Diplomasi. Pulau Komodo APEC. No. 68. Sail Komodo 2013 momentum memajukan wisata bahari menjadi destinasi utama wisata dunia

Diplomasi TABLOID

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Media Komunikasi dan Interaksi

No. 68

Tahun VI

Tgl. 15 SEPTEMBER - 14 OKTOBER 2013

www.tabloiddiplomasi.org Email: [email protected]

Sail Komodo 2013 Tidak Untuk Diperjualbelikan

momentum memajukan wisata bahari menjadi destinasi utama wisata dunia

Diplomatic Tour 2013

Para Duta Besar Negara Sahabat Menyaksikan Keajaiban

Pulau Komodo

diplomat ISSN 1978-9173 www.tabloiddiplomasi.org

9

771978 917386

garda terdepan dalam perlindungan wni

APEC INDONESIA 2013

Diplomasi TABLOID



Duta Besar Negara Sahabat Menyaksikan Keajaiban

Daftar Isi >4 >6 >7

Pulau Komodo 12

Fokus utama

Sail komodo 2013, Momentum memajukan wisata bahari

sorot

Fokus

Emmy Hafidl : Konservasi Komodo sebuah peluang pariwisata

Fokus Penanganan perlindungan WNI di Luar Negeri harus lebih efektif

>9

Fokus

> 10

fokus

> 11

fokus

Krisi center BNP2tki Tantangan perlindungan WNI di Luar Negeri

grand design perlindunagan wni

14

sorot sorot

diaspora dapat membantu Diplomasi ketenagakerjaan

sorot

dirjen idp : luaskan daya jangkau portal situs kemlu

sorot

Diplomat, garda terdepan dalam perlindungan wni

lensa

menjadikan industri kreatif sebagai soft power

lensa

kemlu raih penghargaan laporan keuangan terbaik wtp secara murni

15 16 17 22 23

Beasiswa Seni Dan Budaya Indonesia (BSBI) Tahun 2013

PELINDUNG Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik

Catatan Redaksi Salam Diplomasi, Pada edisi September 2013 kali ini, Tabloid Diplomasi menurunkan berita seputar Pelayanan dan Perlindungan WNI di luar negeri sebagai tema utama. Saat ini, jumlah WNI yang berada di luar negeri semakin meningkat dan diperkirakan mencapai 4,22 juta orang, sehingga dengan demikian permasalahan WNI di luar ini menjadi semakin kompleks. Menyikapi perkembangan tersebut, Kementerian Luar Negeri RI mengambil inisiatif menyelenggarakan Rapat Koordinasi Perlindungan WNI bersama 57 perwakilan RI dan Diaspora Indonesia beserta sejumlah elemen masyarakat. Topik ini tentunya diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan kepada segenap masyarakat, khususnya para pembaca setia Tabloid Diplomasi, mengenai seluk-beluk pelayanan perlindungan WNI di luar negeri yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Pada edisi ini, Tabloid Diplomasi juga menampilkan mengenai pelaksanaan “Sail Komodo 2013” yang di pusatkan di Pantai Pade, Labuhan Bajo, NTT yang dibuka secara langsung oleh Presiden RI. Penyelenggaraan “Sail Komodo 2013” dimaksudkan untuk mendukung kemajuan dan pengembangan pariwisata di NTT sebagai destinasi utama pariwisata dunia. Topik menarik lainnya yang disuguhkan Tabloid Diplomasi kali ini adalah mengenai Presidential

Friends of Indonesia (PFoI) 2013 yang bertemakan Celebrating Indonesia’s Democracy, Diversity and Economic Prosperity. Pada kesempatan ini, para peserta PFoI berkesempatan bertemu Presiden RI ke-3, B.J. Habibie dan Wakil Presiden RI ke-10, Jusuf Kalla. Selain itu, para peserta PFoI juga diberikan kesempatan lebih dalam tentang reformasi, perkembangan demokrasi dan kemajuan ekonomi Indonesia selama 15 tahun terakhir. Pada bagian lain, edisi ini juga membahas masalah Beasiswa Seni Budaya Indonesia (BSBI) yang menutup kegiatan mereka dengan menampilkan pagelaran Indonesia Channel 2013 dengan tema “Bersatu dalam Cinta Indonesia” di Airlangga Convention Centre, Universitas Airlangga, Surabaya. Tahun ini, 69 peserta dari 42 negara mengikuti program pelatihan seni budaya di berbagai daerah di tanah air.[] Selamat membaca.

Firdaus

PENANGGUNG JAWAB/PEMIMPIN REDAKSI Direktur Diplomasi Publik Direktur Informasi dan Media Sekretaris Direktorat Jenderal IDP REDAKTUR PELAKSANA Firdaus DEWAN REDAKSI Siuaji Raja Eni Hartati S. Ari Wardhana Azis Nurwahyudi Aji Setiawan Triyogo Jatmiko STAF REDAKSI Widya Airlangga Shirley Malinton Evan Pujonggo A.R. Aji Nasution Khariri Cahyono Widya Airlangga PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI Tubagus Riefhan IqbaI Muji Lastari TATA LETAK DAN ARTISTIK Tsabit Latief Anggita Gumilar PENANGGUNG JAWAB WEBSITE Kistono Wahono Yulianto Alamat Redaksi Direktorat Diplomasi Publik, Lt. 12 Kementerian Luar Negeri RI Jl. Taman Pejambon No.6 Jakarta Pusat Telp. 021- 68663162, 3863708, Fax : 021- 29095331, 385 8035 Tabloid Diplomasi dapat didownload di http://www.tabloiddiplomasi.org Email : [email protected] Diterbitkan oleh Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri R.I.

Wartawan Tabloid Diplomasi tidak diperkenankan menerima dana atau meminta imbalan dalam bentuk apapun dari narasumber, wartawan Tabloid Diplomasi dilengkapi kartu pengenal atau surat keterangan tugas. Apabila ada pihak mencurigakan sehubungan dengan aktivitas kewartawanan Tabloid Diplomasi, segera hubungi redaksi.

”Diplomat masa kini harus dibekali kemampuan yang mumpuni di bidang jurnalistik. “Kita harus mampu mengubah laporan dari yang bernuasa formal menjadi populer, agar menarik untuk dibaca oleh publik” duta besar a.m. fachir

direktur jenderal informasi dan diplomasi publik

Bagi anda yang ingin mengirim tulisan atau menyampaikan tanggapan, informasi, kritik dan saran, silahkan kirim email:

[email protected]

Diplomasi TABLOID

FOKUS utama


Sail Komodo 2013

Momentum Memajukan

wisata bahari Tanah Air Menjadi Destinasi Utama Wisata Dunia

Puncak acara Sail Komodo 2013, secara resmi dibuka Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, pada 14 September 2013. Acara didahului dengan Sailing Pass 21 kapal perang (KRI), tujuh kapal pemerintah dan yacht rally dari 17 negara serta parade lima kapal besar. Acara pembukaan juga dimeriahkan atraksi terjun payung 54 penerjun serta Heli Water Jump. Presiden didampingi beberapa Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II di mana sebelumnya mengunjungi Pulau Komodo pada 13 September 2013. Penyelenggaraan Sail Komodo 2013 merupakan Sail ke-5 kalinya sejak 2009. Event internasional ini dimulai dengan penyelenggaraan Sail Bunaken 2009, Sail Banda 2010, Sail Wakatobi - Belitong 2011, dan Sail Morotai 2012. Seperti halnya kegiatan Sail sebelumnya, Sail Komodo merupakan event internasional tahunan yang diikuti peserta dari berbagai negara. Selain Indonesia, negara lain yang terlibat adalah Malaysia, Australia, Belanda, Thailand, Philipina, AS. Sail Komodo 2013 merupakan event internasional yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah terutama melalui sektor pariwisata bahari. Event ini menjadi momentum untuk memajukan wisata bahari di tanah air menjadi destinasi utama wisata dunia. Sail Komodo juga sangat efektif untuk mempromosikan wilayah NTT dan sekitarnya sebagai tujuan wisata nasional dan internasional. Apalagi Taman Nasional Komodo merupakan salah satu Situs Warisan Dunia sehingga pemerintah sudah semestinya melestarikan, mengembangkan, serta mempromosikan Taman Nasional Komodo. Sail Komodo 2013 diselenggarakan pemerintah dengan beberapa tujuan strategis. Pertama, event ini sebagai model percepatan pembangunan daerah kepulauan dan daerah terpencil. Kedua, Sail Komodo dapat menggalang keterpaduan dan sinergi program lintas kementerian/lembaga baik di pusat maupun di daerah serta partisipasi swasta dalam pembangunan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan. Ketiga, event ini mampu menambah lokasi dan kegiatan sebagai tujuan wisata nasional dan internasional. Keempat, melalui event Sail sebagai media untuk mengukuhkan kembali kejayaan bangsa Indonesia sebagai bangsa bahari. “Tujuan lainnya, event Sail Komodo dapat mengembangkan rute pelayaran kapal-kapal yacht ke perairan Indonesia yang menarik yachters dunia.[]

04

No. 68 Tahun VI

15 SEPTEMBER - 14 OKTOBER 2013

Diplomasi TABLOID

FOKUS utama


Sail Komodo 2013

Presiden RI : Nusa Tenggara Timur Destinasi Utama Pariwisata Dunia

Kegiatan Sail seperti ini telah kita laksanakan berturut-turut selama empat tahun terakhir. Sejak tahun 2009 kita sukses menggelar Sail Bunaken di Manado, lalu Sail Banda di Ambon, Sail Wakatobi-Belitong di Wakatobi dan Belitong, dan tahun lalu Sail Morotai di Morotai. Tahun ini, kita selenggarakan Sail Komodo di rangkaian kepulauan FLOBAMORATA --Flores, Sumba, Timor, Alor dan Lembata-- yang di dalamnya terdapat Taman Nasional Komodo kebanggaan kita. Acaraacara seperti ini, Sail Bunaken, Sail Banda, Sail Wakatobi, Sail Morotai, dan Sail Komodo, semuanya merupakan bagian dari tonggak-tonggak sejarah kebangkitan negeri kita di era Pasifik. Melalui kegiatan seperti ini, kita tunjukkan pada dunia bahwa negeri kita tidak hanya kaya akan sumber daya kelautan, tetapi juga kaya akan destinasi pariwisata yang sangat mempesona. Sail Komodo merupakan momentum yang tepat untuk mempromosikan kekayaan dan keragaman bahari kepulauan Nusantara kepada masyarakat dunia. Secara khusus, Sail Komodo juga merupakan sarana untuk lebih peduli dalam melestarikan komodo, fauna tertua yang masih hidup lestari hingga saat ini. ‘Sail Komodo 2013: Jembatan Emas Menuju Nusa Tenggara Timur


menjadi Destinasi Utama Pariwisata Dunia’ yang menjadi tema acara ini memiliki makna yang sangat penting bagi percepatan pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Melalui momentum Sail Komodo 2013, kita ingin menjadikan Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai pintu gerbang selatan pembangunan negeri kita, sekaligus destinasi utama pariwisata dunia. Banyaknya kapal niaga dan pariwisata yang singgah di Kawasan Nasional Taman Komodo serta pulau-pulau lain yang tersebar di Kawasan Nusa Tenggara Timur, Tengah, dan Barat, insya Allah akan makin menggairahkan pariwisata di kawasan ini. Saya berharap, dalam waktu yang tidak terlalu lama, Kawasan Nasional Komodo serta pulau-pulau lain di sekitarnya akan menjadi ikon baru pariwisata dunia di kawasan tengah Indonesia. Setiap saat saya berkunjung ke Provinsi Nusa Tenggara Timur ini, saya selalu mencatat berbagai kemajuan pembangunan. Kemajuan seperti ini tentu sangat baik dan menggembirakan. Kalau setiap provinsi atau daerah dengan penuh semangat dan kesungguhan terus membangun dan memajukan daerahnya, maka secara nasional Negara kita akan makin cepat maju dan sejahtera. Dalam kaitan ini, secara khusus saya ingin memberikan

No. 68 Tahun VI

apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat NTT atas semua capaian yang telah diraih selama ini. Pulau Komodo yang menjadi satu-satunya habitat utama komodo di dunia, telah ditetapkan oleh United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (Unesco) sebagai warisan alam dunia, natural world heritage, pada tanggal 19 Desember 1991. Pulau Komodo juga menjadi the New 7 Wonders of Nature yang ditetapkan oleh New 7 Wonder Foundation pada tahun 2012, dan inagurasinya telah kita saksikan bersama di Pulau Komodo. Sebagai warisan alam dunia, kita wajib memelihara, melestarikan, dan mengembangkan Pulau Komodo ini. Melalui Sail Komodo 2013 ini kita dapat terus memperkenalkan dan mengembangkan potensi pariwisata di Nusa Tenggara Timur kepada dunia internasional. Panorama alamnya yang indah, budayanya yang eksotis, serta keberadaan komodo sebagai satu-satunya binatang purba yang tersisa di dunia, merupakan daya tarik yang besar bagi wisatawan dunia. Kita juga berharap, Sail Komodo

2013 dapat menjadi model percepatan pembangunan daerah kepulauan dan daerah terpencil di tanah air kita. Sebagaimana disampaikan tadi oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, menyertai Sail Komodo ini, telah dilakukan banyak kegiatan pembangunan yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Kerjasama itu antara lain telah mewujudkan pembangunan Bandara Komodo dan Dermaga Pulau Komodo, yang merupakan pintu gerbang dan akses utama bagi pengembangan objek wisata Pulau Komodo dan juga objek wisata lainnya di wilayah ini. Sejalan dengan tema Sail Komodo, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam MP3EI kita jadikan pula sebagai bagian dari Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara. Tema pembangunan untuk koridor ini adalah: ‘Pintu Gerbang Pariwisata dan Pendukung Pangan Nasional’. Dengan tema itu, sejak tahun 2011 hingga tahun 2025 mendatang, kita akan terus meningkatkan dan memperluas pembangunan simpul-simpul ekonomi peternakan, perikanan, dan pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.[]

05

Diplomasi TABLOID

FOKUS


Emmy Hafidl :

Konservasi Komodo Sebuah Peluang Pariwisata Kampanye komodo awalnya mencoba mengajak masyarakat Indonesia untuk memenangkan komodo sebagai satu dari New 7 wonders dan memperkenalkan komodo kepada masyarakat Indonesia. Di luar dugaan ternyata jumlah vote melalui sms yang masuk jumlahnya ratusan juta, sungguh luar biasa. Setelah 28 tahun menjadi aktifis Green Peace, akhirnya Emmy Hafidl merasa lelah dan memutuskan untuk berhenti menjadi aktifis lingkungan yang lingkup kerjanya adalah memberikan advokasi terkait isu lingkungan. “Selama 28 tahun itu saya bekerja untuk membuktikan pencemaran dan perusakan lingkungan yang dilakukan oleh banyak pihak yang aktifitas usahanya merusak lingkungan, oleh karenanya selama itu saya merasakan hidup yang penuh ketegangan”, ujar Emmy saat ditemui oleh Tabloid Diplomasi di pulau Gili Montang yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Komodo. Sebagai seorang aktifis, Emmy, demikian dia dipanggil, tidak lantas berhenti dan pensiun dengan segala urusan yang berkaitan dengan isu lingkungan. Emmy kemudian tertarik untuk melakukan sesuatu yang berbeda, dan kebetulan pada saat itu tidak ada yang menangani kampanye komodo, dari situlah kemudian Emmy bersama teman-teman tergerak untuk menangani kampanye Komodo dan menggandeng mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Semenjak itulah Emmy fokus pada konservasi Komodo. Menurut Emmy, Kampanye Komodo agar masuk salah satu New 7 Wonders sangat luar biasa,

06

karena selama ini belum pernah ada kampanye lingkungan hidup yang bisa meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia dan dunia tentang satu binatang yang sangat langka. Biasanya kalau orang mendengar bahwa populasi harimau hanya tinggal 200 ekor, orang hanya bilang “so what?”. Selain mereka hidupnya jauh mereka juga tidak peduli dengan populasi harimau. Kampanye komodo ini mencoba mengajak masyarakat Indonesia untuk memenangkan komodo sebagai satu dari New 7 Wonders dan memperkenalkan komodo kepada masyarakat Indonesia. Di luar dugaan ternyata jumlah vote melalui sms yang masuk jumlahnya ratusan juta. Hal itulah yang kini membuat semua orang mengetahui apa itu komodo. Hampir semua orang Indonesia dari dewasa sampai anak kecil tahu apa itu komodo. Artinya mereka tahu bahwa ada satu binatang sangat langka didunia dan adanya hanya di Indonesia. Upaya Emmy dan kawankawan untuk mempromosikan Komodo menjadi satu dari New 7 Wonders, membuahkan hasil sehingga pada akhirnya Komodo di akui menjadi salah satu tujuh keajaiban dunia. Emmy pun kemudian merasa sangat bangga karena selama 28 tahun menjadi

aktifis lingkungan dia belum pernah mengalami suatu kampanye yang berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia mengenai lingkungan sebesar itu. Namun demikian, menurut Emmy upaya untuk mempopulerkan Komodo hendaknya jangan hanya sampai sampai pada tingkat itu saja, tapi harus dikembangkan lebih luas sehingga Komodo dapat memberikan dapak kesejahteraan bagi masyarakat di sekitar Taman Nasional Komodo. Menurut Emmy, untuk membuat Komodo bisa bertahan ribuan tahun lagi, maka masyarakat di sekitar taman nasional harus memperoleh dampak kesejahteraan dari popularitas Komodo. Karena jika tidak bisa saja prilaku masyarakat yang tidak ramah lingkungan dapat mengancam eksistensi binatang purba ini. Karena itulah Emmy kemudian membangun desa wisata yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui wisata alam, karena selama ini taman nasional itu justru menjadi hambatan bagi mereka. Cara dan jumlah hasil tangkapan ikan mereka dibatasi, tidak boleh lagi menanam padi dan mengambil sagu di jalan, tidak boleh menebang pohon dan sebagainya, sehingga konservasi taman nasional ini justru menjadi hambatan bagi mereka.

No. 68 Tahun VI

“Kita ingin merubah konservasi komodo ini menjadi sebuah peluang pariwisata, tetapi kita tidak ingin peran masyarakat justru terabaikan atau hanya kecil sekali, seperti hanya menjadi penjual souvenir atau menjadi guide bagi wisatawan. Kita ingin mereka mempunyai green peace pariwisata, dan oleh karena itu mereka kita ajarkan mengenai lingkungan dan pariwisata.” Demikian aktifis lingkungan ini menekankan. Emmy menambahkan bahwa dia dan teman-temanya me ngajarkan masyarakat tentangbisnis pariwisata, memperkenalkan sapta pesona pariwisata, membangun jalan-jalan setapak, mengajak menanam pohon dan bunga disekitar rumah dan ber bagai fasilitas kebersihan lingkungan, seperti tempat sampah, penampungan air dan sebagai nya. Emmy Hafidl mengakui bahwa Keberhasilan untuk menjadikan komodo sebagai salah satu dari New 7 Wonders diantaranya adalah karena peran Jusuf Kalla (JK), dan beberapa kawan selebriti seperti group band Slank, Andra dan Fadly serta beberapa band luar negeri untuk melakukan kampanye komodo hingga terkenal seperti saat ini.[]


Diplomasi TABLOID

FOKUS


Wamenlu :

Penanganan Perlindungan WNI Di Luar Negeri Harus Lebih Efektif

Kementerian Luar Negeri RI pada tanggal 18-20 Agustus 2013 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakornas) Perlindungan WNI bersama-sama dengan 57 perwakilan RI dan Diaspora Indonesia serta sejumlah elemen masyarakat. Dalam sambutan pembukaannya, Wakil Menteri Luar Negeri, Wardana, mengatakan bahwa Rakornas tersebut diharapkan dapat menjadi wadah pelayanan perlindungan WNI yang lebih baik lagi. Rakornas tersebut bertujuan meningkatkan koordinasi dan sinergi antara Kemlu, Perwakilan RI di luar negeri dan pemangku kepentingan terkait termasuk media massa. Menurut Wardana, jumlah WNI di luar negeri semakin meningkat, dan saat ini diperkirakan mencapai 4,22 juta orang. Sehingga dengan demikian permasalahan WNI men-


jadi semakin kompleks, seperti terancamnya mereka dari hukuman mati, keterlantaran, perdagangan manusia dan overstayer. Pada 2011, Kemlu mencatat sebanyak 38.880 kasus WNI yang terjadi dan pada tahun berikutnya (2012) menurun menjadi 19.218 kasus. Sementara pada 2013, pemerintah menangani sebanyak 9.359 kasus. “Ini merupakan penurunan yang cukup signifikan,” kata Wamenlu Wardana. Jumlah ini belum termasuk kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan oleh perwakilan RI di luar negeri dan tidak dilaporkan ke Kemlu. Dalam rakornas tersebut, Wardana berharap adanya kepastian penanganan perlindungan WNI di luar negeri secara lebih efektif dan efisien. “Maka dari itu, perlu adanya desain utama perlindungan WNI di

No. 68 Tahun VI

luar negeri dan pemetaan persoalan serta pemecahan masalah dari WNI di luar negeri. Isu-su tersebut menjadi fokus pembahasan pertemuan ini,” jelas Wardana. Pertemuan besar tersebut juga dimanfaatkan sebagai media untuk memperoleh masukan penyempurnaan desain utama Kebijakan Perlindungan WNI di luar negeri, peningkatan sistem database terpadu pengelolaan WNI dan peletakan standar pelayanan yang lebih baik. Wamenlu Wardana, mengharapkan bahwa dengan adanya rapat koordinasi tersebut tentunya bisa meningkatkan pelayanan perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri. Persoalan-persoalan yang dialami WNI di luar negeri, antara lain berupa WNI terancam hukuman mati, pelanggaran batas izin tinggal atau overstayer, korban perdagangan manusia, kasus ketenagakerjaan,

penyanderaan, pembajakan kapal, dan WNI dalam daerah konflik. Lebih lanjut Wamenlu Wardana menambahkan bahwa sekitar 80 persen WNI di luar negeri ingin tetap melanjutkan kerja di Arab Saudi, sedangkan 20 persen sisanya ingin pulang ke Indonesia. Untuk tenaga kerja Indonesia yang ingin melanjutkan kerja, mereka diharuskan memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan aparat di Arab Saudi. Proses ini memerlukan penanganan secara intensif. “Sedangkan untuk temanteman yang ingin pulang, mereka tidak bisa cepat pulang karena imigrasi di Arab Saudi hanya mampu melayani 200 orang per hari, sedangkan batas waktu amnesti hanya sampai 3 November. Ini merupakan kendala tersendiri bagi kita,” ujar Wamenlu Wardana.[]

07

Diplomasi TABLOID

FOKUS


Membangun Kebijakan Publik Berkenaan Dengan TKI di LN Dr. Riant Nugroho Ketua Harian Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia

Human Security Policy telah menjadi kesadaran dari Kemlu RI. Pada saat terjadi kasus ketidak adilan di luar negeri, terakhir dengan kasus Sutinah di Arab Saudi, maka yang pertama kali “tangannya kotor” dan seterusnya, karena menjadi pihak yang mengeluarkan uang, adalah Kemlu. Pada bulan Maret 2013 Satinah Binti Jumadi diancam hukuman mati atau Pemerintah RI diwajibkan menggantinya dengan denda senilai SAR 10 juta atau sekitar Rp. 25,8 milyar. Perempuan asal Semarang, jawa Tengah ini diancam hukuman qishash karena dituduh membunuh istri majikan Nura Al Garib dan mengambil sejumlah uang 37.970 riyal Saudi. Kasus ini adalah salah satu dari 25 orang tenaga kerja tercatat dipenjarakan oleh Pemerintah Arab Saudi dan terancam hukuman. Perlindungan kekonsuleran yang diberikan Pemerintah melalui Perwakilan RI yang dibiayai sepenuhnya oleh APBN melonjak hampir empat kali lipat selama tiga tahun terakhir, dari Rp 51,78 milyar pada tahun 2010 menjadi Rp 221,85 milyar pada tahun 2012. Dengan

08

pergerakan konstan, tanpa ada intervensi kebijakan yang efektif, maka lima tahun lagi biaya tersebut bisa mencapai Rp 1 trilyun. Jumlah yang berlebihan untuk dibiarkan. Ada kemungkinan pendapat kontra. misalnya dengan menggunakan data Kemenakertrans yang menyatakan transaksi pengiriman uang dari luar negeri ke Indonesia (remitansi) yang dilakukan oleh hampir empat juta tenaga kerja Indonesia (TKI) yang berada di luar negeri pada tahun 2012 diperkirakan mencapai Rp 65 triliun. Berdasarkan data dari Bank Indonesia transaksi remitansi non-bank, bisa mencapai Rp 15 triliun tahun 2012, sedangkan yang melalui perbankan Rp 50 triliun. Pendapat kontra tersebut, misalnya mengatakan bahwa dengan pendapatan devisa Rp 65 triliun per tahun, adalah “pantas” jika ada pengeluaran (biaya pengelolaan) Rp 221 milyar yang “hanya” 0,34% saja, meski jumlah itu setara dengan gaji 8.341 pekerja dengan UMR DKI Jakarta tahun 2013 selama setahun, dengan perhitungan satu pekerja menghidupi lima orang, maka ada 41.705 jiwa dihidupi selama setahun penuh. Perdebatan tentang “terlalu besar” atau “terlalu kecil” disarankan tidak dipilih menjadi ruang debat tentang kebijakan perlindungan TKI di luar negeri, khususnya dikaitkan dengan kebijakan human security yang sepatutnya sudah dimiliki Indonesia sejak lama karena merupakan amanat UUD 45. Bahkan debat tersebut dapat dikatakan bukan merpakan “debat kebijakan” namun “debat politik” yang dengan mudah dijerumuskan menjadi “debat kusir”. Pertama, isu TKI di luar negeri adalah isu kebijakan, karena bersifat strategis, berjangka panjang dan berkenaan dengan jumlah manusia yang besar, sekitar 3,99 juta jiwa (BNP2TKI 2013).

Kedua, isu TKI di luar negeri bukanlah sebuah isu kebijakan tunggal (standalone policy), melainkan multi kebijakan (compound policy), yaitu berkenaan dengan isu-isu kebijakan: Perlindungan manusia Indonesia (human security), urusan Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan HAM serta Kementerian Hukum dan HAM; Pendayagunaan dan pengembangan kapasitas sumberdaya manusia, urusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Ketenagakerjaan & Transmigrasi; Pengangguran di dalam negeri; urusan Kementerian Koordinator Perekonomian; Kemiskinan di daerah, urusan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sosial; Kerjasama ekonomi internasional, urusan Kementerian Koordinator Perekonomian dan Bank Indonesia; Kerjasama politik internasional, urusan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Sekretariat Negara. Ketiga, kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara yang bersangkutan. Public policy is an institutionalized political decision. Kebijakan publik berkenaan dengan “respon”, baik secara reaktif, aktif, maupun pro-aktif, karena setiap negara pada dasarnya menghadapi masalah yang sama. Respon terhadap masalah tersebut yang berbeda-beda. Pada konteks negara bangsa, “respon” ini disebut sebagai kebijakan publik. Kebijakan publik mempunyai batas-batas, yaitu pertama, batas ekonomi, yang berkenaan dengan biaya yang ditanggung oleh Pemerintah, mengingat uang Pemerintah berasal dari publik melalui pajak, dan harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Batas ini melibatkan secara langsung Kementerian Keuangan dan Kementerian Bappenas.

Kedua, batas manajerial, yaitu seberapa jauh pemerintah dapat memanajemeni atau melaksanakan kebijakan tersebut. Batas ini melibatkan secara langsung Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Nakertrans. Ke tiga, batas politik, yaitu sejauhmana suatu negara dapat membangun kebijakan publik yang menjaga kedaulatan politik negara tersebut. Batas ini melibatkan secara langsung Kementerian Luar Negeri. Sementara itu, teknik analisis kebijakan disarankan untuk dibangun di atas metode sebagai berikut; Pertama, menetapkan apa filosofi kebijakan yang di acu; ke dua, dari berbagai konflik nilai, menetapkan nilai apa yang dimenangkan; ke tiga, menetapkan tujuan yang hendak dicapai, baik secara waktu maupun muatan; ke empat, menetapkan hal-hal apa yang harus diatur; dan ke lima, setelahnya, menetapkan rumusan umum kebijakan publik, biasanya berupa rancangan perundangan. Untuk melakukan analisis kebijakan yang memadai, diperlukan waktu yang cukup dan tim yang cakap, hal yang tidak dapat dilakukan pada saat ini. Namun demikian, dapat dibuat kemungkinan arah kebijakan TKI di luar negeri sebagai berikut: Pertama, secara filosofi, maka dasar dari kebijakan TKI di LN adalah UUD 1945 Bab X tentang Warga Negara dan penduduk (pasal 26-28) dan Bab X-A tentang Hak Asasi Manusia (pasal 28a-28). Ke dua, nilai kebijakan yang dimenangkan adalah human security setiap warga negara Indonesia, baik di dalam negeri dan di LN secara berkeadilan (fair). Ke tiga, tujuan yang hendak dicapai adalah, secara muatan bahwa kebijakan TKI di LN didasarkan kepada ketercapaian kebutuhan perlindungan manusia Indonesia (human security), upaya mendayagunakam dan pengembangan kapasitas sumberdaya manusia, respon kreatif terhadap pengangguran di dalam negeri dan kemiskinan di daerah, bagian penting dari kerjasama ekonomi dan politik Indonesia dengan negara-negara sahabat. secara detail, masing-masing dapat di urai menjadi hal-hal yang harus diatur. Ke empat, hal-hal yang harus diatur berkenaan dengan:

No. 68 Tahun VI


Diplomasi TABLOID

FOKUS


Kebutuhan perlindungan manusia Indonesia (human security), yang berarti mengatur mulai dari pemantauan TKI Indonesia baik dari sisi statistik-demografi, penempatan, penyelamatan, mulai dari cara hingga biaya, hingga kualitas keberadaannya, misalnya apakah menjadi SDM yang kontributif atau destruktif. Upaya mendayagunakan dan pengembangan kapasitas SDM, yang berarti mengatur mulai dari manajemen migrasi TKI ke LN, yang berkenaan dengan sektor ketenagakerjaan, pendidikan/pelatihan, hingga pembiayaan. Respon kreatif terhadap pengangguran di dalam negeri, yang berarti mengatur masalah pemetaan pengangguran dan dilanjutkan dengan pengarahan menjadi TKI LN. Respon kreatif terhadap kemiskinan di daerah, yang berarti mengatur masalah pemetaan kemiskinan di daerah dilanjutkan dengan pengarahan menjadi TKI LN. Bagian penting dari kerjasama ekonomi Indonesia dengan negaranegara sahabat, yang berarti mengatur migrasi TKI LN sebagai sebuah proses pemastian bahwa migrasi tersebut mendukung kerjasama ekonomi internasional, baik dalam arti TKI LN memberikan kontribusi ekonomi ke negara asal, maupun membawa kontribusi ke Indonesia, baik dari segi keuangan maupun transfer kompetensi dan teknologi. Bagian penting dari kerjasama politik Indonesia dengan negaranegara sahabat, yang berarti mengatur mulai dari penyiapan TKI LN menjadi TKI yang memahami politik dan hukum negara yang dituju dan menjadi bagian dari negara yang dituju. Batas terdalam dari kebijakan dimaksud adalah keuangan, artinya tergantung ketersediaan uang yang penggunaannya dapat di pertanggungjawabkan. Masalahnya adalah, banyak dari para analis kebijakan, khususnya di sektor keuangan, menyukai untuk masuk hanya pada ranah ini saja, sehingga akhirnya, seperti dikatakan di awal, yang muncul hanya perdebatan “biaya” semata. Bagi analis kebijakan senior, kebijakan senantiasa diarahkan untuk dapat “keluar” dari perdebatan batas-batas semaksimal mungkin. Dalam istilah manajemen strategis,


menjadikan batas-batas tersebut menjadi tidak relevan. Untuk membuat batas keuangan tidak relevan, maka kebijakan diarahkan untuk berhenti pada ranah manajemen, dalam arti kerjasama antar kementerian berhasil menyelesaikan masalah sebelum terjadi masalah. Untuk membuat batas manajemen tidak relevan, maka kebijakan diarahkan untuk berhenti pada ranah politik, dalam arti penyelesaian dapat dilakukan melalui komitmen yang dilaksanakan. Untuk membuat batas politik tidak relevan, maka kebijakan diarahkan untuk berhenti pada ranah di luar politik, dimana para TKI LN benar-benar disiapkan secara individual dan kelembagaan sehingga potensi permasalahan yang muncul

sudah dapat dideteksi sejak awal dan diselesaikan sebelum muncul, bahkan sejak segalanya muncul, sudah dapat diselesaikan. Gagasan untuk membangun “batas-batas” atas kebijakan perlindungan TKI di LN adalah gagasan cemerlang yang patut dipuji. Ada tiga alasan, Pertama, membuktikan bahwa policy maker mempunyai sifat rendah hati, dengan menerima akan adanya batas-batas nyata dan alami dari kebijakan tersebut. Ke dua, ada kesungguhan untuk membangun kebijakan yang realistis, tidak hanya sok populis, dengan mengembangkan batas-batas yang mungkin tidak dapat diterabas. Ke tiga, sekaligus membangun realita-realita baru yang menantang kita semua untuk berfikir cer-

das, bahwa ada cara-cara yang baik untuk membuat batas-batas tersebut menjadi tidak relevan. Hal ini diharapkan memberikan kontribusi untuk membangun kebijakan publik berkenaan dengan TKI di LN, setidaknya dari metode dan teknik; setidaknya dari gagasan besar membangun kebijakan yang non-standalone policy, melainkan sebuah compound policy; atau setidaknya memberikan semangat bahwa ruang untuk perbaikan (room for improvement) untuk membangun kebijakan yang melindungi setiap warga negara Indonesia dimanapun berada, khususnya yang bekerja di LN, masih sangat besar untuk di isi bersama-sama; dengan semangat membangun kebaikan untuk Indonesia.[]

Crisis Centre

BNP2TKI Crisis Centre TKI yang beralamat di Jl. MT Haryono Kav. 52 Pancoran, Jakarta Selatan, merupakan pusat pelayanan pengaduan yang di dirikan oleh BNP2TKI bagi calon TKI, TKI, keluarga TKI, dan Kuasa Hukum TKI. Crisis Centre TKI ini berfungsi untuk melayani berbagai pengaduan permasalahan CTKI, TKI, dan keluarga TKI yang terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri selama 24 jam. Penanganan pengaduan kasus TKI akan dilayani dengan menyertakan data mengenai; nama CTKI/TKI, PPTKIS yang memproses, negara tujuan penempatan, nomor paspor, KPA TKI, nomor KTKLN, nama dan nomor telpon pelapor, hubungan pelapor dengan CTKI/ TKI, pihak yang dilaporkan, masalah yang dilaporkan dan tuntutan yang di inginkan. Untuk penyelesaian pengaduan atau klarifikasi dari laporan yang masuk, para pelapor harus datang langsung ke crisis centre. Untuk pelayanan di dalam negeri, pelapor bisa dating langsung ke Pelayanan Pengaduan TKI di BNP2TKI atau ke kantor BP3TKI, UPTP3TKI, LP3TKI, dan P4TKI yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk pelayanan di luar negeri, pelapor dapat datang langsung ke Perwakilan RI (KBRI atau KJRI) yang khusus menangani fungsi ketenagakerjaan. Khusus di Taiwan, pelapor dapat langsung datang ke Kantor Da-

No. 68 Tahun VI

gang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei. Untuk klarifikasi dan penyelesaian masalah, para pelapor sebaiknya melengkapi beberapa dokumen yang dibutuhkan pada saat melapor, yaitu berupa fotocopy paspor TKI, Perjanjian penempatan, Perjanjian kerja, KPA TKI, KTKLN, Kartu keluarga, Surat nikah, dan Identitas pelapor (KTP, SIM), serta surat kuasa asli bermeterai cukup dari CTKI/TKI atau keluarga. Bentuk-bentuk penyelesaian masalah yang dilakukan oleh crisis centre adalah berupa mediasi dengan PPTKIS, pihak asuransi, sarana kesehatan, BLKLN, Lembaga Sertifikasi Profesi, dan Lembaga Uji Kompetensi. Advokasi dan bantuan hukum serta layanan informasi. Beberapa instansi terkait dalam hal tindak lanjut penyelesaian permasalahan yang dilaporkan, yaitu; BNP2TKI, Kemenakertrans, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, POLRI, Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kota/ Pemerintah Kabupaten, PPTKIS, Asuransi TKI, Sarana Kesehatan, BLKLN, LSP dan LUK.

09

Diplomasi TABLOID

fokus


Tantangan Perlindungan WNI di Luar Negeri

Komposisi WNI di luar negeri terdiri dari beraneka ragam jenis pekerjaan dan status sosial. Keanekaragaman tersebut dan ditunjang oleh hukum dan ketentuan yang berbeda di setiap Negara asing tempat WNI berada atau tinggal, telah memunculkan berbagai macam permasalahan, baik secara kualitas maupun kuantitasnya.

Variasi permasalahan WNI di luar negeri dimaksud telah mendorong Pemerintah RI melalui Kementerian Luar Negeri untuk menentukan dan terus mengembangkan konsep dan model penanganan perlindungan warga negaranya secara berkelanjutan. Pengembangan konsep-konsep perlindungan WNI di luar negeri tidak pernah terlepas dari ketentuan hukum internasional yang mengatur perlindungan oleh Negara terhadap setiap warga negaranya di Negara asing. Selain ketentuan internasional, perlindungan WNI di luar negeri sangat dipengaruhi oleh hukum dan kebijakan nasional yang mengatur setiap jenis-jenis pekerjaan WNI di luar negeri. Mayoritas WNI yang berada dan tinggal di luar negeri adalah mereka yang memiliki jenis pekerjaan sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Dari pengamatan yang lebih khusus, mayoritas TKI tersebut adalah pekerja less-skilled di sector domestic, sebagai pembantu rumah tangga (perempuan), yang men-

10

capai presentase 90%. Sedangkan sisanya , sekitar 5% bekerja sebagai pekerja semi-skilled, sebagai pekerja konstruksi, dan high-skilled. Kebijakan hukum nasional telah mengatur perlindungan bagi TKI sektor domestik sebagai komponen terpenting dalam pengembangan konsep dan model penempatan dan perlindungan WNI di luar negeri. Proses dan prosedur perlindungan TKI telah diterapkan mulai dari perekrutan, pelatihan, pemberangkatan, dan selama masa penempatan, hingga kembali ke tanah air (purna penempatan). Nemun demikian, masih beragamnya variasi permasalahan TKI dengan kuantitas yang cukup tinggi merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh Pemerintah RI setiap tahunnya dan membutuhkan penyempurnaan kebijakan nasional secara intensif, menyeluruh dan berkelanjutan. Oleh karenanya, integrasi kebijakan secara efektif antar pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan dalam pengembangan konsep perlindungan TKI diupaya-

kan untuk dapat menciptakan proyeksi ke depan terkait dengan penempatan dan perlindungan TKI, yang meliputi upaya-upaya strategis yang bersifat preventif, early detection, dan immediate response. Pada akhirnya, diharapkan upaya perlindungan TKI secara optimal akan secara signifikan memberikan gambaran utuh perlindungan WNI di luar negeri yang berkualitas, menyeluruh dan berkelanjutan. Adalah menjadi sebuah tantangan dimana kebijakan sejumlah institusi terkait penempatan dan perlindungan TKI sebagai bagian dari kebijakan nasional dalam perlindungan WNI di luar negeri dipandang masih bersifat reaksional dan belum memberikan dukungan secara optimal terhadap upaya strategis yang bersifat preventif, early detection dan immediate response. Ketidaksiapan para TKI sebagai subyek perlindungan WNI di luar negeri masih menjadi kendala mayoritas bagi upaya-upaya perlindungan secara maksimal terhadap TKI selama masa penempatan

oleh Perwakilan RI di seluruh dunia. Kekurangpahaman TKI terhadap hak-haknya, ketentuan hukum dan budaya asing merupakan permasalahan yang perlu segera diantisipasi sejak sebelum keberangkatan Sesuai dengan UU No.39 Tahun 2004, pelaksanaan penempatan TKI mulai dari perekrutan, pelatihan dan pemberangkatannya dilakukan oleh pihak swasta, dalam hal ini oleh Perusahaan Penempatan TKI Swasta (PPTKIS). Namun dalam prakteknya ketika terjadi permasalahan TKI di luar negeri, PPTKIS masih belum secara professional dapat mengantisipasi munculnya berbagai masalah TKI, seperti gaji yang belum dibayar, perpindahan pengguna jasa karena kondisi kerja yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja dan lain-lainnya. Ketidakmampuan PPTKIS dalam menjalankan kewajiban, mengakibatkan Perwakilan RI yang merupakan wakil resmi Negara, pada akhirnya mengambil alih peran kewajiban PPTKIS tersebut. Dukungan lembaga-lembaga non-pemerintah, seperti media dan akademisi serta civil society organization (CSO) dipandang dapat memberikan dukungan dalam memaksimalkan feedback atas kebijakan nasional sekaligus dalam meningkatkan pemahaman publikterkait proses dan prosedur penempatan TKI secara aman dan perlindungannya secara lebih efektif dan konstruktif. UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang secara pokok mengatur tentang perlindungan WNI di luar negeri dalam koridor hukum internasional dan penghormatan hukum asing di Negara tujuan penempatan TKI. Sementara UU No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri secara pokok mengatur kebijakan prosedur perekrutan, penempatan dan kembalinya TKI. Sedangkan UU no.6 Tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran dan Keluarganya secara pokok mengatur hakhak pekerja migran yang berada di Indonesia dan kewajiban Indonesia sebagai Negara pengirim pekerja migran (TKI).[]

No. 68 Tahun VI


Diplomasi TABLOID

fokus


Perlindungan WNI

Grand Design Dengan semakin kompleksnya isu perlindungan WNI di luar negeri dan tingginya tuntutan dan harapan masyarakat atas permasalahan tersebut, Kemlu membuat suatu konsep besar mengenai perlindungan WNI di luar negeri yang antara lain bertujuan untuk; memberikan arah pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan WNI di luar negeri; memetakan kembali fungsi serta peranan pihak terkait, baik pemerintah, sektor swasta, individu maupun masyarakat sipil, berkaitan dengan isu perlindungan WNI di luar negeri; menetapkan standarisasi teknis dalam bidang perlindungan WNI di luar negeri sebagai rujukan oleh Perwakilan RI, Kementerian/ Lembaga dan instansi Pemerintah terkait lainnya, baik di tingkat nasional maupun daerah. Prinsip-prinsip dasar perlindungan WNI adalah; nasionalitas, legalitas, prioritas, HAM, proporsionalitas dan kewajiban publik. Nasionalitas adalah perlindungan terbatas pada WNI berdasarkan UU No.12 Tahun 2006. Sedangkan legalitas adalah perlindungan diberikan berdasarkan ketentuan hukum nasional dan internasional yang berlaku. Warga Negara sipil, khususnya perempuan dan anak-anak merupakan prioritas, sedangkan HAM adalah penghormatan terhadap freedom of movement. Proporsionalitas adalah peran dan tanggung jawab Pemerintah, swasta, masyarakat sipil dan WNI yang dilindungi. Sedangkan kewajiban publik adalah perlindungan Pemerintah bersifat publik dan tidak menghapus tanggung jawab perdata individu WNI di dalam maupun di luar negeri. Sementara itu peran Pemerintah Pusat dan Perwakilan RI dalam memberikan perlindungan di luar negeri adalah dalam rangka upaya pencegahan, deteksi dini serta perlindungan cepat dan tepat yang di implementasikan dalam bentuk pembentukan pelayanan warga (Citizen service) pada 24 Perwakilan RI di luar negeri sejak tahun 2007, yaitu di Amman, Brunei Darussalam, Damaskus, Doha, Seoul, Singapura, Abu Dhabi, Kuala Lumpur, Kuwait City, Riyadh, Dubai, Hong Kong, 15 SEPTEMBER - 14 OKTOBER 2013

Jeddah, Johor Baru, Kota Kinabalu, Tokyo, Osaka, Penang, Kuching, New York, Los Angeles, Sydney, Perth, Darwin, Kairo, Den Haag, Taipei, Manama, Muscat. Implementasi tiga pilar Grand Design Perlindungan WNI, yaitu Pencegahan, Deteksi Dini dan Immediate Response adalah dalam bentuk; Public Awareness Campaign berupa dialog interaktif, iklan layanan masyarakat dan pembuatan buku saku bagi WNI dan TKI. Melakukan penyusunan standar pelaksanaan pelayanan dan perlindungan internasional seperti Surveillance Audit ISO 9001, Pelatihan ISO 900 dan Internal Auditor. Bentuk lainnya adalah pembentukan kerangka hukum perlindungan TKI dengan Negara tujuan penempatan TKI serta melakukan penguatan system penempatan dan perlindungan TKI secara komprehensif. Implementasi Deteksi dini dilakukan dalam bentuk; pengembangan system database terpadu baik di Pusat maupun di Perwakilan; capacity building bagi para operator; supervise pengelolaan dan migrasi data pada system database di Perwakilan. Berikutnya adalah pembentukan call center/hotline dan sistem pelayanan pengaduan; supervise penanganan kasus WNI bermasalah di luar negeri; penguatan jejaring kerja antara Perwakilan RI dengan masyarakat di Negara akreditasi, dan pembentukan system pengaduan dan laporan masyarakat terkait dengan perlindungan WNI di luar negeri (pembukaan loket pelayanan pengaduan masyarakat di Kemlu). Sementara itu implementasi dalam bentuk immediate response adalah berupa pengiriman perbantuan teknis dalam rangka supervisi penanganan WNI di luar negeri. Penunjukan pengacara untuk WNI yang mengalami permasalahan, repatriasi maupun evakuasi WNI dari luar negeri, penanganan kasus WNI di dalam negeri berupa verifikasi data WNI bermasalah, penelusuran keluarga WNI, dan penyelesaian kasus secara rutin sehari-hari. Berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi grand

No. 68 Tahun VI

design perlindungan WNI di luar negeri, diantaranya adalah belum adanya guideline yang komprehensif bagi seluruh pemangku kepentingan terkait sebagai batasan dalam perlindungan WNI di luar negeri. Sementara itu, kuantitas dan kualitas SDM belum berbanding lurus dengan jumlah dan kompleksitas kasus yang ditangani. Di sisi lain juga masih terdapat Perwakilan RI yang kurang memahami permasalahan perlindungan WNI di luar negeri sebagai prioritas utama, sehingga kurang berempati dan responsif dalam penanganannya. Lainnya adalah belum maksimalnya penggunaan sistem database terintegrasi Kemlu oleh Perwakilan dan perlunya pengembangan lebih lanjut dari system tersebut. Secara eksternal, tantangan yang dihadapi adalah berupa legislasi nasional, dimana celah hukum, duplikasi dan inkonsistensi sebagai akibat dari adanya tumpang tindih kewenangan antar Kementerian/ Lembaga. Selanjutnya adalah koordinasi yang masih lemah antar lembaga disamping juga masih belum adanya kesepahaman diantara para pemangku kepentingan mengenai konsep perlindungan WNI, termasuk subyek perlindungan, batasan dan pembagian tugas serta tanggung jawab perlindungan tersebut. Masih ada pihak-pihak tertentu yang menganggap TKI sebagai komoditas dan bukan asset, sehingga hanya mencari keuntungan ekonomis. Selanjutnya adalah penegakan hukum yang masih lemah terhadap terjadinya pelanggaran terhadap peraturan dan hukum mengenai penempatan dan perlindungan WNI/ TKI, serta belum tersinkronisasinya pendataan di masing-masing lembaga terkait, khususnya mengenai informasi dan data WNI/TKI. Oleh karena itu perlu dilakukan berbagai upaya, diantaranya adalah berupa peningkatan dan penguatan koordinasi antar lembaga terkait, baik di pusat maupun di daerah terkait dengan aturan dan ketentuan yang menyangkut perlindungan WNI. Peningkatan penegakan hukum (law enforcement) terhadap para

pelanggar perlu dilakukan, seperti misalnya penertiban PPTKIS yang melakukan pelanggaran, dan penindakan hukum bagi pelaku perdagangan orang mengingat masih adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan yang berlaku, misalnya pengiriman TKI ke Negara-negara yang tengah diberlakukan moratorium. Pengetahuan WNI di luar negeri perlu ditingkatkan, khsusunya mengenai budaya, masyarakat dan aturan-aturan setempat berikut hak dan kewajibannya, disamping juga perlu dilakukan peningkatan kapasitas SDM pada instansi-instansi yang berkaitan dengan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri. Kita juga perlu melakukan perubahan paradigma dan pola pikir, dimana perubahan pemahaman oleh seluruh pemangku kepentingan amat diperlukan terutama karena bahwa perlindungan WNI di luar negeri adalah merupakan prioritas utama. Bahwa penempatan TKI di luar negeri harus berbasis perlindungan, dan bahwa TKI adalah aset bukan komoditas. Sistem database terintegrasi dibangun dengan tujuan untuk melakukan sinkronisasi data, informasi maupun penanganan kasus WNI antara Kemlu, Perwakilan RI serta instansi terkait lainnya. Pengembangan dari sistem ini nantinya juga bertujuan agar dapat di akses oleh masyarakat sebagai salah satu pemenuhan aspek transparansi dalam pelaksanaan tugas pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri. Dengan adanya system database ini, diharapkan akan dapat memudahkan pemetaan dan pemantauan WNI di luar negeri. Saat ini jumlah kasus pada tahun 2012 dan 2013 telah seluruhnya dimasukkan kedalam system database terintegrasi Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri, namun demikian proses pengembangan juga tengah dilakukan agar lebih user-friendly bagi penggunanya dengan aplikasi yang lebih sesuai untuk penanganan kasus-kasus yang ada.[]

11

Diplomasi TABLOID

SOROT



Duta Besar Negara Sahabat Menyaksikan Keajaiban

Pulau Komodo

Tarian kolosal pada acara puncak pembukaan Sail Komoda 2013, yang pusatkan di pantai Pede, Labuan Bajo, Flores, Manggarai Barat, (14/09).

Event Sail Komodo 2013 menjadi momentum yang tepat untuk mempromosikan pulau komodo dan wisata bahari di Nusa Tenggara Timur sebagai tujuan wisata dunia. Melalui ajang Sail Komodo 2013, Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan Panitia Nasional Sail Komodo, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta pemerintah Provinsi NTT menyelenggarakan Diplomatic Tour yang diikuti oleh para Duta Besar negara sahabat perwakilan

12

Korps Diplomatik dan pimpinan organisasi internasional yang ada di Jakarta untuk memperkenalkan kehebatan pulau Pulau Komodo ditetapkan sebagai salah satu keajaiban dunia oleh organisasi New 7 Wonders. Enam lainnya adalah Halong Bay (Vietnam), Amazon (Amerika Latin), Pulau Jeju (Korea Selatan), Table Mountain (Afrika Selatan), air terjun Iguazu (Amerika Latin), dan Puerto Princea Underground River (Filipina).

Penetapan atau inagurasi Pulau Komodo sebagai salah satu dari tujuh keajaiban warisan alam yang ada di dunia berlangsung di Taman Nasional Komodo, Pulau Komodo, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Jumat (13/9/2013). Presiden SBY turut hadir pada acara inagurasi tersebut. Selain mengunjungi Pulau komodo para Duta Besar juga menyaksikan kemegahan acara puncak sail Komodo yang dihadiri oleh

No. 68 Tahun VI


Diplomasi TABLOID

SOROT


Para Duta Besar negara sahabat melakukan sesi foto bersama usai mengikuti acara puncak pembukaan Sail Komoda 2013, di pantai Pede, Labuan Bajo, Flores, Manggarai Barat, (14/09).

Presiden SBY. Kekaguman para Duta Besar Nampak sejak mereka mendarat di Bandara Labuan Bajo. Setelah terbang satu setengah jam dari Denpasar pesawat mendarat pada pukul 08.30 di Bandara Labuan Bajo yang masih dalam tahap

perluasan. Dari Bandara Para Duta Besar menuju tempat perhelatan puncak acara Sail Komodo 2013 yang dimeriahkan dengan pagelaran seni dan budaya daerah NTT, terjun payung, parade puluhan kapal perang angkatan laut dan udara

Para Duta Besar memasuki rumah adat kampung Melo dan melakukan ramah tamah dengan para sesepuh adat.


No. 68 Tahun VI

serta 23 kapal layar dari 20 negara yang dapat hadir dalam acara puncak tersebut. Dalam jamuan makan malam di Hotel Bintang Flores, Duta Besar Brunei Darussalam, Dato’ Paduka Mahmud Saidin menyampaikan terima kasihnya kepada Kemlu, Kemparekraf dan panitia yang telah mengorganisir kesempatan langka untuk dapat melihat secara langsung Komodo di salah satu keajaiban dunia. Perjalanan melelahkan yang dirasakan oleh Para Duta Besar dari Jakarta menuju Labuan Bajo, Flores sepertinya sudah terbayarkan saat mereka menyaksikan langsung pulau Komodo. pulau inilah para Duta Besar dapat menyaksikan langsung keganasan Komodo. Hewan purba yang satu-satunya masih hidup hingga kini. Besar Komodo dewasa dapat mencapai tiga meter dan dapat hidup hingga 50 tahun. Di akhir kunjungan di Pulau Komodo, para Duta Besar menyaksikan betapa buasnya Komodo. Beberapa Komodo sengaja dikumpulkan oleh para pengawas dan diberi makan bangkai kambing. Tidak sampai 10 menit satu bangkai kambing dilahap habis oleh enam ekor Komodo. Selain berkunjung di Pulau Komodo, para Duta Besar juga menyambangi kampung Melo, yang merupakan kampung wisata dengan berbagai pertunjukan budaya yang unik dan menarik. Selain itu di kampung ini juga dapat disaksikan secara langsung cara pembuatan kain tenun khas NTT.[]

Para Duta Besar melakukan tracking jalan setapak di pulau Komodo.

13

Diplomasi TABLOID

sorot


BNP2TKI dan PERWaKILAN RI GELAR

RAKOR PERLINDUNGAN TKI Yunafri Agus Ketua Tim Peru mus Rakor BNP2TKI dan Perwakilan RI Rapat Koordinasi (Rakor) antara BNP2TKI dan Perwakilan RI yang diselenggarakan di Jakarta pada tangal 21 Agustus 2013 lalu menghasilkan rumusan empat bidang penguatan penempatan dan perlindungan TKI. Ke-empat bidang penguatan penempatan dan perlindungan TKI tersebut adalah; Pertama, terkait dengan permasalahan kelembagaan, khususnya tentang pemikiran dan konsepsi rencana induk (grand design) penguatan penempatan dan perlindungan TKI; penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia; integrasi sistem informasi dan komunikasi; monitoring dan evaluasi terpadu lintas kementerian atau lembaga; Kedua, penguatan peran Perwakilan RI dalam market inteligence khususnya labour market inteligence; promosi, klasifikasi dan syarat jabatan; peluang dan permintaan pasar kerja luar negeri pada sektor formal serta pengembangan kerjasama luar negeri. Ketiga, penguatan pelayanan penempatan khususnya tentang proses pra-penempatan di dalam negeri dan masa penempatan di luar negeri; Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) atau integrasi sistem; penilaian terhadap mitra usaha dan pengguna; penerbitan KTKLN; informasi keberadaan TKI di luar negeri dan penempatan TKI pelaut. Keempat, penanganan isuisu strategis dan prioritas dalam berbagai aspek penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, khususnya penanganan TKI bermasalah; TKI transit; pemulangan dan pemberdayaan; penyelesaian masalah; pengamanan dan pengawasan serta pelayanan pengaduan/crisis center. Tujuan rakor ini adalah untuk mewujudkan kesepahaman, semangat dan komitmen bersama dalam pelaksanaan kebijakan penempatan dan perlindungan TKI di

14

luar negeri. Hal ini sejalan dengan hasil yang dicapai dalam Rakornas Perlindungan WNI dan Task Force Ketenagakerjaan pada Kongres Diaspora ke-2 yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 18 - 20 Agustus 2013. Rakor BNP2TKI dan Perwakilan RI ini merupakan forum tindak lanjut yang pertamakalinya dengan melibatkan para pejabat penting di Perwakilan RI setelah mengikuti serangkaian acara yang difasilitasi oleh Kemlu. Rumusan yang dihasilkan terkait dengan ke-empat bidang penguatan penempatan dan perlindungan TKI tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, Bidang Kelembagaan, dimana BNP2TKI dan Kemlu sepakat untuk menyusun grand design sebagai prioritas bersama yang mengakomodir peran seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya. Grand design ini diharapkan menjadi masterplan RPJM 2015 - 2019 ke depan, dan menjadi dasar dalam perencanaan program dan tata kelola penempatan serta perlindungan TKI yang mengarah kepada penempatan TKI formal dan profesional. Sejumlah kesepakatan yang dihasilkan oleh BNP2TKI, Perwakilan RI, dan Kemlu, adalah penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia sesuai kebutuhan dan ketentuan guna dapat menjalankan fungsi Bidang Perlindungan, fungsi-fungsi ketenagakerjaan/penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, fungsi peningkatan perluasan pasar kerja luar negeri dan penanganan isu-isu perlindungan TKI PLRT/domestic worker yang semakin kompleks; Selanjutnya adalah segera mengintegrasikan sistem informasi yang ada di BNP2TKI dengan sistem informasi yang ada di Perwakilan RI, sehingga tercipta suatu kemudahan, kecepatan, ketepatan dan keakuratan dalam proses penempatan dan perlindungan TKI. Dalam hal ini prioritas KBRI dan KJRI yang akan segera diintegrasikan, akan dilakukan pembahasan bersama dengan Kemlu dalam waktu dekat.

Melakukan monitoring dan evaluasi bersama antar Kementerian dan Lembaga. Tujuan monitoring dan evaluasi bersama ini adalah dalam rangka mendukung tersedianya data dan informasi serta cara yang tepat, utamanya dalam melakukan immediate response terhadap isu-isu aktual dalam pelayanan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. BNP2TKI dan Kemlu juga sepakat untuk mengagendakan pertemuan Rakor dengan Perwakilan RI secara berkala dengan agenda isu yang lebih tematik untuk mendapatkan kesepakatan kebijakan penyelesaian yang terbaik; Selain itu juga disepakati untuk mengoptimalkan fungsi labour market inteligence di Perwakilan RI dalam rangka mendapatkan peluang dan kesempatan kerja di luar negeri. Dalam kaitan ini BNP2TKI menyediakan data supply dan penyiapan kompetensi calon tenaga kerja luar negeri yang dapat dipromosikan oleh Perwakilan RI. Disepakati untuk melakukan diskusi lebih lanjut guna membahas informasi pasar kerja luar negeri yang didalamnya secara umum akan dibahas mekanisme penyampaian informasi dan jenis informasi yang implementatif. Berikutnya adalah melakukan saling tukar informasi dalam promosi TKI, seperti expo/pameran, road show, employment business meeting dan lain-lain. Dalam kaitan tersebut, disepakati pula untuk mendiskusikan lebih lanjut tentang strategi promosi TKI serta pembentukan citra TKI. Para pihak juga sepakat untuk memasukkan Diaspora Indonesia sebagai salah satu simpul jejaring promosi TKI. Untuk itu akan dilakukan diskusi lebih lanjut tentang mekanisme peran Diaspora Indonesia sebagai pendukung fungsi market intelligence dan berharap komunitas diaspora menjadi agency overseas di negara mereka, untuk kepentingan nusa dan bangsa. Disepakati pula untuk mengintegrasikan sistem online melalui website www.jobsinfo.bnp2tki.

go.id, dimana melalui website BNP2TKI ini diharapkan para employers/agencies dapat melakukan posting job opportunities. Selanjutnya juga disepakati untuk mengoptimalkan dan mengembangkan kerjasama luar negeri dalam penempatan dan perlindungan TKI. Karenanya, pengembangan peluang kerjasama luar negeri ke depan harus menjadi prioritas bersama dalam meningkatkan penempatan TKI formal dan sekaligus meminimalisasi isu-isu perlindungan. Selanjutnya melakukan pengetatan dalam proses pra-penempatan melalui penilaian mitra usaha dan pengguna serta proses verifikasi dalam melakukan endorsemen tdokumen standar penempatan (meliputi Perjanjian Kerjasama Penempatan, Surat Permintaan TKI/ Job Order, Rancangan Perjanjian Kerja), termasuk endorsement (Letter of Appointment; Letter of Authorization; Job Order) untuk permintaan TKI Pelaut. Selanjutnya di sepakati untuk secara bertahap menggunakan sistem online yang terintegrasi, utamanya dalam pelayanan legalisasi job order dan Perjanjian Kerja SISKOTKLN serta pelayanan kepada mitra usaha PPTKIS; Berikutnya adalah menertibkan prosedur penempatan sesuai dengan regulasi yang berlaku dengan menerapkan tunda layan dan sanksi tegas terhadap mitra usaha, user dan PPTKIS yang melanggar, demikian juga pengaturan tentang pencabutan tunda layan. Mensosialisasikan dan memberikan pelayanan penerbitan dan perpanjangan KTKLN dengan mengutamakan prinsip kemudahan, sederhana, cepat dan tanpa pungutan biaya. Mengkoordinasikan pelayanan dokumen penempatan pelaut yang bekerja di kapal berbendera asing dan pelaut perikanan. Melakukan koordinasi dan komunikasi mengenai keberadaan TKI di luar negeri secara sistem dengan memberikan user ID dan Password kepada para pejabat

No. 68 Tahun VI


Diplomasi TABLOID

sorot


Perwakilan RI untuk mengakses SISKOTKLN BNP2TKI. Sehingga dengan diaksesnya sistem ini, kiranya berbagai informasi penempatan dan pelaporan keberangkatan dan kedatangan dapat di akses Perwakilan RI serta improvement kemampuan terhadap petugas operator. Di bidang perlindungan, BNP2TKI, Perwakilan RI dan Kemlu sepakat untuk meningkatkan koordinasi dalam pelayanan perlindungan kepada TKI secara preventif, deteksi dini serta penanganan TKI bermasalah berupa immediate response terhadap pengaduan, melakukan mediasi dan advokasi kasus, penyediaan bantuan hukum serta pemulangan TKI bermasalah secara terkoordinasi. Mengoptimalkan fungsi Crisis Center yang ada di BNP2TKI dengan tujuan memudahkan akses masyarakat dan TKI untuk mendapatkan keadilan melalui kemudahan penyampaian pengaduan, kecepatan penyelesaian kasus dan peningkatan jumlah penyelesaian kasus, melalui keterpaduan peran pemangku kepentingan baik di dalam negeri maupun di luar negeri dalam penyelesaian kasus. Mengoptimalkan pelayanan terhadap TKI transit, baik dalam proses keberangkatan maupun kepulangan yang memerlukan bantuan pelayanan dengan menempatkan petugas/staf lokal untuk memfasilitasi pelayanan baik di Bandar Udara maupun Pelabuhan Laut di negara lain. Isu perlindungan lain yang sangat mendesak yang perlu penanganan adalah terkait dengan masalah ABK/TKI Pelaut. Melakukan pencegahan terhadap terjadinya pemindahan TKI antar negara-negara perbatasan di kawasan Timur Tengah dengan penanganan yang ketat guna mengurangi adanya penempatan TKI secara non-prosedural, berikut disertai pula adanya penindakan tegas terhadap pelaku. Melakukan koordinasi dalam pelayanan pemulangan TKI yang habis kontrak dan TKI yang bermasalah. Perwakilan RI menyampaikan informasi data kepulangan kepada BNP2TKI agar dapat memfasilitasi pemulangan TKI bermasalah/rehabilitasi TKI sakit dan penanganan pemulangan jenazah TKI.[]


Kepala BNP2TKI : Diaspora Dapat Membantu

Diplomasi Ketenagakerjaan

Selama 45 tahun berdiri ASEAN telah berhasil menciptakan situasi yang aman dan stabil di kawasan. Di sisi ekonomi ASEAN telah menjadi kawasan yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi, menarik bagi investasi dan perdagangan.

Pada saat menjadi nara sumber dalam penyelenggaraan Rakornas Perlindungan WNI dengan Perwakilan RI dan Diaspora Indonesia di Assembly Hall JCC Jakarta pada tanggal 18-20 Agustus 2013, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Moh. Jumhur Hidayat, meminta agar para profesional Indonesia di dalam Diaspora Indonesia yang berada di luar negeri untuk membangun diplomasi ketenagakerjaan dengan pemerintah setempat. Karena saat ini ada cukup banyak permintaan pekerja semi skill dan skill dari masyarakat pengguna di luar negeri, namun pemerintahnya masih melakukan pengetatan masuknya pekerja asing. Menurut Jumhur, saat ini Indonesia selalu patuh dan sudah menerima adanya globalisasi barang dan jasa. Globalisasi barang dan jasa ini telah masuk ke seluruh negara. Namun anehnya, pada saat bersamaan, negara-negara maju ternyata tidak mau menerima masuknya para pekerja asing. Diaspora Indonesia, kata Jumhur, harus dapat memperjuangkan adanya balance of trade antara masuknya arus barang dan jasa dengan liberalisasi migrasi manusia.

No. 68 Tahun VI

Jumhur mencontohkan, di Darwin, Australia, ekspor sapi potong ke Indonesia sudah menguntungkan pemerintahnya. Namun sayangnya, yang bekerja di sektor itu adalah para pekerja dari China yang tidak langsung berkaitan dengan impor sapi. Dan ketika pemerintah Indonesia meminta perluasan penempatan TKI sektor peternakan, pemerintah Australia membatasi dengan persyaratan nilai bahasa Inggris yang biasa dikenal dengan IELT’S dengan point 7 atau sangat tinggi. “Padahal para penggunanya di Darwin meminta pekerja dari Indonesia namun pemerintahnya justru menghambat,” kata Jumhur. Disamping menghadirkan Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat, Forum Task Force Indonesian Migrant Worker/Ketenagakerjaan pada penyelenggaraan Kongres Kedua Diaspora Indonesia juga menghadirkan Menakertrans Muhaimin Iskandar, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Tatang Budie Utama Razak dan Anggota Komisi IX DPR RI Rieke Diah Pitaloka. Jumhur memahami bahwa diaspora Indonesia tidak hanya ditandai dengan keberadaan 6,5 juta TKI di 178 negara, tetapi juga oleh orangorang Indonesia yang telah menjadi penduduk atau warga negara ketu-

runan Indonesia yang menetap di berbagai negara serta orang-orang asing yang memiliki daya tarik dan kepedulian terhadap Indonesia. “Karena itu saya minta agar Diaspora Indonesia di luar negeri melakukan desakan kuat ke negara maju untuk bisa menerima liberalisasi migrasi manusia,” harapnya. Pada kesempatan itu, Jumhur juga mengulas adanya kritikan terhadap penerapan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN). Dia menjelaskan bahwa pemberlakuan KTKLN selama ini telah mampu mencegah meluasnya proses tindak pidaa perdagangan orang (TPPO) di desa-desa. “Ratusan ribu pekerja ditraffict/smugling ke luar negeri dan hanya KTKLN yang dapat menghentikannya,” tegas Jumhur. Menjawab pertanyaan soal direct hiring, Jumhur mengatakan bahwa permintaan rekrut langsung ini telah menimbulkan persoalan terbesar bagi pekerja Indonesia di luar negeri. Pemerintah tidak membolehkan adanya direct hiring TKI dari desa-desa karena tidak jelas apa pekerjaan mereka dan jelas tidak ada perlindungannya. “Perusahaan-perusahaan di Taiwan memang meminta direct hiring bagi pekerja rumah tangga. ”Direct hiring, No way,” tegasnya.[]

15

Diplomasi TABLOID

sorot

Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) merupakan kartu identitas bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri, serta berfungsi sebagai instrument perlindungan bagi TKI.

Pelayanan penerbitan KTKLN ini dilaksanakan oleh empat lembaga, yaitu: Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) di Jakarta, Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI), Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (UPT-P3TKI), Lokal Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (LP3TKI), dan Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI). Persyaratan yang dibutuhkan untuk mendapatkan KTKLN ini berbeda-beda, tergantung dari jenis pengelompokan TKI itu sendiri. Bagi TKI yang ditempatkan oleh Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), persyaratan yang wajib dipenuhi adalah berupa; Daftar Nominative TKI yang berbasis SISKO-TKLN dan siap divalidasi KTKLN; visa kerja; Kartu Peserta Asuransi (KPA) TKI; Surat Keterangan telah mengikuti Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP); dan perjanjian kerja. Bagi TKI yang bekerja melalui program G to G, data yang harus dilengkapi adalah berupa; paspor, visa kerja, KPA TKI, perjanjian kerja yang telah ditandatangani para pihak, serta surat keterangan telah mengikuti PAP. Sedangkan bagi TKI yang ditempatkan oleh perusahaan untuk kepentingan sendiri, dokumen yang dibutuhkan adalah berupa; surat permohonan yang ditandatangani oleh Direktur Utama; surat persetujuan penempatan yang dikeluarkan oleh Direktorat Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan Deputi Bidang Penempatan, Kemenakertrans; visa kerja; KPA TKI; surat keterangan telah mengikti PAP; dan surat perjanjian kerja. TKI yang bekerja pada pengguna berbadan hukum secara perseorangan, membutuhkan dokumen berupa; visa kerja, TKI telah di asuransikan, surat keterangan telah mengikuti PAP, dan surat perjanjian kerja/ work permit, employment pass, atau letter of guarantee. Bagi TKI re-entry hiring Taiwan, dokumen yang dibutuhkan adalah; paspor, surat pengantar dari KDEI Taipei (perjanjian kerja), KPA TKI dan re-en-

16

try visa. Sedangkan bagi TKI perseorangan yang melakuka perpanjangan kontrak kerja secara mandiri yang bekerja pada pengguna berbadan hukum, dokumen yang dibutuhkan adalah; paspor, re-entry visa, TKI telah di asuransikan, perjanjian kerja work permit, employment pass, atau letter of guarantee. Sementara untuk TKI perpanjangan kontrak kerja yang bekerja pada pengguna perseorangan (PLRT) melalui PTKIS, dokumen yang diperlukan adalah; paspor, re-entry visa, KPA TKI, dan perjan-

jian kerja yang telah diketahui oleh Perwakilan RI. Untuk TKI perpanjangan kontrak kerja yang bekerja pada pengguna perseorangan secara perseorangan, dokumen yang diperlukan adalah; paspor, re-entry visa, KPA TKI, dan perjanjian kerja yang telah diketahui oleh Perwakilan RI. Sedangkan untuk TKI pelaut perseorangan, dokumen yang dibutuhkan adalah; paspor, visa kerja atau visa transit, buku pelaut, perjanjian kerja laut/ employment pass atau dokumen lain yang membuktikan bekerja di kapal, dan KPA TKI. []

Dirjen IDP:

Luaskan Daya Jangkau Portal Situs Kemlu!

Portal Situs Kemlu harus dapat menjangkau konstituen yang lebih luas lagi, tidak hanya di Indonesia namun juga secara global. “Pengunjung Situs Kemlu adalah agen sekaligus konstituen dari seluruh informasi Situs Kemlu”. Demikian disampaikan Dirjen IDP, Dubes A.M. Fachir dalam Focus Group Discussion Optimalisasi Pengelolaan dan Pembuatan Master Plan Pengembangan Situs Kemlu di Hotel Borobudur, Jakarta, siang ini (12/09). Menurut Dubes Fachir, peningkatan kinerja dan daya jangkau Situs Kemlu adalah sasaran yang harus dicapai Portal Situs Kemlu di masa depan. “Akuntabilitas terhadap publik adalah elemen tanggung jawab yang harus senantiasa kita jaga”.

Selain itu, Dirjen Fachir juga menekankan agar Situs Kemlu dapat memodifikasi teknologi dalam melakukan monitoring terhadap beritaberita di media yang memuat tentang Kemlu dan Indonesia. “Teknologi ini nantinya dapat digunakan bukan hanya untuk Satuan Kerja Kemlu tapi juga Perwakilan RI di luar negeri”. Dubes Fachir juga menyampaikan agar Diplomat masa kini harus dibekali kemampuan yang mumpuni di bidang jurnalistik. “Kita harus mampu mengubah laporan dari yang bernuasa formal menjadi populer, agar menarik untuk dibaca oleh publik”. FGD ini merupakan langkah awal optimalisasi dan pengembangan Portal Situs Kemlu melalui Master Plan. “Sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2009, Portal Situs Kemlu telah berkembang menjadi semakin penting dan semakin relevan baik untuk Kemlu sendiri maupun publik secara luas”, ujar Direktur Infomed Siti Sofia dalam laporannya. Untuk itulah diperlukan, suatu perencanaan pengembangan Portal Website Kemlu yang dituangkan dalam suatu Master Plan, sambung Direktur Infomed. Acara FGD ini diikuti oleh perwakilan seluruh Satuan Kerja di Kemlu. Hadir sebagai pembicara dalam FGD ini adalah Dedy Nurcahyo Asisten Kepala UKP4, Ahmed Kurni, Newsroom Kominfo, M. Ridwan Prasetyarto Indonesia Indicator dan Tony Seno Hartono, National Technology Advisor Microsoft Indonesia. (Sumber: Dit. Infomed/PY)

No. 68 Tahun VI


Diplomasi TABLOID

sorot


Diplomat

Garda Terdepan Dalam Perlindungan WNI Tatang Budie Utama Razak Direktur Perlindungan WNI dan BHI

“Tidak boleh satu WNI pun yang tidak terlindungi” serta pernyataan Menteri Luar Negeri RI, “..Menlu dan jajaran pegawai Kemlu merupakan garda terdepan dalam perlindungan WNI di luar negeri”. “..Yang paling penting, kebijakan luar negeri Indonesia, dan bahkan setiap Diplomat Indonesia, akan terus dipandu dengan prinsip keberpihakan dan perlindungan WNI. Tanpa terkecuali”. Total jumlah WNI yang berada di luar negeri adalah sebanyak 4.227. 383 jiwa, dengan komposisi sebagai TKI (60%), profesional (8%), ABK (6%), pelajar (20%) dan lainnya (6%). Dari jumlah total 2.536.429 TKI yang bekerja di luar negeri, sebanyak 920.621 jiwa bekerja di sektor formal, dan sebanyak 1.615.808 bekerja di sektor informal. Jumlah TKI yang bekerja di luar negeri kemungkinan lebih besar 2 hingga 3 kali lipat dari angka tersebut, karena Kemlu mendapatkan data tersebut dari Perwakilan RI berdasarkan lapor diri dan pembuatan dokumen perjalanan. Sesuai ketentuan, seharusnya PPTKIS melaporkan data TKI yang dikirim ke luar negeri ke Perwakilan RI, namun hal ini tidak dilakukan. Dan sebesar 84% dari jumlah TKI yang bekerja di sektor informal tersebut adalah Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT). Penanganan kasus WNI/TKI di luar negeri pada tahun 2011 yang berhasil diselesaikan adalah sebanyak 80,97% dari 38.880 kasus yang ada. Pada tahun 2012, sebanyak 76,86 % kasus berhasil diselesaikan dari total 19.218 kasus. Sedangkan pada tahun 2013 (Juni), sebanyak 64,67% kasus berhasil diselesaikan dari total 9.359 kasus yang ada. Ragam permasalahan yang


ditangani oleh Kemlu RI dalam memberikan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri, antara lain berupa: evakuasi WNI terkait dengan konflik dan bencana alam; penanganan kasus WNI/TKI di luar negeri yang terancam hukumam mati; pemulangan TKI dari shelter di berbagai Perwakilan RI; Penanganan WNI overstayers di Arab Saudi; penanganan WNI pendatang asing tanpa ijin (Pati) di Malaysia; kasus-kasus penembakan WNI oleh polisi Malaysia; penanganan ABK WNI yang terlibat dalam penyelundupan manusia (people smuggling) di Australia; penanganan kasus ABK korban eksploitasi; penanganan WNI korban TPPO; penanganan WNI yang hilang kontak dengan keluarga; dan pemulangan jenazah. Akar permasalahan TKI di luar negeri terdiri dari beberapa faktor, yaitu; individu, pemerintah, Negara tujuan, dan perusahaan pengerah penempatan. Akar masalah faktor individu antara lain adalah berupa latar belakang sosial ekonomi, kemiskinan dan pengangguran. Hal ini menjadi faktor pendorong orang menerima tawaran dengan mudah tanpa memperhitungkan resiko yang akan dipikul. Menonjolnya kepentingan untuk meraih keuntungan ekonomis dari individu atau kelompok tertentu dengan mengabaikan akibat yang timbul dari penempatan tersebut, khususnya yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan; Rendahnya tingkat pendidikan dan skill membuat TKI pada umumnya hanya dapat mengisi sektorsektor domestik atau pekerjaan berkategori D3, yaitu dirty, dangerous, dan difficult seperti buruh bangunan, buruh perkebunan dan PLRT; Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti prosedur serta kemampuan adaptasi membuat TKI

No. 68 Tahun VI

seringkali mengalami culture shock di Negara tujuan penempatan. Sementara dari faktor pemerintah terdapat beberapa regulasi di bidang ketenagakerjaan yang tumpang tindih satu sama lain, baik di tingkat pusat maupun di daerah, sehingga menjadi celah bagi pihak tertentu untuk memanfaatkan kondisi tersebut. Koordinasi antar instansi terkait juga belum optimal, sehingga kurang terjadi sinergi dalam pelaksanaan tupoksi, program kerja maupun alokasi anggaran antar Kementerian/Lembaga maupun stakeholder terkait. Law enforcement di dalam negeri juga belum optimal, sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada oknum-oknum yang melakukan penyimpangan dalam proses perekrutan, pelatihan dan penempatan TKI ke luar negeri. Faktor lainnya adalah lemahnya kontrol di titik-titik perbatasan, baik darat, laut maupun udara. Disamping juga adanya perbedaan persepsi dan pendekatan dalam mengimplementasikan pelaksanaan peraturan penempatan dan perlindungan TKI. UU No.39 Tahun 2004 juga tidak dilaksanakan secara utuh dan berimplikasi pada lemahnya posisi tawar (bargaining position) Indonesia dengan Negara penempatan. Disamping itu, substansi dan implementasi dari UU tersebut juga belum sempurna. Substansinya lebih banyak mengatur mengenai aspek bisnis penempatan TKI ke luar negeri dibandingkan aspek perlindungan. Pendekatan yang digunakan dalam prosedur penempatan TKI hanya untuk TKI sektor PLRT dan belum menyentuh aspek TKI formal atau sektor lainnya seperti permasalahan ABK. Di sisi lain, banyak ketentuan pelaksanaan UU No.39 Tahun 2004 tersebut yang terlambat diterbitkan disamping lemahnya penegakan hukum bagi pihak yang tidak melak-

sanakan UU tersebut. Terkait dengan faktor Negara tujuan, beberapa Negara penempatan/tujuan tidak memiliki undang-undang mengenai ketenagakerjaan yang memadai. Dan ketika muncul masalah antara user dengan pekerja, seringkali merugikan pekerja, karena pendekatan yang digunakan oleh Negara penempatan berbeda dan kecenderungan di setiap Negara adalah bahwa sistem pengadilan dan penegakan hukum di Negara tersebut akan melindungi warga negaranya dan mengalahkan warga Negara asing. Cara pandang masyarakat setempat di beberapa Negara penempatan yang melihat bahwa pekerja asing yang bekerja di bidang konstruksi, perkebunan dan PLRT dianggap sebagai pekerjaan yang rendah (difficult, dangerous, and dirty ) sehingga kurang dihargai. Pada beberapa Negara, permasalahan domestic workers dianggap sebagai bagian dari permasalahan keluarga atau dianggap sebagai masalah individu dan bukan masalah pemerintah/Negara. Sedangkan faktor perusahaan pengerah penempatan adalah berupa banyaknya PPTKIS yang hanya mengutamakan kepentingan bisnis dengan pengiriman TKI sebanyakbanyaknya ke luar negeri tanpa memperhatikan sistem perekrutan yang baik, sistem pelatihan yang benar, sistem pemeriksaan kesehatan, sistem administrasi yang baik yang sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ada. Belum optimalnya proses pelatihan dan pembekalan calon TKI serta tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajiban PPTKIS sebagaimana di amanatkan dalam UU No.39 Tahun 2004.[]

17

Diplomasi TABLOID

lensa


MEMANFAATKAN DIASPORA

uNTUK kEMAJUAN pEREKONOMIAN ri Sri Mulyani Indrawati Managing Director World Bank

Diaspora Indonesia adalah orang-orang yang bangga terhadap Indonesia, karena Indonesia memiliki kekayaan sumber daya dan juga mempunyai aset yang luar biasa, termasuk sistem demokrasinya yang sudah berjalan dengan bagus. Diaspora Indonesia diharapkan dapat semakin mempersatukan para WNI yang berada di berbagai belahan dunia. Karena apabila segala potensi, peran, dan kontribusi WNI di luar negeri dikelola dengan baik, tentunya akan memberikan manfaat positif bagi Indonesia. Manfaat diaspora ini sangat besar, dan kongres ini dapat meningkatkan kemampuan para peserta komunitas diaspora itu sendiri. Komunitas diaspora Indonesia itu lebih dari sekedar perantau, sebab di dalamnya penuh dengan ide, keahlian, modal, dan jaringan. Ragam profesi didalamnya pun luas, meliputi TKI, pengusaha, mahasiswa, profesional, seniman, peneliti, ilmuan dan lain sebagainya. Dengan demikian, kongres ini juga menjadi wahana efektif bagi para peserta untuk belajar dan saling tukar pengalaman sukses di luar negeri. Banyak negara yang bisa memberikan cerita kepada kita semua, bahwa sesuatu yang sukses

18

itu tidak datang tiba-tiba, melainkan dia datang berdasarkan konsep dan usaha kita. Saya berharap agar dari Kongres Diaspora ke-2 ini ada langkahlangkah yang lebih konkret. India dan Israel adalah negara-negara yang betul-betul menggunakan diasporanya untuk membiayai negaranya. Oleh karena itu saya berharap agar para pengusaha di Indonesia juga bisa berkontribusi banyak bagi keuangan di Indonesia. Saat ini, jumlah remittance TKI mencapai US$ 2,7 triliun, dan ini menggambarkan betapa besarnya potensi Indonesia. Untuk itu, para pahlawan devisa itu patut diberikan dukungan. Kita harus memberikan kemudahan kepada mereka. Saya prihatin dengan nasib para TKI kita, terutama dalam hal biaya remittance yang masih dikenakan biaya tinggi. Fee remitance sebesar 20 persen itu sangat tinggi untuk para TKI. Padahal, di forum G20 sudah disepakati bahwa biaya remitance itu hanya sebesar 5 persen saja. Di mata dunia internasional, memanf masih ada kesan negatif tentang Indonesia. Seperti misalnya persoalan kemacetan, korupsi dan berbagai hal lainnya. Namun ketika Indonesia bisa menghadapi krisis global yang terjadi belakangan ini,

pujian dari dunia internasional pun mengalir dan Indonesia bahkan dianggap sebagai outstanding. Diaspora Indonesia berperan penting dalam menghubungkan potensi-potensi di Indonesia untuk pembangunan dalam negeri. Karena itu ada tiga poin yang harus dikembangkan di Indonesia. Pertama, terkait dengan infrastruktur dalam negeri. Kedua, terkait dengan “soft” infrastruktur seperti pendidikan dan kesehatan. Seperti misalnya kurikulum yang harus dibuat cocok dengan tantangan kedepan. Sedangkan untuk kesehatan, Indonesia bisa belajar dari Turki yang sudah menjalankan sistem kesehatannya. Ketiga, Indonesia memiliki Sumber Daya Alam dan mampu untuk mengkapitalisasikannya. Hal ini terkait dengan posisi Indonesia yang cukup baik di tingkat global dan regional. Beberapa negara berkembang bahkan sudah berhasil memanfaatkan komunitas diaspora untuk memajukan perekonomiannya, seperti yang dilakukan oleh pemerintah India dan Brasil. Dan saya optimistis bahwa Indonesia juga dapat melakukan hal yang sama, sehingga diharapkan komunitas ini mampu memakmurkan ekonomi dalam negeri. Namun demikian harus ada langkah konkret untuk ekonomi Indonesia. Apalagi prestasi Indonesia dalam melewati ancaman krisis dipandang sebagai kemampuan yang membanggakan di kancah internasional. Indonesia dilirik sebagai negara sasaran investasi karena pertumbuhan ekonomi yang baik. Karena itu perlu ada perbaikan infratruktur dan culture, sehingga iklim invetasi Indonesia bisa ditingkatkan. Saya dulu menteri keuangan, jadi saya tahu potensi Indonesia itu besar, dan saya berharap semakin banyak orang Indonesia yang mengukir prestasi di dunia internasional. Dalam hal ini, prestasi itu bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan juga untuk reputasi Indonesia di mata dunia. Kalau cerita mengenai Indonesia

yang ke kiri atau ke kanan, itu banyak sekali. Tapi, kalau Indonesia dianggap bahwa ada orang Indonesia yang bekerja sungguhsungguh, punya komitmen, dan bisa melakukan pekerjaannya. Cerita-cerita seperti itulah yang perlu banyak disuplai. . Saya selalu bekerja dengan sungguh-sungguh, dan bagi saya dedikasi merupakan reputasi. Saya baru merasa puas jika keahlian dan pengalaman saya selama ini bisa memberikan manfaat bagi orangorang miskin, bukan hanya di Indonesia, melainkan juga di dunia. Setidaknya, ada 188 negara yang bergabung dalam Bank Dunia. Jadi, orang-orang di World Bank melihat saya tidak hanya sekadar ‘Oh, Sri Mulyani dari Indonesia’. Tapi, sebagai orang yang pernah mengalami, me-manage institusi, me-manage ekonomi Indonesia. Saya meyakini bahwa suatu saat Indonesia bisa menjadi negara besar. Karena itu banyak hal yang patut disyukuri dari perjalanan Indonesia selama ini. Indonesia berhasil melewati krisis tahun 19971998, mampu menghadapi dengan baik krisis global tahun 2008. Hingga kini, Indonesia menjadi negara berkembang yang dilirik dunia lantaran potensial. Meski demikian, banyak juga pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan selain mempertahankan semua pencapaian tersebut. Kita harus memperbaiki sektor pendidikan dan kesehatan; membangun infrastruktur dan sistem birokrasi yang baik; bagaimana hubungan pusat dan daerah; dan bagaimana kita memperbaiki sistem akuntabilitas. Semua itu merupakan misi, tanggung jawab, dan tantangan yang harus kita jawab. Saya pesankan kepada anakanak muda Indonesia saat ini, bahwa kalianlah yang harus menjadikan Indonesia lebih baik di masa depan. Dan agar generasi muda kita bisa membangun Indonesia menjadi negara besar, maka semua pihak wajib mempersiapkan mereka sejak saat ini.[]

No. 68 Tahun VI


Diplomasi TABLOID

lensa


wisuda sekdilu 37:

menlu mengukuhkan 59 Diplomat Muda

Bertempat di Gedung Pancasila, pada tanggal 13 September 2013, Menteri Luar Negeri Marty M. Natalegawa menutup secara resmi Diklat Sekolah Dinas Luar Negeri (Sekdilu) Angkatan ke-37 di hadapan pejabat Eselon I dan II, Kapusdiklat, Direktur Sekdilu, widyaiswara, orangtua alumnus dan para undangan. Menteri Luar Negeri dalam pidatonya menggarisbawahi tantangan diplomat yang kian meningkat di masa mendatang. Namun, di balik tantangan itu terdapat suatu kesempatan bagi para diplomat muda untuk berkarya dan berkontribusi dalam menempatkan keberhasilan dan kedudukan terhormat Indonesia pada saat peringatan 100 tahun Proklamasi nanti di tahun 2045, pada saat mereka berada di puncak karir. “Kondisi Indonesia, kawasan atau global pada saat saya lulus Sekdilu di tahun 1986 tentu berbeda jauh dengan sekarang. Ananda perlu mempersiapkan diri dengan lebih baik terutama karena pada 2045, 100 tahun Indonesia merdeka, Andalah yang akan memimpin


kementerian ini”. Sambil memandang deretan wajah bangga para orang tua dan keluarga dari SEKDILU 37, Menlu mengingatkan tentang peran besar orang tua dan keluarga dalam kesukesan mereka. “They sacrifice many things for you. You owe them a big debt”, ujar Menlu. Menlu juga menekankan bahwa seorang diplomat perlu mengedepankan pengabdian kepada negara. Seorang diplomat profesional harus memiliki mental yang kuat dalam menghadapi tekanan dan tantangan apapun. “Akan ada suatu masa dimana Ananda akan menjadi penentu keberhasilan atau kegagalan sebuah tugas. Untuk itu, perlu ada semangat bekerja tanpa pamrih demi tercapainya kepentingan nasional Indonesia,” kata Menlu yang kemudian menyampaikan selamat kepada lulusan diklat Sekdilu Angkatan Ke-37 yang telah resmi menjadi bagian dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. “Lima puluh sembilan orang yang berasal dari Aceh, ujung Ba-

No. 68 Tahun VI

rat Indonesia, hingga Papua, ujung Timur Indonesia ini sudah sah menyandang gelar sebagai diplomat Indonesia,” ujar Menlu. 59 orang peserta Sekdilu Angkatan ke-37 merupakan hasil seleksi penerimaan CPNS Kementerian Luar Negeri 2012 untuk formasi Pejabat Diplomatik dan Konsuler (PDK), dengan jumlah awal pendaftar sebanyak 15 ribu orang. Selama kurang lebih delapan bulan, peserta dipersiapkan untuk memasuki dinamika dunia diplomatik. Selain bekal materi substansi dan keterampilan teknis diplomatik, para peserta diklat juga mendapatkan kesempatan untuk berdiskusi langsung dengan para tokoh nasional, seperti mantan wakil presiden Jusuf Kalla, Gubernur DKI Joko Widodo, mantan Menlu Hassan Wirajuda, Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfudz MD, Dubes Palestina, Sekjen D-8 dan pembicara tamu asing lainnya, para mantan duta besar senior, Mayor Inf. Agus Yudhoyono,

serta tokoh nasional lainnya. Kapusdiklat Dubes Hazairin Pohan dalam laporannya menyampaikan peningkatan kualitas lulusan diklat dibandingkan sebelumnya, dari segi nilai kelulusan dari angka 83,5 (2011) menjadi angka 86,31 (2013). Begitu pula jumlah alumnus dengan predikat Sangat Baik meningkat dari 20 orang menjadi 35 orang. Menurut Kapusdiklat, salah satu penentu peningkatan ini adalah adanya bimbingan dari 10 duta besar senior kepada peserta Sekdilu Angkatan ke-37. Mewakili rekan-rekan seangkatannya, Lulusan Terbaik ranking pertama Sekdilu Angkatan ke-37, Raka T.D. Pamungkas menyampaikan pesan dan kesannya selama mengikuti diklat di Senayan. Lulusan UPN Veteran Yogyakarta ini menyampaikan terima kasihnya kepada semua pihak yang memberikan pengajaran dan pendidikan selama menjadi peserta diklat. Angkatan yang aktif, kreatif dan penuh inisiatif, demikian laporan Kapusdiklat kepada Menlu bahwa mereka kaya dengan gagasan segar yang kreatif dan inovatif, misalnya menghasilkan 2 buku yakni “Refleksi Diplomasi Indonesia pada Abad ke-21” dan sebuah buku populer “(Calon) Diplomat punya Cerita: Meniti Mimpi ke (Kementerian) Luar Negeri” yang pada saat itu telah diserahkan kepada Menlu oleh wakil angkatan, Mashita Kamilia. Paduan Suara Gita Buana 37, pimpinan seorang peserta lainnya, Rizka Pravitianasari, turut menampilkan alunan nada dalam lagu ‘Bagimu Negeri’ dan ‘Tanah Airku’ yang memukau hadirin. Di akhir acara, sebuah film dokumenter tentang rekrutmen Kemlu yang bersih dan transparan berjudul “Menjadi Diplomat” dinikmati oleh hadirin, yang juga merupakan karya dari Sekdilu Angkatan Ke-37. (Sumber: Pusdiklat Kemlu)

19

Diplomasi TABLOID

lensa


Beasiswa Seni Dan Budaya Indonesia (BSBI) Tahun 2013 Direktorat Diplomasi Publik, Ditjen IDP telah menyelesaikan penyelenggaraan program Beasiswa Seni Budaya Indonesia (BSBI) Tahun 2013 yang dimulai sejak 5 Juni 2013 sampai 15 September 2013. BSBI secara resmi dibuka oleh Wakil Menteri Luar Negeri pada 7 Juni 2013 bertempat di Gedung Pancasila, Kemlu RI.

Tari Gandrung ditampilkan oleh peserta BSBI dibawah asuhan Sanggar Tidyf Surabaya pada acara puncak Indonesia Channel 2013 yang diselenggarakan di Airlangga Convention Centre, Kampus C Universitas Airlangga Jl. Darmahusada Utara, Mulyorejo, Surabaya (15 September 2013).

BSBI Tahun 2013 diikuti oleh 69 peserta dari 42 negara yang terbagi dalam 2 program, yaitu BSBI Reguler dan BSBI Kekhususan. BSBI Reguler melibatkan 59 peserta dari 40 negara yaitu, Australia, Austria, Azerbaijan, Bulgaria, China, Denmark, Fiji, Filipina, France, Hungary, India, Italy, Indonesia, Kazakstan, Japan, Greece, Germany, Kiribati, South Korea, Myanmar, Kroasia, Maroko, Norwagia, Russia, Singapore, Papua New Guinea, Samoa, Spain, Thailand, Turkey, The United States, The United Kingdom, Vietnam, Suriname, The Netherlands , Serbia, Nauru, Poland, Laos, dan Tonga. BSBI Reguler diadakan di lima sanggar seni budaya di lima kota, yakni Bandung (Saung Angklung Mang Udjo sejak tahun 20032013); Surakarta (Sanggar Soeryo Soemirat sejak tahun 2008-2013),

20

Surabaya (Studio Tydif sejak tahun 2010- 2013), Denpasar (Sanggar Semarandana sejak tahun 2003-2013) dan Makassar (Rumah Budaya Rumata’ sejak tahun 2012-2013). Diantara 5�� 9 peserta BSBI Reguler, terdapat 5 pemuda Indonesia (3 pria dan 2 perempuan) yang terpilih mengikuti BSBI Program Reguler tahun 2013. Mereka berasal dari Papua Barat (Alfons Sroyer, Mahasiswa Universitas Negeri Papua); Kupang, NTT (Windhy Natalia Kana, Mahasiswa Universitas Widya Mandira); Samarinda, Kalimantan Timur (Abdul Rais Thamrin, Mahasiswa Universitas Mulawarman); DKI Jakarta (Bagus Aulia Tamimi, Mahasiswa Hubungan Internasional UIN); dan Medan, Sumatera Utara (Aprina Tarigan, Universitas Sumatera Utara). Para peserta BSBI yang belajar di lima sanggar telah mempela-

jari seni budaya dan kearifan lokal, yaitu: • Sanggar Soeryo Soemirat Solo: Tari Sesaji, Tari Pergaulan, dan Gamelan Solo. • Sanggar Saung Mang Udjo Bandung : Pencak Silat, Tari Jaipong, dan Angklung Arumba. • Sanggar Tidyf Surabaya : Tari Jaranan, Tari Gandrung, Tari Cak Ning, Konser Gamelan. • Sanggar Smarandana Bali : Tari Kereta Kencana, Tari Puspawresti, Tabuh Segara Madu. • Rumah Budaya Rumata Makassar : Tari Toraja, Tari Pakarena, Musik Indologo. Sedangkan program yang kedua adalah BSBI Kekhususan Indonesian Studies for Indonesian Diaspora melibatkan 10 peserta dari 10 negara yaitu Afrika Selatan, The United States, Australia, The Netherlands, The United Kingdom,

Italy, Germany, Russia, Suriname, dan Tunisia. Program BSBI Kekhususan ini diselenggarakan di UPN Veteran Yogyakarta. Program ini diselenggarakan sejalan dengan dan untuk mendukung kegiatan Konferensi Diaspora Indonesia ke–2 yang telah diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 18 – 20 Agustus 2013. Kearifan lokal yang mereka pelajari antara lain adalah membatik, membuat hiasan dari janur (daun kelapa), memasak makanan tradisional, dan berpartisipasi pada berbagai kegiatan budaya yang diselenggarakan oleh pemerintah/ institusi seni budaya setempat (Festival Budaya, Multicultural Day, Mangkunegaran Arts Festival, Makassar International Writers Festival), serta berkunjung ke berbagai Sekolah/Universitas.[]

No. 68 Tahun VI


Diplomasi TABLOID

lensa


Indonesia channel 2013

Sebagai kegiatan penutup BSBI, dilaksanakan Pagelaran Seni Budaya Indonesia Channel 2013 dengan tema Bersatu Dalam Cinta Indonesia yang diselenggarakan di Airlangga Convention Centre, Kampus C Universitas Airlangga Jl. Darmahusada Utara, Mulyorejo, Surabaya, pada Minggu, 15 September 2013. Kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kota Surabaya. Indonesia Channel 2013 dibuka oleh Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, sekaligus menandai berakhirnya program BSBI

Tahun 2013. Pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik menyampaikan pesan-pesan kepada para peserta BSBI untuk terus menjalin pertemanan dan menjadi friends of Indonesia di negara masing-masing. Pada acara Indonesia Channel 2013 para peserta BSBI menampilkan 17 tarian dan konser musik dari masing-masing wilayah, yakni: Cak Ning, Kolintung, Konser Gamelan, Puspawresti, Sesaji, Pergaulan, Musik Indologo, Kereta Kencana, Jaipong, Gandrung, Gamelan Solo, Toraja, Pakarena, Pencak Silat, Tabuh Segara Madu, Jaranan, Angklung Arumba. Acara ini telah diliput oleh media cetak dan elektronik baik nasional maupun lokal seperti SBO, Suara Surabaya, SuaraMandiri. com, klikwarta.com, Jawa Post, Jtv, Korannusantara.com, Centroone.com, Suryaonline.com, agendakota.com, antarajatim.com, Surabaya.go.id, sparklingsurabaya.com. Pagelaran Indonesia Channel 2013 juga dihadiri oleh Walikota Surabaya, Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama dan disaksikan lebih dari 3.000 (tiga ribu) pengunjung yang terdiri dari pejabat setempat, para pengajar/dosen, mahasiswa dari berbagai universitas dan masyarakat umum Surabaya dan kota-kota lain di sekitarnya.[]

Beasiswa seni dan budaya indonesia program khusus diaspora

Indonesia untuk memperlajari dan menyebarluaskan perkembangan Indonesia kepada masyarakat Internasional.

• Menumbuhkan rasa cinta dan memiliki di antara kaum muda diaspora Indonesia kepada negara asal salah satu orangtuanya.[]

Indonesian Studies for Indonesia Diaspora merupakan program kemitraan antara Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) dengan Program Studi (Prodi) Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta (UPNVY). Kegiatan ini didesain sebagai gabungan antara kegiatan kelas (kuliah, diskusi, dan presentasi), kunjungan (site visit), dan ketrampilan (vocation). Program Kekhususan ini bertujuan untuk : • Memberikan pemahaman kepada peserta mengenai perkembangan Indonesia kontemporer dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik. • Menumbuhkan minat kepada kaum muda diaspora 15 SEPTEMBER - 14 OKTOBER 2013

No. 68 Tahun VI

21

Diplomasi TABLOID

lensa


Menjadikan Industri kreatif

sebagai soft power Mari Elka Pangestu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

saat ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sedang mengusulkan Bandung, Pekalongan, Solo, dan Yogyakarta, agar bisa memperoleh label The Creative City Network (Kota Kreatif) oleh UNESCO.

Banyak negara yang telah menggunakan industri kreatif tidak hanya sebagai kekuatan ekspor, tapi juga sebagai pencitraan dan promosi dari kekayaan budaya suatu negara. Industri kreatif di Indonesia memiliki aneka rupa wujud, mulai dari kuliner, kesenian hingga konten digital. Industri kreatif ini menjadi salah satu kekuatan Indonesia untuk bisa bersaing di pentas global. Salah satu yang menjadi kekuatan dari konten industri kreatif adalah cerita budaya di baliknya. Industri kreatif juga bisa menjadi soft power dalam mengangkat Indonesia di mata dunia. Ada soft message yang bisa diangkat untuk mempromosikan warisan budaya dan potensi Indonesia. Sebagai contoh, saat ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sedang mengusulkan empat kota di Indonesia, yakni Bandung, Pekalongan, Solo, dan Yogyakarta, agar bisa memperoleh label The Creative City Network (Kota Kreatif)

22

oleh UNESCO. Tentunya akan ada banyak manfaat yang bisa didapatkan apabila sebuah kota memperoleh label tersebut. Salah satunya adalah bahwa kota tersebut bisa menarik banyak orang kreatif untuk datang. Proposalnya sudah masuk ke UNESCO, dan sekarang ini sedang dalam tahap evaluasi. Biasanya tidak pernah ditolak, tetapi kalau dibilang ada yang masih kurang ini dan itu, maka kami harus melengkapinya. Salah satu syarat untuk bisa masuk dalam Creative City Network ini, kota yang diajukan harus mempunyai satu produk atau kegiatan yang dapat menjadi ikon kreatif. Dalam hal ini UNESCO menetapkan Creative City Network dalam dua kategori, yaitu Kota Berbasis Kerajinan dan Kota Berbasis Desain. Proposal untuk memperoleh label sebagai Creative City Network itu sendiri disusun oleh Pemerintah Kota yang bersangkutan, namun

demikian Kemenparekraf juga mendorong dan memfasilitasi. Kota yang bersangkutan harus bisa membuat proposal dengan baik dan juga harus siap dengan rencana dan anggaran untuk bisa mengembangkan kota tersebut sebagai Creative City Network. Setelah suatu kota dianggap memenuhi syarat dan berhak mendapatkan label sebagai Creative City Network, maka prosesnya tidak berhenti sampai disitu. Justru begitu diakui sebagai Creative City Network, maka kota tersebut harus melakukan banyak hal untuk terus mengembangkannya. Label Creative City Network ini tentunya bisa menjadi alat promosi yang baik. Hal ini dibuktikan ketika batik Indonesia diakui UNESCCO sebagai Warisan Budaya Tak Benda, batik pun langsung dipromosikan ke dunia internasional. Dan gelar sebagai Creative City Network ini tentunya bisa meningkatkan daya tarik kota tersebut. Bukan saja untuk wisata, tapi juga untuk

menarik orang-orang yang kreatif untuk menetap dan bekerja di kota tersebut. Hal tersebut dengan sendirinya akan merubah suasana maupun daya tarik dari kota tersebut. Karena kalau sudah ada beberapa orang kreatif yang mulai pindah ke kota tersebut, dan semakin lama semakin banyak jumlahnya, maka tentunya akan menarik orangorang kreatif lainnya. Bukan hanya dari Indonesia tetapi juga dari luar negeri. Kemenparekraf tidak akan berhenti di empat kota itu saja, tentunya akan ada kota-kota lain yang akan kami dorong untuk bisa masuk kedalam Creative City Network dunia. Kami akan terus menerus mencoba meningkatkan jumlah Creative City Network yang ada di Indonesia. Namun demikian itu semua tergantung dari kesiapan kota-kota yang akan diajukan, apakah mereka memenuhi syarat atau tidak.[]

No. 68 Tahun VI


Diplomasi TABLOID

lensa


KEMLU RAIH PENGHARGAAN

LAPORAN KEUANGAN TERBAIK WTP SECARA MURNI

Acara Pembukaan Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2013

Kemlu diwakili Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen, M. Ibnu Said beserta 69 Pimpinan Kementerian/ Lembaga termasuk Pemerintah Daerah dan Kota menerima penghargaan dari Wakil Presiden RI Boediono atas Laporan Keuangan tahun 2012 yang telah mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kamis, (12/09/2013). Penghargaan dilakukan di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan dalam acara Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Penghargaan yang diberikan Wakil Presiden RI kepada Kementerian/Lembaga beserta Pemerintah Daerah merupakan tanda perhatian yang besar dari Pemerintah RI terhadap pertanggungjawaban pengelolaan anggaran APBN yang bersih, transparan dan akuntabel. Wakil Presiden dalam kesempatan tersebut menyampaikan kegembiraannya atas peningkatan


jumlah Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dari tahun ke tahun yang telah menerima opini WTP atas Laporan Keuangan. Dalam sambutannya Wakil Presiden RI menegaskan perlunya semua Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terus memperhatikan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan kompeten serta pentingnya Kepemimpinan (Leadership) yang akan menentukan pencapaian tujuan dan kinerja organisasi masingmasing. Penerimaan penghargaan kepada Kementerian Luar Negari atas Laporan Keuangan yang WTP merupakan yang kedua kalinya. Tahun lalu Laporan Keuangan 2011 Kementerian Luar Negeri sudah mencapai WTP namun dengan paragraf penjelasan (DPP), akan tetapi untuk tahun ini Laporan Keuangan 2012 sudah mencapai WTP secara murni. Penghargaan ini merupakan

No. 68 Tahun VI

usaha keras semua pihak di lingkungan Satuan Kerja Kementerian Luar Negeri baik di Pusat maupun Perwakilan RI. Penyusunan Laporan Keuangan 2012 Kementerian Luar Negeri merupakan kompilasi dari 142 Satuan Kerja, yang dilakukan dengan menggunakan fasilitas Video Conference dengan semua Perwakilan RI di Luar Negeri. Usaha bersama dan koordinasi intensif dengan semua pihak ini telah membuahkan hasil yang berarti sehingga data-data yang terkumpul lebih akurat baik untuk Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) maupun pengungkapan yang lebih jelas dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK). Di samping itu, dengan usaha keras pula Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri tahun 2012 telah dapat menyelesaikan temuan-temuan dan rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan. Kehadiran Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen yang didam-

pingi oleh Kepala Biro Keuangan dan Kepala Biro Perlengkapan telah mengingatkan bahwa penerimaan penghargaan atas Laporan Keuangan perlu terus menjadikan momentum bagi Kementerian Luar Negeri dalam usaha memajukan organisasi yang berkualitas dan profesional serta pengembangan sumber daya manusia yang handal. Administrasi dan terutama pengelolaan keuangan yang baik akan sangat mempengaruhi kualitas pencapaian kinerja dari visi dan misi organisasi. Usaha kedepan Kementerian Luar Negeri adalah mempertahankan dan bahkan meningkatkan kualitas Laporan Keuangan sebagai prasyarat untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance). Hal mana sejalan dengan usaha reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri saat ini. Pada acara pembukaan Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2013 ini juga telah dideklarasikan “Akuntasi Berbasis Akrual” oleh Menteri Keuangan dan sejumlah Menteri dan Pimpinan Daerah yang hadir. Saat ini, proses perangkat hukum, sistem, infrastruktur, serta rencana pelatihan untuk penerapan akuntansi berbasis akrual dengan menggunakan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) telah memasuki tahap akhir dan direncanakan untuk diimplementasikan tahun 2015. Penerapan sistem ini akan mengintegrasikan pengelolaan keuangan negara mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawabannya. (Sumber : Biro Keuangan).

23

No. 21, Tahun

Diplomasi No. 68 Tahun VI, Tgl. 15 SEPTEMBER - 14 OKTOBER 2013

http://www.tabloiddiplomasi.org

TABLOID

Media Komunikasi danInteraksi Interaksi Media Komunikasi dan www.tabloiddiplomasi.com

Wamenlu: Peran Gubernur/Walikota Menlu RI2015 : Negara ASEAN Penting Bagi Komunitas

Mengenang Seratus Tahun Moham

Kontribusi Isla Dan Demokras Dalam Memban Indonesia

salah satu cara untuk berkontribusi aktif dalam menghadapi Komunitas ASEAN 2015. Namun demikian, tetap diperlukan common interest terkait keberagaman kultur tradisi, nilai, dan model pembangunan dan kepemimpinan dalam menghadapi tantangan yang dihadapi. Saat ini ASEAN sedang mengintensifkan usahanya untuk mewujudkan Komunitas ASEAN, yaitu ASEAN sebagai “Single Market, Single Production Base” tepat waktu dan tepat target. Demikian disampaikan Dr. AKP Mochtan, ASEAN Deputy Secretary-General for Community & Corporate Affairs dalam sambutannya. Dalam situasi global yang tidak menentu dan penuh tantangan, tanpa ASEAN, setiap negara anggotanya bagaikan perahu kecil yang terombang-ambing dalam badai. “Hal ini dikarenakan kita harus menghadapinya sendiri-sendiri”, jelasnya lagi. Komunitas ASEAN lebih dari sekedar terwujudnya hubungan di bidang perdagangan, investasi, dan jasa. Tujuan penting dari Komunitas ASEAN adalah mewujudkan a people-oriented ASEAN dimana semua sektor masyarakat diharapkan untuk berpartisipasi dan mendapat manfaat dari proses integrasi dan pembentukan masyarakat ASEAN. Pertemuan bertema “ASEAN goes local – towards the ASEAN

Economic Community 2015” merupakan pertemuan yang diharapkan dapat menciptakan forum yang dapat menciptakan jejaring antarpemerintah ibu kota dan menjadi tempat bertukar pengalaman, pandangan dan tolok ukur mengenai peran pemerintah daerah dalam mendukung pembentukan komunitas ASEAN 2015. Pertemuan ini merupakan inisiatif dari Gubernur DKI Jakarta dan dihadiri oleh Governor of Bangkok M.R. Sukhumbhand Paribatra, Chairman of Metropolitan Manila Development Authority Atty. Francais N. Tolentino, Mayor of North West District Singapura Teo Ho Pin, Vice Chairman of Hanoi People’s Committee Nguyen Van Suu, Vice Governor of Phnom Penh Trac Thai Sieng, Vice Governor of Vientiane Capital Keopilavanh Aphaylath, Vice Mayor of Nay Pyi Taw Than Kyaw Htoo, dan Deputy Director General (Palnning), CHKL Ybhg. Datuk Zulkifli Bin Ibrahim. Sekitar 100 orang delegasi hadir pada pertemuan yang berlangsung pada 18 – 19 September 2013 ini. Pertemuan dilanjutkan Kamis (19/09) dan diakhiri dengan penandatanganan Joint Declaration oleh para Head of Delegations. Setelahnya, para delegasi direncanakan untuk farewell dinner di Pantai Utara Jakarta.[]

Da’i Bachtiar :

Wamenlu RI membuka Pertemuan Para Kepala Daerah dari 10 Ibukota Negara ASEAN yang digelar selama dua hari, Rabu18/9 dan Kamis, 19/9/2013 di Jakarta. (Dit.Infomed/Ditjen IDP/Suwandy)

Komunitas ASEAN akan dilaksanakan pada tahun 2015. Hal ini berarti ASEAN akan terhubung satu sama lain. Apa yang terjadi di suatu komunitas akan berakibat pada komunitas lainnya. “Karena itu, para pemimpin ibu kota negara memiliki peran penting untuk meyakinkan masyarakatnya dalam usaha mewujudkan Komunitas ASEAN tersebut”. Demikian disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri RI Wardana dalam sambutannya di acara pembukaan Meeting of the Governors/ Mayors of the Capitals of ASEAN tahun 2013 di Jakarta (18/09). Melalui pertemuan ini, para Gubernur/ Walikota diharapkan dapat berbagi saran dan pengalaman dalam mempersiapkan kotanya untuk

menghadapi Komunitas ASEAN 2015. Indonesia diberi kehormatan untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Pertemuan yang dihadiri oleh Gubernur/ Walikota dari sepuluh negara anggota ASEAN. “Ini merupakan salah satu upaya untuk mendorong keterlibatan langsung pemangku kepentingan dari kalangan daerah dalam proses penyiapan menuju Komunitas ASEAN 2015”. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemahaman yang baik mengenai apa yang akan datang dan bagaimana cara kita mempersiapkan diri sendiri serta masyarakat merupakan

Menyelesaikan Pers TKI di Malaysia Den Kepala Dingin

Kebudayaan, Fondasi Memperkuat Hubunga RI - Suriname

Nia Zulkarna (Sumber: Ditjen Kerja Sama ASEAN).

“KIN

Tabloid Diplomasi dapat diakses melalui:

Direktorat Diplomasi Publik

Bagi Anda yang berminat menyampaikan tulisan, opini, saran dan kritik silahkan kirim ke:

Jalan Taman Pejambon No. 6 Jakarta 10110 Telepon : 021-3813480 Faksimili : 021-3858035

http://www.tabloiddiplomasi.org [email protected]

Film Bertema Bulutang Pertama di Du

Diplomasi. Pulau Komodo APEC. No. 68. Sail Komodo 2013 momentum memajukan wisata bahari menjadi destinasi utama wisata dunia

Recommend Documents