa pun diprioritaskan I golongan keluarga dengan kondisi ekonomi kurang beruntung. “Jadi seleksinya cukup ketat,” katanya. Seleksi pemberian beasiswa itupun dilakukan empat anggota komite EJJC, yaitu Mr. Minai, Mr.Tsuji, Mr.Suzuki dan Mr. Asami. Setiap tahun, mahasiswa itu diseleksi ulang, apakah berhak diteruskan atau tidak. “Bergantung hasil prestasi mereka,” tutur Shoji dalam Bahasa Inggris. Nia 24

Kesalahan Diet PERNAHKAH Anda merasa telah berjuang keras melakukan diet tapi berat badan tak kunjung turun? Anda tak sendiri karena banyak orang lain juga mengalami hal yang sama. Hal ini disebabkan karena adanya kesalahan yang seringkali tanpa disadari dalam menjalankan diet. Akibatnya, berat badan justru berada dalam posisi stagnan dan tak jarang akan lebih mudah untuk mengalami kenaikan berat badan Berikut adalah kesalahan dalam diet yang sering dilakukan : 1. Mengurangi jumlah makan, bukan porsi makan Hal ini seringkali dilakukan oleh para pelaku diet, dengan melewati salah satu jam makan seperti sarapan atau makan malam. Padahal sarapan penting sebagai energi utama untuk melakukan aktivitas sepanjang hari dan menghindari konsumsi gula atau lemak berlebihan di saat lapar. Lagipula, makan secara teratur (3 kali sehari) akan meningkatkan metabolisme tubuh yang membantu mengurangi berat badan karena proses pembakaran lemak dan kalori lebih mudah. Hal ini berbanding terbalik saat tubuh dalam keadaan lapar, di mana metabolisme secara alami akan turun. 2. Diet yang membatasi untuk mengkonsumsi satu kelompok makanan tertentu Diet yang menganjurkan untuk tidak makan karbohidrat atau lemak sama sekali, dan hanya

25

mengkonsumsi buah dan sayur saja tidak baik untuk kesehatan, karena kebutuhan tubuh akan vitamin dan mineral tidak akan tercukupi, terutama untuk usia remaja. Tubuh masih membutuhkan asupan kalori dan nutrisi yang seimbang untuk menjaga kesehatan. Pilihkan makanan yang rendah lemak daripada tidak makan lemak sama sekali.

tetap dibutuhkan, terutama susu rendah lemak berkalsium tinggi karena dapat menguatkan tulang dan melengkapi nutrisi tubuh.

3. Konsumsi kalori terlalu rendah Untuk perempuan, tubuh memerlukan sekitar 2000 kalori setiap harinya, sedangkan laki-laki membutuhkan sekitar 2500 kalori. Apabila kalori yang masuk dibatasi hingga sekitar 1000 kalori atau bahkan kurang, justru akan menyebabkan rendahnya metabolisme tubuh dan mengalami anemia.

7. Berat badan turun drastic Sebaiknya berat badan yang turun tidak lebih dari 1-2 kg dalam seminggu karena dapat menimbulkan komplikasi kesehatan yang lain, seperti hati dan ginjal, yang dipaksa untuk bekerja lebih keras untuk menggantikan cadangan glukosa dalam darah. Hal ini pun dapat mengganggu kesehatan Anda.

4. Tidak olah raga Padahal olah raga dapa meningkatkan metabolisme tubuh yang membantu proses pembakaran lemak dan kalori, berat badan pun akan lebih cepat turun. 5. Konsumsi salad Mengkonsumsi salad memang baik, namun patut diingat bahwa mayonnaise yang menyertai salad juga mengandung lemak yang cukup tinggi.

Sepuluh (10) tips kesehatan

6. Tidak minum susu Mengkonsumsi susu setiap hari

Sumber : www.health-fitnesstips.com / kompas

1. Banyak bergerak 2. Kurangi makanan berlemak 3. Berhenti merokok 4. Kurangi stres 5. Lindungi diri anda dari polusi 6. Gunakan sabuk pengaman 7. Jaga kebersihan gigi anda 8. Hindari minuman beralkohol 9. Berpikir positif 10. Memilih genetik terbaik



Menanti Era Badan Hukum Pendidikan...2. SBI Jangan Salah Penerapan...4

Recommend Documents