SOP PENGADILAN TINGGI PALEMBANG 1. Kepaniteraan a. Wakil Panitera No
Uraian Kegiatan
Maksimal Waktu Penyelesaian
Ket.
1
2
3
4
1.
Membuat penunjukan Panitera Pengganti untuk perkara Pidana.
1 hari kerja
2.
Membuat Program Kerja Bidang Kepaniteraan.
10 hari kerja
3.
Mengkoordinir dan mengawasi tugas-tugas kepaniteraan Pidana, Perdata dan Hukum.
Setiap hari
4.
Mengoreksi dan mengkoordinasikan surat-surat keluar yang dibuat kepaniteraan Pidana, Perdata dan Hukum.
1 hari kerja
5.
Mengoreksi data untuk keperluan evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan untuk disampaikan kepada Pimpinan melalui Panitera/Sekretaris.
1 hari kerja
b. Kepaniteraan Pidana No
Uraian Kegiatan
Maksimal Waktu Penyelesaian
Ket.
1
2
3
4
A.
PROSES PENYELESAIAN BERKAS PERKARA PIDANA
1.
Setiap berkas perkara yang diterima, diteliti kelengkapannya dan setelah dinyatakan lengkap, diberi nomor perkara serta diregister ke dalam Buku Register Induk. Bila berkas perkara tidak lengkap, meminta kelengkapan kepada Pengadilan Negeri pengaju.
2 hari kerja
2.
Membuat Penetapan Penunjukan Penunjukan Panitera Pengganti.
dan
1 hari kerja
3.
Menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Tinggi untuk penunjukan Majelis Hakim.
1 hari kerja
4.
Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Tinggi.
1 hari kerja
5.
Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera.
1 hari kerja
6.
Berkas perkara yang telah ditetapkan Majelis Hakim dan Panitera Penggantinya diserahkan kepada Majelis Hakim yang bersangkutan.
1 hari kerja
7.
Ketua Majelis Hakim mencatat berkas perkara yang diterima.
1 hari kerja
8.
Ketua Majelis Hakim sebagai pembaca pertama mempelajari berkas perkara dan selanjutnya menyerahkan kepada Hakim Anggota I.
1 hari kerja
9.
Hakim Anggota I selaku pembaca kedua mempelajari berkas
2 hari kerja
Majelis
Hakim
1
perkara dan selanjutnya menyerahkan kepada Hakim Anggota II. 10.
Hakim Anggota II selaku pembaca ketiga mempelajari berkas perkara dan selanjutnya menyerahkan kepada Ketua Majelis.
2 hari kerja
11.
Musyawarah Majelis Hakim untuk memutuskan perkara.
2 hari kerja
12.
Pembuatan konsep putusan.
3 hari kerja
13.
Pengetikan Putusan oleh Panitera Pengganti :
3 hari kerja
14.
Koreksi putusan oleh Hakim Anggota selanjutnya diserahkan kepada Ketua Majelis.
2 hari kerja
15.
Koreksi putusan oleh Ketua Majelis, selanjutnya untuk diucapkan dalam sidang.
2 hari kerja
16.
Setelah berkas perkara diminutasi, Panitera Pengganti menyerahkan berkas perkara ke Kepaniteraan Pidana.
1 hari kerja
17.
Kepaniteraan Pidana meregister ke dalam buku Register Induk Perkara dan membuat surat pengantar pengiriman berkas ke Pengadilan Negeri pengaju dan menyerahkan ke Sub Bagian Umum.
3 hari kerja
18.
Sub Bagian Umum mengirimkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri pengaju.
1 hari kerja
Catatan :
- Secara kasuistis, dalam perkara-perkara tertentu, tenggang waktu di atas hanya dapat disimpangi karena tingkat kesulitannya, tetapi harus diputus dan diselesaikan dalam tenggang waktu selambatlambatnya 6 bulan sejak perkara diregister. - Dalam hal perkara pidana yang terdakwanya ditahan, sudah harus diputus dan diselesaikan dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 15 hari sebelum masa tahanan berakhir.
B. 1. 2.
PROSES PENYELESAIAN PENETAPAN PENAHANAN
Pasal 29 KUHAP :
Penetapan Perpanjangan Penahanan atas permintaan dari Pengadilan Negeri. Permohonan perpanjangan penahanan kepada Ketua Mahkamah Agung RI 10 hari sebelum masa tahanan berakhir.
3. 4.
Pasal 27 KUHAP : Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim Tinggi. Pentapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi 10 hari sebelum masa tahanan berakhir.
C.
PEMBUATAN LAPORAN Mempersiapkan data untuk Laporan Bulanan Keadaan Perkara yang diserahkan kepada Kepaniteraan Hukum pada setiap akhir bulan.
1 hari kerja 1 hari kerja
1 hari kerja 1 hari kerja
1 hari kerja
c. Kepaniteraan Perdata
|2
No
Uraian Kegiatan
Maksimal Waktu Penyelesaian
Ket.
1
2
3
4
A.
PROSES PENYELESAIAN BERKAS PERKARA PERDATA
1.
Setiap berkas perkara yang diterima, diteliti kelengkapannya dan setelah dinyatakan lengkap, diberi nomor perkara serta diregister ke dalam Buku Register Induk. Bila berkas perkara tidak lengkap, meminta kelengkapan kepada Pengadilan Negeri pengaju.
2 hari kerja
2.
Membuat Penetapan Penunjukan Penunjukan Panitera Pengganti.
dan
1 hari kerja
3.
Menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Tinggi untuk penunjukan Majelis Hakim.
1 hari kerja
4.
Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Tinggi.
1 hari kerja
5.
Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera/Sekretaris.
1 hari kerja
6.
Berkas perkara yang telah ditetapkan Majelis Hakim dan Panitera Penggantinya diserahkan kepada Majelis Hakim yang bersangkutan.
1 hari kerja
7.
Ketua Majelis Hakim mencatat berkas perkara yang diterima.
1 hari kerja
8.
Ketua Majelis Hakim sebagai pembaca pertama mempelajari berkas perkara dan selanjutnya menyerahkan kepada Hakim Anggota I.
1 hari kerja
9.
Hakim Anggota I selaku pembaca kedua mempelajari berkas perkara dan selanjutnya menyerahkan kepada Hakim Anggota II.
2 hari kerja
10.
Hakim Anggota II selaku pembaca ketiga mempelajari berkas perkara dan selanjutnya menyerahkan kepada Ketua Majelis.
2 hari kerja
11.
Musyawarah Majelis Hakim untuk memutuskan perkara.
2 hari kerja
12.
Pembuatan konsep putusan.
3 hari kerja
13.
Pengetikan Putusan oleh Panitera Pengganti.
5 hari kerja
14.
Koreksi putusan oleh Hakim Anggota selanjutnya diserahkan kepada Ketua Majelis.
3 hari kerja
15.
Koreksi putusan oleh Ketua Majelis, selanjutnya untuk diucapkan dalam sidang.
2 hari kerja
16.
Setelah berkas perkara diminutasi, Panitera Pengganti menyerahkan berkas perkara ke Kepaniteraan Perdata.
2 hari kerja
17.
Kepaniteraan Perdata meregister ke dalam buku Register Induk Perkara dan membuat surat pengantar pengiriman berkas ke Pengadilan Negeri pengaju dan menyerahkan ke Sub Bagian Umum.
1 hari kerja
18.
Sub Bagian Umum mengirimkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri pengaju.
3 hari kerja
Catatan :
Majelis
Hakim
- Secara kasuistis, dalam perkara-perkara tertentu, tenggang waktu di atas hanya dapat disimpangi karena tingkat kesulitannya, tetapi harus diputus dan diselesaikan dalam tenggang waktu selambat-
1 hari kerja
|3
lambatnya 6 bulan sejak perkara diregister. - Dalam hal perkara pidana yang terdakwanya ditahan, sudah harus diputus dan diselesaikan dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 15 hari sebelum masa tahanan berakhir.
B.
PEMBUATAN LAPORAN
1.
Mempersiapkan data untuk Laporan Bulanan Keadaan Perkara yang diserahkan kepada Kepaniteraan Hukum pada setiap akhir bulan.
1 hari kerja
d. Kepaniteraan TIPIKOR No
Uraian Kegiatan
Maksimal Waktu Penyelesaian
Ke.
1
2
3
4
A.
PROSES PENYELESAIAN BERKAS PERKARA PIDANA
1.
Setiap berkas perkara yang diterima, diteliti kelengkapannya dan setelah dinyatakan lengkap, diberi nomor perkara serta diregister ke dalam Buku Register Induk. Bila berkas perkara tidak lengkap, meminta kelengkapan kepada Pengadilan Tipikor Palembang.
2 hari kerja
2.
Membuat Penetapan Penunjukan Penunjukan Panitera Pengganti.
dan
1 hari kerja
3.
Menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor untuk penunjukan Majelis Hakim.
1 hari kerja
4.
Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor.
1 hari kerja
5.
Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera.
1 hari kerja
6.
Berkas perkara yang telah ditetapkan Majelis Hakim dan Panitera Penggantinya diserahkan kepada Majelis Hakim yang bersangkutan.
1 hari kerja
7.
Ketua Majelis Hakim mencatat berkas perkara yang diterima.
1 hari kerja
8.
Ketua Majelis Hakim sebagai pembaca pertama mempelajari berkas perkara dan selanjutnya menyerahkan kepada Hakim Anggota I.
1 hari kerja
Majelis
Hakim
9.
Hakim Anggota I selaku pembaca kedua mempelajari berkas perkara dan selanjutnya menyerahkan kepada Hakim Anggota II.
2 hari kerja
10.
Hakim Anggota II selaku pembaca ketiga mempelajari berkas perkara dan selanjutnya menyerahkan kepada Ketua Majelis.
2 hari kerja
11.
Musyawarah Majelis Hakim untuk memutuskan perkara.
2 hari kerja
12.
Pembuatan konsep putusan.
3 hari kerja
13.
Pengetikan Putusan oleh Panitera Pengganti
7 hari kerja
|4
14.
Koreksi putusan oleh Hakim Anggota selanjutnya diserahkan kepada Ketua Majelis.
2 hari kerja
15.
Koreksi putusan oleh Ketua Majelis, selanjutnya untuk diucapkan dalam sidang.
2 hari kerja
16.
Setelah berkas perkara diminutasi, Panitera Pengganti menyerahkan berkas perkara ke Kepaniteraan Tipikor.
1 hari kerja
17.
Kepaniteraan Tipikor meregister ke dalam buku Register Induk Perkara dan membuat surat pengantar pengiriman berkas ke Pengadilan Negeri pengaju dan menyerahkan ke Sub Bagian Umum.
3 hari kerja
18.
Sub Bagian Umum mengirimkan berkas perkara ke Pengadilan Tipikor Pelmbang.
1 hari kerja
Catatan :
- Secara kasuistis, dalam perkara-perkara tertentu, tenggang waktu di atas hanya dapat disimpangi karena tingkat kesulitannya, tetapi harus diputus dan diselesaikan dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 6 bulan sejak perkara diregister. - Dalam hal perkara pidana yang terdakwanya ditahan, sudah harus diputus dan diselesaikan dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 15 hari sebelum masa tahanan berakhir.
B. 1. 2.
3. 4. C.
PROSES PENYELESAIAN PENETAPAN PENAHANAN
Pasal 29 KUHAP :
Penetapan Perpanjangan Penahanan atas permintaan dari Pengadilan Tipikor Palembang. Permohonan perpanjangan penahanan kepada Ketua Mahkamah Agung RI 10 hari sebelum masa tahanan berakhir. Pasal 27 KUHAP : Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim Tinggi. Pentapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi 10 hari sebelum masa tahanan berakhir. PEMBUATAN LAPORAN Mempersiapkan data untuk Laporan Bulanan Keadaan Perkara yang diserahkan kepada Kepaniteraan Hukum pada setiap akhir bulan.
1 hari kerja 1 hari kerja
1 hari kerja 1 hari kerja
1 hari kerja
e. Kepaniteraan Hukum No
Uraian Kegiatan
Maksimal Waktu Penyelesaian
Ket.
1
2
3
4
A.
PELAPORAN
1.
Membuat Laporan Bulanan Keadaan Perkara setiap awal bulan.
2 hari kerja
2.
Menyerahkan Laporan Bulanan ke Sub Bagian Umum untuk diteruskan ke Mahkamah Agung RI dan Ditjen Peradilan Umum paling lambat tanggal 5 setiap bulannya.
1 hari kerja
3.
Membuat Laporan 6 Bulanan tentang Kegiatan Hakim.
10 hari kerja
|5
4.
Menyerahkan Laporan 6 Bulanan ke Sub Bagian Umum untuk diteruskan ke Mahkamah Agung RI dan Ditjen Peradilan Umum paling lambat tanggal 5 di semester berikutnya.
1 hari kerja
5.
Membuat Laporan Perkara Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang.
2 hari kerja
6.
Menyerahkan Laporan Perkara Korupsi ke Sub Bagian Umum untuk diteruskan ke Mahkamah Agung RI paling lambat tanggal 5 setiap bulannya.
1 hari kerja
7.
Membuat Laporan Tahunan Keadaan Perkara setiap awal tahun.
1 hari kerja
8.
Menyerahkan Laporan Tahunan ke Sub Bagian Umum untuk diteruskan ke Mahkamah Agung RI dan Ditjen Peradilan Umum paling lambat tanggal 15 di bulan pertama tahun berikutnya.
1 hari kerja
9.
Membuat dan menyajikan Statistik Perkara Pidana, Perkara Perdata dan Perkara Tipikor Banding.
1 hari kerja
10.
Membuat laporan hasil evaluasi dari laporan bulanan keadaan perkara pengadilan negeri se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang ke Mahkamah Agung RI.
2 hari kerja
11.
Menyerahkan laporan hasil evaluasi dari laporan bulanan keadaan perkara pengadilan negeri se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang ke Bagian Umum untuk dikirim kepada Mahkamah Agung RI.
1 hari kerja
B.
PENGARSIPAN
1.
Mencatat penerimaan berkas perkara dari Kepaniteraan Pidana, Perdata dan Tipikor ke dalam Buku Agenda.
1 hari kerja
2.
Menyusun dan menata arsip perkara yang diterima dari Kepaniteraan Pidana, Perdata dan Tipikor ke dalam rak.
15 hari kerja
3.
Menerima dan mengarsipkan surat-surat yang didisposisikan oleh Pimpinan ke Kepantiteraan Hukum.
1 hari kerja
4.
Mengarsipkan laporan-laporan Pengadilan Tinggi dan seluruh Pengadilan Negeri selama satu tahun pada setiap awal tahun berikutnya, lalu dibundel khusus.
7 hari kerja
C.
PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN DATA LAPORAN DARI PENGADILAN NEGERI
1.
Menerima dan mengevaluasi Laporan Bulanan dari Pengadilan Negeri se-Sumatera Selatan.
7 hari kerja
2.
Menerima dan mengevaluasi Laporan Pengadilan Negeri se-Sumatera Selatan.
4
Bulanan
dari
7 hari kerja
3.
Menerima dan mengevaluasi Laporan Pengadilan Negeri se-Sumatera Selatan.
6
Bulanan
dari
7 hari kerja
4.
Menerima dan mengevaluasi Laporan Tahunan dari Pengadilan Negeri se-Sumatera Selatan.
7 hari kerja
5.
Menerima dan mengevaluasi Laporan Perkara Korupsi Pengadilan Negeri Palembang.
1 hari kerja
dari
|6
D.
PENGELOLAAN PENGADUAN
1.
Menerima dan mengagenda surat pengaduan.
2.
Mengelompokkan pengaduan kepegawaian Terlapor.
status
1 hari kerja
3.
Meneruskan pengaduan kepada Ketua Pengadilan Tinggi yang selanjutnya diteruskan kepada Wakil Ketua Pengadilan Tinggi untuk dilakukan penelaahan.
2 hari kerja
4.
Pengaduan yang telah ditelaah oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi diteruskan kepada Hakim Tinggi Pengawas atau Hakim Tinggi Pengawas Daerah (Hatiwasda) guna melakukan penelaahan untuk memeriksa apakah surat pengaduan layak untuk ditangani atau tidak.
2 hari kerja
5.
Apabila pengaduan dinyatakan layak untuk ditangani, Kepaniteraan Hukum membuat konsep Surat Perintah Penjunjukan Tim Pemeriksa yang ditandatangani Wakil Ketua Pengadilan Tinggi.
1 hari kerja
6.
Apabila pengaduan tersebut hanya dimintakan klarifikasi atau konfirmasi, membuat konsep surat untuk meminta klarifikasi atau konfirmasi kepada Terlapor.
1 hari kerja
7.
Setelah ditunjuk, pemeriksaan.
5 hari kerja
8.
Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan.
9.
Setelah selesai melakukan pemeriksaan, Tim Pemeriksa membuat laporan hasil pemeriksaan untuk dilaporkan kepada Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, dan selanjutnya meneruskan kepada Ketua Pengadilan Tinggi untuk dilakukan tindak lanjut.
10.
E. (1) 1. 2.
(2) 1. 2. 3.
Tim
jabatan
Pemeriksa
1 hari kerja
dan/atau
mulai
melakukan
Setelah menerima hasil laporan pemeriksaan, Ketua Pengadilan Tinggi menelaah dan meneruskan hasil laporan tersebut kepada Ketua Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
60 hari kalender 14 hari kerja
15 hari kerja
PELAYANAN PUBLIK Administrasi Keterangan Tidak Pailit Menerima permohonan Surat Keterangan Dinyatakan Tidak Pailit dan melaporkannya kepada pimpinan. Membuat Surat Keterangan Dinyatakan Tidak Pailit dan ditandatangani Ketua Pengadilan Tinggi serta melakukan legalisir.
1 hari kerja 1 hari kerja
Data Perkara Menyiapkan, mengumpulkan dan menyampaikan data atas permintaan pemohon informasi.
10 hari kerja
Menyiapkan data-data perkara kedalam deks info dan Webs set.
5 hari kerja
Menerima dan mengumpulkan putusan dalam bentuk sof copy dari Kepaniteraan Pidana, Perdata dan Tipikor serta meng upload ke direkrori putusan Mahkamah Agung RI.
1 hari kerja
|7
(3) 1.
Administrasi Advokat Menerima surat permohonan Pengambilan Sumpah Advokat dari Organisasi Advokat.
2.
Berkonsultasi dengan Pimpinan.
3.
Membalas surat kepada Organisasi Advokat apakah disetujui atau tidak permohonan tersebut.
1 hari kerja 1 hari kerja
4.
1 hari kerja
Mempersiapkan administrasi Pengambilan Sumpah Advokat. 5 hari kerja
2.
Kesekretariatan a. Wakil Sekretaris No
Uraian Kegiatan
Maksimal Waktu Penyelesaian
Ket.
1
2
3
4
1.
Membuat Program Kerja Pelaksanaan Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilaksanakan setelah turun DIPA.
10 hari kerja
2.
Menyusun Rencana Kegiatan Kesekretariatan Tahunan dan Rencana Anggaran Tahun Berjalan.
10 hari kerja
3.
Mengkoordinir dan mengawasi tugas-tugas Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian.
Setiap hari
4.
Mengoreksi dan mengkoordinasikan surat-surat keluar yang dibuat oleh Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian.
1 hari kerja
5.
Melakukan koordinasi dengan instansi terkait. (dilaksanakan sesuai kebutuhan)
6.
Menyusun data untuk keperluan evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan untuk disampaikan kepada Pimpinan melalui Panitera/Sekretaris.
3 hari kerja
b. Sub Bagian Umum No
Uraian Kegiatan
Maksimal Waktu Penyelesaian
Ket.
1
2
3
4
A.
ADMINISTRASI TATA PERSURATAN
(1)
Pengelolaan Surat Masuk
1.
Surat yang diterima diberikan tanda terima dan diagendakan pada buku agenda surat masuk, diberikan nomor dan lembar disposisi, dikoreksi oleh Kepala Sub Bagian Umum kemudian diserahkan ke Panitera/Sekretaris.
1 hari kerja
2.
Panitera/Sekretaris mensortir surat untuk diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tinggi.
1 hari kerja
3.
Ketua Pengadilan Tinggi mendisposisi surat. (kecuali Ketua
1 hari kerja
Dinas Luar)
|8
4.
Surat kembali ke Panitera/Sekretaris untuk didisposisi.
5.
Surat didistribusikan Panitera/Sekretaris.
staf
1 hari kerja
6.
Surat yang memerlukan jawaban/tanggapan, masing-masing harus sudah dijawab/ditanggapi.
1 hari kerja
7.
Khusus surat-surat permohonan perpanjangan penahanan setelah diagenda Sub bagian Umum langsung diserahkan kepada Panitera/Sekretaris atau Wakil Panitera untuk diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tinggi atau Wakil Ketua Pengadilan Tinggi untuk didisposisi lalu diserahkan kembali ke Panitera/Sekretaris atau Wakil Panitera untuk diteruskan ke Kepaniteraan Pidana untuk di proses hari itu juga.
1 hari kerja
(2)
sesuai
disposisi
oleh
1 hari kerja
Pengelolaan Surat Keluar
1.
Surat diagenda dalam buku agenda surat keluar, diberi nomor dan tanggal pada hari dan tanggal tersebut. 1 (satu) lembar surat ditinggal pada Sub Bagian Umum sebagai arsip.
1 hari kerja
2.
Pengiriman surat dilakukan melalui pos dan dilaksanakan setiap hari, sedangkan surat-surat yang sangat penting dikirim hari itu juga melalui kurir.
1 hari kerja
B.
ADMINISTRASI PERLENGKAPAN
1.
Pencatatan aset/barang milik negara setiap ada kegiatan pengadaan barang/jasa setelah adanya penyerahan/laporan dari KPA dan telah adanya SP2D dan SPM dilakukan pencatatan/pengimputan kedalam aplikasi SIMAK-BMN.
2 hari kerja
2.
Pencatatan barang-barang persediaan (ATK).
2 hari kerja
3.
Pemberian Nomor Urut Pendaftaran (NUP) BMN.
3 hari kerja
4.
Pembuatan laporan aset ke Sub Bagian Keuangan, (dan dilaporkan setiap akhir bulan).
3 hari kerja
5.
Membuat Laporan Barang Milik Negara setiap Semester ke Instansi terkait.
7 hari kerja
6.
Melakukan opname barang setiap bulan.
3 hari kerja
7.
Pendataan Barang Inventaris yang telah rusak dan sudah tidak bisa dipakai untuk diusulkan penghapusan.
7 hari kerja
8.
Perpanjangan pajak kendaraan operasional roda 2 (dua) dan roda 4 (empat).
2 hari kerja
9.
Perbaikan dan perawatan kendaraan operasional roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) yang masih bisa diperbaiki.
Sesuai kebutuhan
10.
Perawatan komputer dan printer.
Sesuai kebutuhan
11.
Perbaikan dan diperbaiki.
bisa
Sesuai kebutuhan
C.
ADMINISTRASI PERENCANAAN
1.
Menghimpun data dan sarana penunjang kerja dari Ketua, Wakil Ketua Panitera/Sekretaris, panitera pengganti, Kepaniteraan dan Kesekretariatan tahun yang akan datang.
3 hari kerja
2.
Menyusun Rencana Kerja Tahunan yang berhubungan dengan
10 hari kerja
perawatan
meubelair
yang
masih
|9
sarana dan prasarana. 3.
Menyusun rencana kerja dan progam kerja Sub Bagian Umum setiap awal tahun.
D.
KERUMAH TANGGAAN
(1)
Pengelolaan Perpustakaan
3 hari kerja
1.
Mencatat buku baru yang diterima kedalam buku Agenda, Buku Induk dan Penomoran menurut Klasifikasi oleh Petugas Perpustakaan.
1 hari kerja
2.
Membuat perencanaan dan mengusulkan pengadaan bukubuku, Undang- Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan buku tentang hukum serta buku-buku yang ada relevansinya dengan kedinasan.
1 hari kerja
3.
Membuat catatan peminjaman buku dan pengembalian buku dan Buku Peminjaman.
1 hari kerja
4.
Melakukan pemeliharaan, perawatan koleksi buku-buku satu minggu sekali.
1 hari kerja
(2)
Perawatan serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung
1.
Pemeliharaan gedung sesuai dengan kebutuhan dilaksanakan oleh pihak ketiga (pembersihan, pengecatan, dll)
2.
Perawatan dan pemeliharaan AC oleh pihak ketiga.
(Setiap akhir tahun oleh Kepala Sub Bagian Umum)
(3)
10 hari kerja Sesuai kebutuhan
Keamanan
1.
Menyusun Uraian Tugas (job description) Satuan Pengamanan setiap awal bulan.
1 hari kerja
2.
Melakukan pertemuan dalam rangka evaluasi pelaksanaan tugas dengan staf Sub Bagian Umum dan Satuan Pengamanan setiap akhir bulan.
1 hari kerja
3.
Melakukan pengontrolan Lingkungan Kantor dilaksanakan oleh Petugas Pengamanan dan Staf` Sub Bagian Umum.
Setiap hari
4.
Melakukan Koordinasi dengan aparatur keamanan terkait (POLRES, POLSEK, KODIM).
Sesuai kebutuhan
5.
Mengarahkan semua tamu untuk melapor ke piket.
Setiap hari
6.
Melakukan pengontrolan semua ruangan kerja setelah jam kerja dan mengunci pintu yang belum terkunci dilaksanakan selama 2 (dua) jam oleh Satuan Pengamanan.
Setiap hari
7.
Menyalakan lampu di malam hari di luar ruangan seperlunya dilaksanakan oleh Petugas Pengamanan.
Setiap hari
(4)
Kebersihan
1.
Menyusun Uraian Tugas (Job Description) Petugas Kebersihan dan Penanggung Jawab Petugas Kebersihan.
1 hari kerja
2.
Mengontrol pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas (Job Description).
Setiap hari kerja
3.
Melakukan pembersihan tiap ruangan oleh tenaga cleaning service.
Setiap hari kerja
| 10
c. Sub Bagian Kepegawaian No
Uraian Kegiatan
Maksimal Waktu Penyelesaian
Ket.
1
2
3
4
A.
PENINGKATAN PENGELOLAAN DATA DAN INFOMASI KEPEGAWAIAN
1.
Mengelola surat dinas penting yangh telahg didisposisi Ketua Pengadilan Tinggi dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi : a. Surat yang diterima Sub Bagian Kepegawaian dari disposisi Ketua Pengadilan Tinggi dan Panitera/Sekretaris diagenda pada buku surat masuk. b. Surat-surat yang memerlukan tindak lanjut mulai dari konsep, pengetikan dan koreksi oleh Kepala Sub Bagian Kepegawaian. c. Mengirimkan surat yang telah ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi / Panitera Sekretaris baik melalui fax maupun melalui umum.
2.
Pengelolaan file Hakim dan Pegawai Pengadilan Tinggi Palembang dilaksanakan.
3.
Mengadakan inventarisasi jumlah data pegawai (Bezzeting) yang disusun pada akhir tahun anggaran, pengetikan jumlah data pegawai (Bezzeting) dan koreksi oleh Kasub Bag Kepegawaian.
4.
5. 6. 7.
Penyusunan daftar urut kepangkatan (DUK) disusun pada akhir tahun anggaran, pengetikan daftar urut kepangkatan dan koreksi oleh Kasub Bag Kepegawaian. Penyusunan daftar Urut Senioritas (DUS) Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang. Pembuatan lembar absensi daftar hadir dan daftar pulang Hakim dan Pegawai Pengadilan Tinggi Palembang. Perekapan absensi Hakim dan karyawan/Karyawati Pengadilan Tinggi Palembang : a. Pengumpulan daftar absensi dan pengetikan hasil perekapan absen. b. Koreksi oleh Kasub Bag Kepegawaian. c. Penyerahan rekap absensi kepada Bagian Keuangan untuk uang makan dan uang remunerasi paling lambat tanggal 5 setiap bulannya.
8.
Pembuatan SK Hakim Tinggi Pengawas Daerah dan Hakim Tinggi Pengawas Bidang.
9.
Pembuatan SK pengawasan ke Pengadilan Negeri se-Sumatera Selatan.
1 hari kerja 1 hari kerja 1 hari kerja
Setiap hari kerja 2 hari kerja
2 hari kerja
Sesuai kebutuhan Setiap hari kerja
2 hari kerja 1 hari kerja 1 hari kerja
1 hari kerja 1 hari kerja B.
PROSES PENYUSUNAN KENAIKAN PANGKAT
1.
Meneliti kelengkapan berkas usulan, pengetikan usulan, dan koreksi oleh Kasub Bag Kepegawaian.
| 11
2 hari kerja 2.
(1)
Proses penomoran dan pengiriman berkas yang surat usulannya telah ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi atau Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi.
1 hari kerja
Kenaikan Pangkat Reguler
1.
Menyusun daftar Hakim dan Pegawai yang akan naik pangkat selama 1 (satu) tahun,dibuat pada akhir tahun.
2.
Pengumpulan data Pendukung usulan Kenaikan Pangkat.
3.
Meneruskan usul kenaikan pangkat yang diterima dari Pengadilan Negeri se-Sumatera Selatan.
4.
Koreksi oleh Kasub Bag Kepegawaian terhadap usulan kenaikan pangkat reguler.
5.
Mengirimkan nota persetujuan beserta berkas yang telah ditanda tangani oleh Panitera/Sekretaris ke BKN Kantor Regional V Palembang untuk mendapatkan nota persetujuan.
1 hari kerja 2 hari kerja 5 hari kerja 1 hari kerja
(2)
1 hari kerja
Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
1.
Dibuat telaahan.
2.
Meneruskan usul kenaikan pangkat yang diterima dari Pengadilan Negeri se Sumatera Selatan.
3.
Dilakukan Baperjakat.
4.
Pengetikan usulan, koreksi Kasub Bag Kepegawaian.
5.
Mengirimkan usul kenaikan pangkat yang telah ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke Ditjen Badilum atau Sekretaris MA RI.
1 hari kerja 1 hari kerja
(3)
Sesuai kebutuhan 1 hari kerja 1 hari kerja
Kenaikan Pangkat Pilihan
1.
Dibuat telaahan.
2.
Meneruskan usul kenaikan pangkat yang diterima dari Pengadilan Negeri se-Sumatera Selatan.
3.
Dilakukan Baperjakat.
4.
Pengetikan usulan, koreksi Kasub Bag Kepegawaian.
5.
Mengirimkan usul kenaikan pangkat yang telah ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke Ditjen Badilum atau Sekretaris MA RI.
1 hari kerja 5 hari kerja
(4)
Sesuai kebutuhan 1 hari kerja 1 hari kerja
Kenaikan pangkat Pengabdian
1.
Pengumpulan data.
2.
Meneruskan usul kenaikan pangkat yang diterima dari Pengadilan Negeri se-Sumatera Selatan.
3.
Pengetikan usulan, koreksi Kasub Bag Kepegawaian.
4.
Mengirimkan usul kenaikan pangkat yang telah ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke Ditjen Badilum atau Sekretaris MA RI.
2 hari kerja 3 hari kerja
C.
1 hari kerja 1 hari kerja
KENAIKAN GAJI BERKALA
| 12
1.
Menyusun daftar hadir hakim dan pegawai yang akan naik gaji berkala setiap akhir tahun.
2.
Pembuatan SK kenaikan gaji berkala, dibuat 1 (satu) bulan sebelum TMT kenaikan gaji berkala.
3.
Disampaikan kepada yang bersangkutan, pembuat daftar gaji dan dimasukkan ke file yang bersangkutan.
2 hari kerja 1 hari kerja 1 hari kerja D.
MUTASI HAKIM DAN PEGAWAI
1.
Membuat Surat Perintah Melaksanakan Tugas dan Surat Perintah Menduduki Jabatan.
2.
Disampaikan kepada yang bersangkutan, Bendahara, dan dimasukkan ke file yang bersangkutan.
1 hari kerja 1 hari kerja E.
USUL JABATAN
1.
Penelitian Dokumen dan dibuatkan telaahan.
2.
Dilakukan Baperjakat..
3.
Mengirimkan usul kenaikan pangkat yang telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke Ditjen Badilum atau Sekretaris MA RI.
1 hari kerja
F.
USUL PENSIUN
1.
Pengumpulan data dilakukan 6 bulan bersangkutan memasuki usia pensiun.
2.
Mengirimkan usul pensiun yang telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi dan Ditjen Badilum atau Sekretaris MARI diselesaikan selama :
sebelum
Sesuai kebutuhan 1 hari kerja
yang 5 hari kerja 1 hari kerja
G.
USULAN TANDA PENGHARGAAN SATYA LENCANA
1.
Pengumpulan data untuk Hakim dan Pegawai yang telah memasuki masa kerja selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun dilakukan setiap tahun, dilakukan pada awal tahun.
3 hari kerja
Mengirimkan usulan tanda penghargaan satya lencana yang telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke Mahkamah Agung RI.
1 hari kerja
2.
H.
CUTI HAKIM DAN PEGAWAI
1.
Pengetikan surat cuti.
2.
Mencatat pada buku agenda cuti.
1 hari kerja
3.
Menyampaikan kepada yang bersangkutan dan arsip file yang bersangkutan.
1 hari kerja 1 hari kerja
I.
PEMBUATAN DP3
1.
Menyiapkan formulir DP3, menyerahkan pada atasan langsung yang dinilai.
2.
Pengetikan DP3.
1 hari kerja
| 13
3.
Penandatanganan oleh Pejabat penilai, yang dinilai dan atasan pejabat penilai serta memasukkan kembali ke file yang bersangkutan tersebut.
J.
HUKUMAN DISIPLIN
1.
Membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Tinggi.
2.
Membuat surat tugas pemeriksaan dan diberikan kepada tim pemeriksa.
3.
Membuat dan mengirim surat pemanggilan.
4.
Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa.
5.
Membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Tinggi serta tindak lanjut sesuai rekomendasi.
7 hari kerja 5 hari kerja
1 hari kerja 1 hari kerja 2 hari kerja Sesuai kebutuhan 2 hari kerja
K.
PELAKSANAAN PELANTIKAN/PENGAMBILAN SUMPAH
1.
Membuat Naskah Pelantikan dan Berita Acara Pengambilan Sumpah.
2.
Membuat undangan dan menyebarkannya.
3.
Menghubungi Rohaniawan.
L.
PELAKSANAAN KEGIATAN ATAU PELATIHAN/BIMTEK/SOSIALISASI/RAKER
1.
Membuat SK Panitia.
2.
Menyusun materi kegiatan.
1 hari kerja
3.
Membuat dan mengirim surat pemanggilan peserta.
3 hari kerja
4.
Merekap nama peserta dari Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri se-Sumatera Selatan dan membuat absensi peserta.
1 hari kerja
5.
Menghubungi Pembicara/Narasumber.
6.
Menentukan waktu dan tempat kegiatan.
2 hari kerja
7.
Membuat formulir isian data Pembicara/Narasumber.
3 hari kerja
8.
Pelaksanaan kegiatan.
1 hari kerja
9.
Pelaporan kegiatan.
Sesuai kebutuhan
1 hari kerja 1 hari kerja 1 hari kerja ACARA
1 hari kerja
5 hari kerja M.
PENGIRIMAN KEGIATAN/ACARA
HAKIM/PEGAWAI
PADA
1.
Membuat surat tugas bagi Hakim dan Pegawai yang ditunjuk.
2.
Menyerahkan surat tugas kepada yang bersangkutan.
1 hari kerja 1 hari kerja
| 14
N.
PENERIMAAN CALON HAKIM DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
(1)
Penerimaan
1.
Pembuatan SK Panitia Intern dan pembuatan SK Panitia Gabungan.
2.
Menyiapkan formulir yang berkaitan dengan penerimaan Cakim dan CPNS.
3.
Pelaksanaan Penerimaan Pegawai.
4.
Pembuatan rekap pendaftaran yang dikelompokan kedalam jenjang formasi jabatan yang telah ditentukan oleh MA RI.
5.
Pembuatan laporan pelaksanaan penerimaan.
2 hari kerja 2 hari kerja
(2)
Sesuai ketentuan MA RI 7 hari kerja
Pelaksanaan Ujian
1.
Membuat dan menyampaikan surat tugas panitia ujian kepada yang bersangkutan.
2.
Pelaksanaan ujian dan pembuatan Berita Acara.
1 hari kerja
2 hari kerja 1 hari kerja
d. Sub Bagian Keuangan No
Uraian Kegiatan
Maksimal Waktu Penyelesaian
Ket.
1
2
3
4
A.
PERENCANAAN ANGGARAN
1.
Membuat dan Menyusun RKA-KL dan data pendukung kelengkapan untuk diserahkan ke Biro Perencanaan Mahkamah Agung RI pada bulan Maret.
B.
ADMINISTRASI KEUANGAN
1.
Penbuatan Surat Keputusan mengenai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setelah turun SK dari Mahkamah Agung RI.
2.
3. 4.
Pembuatan Surat Keputusan mengenai Pengelola Keuangan (SK Pejabat Pembuat Komitmen, SK Penguji Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), SK Pengelola Keuangan).
60 hari kalender
1 hari kerja 1 hari kerja
Pembuatan program kerja pelaksanaan anggaran oleh Pejabat pembuat Komitmen (P2K) dilaksanakan setelah turun DIPA.
10 hari kerja
Mengagenda surat masuk yang sudah didisposisi oleh Ketua Pengadilan Tinggi dan Panitera/Sekretaris, diselesaikan sejak surat itu diterima.
1 hari kerja
5.
Surat keluar/jawaban surat.
C.
PELAKSANAAN ANGGARAN
(1)
Gaji Induk
1 hari kerja
| 15
1.
Membuat daftar gaji pegawai menggunakan aplikasi gaji dan menyusun kelengakapan daftar gaji (SK kenaikan berkala, SK Kenaikan pangkat, Tunjangan Istri/anak dan SK mutasi).
3 hari kerja
2.
Membuat faktur pajak/surat setoran pajak (SSP).
3.
Koreksi daftar gaji dan kelengkapannya.
1 hari kerja
4.
Pengajuan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Daftar Gaji dan kelengkapannya untuk ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
1 hari kerja
5.
6. (2) 1.
1 hari kerja
Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Setoran Pajak (SSP) untuk ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM).
2 hari kerja
Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.
1 hari kerja
Gaji Susulan Membuat daftar gaji susulan pegawai menggunakan aplikasi gaji dan menyusun kelengkapan daftar gaji (SK kenaikan berkala, SK kenaikan pangkat, tunjangan istri/anak, SK mutasi).
3 hari kerja
2.
Membuat faktur pajak/surat setoran pajak (SSP).
3.
Koreksi daftar gaji susulan dan kelengkapannya.
1 hari kerja
4.
Pengajuan daftar gaji susulan dan kelengkapannya beserta Surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
1 hari kerja
5.
6.
Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Setoran Pajak (SSP) utntuk ditandatangani Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM). Mengantar Surat Perintah Membayar Pelayanan Perbendaharaan (KPPN).
(SPM)
ke
1 hari kerja
2 hari kerja
Kantor 1 hari kerja
(3) 1.
Uang Makan Membuat dan mengkoreksi Daftar Nominatif uang makan setelah mendapat rekapitulasi absensi dari Sub bagian kepegawaian pada tanggal 5 setiap bulannya.
2.
Membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
3.
Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Setoran Pajak (SSP).
4.
Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM).
5.
Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Pelayanan Perbendaharaan (KPPN).
2 hari kerja
1 hari kerja 1 hari kerja 1 hari kerja Kantor 1 hari kerja (4)
Uang Lembur
1.
Membuat Surat Perintah Lembur yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
2.
Membuat Daftar Absen Lembur.
1 hari kerja
| 16
3.
Penandatanganan oleh penerima/yang diperintah lembur dan disetujui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
4.
Pembuatan daftar nominatif uang lembur Pernyataan Tanggung Jwab Mutlak (SPTJM).
5.
Penandatanganan daftar nominatif uang lembur dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
6.
Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan pembuatan Surat Setoran Pajak (SSP).
7.
Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM).
8.
Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Pelayanan Perbendaharaan (KPPN).
2 hari kerja 1 hari kerja
dan
Surat 1 hari kerja 1 hari kerja 1 hari kerja 1 hari kerja Kantor 1 hari kerja
(5) 1.
Gaji ke-13 Membuat daftar gaji ke – 13 Hakim dan pegawai menggunakan aplikasi gaji dan kelengkapannya mengacu pada daftar gaju bulan Juni, dilaksanakan setelah ada Surat Edaran Menteri Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN).
3 hari kerja
2.
Membuat faktur pajak/Surat Setoran Pajak (SSP).
3.
Koreksi daftar gaji ke-13 dan kelengkapannya.
1 hari kerja
4.
Pengajuan daftar gaji ke-13 dan kelengkapnnya dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
1 hari kerja
5.
6.
Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Setoran Pajak (SSP) untuk ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
1 hari kerja
1 hari kerja
Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM). 1 hari kerja
7.
Mengantar Surat Perintah Membayar Pelayanan Perbendaharaan (KPPN).
(SPM)
ke
Kantor 1 hari kerja
(6) 1.
Rapel Gaji dan beras Membuat daftar rapel gaji dan beras Hakim dan pegawai menggunakan aplikasi gaji dan menyusun kelengkapannya mengacu pada daftar gaji, dilaksanakan setelah ada Surat Edaran Menteri Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN).
7 hari kerja
2.
Membuat faktur pajak/Surat Setoran Pajak (SSP).
3.
Koreksi daftar rapel gaji dan beras serta kelengkapannya.
1 hari kerja
4.
Pengajuan daftar rapel gaji dan beras serta kelengkapannya untuk ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
1 hari kerja
5.
Membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Setoran Pajak (SSP) oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM).
1 hari kerja
6.
Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Pelayanan Perbendaharaan (KPPN).
1 hari kerja
Kantor 1 hari kerja
(7)
Remunerasi dan Pertanggungjawabannya
| 17
1.
Membuat daftar nominatif remunerasi Pengadilan Tinggi Palembang berdasarkan rekapitukasi absent dari Sub Bagian kepegawaian, dilaksanakan setelah ada Surat perintah dari Biro Keuangan Mahkamah Agung RI.
3 hari kerja
2.
Koreksi daftar nominatif oleh Bendahar Pengeluaran dan Kepala Sub Bagian Keuangan.
3.
Mengkoordinir permintaan remunerasi Pengadilan Negeri seSumatera Selatan dan mengkoreksi rekapitulasi permintaan remunerasi.
7 hari kerja
Membuat rekapitulasi permintaan remunerasi Pengadilan Negeri se-Sumatera Selatan dan mengkoreksi rekapitulasi permintaan remunerasi.
1 hari kerja
1 hari kerja
4.
5.
6.
Penandatanganan rekapitulasi permintaan remunerasi Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri seSumatera Selatan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang dan Kuasa Pengguna Anggaran. Mengirim rekapitulasi permintaan remunerasi Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri se-Sumatera Selatan ke Biro Keuangan Mahkamah Agung RI.
7.
Daftar Nominatif Remunerasi harus ditandatangani oleh setiap orang yang menerima remunerasi.
8.
Mengkoordinir pertanggungjawaban daftar nominatif permintaan remunerasi Pengadilan Negeri se-Sumatera Selatan.
1 hari kerja
1 hari kerja
7 hari kerja
9.
10.
(8) 1.
2.
Penandatanganan rekapitulasi pertanggungjawaban permintaan remunerasi Pengadilan tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri se-Sumatera Selatan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang dan Kuasa Pengguna Anggaran. Mengantar rekapitulasi pertanggungjawaban permintaan remunerasi Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri se-Sumsel ke Biro Keuangan Mahkamah Agung RI.
7 hari kerja
1 hari kerja
1 hari kerja
Pengajuan Uang Persediaan Mengajukan permintaan Kartu Pengawas (Karwas) ke Kantor Pelayanan Perbendahraan Negara (KPPN) sebagai pertanggungjawaban kas di bendahara pengeluaran tahun lalu untuk syarat pengajuan uang persediaan (UP). Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Pelayanan Perbendaharaan (KPPN).
3 hari kerja
Kantor 1 hari kerja
(9) 1.
2.
Tambahan Uang Persediaan (TUP) Pembuatan surat permohonan permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaabn (KPPN) yang bersifat mendesak untuk menunjang Uang Persediaan yang tidak cukup.
Sesuai kebutuhan
Pembuatan surat permohonan permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diajukan ke kantor Wilayah Perbendaharaan Negara.
1 hari kerja
3.
Membuat SPM Tambahan Uang Persediaan (TUP) dengan kelengkapannya.
4.
Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Pelayanan Perbendaharaan (KPPN).
1 hari kerja Kantor 1 hari kerja
| 18
(10)
Pengajuan Ganti Uang Persediaan (GUP)
1.
Mengajukan ganti kelengkapannya.
uang
persediaan
(GUP)
2.
Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Pelayanan Perbendaharaan (KPPN).
dan 3 hari kerja Kantor 1 hari kerja
(11)
Pengajuan SPM Langsung (LS)
1.
Membuat SPM Langsung (LS) dan kelengkapannya.
2.
Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Pelayanan Perbendaharaan (KPPN).
(12)
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
Kantor
2 hari kerja 1 hari kerja
1.
Menerima, membukukan dan menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Bank persepsi, dilaksanakan setelah Bendahara Penerimaan menerima uang dari bagian Perdata.
2.
Melaporkan pembukuan disertai bukti penyetoran untuk ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris pada setiap penyetoran.
3.
Melaporkan Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Biro Keuangan Mahkamah Agung RI paling lambat tanggal 5 setiap bulannya.
D.
PERTANGGUNGJAWABAN LAPORAN KEUANGAN
(1)
Pelaporan bulanan Anggaran (SAKPA)
2 hari kerja
1 hari kerja
Sistem
Akuntansi
1 hari kerja
Penguna
1.
Pembuat Pelaporan memasukkan data ke aplikasi setelah menerima bukti setoran dari Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima sesuai format dari KPPN.
2.
Surat Perintah Mebayar yang telah disetujui oleh KPPN akan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan SP2D tersebut di input ke aplikasi SAKPA.
3.
Melakukan rekonsiliasi untuk menyamakan hasil belanja selama sebulan antara satker dan KPPN.
4.
Melakukan penyamaan data antara SAKPA–SIMAK dengan KPPN Palembang setiap bulannya.
5.
Membuat laporan ke KORWIL setelah penyamaan data antara SAKPA–SIMAK BMN untuk penggabungan data.
6.
Mengirim laporan keuangan ke KORWIL, Badan Urusan Admnistrasi MARI dan Badan Pengawasan MARI paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.
1 hari kerja
2 hari kerja
BMN 1 hari kerja 3 hari kerja
7.
8.
(2)
1 hari kerja
Melakukan rekonsiliasi ke Bidang AKLAP DJPB untuk menyamakan data antara SAU dan SAI se-KORWIL Palembang.
1 hari kerja
Menyampaikan/mengirimkan laporan tingkat wlayah ke BIRO Perencanaan MARI, kepada Badan Urusan Administrasi MA RI, kepada Badan Pengawasan MA RI.
3 hari kerja
Pelaporan Keuangan setiap Triwulan 1 hari kerja
1.
Laporan Realisasi Belanja per Triwulan Pembuatan laporan keuangan hasil realisasi belanja selama 3 bulan diantar ke Biro Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Pengawasan MARI.
| 19
2.
Laporan PP No. 39 Tahun 2006 (Aplikasi Bapenas) per Triwulan : a. Melakukan input data aplikasi PP No. 39 Tahun 2006 formulir A untuk Pengadilan Tinggi Palembang dan Penandatanganan oleh Pejabat Pembuat Komitemn (P2K). b. Meminta laporan aplikasi PP No. 39 Tahun 2006 formulir A ke Pengadilan Negeri se – Sumsel paling lambat tanggal 10 setiap triwulan. c. Mengirim laporan aplikasi PP No. 39 Tahun 2006 ke Biro Perencanaan Mahkamah Agung RI.
2 hari kerja
1 hari kerja 2 hari kerja
3.
E. (1)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) : a. Pembuatan LAKIP dilakukan setiap akhir tahun b. Pengiriman ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.
1 hari kerja
10 hari kerja 1 hari kerja
PENATAUSAHAAN DAN PENGAWASAN ANGGARAN Buku Kas Umum
1.
Buku Kas Umum pada awal tahun diberi penomoran setiap lembarnya dan diparaf oleh Bendahara Pengeluaran yang membuat buku.
2.
Buku Kas Umum ditutup tiap bulannya dan ditandatangani oleh Kuasa pengguna Anggara (KPA) dan Bendahara Pengeluaran.
1 hari kerja
Buku Pembantu
1 hari kerja
(2) 1.
Buku pembantu kas tunai dibukukan pada setiap transaksi dan ditutup setiap bulan.
2.
Buku pembantu bank dibukukan pada setiap ada transaksi yang ada di rekening giro.
1 hari kerja
Buku pembantu pajak dibukukan pada transaksi/pembayaran surat setoran pajak (SSP).
1 hari kerja
3. (3)
setiap
Kuasa Pengguna Anggaran melakukan pemeriksaan terhadap Buku Kas Umum, Buku Kas Tunai, Buku Pembantu Bank dan Buku Pembantu Pajak sesuai kebutuhan.
1 hari kerja 3 hari kerja
| 20
