M k i Mekanisme Kerjasama K j P Pusatt d dan Daerah D h dalam Pengembangan Industri SBH iL S.B.Hari Lubis bi Institut Teknologi Bandung
[email protected]
Rapat Kerja Departemen Perindustrian 2008 Makassar, 25-28 Maret 2008
Pendahuluan Kebijaksanaan Pembangunan Industri Nasional (KPIN) menetapkan b h bahwa Perencanaan P Pembangunan P b Industri I d t i dilakukan dil k k d darii 2 (d (dua)) arah h: 1. Melalui p pendekatan top-down p :p pembangunan g industri yyang g direncanakan, memperhatikan prioritas nasional diikuti partisipasi daerah. Berupa kebijakan top-down pembangunan industri nasional (d (dengan menentukan t k 32 jenis j i industri i d t i prioritas, i it melalui l l i pendekatan d k t klaster) 2 M 2. Melalui l l i pendekatan d k t bottom-up b tt : yaitu it b berlandaskan l d k potensi t i yang dimiliki dan merupakan keunggulan daerah sehingga daerah memiliki daya saing Î perlu dibangun suatu mekanisme kerjasama dalam perencanaan
yang memberi b i peluang l untuk t k menyelaraskan l k kkegiatan i t pembangunan b industri antara pusat dan daerah Î bisa memberi manfaat yang sebaikbaiknya y bagi g kedua belah p pihak
Tahapan Pertumbuhan Organisasi •
Proses pertumbuhan organisasi tidak mudah, sering menghadapi hambatan karena : hambatan, • ada pihak yang sengaja menghambat, tidak setuju perubahan karena diuntungkan oleh pola lama • anggota organisasi belum paham, terbiasa cara lam, belum mampu mengelola organisasi yang berubah atau sedang tumbuh Akibatnya : proses pertumbuhan organisasi harus melalui beberapa kondisi kritis Î perlu dilewati dengan baik agar pertumbuhan organisasi berjalan lancar
•
Model M d l pertumbuhan t b h organisasi i iG Greiner i : mempelajari pertumbuhan organisasi untuk mengetahui titik-titik kritis dalam pertumbuhan, ditunjukkan bahwa : organisasi mengalami krisis/kesulitan jika strukturnya tidak sesuai tahapan pertumbuhan yang sedang dialami • periode i d sebelum b l d dan sesudah d h masa kkritis iti : ttahapan h pertumbuht b h an Î organisasi yang tumbuh/maju akan mengalami krisis
tahapan Krisis
tahapan p Tumbuh
Krisis ?? BESAR Krisis Birokrasi Pertumbuhan melalui Kolaborasi
U UKURAN OR RGANISASI
Krisis Pengawasan
Pertumbuhan melalui Koordinasi
Krisis Otonomi
Pertumbuhan melalui Pendelegasian
Krisis Kepemimpinan
Pertumbuhan melalui Pengarahan
Pertumbuhan melalui Kreatifitas
KECIL MUDA
UMUR ORGANISASI
Tahapan Pertumbuhan Organisasi (Greiner)
TUA
Tahapan p Pertama : Pertumbuhan melalui Kreatifitas • organisasi baru berdiri, perhatian terpusat pada (a) penciptaan produk yang sesuai bagi organisasi dan (b) pengembangan kemampuan bertahan hidup dalam persaingan, (kemampuan membuat dan menjual) Î disebut tahapan pertumbuhan melalui kreatifitas, erat kaitannya dengan kreatifitas pendiri/pemimpin organisasi • pendiri organisasi biasanya entrepreneur, perhatiannya terpusat pada kegiatan produksi dan pemasaran produk • organisasi tidak formal, tidak birokratis, pengawasan dilakukan secara pribadi oleh pemilik/pimpinan organisasi organisasi. • titik kritis Krisis Kepemimpinan : akibat membesarnya organisasi • karyawan bertambah : pimpinan berjiwa wiraswasta hanya tertarik produksi dan pemasaran, kurang terlatih mengatur karyawan Î krisis • agar bisa melewati krisis : pimpinan berjiwa wiraswasta diganti manajer yang kuat, ahli dalam teknik pengaturan karyawan
Tahapan Kedua : Pertumbuhan melalui Pengarahan • krisis kepemimpinan dilalui, organisasi telah memiliki pimpinan yg kuat : • merumuskan arah/sasaran yang jelas. • organisasi i i mulai l i di dipecah h jjadi di b bagian-bagian,hirarki i b i hi ki wewenang, penugasan, pembagian kerja jelas • sistem manajemen lebih teratur teratur, (mis (mis. manajemen keuangan keuangan, persediaan, dsb) • komunikasi mulai lebih formal, birokrasi mulai lebih jelas • pimpinan i i kkuat tapii otoriter, i tidak id k mendelegasikan d l ik • titik kritis : Krisis Otonomi Otonomi, karena bawahan mulai menghadapi masalah masalah skala besar Î perlu kewenangan lebih besar, tapi merasa dibatasi karena pemimpin yang kuat dan birokrasi Î krisis jika pimpinan yang kuat k ((sebelumnya b l memang sukses) k ) tidak id k mendelegasikan d l ik sebagian wewenang kepada bawahan • bawahan, walaupun ingin kewenangan, belum tentu mampu mengambil keputusan secara baik Î krisis otonomi bisa dilampaui jika pimpinan mau mendelegasikan d l ik sebagian b i wewenang kkepada d b bawahan, h d dan bawahan mulai terlatih mengambil keputusan secara baik
Tahapan p Ketiga g : Pertumbuhan melalui Pendelegasian g • sebagian wewenang didelegasikan kepada pimpinan tingkat bawah Î pimpinan i i b bawah h mendapat d t wewenang d dan ttanggung jjawab b llebih bih besar : perhatian pimpinan puncak pada pemikiran bersifat strategis, pimpinan p p bawah p pada operasi p sehari-hari • titik kritis : Krisis Pengawasan, otonomi pimpinan tingkat bawah besar Î organisasi i ib berkembang k b ttanpa kkendali d li kke segala l arah h Î pimpinan i i puncak perlu mengarahkan kembali ke satu arah, dengan teknik-teknik koordinasi baru : arah p perkembangan g seluruh bagian g diselaraskan sesuai tujuan organisasi sebagai kesatuan (bermanfaat bagi pusat dan daerah)
Tahapan Keempat : Pertumbuhan melalui Koordinasi • organisasi sudah terkoordinasi dengan baik : personil profesional, menguasai program pengembangan organisasi secara keseluruhan, mampu melaksanakan l k k kkegiatan i t organisasi i i sesuaii rencana Î diguna di kan bentuk organisasi yang memudahkan koordinasi. • Titik kritis k iti : Krisis K i i Bi Birokrasi, k i organisasi i i ttumbuh b h membesar b sehingga hi jjadi di birokratis Î pimpinan menengah dan bawah jadi kurang inovatif. Tahapan Kelima : Pertumbuhan melalui Kerjasama/Kolaborasi • krisis birokrasi berhasil dilewati melalui semangat kerjasama kolaborasi disadari bahwa birokrasi diperlukan agar organisasi teratur, tapi jika berlebihan akan menghambat Î jadi terlatih/terbiasa menyelesaikan masalah tanpa terhambat birokrasi birokrasi, perbedaan pendapat diselesaikan dengan cara tidak formal • pengawasan formal menjadi tidak dibutuhkan Î muncul kontrol sosial • sering memerlukan waktu cukup lama untuk tercapai • Titik kritis : Krisis ???, belum diketahui bentuknya, mungkin karena organisasi telah memliki mekanisme otomatis untuk perbaikan jika kondisi kritis akan tercapai
Kita (Indonesia) berada di tahapan yang mana
?
(1) Di awal otonomi, Pusat tidak lagi bisa mengkoordinasikan Daerah
(2) Muncul berbagai penyimpangan di berbagai g daerah
(3) Muncul berbagai penyimpangan di berbagai g daerah • bukan hanya penyimpangan uang
(4) Muncul kekuatiran dan usulan agar otonomi ditinjau ulang
(5) Aspek tertentu ternyata sudah mulai dikoordinasikan kembali secara terpusat p
(6) Resentralisasi (walaupun hanya pada aspek tertentu) seringkali dianggap negatif, walaupun sebenarnya diperlukan
Mekanisme Kerjasama Pusat dan Daerah dalam Pengembangan Industri • Pendekatan top-down dan bottom-up diperlukan agar terjadi sinergi antara perencanaan pusat dan daerah • Mekanisme kerjanya : • perlu bisa mengakomodasikan berbagai dimensi perencanaan • menyediakan tahapan bagi proses argumentasi pusat – daerah membuka peluang terjadinya koreksi • tersedianya periode evaluasi Î bisa mengevaluasi keberhasilan suatu usulan program j ini p perlu tetap p memperhatikan p kepentingan p g mekanisme kerja strategis • gambar (di halaman berikut) menunjukkan prinsip prinsip-prinsip prinsip dasar mekanisme perencanaan top-down dan bottom-up
RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) 2005-2025
SIKLUS PERENCANAAN TOP-DOWN BOTTOM-UP
KPIN (Kebijakan Pembangunan Industri Nasional) Kebijakan (Rencana Strategis/ Rencana Jangka Panjang) Pembangunan Industri Nasional
Pendekatan Top-Down : x32 jenis Industri Prioritas xPembangunan Pembangunan dengan pendekatan klaster 1b
1c Kebijakan (Rencana) Pembangunan Industri Nasional Tahunan (untuk Tahun tertentu)
3
Kebijakan (Rencana) Pembangunan Industri Nasional Tahunan disampaikan p ke Daerahdaerah
1a
Kondisi/Pencapaian Aktual Pembangunan Industri Nasional pada Tahun tertentu
2
17 Kalender Waktu Perencanaan (1 tahun) 18
17
4
Kebijakan (Rencana) Pembangunan Industri Nasional Tahun an dievaluasi dan dikomentari Daerah-daerah sesuai pposisi pembangunan Industri masingmasing Daerah
xKondisi/Pencapaian Aktual Pembangung an Industri Daerah pada Tahun tertentu xStrategi Pembangunan Industri Daerah yang arahnya berbeda dari KPIN
Kalender Waktu Perencanaan (1 tahun) 18
5
6
Kebijakan (Rencana) Pembangunan Industri Nasional Tahunan dievaluasi/direvisi oleh Pusat sesuai komentar Daera-daerah
Revisi Kebijakan (Rencana) P b Pembangunan IIndustri d tiN Nasional i l Tahunan (untuk Tahun tertentu)
Revisi Kebijakan (Rencana) Pembangunan Industri Nasional Tahunan (untuk Tahun tertentu) disampaikan ke Daerah-daerah
TIDAK
7
Kalender Waktu Perencanaan (1 tahun)
Disetujui j Daerah ? 17
YA Daerah membuat Usulan Perencana an Pembangunan Industri Tahunan Daerah
8
Usulan Perencanaan Pembangunan Industri Tahun an Daerah diajukan ke Pusat
9
18
12 Kriteria Kesesuaian dengan: -Pendekatan Pendekatan Top Top-Down Down -Pendekatan Bottom-Up (Kompetensi Inti Daerah) -Sinergi Pusat-Daerah -Sinergi g Antar Wilayah/Daerah y -Ketersediaan/prioritas Anggaran -Keterkaitan/kesinambung-an Logis dengan Program/ Proyek sebelumnya -Kriteria-kriteria Perencanaan -Performansi Daerah sebelumnya dalam pelaksanaan Program/Proyek -Dll Dll
7 18 Evaluasi oleh Pusat untuk menetapkan Program/Proyek yang bisa dise tujui -Negosiasi Pusat dan Daerah
10
17
11
Daftar Program/Proyek Daerah yang bisa disetujui
Masukan untuk Kebijakan Pembangunan Industri Daerah dan Nasional Tahun berikutnya
Pelaksanaan Program/Proyek oleh Daerah 13 Monitoring dan Evaluasi Pelak sanaan Program/Proyek (oleh Daerah) Monitoring dan Evaluasi Pelak sanaan Program/Proyek (secara Nasional) 15
16 14
Kalender Waktu Perencanaan (1 tahun) 18
Keterangan : Siklus Perencanaan ini berlangsung selama 1 tahun tahun, dimana dilakukan proses lengkap Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring, dan Evaluasi secara lengkap dan berkesinambungan, dalam pengertian bahwa hasil-hasil perencanaan suatu tahun h perencanaan tertentu akan k menjadi j di masukan k untuk k mempertimbangkan i b k kebijakan maupun program-program tahun berikutnya, sebagai berikut : 1 Dengan mengacu kepada KPIN dan RPJP, 1. RPJP Pusat merumuskan Kebijakan (Rencana Strategis/Rencana Jangka Panjang) Pembangunan Industri Nasional (1a), dengan jangka waktu perencanaan yang lebih operasional dibanding RPJP (misal 5 tahunan). 2. Mengacu kepada Kebijakan (Rencana Strategis/Rencana Jangka Panjang) Pembangunan Industri Nasional (1a), (1 ) Kebijakan mengenai 32 jenis industri prioritas dan pembangunan berbasis pendekatan klaster yang merupakan rumusan top-down (1b), dan Kondisi/Pencapaian Aktual Pembangunan Industri Nasional yang merupakan hasil pelaksanaan program-program pembangunan sektor Industri tahun sebelumnya (1c), Pusat kemudian merumuskan Kebijakan (Rencana) Pembangunan Industri Nasional untuk suatu tahun perencanaan tertentu (2). Kebijakan ini memuat kebijakan dan sasaran pembangunan sektor industri secara nasional. Kebijakan (Rencana) Pembangunan Industri Nasional untuk suatu tahun perencanaan tertentu (2) ini kemudian disampaikan ke daerah-daerah.
3. Daerah-daerah kemudian mengevaluasi g dan mengkomentari g ((4)) Kebijakan j (Rencana) Pembangunan Industri Nasional untuk suatu tahun perencanaan tertentu (2) ini, sesuai dengan kondisi/pencapaian aktual pembangunan sektor industri di daerahnya masing-masing masing masing, dan juga apabila daerah memutuskan untuk menganut strategi pembangunan industri yang mungkin tidak berkesesuaian dengan KPIN (17). 4. Pusat kemudian mengevaluasi dan mungkin merevisi (5) Kebijakan (Rencana) Pembangunan Industri Nasional untuk suatu tahun perencanaan t t t sesuaii komentar tertentu, k t dari d i daerah-daerah, d hd h sehingga hi sesuaii d dengan kepentingan pembangunan sektor Industri di tingkat Pusat maupun daerah (6). Revisi Kebijakan (Rencana) Pembangunan Industri Nasional untuk suatu tahun perencanaan tertentu kemudian disampaikan ke daerah-daerah (7), dan kembali dievaluasi dan dikomentari oleh daerah, sehingga Kebijakan ((Rencana)) Pembangunan g Industri Nasional untuk suatu tahun p perencanaan tertentu benar-benar dapat disepakati di tingkat Pusat maupun Daerah.
5. Disesuaikan dengan g Kebijakan j ((Rencana)) Pembangunan g Industri Nasional untuk suatu tahun perencanaan tertentu yang telah disepakati Pusat dan Daerah, daerah-daerah menyusun Usulan Perencanaan Pembangunan Industri Tahunan Daerah (8) yang memuat rencana pembangunan sektor Industri daerah untuk tahun tertentu. Usulan tersebut kemudian diajukan ke Pusat (9). 6. Pusat kemudian mengevaluasi Usulan Perencanaan Pembangunan Industri Tahunan Daerah (10), menetapkan usulan yang bisa disetujui dan yang dit l k d ditolak, dengan mengacu kkepada d b berbagai b i kkriteria it i perencanaan (10) (10). Catatan : penggunaan kriteria ini perlu dipertimbangkan untuk melalui pentahapan sesuai kematangan kemampuan perencanaan di tingkat Pusat maupun Daerah. Apabila diperlukan, bisa dilakukan negosiasi antara Pusat dan Daerah, sehingga argumentasi dan informasi pendukung usulan suatu program p g bisa disampaikan p secara lengkap. g p Berdasarkan hasil evaluasi ini,, kemudain Pusat menyusun daftar Program/Proyek Daerah yang bisa disetujui (12).
7. Daerah kemudian melaksanakan Program/Proyek g y Daerah yyang g disetujui. j Proses pelaksanaan maupun hasilnya dimonitor dan kemudian dievaluasi, baik di tingkat Daerah (14) dan juga secara Nasional di tingkat Pusat (15). Hasil monitoring di tingkat Daerah dan Pusat itu kemudian akan menjadi masukan untuk perumusan Kebijakan Pembangunan Industri Daerah dan Nasional tahun berikutnya (16) dan juga akan memberikan gambaran mengenai Kondisi/Pencapaian Aktual Pembangunan Industri Nasional yang merupakan hasil pelaksanaan program-program pembangunan sektor Industri suatu tahun tertentu, dan akan menjadi masukan untuk merumuskan K bij k (R Kebijakan (Rencana)) P Pembangunan b IIndustri d tiN Nasional i lT Tahunan h untuk t k ttahun h berikutnya, maupun sebagai masukan bagi Daerah untuk mengevaluasi Kebijakan (Rencana) Pembangunan Industri Nasional Tahunan yang dirumuskan oleh Pusat (17) 8. Siklus Perencanaan yang berlangsung selama 1 tahun ini, dimana dilakukan proses lengkap Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring, dan Evaluasi secara lengkap dan berkesinambungan, perlu dilakukan serempak, dengan mematuhi waktu (jadwal) perencanaan, sehingga juga diperlukan penyusunan Kalender Waktu Perencanaan (18).
Penutup • menggembirakan jika mekanisme kerjasama ini bisa dirumuskan d dengan b baik, ik di digunakan, k sehingga hi sinergi i i pengembangan b iindustri d ti pusat dan daerah bisa terwujud • p perlu diperhatikan p : berbagai g p pihak yyang g terlibat p perlu p paham manfaat dan penggunaannya perlu sosialisasi menyeluruh • dalam operasionalisasinya, mekanisme ini perlu dievaluasi, dikoreksi, d di dan disempurnakan. k ooo
Bandung, 26/02/08 SBL
