MEKANISME PENGENAAN, PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT BINA PERTIWI
NAMA : RYAN ALFA DEVOTA NPM : 49210333 KELAS : 3DA03
LATAR BELAKANG MASALAH Indonesia adalah salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang menjadi lahan industri bagi investor-investor asing. Hal tersebut dikarenakan Indonesia memiliki banyak sekali sumber daya manusia serta memiliki kekayaan alam yang melimpah. Pertumbuhan industri yang cukup pesat mempengaruhi tingkat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah industri yang bergerak dalam bidang alat-alat berat. Setiap barang ataupun jasa yang dikeluarkan oleh suatu industri akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai yang akan dibebankan langsung oleh konsumen. Pajak Pertambahan Nilai merupakan bagian dari sistem perpajakan yang ada di Indonesia yakni merupakan penggati dari sistem Pajak Penjualan. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah tarif tunggal dan tidak ada penggolongan di dalamnya. Pembukuan yang benar dan lengkap merupakan syarat mutlak dalam pelaksanaan pajak yang berdasarkan “Self Assesment”
TUJUAN DAN MANFAAT TUJUAN : Memperoleh pengetahuan mengenai penerapan Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa pada PT. Bina Pertiwi sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. MANFAAT : A. Bagi Mahasiswa dan Universitas Gunadarma B. Bagi PT. Bina Pertiwi C. Bagi Masyarakat
HASIL KERJA PRAKTEK PT BINA PERTIWI SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK - Pengusaha Kena Pajak adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dalam luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. OBJEK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT BINA PERTIWI a. Barang Kena Pajak : Forklift, Genset, Traktor dan komponennya b. Jasa Kena Pajak : Jasa Penyewaan dan perbaikan alat-alat berat
HASIL KERJA PRAKTEK
DASAR PENGENAAN PAJAK PT BINA PERTIWI - Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual atau Penggantian atau Nilai Impor atau Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. FAKTUR PAJAK - Bukti pungutan yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP.
PEMBAHASAN Pajak Pertambahan Nilai pajak tidak langsung yang dikenakan pada setiap pertambahan nilai atau transaksi penyerahan barang dan jasa kena pajak. Disebut tidak langsung karena tidak langsung dibebankan kepada penanggung pajak tetapi melalui mekanisme pemungutan pajak dan disetor oleh pihak lain (penjual) Mengingat perkembangan sosial ekonomi dan politik, penyempurnaan peraturan perundang-undangan perpajakan menitikberatkan pada peningkatan : 1. Asas Keadilan 2. Asas Kepastian Hukum 3. Asas Legalitas 4. Asas Kesederhanaan
PEMBAHASAN MEKANISME PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI Mekanisme pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Bina Pertiwi sebagai berikut : a. Pada saat membeli/memperoleh BKP atau JKP, PT Bina Pertiwi dipungut PPN b. Pada saat menjual/menyerahkan BKP atau JKP, PT Bina Pertiwi memungut PPN c. Melakukan perhitungan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan d. Melakukan Pelaporan
PEMBAHASAN Beberapa contoh transaksi : a. Membeli onderdil forklift dari PT Harmoni Mitra Utama sebesar Rp 600.000 b. Menjual kabel gulung genset seharga Rp 7.320.000 kepada PT Sarana Prima c. Membeli komponen grip sebesar Rp 450.000 d. Membeli onderdil traktor kubota sebesar Rp 4.500.000 Jumlah Pajak Keluaran Jumlah Pajak Masukan PPN Kurang Bayar
Rp 732.000 Rp 555.000 – Rp 177.000
PEMBAHASAN PERHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI a. PT. Bina Pertiwi menjual secara tunai sebuah traktor kubota kepada PT Dumai Niaga dengan harga Rp 132.377.420. PPN terutang : DPP : Rp 132.377.420 PPN : 10% x Rp 132.377.420 = Rp 13.237.742 b. PT Bina Pertiwi menjual sebuah traktor kubota kepada PT. Duta Palma Group sebesar Rp 96.250.000 DPP : Rp 96.250.000 PPN : 10/100 x Rp 96.250.000 = Rp 8.750.000
PEMBAHASAN PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN
PEMBAHASAN PELAPORAN
KESIMPULAN DAN SARAN KESIMPULAN Mekanisme pajak pada PT Bina Pertiwi telah sesuai dengan undang-undang PPN Tahun 2009 dan tidak ada kerumitan serta kesalahan hitung dalam mekanisme perpajakan yang ada pada PT Bina Pertiwi. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa PT Bina Pertiwi telah melakukan kegiatan dan mekanisme Pajak pertambahan nilai dengan tepat dan sangat baik. SARAN Secara garis besar mekanisme pengenaan, perhitungan, penyetoran dan pelaporan pada PT Bina Pertiwi sudah tepat dan sangat baik sesuai dengan undang-undang PPN Tahun 2009 karena itu diharapkan PT Bina Pertiwi mempertahankan kinerja baik ini untuk menghindarkan dari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.
