Melabuhkan Harapan. Menata Permukiman, Sail Komodo Bercermin Diri dengan Wisata Sanitasi 10. Pembangunan Gedung Balai Kirti Istana Bogor 18

Bercermin Diri dengan Wisata Sanitasi

Pembangunan Gedung Balai Kirti Istana Bogor

10

18

Edisi 09/Tahun XI/September 2013

Karya Cipta Infrastruktur Permukiman

Sail Komodo 2013

Menata Permukiman,

Melabuhkan Harapan

LENSA CK • Masyarakat Kampung Tengah Labuan Bajo menikmati prasarana permukiman dari Kementerian Pekerjaan Umum

daftar isi Berita Utama Komodo 2013 4 Sail Menata Permukiman, Melabuhkan Harapan

Edisi 094Tahun XI4September 2013

4

Sail Komodo 7 Berkah untuk Wajah Elok Labuan Bajo

liputan khusus Diri 10 Bercermin dengan Wisata Sanitasi

23

info baru Pastikan 14 PU Alokasi Dana P4IP Tepat Sasaran

18 Pembangunan Gedung Balai Kirti Istana Bogor

PU 23 Kementerian Siapkan Program Penanggulangan Kekeringan

25

Peringatan Hari Habitat Dunia (HHD) 2013

14 28

Jajaki Program CSR 27 PU PT Semen Tonasa dan PT Pertamina

dan Bank Dunia 28 PU Tingkatkan TPA Piyungan dan Balikpapan

inovasi

25

29 Cipta Karya School Award RESENSI Berkelanjutan 31 Kota di Tangan Siapa?

PLUS! lensa ck • Masyarakat Kampung Tengah Labuan Bajo menikmati prasarana permukiman dari Kementerian Pekerjaan Umum

2

29

editorial Pelindung Pelindung Budi Yuwono P Imam S. Ernawi Penanggung Jawab Antonius Budiono Penanggung Jawab Dewan Redaksi Antonius Budiono Susmono, Danny Sutjiono, M. Sjukrul Amin, Amwazi Idrus, GuratnoRedaksi Hartono, Tamin MZ. Amin, Dewan Nugroho Tri UtomoDanny Sutjiono, Dadan Krisnandar, Djoko Mursito, Amwazi Idrus, Guratno Hartono Pemimpin Redaksi Tamin MZ. Amin, Nugroho Tri Utomo Dian Irawati, Sudarwanto Penyunting dan Penyelaras Naskah T.M. Hasan,Redaksi Bukhori Pemimpin Sri Murni Edi K, Sudarwanto Bagian Produksi Erwin A. Setyadhi, Djoko Karsono, Diana Kusumastuti, Bernardi Heryawan, Penyunting dan Penyelaras Naskah M. Sundoro, Chandra RP. Situmorang, T.M. Hasan, Buchori Fajar Santoso, Ilham Muhargiady, Sri Murni Edi K, Desrah, Wardhiana Suryaningrum, R. Julianto, Bagian Produksi BhimaA. Dhananjaya, Djati Waluyo Widodo, Erwin Setyadhi, Bhima Dhananjaya IndahWaluyo Raftiarty, Danang Pidekso Djati Widodo, Indah Raftiarty Danang Pidekso Bagian Administrasi & Distribusi Luargo, Joni Santoso, Nurfathiah Bagian Administrasi & Distribusi Kontributor Luargo, Joni SantosoHadi Sucahyono, Dwityo A. Soeranto, Nieke Nindyaputri, R. Mulana MP. Sibuea, Adjar Prajudi, Rina Farida, Didiet A. Akhdiat, Kontributor RG. Eko Djuli S, Dedy Permadi, Th Srimulyatini Dwityo Soeranto, M. Sundoro Respati,A. Joerni Makmoerniati, Syamsul Hadi, Hadi Sucahyono, R. Mulana MP. Sibuea Hendarko Rudi S, Iwan Dharma S, Rina Agustin, Adjar Prajudi, Nieke Nindyaputri Handy B. Legowo, Dodi Krispatmadi, Rina Agustin I, Oloan M.S Rudi A. Arifin, Setyaningrum, M. Aulawi DzinEndang Nun, Siti Aliyah Junaedi Alex A.G. Chalik, Djoko Mursito, N. Sardjiono, Aswin Sukahar, Kusumawardhani Oloan M. Simatupang, Hilwan, Kun Hidayat S, Ade Syaiful Rahman, Aryananda Sihombing Deddy Sumantri, Dian Suci Hastuti Halasan Sitompul, Sitti Bellafolijani, M. Aulawi Dzin Nun, Ade Syaiful Rahman, Aryananda Sihombing, Alamat Redaksi Agus Achyar, Ratria Anggraini, Dian Suci Hastuti, Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110 Emah Sudjimah, Susi MDS Simanjuntak, Telp/Fax. 021-72796578 Didik S. Fuadi, Kusumawardhani, Airyn Saputri, Budi Prastowo, Aswin G. Sukahar, Wahyu K. Susanto, Putri Intan Suri, Email Siti Aliyah Junaedi [email protected]

Sinergi untuk Satu Misi dalam Sail Komodo 2013 Bagi beberapa turis mancanegara, pemandangan di perairan Labuan Bajo bisa jadi mencekam. Padahal, dari lantai dua dan tiga restoran yang berjajar sepanjang pantai, wisatawan dapat menikmati kecantikan perairan Labuan Bajo dengan gugusan pulau yang memanjakan mata dan memperpendek batas khayal dengan pulau-pulau yang membesarkan Komodo. Bisa jadi, suasana mencekam tercipta oleh dua puluhan kapal perang RI dan dari Negara sahabat memadati perairan Labuan Bajo. Keberadaanya sudah beberapa hari sebelum puncak Sail Komodo dibuka Presiden SBY dan gongnya ketika mereka unjuk kekuatan dalam Sailing Pass. Ditambah ratusan kapal nelayan dan yacht rally yang merapat di pantai, suasana menjadi seperti pangkalan kapal perang. Tapi bagi warga Labuan Bajo dan Kabupaten Manggarai Barat pada umumnya, suasana tersebut melengkapi kegembiraan mereka setelah sebelumnya lingkungan permukiman mereka ditata dengan padu. Kementerian Pekerjaan Umum dengan ekstra keras merampungkan pelataran, penataan kampung, penyediaan air minum, sarana sanitasi, dan jalan lingkungan. Begitu pula dengan Kementerian Perhubungan dengan meningkatkan bandara Komodo, pelabuhan Labuan Bajo, dan lainnya. Kementerian lain seperti Perumahan Rakyat juga membedah sekitar 1.000 rumah tidak layak huni. Sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan berupaya menjadikan mobilitas dari Labuan Bajo ke Pulau Komodo semakin mudah. Kementerian Kehutanan juga bangga dengan Taman Nasional Komodonya. Semua seolah melebur dan bersinergi untuk satu visi, yaitu dalam jangka pendek mensukseskan Sail Komodo 2013, dan jangka panjang meningkatkan industri wisata dan mengkatrol perekonomian seantero Kawasan Strategis Nasional tersebut. Ditjen Cipta Karya, melalui kontribusi langsungnya untuk hajatan nasional tersebut, seolah ingin menyampaikan pesan bahwa inilah contoh keterpaduan program mereka yang harus dicontoh oleh daerah lain. Selain liputan utama mengenai Sail Komodo 2013, kami juga memiliki beberapa ulasan menarik lainnya seperti Pembangunan Balai Kirti Istana Bogor, ketika kepala daerah berwisata sanitasi, sosialisasi nasional P4IP, dan lain-lain. (Teks : Buchori) Selamat membaca dan berkarya!

Alamat Redaksi Jl. Patimurawebsite No. 20, Kebayoran Baru 12110 http://ciptakarya.pu.go.id Telp/Fax. 021-72796578 Email [email protected] twitter @ditjenck

Cover : Kecamatan Labuan Bajo, Manggarai Barat, tampak atas. Labuan Bajo menjadi tempat berlangsungnya acara puncak Sail Komodo 2013 (Foto : Buchori) Buletin ini menggunakan 100% kertas daur ulang (cyclus papper)

Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email [email protected] atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id

Edisi 09 4Tahun XI4September 2013

3

Foto-foto : Buchori

berita utama

Sail Komodo 2013

Menata Permukiman, Melabuhkan Harapan

S

ederat kalimat itu dilontarkan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, saat memberikan sambutan pada puncak Sail Komodo 2013 di Pantai Pede Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (14/9). SBY menegaskan, kegiatan Sail Komodo merupakan event internasional yang merupakan bagian tonggak sejarah kebangkitan Indonesia. Kegiatan Sail yang telah dilaksanakan sejak tahun 2009 merupakan upaya untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia tidak hanya kaya akan sumber daya kelautan, tetapi juga kaya akan destinasi pariwisata yang sangat mempesona. Menurut Presiden SBY, Sail Komodo merupakan momentum yang tepat untuk mempromosikan kekayaan dan keragaman bahari kepulauan Nusantara kepada masyarakat dunia. Secara

4

“Sail Komodo dan sail-sail sebelumnya merupakan bagian tonggak-tonggak sejarah kebangkitan Negara kita di era Pasifik”

khusus, Sail Komodo juga merupakan sarana untuk lebih peduli dalam melestarikan komodo, fauna tertua yang masih hidup lestari hingga saat ini. Sail Komodo 2013 yang bertema “Jembatan Emas Menuju Nusa Tenggara Timur menjadi Destinasi Utama Pariwisata Dunia”, memiliki makna yang sangat penting bagi percepatan pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Diharapkan Sail Komodo 2013 dapat menjadikan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai pintu gerbang selatan pembangunan negeri kita, sekaligus destinasi utama pariwisata dunia.

berita utama Banyaknya kapal niaga dan pariwisata yang singgah di Kawasan Nasional Taman Komodo serta pulau-pulau lain akan makin menggairahkan pariwisata di kawasan ini. “Dalam waktu yang tidak terlalu lama, Kawasan Nasional Komodo serta pulau-pulau lain di sekitarnya akan menjadi ikon baru pariwisata dunia di kawasan tengah Indonesia” harap SBY. Puncak acara Sail Komodo 2013 dihadiri Ibu Hj. Ani Yudhoyono, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Menteri Perhubungan EE Mangindaan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Marie Elka Pangestu, Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri, dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Achmad Hermanto Dardak. Juga dihadiri Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Kapolri Jenderal Timur Pradopo, Jaksa Agung Basrief Arief, KASAL, KASAU, KASAD, sejumlah anggota DPR RI, para duta besar negara sahabat, para atase pertahanan Negara sahabat, Gubernur NTT, Bupati dan Walikota di Provinsi NTT, dan masyarakat. Sebelumnya Menko Kesra, HR. Agung Laksono selaku Ketua Pengarah Sail Komodo 2013 dalam kesempatanya melaporkan berbagai program pembangunan infrastruktur publik, seperti Bandara Komodo, sentra pembangunan terpadu, dermaga

Wakil Menteri PU Hermanto Dardak menunjuk ke arah Kapal Tangki Air Minum kepada Presiden SBY dan rombongan di pelataran Kampung Tengah

Pulau Komodo, penyediaan air bersih, penataan lingkungan permukiman, dan sederet penyediaan infrastruktur lainnya. Sail Komodo 2013 diselenggarakan pemerintah dengan beberapa tujuan strategis. Pertama, event ini sebagai model percepatan pembangunan daerah kepulauan dan daerah terpencil. Kedua, Sail Komodo dapat menggalang keterpaduan dan sinergi program lintas kementerian/lembaga baik di pusat maupun di daerah serta partisipasi swasta dalam pembangunan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan. Ketiga, event ini mampu menambah lokasi dan kegiatan sebagai tujuan wisata nasional dan internasional. Keempat, melalui event Sail sebagai media untuk mengukuhkan kembali kejayaan bangsa Indonesia sebagai bangsa bahari. “Tujuan lainnya, Sail Komodo dapat mengembangkan rute pelayaran kapal-kapal yacht ke perairan Indonesia yang menarik yachters dunia,” jelasnya. Acara puncak Sail Komodo 2013 dimeriahkan oleh Sendratari Seni Budaya Manggarai Barat, Opera Legenda Komodo dan Parade Pesona Seni dan Budaya Flobamora, serta atraksi-atraksi, seperti Sailing Pass Kapal kapal Perang dan Yacht Rally, Heli Water Jump, Terjun Payung dan Paramotor. Dukungan Infrastruktur Permukiman Usai menyaksikan rangkaian Sail Komodo di Pantai Pede, Presiden SBY mengunjungi sejumlah infrastruktur pendukung Sail Komodo 2013 di Kampung Tengah, Kecamatan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Presiden SBY yang juga didampingi sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, mendapat penjelasan dari Wakil Menteri PU Hermanto Dardak mengenai kondisi Kampung

Edisi 09 4Tahun XI4September 2013

5

Foto : Lidya Kini

berita utama

Tengah yang sebelumnya merupakan kawasan kumuh, dan saat ini telah mendapatkan peningkatan kualitas lingkungan permukiman oleh Ditjen Cipta Karya. Dardak yang didampingi Direktur Jenderal Cipta Karya Imam S. Ernawi mengatakan, untuk mendukung Sail Komodo 2013 dan mempercepat pembangunan simpul-simpul ekonomi dan pariwisata Nusa Tenggara Timur, Kementerian PU sudah membangun sejumlah infrastruktur PU dan permukiman di kawasan strategis nasional tersebut. “Kementerian PU mendukung Sail Komodo 2013 ini dengan penataan bangunan dan lingkungan, penyediaan air minum, sampai pelayanan sanitasi untuk masyarakat dengan membuat MCK,” ungkapnya kepada Presiden SBY. Pengembangan Air Minum membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Labuan Bajo kapasitas produksi 40 liter per detik yang mensuplai air minum perpipaan untuk masyarakat Desa

6

Foto Atas : Presiden SBY dan rombongan meninggalkan Kampung Tengah usai meresmikan rumah pintar dan meninjau penataan Kampung Tengah oleh Ditjen Cipta Karya Kementerian PU . Foto Bawah : Penerjun Payung yang membawa atribut bertuliskan Sail Komodo 2013 hampir mendarat di Pantai Pede tempat berlangsungnya Puncak Sail Komodo 2013

Gorontalo, kawasan wisata pantai, dan perhotelan. SPAM tersebut juga ditargetkan menambah cakupan pelayanan masyarakat Kota Labuan Bajo yang saat ini 2.000 Sambungan Rumah atau setara dengan 10 ribu jiwa. Selain di Desa Gorontalo dan Kota Labuan Bajo, juga dibangun SPAM Perdesaan di Desa Komodo dengan membangun instalasi Pengolahan Air (IPA) 1,6 liter per detik dengan tenaga matahari (solar cell). Masyarakat Desa Komodo sudah bisa menikmati akses air minum dari 50 unit keran umum. Dardak juga memperlihatkan kapal tangki pengolah air laut menjadi air bersih dengan teknologi Reverse Osmosis (RO) berkapasitas 1 liter per detik. Kapal yang bernama Tirta Nusa Samudera tersebut mampu menampung air bersih hasil olahan sebanyak 30.000 liter dan sanggung memenuhi kebutuhan air minum bagi masyarakat di pulau-pulau terpencil di NTT. (Teks: Buchori/berbagai sumber)

berita utama

Berkah Sail Komodo

untuk Wajah Elok Labuan Bajo Hajatan nasional Sail Komodo 2013 telah memberikan berkah kepada masyarakat Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, dan Provinsi NTT pada umumnya. Contoh kecilnya adalah tersedianya sarana dan prasarana permukiman yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum, seperti penataan lingkungan, penyediaan akses air minum, sanitasi, dan fasilitas lainnya.

Foto-foto : Buchori

Pelataran yang terdiri dari pelataran utama, Wing I dan Wing II, mendukung puncak Sail Komodo 2013. Di Kampung Tengah ini, Kementerian PU melakukan penataan kawasan.

T

idak ada yang menghipnotis warga Kampung Tengah, Kecamatan Bajo, Manggarai Barat, saat itu. Tapi nyatanya di dua pekan terakhir sebelum puncak Sail Komodo 2013, mendadak sulit menemukan mereka di jalan raya depan perumahan yang biasanya hiruk pikuk. Ya, ternyata mereka sedang mengagumi wajah cantik pelataran belakang rumah mereka. Sementara jalanan utama yang selama ini menjadi wajah lingkungan sosial mereka, saat itu dipadati banyak pendatang. Jika di Rio de Janeiro, Brazil, ada patung Christ de Redeemer yang berdiri agung di puncak Corcovado seolah memberkati kota di Teluk Guanabara itu, maka ada Komodo yang seolah menjadi berkah berkembang pesatnya Labuan Bajo. Mungkin terdengar berlebihan jika membandingkan kedua­ nya. Tapi jika menilik foto udara dua kota tersebut, imajinasi liarnya akan digambarkan dengan kesamaan gugusan pulau dan pantai

Edisi 09 4Tahun XI4September 2013

7

berita utama

Ditjen Cipta Karya juga turut mensukseskan Sail Komodo 2013 dengan mengembangkan sistem penyediaan air minum (SPAM), akses sanitasi, persampahan, dan prasarana dasar permukiman lainnya.

cantik yang dimiliki keduanya. Tentu saja, akan lebih gampang menemukan perbedaan kedua peradaban tersebut. Di atas kertas, Labuan Bajo yang didukung Pulau Komodo di seberangnya bisa direncanakan memiliki wajah Rio de Janeiro. Sail Komodo 2013 yang menyedot ribuan orang datang ke Labuan Bajo menjadi Jembatan Emas Menuju Nusa Tenggara Timur sebagai Destinasi Utama Pariwisata Dunia. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, Kawasan Nasional Komodo serta pulau-pulau lain di sekitarnya digadang-gadang akan menjadi ikon baru pariwisata dunia di kawasan tengah Indonesia. Optimisme itu langsung terlontar dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun untuk menuju jalan panjang ke arah sana perlu

8

didukung master plan pembangunan yang terpadu dan ber­ kelanjutan. Dimulai dari peningkatan fasilitas Bandara Komo­do, pembangunan pelabuhan Labuan Bajo, hingga menyediakan prasarana dan sarana permukiman. Sebelum melihat perwujudan Labuan Bajo khususnya dan Manggarai Barat pada umumnya sukses dibangun seperti yang diimpikan, warga Kampung Tengah dan Kampung Ujung sudah merasakan perubahan kecil. Sekarang. Ya, sekarang, karena di belakang rumah mereka kini makin menawan dengan di­ ba­ ngunnya pelataran dan penataan lingkungan yang terpadu. Sebelumnya, bibir pantai di belakang rumah hanya dianggap tempat pembuangan. Dari mulai buang sampah, buang hajat besar, tempat penjemuran ikan, dan lain-lain. “Kami tidak menyangka kampung kami ini bisa ditata dengan cantik. Warga di sini beryukur setelah ada pelataran, MCK, tempat sampah, ruang publik yang nyaman, dan tanggul. Kami sekarang sadari, ternyata bagian belakang rumah kami adalah surga sebenarnya. Apalagi akses air bersih di sini sudah tersedia dengan lancar,” kata Syahrudin, nelayan Kampung Tengah. Pengakuan Syahrudin mewakili masyarakat Labuan Bajo dan Manggarai Barat pada umumnya. Mereka berharap, semakin ramainya kunjungan wisatawan didukung dengan infrastruktur permukiman yang mantap. Menjawab harapan tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya telah melakukan peningkatan kualitas lingkungan permukiman. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak saat men­ dampingi Presiden SBY di Kampung Tengah menjelaskan bahwa kondisi Kampung Tengah yang sebelumnya merupakan ka­wa­san kumuh. Dardak yang didampingi Direktur Jenderal Cipta Karya Imam S. Ernawi mengatakan, untuk mendukung Sail Komodo 2013 dan mempercepat pembangunan simpul-simpul ekonomi dan pariwisata Nusa Tenggara Timur, Kementerian PU sudah membangun sejumlah infrastruktur PU dan permukiman di kawasan strategis nasional tersebut. “Kementerian PU mendukung Sail Komodo 2013 ini dengan penataan bangunan dan lingkungan, penyediaan air minum, sampai pelayanan sanitasi untuk masya­ rakat dengan membuat MCK,” ungkapnya kepada Presiden SBY. Pelabuhan Labuan Bajo terletak di Kampung Tengah, dan merupakan kawasan linear sepanjang pantai kota dengan karakter sebagai kawasan bisnis, pelabuhan rakyat sekaligus kawasan pelabuhan komersil. Labuan Bajo juga merupakan kawasan permukiman yang belum mengakomodir aspek kesehatan, ke­ nyamanan, keindahan dan belum mendukung sepenuhnya ke­ siapan untuk menjadi pusat wisata. Penataan di Kampung Tengah dilakukan dengan pem­ ba­ ngunan Pelataran Upacara yang mendukung langsung Puncak Sail Komodo, terdiri dari Pelataran Utama, Wing I, dan Wing II. Sementara itu kondisi eksisting cakupan pelayanan di Kota Labuan Bajo sebelumnya sebanyak 2.000 Sambungan Rumah (SR) atau sekitar 10.000 jiwa (25 persen jumlah penduduk kota). Dalam upaya pencapaian target MDG’s, maka pada Tahun 2015 diharapkan pelayanan air minum di Kota Labuan Bajo dapat mencapai 70%. Untuk pencapaian target MDGs, pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) juga dilakukan untuk mendukung kegiatan Sail Komodo, perhotelan dan kawasan wisata pantai. Dengan kapasitas sebelumnya sebesar 39 liter per detik telah

berita utama ditingkatkan menjadi 40 liter per detik dengan memanfaatkan sumber air baku Bendung Waemese. Di Pulau Komodo, juga dibangun SPAM Perdesaan di Desa Komodo dengan membangun instalasi Pengolahan Air (IPA) 1,6 liter per detik dengan tenaga matahari (solar cell). Masyarakat Desa Komodo sudah bisa menikmati akses air minum dari 50 unit keran umum. Untuk menunjang lingkungan permukiman, Ditjen Cipta Karya juga membangun jalan lingkungan, Rabat Beton, saluran, Telford, Paving Block, dan Plat Deker. Direktur Jenderal Cipta Karya Imam S. Ernawi mengungkapkan, keterpaduan pembangunan permukiman ini tidak hanya men­ dukung Sail Komodo dan pariwisata di Nusa Tenggara Timur juga diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain dalam menata lingkungan permukiman. “Labuan Bajo di Kampung Tengah merupakan kawasan bisnis, pelabuhan, sekaligus permukiman. Karena itu perlu penataan lingkungan permukiman yang terpadu dan berkelanjutan,” kata Imam. (Teks: Buchori)

Foto Atas : Anak-anak tak canggung lagi untuk membuang sampah pada tempatnya. Foto Bawah : Penampakan Kapal Tangki Tirta Nusa Samudera di perairan Labuan Bajo yang mengangkut air untuk kepulauan di NTT.

Edisi 09 4Tahun XI4September 2013

9

liputan khusus

Bercermin Diri

dengan Wisata Sanitasi Sanitasi di Indonesia masih belum dikelola dengan baik. Di bidang air limbah, masih banyak masyarakat yang Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Begitu juga dengan persampahan, tingkat pelayanan sampah masih kurang memadai. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) sudah hampir penuh dan dioperasikan secara open dumping. Setali tiga uang, buruknya sistem drainase juga berakibat sering terjadinya banjir di kawasan permukiman.

P

ada tahun 2010 Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data cakupan akses sanitasi layak di Indonesia baru mencapai angka 55,6 %, ini berarti masih terdapat 44,4 % atau kurang lebih 80 juta jiwa penduduk Indonesia masih belum mendapatkan akses sanitasi yang memadai. “Masalahnya pada kurangnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Namun hal ini tidak dapat dilepaskan dari masih kurangnya perhatian dari Pemerintah setempat akan pentingnya sanitasi. Pemerintah Daerah yang berkomitmen untuk mengatasi permasalahan sanitasi di dae­ rahnya masih terbilang sedikit,” kata Djoko Mursito, Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP), Direktorat Jenderal Cipta Karya, pada roadshow Sosialisasi Penge­ lolaan Prasarana Sarana Bidang PLP sepanjang September 2013 ini. Selain permasalahan tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah serta kurangnya komitmen dari Pemerintah Daerah (Pemda), yang lain adalah masih minimnya aparatur Pemda yang mengerti dan memahami tentang bagaimana melakukan pengelolaan prasarana dan sarana sanitasi yang baik. Hal itu menurut Djoko menyebabkan masih banyaknya pra­ sarana dan sarana sanitasi yang tidak maupun belum diman­ faatkan sebagaimana mestinya, sehingga tidak dapat mem­berikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Sebagai contoh konkrit, TPA yang didesain secara sanitary landfill masih dikelola dengan open dumping sehingga menjadi sumber penyakit bagi masyarakat. Banyak sarana sanitasi komunal

10

Foto Kiri : Drainase Primer di Kota Banda Aceh. Foto Kanan : Rumah Pompa Sub Sistem Drainase di Kenjeran, Kota Surabaya

tidak dimanfaatkan oleh masyarakat dengan berbagai alasan, dan masih banyaknya saluran drainase yang beralih fungsi menjadi saluran sampah umum, bahkan ditutup untuk pembangunan faasilitas lain.

liputan khusus

Boezem Morokrembangan, Kota Surabaya

Kota Banda Aceh Beberapa sarana dan prasarana sanitasi di empat kota mendapatkan pengakuan dari para kepala daerah yang hadir. Keempat kota tersebut yaitu Banda Aceh, Surabaya, Balikpapan, dan Kabupaten Malang. Kota Banda Aceh dinilai memiliki prasarana dan sarana sanitasi skala kota yang memadai. Mulai dari TPA serta sistem drainase perkotaan yang cukup baik. Pengelolaan sampah di kota ini dimulai dari sumbernya. Penanganan sampah dari sumbernya tersebut patut dijadikan contoh oleh kabupaten/ kota lainnya dengan mencanangkan Bank Sampah di sekolah-se­ kolah seperti yang ada di Kota Banda Aceh. “Selain itu, Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) di Kota Banda Aceh juga sudah dilakukan pembinaan dengan cukup baik. TPA juga sudah dioperasikan secara sanitary landfill,” ungkap Djoko Mursito. Lebih lanjut dia menilai tentang sistem drainase Kota Banda Aceh. Di kota tersebut menurutnya sudah dibangun infrastruktur drainase perkotaan yang cukup lengkap. Mulai dari saluran tersier, sekunder dan primer serta dilengkapi pula dengan bangunan rumah pompa untuk mengatur debit air yang akan dialirkan ke badan air atau laut. Banda Aceh juga sudah memiliki TPA Gampong Jawa yang

menjadi TPA pertama di Indonesia yang mengubah sistem operasionalnya dari semula open dumping menjadi sanitary landfill. Perubahan dilakukan pasca lahirnya UU Pengelolaan Sampah No. 18 Tahun 2008, dengan perbaikan pada kolam lindi (menjadi kedap air) yang dilengkapi dengan kolam pengolahan air lindi, pipa lindi, serta pipa gas. Kasubdit Perencanaan Teknis Dit. PPLP, Rina Agustin, saat memandu peserta menjelaskan, dalam operasional sistem sanitary landfill sehari-hari, sampah yang telah ditimbun se­ lan­jutnya ditutup dengan lapisan tanah (daily cover), guna me­ ngurangi bau dan menghindari lalat sesuai dengan prinsip pe­ng­ operasian sanitary landfill. “Sebanyak 168 ton sampah setiap hari dikumpulkan dari 224 ribu jiwa jumlah penduduk Banda Aceh, ditambah penduduk Aceh Besar disekitaran kota yang sampahnya dibuang Ke TPA tersebut. Untuk Banda Aceh saja terdapat 90 desa dari sembilan kecamatan,” jelasnya. Meskipun telah memiliki TPA baru di kawasan Blang Bintang, namun TPA Gampong Jawa yang selama ini mendapat kiriman sampah dari dua kabupaten/kota (Banda Aceh dan Aceh Besar) tersebut, akan tetap digunakan oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Nantinya, sampah yang berasal dari Kota Banda Aceh dan sekitarnya (Aceh Besar) tetap dibawa ke TPA Gampong Jawa

Edisi 09 4Tahun XI4September 2013

11

liputan khusus sebelum dikirim ke TPA Blang Bintang. TPA Gampong Jawa akan tetap dipertahankan karena akan dijadikan tempat transfer station. Rina menambahkan, di area TPA ini juga nantinya akan dijadikan tempat untuk mensortir barang-barang yang masih bisa dipakai. Selebihnya, barang yang tidak bisa dipakai lagi akan dibawa ke Blang Bintang. Selain itu, TPA Gampong Jawa nantinya akan dijadikan tempat pelatihan dan pendidikan pengolahan sampah secara nasional. TPA Gampong Jawa memiliki sistem terlengkap di Indonesia yang menjadi standar tempat pengolahan sampah. Kawasan TPA Gampong Jawa dengan luas 9 Ha (khusus untuk TPA saja) terbagi dalam 3 blok pembuangan sampah. Saat ini pembuangan sampah dilakukan di blok B sedangkan blok A sudah ditutup. Salah satu fasilitas pengolahan sampah yang tersedia di TPA Gampong Jawa ini adalah unit pengomposan. Kompos berasal dari sampah-sampah organik ini dimanfaatkan sebagai pupuk, yang hasil olahannya selain diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang ingin bercocok tanam, selebihnya digunakan untuk merawat taman-taman kota yang juga merupakan tanggung jawab Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota (DK3) Banda Aceh. Untuk menunjang kegiatan operasionalnya, fasilitas lain yang terdapat pada TPA Gampong Jawa, Banda Aceh yaitu workshop, bengkel (kendaraan dan bengkel tong sampah), dan workshop daur ulang yang terdapat di Pante Riek di lahan yang berbeda dan cukup jauh dari TPA Gampong Jawa. Lebih jauh dijelaskan, dengan luas lahan TPA 21 Ha dan diterapkannya sistem sanitary landfill memungkinkan TPA Gampong Jawa memiliki umur pemakaian yang lebih panjang. Apalagi jika TPA Regional telah dibangun di Blang Bintang, Aceh Besar, maka beban TPA Gampong Jawa akan semakin ringan karena hanya akan berperan sebagai tempat pengolah sementara. “Hanya sampah yang bisa didaur ulang saja yang ditinggalkan di TPA ini, selebihnya akan diolah di TPA Regional Blang Bintang, Aceh Besar,” pungkas Rina. Kota Surabaya Kota Surabaya juga mendapat perhatian dari dua puluhan bupati dan walikota serta Ketua DPRD dengan semangat berkunjung ke Instalasi Pompa Banjir Kawasan Kenjeran. Pompa ini dibangun dari tahun 2010 dengan dana APBN Kementerian Pekerjaan Umum. Tujuan dibangunnya instalasi ini untuk menangani air hujan pada Sub Sistem Drainase Kenjeran-1 yang meliputi kawasan permukiman di kelurahan Kenjeran dimana Kota Surabaya Timur setiap tahunnya mengalami permasalahan genangan di

12

wilayah permukiman. Genangan di Kota Surabaya sebagian besar diakibatkan limpasan air hujan yang tidak dapat mengalir ke laut karena air laut pasang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dibutuhkan pompa banjir untuk mempercepat aliran limpasan air hujan menuju ke laut agar tidak terlalu lama menggenangi permukiman yang meliputi Kelurahan Gading dan Kelurahan Mulyorejo. Saat ini Surabaya memiliki 54 rumah pompa yang tersebar dibebarapa titik. Fasilitas ini berfungsi untuk mengatur ketinggian air di saluran-saluran sehingga tidak banjir dan Pemkot masih akan menambah 17 Rumah Pompa lagi. Masih di Surabaya, setalah pompa, mereka berkunjung ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Keputih Kota Surabaya. IPLT Keputih terletak di Kelurahan Keputih Kota Suarabaya bagian timur yang dibangun tahun 1989-1990 dan dioperasikan sejak tahun 1991 dengan luas sekitar 3,1 hektar dengan kapasitas penampungan 400 m3/hari. IPLT Keputih tidak mempunyai mobil pengangkut tinja, dan hanya menerima pembuangan limbah tinja dan diolah untuk dijadikan media tanam atau pupuk. Di kota ini, ada wilayah yang sebelumnya dikenal paling kumuh, yaitu Morokrembangan. Namun berkat penanganan terpadu yang dilakukan Ditjen Cipta Karya Kementerian PU, saat ini Morokrembangan sudah jauh dari kesan kumuh. Penataan jalan lingkungan, pembuatan Boezem, penataan bangunan, sampai penyediaan air bersih sudah dilakukan di wilayah ini. Kunjungan pertama di bagian utara Boezem yaitu Instalasi Pompa Banjir lima unit dengan kapasitas total 7,5 meter kubik per detik yang dibangun tahun 2008. Adapun tujuan utama dibangunnya Boezem Morokrembangan yaitu sebagai kolam retensi genangan air hujan di kawasan pusat Kota Surabaya yang tidak bisa mengalir ke laut saat air laut pasang dan sasaran utama yaitu masyarakat di kawasan pusat kota terutama di Kecamatan Krembangan, Bubutan, Sawahan dan sebagian Dukuh Pakis. Manfaat yang dihasilkan yaitu menampung air hujan yang menyebakan genangan di kawasan permukiman, mencegah terjadinya intrusi air laut untuk cadangan air tawar, untuk obyek wisata dan sarana olahraga air, serta untuk budidaya ikan air tawar.

liputan khusus Kabupaten Malang Kota Surabaya dan Kabupaten Malang merupakan daerah yang dinilai mampu melaksanakan pengelolaan Prasarana dan Sarana Bidang PLP dengan baik. Pokja Sanitasi kedua daerah tersebut sebagai motor penggerak pembangunan sanitasi, diharapkan mampu menularkan pengalaman yang sudah dilaksanakan di daerahnya kepada seluruh peserta sosialisasi. Pemerintah Kabupaten Malang dinilai berhasil dalam mengelola sektor persampahannya. Kunjungan di Kabupaten Malang difokuskan ke lokasi pengelolaan sampah seperti; Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu (TPST) Mulyoagung yang merupakan salah satu best practice TPST di Indonesia dengan semboyannya ‘Sampah Adalah Berkah’. Dilanjutkan dengan mengunjungi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Talangagung yang berhasil dengan pengelolaan gas methan. Di tahun 2005, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Desa Mulyoagung sudah peduli terhadap kelestarian lingkungan. Program kali bersih (Prokasih) pada tahun 2005 sampai sekarang berusaha untuk menciptakan solusi dari permasalahan sampah ini. Salah satunya adalah ide pembuatan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagai solusi akhir dari permasalahan sampah yang sebelumnya hanya dibuang di daerah aliran sungai Brantas. (Teks: Buchori/sumber: Website Direktorat PPLP)

TPST Mulyoagung Kabupaten Malang

AKKOPSI Sepakat Naikkan Anggaran Sanitasi Minimal Dua Persen

A

liansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) menyepakati tiga komitmen penting dalam penyelenggaraan sanitasi. Salah satunya menye­ pakati peningkatan alokasi anggaran (APBD) minimal dua persen untuk pembangunan

sanitasi. Kesepakatan tersebut tercetus dalam City Sanitation Summit (CSS) XIII di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), 17-19 September 2013. Forum pertemuan bupati/walikota tersebut mengangkat tema ‘Tuntaskan Komitmen Pencapaian Target PPSP: Penguatan Desentralisasi Pembangunan Sanitasi di Daerah’. Kesepakatan kedua, yaitu komitmen untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan kelembagaan sanitasi di daerah. Ketiga, menjadikan Strategi Sanitasi Kota (SSK) dan Memorandum Program Sanitasi (MPS) sebagai acuan dan fortopolio investasi dalam mobilisasi APBD, APBD Provinsi, APBN serta sumber lain yang sah untuk pendanaan pem­ bangunan sanitasi. CSS dibuka oleh Gubernur NTB, M. Zainul Majdi. Dalam sambutannya dia mengatakan sudah sepatutnya sanitasi dikelola dengan baik, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. “Saya yakin AKKOPSI dibentuk bukan untuk tujuan politik, saya mendukung kegiatan AKKOPSI,” ucapnya. Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Per­ mukiman (PLP) Kementerian Pekerjaan Umum, Djoko Mursito,

didaulat sebagai narasumber bersama Direktur Permukiman dan Perumahan Bappenas, Nugroho Tri Utomo, pihak Urban Sanitation Development Program (USDP), serta dari unsur Pokja Sanitasi Kota Mataram. Djoko mengatakan, dengan adanya komitmen dari Pemerintah Daerah tersebut, selanjutnya akan menjadi tugas dari berbagai pihak, termasuk Pemerintah Pusat untuk melaksanakan pengaturan dan pembinaan yang lebih baik lagi bagi Pemerintah Daerah, terutama bagi daerah yang sudah memiliki komitmen tinggi di bidang sanitasi. “Hal ini tentunya merupakan angin segar bagi pembangunan sanitasi di Indonesia, karena hal ini menandakan meningkatnya kesadaran pemerintah daerah mengenai pentingnya sanitasi,” ujar Djoko. Dari siaran persnya, AKKOPSI menyampaikan pada awal berdirinya banyak pihak yang pesimis dengan adanya AKKOPSI. Pesimisme dipengaruhi oleh anggapan bahwa isu sanitasi merupakan isu yang kurang seksi bila dibandingkan dengan isu ekonomi maupun isu infrastruktur lainnya. Dalam perjalanannya, AKKOPSI seakan menepis rasa pesimis tersebut. Mulai tahun 2009-2013 hampir separuh Walikota dan Bupati di Indonesia bergabung dalam keanggotaan AKKOPSI. Tercatat 225 walikota/bupati yang telah menjadi anggota AKKOPSI. Jumlah ini akan terus bertambah seiring dengan pertambahan kabupaten/kota peserta program Percepatan Pembanguan Sanitasi Permukiman (PPSP).

Edisi 09 4Tahun XI4September 2013

13

info baru

PU Pastikan

Alokasi Dana P4IP Tepat Sasaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan memastikan alokasi dana Rp 3,25 triliun pada Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4IP) tepat sasaran.

14

D

irektur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU Imam S Ernawi mengatakan pihaknya tengah menyelesaikan proses sosialisasi program tersebut. Dia menargetkan realisasi rencana kerja masyarakat dalam pelaksanaan pada awal Oktober 2013. Menurutnya, setelah proses sosialisasi kelompok masyarakat yang akan menerima alokasi dana yang disahkan melalui APBN-P 2013 tersebut segera menyusun rencana kerja. “Kolompok masyarakat yang dituju akan menyusun rencana kerjanya selama satu hingga dua bulan. Rencana kerja masyarakat berupa pengembangan infrastruktur dasar, dan dapat mulai diwujudkan pada awal Oktober,” kata Imam. “Misalnya seperti jalan desa, tambatan perahu di daerah pesisir, jalan setapak, atau proyek sanitasi. Itu tergantung keputusan kelompok masyarakat,” tambahnya.

info baru Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya Dadan Krisnandar mengingatkan alokasi dana P4IP tersebut harus diterima langsung dan dikerjakan secara swakelola oleh masyarakat sebab akan diaudit secara berkala. P4IP akan menyasar 9.870 desa yang tersebar di 372 kabupaten di 32 provinsi dan 1.800 kelurahan yang tersebar di 218 kabupaten/ kota di 33 provinsi. Setiap desa dan kelurahan akan menerima dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar Rp250 juta yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa/kelurahan sasaran. Dana BLM tersebut ditargetkan terserap 100% pada akhir Desember 2013. Amanah P4IP merupakan salah satu kegiatan strategis di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, dan merupakan program baru yang didesain Pemerintah sebagai Kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang telah ditetapkan pada awal Juni 2013. P4IP terdiri dari dua kegiatan besar, yaitu P4IP Perdesaan (PPIP) dan P4IP Perkotaan (P2KP). Direktur Pengembangan Permukiman, Amwazi Idrus mengatakan, pelaksanaan program tersebut perlu kita lihat tidak hanya membangun prasarana. Namun juga bagaimana proses pemberdayaan masyarakat dari penyiapan masyarakat, proses perencanaan partisipatif, penyusunan Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM), pelaksanaan pembangunan fisik, dan pasca

pelaksanaan. “Proses pemberdayaan yang kita lakukan, diharapkan mampu menjaring program pembangunan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Amwazi. Sosialisasi dilakukan di Jakarta dan diikuti oleh kabupaten/ kota penerima di wilayah timur, dan di Bali untuk penerima wilayah barat. Pada sosialisasi tersebut Dadan menjelaskan kepada peserta bahwa Kementerian PU diberi amanah untuk menjalankan program ini sebagai kompensasi kenaikan BBM. “Oleh karena itu diharapkan dalam pelaksanaannya mampu mengurangi persoalan beban hidup masyarakat miskin di wilayah masingmasing. Karena program ini memakai pendekatan pemberdayaan, maka semua tahapan baik dari perencanaan, pelaksanaan dan Pasca pelaksanaan pembangunan pun pengawasannya dilakukan masyarakat langsung,” kata Dadan. Adapun tujuan dari Sosialisasi Nasional P4IP adalah sebagai berikut; pertama, membangun pemahaman bersama mengenai sendi-sendi program. Kedua, membangun persepsi yang sama tentang strategi pelaksanaan dan pengendalian program. Ketiga, membangun semangat saling belajar untuk menghasilkan sinergi bagi keberhasilan program. Keempat, menyepakati Rencana Kerja dan Tindak Lanjut (RKTL) dalam pelaksanaan program baik untuk provinsi maupun kabupaten. Pada sosialisasi nasional ini juga ditargetkan tersampaikannya SK Lokasi Sasaran P4IP 2013 untuk stakeholder tingkat provinsi dan kabupaten, tersusunnya jadwal nasional pelaksanaan P4IP Tahun 2013 yang disepakati semua stakeholder kegiatan terkait,

Saluran irigasi yang dibangun PPIP di Gianyar, Bali.

Edisi 09 4Tahun XI4September 2013

15

info baru dan Rencana Kerja dan Tindak Lanjut (RKTL) tingkat Provinsi dan Kabupaten. Sementara itu Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Guratno Hartono menjelaskan, lokasi sasaran program P4IP di Perkotaan tersebut dibagi dalam dua kategori yakni, kelurahan/ desa yang telah memiliki BKM/LKM PNPM Mandiri Perkotaan sebanyak 1.753 kelurahan/desa, kelurahan/desa yang belum atau sudah memiliki kelembagaan masyarakat lain selain BKM/LKM PNPM Mandiri Perkotaan sebanyak 47 kelurahan/desa. Sebagai bentuk dukungan terhadap P4IP, menurut Guratno diakhir sesi presentasinya, PNPM perkotaan akan memastikan adanya beberapa hal: Pertama, Kelembagaan Masyarakat, melalui penguatan BKM/LKM PNPM Mandiri Perkotaan setempat atau penyiapan kelembagaan masyarakat di Lokasi yang tidak terdapat BKM/LKM PNPM Mandiri Perkotaan. Kedua, fasilitasi proses pemberdayaan masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan dalam program P4IP di Perkotaan pada tingkat masyarakat kelurahan/

desa, oleh Tim Fasilitator setempat yang didukung fasilitator khusus program P4-IP di Perkotaan. Ketiga, dukungan Bantuan Teknis oleh KMW/OSP dan KMP PNPM Mandiri Perkotaan, untuk efektifitas program P4IP di Perkotaan. Keempat, menyiapkan Petunjuk Pelaksanaan, KAK, Modul dan Materi Sosialisasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan. Kelima, dukungan teknis monev dan operasional lain sesuai kebutuhan. Pastikan Zero Corruption Kementerian PU mengusung zero corruption dalam pelaksanaan P4IP. Dana sebesar Rp3,25 triliun yang dialokasikan untuk P4IP melalui APBN-P tersebut harus diterima langsung oleh masyarakat dan dikerjakan secara swakelola oleh masyarakat sesuai program yang mereka sepakati bersama. “P4IP harus dijadikan program pengurangan kemiskinan, bukan proyek profit Pemda. P4IP akan diaudit secara berkala oleh BPKP sehingga harus dihindari penyalahgunaan wewenang, apalagi dalam situasi tahun politik. Sesditjen Cipta Karya memberikan Buku Pedoman PPIP secara simbolis kepada para pelaksana P4IP di daerah.

16

info baru Kita harus memastikan tidak ada satu rupiah pun pemotongan, pungutan, dan setoran untuk siapapun,” tegas Dadan. Direktur Bina Program Antonius Budiono menambahkan, desa sasaran penerima P4IP Perdesaan adalah desa baru yang tidak sedang menjalankan program PPIP reguler, RIS PNPM maupun P2KP. Sedangkan kelurahan sasaran P4IP Perkotaan hampir seluruhnya pernah menjalankan P2KP, kecuali 47 kelurahan. “Seluruh dana BLM harus terserap 100 persen pada akhir Desember 2013. Meskipun ada sisa fisik yang belum selesai, namun diharapkan itu kecil kemungkinannya karena masyarakat yang membangunnya sendiri dengan pengawasan dan pendampingan yang ekstra,” ungkap Anton. Dia menambahkan, dalam pelaksanaan P4IP harus ada dana pendampingan dari APBD Provinsi sebesar 1% dari total BLM untuk membiayai Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Provinsi. Sedangkan APBD Kabupaten minimal 5% dari total BLM untuk membiayai operasional Satker, Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana kabupaten. Selain itu juga ada dana swadaya masyarakat untuk mendukung pelaksanaan musyawarah dan rembug desa, pemeliharaan dan pengembangan manfaat infrastruktur yang dibangun. (Teks : Buchori/berbagai sumber)

P4IP akan menyasar 9.870 desa yang tersebar di 372 kabupaten di 32 provinsi dan 1.800 kelurahan yang tersebar di 218 kabupaten/kota di 33 provinsi.

Bupati Majene: Waspadai Oknum Pemungut Dana PPIP

B

upati Majene, Sulawesi Barat, Kalma Katta mewanti-wanti jajarannya dan masyarakat Majene agar mengabaikan oknum-oknum yang mengaku-ngaku memiliki peran mendatangkan kegiatan PPIP ke Kabupaten Majene dan meminta pungutan atau jatah. Dana PPIP dari APBN reguler maupun APBN Perubahan melalui Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4IP) sepenuhnya untuk masyarakat desa penerima. Kalma mengatakan bahwa jajaran Pemerintah Kabupaten Majene siap mendukung kegiatan PPIP 2013. Kalma juga menyatakan kesiapannya manganggarkan Biaya Operasional Pendamping (BOP) P4IP. Pada PPIP reguler 1 dan 2, Kabupaten Majene sudah menyiapkan Rp400 juta. Dia juga menambahkan agar semua stakeholder ikut mendukung sepenuhnya kegiatan PPIP 2013. “Saya siap ikut memonitoring pelaksanaan kegiatan PPIP 2013 agar berjalan dengan lancar,” tegas Akmal. Pada 29 September 2013 lalu, Kalma mengundang Kasatker Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP), PPK PPIP, Fasilitator Masyarakat (FM), dan Kepala Desa penerima kegiatan PPIP untuk melaksanakan konsolidasi internal.

Bertempat di ruang rapat kantor Bupati, Kalma membuka acara tersebut, didampingi oleh Kepala Dinas PU Kabupaten, dan Kepala Bidang Cipta Karya. Pada tahun 2013 ini Kabupaten Majene mendapatkan kegiatan PPIP di 33 desa. Untuk kegiatan PPIP Reguler 1 Kabupaten Majene mendapatkan 3 desa, Reguler 2 sebanyak 14 desa, dan APBNP (P4IP) di 16 desa. Progres kegiatan PPIP Kabupaten Majene sampai saat ini, untuk PPIP Reguler 1 akan masuk ke tahap pembangunan fisik. Untuk PPIP Reguler 2 dalam waktu dekat akan dilaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) ke-3 untuk menetapkan rencana pelaksanaan pembangunan infrastruktur, penetapan rencana Operasi dan Pemeliharaan, serta memilih dan menetapkan Tim Pengadaan Barang/Jasa. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur akan dilak­ sa­ nakan secara swakelola, tidak menggunakan pihak ketiga atau kontraktor. Sehingga pelaksanaan pembangunan diop­ timalkan untuk memberikan tambahan pendapatan ke­pada masyarakat setempat. Untuk P4IP, saat ini sedang di­lak­­sanakan perekrutan FM untuk mendampingi masyarakat dalam proses pemberdayaan yang sangat ditekankan dalam kegiatan PPIP ini. (Teks:Gina-Tingkim2/bcr)

Edisi 09 4Tahun XI4September 2013

17

info baru

Pembangunan Gedung Balai Kirti Istana Bogor

Aswin G. Sukahar *)

Istana Bogor merupakan salah satu dari enam istana presiden Republik Indonesia. Istana ini mempunyai keunikan tersendiri sehubungan dengan aspek historis, budaya, dan geografisnya.

Foto : PBL Strategis

Presiden SBY sedang mendapatkan penjelasan dari Menteri Pekerjaan Umum tentang pembangunan Balai Kirti Istana Bogor

18

P

ada awalnya ada keinginan dari warga Belanda yang bekerja di Batavia (kini Jakarta) untuk mencari tempat peristirahatan berhawa sejuk, karena Batavia dirasakan sudah terlalu panas dan ramai. Pada tahun 1744 Gubernur Jenderal Gustaaf Willem Baron van Imhoff terpesona pada kedamaian sebuah kampung kecil di Kampung Baru, di sebuah wilayah bekas Kerajaan Pajajaran yang terletak di hulu Sungai Ciliwung. Van Imhoff berencana membangun wilayah tersebut menjadi kawasan pertanian seka­ ligus tempat peristirahatan bagi Gubernur Jenderal. Setahun kemudian (1745) dia memerintahkan pembangunan sebuah pesanggrahan yang diberi nama Buitenzorg, yang berarti “bebas dari masalah/kesulitan”. Dia sendiri yang membuat sketsa

info baru

Kriteria Perancangan Bangunan • • • •

• • •

Desain bangunan Balai Kirti mempertimbangkan dan memberi apresiasi kepada penampilan istana sebagai bangunan cagar budaya dan bangunan kenegaraan. Bangunan Balai Kirti harus dirancang sebagai satu kesatuan dengan bangunan lain dalam komplek Istana Bogor, baik sirkulasi maupun keserasian bentuknya. Bangunan Balai Kirti diharapkan tetap mempertahankan konsep, suasana lanskap, dan tata hijau kawasan Istana Bogor serta Kebun Raya Bogor. Bangunan Balai Kirti diharapkan dapat dikunjungi oleh tamu kenegaraan serta tamu Presiden lainnya, baik saat kunjungan kenegaraan maupun dalam acara penting lainnya. Dilain pihak bangunan Balai Kirti ini juga dapat dikunjungi masyarakat umum yang ingin menyaksikan atau mempelajari benda-benda koleksi saat berwisata ke Kebun Raya Bogor atau dalam kunjungan studi. Desain bangunan Balai Kirti harus memperhitungkan kapasitas daya dukung tapak yang tersedia. Desain bangunan Balai Kirti dapat merupakan pengem­ bangan dari bangunan-bangunan yang telah ada di dalam komplek Istana Bogor. Gagasan yang diusulkan oleh para peserta harus me­ ngandung unsur penerapan energi terbarukan, baik ber­ kaitan dengan sarana dan prasarana infra-struktur, sis­tem drainase, keberadaan vegetasi, maupun pola ruang luar eksisting.

Pada garis besarnya gedung Balai Kirti ini harus dapat

menampung maksimal 3000 pengunjung/hari pada saat pun­ cak kunjungan. Program Ruangan Bangunan Balai Kirti merupakan gabungan fungsi-fungsi museum, perpustakaan, dan pameran yang disusun dalam 4 zona ruangan, yaitu: • Zona publik non-koleksi, seperti Hall, Lobby, Auditorium, Perpustakaan, Toko Cindera-mata, dan sejenisnya. • Zona publik koleksi, seperti Ruang Pengenalan, Ruang Audio-visual, Ruang Pameran Tetap, Ruang Pameran Kontemporer, dan sejenisnya. • Zona koleksi non-publik, seperti Ruang Simpan Koleksi, Ruang Kerja Kurator, Bengkel-kerja, Ruang Perawatan, Laboratorium, Ruang Fotografi, dan sejenisnya. • Zona non-koleksi non-publik, seperti Ruang Kepala Balai, Ruang Rapat, Ruang Administrasi, Gudang Peralatan, dan Ruangan-ruangan Pendukung lainnya. Perkiraan luas total lantai bangunan Balai Kirti adalah sekitar 14.089,10 m2, dengan rincian sebagai berikut: a. Lantai Basement : terdiri atas area parkir dan area service : 1.738,60 m2 b. Lantai Dasar : merupakan area pameran terbuka : 2.297,57 m2 c. Lantai Atas : terdiri atas galery, ruang koleksi dan baca : 1.830,60 m2 dan d. Lansekap Balai Kirti yang terdiri atas hardscape, softscape, kolam dan roof garden seluas : 3.785,81 m2.

bangunannya dengan mencontoh arsitektur gedung Blenheim Palace, tempat kediaman Duke of Malborough dekat kota Oxford di Inggris. Gubernur Jenderal Daendels kemudian memperluas bangunan tersebut dengan penambahan sayap bangunan di bagian kiri dan kanan sementara bangunan induknya diubah menjadi dua lantai. Halamannya dipercantik dengan mendatangkan enam pasang rusa tutul dari perbatasan India-Nepal. Antara tahun 1811-1816, Gubernur Jenderal Thomas Stanford Raffles memugar bangunan istana tersebut dan membangun monumen untuk mengenang istrinya, Olivia Marianne, yang meninggal di sana pada tahun 1814. Monumen tersebut sempat tumbang tertiup angin ribut, namun kemudian didirikan kembali seperti aslinya. Pada tahun 1870 istana Buitenzorg ditetapkan sebagai ke­ diaman resmi para gubernur jenderal Belanda. Penghuni terakhir istana tersebut adalah Gubernur Jenderal Tjarda van Starjenborg Stachourwer. Dia terpaksa menyerahkan istana tersebut kepada

Edisi 09 4Tahun XI4September 2013

19

info baru Jendral Imamura yang mewakili pemerintah pendudukan Jepang setelah pemerintah Hindia-Belanda menyerah. Pada akhir perang dunia II tentara Jepang menyerah kepada pihak Sekutu, dilanjutkan dengan pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Barisan Keamanan Rakyat (BKR) sempat menduduki Istana Buitenzorg dan mengibarkan bendera merah putih. Istana tersebut selanjutnya diberi nama Istana Kepresidenan Bogor dan diserahkan kepada Pemerintah Indonesia pada akhir tahun

20

1949. Setelah mengalami penambahan serambi dengan sepuluh tiang besar bergaya Ionic dan dilengkapi beberapa bangunan penelitian, Istana Kepresidenan Bogor mulai digunakan oleh Pemerintah Indonesia pada bulan Januari 1950. Seiring dengan berjalannya periode reformasi, dirasakan adanya keinginan yang sangat kuat untuk membuka Istana Bogor untuk kunjungan masyarakat. Pada tanggal 16 Agustus 2002, pada masa pemerintahan Presiden Megawati. Istana Bogor dibuka bagi masyarakat terutama pada setiap hari ulang tahun kota Bogor, baik untuk wisatawan dalam negeri maupun luar negeri. Untuk melengkapi program wisata ke Istana Bogor dan meningkatkan upaya pembelajaran sejarah kepemimpinan Presiden RI serta lebih memenuhi harapan masyarakat akan keterbukaan Istana Bogor tersebut, maka perlu dibangun gedung Balai Kirti di Istana Kepresidenan Bogor.

Foto : Buhcori

info baru

Direktur PBL meninjau para nominator pemenang lomba gambar disain arsitektur Balai Kirti Istana Negara

Pada perkembangannaya hingga sekarang ini, Istana Bogor mempunyai bangunan induk serta sayap kiri dan kanan. Keseluruhan kompleks istana mencapai luas 1,5 ha. Adapun bangunan-bangunan di dalam kompleks Istana Bogor terdiri dari bangunan induk sebagai tempat penyelenggaraan acara kenegaraan, pertemuan, dan upacara resmi. Ada bangunan sayap kiri dan kanan untuk tamu kepala negara yang datang berkunjung, dan untuk perjamuan bagi tamu negara asing. Sedangkan bangunan paviliun di sebelah kanan dan kiri, dikenal dengan nama Dyah Bayurini, dan digunakan sebagai tempat peristirahatan bagi Presiden beserta keluarganya. Bangunan ini termasuk dalam lima paviliun yang terpisah dari istana. Pembangunan Balai Kirti (Hall of Fame) di Istana Bogor Istana Bogor telah menjadi saksi sejarah dari berlangsungnya berbagai kegiatan para Presiden RI, juga berbagai acara kene­ garaan sejak dari masa-masa awal kemerdekaan sampai dewasa ini. Komplek Istana Bogor dengan demikian merupakan bagian penting dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Di sisi lain, sejak masa kepemimpinan Presiden RI pertama sampai dengan Presiden RI keenam telah banyak kegiatan dan peristiwa bersejarah yang terjadi dalam komplek ini sebagai bagian dari tonggak-tonggak perjalanan sejarah bangsa. Kegiatan

dan peristiwa bersejarah tersebut telah meninggalkan jejak bersejarah berupa foto, buku, lukisan, benda seni, catatan, dan lainnya. Benda-benda bersejarah tersebut dapat digolongkan dalam dua kategori, yaitu Koleksi Benda Perpustakaan dan koleksi benda seni. Saat ini terdapat koleksi buku sebanyak 3.250 judul yang daftarnya tersedia di kepustakaan istana. Istana juga memiliki koleksi seni meliputi 450 lukisan karya Basuki Abdullah, Makowski, Ernst Dezentje, dan lainnya, 216 patung terbuat dari beragam material, dan berbagai hadiah kenegaraan seperti tengkorak harimau berlapis perak hadiah dari Perdana Mentri Thanom Kittikachorn dari Thailand pada tahun 1958. Selain itu terdapat 196 benda keramik yang tersimpan di museum istana dan terpasang sebagai unsur dekoratif di setiap ruangan dalam bangunan istana. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan pembelajaran sejarah perjuangan bangsa serta pengembangan koleksi, konser­ vasi sekaligus pameran benda-benda tersebut di atas, perlu diba­ ngun sebuah Gedung Balai Kirti di Istana Bogor. Istilah “Kirti” berasal dari bahasa Jawa kuno dan Sanskrit. Kata tersebut mengandung berbagai arti, yakni Amal Utama, Jasa, Pekerjaan Utama, tindakan yang membawa kemasyhuran, Monumen (S. Prawiroatmodjo, 1957; Wojowasito, 1977; Mardi­ warsito, 1978; Zoetmulder, 1982).

Edisi 09 4Tahun XI4September 2013

21

Foto : Buhcori

info baru

Suasana pembahasan Tim Dewan Juri Balai Kirti

Nama Balai Kirti dengan demikian berarti bangunan yang menampung berbagai benda bersejarah peninggalan perjalanan sejarah kepemimpinan para Presiden RI. Dapat pula dikatakan bahwa bangunan ini mencakup fungsi perpustakaan, museum, dan ruang pamer. Dengan memperhatikan kompleksitas lokasi dan sensitivitas peran masyarakat, terutama masyarakat pemerhati arsitektur Indonesia, maka dirasa perlu untuk melaksanakan pembangunan Balai Kirti ini melalui proses sayembara. Perancangan Tapak Bangunan Kawasan Istana Bogor merupakan kawasan cagar budaya yang dilindungi UU Nomor 11 Tahun 2010. Dengan demikian setiap perancangan di dalam kawasan tersebut harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan dengan kepekaan yang tinggi, baik terhadap tata letak bangunan-bangunan yang ada maupun kapasitas daya dukung tapaknya. Beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan untuk melakukan pemilihan lokasi tapak pembangunan Balai Kirti adalah: pertama, memberi kesan posisi yang strategis dan penting. Kedua, merupakan bagian dari penataan pintu masuk dari dekat gereja sehingga daerah pintu tersebut tidak menjadi daerah yang bersifat menyamping, terpinggirkan dan kurang penting. Ketiga, mempertahankan poros istana, menghindari penurunan kualitas ruang luarnya, dan menghindari penghalangan view dari istana ke halaman kebun raya maupun sebaliknya. Keempat, tapak bangunan perlu mempertimbangkan operasional bangunan istana kepresidenan. Saat Presiden sedang menerima kunjungan tamu di Istana Bogor, arus pengunjung umum harus dapat ditutup untuk sementara sampai acara tersebut selesai dilaksanakan. Karena itu gagasan desainnya pun perlu mempertimbangkan aspek protokoler dan keamanan. Sayembara Perancangan Balai Kirti Untuk mengimplementasikan gagasan Presiden RI akan pem­ bangunan gedung untuk mewadahi perjalanan sejarah per­ juangan para Presiden RI sejak dari masa perjuangan kemer­dekaan RI, serta untuk menampung peran serta para arsitek Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum bekerjasama dengan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) menyelenggarakan Sayembara Pe­ran­cangan Balai Kirti Istana Bogor. Dari para peserta sayembara diharapkan diperoleh masukanmasukan yang berupa dua hal. Pertama, gagasan dan konsep

22

bangunan yang mempertimbangkan keberadaan bangunanbangunan dan landscape kompleks Istana Bogor. Kedua, gambar pra-rancangan bangunan yang selanjutnya akan digunakan se­ bagai acuan pelaksanaan konstruksi gedung. Dari penyelenggaraan sayembara tersebut dihasilkan usulan tiga gagasan desain terbaik yang akan disampaikan kepada Presiden yang salah satunya akan ditetapkan sebagai pemenang terbaik sayembara. Karya sayembara yang ditetapkan sebagai pemenang oleh Presiden RI akan dijadikan sebagai acuan pembangunan Gedung Balai Kirti (hall of fame) di Istana Bogor. Dalam Penyelenggaraan Sayembara tersebut, karya yang masuk sebanyak 37 peserta perorangan dan kelompok dari 11 kota diseluruh Indonesia. Setelah dilakukan penelitian persyaratan administrasi maka 35 dokumen karya sayembara dinyatakan lolos persyaratan administrasi dan dilanjutkan tahap penjurian. Penjurian telah diselesaikan pada 16 Agustus 2012 dan telah menghasilkan 3 (tiga) nominasi gagasan desain terbaik. Karya Sayembara yang dipilih oleh Presiden RI sebagai pemenang akan dijadikan acuan utama dalam pembangunan Gedung Balai Kirti (hall of fame) di Istana Bogor. Penyelenggaraan Sayembara melibatkan Dewan Juri yang terdiri dari Prof. Slamet Wirasondjaja, IAI (Guru Besar Arsitektur ITB), Prof. Sandy A. Siregar, IAI (Guru Besar Arsitektur Universitas Parahyangan), Prof. Gunawan Tjahjono, IAI (Guru Besar Arsitektur UI), Dra. Ottyawati Adji (Deputi Kepala Sekretariat Presiden Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana, Kementerian Sekretariat Negara RI), dan Ir. Guratno Hartono, MBC. (Direktur PBL, Ditjen Cipta Karya). Dari penyelenggaraan Sayembara di hasilkan Nominasi Terbaik 3, yaitu Adjie Negara, dengan tema ‘Genius Loci, Genius Saeculi’. Karya nomor peserta 32 menjadi pilihan Dewan Juri dengan pertimbangan sebagai sosok kontemporer namun diimbangi dengan pemilihan lokasi yang tidak menghalangi pemandangan ke arah Istana Bogor, memberikan salah satu solusi pembangunan dengan meminimalisasi pembongkaran bangubnan eksisting pada area Istana Bogor, memperkuat kesinambungan dengan bangunan Istana Bogor yang telah ada, dan massa bangunan hadir dengan memberikan lahan yang lapang, luas, tidak memblok akses publik ataupun visualisasi ke Istana Bogor. Pelaksanaan Pembangunan Gedung Balai Kirti Sampai Saat Ini Pada saat ini pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan secara Multi Years Contract akan dilaksanakan oleh Kontraktor PT. Nugraha Adi Taruna. Untuk memenuhi persyaratan IMB yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bogor, maka kegiatan ini perlu dilengkapi dengan penyelenggaraan studi UKL/UPL yang dilakukan oleh Konsultan UPL-UKL dibawah arahan BPLH Kota Bogor dan Studi Amdal Lalin yang dilakukan Konsultan Amdal Lalin dibawah arahan DLLAJ Kota Bogor. Pada saat ini kegiatan pembangunan masih pada Tahap Persiapan dan Tahap Pekerjaan Tanah dan Pondasi. Pelaksanaan Pembangunan Gedung Balai Kirti diharapkan akan selesai dilaksanakan pada bulan April 2014 yang akan datang. *) Kasi Perencanaan, Subdit Perencanaan Teknis, Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan, Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum

info baru

Kementerian PU

Siapkan Program Penanggulangan Kekeringan “Setelah mengidentifikasi dan inventarisasi kondisi daerah yang mengalami kekeringan, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU melakukan aksi tanggap darurat sekaligus menyiapkan program penanggulangan dampak kekeringan yang berkelanjutan”

K

ementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya berupaya melakukan pena­ nganan yang tepat untuk mengatasi dampak kekeringan di sejumlah daerah. Berdasarkan hasil identifikasi yang telah dilakukan Direktorat Pengem­ bangan Air Minum (PAM), diperoleh gambaran kondisi umum daerah-daerah yang terkena dampak kekeringan, antara lain menurunnya debit air permukaan, air tanah, waduk, embung dan hilangnya sumber mata air. Direktur Pengembangan Air Minum (PAM), Kementerian PU, Ir. Danny Sutjiono di Jakarta, Selasa (10/9) mengatakan, meskipun tahun ini merupakan tahun kemarau basah, dan berdasarkan pemantauan BMKG musim kemarau tahun ini akan berakhir pada

Edisi 09 4Tahun XI4September 2013

23

info baru Jawa, terutama di Nusa Tenggara Timur, khususnya di kota dan Kabupaten Kupang. Danny Sutjiono menambahkan bahwa Direktorat Jenderal Cipta Karya juga telah menetapkan kebijakan untuk meng­ antisipasi penanganan dalam penyediaan air bersih, di antaranya memfasilitasi bantuan droping air dengan mobil tangki dan pe­ nempatan hidran umum di daerah yang terkena dam­pak ke­ keringan.

akhir September, namun akibat terjadinya perubahan iklim telah mengakibatkan terjadinya kekeringan yang meluas di beberapa wilayah di Indonesia. Khusus di Pulau Jawa, katanya, daerah yang menjadi langganan kekeringan adalah di sepanjang pantai utara dan pantai selatan, yang menyebabkan penduduk kesulitan mendapatkan air bersih untuk kehidupan sehari-hari. Sedangkan di luar Pulau

24

Memadukan Tanggap Darurat dan Program Keberlanjutan Ditjen Cipta Karya, sudah memiliki konsep dan program untuk mengatasi kekeringan secara permanen di daerah-daerah lang­ ganan kekeringan, namun tidak bisa sekaligus karena luas­ nya wilayah yang terdampak yaitu meliputi 751 desa dan 148 kecamatan yang tersebar di enam provinsi (di seluruh Pulau Jawa dan NTT). Tahun 2011, Cipta karya mengembangkan SPAM di perkotaan dan perdesaan sebanyak 2.409 lokasi dengan total anggaran 2,6 triliun. Tahun 2012 di 3.082 lokasi dengan anggaran Rp 3 triliun. Tahun ini Cipta Karya mengembangkan fasilitas SPAM di 3.348 titik lokasi dengan anggaran Rp 6,9 triliun. Tahun ini jumlah anggaran meningkat sangat tajam sebagai komitmen kita mempercepat pengembangan SPAM ini. “Program tersebut di antaranya adalah pengadaan mobil tangki air, hidran umum, dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah-daerah rawan air melalui Program Pengembangan SPAM di ibu kota kecamatan dan SPAM Desa Rawan Air,” kata Direktur PAM. Ancaman kekeringan yang menyebabkan rakyat kesulitan untuk memperoleh air bersih dan air minum merupakan masalah bersama, dan Ditjen Cipta Karya dengan seluruh jajarannya telah siap untuk mengantisipasi masalah tersebut. Kementerian Pekerjaan Umum memiliki strategi program pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM), yaitu pengembangan SPAM di Perkotaan dan Perdesaan. Pengem­ bangan SPAM di Perkotaan ditempuh melalui program antara lain; (i) Dukungan Air Baku Melalui Pembangunan Intake dan Transmisi Air Baku; (ii) Peningkatan SPAM Skala Regional/Kota/IKK; (iii) Pembangunan SPAM IKK Baru (Belum Ada Sistem); (iv) Peningkatan Kualitas Air Minum Melalui Capacity Building, Pengembangan NSPK, Advokasi, Sosialisasi, Pembinaan Teknik, Monev, Dan Penyehatan PDAM; dan (v) Mendorong Pembangunan SPAM BJP (Bukan Jaringan Perpipaan) dengan Pembangunan SPAM non Jaringan Perpipaan Individual/Komunal di Perkotaan. Sedangkan Pengembangan SPAM Perdesaan meliputi; (i) Pembangunan SPAM untuk Desa Rawan Air/Terpencil/Tertinggal; (ii) Pembangunan SPAM Desa Berbasis Masyarakat (Pamsimas); dan (iii) Pembangunan dan Peningkatan Kualitas SPAM BJP (Bukan Jaringan Perpipaan) dan Perubahan Perilaku Higienis Masyarakat. Pembangunan SPAM untuk desa rawan air/tertinggal termasuk mendukung Program Pro Rakyat Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal dilakukan dalam bentuk pembangunan SPAM lengkap untuk pelayanan air minum bagi masyarakat di desa sasaran. Lingkup kegiatan SPAM Perdesaan meliputi Pembangunan unit air baku (bangunan intake, bangunan penangkap mata air), Pembangunan unit produksi (Instalasi Pengolah Air, sumur bor), Pembangunan unit jaringan distribusi, Pembangunan unit pelayanan berupa Hidran Umum (HU). (Teks: Buchori/berbagai sumber)

info baru

Peringatan Hari Habitat Dunia (HHD) 2013

Momentum Menggalang Dukungan demi Terciptanya Kota untuk Semua

D

efinisi ini mengisyaratkan bahwa tepat tinggal atau hunian memiliki karakteristik tertentu sebagai bagian dari budaya lokal (local wisdom) dimana masyarakat sebagai penghuni habitat memiliki harapan terhadap keelokan lingkungan mereka

bermukim. Peringatan Hari Habitat Dunia (HHD) diselenggarakan dengan tujuan untuk memikirkan kondisi permukiman dan hak dasar manusia atas hunian yang layak. HHD juga dimaksudkan untuk mengingatkan dunia akan adanya tanggung jawab bersama terhadap masa depan habitat manusia. Sejak tahun 1985 Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menetapkan Senin pertama bulan Oktober setiap tahun sebagai Hari Habitat Dunia. Pada HDD tahun 2013 yang jatuh pada tanggal 7 Oktober

Foto-foto : Buchori

Mengacu kepada makna habitat, seperti yang tertera di dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indoensia didefinisikan sebagai tempat tinggal yang khas bagi seseorang atau kelompok masyarakat.

Edisi 09 4Tahun XI4September 2013

25

info baru

PBB menetapkan ‘Urban Mobility’ atau ‘Mobilitas Perkotaan’ sebagai tema Hari Habitat Dunia 2013. Tema ini dipilih karena mobilitas perkotaan membutuhkan dukungan infrastruktur untuk memudahkan pergerakan (aksesibilitas) manusia, maupun untuk menunjang fungsi hunian dan kawasan permukiman sejalan dengan perkembangannya. Kota yang mudah diakses akan mendorong pergeseran kebutuhan akan moda transportasi ke arah yang lebih efisien sehingga mendorong masyarakat untuk memiliki plihan terhadap transportasi umum seperti kereta api dan bus, ataupun menggunakan sepeda dan jalan kaki. Mobilitas bukan hanya menyangkut jenis transportasi yang kita gunakan akan tetapi juga aksesibilitas yang mendukung kehidupan perkotaan sebagai sebuah sistem hunian yang saling terintegrasi. Perencanaan kota dan desain perkotaan punya peran penting dalam menyatukan manusia dan ruang kota, melalui desain kota yang komprehensive yang memperhatikan aksesibilitas dan kepadatan ruang perkotaan. Sehinggga per­ masalahan aksesbilitas tidak dipecahkan secara incremental yang hanya menambah infrastruktur tertentu. Mobilitas yang baik akan memudahkan manusia mendapatkan fasilitas pendukung hunian maupun dalam mencapai simpul–simpul kegiatan guna menunjang aktifitas masyarakat, baik untuk bekerja, bersekolah, berkarya, dan kegiatan berumah tangga. Dalam kaitannya dengan tema ini, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memiliki peran yang sangat besar dalam mewujudkan Urban Mobility di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dalam visi Kementerian PU, yaitu “Tersedianya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman yang Andal untuk Mendukung Indonesia Sejahtera 2025”, dengan program/kegiatan yang dilaksanakan Kementerian PU melalui pembinaan Penataan Ruang, menciptakan desain perkotaan yang memperhatikan kepadatan wilayah, keter­ paduan pembangunan infrastruktur dan keberlanjutan wila­yah. Termasuk penyediaan Jaringan Infrastruktur di Bidang Sumber Daya Air untuk mendukung terciptanya perkotaan yang aman dari banjir, dengan infrastruktur pengendali banjir per­kotaan. Dukungan jaringan infrastruktur yang sangat penting dalam meningkatkan Urban Mobility ditunjukkan oleh pembangunan Jaringan Infrastruktur transportasi dengan pembangunan jaringan jalan dan jembatan mempermudah aksesibilitas masyarakat dari satu tempat ke tempat lainnya. Sementara itu penyediaan infrastruktur permukiman memastikan masyarakat memiliki akses yang baik terhadap pelayanan air minum dan sanitasi, di samping pembangunan jaringan drainase dan jaringan jalan lingkungan

26

yang mendukung terciptanya kawasan hunian yang layak bagi masyarakat. Dalam rangka peringatan Hari Habitat Dunia (HHD), Kementerian PU, akan menggelar Peringatan HHD Tahun 2013 dengan tema “Kota untuk Semua”. Melalui peringatan ini, Kementerian PU mengharapkan adanya dukungan dari seluruh elemen masyarakat, dan para stakeholder untuk bersama mem­ bangun kesadaran demi terciptanya “Kota untuk Semua”. “Kota untuk Semua” karena itu dipilih sebagai tema nasional peringatan HHD Tahun 2013. “Kota untuk Semua” membawa konsekuensi perwujudan hak atas kota (rights to the city), kemudahan aksesibilitas masyarakat terhadap berbagai sarana, prasarana dan jasa pelayanan kota, inclusiveness atau keterlibatan seluruh masyarakat, keadilan dan tata kelola pemerintah yang baik (good governance),” ujar Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Imam S. Ernawi, dalam siaran persnya beberapa waktu lalu. Lebih lanjut Imam memaparkan pola permukiman di Indonesia cenderung meng-kota, artinya pola pemukiman pun struktur kehidupan di Negara ini mulai berubah menjadi perkotaan. Banyak daerah kecil dahulu berkembang menjadi kota-kota baru, tentu dengan permasalahan yang baru pula. Imam menambahkan ada beberapa isu di sekitar cita-cita membangun Kota untuk Semua, mengenai permukiman kumuh, dan rumah susun. Acara peringatan HHD ini akan dimeriahkan dengan beberapa kegiatan, seperti seminar, pameran, lomba foto dan fun bike. Kegiatan akan diselenggarakan pada tanggal 24-27 Oktober 2013 di Lapangan Parkir Timur Senayan, Jakarta dan akan melibatkan Instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, dunia usaha/swasta, dan organisasi masyarakat. Acara Pameran dimaksudkan untuk membangun simulasi empirik cita-cita “Kota Untuk Semua” kepada masyarakat, kegiatan seminar akan mengangkat berbagai tema dengan maksud menyampaikan pesan lebih mendalam, juga menjadi sarana informasi yang komprehensif bagi tercapainya cita-cita acara ini. Sedangkan kegiatan fun bike diadakan sebagai ajakan dan pene­ gasan bahwa terwujudnya cita-cita Kota untuk Semua akan bisa terwujud dengan kebersamaan dan saling bergerak maju. Kegiatan seminar akan diselenggarakan secara paralel dengan sub tema yang berbeda-beda dan akan diselenggarakan di delapan ruang seminar dan satu ruang audiovisual dengan kapasitas 60 orang/ruangan. Adapun sub tema yang diangkat dalam seminar ini adalah kependudukan, pelayanan perkotaan, mobilitas/kemu­ dahan bergerak dalam perkotaan, pengembangan ekonomi perkotaan, tata kelola pemerintahan, perumahan, tata ruang dan urban design, serta riset dan teknologi. Sedangkan untuk kegiatan pameran akan diselenggarakan dengan jumlah stand 195 stand. Pameran ini akan menampilkan berbagai contoh sukses daerah dalam menyelesaikan persoalan perkotaan, dan berbagai inovasi terkait penyeleggaraan perkotaan, termasuk produk teknologi pendukungnya. “Kegiatan ini dapat memberikan kesadaran tentang makna peringatan Hari Habitat terhadap masyarakat Indonesia khususnya generasi muda, karena tanggung jawab keberlanjutan dunia di masa depan berada di tangan mereka,” ujar Imam. Beliau menambahkan para stakeholder (pemangku kepen­ tingan) bidang perumahan dan permukiman serta instansi swasta juga akan ikut serta memeriahkan Peringatan Hari Habitat 2013.***

info baru

PU Jajaki Program CSR PT Semen Tonasa dan PT Pertamina

Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum terus menjaring minat pihak perusahaan untuk menyalurkan program Coorporate Social Responsibility (CSR) di bidang infrastruktur permukiman (Cipta Karya).

P

ada tahun 2013 ini, kerjasama multipihak bidang Cipta Karya antara sektor pemerintah dengan pihak swasta sedang dirintis oleh PT Pertamina dan PT Semen Tonasa. “Tahun lalu kita sudah melakukan roadshow di tujuh provinsi. Melalui roadshow tersebut sudah teridentifikasi beberapa perusahaan yang potensial bekerjasama dalam pembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya melalui program CSR,” ujar Antonius Budiono, Direktur Bina Program Ditjen Cipta Karya saat membuka workshop Penguatan Pengembangan Program CSR, di Jakarta (16/9). Tahun 2013 ini, kata Antonius, Ditjen Cipta Karya telah menjalin kerjasama dengan PT Pertamina untuk pembangunan penyediaan infrastruktur air bersih perdesaan di Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Pada tahun ini pula, Ditjen Cipta Karya tengah merintis peluang kerjasama program CSR bidang Cipta Karya dengan PT Semen Tonasa di Sulawesi Selatan.

Kedua perusahaan tersebut mengikuti jejak PT Adaro Indonesia di Kalimantan Selatan dan PT Berau Coal di Kalimantan Timur. Dijelaskan, perjanjian kerjasama dengan PT Adaro untuk pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP), dan Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL). Kegiatan tersebut tersebar di tiga kabupaten, yaitu Balangan, Tabalang, dan Hulu Sungai Utara (HSU). Sedangkan perjanjian kersama dengan PT Berau Coal untuk pembangunan SPAM dan PPLP di Kabupaten Berau. “Alternatif pembiayaan dengan menjaring program CSR bertujuan memprcepat target MDGs dimana membutuhkan kelayakan program yang dananya tidak sedikit,” ungkap Antonius. Ketua Panitia penyelenggara, Dwityo A. Seoranto, menjelaskan maksud workshop penguatan tersebut diharapkan adanya konfirmasi minat perusahaan untuk melakukan kerjasama multi­ pihak, teridentifikasinya usulan kegiatan bidang Cipta Karya, serta dapat menjajaki kemungkinan terjadinya kesepakatan kerjasama antara perusahaan dan kabupaten/kota melalui CSR. Workshop itu juga memperkuat forum komunikasi dan kerjasama antarpihak dalam pembangunan infrastruktur Cipta Karya di daerah. (Teks: Buchori)

Edisi 09 4Tahun XI4September 2013

27

info baru

PU dan Bank Dunia Tingkatkan TPA Piyungan dan Balikpapan

K

ota-kota di Indonesia, khususnya kota besar dan metropolitan memiliki pertumbuhan populasi yang sangat cepat. Kota-kota tersebut menghadapi masalah yang sangat mendesak di sektor persampahan, yaitu kebutuhan terhadap TPA dan fasilitas pendukungnya yang memadai. “Untuk memenuhi kebutuhan TPA baru di kota-kota tersebut, diperlukan dana investasi yang cukup besar, sehingga Pemerintah Pusat berkewajiban untuk mencari sumber dana lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut, salah satunya melalui pinjaman luar negeri,” ujar Dwityo A. Soeranto saat mewakili Direktur Bina Program membuka Workshop Feasibility Study Solid Waste Improvement Project Regional di Balikpapan, akhir September 2013. Pada workshop yang sama sebelumnya di Yogyakarta, Kepala Dinas PUP-ESDM DI Yogyakarta, Rani Sjamsinarsi mengatakan, pemanfaatan TPA Regional Piyungan Yogyakarta seluas 13 Ha sudah mencapai 90 persen. Diperkirakan pengoperasiannya akan berakhir pada 2015 karena lahan yang ada tidak lagi mampu menampung sampah. Untuk itu Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya bekerjasama dengan Bank Dunia berencana mengembangkan TPAS dan fasilitas pendukungnya. Rani Sjamsinarsi, menerangkan pengelolaan TPA Piyungan ditangani oleh Sekber Kartamantul yang merupakan gabungan dari pemerintah Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul dengan payung legalitas Penandatanganan Kerjasama Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perkotaan dengan SKB Bupati Bantul, Sleman dan Walikota Yogyakarta. Rani juga menyambut baik selesainya Feasibility Study (FS) yang penyusunanya dibantu oleh Pemerintah Australia melalui AusAID. FS adalah salah satu dokumen pemenuhan Readiness Criteria yang harus dipenuhi untuk kegiatan Solid Waste Improvement Project. TPA Balikpapan Pemerintah Kota Balikpapan dibantu oleh Ditjen Cipta Karya bersama-sama mengkaji laporan Pra Studi Kelayakan Pengelola­ an Sampah yang disampaikan Consultant Development Initiative

28

Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya menggandeng Bank Dunia untuk meningkatkan kinerja pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) dalam kegiatan Solid Waste Improvement Project. Dua TPA saat ini sedang dikaji kelayakannya untuk dikembangkan, yaitu TPA Regional Piyungan di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan TPA Kota Balikpapan.

for Asia (CDIA) dalam Workshop Pre Feasibility Study Solid Waste Improvement Project, di Balikpapan (23/9). Saat ini, CDIA telah menyusun Pre Feasibility Study untuk kegiatan Solid Waste Improvement Project di Kota Balikpapan. Dokumen Pre Feasibility Study tersebut diperlukan sebagai salah satu pemenuhan Readiness Criteria yang harus dipenuhi untuk kegiatan Solid Waste Improvement Project yang rencananya akan dibiayai melalui pinjaman Bank Dunia. Improvement Project di Kota Balikpapan ini diselenggarakan dalam rangka mempresentasikan hasil laporan antara studi kelayakan Program Solid Waste Improvement Project yang telah disusun oleh CDIA serta dalam rangka mendapatkan masukan dan tanggapan atas hasil studi kelayakan tersebut untuk selanjutnya dilakukan penyempurnaan. Sementara itu Kepala Bappeda Kota Balikpapan, Suryanto, mengungkapkan Pemkot Balikpapan telah lama fokus dengan persampahan dengan berbagai upaya. Salah satu program yang sudah terlaksana adalah menggalakkan Bank Sampah di tiap kelurahan. Saat ini sudah terealisasi sebanyak 78 Bank Sampah. Program tersebut dianggap paling efektif untuk mengurangi sampah. “Dengan menerima beberapa penghargaan pun kami masih berupaya untuk tetap menjadikan Kota Balikpapan ini selalu bersih,” tandas Suriyanto. (ahmad wardi/ellin/bcr)

Foto-foto : www.google.co.id

inovasi

Cipta Karya School Award Agga Destya Arlingga *)

Cipta Karya School Award merupakan ide kegiatan bidang ke-Cipta Karya-an yang concern terhadap isu sanitasi dan air minum di lingkungan sekolah.

V

isi kegiatan ini adalah “Terwujudnya lingkungan permukiman yang lebih produktif dan humanis di masa yang akan datang melalui pembentukan mental dan pengetahuan mengenai pentingnya menjaga lingkungan mulai usia dini”. Kegiatan Cipta Karya School Award melibatkan siswa-siswi di lingkungan SD, SMP, dan SMA. Usia 6 – 17 tahun merupakan usia yang produktif dalam pembentukan pola pikir dan perilaku serta

Edisi 09 4Tahun XI4September 2013

29

inovasi memiliki semangat tinggi dalam menyerap pengetahuan dan ide baru terhadap lingkungan hidupnya. Cipta Karya School Award menetapkan sekolah dengan beberapa kriteria antara lain; lingkungan sekolah yang bersih, memiliki tanaman hias (diutamakan tanaman herbal) yang terawat, dan bebas sampah; Tersedianya tempat sampah organik dan non-organik di setiap sudut lingkungan sekolah yang memadai dan termanfaatkan dengan baik; Tersedianya dan termanfaatkannya sarana dan prasarana toilet yang memadai dan bersih; Pemanfaatan air minum yang tepat guna; Tersediannya sistem saluran drainase sekolah yang berfungsi secara optimal dan bebas sampah; dan pengetahuan para siswa terhadap lingkungan sekitarnya. Mekanisme penilaian untuk kegiatan ini mengacu pada kriteria tersebut di atas yang dilakukan oleh suatu badan penilai independen. Badan penilai independen ini dapat berasal dari instansi terkait yang kompeten seperti Kementerian PU, Kesehatan, Pendidikan dan Kebudayaan, Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah, dan instansi terkait lainnya.

30

Penghargaan yang diberikan kepada sekolah terbaik dapat berupa piala bergilir (tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, dan/atau tingkat nasional), pemberian gelar sebagai “sekolah bersih percontohan”, uang tunai, dan bantuan untuk perbaikan dan/atau penambahan sarana dan prasarana sekolah khususnya di bidang lingkungan, seperti perbaikan toilet penambahan alat kebersihan sekolah, dan sebagainya. Sumber pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berasal dari APBN, APBD, CSR, dan Pendanaan Lainnya. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada anak-anak mengenai pentingnya lingkungan hidup, khususnya air minum dan sanitasi, mampu untuk memberikan perubahan terhadap kebiasaan dan aksi yang lebih konkrit terhadap kepedulian lingkungan saat ini dan di masa yang akan datang, dan dapat diterapkan di lingkungan tempat tinggal dan masyarakat, serta mampu meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan generasi muda. *) Staf Subdit Kerjasama Luar Negeri Ditjen Cipta Karya

Resensi

Kota Berkelanjutan di Tangan Siapa?

S

ebuah poster karikatur kali ini benar-benar menggelitik. Sebuah ambulan meraung-raung membawa bola bumi yang sedang sekarat. Bola bumi itu dikelilingi teknokrat, pengusaha, seorang pejabat (kepala daerah), ilmuwan yang pakar lingkungan, serta seorang bocah. Mereka terdiam dan tak sedetik pun mengalihkan pandangan dari bola bumi. Ilustrasi di atas adalah lukisan imajiner saya pribadi. Belum pernah sekalipun tertuang dalam goresan tinta di atas kanvas. Imaji tersebut hanya alat menggambar kegelisahan tentang masa depan kota. Setelah Millenium Development Goals (MDGs) sudah di ujung, maka mau tidak mau warga bumi ini mencari cita bersama, yaitu disebut pembangunan berkelanjutan. Termasuk di dalamnya adalah kota berkelanjutan. Dalam buku Kota Berkelanjutan (Sustainable City), Eko Budihardjo dan Djoko Sujarto seolah menegaskan bahwa istilah pembangunan berkelanjutan (sustainable development) pada abad 21 ini sudah menjadi mantra yang tida bisa diabaikan, terutama di perkotaan yang mendapat tekanan paling besar. Dalam buku tersebut mencoba diungkap tentang kaidah pembangunan berkelanjutan, teori-teori perencanaan kota, arti penting ruang terbuka sebagai salah satu komponen kota berkelanjutan, kemandirian kota, serta upaya-upaya menuju ke sana. Bagi yang percaya Peter Hall (Cities of Tomorrow, 1991), pasti percaya asumsi bahwa kelompok aktor tertentu akan lebih dominan ketimbang yang lain dalam menentukan kemungkinan rupa kota masa depan. Pertama, kata Peter Hall, bila yang mendominasi adalah rekayasawan dan teknologi, yang tercipta adalah technopolis yang sarat dengan bangunan jangkung, kompak satu dimensi, kota terapung, dan lain-lain. Kedua, jika yang sangat berperan adalah kalangan pengusaha atau sektor swasta, yang muncul adalah profitopolis. Ketiga, lanjut Hall, manakala penentu kebijakan adalah kepala daerah, birokrat, yang tercipta adalah marxopolis. Kota akan nampak seragam, rapi, teratur, dan menyiratkan kedisiplinan, namun akan terlihat kaku, monoton. Persepsi dan aspirasi masyarakat yang beragam tidak diserap, apalagi diwadahi. Keempat, kalau yang berperan besar adalah kalangan ilmuwan dan pakar ahli lingkungan, maka yang akan tercipta adalah

Judul Pengarang Penerbit Tebal

: Kota Berkelanjutan (Sustainable City) : Eko Budihardjo dan Djoko Sujarto : PT Alumni Bandung, 2009 : xxii + 242 halaman

ecopolis. Lingkungan binaan, termasuk karya arsitekturnya akan menyatu, selaras, serasi dan seimbang dengan lingkungan alam sekitarnya. Pilihan berkelanjutan sebuah kota di tangan orang-orang di atas sekilas memang mewakili jamannya masing-masing. Sekilas juga terasa tidak ada masalah. Barangkali itu semua sudah ada perwujudannya di muka bumi ini? Masalahnya, apakah penentu kebijakan yang beragam latar belakang tersebut memiliki hak prerogatif untuk merencanakan kotanya. Tidak jarang, dengan sistem politik pemilihan kepala daerah mampu menenggelamkan visi misi pimpinan sebelumnya beserta masterplan pem­ bangunannya. Mungkin itu yang kurang diulas dalam buku ini (untuk mengatakan tidak dibahas mendalam), pada akhirnya buku ilmiah ini berisi menu-menu teori yang wajib dilumat akademisi, bukan menjadi kitab sakti yang mengajarkan jurus-jurus modern menghadapi musuh kapitalisme global. Selamat membaca dan berkarya. (Teks: Buchori)

Edisi 09 4Tahun XI4September 2013

31

lensa ck

Masyarakat Kampung Tengah Labuan Bajo menikmati prasarana permukiman dari Kementerian Pekerjaan Umum

Foto-foto : Buchori

32

lensa ck

Anak-anak Kampung Tengah Labuan Bajo, aktivitas pendidikan dan kerajinan

Foto-foto : Buchori

Edisi 09 4Tahun XI4September 2013

33

seputar kita

Sepertiga Bendahara Pengeluaran DJCK Masuki Usia Kritis Bendahara Pengeluaran di lingkungan Ditjen Cipta Karya yang diangkat sejak 2012 berjumlah 160 orang. Terdapat 46 orang atau 30 persennya sudah mendekati usia kritis dan beberapa tahun ke depan akan memasuki Purna Bhakti. Untuk itu Ditjen Cipta Karya perlu melakukan pembinaan calon bendahara pengeluaran sebagai kaderisasi bendahara di masa mendatang. Demikian disampaikan Kepala Bagian Keuangan Ditjen Cipta Karya, Dwi Hidayat Djati pada acara pembukaan kegiatan Sertifikasi Calon Bendahara Pengeluaran di lingkungan Ditjen Cipta Karya, di Jakarta (9/9). “Kami telah melakukan upaya untuk menciptakan hasil yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Berbagai pembinaan kita telah laksanakan sebagai penjabaran pelaksanaan dan pencapaian tujuan pengelolaan anggaran yang akuntabel,” kata Dwi.

Ide Kreatif di Pecha Kucha Cipta Karya Segera Dipraktikkan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Imam S. Ernawi, menyerukan agar seluruh kegiatan Cipta Karya mulai mengukur aspek green, misalnya mulai dari green office yang bisa dipraktikkan secepatnya. Green Office merupakan salah satu ide kreatif yang disampaikan dalam ajang Pecha Kucha Cipta Karya edisi kelima. Hal itu disampaikan kepada warga Cipta Karya pada Pecha Kucha kelima, di Ruang Sapta Taruna (27/9). Ide-ide kreatif disampaikan oleh sembilan penyaji yang mewakili tiap unit kerja. Pecha Kucha kali ini mengangkat tema Invitation Toward Green Cities. Sembilan materi terkait upaya perwujudan kota ramah lingkungan yang berkelanjutan dipaparkan antara lain oleh Nurhayati Junaedi bertema ‘Eco Toilet’. Kemudian ada ‘Take Your ‘Green Pic’ oleh Miradian Isyana Wistyani, ‘Green Laboratorium’ oleh Ratih Fitriani, dan ‘Kantor Hijau Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi Wilayah I (TAMS) Berwawasan Lingkungan’ oleh Dwi Kuryanto.

84 Kabupaten/Kota Jadi Sasaran Keterpaduan Program Cipta Karya Sedikitnya 84 kabupaten/kota sudah diidentifikasi oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum untuk menjadi fokus keterpaduan program pembangunan Cipta Karya pada 2014. Mereka termasuk dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan memiliki Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). “Kita akan keroyok ramai-ramai entitas di 84 kabupaten/ kota dengan kegiatan air minum, sanitasi, pengembangan permukiman, dan penataan bangunan dan lingkungan. Selain fisik, kita juga akan kawal non fisiknya,” tutur Direktur Jenderal Cipta Karya Imam S. Ernawi saat memberikan arahan pada Penelitian RKAKL Ditjen Cipta Karya 2014, di Jakarta (24/9). Imam mengharapkan di setiap entitas lingkungan, kawasan, kabupaten/kota, dan regional harus ada best practice program terpadu dari Cipta Karya dengan penyediaan air minum, penataan lingkungan, pengelolaan sanitasi, dan seterusnya.

34

Kunjungi Kami di : website :

http://ciptakarya.pu.go.id

twitter :

@ditjenck