Rencana Aksi Pengembangan dan Penguatan Kerjasama Antar Daerah

Public Disclosure Authorized




68328

Rencana Aksi Pengembangan dan Penguatan Kerjasama Antar Daerah

Kerjasama Antar Daerah April 2011

Rencana Aksi Pengembangan dan Penguatan Kerjasama Antar Daerah Kerjasama Antar Daerah April 2011

Direktorat Dekonsentrasi dan Kerjasama Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri dan Decentralization Support Facility

DECENTRALIZATION SUPPORT FACILITY Gedung Bursa Efek Indonesia, Gedung I, Lantai 9 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Telepon: (+6221) 5299 3199 Fax: (+6221) 5299 3299 Website: www.dsfindonesia.org Decentralization Support Facility (DSF) merupakan dana perwalian multi donor yang dipimpin oleh Pemerintah Indonesia, yang bertujuan untuk mendukung agenda desentralisasi pemerintah. DSF berupaya mencapai tujuannya dengan memenuhi tiga peranan, yaitu membantu Pemerintah Indonesia meningkatkan: (i) harmonisasi, keselarasan, dan efektivitas bantuan pembangunan; (ii) penyusunan dan pelaksanaan kebijakan; dan (iii) kapasitas pemerintah, terutama di tingkat daerah. Keanggotaan DSF terdiri dari BAPPENAS, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan sembilan donor (ADB, AusAID, CIDA, DFID, Pemerintah Jerman, Pemerintah Belanda, UNDP, USAID, dan Bank Dunia). Dukungan keuangan untuk DSF utamanya diberikan oleh DFID, dan juga kontribusi dari AusAID serta CIDA. Foto pada halaman sampul merupakan hak cipta World Bank Photo Library. Rencana Aksi Pengembangan dan Penguatan Kerjasama Antar Daerah merupakan hasil kerja konsultan dan staf Bank Dunia. Temuan, interpretasi, dan kesimpulan dalam laporan ini tidak mencerminkan pendapat DSF maupun donor yang diwakili. Desain sampul oleh Harityas Wiyoga.

2011 DECENTRALIZATION SUPPORT FACILITY THE WORLD BANK

RENCANA AKSI PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

DIREKTORAT DEKONSENTRASI DAN KERJASAMA DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN DECENTRALIZATION SUPPORT FACILITY

RENCANA AKSI PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN KERJASAMA ANTAR DAERAH APRIL 2011

DAFTAR ISI DAFTAR BAGAN, MATRIK & TABEL SINGKATAN KATA PENGANTAR BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang Penyusunan Rencana Aksi 1.2 Tujuan dan Manfaat Rencana Aksi 1.3 Tahapan Penyusunan Rencana Aksi 1.4 Sistematika Pembahasan BAB 2 PROSES PENYUSUNAN RENCANA AKSI 2.1 Kondisi yang mendasari Kajian Teori dan Konsep Ideal serta Best Practice KAD Kekuatan/Peluang dan Kelemahan/Tantangan KAD di Indonesia Profil, Tupoksi dan Kebijakan Ditjen PUM terkait KAD 2.2 Tinjauan Umum Rencana Aksi 2.3 Cara Menggunakan Buku Rencana Aksi BAB 3 RENCANA AKSI PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN KAD 3.1 Rencana Aksi berdasarkan Kegiatan Utama (Main Activity) 3.2 Rencana Aksi berdasarkan Rincian dari Kegiatan Utama (Milestones) 3.3 Rencana Aksi berdasarkan Output (Deliverables) 3.4 Rencana Aksi berdasarkan Urutan Waktu (Timeline) BAB 4 RENCANA AKSI KEGIATAN JANGKA PENDEK REFERENSI LAMPIRAN A. TEORI & BEST PRACTICE KAD B. DOKUMENTASI WORKSHOP & RAPAT SOSIALISASI (TAHAP I & II) PERATURAN KAD C. PERATURAN – PERATURAN KAD

ii | P a g e


DAFTAR BAGAN, MATRIK & TABEL DAFTAR BAGAN Bagan 2.1 Variasi Bentuk Kerja Sama Antar Daerah Di Indonesia Bagan 2.2 Penyusunan Rencana Aksi Penguatan Dan Pengembangan KAD Bagan 2.3 Penyajian Rencana Aksi Penguatan Dan Pengembangan KAD

DAFTAR MATRIK Matrik 1 Tinjauan Umum Rencana Aksi Matrik 2.1 Rencana Aksi Berdasarkan Kegiatan Utama (Tahap 1) Matrik 2.2 Rencana Aksi Berdasarkan Kegiatan Utama (Tahap 2) Matrik 2.3 Rencana Aksi Berdasarkan Kegiatan Utama (Tahap 3) Matrik 2.4 Rencana Aksi Berdasarkan Kegiatan Utama (Tahap 4) Matrik 2.5 Rencana Aksi Berdasarkan Kegiatan Utama (Tahap 5) Matrik 3.1 Rencana Aksi Berdasarkan Rincian Kegiatan Utama (Tahap 1) Matrik 3.2 Rencana Aksi Berdasarkan Rincian Kegiatan Utama (Tahap 2) Matrik 3.3 Rencana Aksi Berdasarkan Rincian Kegiatan Utama (Tahap 3) Matrik 3.4 Rencana Aksi Berdasarkan Rincian Kegiatan Utama (Tahap 4) Matrik 3.5 Rencana Aksi Berdasarkan Rincian Kegiatan Utama (Tahap 5) Matrik 4 Rencana Aksi Berdasarkan Output Matrik 5 Rencana Aksi Berdasarkan Waktu Pelaksanaan

DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Arah Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Direktorat Jenderal Pemerintah Umum Tabel 2.2 Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemerintah Umum (Ditjen PUM) Tabel 2.3 Kegiatan Subdit Kerjasama Daerah Tahun 2011

iii | P a g e


DAFTAR SINGKATAN BKAD

Badan Kerjasama Antar Daerah

BKSP

Badan Kerjasama Pembangunan

DSF

Decentralization Support Facility

Ditjen PUM

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum

FGD

Focus Group Discussion

Jabodetabekjur

Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cianjur

KAD

Kerjasama Antar Daerah

Kartamantul

Yogyakarta, Sleman, Bantul

KPDT

Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal

Monev

Monitoring dan Evaluasi

MoU

Memorandum of Understanding

Pokja

Kelompok Kerja

RM

Regional Manajemen

RPJPN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Renstra

Rencana Strategis

Sekber

Sekretrariat Bersama

Subosukowonosraten

Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogriri, Sragen and Klaten

Subdit KAD

Sub Direktorat Kerjasama Daerah, Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum

TKKSD

Tim Koordinasi Kerjasama Daerah

3K

Komunikasi, Kerjasama dan Koordinasi

iv | P a g e


RENCANA AKSI PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN KERJASAMA ANTAR DAERAH BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penyusunan Rencana Aksi Desentralisasi telah mengalihkan peran, tanggung jawab, pengambilan keputusan, pembiayaan, manajemen serta kontrol terhadap penerimaan dan belanja sektor pelayanan publik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Akibatnya tanggung jawab pemerintah daerah menjadi lebih kompleks, sehingga perlu mencari jalan terbaik untuk penyediaan pelayanan publik. Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menjawab tantangan ini adalah dengan melakukan kerja sama antar daerah. Dilakukannya kerjasama antar daerah akan memberi manfaat seperti pelayanan publik yang lebih baik, meningkatkan kohesi antar pemerintah daerah, mengurangi konflik antar daerah, peningkatan infrastruktur wilayah, meningkatkan koordinasi dalam perencanaan tata ruang serta pengembangan kondisi perekonomian wilayah. Di samping itu, secara teknis kerjasama antar daerah dapat menjadi instrumen untuk menjawab kelemahan yang terbentuk melalui mekanisme struktural pembangunan.

“..Kerjasama antar daerah dapat meningkatkan pelayanan publik, infrastruktur, koordinasi perencanaan tata ruang serta perekonomian wilayah..”

Berdasarkan Undang-undang No 32/2004 tentang Pemerintah Daerah, kerjasama merupakan hak setiap daerah otonom dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam memenuhi tanggungjawabnya untuk meningkatkan penyediaan pelayanan publik. Ada beberapa prioritas yang dapat dilakukan untuk pengembangan serta penguatan kerjasama antar daerah di Indonesia. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kapasitas pemerintah pusat yang berwenang dalam kerja sama antar daerah, dalam hal ini adalah Sub Direktorat Kerja sama antar Daerah (Subdit KAD), Direktorat Dekonsentrasi dan Kerjasama, Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum (Ditjen PUM), Kementrian Dalam Negeri. Untuk itu, pihak DSF (Decentralization Support Facility) melakukan kegiatan penyusunan Rencana Aksi Pengembangan dan Penguatan Kerja Sama Antar Daerah bagi Direktorat Jenderal PUM, Kementerian Dalam Negeri, terutama bagi Subdit Kerjasama. 1|Page


1.2 Tujuan dan Manfaat Rencana Aksi Tujuan dari penyusunan Rencana Aksi Pengembangan dan Penguatan Kerja Sama Antar Daerah adalah sebagai panduan bagi Ditjen PUM terutama Subdit Kerjasama Daerah (selanjutnya disingkat menjadi Subdit KAD) dalam mendukung Pemerintah Daerah untuk mengimplementasikan kerja sama antar daerah dengan lebih efektif. Rencana aksi ini juga dimaksudkan untuk memudahkan Subdit KAD di dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran di tahun berikutnya. Lebih jauh lagi rencana aksi ini nantinya diharapkan dapat menjadi panduan bagi Ditjen PUM dalam mendorong pihak pemerintah daerah untuk melaksanakan KAD serta mengembangkan dan memperkuat KAD yang sudah terbentuk di Indonesia. Pembahasan Rencana Aksi akan terfokus pada lingkup kerjasama peningkatan pelayanan publik yang terjadi antara sesama pemerintah kabupaten/kota maupun propinsi yang secara geografis berbatasan langsung dan tidak mencakup kerjasama antara daerah dengan pihak ketiga ataupun luar negeri. Penyusunan rencana aksi ini diharapkan juga bisa dimanfaatkan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di dalam mengembangkan dan menguatkan kerjasama antar daerah yang sudah terbentuk dan atau baru akan dimulai di daerah masing – masing, sehingga di dalam penyajiannya rencana aksi ini juga akan memuat dan menjelaskan peran pemerintah kabupaten/kota dan provinsi.

1.3 Tahapan Penyusunan Rencana Aksi Beberapa kegiatan telah dilakukan dalam penyusunan Rencana Aksi Pengembangan dan Penguatan Kerjasama Antar Daerah di Indonesia. Kegiatan tersebut meliputi tahapan sebagai berikut: 1. Melakukan Desk Study Yaitu kegiatan pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber (literatur, laporan-laporan, hasil studi, jurnal, dan lain-lain) untuk kemudian dianalisa dan dituliskan menjadi suatu laporan yang memuat 3 poin utama yang mendasari penyusunan rencana aksi pengembangan dan penguatan KAD bagi Subdit KAD Ditjen PUM secara mendalam, yaitu: i).Teori, konsep serta best practices KAD; ii). Kendala dan peluang KAD di Indonesia sebagai hasil dari pemetaan; iii).Tupoksi dan Renstra dari Subdit KAD 2. Menyelenggarakan Workshop 1: Pembahasan hasil Desk Study Tujuan diselenggarakannya workshop ini adalah: a. Untuk mempresentasikan dan mendiskusikan hasil temuan awal dari desk study yang dilakukan oleh tim DSF, khususnya terkait dengan peluang dan kendala pengembangan kerja sama antar daerah b. Untuk mendapatkan masukan dari para stakeholder yang terlibat dalam kerja sama daerah terkait dengan peluang dan kendala tersebut

2|Page


Hasil dari kegiatan pertama dan kedua kemudian dituliskan dalam bentuk laporan pendahuluan, yang dalam bentuk ringkas dapat ditemukan di bagian lampiran dari rencana aksi ini. 3. Menyusun Draft Rencana Aksi yang didasari oleh hasil kegiatan pertama dan kedua 4. Melakukan 2 kali Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion) pada kegiatan sosialisasi perundangan yang diselenggarakan oleh Subdit KAD Ditjen PUM. Partisipan diskusi terdiri dari sekitar 50 orang yang tupoksinya terkait dengan KAD berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota/Propinsi yang berbeda. Diskusi ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan masukan terhadap draft awal dari rencana aksi yang telah disusun. 5. Menyelenggarakan Workshop 2: Pembahasan Draft Rencana Aksi Setelah diperoleh masukan dari kegiatan sosialisasi, draft rencana aksi tersebut kemudian dibahas dalam suatu workshop yang dihadiri oleh para ahli dan praktisi KAD serta pihak lembaga dan kementrian terkait, dengan tujuan: a) Mempresentasikan dan mendiskusikan draft rencana aksi penguatan dan pengembangan KAD b) Mendapatkan masukan secara terperinci dari partisipan workshop untuk mematangkan draft Rencana Aksi 6. Menyusun Laporan Akhir Masukan yang diperoleh dari hasil kegiatan workshop II diintegrasikan ke dalam draft rencana aksi yang diusulkan tim DSF, yang kemudian dibuat dalam bentuk Laporan Akhir Rencana Aksi Pengembangan dan Penguatan Kerja Sama Antar Daerah.

1.4 Sistematika Pembahasan Laporan pembahasan mengenai Rencana Aksi Penguatan dan Pengembangan Kerja Sama antar Daerah akan meliputi 4 bab, dengan sistematika berikut ini. BAB 1 PENDAHULUAN Latar belakang penyusunan rencana aksi, tujuan dan manfaat rencana aksi, tahapan penyusunan rencana aksi serta sistematika pembahasan laporan rencana aksi ini dipaparkan di bagian pendahuluan. BAB 2 PROSES PENYUSUNAN RENCANA AKSI Di Bab 2 akan dijelaskan mengenai kondisi atau hal-hal apa saja yang mendasari disusunnya berbagai kegiatan yang tercakup dalam rencana aksi, serta konsep pendekatan yang digunakan dalam penyusunannya. Di bagian awal, secara garis besar akan dijelaskan mengenai tiga hal utama yang menjadi dasar disusunnya berbagai kegiatan dalam rencana aksi, yaitu kajian teori, konsep ideal serta best practice KAD yang bisa dijadikan acuan bagi daerah-daerah di tanah air di dalam mengelola KAD; pemetaan terhadap faktor/kondisi KAD di Indonesia khususnya terkait dengan kekuatan/peluang dan 3|Page


kelemahan/tantangan yang dihadapi; serta profil, tupoksi dan kebijakan Subdit KAD. Selanjutnya akan diuraikan mengenai konsep atau pendekatan yang digunakan dalam menyusun rencana aksi. BAB 3 RENCANA AKSI PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN KERJA SAMA ANTAR DAERAH Dalam bab 3 akan diuraikan rencana aksi 5 tahunan dari Subdit KAD Ditjen PUM di dalam upayanya untuk menumbuhkembangkan KAD. Rencana aksi ini akan disusun berdasarkan hasil analisa kebutuhan yang diperoleh dari kondisi pemetaan dikaitkan dengan kondisi ideal yang kemudian diperkaya dan dipertajam dengan hasil workshop yang akan diselenggarakan khusus untuk membahas (usulan) rencana aksi ini. BAB 4 RENCANA AKSI PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN KERJA SAMA ANTAR DAERAH Dalam bab 4 akan disajikan beberapa kegiatan dari Bab 3 atau dari Rencana Aksi yang bisa dilaksanakan oleh Ditjen PUM pada tahun 2012 dengan menggunakan pendanaan dari APBN ataupun sumber dana lainnya. Kegiatan -kegiatan ini dinamakan Kegiatan Jangka Pendek. LAMPIRAN Bagian lampiran akan menampilkan tiga bagian utama yaitu: Teori & Best practice KAD Dokumentasi Workshop serta Rapat Sosialisasi I & II Peraturan Perundangan KAD Peraturan – peraturan KAD Bagian lampiran merupakan bagian yang bersifat melengkapi rencana aksi ini.

4|Page


BAB 2 PROSES PENYUSUNAN RENCANA AKSI Penyusunan kegiatan yang tercakup dalam Rencana Aksi Penguatan dan Pengembangan Kerjasama antar Daerah ini didasari oleh beberapa kondisi berikut ini. Pertama, kajian teori, konsep ideal serta best practice KAD yang bisa dijadikan acuan bagi pemerintah daerah di Indonesia dalam mengelola KAD. Untuk itu akan diberikan gambaran secara singkat mengenai kerjasama antar daerah yang sesuai dengan teori serta konsep yang berlaku. Akan dijelaskan hal-hal apa saja yang dibutuhkan untuk membentuk dan menjalankan KAD secara ideal agar mencapai hasil yang diharapkan secara optimal. Pembahasan akan dimulai dari latar belakang dan sejarah singkat mengenai awal mulanya kerjasama antar daerah (KAD), yang dilanjutkan dengan pembahasan mengenai prinsipprinsip dasar, pembiayaan, hingga ke pelaksanaan dan konsep pengawasan dan evaluasi KAD. Disamping itu juga akan dikemukakan mengenai lesson learned apa saja yang dapat diambil dari implementasi KAD di Eropa (khususnya Jerman, Austria dan Swiss), sehingga bisa menjadi inspirasi bagi daerah-daerah di Indonesia di dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dan regional. Walaupun implementasi KAD di Eropa tersebut tidak akan bisa 100 persen diterapkan di Indonesia karena aspek budaya lokal serta peraturan perundangan yang berbeda, namun keberhasilan pelaksanaan KAD di Jerman dan Austria yang menganut prinsip-prinsip dasar KAD yang baik ini, tetap bisa dijadikan patokan atau acuan bagi daerah-daerah di tanah air di dalam mengelola KAD. Kedua, gambaran kondisi KAD di Indonesia secara ringkas terutama terkait dengan kekuatan/peluang dan kelemahan/tantangan yang dihadapi. Dalam hal ini akan diulas mengenai pelaksanaan KAD di Indonesia yang diawali dengan latar belakang serta tujuan KAD yang sudah terbentuk di Indonesia selama ini, aspek-aspek legal formal KAD, bentuk-bentuk kelembagaan KAD serta pembiayaan KAD. Gambaran tentang pemetaan KAD di Indonesia ini kemudian akan diakhiri dengan pembahasan mengenai kondisi apa saja yang dapat menjadi kekuatan/peluang serta kelemahan/hambatan pelaksanaan KAD di Indonesia dilihat dari sisi kelembagaan, regulasi, serta pembiayaan. Ketiga, profil, tupoksi (tugas pokok dan fungsi), dan kebijakan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum (Ditjen PUM), khususnya Sub Direktorat Kerjasama Antar Daerah (Subdit KAD), sebagai lembaga di tingkat pusat yang memiliki wewenang serta memainkan peran yang sangat penting di dalam fungsinya memfasilitasi dan membina KAD. Bagian berikutnya akan menguraikan tinjauan umum atau pendekatan yang digunakan dalam menyusun rencana aksi. Dalam bagian ini akan dijelaskan bagaimana ketiga kondisi diatas kemudian diturunkan menjadi rencana aksi pengembangan dan penguatan KAD serta pendekatan dalam menyusun rencana aksi. Selanjutnya, dalam bagian terakhir di bab ini akan dijelaskan mengenai bagaimana cara serta langkah-langkah untuk menggunakan buku rencana aksi ini.

5|Page


2.1 Kondisi Yang Mendasari Kajian Teori dan Konsep Ideal serta Best Practice KAD Dalam literatur yang berkembang di dunia, istilah kerjasama daerah atau kerjasama regional lebih dikenal dengan sebutan intergovernmental management. Pengertian intergovernmental management yang dimaksudkan di sini bukanlah sekedar hubungan antar pemerintah daerah biasa melainkan sesuatu yang merupakan inti dari hubungan antar daerah.1 Masih sering terjadi kesalahpahaman di dalam memahami pengertian manajemen antar daerah dan di dalam mengelola manajemen antar daerah tersebut, terutama di dalam cara memandang kelembagaan kerjasama itu sendiri. Sebagian besar pelaku kerjasama masih terbelenggu di dalam paradigma klasik kerjasama daerah yang di dalam pengelolaannya masih didominasi nuansa hirarki struktural formal.2 Perbedaan pandangan terhadap manajemen antar daerah ini sangat terasa di Indonesia yang cukup lama menerapkan sistem pemerintahan sentralistik terutama pada masa orde “Sebagian besar pelaku baru. Cara pandang klasik pada organisasi lembaga kerjasama masih kerjasama antar daerah tidak relevan lagi dengan karakter terbelenggu dalam lembaga kerjasama yang mengkolaborasikan daerah-daerah otonom ke dalam hubungan kerjasama antar daerah. paradigma klasik Birokrasi yang memiliki pola hubungan strukturalis – hierarkis kerjasama daerah yang menjadi kurang sesuai dengan karakter networking yang dalam pengelolaannya flexible dalam semangat kerjasama yang menjadikan masih didominasi Komunikasi, Koordinasi dan Kerjasama sebagai pilarnya. nuansa hirarki Kerjasama Antar Daerah (KAD) seperti ini hanya dapat terbentuk dan berjalan apabila berlandaskan saling struktural formal” 3 membutuhkan untuk mencapai satu tujuan. Selain itu adanya dukungan dari luar wilayah kerjasama (misalnya pemerintahan pusat atau provinsi) serta permintaan akan kerjasama yang digagas oleh masyarakat lokal akan meningkatkan kualitas dan efektifitas kerjasama itu sendiri. Komitmen dan ikatan yang kuat di antara pengambil keputusan tertinggi di daerah masing – masing (dalam hal ini kepala pemerintahan, para pejabat, baik pada level teknis, manajerial, maupun pimpinan) akan sangat mempengaruhi jalannya kerjasama tersebut. Komitmen yang dimaksud adalah komitmen untuk bekerjasama dalam penanganan isu-isu yang telah disepakati dan lebih mendahulukan kepentingan bersama/regional dibanding kepentingan masing-masing daerah, serta komitmen untuk membiayai pengorganisasian KAD dengan mengutamakan kemampuan sendiri.4 1

McGuire, Michael, 2006, "Intergovernmental Management : A View From The Bottom", Public Administration Review Albrow, Martin, 2005, Birokrasi, Tiara Wacana, Jakarta 3 Tim Ahli Asdep V.5 KPDT, 2010. “Buku Saku Regional Management”. 4 Penjelasan mengenai prinsip dasar KAD dan Good Governance dapat ditemukan di dalam Bab 2 Laporan Pendahuluan Rencana Aksi Penguatan dan Pengembangan KAD, DSF 2

6|Page


Seperti yang telah dijelaskan di Laporan Pendahuluan, konsep KAD dan penerapannya, sebenarnya telah lama dikembangkan di sejumlah negara di benua Eropa, seperti Jerman, Austria, Belanda, Swiss, dan sebagainya sejak 30 tahun yang lalu. KAD di negara – negara Eropa tersebut terbukti telah menjadi instrumen pembangunan kewilayahan yang berhasil melahirkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, penciptaan pelayanan publik yang berkualitas kepada rakyat, dan menciptakan proses integrasi sosial, budaya dan politik yang kuat. Metode kerjasama seperti ini menjadi model alternatif untuk menggantikan model birokrasi klasik yang bersifat top down karena sifatnya yang mengandalkan jejaring yang fleksibel dan dinamis. Di negara seperti Jerman, Swiss dan Austria, pemerintah pusat (dan negara bagian) berperan sebagai penyedia fasilitas atau instrument yang bersifat memberikan stimulus seperti Program Regional, memberikan informasi dan konsultasi. Tugas dan fungsi lembaga KAD diserahkan sepenuhnya kepada keadaan dan situasi yang terbaik untuk region masing – masing. Pengalaman dari Austria menunjukkan bahwa salah satu faktor keberhasilan KAD adalah pengelolaan yang berdasarkan terutama kepada kekuatan dan kemampuan sendiri.5 Lembaga KAD di Eropa mempunyai sifat sebagai “pengurus” untuk kepentingan strategis regional, alih teknologi, regional marketing (ke luar dan ke dalam) serta membangun dan memelihara networking di wilayah kerja. Posisi pimpinan lembaga KAD yang menjalankan tugas KAD sehari – hari juga harus dilaksanakan oleh orang yang mempunyai kompetensi di bidang sosial dan keilmuan dan bisa memimpin suatu tim kerja.6 Keberhasilan KAD di Eropa ini bisa dilihat dari terjadinya peningkatan pelayanan publik di bidang transportasi, kesehatan, pendidikan, pengelolaan energi, percepatan pembangunan perekonomian secara kewilayahan dan lain sebagainya.7 Contoh keberhasilan ini seharusnya menjadi pembelajaran bagi pemerintah pusat, provinsi, daerah, serta stakeholder lainnya di Indonesia untuk bisa menerapkan pola KAD tersebut yang tentunya harus disesuaikan dengan faktor-faktor lokal dan peraturan perundangan yang berlaku.

Kekuatan/Peluang dan Kelemahan/Tantangan KAD di Indonesia Beberapa tahun belakangan ini pemerintah daerah marak melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk merintis kerjasama baru maupun mengembangkan kerjasama yang sudah terbentuk. Berbagai faktor melatarbelakangi terjadinya kerja sama tersebut, seperti fasilitasi yang dilakukan oleh pihak ketiga (pemerintah pusat/propinsi dan lembaga donor) serta adanya kesadaran dari pihak pemerintah daerah kabupaten/kota akan kondisinya yang membutuhkan kerja sama dengan pihak pemerintah daerah lainnya.

5

Maier, J., Obermaier, F.: Regionalmanagement in der Praxis. Hrsg.: Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen, München 2000. 6 Maier, J., Obermaier, F.: Regionalmanagement in der Praxis. Hrsg.: Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen, München 2000. 7 Contoh-contoh keberhasilan KAD di Eropa dapat dilihat selengkapnya pada Bab 3 Laporan Pendahuluan Rencana Aksi Penguatan dan Pengembangan KAD, DSF

7|Page


Kerjasama antar pemerintah daerah dilakukan dengan tujuan beragam, diantaranya untuk mempercepat pembangunan perekonomian wilayah, meningkatkan pelayanan publik, dan tujuan lainnya seperti ti dalam hal penanggulangan bencana, penegasan batas wilayah, dan lain lain--lain. Dilihat dari regulasi yang mendasarinya, banyak peraturan perundangan yang harus dijadikan acuan saat pihak pemerintah daerah mengadakan kerjasama mulai dari Undang Undang-Undang Undang sampai dengan Surat 8 Edaran Menteri . Namun dapat dikatakan bahwa landasan hukum utama KAD meliputi: i).Undangi).Undang undang No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah (pasal 195 195-197); 197); ii).Peraturan Pemerintah No. 50/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah; iii). iii).Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22/2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah, dan iv).Peraturan Menteri Dalam Negeri No.23/2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama antar Daerah. Dari sisi wadah/lembaga yang menaunginya terdapat berbagai variasi bentuk KAD. Namun Na demikian secara garis besar dalam prakteknya kerja sama antar daerah di Indonesia dapat dibedakan dari sifat yang mendasarinya, yaitu bersifat struktural (sentralistik) dan non struktural (desentralistik). Yang dimaksud imaksud struktural yaitu apabila kerja sama terbentuk melalui mekanisme struktural sesuai prosedur formal birokratis dan memiliki pola pengelolaan yang hirarkis. Sedangkan kerjasama non struktural (desentralistik) adalah kerja sama yang terbentuk berdasark berdasarkan an kebutuhan serta keinginan daerah untuk memberdayakan potensinya dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kekuatan daya saing secara bersama-sama, sama, dengan pengelolaan melalui pola non struktural atau jejaring9.

BAGAN 2.1 VARIASI BENTUK KERJA SAMA AN ANTAR DAERAH DI INDONESIA

Kerja sama antar Daerah di Indonesia

Struktural

Badan Kerja Sama

Tanpa Lembaga Kerja Sama

Non Struktural

Regional Management (RM)

Jaring Pelayanan Publik

8

Daftar peraturan perundangan yang harus dijadikan acuan KAD secara lengkap dapat dilihat pada halaman 47 Laporan Pendahuluan Rencana Aksi Penguatan dan Pengembangan KAD, DSF 9 Abdurahman, Benyamin, 2010, Dukungan kungan DSF terhadap RM Forum Forum, Jakarta

8|Page


Kerjasama daerah yang bersifat struktural ada yang dilakukan dengan ataupun tanpa lembaga kerjasama. Kerjasama antar daerah tanpa lembaga bisa terjadi antara kabupaten/kota yang saling berbatasan/berdekatan maupun tidak, dengan berbagai tujuan seperti penegasan wilayah perbatasan, pengelolaan sarana dan prasarana, kerjasama tata ruang dan transmigrasi. Kerjasama dengan wadah lembaga berupa badan kerjasama misalnya Badan Kerjasama Antar Daerah (BKAD) Subosukawonosraten, Pawonsari dan BKSP (Badan Kerjasama Pembangunan) Jabodetabekjur. Ciri struktural terlihat dari kepengurusan badan kerja sama yang seluruhnya dipegang oleh pegawai negeri sipil, di samping pembentukan lembaga tersebut umumnya juga diinisiasi oleh pemerintah pusat. Sementara itu kerjasama daerah non struktural dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu Regional Management (RM) dan Jaring Pelayanan Publik. RM dan Jaring Pelayanan Publik dapat dikatakan memiliki bentuk lembaga serta struktur organisasi yang relatif sama, dimana beberapa pos didalam struktur tersebut diduduki oleh kalangan profesional. Perbedaan terletak pada lingkup kerja sama, dimana jaring pelayanan publik lebih fokus pada sektor pelayanan publik (sesuai PP 38/2007), sedangkan RM selain pada sektor pelayanan publik juga mencakup pengembangan perekonomian wilayah. Contoh bentuk kerja sama jaring pelayanan publik yang sering dijadikan best practices karena dianggap berhasil adalah Sekretariat Bersama Kartamantul. Selain itu juga ada Sarbagita (Bali) memiliki fokus pada pelayanan persampahan dan Gerbarkartasusila (Jawa Timur) memiliki fokus pada sarana dan prasarana jalan. Sedangkan RM di Indonesia diawali dengan terbentuknya RM Barlingmascakeb (2003) dan diikuti oleh RM SAMPAN (2004). Kemudian setahun berikutnya (2005) Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) mulai mensosialisasikan dan menginisiasi pembentukan 12 RM yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia10. Untuk membiayai operasional kerjasama yang telah terbentuk selama ini ada beberapa sumber yang biasa digunakan, seperti: i).Iuran rutin dari APBD kabupaten/kota yang melakukan KAD; ii).Dianggarkan di SKPD masing-masing pemerintah kabupaten/kota yang melakukan kerjasama; iii).Dukungan Pemerintah Provinsi (dana dekonsentrasi) dan Pemerintah Pusat (APBN) serta dukungan dari pihak luar (donor, universitas, dll). Sedangkan penganggarannya pada APBD ada dibebankan pada pos belanja langsung (melalui dana transfer), bantuan sosial ataupun hibah. Apabila dilihat dari sisi kelembagaan, regulasi serta pembiayaannya, berikut ini adalah peluang (kekuatan) serta tantangan (kelemahan) yang dapat disimpulkan dari kondisi KAD yang ada di Indonesia.

10

Gambaran lengkap mengenai kelembagaan KAD di Indonesia dapat dilihat pada halaman 58-68 Laporan Pendahuluan Rencana Aksi Penguatan dan Pengembangan KAD, DSF

9|Page

N

A

A

G

A

B

M

E

L

E

K

Pemerintah Propinsi: jumlah pemerintah propinsi yang berperan dalam KAD masih terbatas (DI Yogyakarta dan Jawa Tengah), karena belum terlalu dipahami bahwa peran pripinsi adalah sebagai wakil pemerintah pusat (fungsi fasilitasi, mediasi, katalisator)

Tingginya legitimasi kelembagaan KAD yang sudah terbentuk

Tema KAD mulai merambah berbagai Kementerian

Dukungan pemerintah pusat untuk penguatan dan pengembangan KAD

Peran pemerintah pusat:

Penggunaan tenaga profesional di beberapa KAD berdampak pada efektivitas KAD

Pemerintah Pusat: Belum adanya 3K (koordinasi, komunikasi dan kerjasama) lintas sektoral di tingkat pusat

10 | P a g e

Peran masyarakat: relatif rendah, terbatas pada partisipasi beberapa perguruan tinggi (yang masih harus ditingkatkan lagi) serta beberapa asosiasi saja

Kendala birokrasi terkait dengan rantai pengambilan keputusan dan penyebarluasan informasi di daerah yang bekerja sama

Contoh kasus: staf BKAD yang sebagian merupakan PNS yg mempunyai tugas pokok dalam pemerintahan tidak bisa fokus mengelola KAD

Terbatasnya kapasitas personil pengelola KAD yang berasal dari kalangan PNS karena terkendala dengan tupoksi utamanya

Banyaknya kesepakatan kerja sama daerah yang tidak ditindaklanjuti ataupun mengalami stagnasi dikarenakan minimnya komitmen pimpinan daerah atau tingginya ego kedaerahan

Rendahnya respon daerah dalam menginisiasi KAD, disebabkan kurang pahamnya pihak pemerintah daerah akan manfaat KAD serta orientasi sebagian daerah terhadap profit bukan pelayanan masyarakat

Pemerintah Kabupaten/Kota:

Peran stakeholder KAD belum sesuai dengan harapan:

Fungsi regional marketing belum terintegrasi

KELEMAHAN/TANTANGAN

Terdapat berbagai pola kelembagaan KAD yang telah berkembang dan menunjukkan hasil serta manfaat yang cukup baik

KEKUATAN/PELUANG


I

S

A

L

U

G

E

R

KELEMAHAN/TANTANGAN

11 | P a g e

Beberapa pasal dalam PP No 50/2007 dirasakan menjadi kendala: Adanya amanat Inisiatif awal kerja sama harus dari pihak daerah, padahal dalam kenyataannya pihak lain (baik kerjasama antar pemerintah maupun non pemerintah) bisa saja menjadi inisiator awal jika melihat daerah berdasarkan potensi/peluang diadakannya kerjasama (pasal 7) UU No. 32/2004 Penyelesaian perselisihan (pasal 14 dan 15)dengan cara keputusan gubernur (untuk tentang Pemerintah kabupaten/kota) atau keputusan menteri (untuk propinsi), bertentangan dengan prinsip Daerah kerjasama “persamaan kedudukan” {pasal 2 poin (h)}. Adanya beberapa Masih banyak daerah yang menganggap bahwa Badan kerja sama adalah merupakan perangkat peraturan daerah yang harus dibentuk dengan mengacu pada PP No. 41/2007 tentang Organisasi perundangan yang Perangkat Daerah. memayungi Salah satu tugas badan kerja sama yang dijelaskan dalam pasal 25 yaitu melakukan pengelolaan kerjasama antar atas pelaksaan kerja sama, seringkali dimengerti oleh pihak daerah sebagai eksekutor atau daerah (PP 50/2007, pelaksana teknis dari kerjasama daerah tersebut. Permendagri 22/2009 Permendagri No 22/2009 dan No. 23/2009 dirasakan: dan Permendagri Kurang memberikan ruang bagi pihak daerah untuk melakukan kerja sama, terkait dengan: 23/2009) Tahapan kerjasama daerah dirasakan terlalu panjang dan kaku Permendagri No Kekhawatiran TKKSD (yang seluruhnya berisikan staf struktural) akan menjadi badan 37/2010 tentang kerjasama antar daerah Pedoman Penyusunan Belum membuka ruang bagi kalangan masyarakat umum/ profesional untuk berperan serta APBD Tahun 2011 secara aktif sebagai mitra dalam kerjasama antar daerah. Peluang hanya terbatas pada memberikan tenaga ahli/pakar kerja sama (pasal 5 Permendagri 22/2009). kepastian hukum Belum mencakup bahasan tentang bagaimana cara pemerintah daerah untuk melaksanakan tentang sumber tahapan kerja sama yang telah ditentukan pembiayaan KAD Belum dapat mengakomodir keberadaan lembaga kerjasama yang ada (walaupun hanya untuk tahun 2011 Regulasi terkait keuangan KAD, yaitu Permendagri No 13/2006 yg direvisi dengan Permendagri No saja) 59/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah berdampak pada keraguan daerah untuk melakukan kerjasama, karena belum jelasnya pos anggaran dan peraturan pengelolaan keuangan daerah (terkait pasal 42-44 tentang hibah) Belum adanya panduan/pedoman operasional yang sangat dibutuhkan daerah dalam melaksanakan kerja sama.

KEKUATAN/PELUANG



KEKUATAN/PELUANG

KELEMAHAN/TANTANGAN

P

P

E

E

R

A

M Mengintegrasikan perencanaan KAD dengan Sinkronisasi program lembaga KAD proses perencanaan yang ada, dengan dengan daerah anggota kerjasama. B melakukan Musrenbangreg sebelum Daerah anggota kerjasama Musrenbangprop ataupun Musrenbangda. menghadapi kesulitan dalam I Sehingga KAD dapat menjadi partner di memadukan pengalokasian anggaran dalam Renja SKPD untuk masalah lintas antara daerah pada tahun yang A wilayah administratif sama, karena iuran pendanaan relatif terbatas. Di sisi lain masih terjadi Y Dukungan pembiayaan dari berbagai pihak inefisiensi, dengan terjadinya (pemerintah pusat, propinsi dan donor) tumpang tindih program (dilakukan A oleh lembaga KAD sekaligus juga oleh SKPD daerah anggota) A

A

N

E N C A N

&

Hasil positif/manfaat beberapa KAD (pelayanan publik dan pembangunan ekonomi regional)

Kesulitan dalam menyelaraskan/ mengintegrasikan rencana kegiatan KAD dengan RPJM/Renstra

Proses Monev belum berjalan (indikator belum ditetapkan)

N

Profil, Tupoksi dan Kebijakan Ditjen PUM terkait KAD → Profil dan Tupoksi Ditjen PUM Pengelolaan serta koordinasi kerjasama antar daerah merupakan bagian dari urusan pemerintahan umum, berada dibawah kewenangan Kementrian Dalam Negeri khususnya Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum (Ditjen PUM) yang merupakan salah satu dari tujuh11 Ditjen yang ada dalam struktur organisasi Kementrian Dalam Negeri. Berdasarkan Keputusan Presiden No 88/2003 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Departemen yang ditindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian dalam Negeri, tugas Ditjen PUM adalah merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemerintahan umum. Sedangkan fungsinya adalah: a. Perumusan kebijakan di bidang pemerintahan umum b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan umum c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemerintahan umum d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemerintahan umum e. Pelaksanaan administrasi Dirjen PUM 11

Ke enam Ditjen lainnya adalah: Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik, Ditjen Otonomi Daerah, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Ditjen Keuangan Daerah.

12 | P a g e


Secara struktural Ditjen PUM terbagi atas lima direktorat dan satu sekretariat, dimana salah satu direktoratnya adalah Direktorat Dekonsentrasi dan Kerjasama yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum di bidang dekonsentrasi dan kerjasama. Salah satu fungsi direktorat ini terkait KAD adalah menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan kerjasama daerah. Fungsi ini merupakan tugas dari Sub Direktorat Kerjasama Daerah / Subdit KAD, yang merupakan salah satu dari 5 subdit yang berada di dalam Direktorat Dekonsentrasi dan Kerjasama. Secara lebih terinci, tugas dari Subdit KAD adalah melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kerjasama antar daerah dan daerah dengan pihak ketiga. Selain tugas tersebut, Subdit KAD menyelenggarakan beberapa fungsi berikut: a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan koordinasi kerjasama antar daerah b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan koordinasi kerjasama daerah dengan pihak ketiga c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pemberdayaan kapasitas kelembagaan kerjasama d. Pemantauan evaluasi pelaksanaan kerjasama antar pemerintah daerah dan pemerintah daerah dengan pihak ketiga. Dalam melaksanakan tugasnya, subdit KAD dibagi menjadi 2 seksi dengan bantuan 5 orang staf, sehingga jumlah total SDM dalam Subdit KAD sebanyak 8 orang. Adapun 2 seksi dimaksud meliputi: 1. Seksi Kerjasama I, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kerjasama antar pemerintah daerah, serta pemberdayaan kapasitas kelembagaan kerjasama antar daerah 2. Seksi Kerjasama II, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kerjasama dengan pihak ketiga, serta pemberdayaan kapasitas kelembagaan kerjasama dengan pihak ketiga.

Tugas dari Sub Direktorat Kerjasama Daerah adalah melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan KAD & daerah dengan pihak ketiga.

→ Kebijakan Ditjen PUM Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 telah mengarahkan antara lain pada pembangunan ekonomi dan wilayah berkelanjutan, serta untuk mengembangkan kekuatan daya saing kewilayahan melalui interaksi antar daerah yang didorong dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan antar daerah. Untuk itu peran kerja sama antar daerah menjadi semakin dibutuhkan realisasinya. 13 | P a g e


Dalam RPJPN juga disebutkan tentang arah kebijakan untuk mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kerjasama antar daerah dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif maupun kompetitif setiap daerah, menghilangkan ego daerah yang berlebihan, serta menghindari timbulnya inefisiensi dalam pelayanan publik. Berikut adalah prioritas arah kebijakan dan strategi pembangunan Ditjen PUM: 1. Reformasi birokrasi dan tata kelola 2. Iklim investasi dan iklim usaha 3. Daerah tertinggal, terdepan dan pasca konflik Ketiga prioritas kemudian dijabarkan menjadi program stratejik Ditjen PUM 2010-2014 yaitu Program penguatan penyelenggaraan pemerintahan umum. Kemudian program diukur efektivitasnya melalui 8 indikator kinerja program, dimana satu diantaranya terkait dengan kerjasama antar daerah yaitu Prosentase peningkatan jumlah daerah yang melaksanakan kerjasama daerah dalam bidang ekonomi, prasarana dan pelayanan publik. Program stratejik Ditjen PUM 2010-2014 diturunkan menjadi enam kegiatan, satu diantaranya terkait dengan kegiatan kerjasama antar daerah yaitu Penyelenggaraan hubungan pusat dan daerah serta kerjasama daerah (lihat Tabel 2.1). Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050 – 222 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Tahun 2010-2014, tujuan dari Ditjen PUM secara umum adalah meningkatkan sinergitas hubungan antar pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan umum. Tujuan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam beberapa sasaran, satu diantaranya terkait dengan kerjasama antara daerah yaitu Meningkatnya pelaksanaan kerjasama antar daerah dan pembinaan wilayah dalam rangka harmonisasi hubungan antara susunan pemerintahan, yang kemudian diukur melalui 4 indikator sasaran. Uraian lengkap mengenai Renstra dapat dilihat pada tabel 2.2.

14 | P a g e

Prioritas Ditjen PUM

1.Reformasi birokrasi dan tata kelola 2.Iklim investasi dan iklim usaha 3.Daerah tertinggal, terdepan dan pasca konflik

Prioritas Kemendagri

Poin 1, 4, 6, 7, dan 10 dari prioritas pembangunan nasional

Prioritas Pembangunan Nasional

1).Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; 2).Pendidikan; 3).Kesehatan; 4).Penanggulangan Kemiskinan; 5).Ketahanan Pangan; 6).Infrastruktur; 7).Ilkim investasi dan iklim usaha; 8).Energi; 9).Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana; 10).Daerah Tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik; 11).Kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi; 13 program

Program Strategik Kemendagri 2010-2014

Program penguatan penyelenggaraan pemerintahan umum

Program Strategik Ditjen PUM 2010-2014 1 dari 6 kegiatan yaitu: Penyelenggaraan hubungan pusat dan daerah serta kerjasama daerah

Prosentase peningkatan jumlah daerah yang melaksanakan kerjasama daerah dalam bidang ekonomi, prasarana dan pelayanan publik

Kegiatan Ditjen PUM 2010-2014 (terkait KAD)

1 dari 8 indikator, yaitu:

Indikator Kinerja Program (terkait KAD)

9 dari 11 indikator:

Diukur melalui IKU (Indikator Kinerja Utama)

15 | P a g e

1. Jumlah rumusan kebijakan dan produk hukum bidang pusat dan daerah, Terfasilitasinya dekonsentrasi dan tugas pembantuan, penyelenggaraan kerjasama antar daerah, dan hubungan pusat peningkatan pelayanan umum dan daerah, 2. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi dekonsentrasi dan hubungan pusat dan daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, tugas kerjasama antar daerah dan pembantuan, peningkatan pelayanan umum kerjasama antar (triwulan, semester dan akhir tahun) daerah, dan 3. Prosentase peningkatan jumlah daerah peningkatan yang melaksanakan kerjasama daerah pelayanan umum dalam bidang ekonomi, prasarana dan pelayanan publik dalam rangka 4. Prosentase jumlah daerah yang harmonisasi menerima manfaat dari kerjasama hubungan antar daerah dalam bidang ekonomi, susunan prasarana, dan pelayanan publik pemerintahan. 5. Jumlah sistem database dan sistem monev kerjasama daerah yang disusun 6. Jumlah pemetaan pelaksanaan kerjasama daerah baik yang sukses maupun yang gagal 7. Jumlah pemutakhiran pemetaan pelaksanaan kerjasama daerah baik yang sukses maupun yang gagal 8. Prosentase jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama atnar daerah yang diusulkan 9. Prosentase jumlah kegiatan DKTP yang dilaporkan oleh tim DKTP propinsi

1 dari 6 sasaran yaitu:

Sasaran Kegiatan Ditjen PUM (terkait KAD)

TABEL 2.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAH UMUM


Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan umum dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

VISI

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Memperkuat kerukunan nasional melalui persatuan dan kesatuan nasional dalam kerangka NKRI Memfasiltiasi terciptanya ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penegakan hak-hak sipil Memfasilitasi terwujudnya kepastian hukum batas wilayah negara dan peningkatan kerjsama sosial, ekonomi dan budaya antar negara yang berbatasan dengan NKRI, penegasan daerah di lapangan, penyelenggaraan toponimi dan pemetaan batas wilayah administrasi pemerintahan serta penyelesaian sengketa pertanahan Memfasilitasi terwujudnya penyelenggaraan hubungan pusat dan daerah dan pelaksanaan azas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, peningkatan kerjasama antar daerah, kerjasama daerah dengan pihak ketiga serta mewujudkan terciptanya peningkatan kualitas pelayanan umum Memfasilitasi penyelenggaraan kewenangan daerah di kawasan otorita Memfasiltiasi penyelenggaraan manajemen pencegahan dan penganggulanan bencana Mendorong terciptnya penyelengaraan pemerintah yang baik.

MISI

SASARAN

Meningkatkan sinergitas hubungan 1. Meningkatnya dukungan reformasi di bidang pelayanan pusat daerah dalam umum penyelenggaraan 2. Meningkatnya pelaksanaan pemerintahan umum kerjasama antar daerah dan pembinaan wilayah dalam rangka harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan 3. Meningkatnya pengembangan wilayah perbatasan antar negara 4. Meningkatnya penataan wilayah administrasi, penegasan batas antar daerah dan toponimi 5. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan aparat Satpol PP dan Satlinmas 6. Meningkatnya pengembangan kawasan khusus di daerah 7. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan sarpras pemerintahan pasca bencana/pengurangan resiko bencana

TUJUAN

TABEL 2.2 RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAH UMUM (DITJEN PUM)


4.

3.

2.

1.

16 | P a g e

Jumlah daerah yang difasilitasi dalam rangka pengembangan kerja sama ekonomi daerah Jumlah sistem database & sistem monev, serta pemetaan dan pemuktakhiran data kerjasama daerah Prosentase jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama antar daerah yang diusulkan Prosentase jumlah kegiatan DKTP yang dilaporkan oleh tim DKTP Propinsi

Sasaran ke-2 (terkait KAD) dicapai dengan indikator:

INDIKATOR SASARAN


Untuk tahun 2011 Sub Direktorat Kerjasama Daerah memiliki beberapa kegiatan disertai dengan output yang diharapkan.

TABEL 2.3 KEGIATAN SUBDIT KERJASAMA DAERAH TAHUN 2011 No.

Kegiatan

Output

1.

Finalisasi norma, standar, pedoman dan manual sebagai implementasi PP No. 50/2007

Tersedianya NSPM sebagai implementasi PP No. 50/2007

2.

Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kerjasama antar daerah Pendampingan dekonsentrasi kegiatan fasilitasi pengembangan kerjasama daerah Fasilitasi asistensi dan supervisi pelaksanaan kerjasama antar daerah

Tersusunnya rekomendasi tata cara pembinaan dan pengawasan kerjasama antar daerah Terlaksananya program dekonsentrasi kegiatan fasilitasi pengembangan kerjasama daerah Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan kerjasama antar daerah dan pihak ketiga di 9 propinsi

5.

Evaluasi pelaksanaan kerjasama daerah

6.

Sosialisasi perundangan terkait kerjasama daerah

Tersedianya rekomendasi tentang pelaksanaan kerjasama daerah Tersosialisasikannya produk hukum tentang kerjasama daerah di 25 propinsi

7.

Fasilitasi penanganan masalah kerjasama daerah Penyelenggaraan dekonsentrasi kegiatan pengembangan kerjasama ekonomi darah di 9 propinsi

3. 4.

8.

9.

Sosialisasi dan updating data sistem potensi daerah yang akan dikerjasamakan antar daerah maupun pihak ketiga

Tersedianya rekomendasi tentang penanganan masalah kerjasama antar daerah Meningkatnya kapasitas aparat pemda dalam pengembangan kerjasama ekonomi daerah di 9 propinsi (NAD, Riau, Banten, Jatim, Kalteng, Sulsel, NTB, Maluku dan Sulbar) Tersedianya database potensi daerah dalam rangka kerjasama daerah maupun dengan pihak ketiga.

17 | P a g e


2.2 Tinjauan Umum Rencana Aksi Secara garis besar, langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan Rencana Aksi bagi Subdit KAD Ditjen PUM dapat digambarkan sebagai berikut.

BAGAN 2.2 PENYUSUNAN RENCANA AKSI PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN KAD

PEMETAAN KAD DI INDONESIA: PELUANG & KENDALA KAD

TEORI, KONSEP, BEST PRACTICES KAD

TUPOKSI SUBDIT KAD DITJEN PUM RENCANA AKSI PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN KAD (Subdit KAD, Ditjen PUM)

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa untuk menyusun Rencana Aksi ini, terdapat tiga faktor utama yang digunakan sebagai landasan penyusunan, yaitu: teori, konsep dan best practice KAD; kondisi aktual KAD di Indonesia saat ini; serta tugas pokok dan fungsi dari Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum khususnya Subdit KAD. Pembahasan dan analisa dari ketiga faktor di atas dijadikan titik tolak untuk menyusun Rencana Aksi ini yang kemudian dipertajam dan diperkaya melalui 4 kali Forum Diskusi Terarah. Dua diantaranya dihadiri oleh pakar dan praktisi KAD, masing – masing di selenggarakan di Jakarta dan Jogjakarta. Sedangkan 2 Forum Diskusi Terarah lainnya dilakukan di Jakarta dengan inisiasi Ditjen PUM dalam rangka kegiatan sosialisasi peraturan perundangan yang mengatur KAD. Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan dan Penguatan Kerjasama Antar Daerah ini disusun berdasarkan tahapan pembentukan suatu Kerjasama Antar Daerah. Terdapat 5 tahapan yang diajukan sebagai rencana aksi yaitu: tahap inisiasi proses pembentukan KAD; tahap persiapan pengorganisasian KAD; tahap pembentukan wadah KAD; tahap implementasi KAD serta satu tahap monitoring/evaluasi dan peningkatan kapasitas yang sebetulnya merupakan “interface” tahapan sebelumnya yang sudah harus dimulai sejak tahap pertama dilaksanakan. 18 | P a g e


Rencana Aksi ini disusun untuk kegiatan dengan jangka waktu 1 sampai 5 tahun, namun demikian pada rencana aksi ini belum ditentukan secara detil waktu dimulainya suatu kegiatan karena beberapa faktor. Diantaranya adalah kesiapan Ditjen PUM sendiri dengan jumlah SDM yang terbatas untuk melaksanakan rencana aksi yang disusun, dan juga masih terdapatnya kendala – kendala klasik yang selalu menjadi permasalahan seperti kurangnya komunikasi dan koordinasi baik secara internal di dalam Kementrian Dalam Negeri atau Ditjen PUM, maupun secara eksternal dengan instansi lainnya di tingkat pusat. Untuk itu, maka di dalam beberapa tahapan yang diajukan dalam rencana aksi ini, akan terdapat usulan kegiatan jangka pendek yang bersifat urgent dan sangat mungkin dilaksanakan sebagai kegiatan awal untuk mencapai ataupun memulai tiap tahapan di dalam rencana aksi. Masing – masing tahap dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahap Inisiasi Proses Pembentukan KAD Tahap ini merupakan langkah inisiasi paling awal yang harus dilakukan oleh tokoh – tokoh kunci regional (dengan atau tanpa fasilitasi pusat dan provinsi) untuk bisa mewujudkan KAD. Tujuan utama dari tahap pertama ini adalah agar aktor – aktor pendukung KAD di daerah bisa diidentifikasi dengan baik serta terjadi kesamaan pemahaman mengenai tujuan serta manfaat KAD. Identifikasi dan kesamaan pemahaman KAD ini sangat penting sebagai langkah awal untuk membentuk suatu KAD, karena dari hasil pengamatan selama ini, KAD belumlah mendapatkan porsi yang utama oleh pengambil keputusan di daerah di dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.

Rencana Aksi Jangka Pendek Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Pemahaman Kerjasama Antar Daerah yang bertujuan untuk: - Memberikan pemahaman dasar mengenai KAD - Melakukan identifikasi aktor-aktor pendukung KAD di daerah serta menyamakan pemahaman dan tujuan serta manfaat KAD di antara daerah yang akan bekerja sama. Bentuk kegiatan Sosialisasi Pemahaman Kerjasama Antar Daerah yang dimaksud adalah sebagai berikut: - Melakukan Lokakarya Pemahaman KAD yang dihadiri oleh aktor kunci KAD seperti pengambil keputusan dan tokoh – tokoh KAD lainnya. Kegiatan ini akan mengutamakan partisipasi peserta Lokakarya untuk meningkatkan pemahaman KAD seperti dengan mengadakan simulasi pembentukan KAD dan simulasi pelaksanaan KAD. - Penggunaan berbagai media elektronik dan cetak untuk menyebarluaskan informasi mengenai manfaat serta pentingnya melakukan KADmelalui Iklan Layanan Masyarakat di Televisi, Radio dan Surat Kabar nasional.

19 | P a g e


2. Tahap Persiapan Pengorganisasian KAD Tahap ini merupakan tahapan untuk melakukan sejumlah persiapan dalam pengelolaan KAD dengan menyusun berbagai perencanaan awal. Tujuan utama dari tahap kedua ini adalah untuk mendapatkan rancangan – rancangan kesepakatan yang meliputi berbagai aspek seperti konsep, pengorganisasian, pengelolaan keuangan dan lain - lain yang dituangkan ke dalam suatu nota kesepahaman/MoU ataupun bentuk ikatan lainnya. Melalui tahap ini juga diharapkan agar kesadaran pemerintah daerah (terutama pengambil keputusan) akan pentingnya bekerjasama dan memegang teguh komitmen untuk bekerja sama tersebut semakin kuat.

3. Tahap Pembentukan Wadah KAD Tahap ketiga ini merupakan proses legitimasi 2 tahapan pertama (tahap inisiasi dan persiapan pengorganisasian KAD) dengan membentuk suatu wadah Kerjasama Antar Daerah yang disepakati bersama sesuai dengan kebutuhan dan kondisi regional. Di dalam tahapan ini juga diharapkan muncul inisiatif untuk mengintegrasikan rencana KAD dengan RPJM/Renstra Daerah/Regional, dan meningkatnya peran masyarakat/swasta dalam KAD. Disamping itu di tingkat pusat terjadi sinkronisasi peraturan perundangan terkait mekanisme pembiayaan dan pertanggungjawaban KAD.

Rencana Aksi Jangka Pendek Melaksanakan Kegiatan KAD Best Practice Transfer yang bertujuan untuk: 1. Memberikan gambaran nyata mengenai proses – proses inisiasi KAD, pembentukan dan implementasi KAD, sehingga faktor – faktor kritis yang menentukan suatu keberhasilan ataupun kegagalan KAD bisa diketahui sejak awal oleh semua pelaku ataupun calon pelaku KAD di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. 2. Proses transfer best practice ini bisa menjadi pembelajaran bagi semua pelaku ataupun calon pelaku di semua tingkatan tersebut, dan jika dimungkinkan dapat diimplementasikan saat melaksanakan KAD. Bentuk kegiatan KAD Best Practice Transfer yang dimaksud adalah sebagai berikut: 1. Dengan inisiasi dari Ditjen PUM, para pelaku KAD melakukan kunjungan ke beberapa KAD di Indonesia yang bisa dijadikan pembelajaran seperti Sekber Kartamantul, BKAD Subosukowonosraten, RM Barlingmascakeb dll. 2. Kegiatan ini juga bisa diselenggarakan dengan metode lokakarya 3 hari (misalnya di Solo atau Jogjakarta) yang diselingi kegiatan peninjauan langsung ke lokasi – lokasi yang menjadi objek kerjasama KAD di daerah lokasi pelaksanaan lokakarya. Kegiatan ini akan mengundang KAD – KAD yang bisa dijadikan narasumber seperti Sekber Kartamantul, BKAD Subosukowonosraten dll, serta mengundang KAD lainnya, ataupun juga mengundang bakal calon KAD yang sudah diidentifikasi oleh Ditjen PUM. Kegiatan Lokakarya ini di kondisikan sedemikian rupa sehingga faktor transfer ilmu dan pengalaman menjadi target utama.

20 | P a g e


4. Tahap Implementasi KAD Tahap ini adalah fase di mana para aktor yang tergabung di dalam suatu wadah menjalankan KAD dan melaksanakan rencana – rencana kegiatan yang sudah disepakati bersama dalam tahapan sebelumnya.

5. Tahap Monitoring/Evaluasi dan Peningkatan Kapasitas Merupakan tahapan yang sesungguhnya telah harus dimulai sejak tahap 1 sampai 4 dan merupakan proses yang dilaksanakan terus menerus untuk mencapai KAD yang optimal. Tujuan utama dari tahap 5 ini adalah untuk melakukan komunikasi, kerjasama dan koordinasi (3k) baik di tingkat pusat maupun provinsi untuk mendukung inisiatif KAD, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap KAD, serta meningkatkan kualitas SDM yang terkait dengan KAD di semua tingkatan (pusat, provinsi dan daerah).

Rencana Aksi Jangka Pendek a. Membentuk Sekretariat Bersama KAD yang bertujuan untuk: - Mewujudkan Sekretariat Bersama Kerjasama Antar Daerah di tingkat pusat dalam hal ini di Ditjen PUM yang sesuai dengan peraturan perundangan. - Mewujudkan suatu organisasi/lembaga/badan yang bisa menjadi mediator terhadap pengembangan dan penguatan KAD secara nasional seperti fungsi komunikasi, kerjasama dan koordinasi antar Kementerian dan Lembaga di tingkat pusat yang sering mengeluarkan kebijakan yang tanpa disadari justru melemahkan posisi KAD. - Mewujudkan suatu organisasi/lembaga/badan yang bisa mengambil inisiatif dan proaktif untuk mengembangkan dan menguatkan KAD secara nasional dan menjadi salah satu alat untuk mencapai tujuan pembangunan di daerah. - Sekber yang dibentuk tersebut berfungsi sebagai “Pusat Pelayanan KAD” dengan mengutamakan sisi pelayanan, memberikan dukungan bagi KAD yang membutuhkan, menjalankan kegiatan peningkatan kapasitas bagi pelaku KAD dll, tanpa menghilangkan fungsi – fungsi pembinaan dan pengawasan yang dijelaskan di dalam peraturan perundangan. Fungsi pembinaan dan pengawasan tersebut terutama berupa penyelenggaraan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala. b. Menyelenggarakan Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Dalam Kerangka KAD yang bertujuan untuk: - Meningkatkan pemahaman pelaku KAD terhadap prinsip dan teori dasar KAD. - Menyediakan fasilitator KAD baik di tingkat pusat maupun provinsi yang dapat menjadi narasumber bagi daerah – daerah yang membutuhkannya dalam kerangka KAD, serta memfasilitasi pihak daerah provinsi/kabupaten/kota untuk melakukan KAD mulai dari proses inisiasi sampai ke proses monitoring dan evaluasi.

21 | P a g e


c. Mendorong Terbentuknya Asosiasi KAD yang bertujuan untuk: Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong serta menginisiasi terbentuknya Asosiasi KAD di tingkat pusat sebagai media komunikasi, kerjasama dan koordinasi antara sesama wadah KAD yang sudah terbentuk, dengan cara mempertemukan KAD – KAD di Indonesia dan membahas mengenai pentingnya perwakilan informal KAD di tingkat pusat. Bentuk kegiatan untuk mendorong terwujudnya Asosiasi KAD yang dimaksud dapat dilaksanakan melalui: 1. Ditjen PUM memfasilitasi kegiatan yang bertujuan untuk menyusun konsep Asosiasi KAD. 2. Ditjen PUM mendorong terbentuknya Asosiasi KAD dengan memfasilitasi pertemuan – pertemuan antara KAD yang ada di Indonesia.

Secara ringkas penjelasan mengenai pentahapan rencana aksi melalui pendekatan pentahapan dapat dilihat pada tabel berikut.

MATRIK 1 TINJAUAN UMUM RENCANA AKSI TUJUAN

Melakukan identifikasi aktor-aktor pendukung KAD di daerah serta menyamakan pemahaman dan tujuan serta manfaat KAD di antara daerah yang akan bekerja sama

Mendapatkan rancangan – rancangan kesepakatan meliputi berbagai aspek seperti konsep, pengorganisasian, pengelolaan keuangan dll yang dituangkan ke dalam suatu nota kesepahaman/MoU ataupun bentuk ikatan lainnya.

SASARAN Meningkatkan pemahaman KAD untuk pemerintah daerah karena belum tersebarnya pemahaman dasar tentang manfaat KAD terutama kepada pengambil keputusan, sehingga tema KAD belum dianggap sebagai sesuatu tema yang penting untuk membangun daerah Meningkatkan peran masyarakat umum dan profesional dalam kerangka KAD Menyusun pedoman/panduan operasional KAD Meningkatkan kesadaran kepala daerah untuk berpegang kepada komitmen mengenai KAD yang telah diwujudkan melalui kesepakatan (MOU) Mewujudkan peraturan perundangan yang mengakomodir bentuk lembaga KAD yang sudah ada serta mencakup pembahasan mengenai pelaksanakan tahapan KAD

PENTAHAPAN

TAHAP 1: INISIASI PROSES PEMBENTUKAN KAD Tahap ini merupakan langkah inisiasi paling awal yang harus dilakukan oleh tokoh – tokoh kunci regional (dengan atau tanpa fasilitasi pusat dan provinsi) untuk bisa mewujudkan KAD

TAHAP 2: PERSIAPAN PENGORGANISASIAN KAD Tahap ini merupakan tahapan untuk melakukan sejumlah persiapan untuk pengelolaan KAD dengan menyusun berbagai perencanaan awal.

22 | P a g e


TUJUAN

SASARAN

Melegitimasikan 2 tahapan pertama (tahap inisiasi dan persiapan pengorganisasian KAD) dengan membentuk suatu wadah Kerjasama Antar Daerah yang disepakati bersama sesuai dengan kebutuhan dan kondisi regional

Mengintegrasikan rencana KAD dengan RPJM/Renstra Meningkatkan peran masyarakat/swasta di dalam KAD Sinkronisasi peraturan perundangan terkait dengan mekanisme pembiayaan & pertanggung jawaban KAD

Melaksanakan semua rencana dan kesepakatan yang sudah dibuat melalui wadah KAD yang sudah dibentuk.

Meminimalisir kendala birokrasi terkait dengan rantai pengambilan keputusan dan penyebarluasan informasi Mencari solusi terhadap kesulitan dalam memadukan pengalokasian anggaran antara anggota KAD Meningkatkan kapasitas personil pengelola KAD Meningkatkan peran masyarakat umum/profesional

Melakukan komunikasi, kerjasama dan koordinasi di tingkat pusat dan provinsi untuk mendukung inisiatif KAD, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap KAD serta meningkatkan kualitas SDM yang terkait dengan KAD di semua tingkatan.

PENTAHAPAN

TAHAP 3: PEMBENTUKAN WADAH KAD Merupakan langkah pembentukan wadah di dalam mewujudkan Kerjasama Antar Daerah.

TAHAP 4: IMPLEMENTASI KAD Tahap ini adalah fase di mana para aktor yang tergabung di dalam suatu wadah menjalankan KAD dan melaksanakan rencana – rencana kegiatan yang sudah disepakati bersama

Melakukan kegiatan Monev yang selama ini belum dilakukan secara optimal

TAHAP 5: MONEV & PENINGKATAN KAPASITAS

Meningkatkan Komunikasi, Kerjasama dan Koordinasi (3k) lintas sektoral di tingkat pusat

Merupakan tahapan yang sesungguhnya telah dimulai sejak tahap 1 sampai 4 dan merupakan proses yang dilaksanakan terus menerus untuk mencapai KAD yang optimal

Meningkatkan peran Pemerintah Provinsi sebagai fasilitator, mediator dan katalisator KAD

Rincian kegiatan yang tercakup dalam rencana aksi akan dibahas pada bab berikut. Rencana aksi akan disajikan ke dalam 4 bentuk format: Pertama, tiap tahapan rencana aksi aksi diuraikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan utama [Matrik 2] Kedua, tiap kegiatan utama diuraikan menjadi rincian tahapan kegiatan (milestones) [Matrik 3] Ketiga, rencana aksi disajikan berdasarkan output yang dihasilkan [Matrik 4] Keempat, rencana aksi disajikan berdasarkan urutan waktu pengerjaan kegiatan [Matrik 5]

23 | P a g e


2.3 Cara Menggunakan Buku Rencana Aksi Buku Rencana Aksi Pengembangan dan Penguatan Kerjasama Antar Daerah ini menggunakan alur penyajian sebagai berikut: MATRIK 1: Tinjauan Umum Rencana Aksi Berisikan 5 Tahapan dalam membentuk suatu Kerjasama Antar Daerah seperti yang telah disajikan di di atas. Dalam bagian ini dijelaskan tujuan dan sasaran dari tiap tahapan. MATRIK 2: Daftar Kegiatan Utama, Merupakan penjabaran dari Tinjauan Umum Rencana Aksi. Daftar Kegiatan Utama merupakan beberapa kegiatan utama yang harus dilakukan di setiap tahap. Kegiatan – kegiatan utama ini diberi kode berupa kombinasi huruf dan angka sebanyak 3 digit, misalnya 1-A.1; 1-A.2; dst. Arti dari ketiga digit tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut Digit Pertama menunjukkan Tahap Digit Kedua dalam matrik 2 seluruhnya berupa huruf A yang berarti ACTIVITY yaitu menegaskan bahwa daftar yang dimaksud adalah daftar Kegiatan Utama Digit Ketiga menunjukan nomor urut dari Kegiatan Utama Contoh: Kode 1-A.1 berarti Kegiatan Utama urutan ke-1 dari Tahap ke-1 Kode 2-A.3 berarti adalah Kegiatan Utama urutan ke-3 dari Tahap ke- 2. MATRIK 3: Daftar Sub Kegiatan Utama/Milestone Merupakan penjabaran dari Daftar Kegiatan Utama. Daftar Sub Kegiatan Utama merupakan daftar beberapa kegiatan yang harus dilakukan di setiap Kegiatan Utama. Sub Kegiatan ini diberi kode berupa kombinasi huruf dan angka sebanyak 4 digit, misalnya 1M1.1; 1M1.2; dst. Arti dari keempat digit tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Digit Pertama menunjukkan Tahap Digit Kedua dalam matrik 3 seluruhnya berupa huruf M berarti MILESTONE atau menegaskan bahwa daftar yang dimaksud adalah daftar Sub-Kegiatan Utama Digit Ketiga menunjukan nomor urut dari Kegiatan Utama Digit Keempat menunjukan nomor urut dari Sub Kegiatan Contoh: Kode 1M2.1 berarti Sub Kegiatan utama urutan ke-1 dari Kegiatan Utama ke-2 di Tahap ke-1 Kode 2M1.3 berarti Sub Kegiatan Utama urutan ke-3 dari Kegiatan Utama ke-1 di Tahap ke- 2. 24 | P a g e


Secara grafis penyajian Rencana Aksi dapat digambarkan dalam bagan berikut ini.

BAGAN 2.3 PENYAJIAN RENCANA AKSI PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN KAD

Di samping itu untuk memudahkan fungsi pengawasan dan pengendalian kegiatan yang termasuk dalam rencana aksi secara umum, dibuat 2 macam matrik dengan susunan sebagai berikut. Rencana Aksi Berdasarkan Output (Deliverables) Merupakan inventaris output (deliverables) dari tiap sub-sub kegiatan yang disusun mulai dari kegiatan – kegiatan dari Tahap 1 sampai 5. Melalui tabel ini akan diketahui semua sub-sub kegiatan secara berurutan dari tahap 1 sampai 5 Rencana Aksi Berdasarkan Urutan Waktu (Timeline) Merupakan daftar sub kegiatan yang disusun berdasarkan target waktu pencapaiannya. Melalui tabel ini dapat diketahui sub – sub kegiatan apa saja yang harus dicapai berdasarkan urutan waktu.

25 | P a g e


BAB 3 RENCANA AKSI PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN KAD Rencana Aksi Pengembangan dan Penguatan Kerjasama Antar Daerah selengkapnya akan disajikan di bagian ini. Rencana Aksi ini selengkapnya terdiri atas 5 Matrik Kegiatan yaitu: a. Matrik 1, merupakan Tinjauan Umum Rencana Aksi yang berisikan 5 tahapan utama pembentukan KAD lengkap dengan tujuan dan sasaran masing – masing tahap. Matrik ini sudah ditampilkan di Bab 2. b. Matrik 2, merupakan daftar Kegiatan Utama (Main Activity) yang diturunkan dari masing – masing tahapan di Matrik 1. c. Matrik 3, merupakan daftar Sub Kegiatan Utama (Milestone) yang merupakan kegiatan – kegiatan yang diturunkan dari masing – masing kegiatan utama di Matrik 2. d. Matrik 4, merupakan daftar yang digunakan untuk melakukan fungsi monitoring terhadap pelaksanaan Rencana Aksi, melalui daftar – daftar Hasil Kegiatan (Output/Deliverables) yang disusun berdasarkan sub – sub kegiatan utama dari tahap 1 sampai tahap 5. e. Matrik 5, juga merupakan daftar yang digunakan untuk melakukan fungsi monitoring terhadap pelaksanaan Rencana Aksi, melalui daftar – daftar Urutan Waktu (Timeline) yang harus diperhatikan untuk mencapai target – target hasil kegiatan (output/deliverables) yang telah ditetapkan pada masing – masing sub kegiatan utama dari tahap 1 sampai tahap 5. Matrik 5 ini membagi urutan – urutan waktu tersebut berdasarkan Institusi Penanggung Jawab di tingkat pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota).

26 | P a g e

Kata Kunci Sosialisasi KAD Mediasi pembentukan & pengembangan KAD Insentif/disinsentif Panduan KAD Kajian KAD Risiko keuangan Pembagian untung/rugi Pengelolaan aset Komitmen Identifikasi tokoh Baseline

1. INISIASI PROSES PEMBENTUKAN KAD

TAHAPAN

1-A.1 →Panduan dibuat sesuai kebutuhan KAD di Indonesia, meliputi: Langkah-langkah/tahapan serta tata cara dan prosedur untuk melaksanakan KAD di bidang pelayanan publik disertai dengan ilustrasi pembelajaran dari KAD yang sudah berjalan. Alternatif bentuk kelembagaan KAD Mekanisme perencanaan dan pembiayaan KAD Mekanisme monitoring dan evaluasi (monev) Contoh-contoh dokumen pendirian organisasi KAD yang sesuai dengan peraturan perundangan seperti: - Kesepakatan Bersama (MoU) - Perjanjian Kerjasama - Surat Keputusan Bersama

Menyusun Panduan (Guidelines) KAD

KEGIATAN UTAMA

Matrik 2.1 Rencana Aksi berdasarkan Kegiatan Utama (Tahap 1)

3.1 Rencana Aksi berdasarkan Kegiatan Utama (Main Activity)

Ditjen PUM

27 | P a g e

-

INSTITUSI PENANGGUNG JAWAB PENDUKUNG


TAHAPAN

1-A.3

1-A.2

→ Kegiatan kajian dilakukan Ditjen PUM dengan bantuan pihak provinsi di berbagai wilayah kabupaten/kota dengan tujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan atas kerjasama antar daerah. Kajian ini dilakukan dengan melakukan pemetaan, mencakup identifikasi potensi dan permasalahan daerah untuk bekerjasama termasuk isu-isu keuangan KAD; pengelolaan aset bersama; serta bagi hasil (share profit) KAD.

Melakukan kajian relevansi KAD

→ Sosialiasi mencakup: Materi Sosialiasi: Latar belakang, meliputi pentingnya KAD, dasar-dasar pemahaman KAD, manfaat dan atau keuntungan KAD Panduan (Guidelines) KAD Regulasi yang mendasari KAD (mulai dari UU 32/2004, dst) Simulasi interaktif pembentukan KAD Sasaran sosialisasi: Pengambil keputusan di tingkat provinsi/kabupaten/kota: Kepala Daerah, Sekda, Bappeda DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota TKKSD Provinsi/Kabupaten/Kota yang sudah terbentuk SKPD terkait Tokoh kunci wilayah pendukung KAD Media Sosialisasi: Rapat Sosialisasi dengan mengundang pihak-pihak yang termasuk sasaran sosialisasi Pertemuan informal Publikasi melalui media cetak dan elektronik (dengan mempertimbangkan budaya daerah)

Sosialiasi tentang KAD

KEGIATAN UTAMA

Ditjen PUM; Pemprov

Ditjen PUM; Pemprov

28 | P a g e

Kabupaten/ Kota

Fasilitator dari tingkat pusat dan provinsi; Pihak-pihak yang menjadi sasaran sosialisasi di tingkat kabupaten/ kota



TAHAPAN

Menyusun baseline regional daerah yang akan bekerjasama

1-A.7

→ Baseline regional yang dimaksud meliputi: identifikasi potensi SDA & SDM, inventarisasi permasalahan yang dihadapi bersama, dll

Meningkatkan peran aktif dan membangun hubungan antar tokoh kunci pendukung KAD

→ Identifikasi dilakukan di wilayah yang akan melaksanakan kerjasama. Meliputi identifikasi terhadap seluruh tokoh kunci pendukung KAD dari kalangan pemerintah (eksekutif dan legislatif), tokoh masyarakat/adat/agama/ pemuda, kelompok masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi, pengusaha, dll

Melakukan identifikasi tokoh kunci pendukung KAD

→ Penerapan kebijakan insentif dimaksudkan untuk mendorong komitmen pemerintah daerah agar melaksanakan KAD.

Menerapkan kebijakan Insentif

1-A.6

1-A.5

1-A.4

KEGIATAN UTAMA

Pemprov; Pemkab/ Pemkot yang sedang melaksanakan KAD



Ditjen PUM

29 | P a g e

Fasilitator tingkat Provinsi



-



2-A.2

Kata Kunci Draft Konsep KAD Draft Rencana Wadah / Kelembagaan KAD Draft MoU Pembiayaan Pengelolaan dan Kegiatan KAD Penguatan Komitmen

2-A.5

2-A.4

2-A.3

2-A.1

2. PERSIAPAN PENGORGANISASIAN KAD

TAHAPAN

→ Kegiatan ini melibatkan seluruh tokoh kunci pelaku KAD. Salah satu kegiatan penguatan komitmen ini adalah penandatangan kesepakatan bersama/MoU

Melakukan penguatan komitmen

→ Dalam draft kesepakatan (rancangan MOU) untuk melaksanakan KAD tercakup beberapa hal terkait dengan pembiayaan, pengelolaan serta kegiatan/obyek yang akan dikerjasamakan

Menyusun draft kesepakatan pelaksanaan KAD

→ Meliputi konsep rancangan bentuk wadah/lembaga/organisasi KAD beserta struktur organisasi dan SDM yang akan duduk didalamnya, identifikasi SKPD pelaksana teknis wadah tsb, masa kepengurusan serta masa KAD; serta rencana mekanisme pembiayaannya

Menyusun draft/rencana wadah kelembagaan

→ Meliputi visi, misi, identifikasi lingkup serta prioritas sektor/bidang/obyek yang akan dikerjasamakan (berdasarkan data baseline regional yang telah disusun pada tahap inisiasi) & rencana pelaksanaan kerjasama

Menyusun draft konsep KAD

→ Forum yang beranggotakan para tokoh kunci wilayah ini dibentuk untuk mempersiapkan pembentukan wadah/lembaga/organisasi KAD

Membentuk forum tokoh kunci wilayah

KEGIATAN UTAMA


Fasilitator tingkat provinsi

Forum Tokoh kunci wilayah; Pemprov

30 | P a g e





PENDUKUNG




Pemprov; Pemkab/ Pemkot

PENANGGUNG JAWAB

INSTITUSI


Kata Kunci Rencana Teknis Pengorganisasian KAD Pembiayaan SOP Draft Renstra KAD Milestone Regional Perjanjian Kerjasama/Surat Keputusan Bersama Revisi dan Sinkronisasi Peraturan KAD

3-A.6

Menyusun draft perencanaan KAD

3-A.5

→ Meliputi pembiayaan untuk kegiatan operasional dan implementasi program/ kegiatan, serta kejelasan pengelolaan aset

Menentukan mekanisme pembiayaan dan pengelolaan aset kegiatan KAD

→ Draft Perencanaan terdiri dari: i. Draft Renstra wilayah ii. Draft milestones wilayah iii. Draft action plan KAD

Melakukan rekrutmen SDM untuk operasional KAD

→ Bentuk wadah KAD tergantung kebutuhan daerah yang bekerjasama, bisa berbentuk organisasi/lembaga khusus, forum ataupun lainnya

Membentuk wadah KAD

→ Perjanjian Kerjasama ditandatangani oleh seluruh Kepala Daerah kabupaten/kota/ propinsi yang melakukan KAD

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama

3-A.4

3-A.3

3-A.2

→ Draft Perjanjian Kerjasama KAD dibuat oleh Forum Tokoh Kunci Wilayah yang sudah terbentuk

Menyusun draft Perjanjian Kerjasama KAD

3. PEMBENTUKAN WADAH KAD 3-A.1

KEGIATAN UTAMA

TAHAPAN


Wadah KAD

Wadah KAD

Wadah KAD

31 | P a g e

Kabupaten/ Kota; Pemprov/ Fasilitator tingkat provinsi Kabupaten/ Kota, Pemprov/ Fasilitator tingkat provinsi

Pemprov/ Fasilitator tingkat Provinsi Kabupaten/ Kota

Pemprov

Kabupaten/ Kota

Forum Tokoh kunci wilayah

Pemprov/ Fasilitator tingkat propinsi, Ditjen PUM

PENDUKUNG

Forum Tokoh kunci wilayah

PENANGGUNG JAWAB

INSTITUSI


TAHAPAN

Melakukan sinkronisasi/harmonisasi peraturan perundangan terkait mekanisme pembiayaan dan pertanggungjawaban KAD

3-A.10

→ Termasuk kegiatan mengusulkan penyusunan regulasi tentang pembiayaan kerjasama daerah (Pedoman Penyusunan APBD) kepada Menteri Dalam Negeri

Melakukan kajian & revisi peraturan perundangan tentang alternatif bentuk wadah KAD

→ Kegiatan ini dimaksudkan agar pihak daerah yang akan melakukan KAD mendapatkan gambaran jelas tentang inisasi, pembentukan dan implementasi KAD, sehingga bisa mengetahui faktor-faktor kritis yang menentukan keberhasilan maupun kegagalan suatu KAD. Kegiatan ini dapat diorganisir/di inisiasi oleh Ditjen PUM maupun Pemprov; ataupun dilakukan sendiri oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan KAD

Transfer Best Practices

→ Perda dimaksudkan untuk memberi kekuatan hukum serta keberlanjutan wadah KAD yang sudah terbentuk

Membuat Perda tentang Pembentukan wadah KAD

3-A.9

3-A.8

3-A.7

KEGIATAN UTAMA

Ditjen PUM

32 | P a g e

Instansi terkait di tingkat pusat

Instansi terkait di tingkat pusat; Pemkab/ Pemkot; Pemprov

-

Kabupaten/ Kota; Pemprov; Ditjen PUM

Ditjen PUM

Pemprov, Ditjen PUM

PENDUKUNG

Kabupaten/ Kota

PENANGGUNG JAWAB

INSTITUSI


Kata Kunci Kelompok Kerja Rekruitmen SDM Mekanisme Pembiayaan KAD Fasilitasi Pusat/Provinsi terhadap pihak ketiga

4. IMPLEMENTASI KAD

TAHAPAN

4-A.3

4-A.2

4-A.1

Membuka dan membina hubungan dengan sumber pendanaan

→ Wadah KAD yang sudah terbentuk memfasilitasi komunikasi tersebut dengan tujuan untuk mensinergikan program kerja masing-masing SKPD agar terjadi keselarasan program kerja yang manfaatnya dirasakan oleh wilayah secara bersama-sama

Memfasilitasi komunikasi antar SKPD di bidang pelayanan pubik tertentu

→Kelompok Kerja atau Pokja (working group) yang dibentuk nantinya akan melaksanakan kegiatan/operasional KAD, menjembatani dan mengkomunikasikan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan kepada para daerah anggota KAD

Membentuk Kelompok Kerja pelaksana KAD

KEGIATAN UTAMA


33 | P a g e

Pemprov/ Fasilitator Tingkat Provinsi

Pemprov/ Fasilitator Tingkat Provinsi

Wadah KAD; Kabupaten/ Kota

Wadah KAD; Kabupaten/ Kota

Kabupaten/ Kota; Pemprov/ Fasilitator Tingkat Provinsi

PENDUKUNG

Wadah KAD;

PENANGGUNG JAWAB

INSTITUSI


Kata Kunci 3K (Komunikasi, Kerjasama dan Koordinasi) Sekber KAD Konsep Monev Pemetaan KAD Peran Provinsi Pelatihan Fasilitator KAD

5. MONEV & PENINGKATAN KAPASITAS

TAHAPAN

5-A.5

5-A.4

5-A.3

5-A.2

5-A.1

Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Dalam Kerangka

→ Penguatan peran provinsi terutama dilakukan melalui mekanisme Dekonsentrasi

Optimalisasi, revitalisasi dan penguatan peran propinsi

→ Proses Monev dilakukan secara berkala (setiap tahun)

Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev)

→ stakeholder di pusat meliputi Kemdagri, Bappenas, KPDT, Kemkeu, KKUKM, dan kementrian teknis lainnya. Salah satu prioritas kegiatan 3K adalah kegiatan kajian, harmonisasi/sinkronisasi dan revisi peraturan perundangan terkait KAD dengan cara berkoordinasi dengan kementrian/lembaga terkait

Meningkatkan 3K antar stakeholder di tingkat pusat

i. Pusat Pelayanan KAD (KAD Centre) yang memberikan fasilitasi/mediasi/ inisiasi bagi KAD yang membutuhkan ii. Wadah 3K (komunikasi, koordinasi, dan kerjasama) bagi stakeholder terkait di tingkat pusat sehingga mempermudah proses sinkronisasi/harmonisasi/revisi peraturan KAD iii. Melakukan pembinaan dan pengawasan (binwas) dengan mendukung terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) iv. Menyelenggarakan capacity building bagi daerah yang membutuhkan

→ Sekber diharapkan bisa menjadi:

Membentuk Sekretariat Bersama KAD di tingkat pusat

KEGIATAN UTAMA


Pemprov Ditjen PUM; Sekber

34 | P a g e

Kabupaten/

Kabupaten/ Kota; Wadah KAD

Ditjen PUM/Sekber; Pemprov

Ditjen



Ditjen PUM; Sekber

Ditjen PUM



TAHAPAN

5-A.6 → Ditjen PUM dan pemerintah propinsi mendorong wadah KAD yang sudah ada untuk membentuk Asosiasi KAD yang bersifat organisasi informal non struktural sebagai wadah dan media komunikasi sesama wadah KAD

Mendorong terbentuknya Asosiasi KAD di tingkat pusat

→ Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan dilakukan di semua tingkatan dan tahapan, sejak tahap inisiasi dengan prioritas berupa penyelenggaraan kegiatan pelatihan KAD yang bertujuan untuk mencetak fasilitator-fasilitator KAD di tingkat pusat dan provinsi agar bisa menjadi mentor ataupn narasumber untuk daerah-daerah yang akan membentuk KAD

KAD

KEGIATAN UTAMA


PUM/Sekber; Pemprov

35 | P a g e

Wadah KAD

Kota



Kegiatan Utama

1-A.2. Sosialiasi tentang KAD

→ Panduan dibuat sesuai kebutuhan KAD di Indonesia, meliputi: i. Langkah-langkah/tahapan serta tata cara dan prosedur untuk melaksanakan KAD di bidang pelayanan publik disertai dengan ilustrasi pembelajaran dari KAD yang sudah berjalan. ii. Alternatif bentuk kelembagaan KAD iii. Mekanisme perencanaan dan pembiayaan KAD iv. Mekanisme monitoring dan evaluasi v. Contoh-contoh dokumen pendirian organisasi KAD yang sesuai dengan peraturan perundangan seperti: - Kesepakatan Bersama (MoU) - Perjanjian Kerjasama - Surat Keputusan Bersama

1-A.1. Menyusun Panduan (Guidelines) KAD

TUJUAN

TAHAP JUDUL TAHAPAN

Output 1D1.1 Buku Panduan Pembentukan dan Pelaksanaan KAD yang menjelaskan dengan detil langkah – langkah pembentukan dan pelaksanaan KAD

1D2.1 Modul sosialisasi

Sub Kegiatan 1M1.1 Penyusunan “Buku Panduan Pembentukan dan Pelaksanaan KAD”

1M2.1 Penyusunan modul tema

Ditjen PUM

Ditjen PUM

Institusi Penanggung Jawab

-

-

Institusi Pendukung

M1 – M4

M1 – M4

Waktu Pelaksanaan

36 | P a g e

Ditjen PUM berkoordinasi

-

Rencana Komunikasi

I Dimulainya Kegiatan: Bulan ke 1 INISIASI PROSES PEMBENTUKAN KAD Melakukan identifikasi aktor-aktor pendukung KAD di daerah; menyamakan pemahaman dan tujuan serta manfaat KAD di antara daerah yang akan bekerja sama

Matrik 3.1 Rencana Aksi berdasarkan Rincian Kegiatan Utama (Tahap 1)

3.2 Rencana Aksi berdasarkan Rincian dari Kegiatan Utama (Milestones)


1-A.3. Melakukan kajian relevansi KAD

Media Sosialisasi: • Rapat Sosialisasi mengundang pihak-pihak yang termasuk sasaran sosialisasi • Pertemuan informal • Publikasi melalui media cetak dan elektronik (dengan mempertimbangkan budaya daerah)

Sasaran sosialisasi: • Pengambil keputusan di tingkat propinsi/kabupaten/kota: Kepala Daerah, Sekda, Bappeda • DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota • TKKSD Prov/Kab/Kota yang sudah terbentuk • SKPD terkait • Tokoh kunci wilayah pendukung KAD

→ Sosialiasi mencakup: Materi Sosialiasi: • Latar belakang, meliputi pentingnya KAD, dasar-dasar pemahaman KAD, manfaat dan atau keuntungan KAD • Panduan (Guidelines) KAD • Regulasi yang mendasari KAD (mulai dari UU 32/2004, dst) • Simulasi interaktif pembentukan KAD

Kegiatan Utama

Ditjen PUM, Pemprov

Ditjen PUM

1D2.4 Kegiatan sosialisasi KAD terselenggara dan diikuti dengan laporan penyelenggaraan kegiatan 1D2.5 Ditayangkannya “Iklan Layanan Masyarakat” mengenai pemahaman KAD

1D3.1 Kajian relevansi KAD

1M2.4 Melakukan kegiatan sosialisasi KAD secara lengkap (termasuk simulasi interaktif pembentukan KAD) 2 kali dalam satu tahun 1M2.5 Mensosialisasikan pemahaman KAD melalui “Iklan Layanan Masyarakat” di media televisi

1M3.1 Melakukan kajian relevansi

Ditjen PUM; Pemprov,

Ditjen PUM, Pemprov

1D2.3 Modul Simulasi interaktif pembentukan KAD

Ditjen PUM

1M2.3 Penyusunan modul simulasi pembentukan KAD

1M2.2 Penyusunan modul tema “Peraturan dan Perundangan KAD”

“Dasar Pemahaman KAD” 1D2.2 Modul sosialisasi “Peraturan dan Perundangan KAD”

Output

“Dasar Pemahaman KAD”

Sub Kegiatan


Pemkab/Pemkot

-

Fasilitator pusat dan provinsi; pihak-pihak yang menjadi sasaran sosialisasi KAD

-

-

Institusi Pendukung

M7 – M12

Dimulai dari M6 sampai waktu tertentu

M5 dan M6 M17 dan M18 M29 dan M30 dst (2x/tahun)

M1 – M4

M1 – M4

Waktu Pelaksanaan


37 | P a g e

-

-

dengan Narasumber/ahli KAD dan praktisi KAD

Rencana Komunikasi

dengan tema: Identifikasi potensi daerah yang akan dikerjasamakan, Permasalahan yang identik antara daerah – daerah yang akan melakukan KAD Keuangan KAD, Pengelolaan aset bersama KAD, Pembagian keuntungan dan kerugian KAD 1D4.1 Tersedianya kajian kemungkinan penerapan sistem insentif

1D4.2 Draft kebijakan insentif KAD

1D4.3 Kegiatan konsultasi publik terselenggara dan diikuti laporannya

1D4.4 Peraturan Insentif KAD

KAD dengan tema : Identifikasi potensi daerah yang akan dikerjasamakan, Permasalahan yang identik antara daerah – daerah yang akan melakukan KAD Keuangan KAD, Pengelolaan aset bersama KAD, Pembagian keuntungan dan kerugian KAD 1M4.1 Melakukan kajian mengenai kemungkinan penerapan sistem insentif yang sesuai dengan peraturan perundangan 1M4.2 Menyusun draft kebijakan pemberian insentif (mekanisme, kriteria, bentuk) 1M4.3 Melakukan kegiatan konsultasi publik “Kebijakan Insentif KAD”

1M4.4 Mulai menerapkan

→ Kegiatan kajian dilakukan Ditjen PUM dengan bantuan pihak provinsi di berbagai wilayah kabupaten/kota dengan tujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan atas kerjasama antar daerah. Kajian ini dilakukan dengan melakukan pemetaan yang mencakup: identifikasi potensi dan permasalahan daerah untuk bekerjasama termasuk isu-isu keuangan KAD; pengelolaan aset bersama; serta bagi hasil (share profit) KAD.

1-A.4.Menerapkan kebijakan Insentif

→ Penerapan kebijakan insentif dimaksudkan untuk mendorong komitmen pemerintah daerah agar melaksanakan KAD.

Output

Sub Kegiatan

Kegiatan Utama

Ditjen PUM

Ditjen PUM, Pemprov

Ditjen PUM

Ditjen PUM


Institutsi di tingkat pusat

-

-

-

Institusi Pendukung

M36

M31– M36

M18 – M30

M6 – M18

Waktu Pelaksanaan


38 | P a g e

Ditjen PUM berkoordinasi dengan Pemprov mengundang narasumber/ahli dan praktisi KAD untuk mendapatkan masukan -

Ditjen PUM berkoordinasi dengan Ditjen Keuda, Ditjen Bina Bangda, Bappenas, Kemenkeu, BPK, DPRRI

Rencana Komunikasi

→ Baseline regional yang dimaksud meliputi: identifikasi potensi SDA & SDM, inventarisasi permasalahan yang dihadapi bersama, dll SDA & SDM, inventarisasi permasalahan yang dihadapi bersama, dll

1-A.7. Menyusun baseline regional daerah yang akan bekerjasama

1-A.6. Meningkatkan peran aktif dan membangun hubungan antar tokoh kunci pendukung KAD

→ Identifikasi dilakukan di wilayah yang akan melaksanakan kerjasama. Meliputi identifikasi terhadap seluruh tokoh kunci pendukung KAD dari kalangan pemerintah (eksekutif dan legislatif), tokoh masyarakat/adat/agama/ pemuda, kelompok masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi, pengusaha, dll

1-A.5. Melakukan identifikasi tokoh kunci pendukung KAD

Kegiatan Utama

1M6.1 Melakukan pertemuan/lokakarya untuk menjalin komunikasi dengan tokoh pendukung KAD yang telah diidentifikasi 1M7.1 Melakukan identifikasi faktor – faktor kunci yang ada di region seperti Fisik (Sarana dan Prasarana) dan Sumber Daya Alam Kependudukan dan Sumber Daya Manusia Hukum dan Kebijakan Aktivitas Sektoral

“Kebijakan Insentif KAD” 1M4.5 Melakukan kegiatan sosialisasi “Kebijakan Insentif KAD” 1M5.1 Melakukan identifikasi tokoh pendukung KAD di daerah

Sub Kegiatan

Pemprov, Pemkab/Pemkot yang akan/ melaksanakan KAD Pemprov, Pemkab/Pemkot yang akan/ melaksanakan KAD

1D7.1 Terkumpulnya data – data yang dibutuhkan, seperti: Fisik (Sarana & Prasarana) dan Sumber Daya Alam Kependudukan dan Sumber Daya Manusia Hukum dan

Pemprov, Pemkab/Pemkot yang akan/ melaksanakan KAD

1D5.1 Dokumentasi tokoh – tokoh / aktor regional KAD

1D6.1 Terbentuk networking informal tokoh – tokoh / aktor regional KAD

Ditjen PUM; Pemprov

1D4.5 Kegiatan sosialisasi terselenggara

Output





terkait Pemkab/Pemkot; Wadah KAD

Institusi Pendukung

M7 – M12 Kegiatan ini bisa dilakukan bersamaan dengan kegiatan 1A3.

M7 – Dst (Terus menerus)

M1 – M6 Bisa dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan sosialisasi dan atau workshop

M36 – M42

Waktu Pelaksanaan


39 | P a g e

Pemkab/Pemkot

Pemprov bisa melakukan mediasi (misalnya dengan lembaga donor) untuk mewujudkan studi ini

Note: Aktor regional yang sudah diidentifikasi sedapat mungkin selalu diundang dalam kegiatan KAD di region yang dimaksud.

Pemprov, Pemkab/Pemkot

-

Rencana Komunikasi

Kegiatan Utama

1D7.2 Data – data faktor kunci region sudah dalam bentuk narasi, statisik dan grafik. 1D7.3 Tersedianya “PETA REGIONAL”, sehingga tergambarkan potensi dan permasalahan regional

1M7.2 Menampilkan data – data terkumpul dalam bentuk narasi, statistik dan grafik

1M7.3 Membuat peta kondisi regional berdasarkan data yang terkumpul dan telah diolah

Kebijakan Aktivitas Sektoral Pemerintahan Sosial Budaya, dll Jejaring dan kerja sama regional yang telah ada

Pemerintahan Sosial Budaya Jejaring dan kerja sama regional yang telah ada

Output

Sub Kegiatan






Institusi Pendukung

M14

M13

Waktu Pelaksanaan


40 | P a g e

Rencana Komunikasi

Kegiatan Utama

Konsep

→ Meliputi visi, misi, identifikasi lingkup serta prioritas sektor/bidang/obyek yang akan dikerjasamakan (berdasarkan data baseline regional yang telah disusun pada tahap inisiasi), & rencana pelaksanaan kerjasama

2-A.2 Menyusun draft KAD

→ Forum yang beranggotakan para tokoh kunci wilayah ini dibentuk untuk mempersiapkan pembentukan wadah/lembaga/ organisasi KAD

2-A.1 Membentuk forum Tokoh Kunci Wilayah

TUJUAN

TAHAP JUDUL TAHAPAN

2D2.2 Tersedianya draft Konsep KAD

2D2.3 Terpublikasikannya Draft Konsep KAD

2M2.3 Mempublikasikan draft konsep KAD melalui mekanisme public hearing

2D2.1 Tim penyusun draft konsep KAD terbentuk

2D1.1 Bertemunya aktor kunci wilayah untuk memperkuat rasa kebersamaan regional 2D1.2 Terbentuknya “Forum Tokoh Kunci”

Output

2M2.2 Tim yang terbentuk menyiapkan dan menyusun draft konsep KAD, terutama visi dan misi serta prioritas obyek kerjasama

2M2.1 “Forum Tokoh kunci” membentuk tim yang bertugas untuk menyiapkan draft konsep KAD& draft rencana kelembagaan dengan difasilitasi oleh Pemprov

2M1.2 Membentuk “Forum Tokoh Kunci” untuk membahas pembentukan KAD

2M1.1 Melakukan pertemuan – pertemuan informal untuk membahas tema – tema KAD

Sub Kegiatan


Pemprov, Forum Tokoh Kunci










M10

M8 – M9

M8

M8

M4 – M7

Institusi Waktu Pendukung Pelaksanaan

41 | P a g e

Diperlukan dukungan dari profesional di bidang KAD untuk melakukan kajian kelembagaan KAD -

-

Pemprov bisa berperan sebagai fasilitator

Pemprov bisa berperan sebagai fasilitator

Rencana Komunikasi

II Dimulainya Kegiatan: Bulan ke 4 PERSIAPAN PENGORGANISASIAN KAD Untuk mendapatkan rancangan kesepakatan yang mencakup berbagai aspek seperti konsep, pengorganisasian, pengelolaan keuangan dll; yang kemudian dituangkan ke dalam suatu nota kesepahaman/MoU ataupun bentuk ikatan lainnya.



2-A.5 Melakukan penguatan komitmen

→ Dalam draft kesepakatan (rancangan MOU) untuk melaksanakan KAD tercakup beberapa hal terkait dengan pembiayaan, pengelolaan serta kegiatan/obyek yang akan dikerjasamakan

2-A.4 Menyusun draft kesepakatan pelaksanaan KAD

→ Meliputi konsep rancangan bentuk wadah/lembaga/organisasi KAD beserta struktur organisasi dan SDM yang akan duduk didalamnya, identifikasi SKPD pelaksana teknis wadah tsb, masa kepengurusan serta masa KAD; serta rencana mekanisme pembiayaannya

2-A.3 Menyusun draft/ rencana wadah kelembagaan

Kegiatan Utama

2D4.1 Tersedianya draft Kesepakatan Bersama (MoU)

2M4.1 Penyusunan draft kesepakatan bersama (MoU) pelaksanaan KAD oleh tim

2D5.1 Terselenggaranya pertemuan rutin aktor kunci KAD yang didokumentasikan

2D3.2 Tersusunnya draft wadah KAD. Draft wadah KAD ini meliputi hal – hal: Bentuk keorganisasian/wadah KAD Struktur wadah KAD SDM pelaksana/penggerak wadah KAD Pembiayaan wadah KAD

2M3.2 Tim menyusun draft wadah KAD sesuai dengan hasil kajian dan kesepakatan bersama

2M5.1 Melakukan pertemuan informal rutin aktor kunci KAD

2D3.1 Laporan kajian akademis mengenai kebutuhan dan bentuk wadah KAD

Output

2M3.1 Tim yang terbentuk melakukan kajian akademis singkat terhadap kebutuhan wadah KAD serta bentuk wadah yang sesuai

Sub Kegiatan










Terus menerus, berkala misalnya 3 kali dalam setahun

M14 - M15

M12 – M13

M10 – M11



42 | P a g e

Pemprov bisa memfasilitasi

Pemprov bisa memfasilitasi

Diperlukan dukungan dari profesional di bidang KAD untuk melakukan kajian kelembagaan KAD

Rencana Komunikasi

2D5.2 Kegiatan seminar/workshop pemahaman KAD terlaksana dan diikuti dengan laporan pelaksanaan kegiatan seminar/workshop pemahaman KAD 2D5.3 Penandatanganan MoU KAD

2M5.2 Melaksanakan seminar/workshop pemahaman KAD yang diikuti oleh aktor – aktor kunci regional, terutama pimpinan/kepala daerah yang (akan) melakukan KAD

2M5.3 Penandatangan Kesepakatan Bersama (MOU)

→ Kegiatan ini melibatkan seluruh tokoh kunci pelaku KAD. Salah satu kegiatan penguatan komitmen adalah penandatangan kesepakatan bersama/MoU

Output

Sub Kegiatan

Kegiatan Utama

Pemkab/Pemkot



Pemprov; Forum Tokoh Kunci


M16

M12



43 | P a g e

Rencana Komunikasi

→ Bentuk wadah KAD tergantung kebutuhan daerah

3-A.3 Membentuk wadah KAD

→ Perjanjian Kerjasama ditandatangani oleh Kepala Daerah yang melakukan KAD

3-A.2 Penandatanganan Perjanjian Kerjasama

→ Draft Perjanjian Kerjasama KAD dibuat oleh Forum Tokoh Kunci Wilayah yang sudah terbentuk

3-A.1 Menyusun draft Perjanjian Kerjasama KAD

Kegiatan Utama

TUJUAN

TAHAP JUDUL TAHAPAN

3D2.1 Perjanjian Kerjasama sudah ditandatangani oleh pimpinan daerah masing – masing dan sah secara hukum

3D3.1 Wadah KAD terbentuk

3M3.1 Membentuk/mendirikan wadah KAD yang disepakati melalui kesepakatan resmi

3D1.1 Draft Perjanjian Kerjasama KAD sudah tersedia

Output

3M2.1 Penandatanganan Perjanjian Kerjasama

3M1.1 Penyusunan draft Perjanjian Kerjasama berdasarkan MoU yang disepakati 3M1.2 Asistensi dan Konsultasi dengan Ditjen PUM dan atau Provinsi

Sub Kegiatan

Forum Tokoh Kunci

Pemkab/Pemkot

Forum Tokoh Kunci


Pemprov/ Fasilitator tingkat provinsi

Pemprov; Ditjen PUM

Pemprov/ Fasilitator tingkat Provinsi; Ditjen PUM

M19

M18

M17 – M18


44 | P a g e

Pemprov/Fasilitator tingkat Provinsi bisa memfasilitasi

Pemprov bisa mendampingi

Perlu pendampingan terhadap Pemkab/Pemkot di dalam menyusun draft Perjanjian Kerjasama

Rencana Komunikasi

III Dimulainya Kegiatan: Bulan ke 17 PEMBENTUKAN WADAH KAD Untuk melegitimasikan 2 tahapan pertama (tahap inisiasi dan persiapan pengorganisasian KAD) dengan membentuk suatu wadah Kerjasama Antar Daerah yang disepakati bersama sesuai dengan kebutuhan dan kondisi regional



3M4.1 Menentukan kriteria SDM yang akan duduk di tiap Pokja.

3-A.4 Melakukan rekrutmen SDM untuk operasional KAD

Misalnya dengan tahapan sbb: Menerima surat lamaran (untuk mendapatkan informasi pengalaman pelamar kerja) Melakukan test dengan materi pengetahuan tentang KAD, kemampuan manajerial, dll Wawancara Memeriksa referensi Keputusan penerimaan SDM

Misalnya dengan pasang iklan di media (surat kabar, internet, radio, dll); menghubungi institusi pendidikan, organisasi profesi, perusahaan pencari tenaga kerja profesional, dll 3M4.3 Proses seleksi & penerimaan

Catatan: 4M2.2-4M2.4 adalah langkah yang dilakukan jika akan merekrut SDM dari kalangan profesional. 3M4.2 Membuka/mengumumkan lowongan pekerjaan.

Meliputi: Jenis keahlian yang dibutuhkan Apakah dari SDM internal PNS) atau eksternal (profesional)

Sub Kegiatan

Kegiatan Utama

3D4.3 Terpilihnya SDM profesional untuk pokja

3D4.2 Terjaringnya beberapa kandidat SDM yang akan duduk dalam Pokja

3D4.1 Kriteria SDM yang dibutuhkan untuk mengisi Pokja

Output

Wadah/organisasi KAD




Pemkab/ Pemkot

Pemkab/ Pemkot

Pemkab/ Pemkot

M21-M22

M20

M20


45 | P a g e

Wadah/organisasi KAD dengan bantuan fasilitator dari provinsi (jika diperlukan)

Rencana Komunikasi


→ Meliputi pembiayaan untuk kegiatan operasional dan implementasi program/ kegiatan; serta kejelasan pengelolaan aset

3-A.6 Menentukan mekanisme pembiayaan dan pengelolaan aset kegiatan KAD

→ Draft Perencanaan terdiri dari: Draft Renstra wilayah Draft milestones wilayah Draft action plan KAD

3-A.5 Menyusun draft perencanaan KAD

Kegiatan Utama

→Pembahasan sumber pembiayaan & mekanisme penganggaran mengacu pada peraturan perundangan/ regulasi terkait serta kemampuan/kapasitas daerah →Pembahasan mekanisme pembiayaan untuk implementasi kegiatan/ program KAD mengacu pada dokumen prencanaan yang telah disepakati

3D6.1 Teridentifikasinya beberapa alternatif sumber pembiayaan & mekanisme penganggaran untuk kegiatan operasional KAD serta implementasi kegiatan/program KAD

3D5.1 Draft Renstra wilayah KAD 3D5.2 Draft Milestone wilayah KAD 3D5.3 Draft Action Plan KAD

3M6.1 Pembahasan alternatif sumbersumber pembiayaan dan mekanisme penganggaran (baik untuk operasional maupun implementasi kegiatan/ program KAD)


3D4.4 Pemahaman SDM terpilih terhadap tupoksi serta hak/kewajibannya

3M4.4 Orientasi bagi SDM terpilih →Yaitu pengenalan situasi kerja pada pegawai tentang konsep wadah KAD, tupoksinya, hak SDM ybs (penghasilan, jam kerja, hak cuti, fasilitas dll), ruang lingkup tugas, dll 3M5.1 Menyusun draft Renstra wilayah KAD 3M5.2 Menyusun draft Milestone wilayah KAD 3M5.3 Menyusun draft Action Plan KAD Wadah/organisasi KAD




Output

Sub Kegiatan


Pemkab/ Pemkot; Pemprov/ Fasilitator tingkat provinsi


Pemkab/ Pemkot

M27 - M29

M24 – M26

M24 – M26

M24 – M26

M23


46 | P a g e

Wadah/organisasi KAD berkoordinasi dengan pemkab/pemkot terkait serta bantuan fasilitator dari provinsi (jika diperlukan)

Wadah KAD menyusun draft perencanaan berkoordinasi dengan pemkab/pemkot terkait serta bantuan dari fasilitator tingkat provinsi (jika diperlukan)

Rencana Komunikasi


→ Kegiatan ini dimaksudkan agar daerah yang akan melakukan KAD mendapatkan gambaran jelas tentang inisasi, pembentukan dan implementasi KAD, sehingga bisa mengetahui faktorfaktor kritis yang menentukan keberhasilan maupun kegagalan suatu KAD.

3M8.2 Pihak kabupaten/kota yang melakukan KAD melakukan studi banding

(bisa dijadikan satu rangkaian dengan kegiatan sosialiasi)

3M8.1 Ditjen PUM/Propinsi memobilisasi/ mengorganisir kegiatan studi banding yang diikuti oleh pihak pemerintah daerah kabupaten/kota propinsi

3-A.8 Transfer Best Practices

→ Perda dimaksudkan untuk memberi kekuatan hukum serta keberlanjutan wadah KAD yang sudah terbentuk

3D8.2 Terselenggaranya kegiatan studi banding yang dilakukan sendiri oleh pihak daerah yang bekerjasama

3D8.1 Terselenggaranya kegiatan studi banding yang dimobilisasi Ditjen PUM/Propinsi

3D7.2 Ditetapkannya Perda tentang KAD

3D6.2 Kesepakatan/komitmen para anggota KAD tentang sumber pembiayaan dan penganggarannya 3D7.1 Draft Perda KAD

3M6.2 Penentuan sumber pembiayaan serta mekanisme penganggarannya

3M7.1 Melakukan inisiasi penyusunan Perda Pembantukan wadah KAD 3M7.2 Menetapkan Perda KAD

Output

Sub Kegiatan

3-A.7 Membuat Perda ttg Pembentukan wadah KAD

Kegiatan Utama


Ditjen Pum, Pemprov,

Pemkab/Pemkot/DPRD

Pemkab/Pemkot/DPRD



Wadah KAD

Pemkab/ Pemkot/ Wadah KAD

Pemprov; Ditjen PUM

Pemkab/ Pemkot; Pemprov/ Fasilitator tingkat provinsi Pemprov; Ditjen PUM

M17 – M18

M5 – M6 M17 – M18 M29 – M30

M36

M18 – M36

M30


-

47 | P a g e

Ditjen PUM/ Pemprov memfasilitasi

Perda dibuat oleh masingmasing Pemkab/Pemkot yang melakukan KAD dengan difasilitasi oleh Pemprov dan berkonsultasi dengan Ditjen PUM

Rencana Komunikasi


3-A.10 Melakukan sinkronisasi/har monisasi peraturan perundangan terkait mekanisme pembiayaan dan pertanggungjawa ban KAD

3-A.9 Melakukan kajian & revisi peraturan perundangan tentang alternatif bentuk wadah KAD

Kegiatan Utama 3D9.1 Kajian peraturan perundangan terkait wadah/organisasi KAD 3D9.2 Revisi peraturan perundangan terkait wadah/organisasi KAD 3D10.1 Sinkronisasi/harmonisasi peraturan perundangan terkait meknisme pembiayaan dan pertanggungjawaban KAD

3M9.2 Melakukan revisi peraturan perundangan terkait wadah/organisasi KAD

3M10.1 Melakukan sinkronisasi/harmonisasi peraturan perundangan terkait meknisme pembiayaan dan pertanggungjawaban KAD

Output

3M9.1 Melakukan kajian peraturan perundangan terkait wadah/organisasi KAD

Sub Kegiatan

Ditjen PUM

Ditjen PUM



Pemprov; Pemkab/ Pemkot; Instansi terkait di tingkat pusat

M1 – M36

M19 – M36

M1 – M18


48 | P a g e

Ditjen PUM berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait seperti Kemenkeu, Bappenas, KPDT dll.

Ditjen PUM berkomunikasi dan bekerja sama dengan daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) serta Kementerian dan Lembaga terkait

Rencana Komunikasi


4-A.2 Memfasilitasi komunikasi antar SKPD di bidang pelayanan pubik tertentu

→Kelompok Kerja atau Pokja (working group) yang dibentuk nantinya akan melaksanakan kegiatan/operasional KAD, menjembatani & mengkomunikasikan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan kepada para daerah anggota KAD

4-A.1 Membentuk Kelompok Kerja pelaksana KAD

Kegiatan Utama

TAHAP JUDUL TAHAPAN TUJUAN

4D1.2 Tersedianya Job description tiap bidang Pokja

4D1.3 Terbentuknya beberapa Pokja bidang tertentu 4D2.1 Terjadinya komunikasi , kerjasama dan koordinasi (3k) antar SKPD terkait

4M1.3 Pembentukan beberapa Pokja dengan bidang tertentu 4M2.1 Mengadakan pertemuan rutin untuk komunikasi antar SKPD →sejak terbentuk wadah sampai dengan implementasi kegiatan

4D1.1 Teridentifikasinya Bidang-bidang Pokja yang dibutuhkan

Output

4M1.2 Melakukan kajian terhadap Job Description (Analisa jabatan) tiap bidang Pokja, meliputi: • Pola tugas • Hak dan kewajiban • Wewenang • Tanggung Jawab • SDM yang dibutuhkan

4M1.1 Melakukan kajian terhadap bidang pokja yang dibutuhkan (disesuaikan dengan bidang/obyek yang dikerjasamakan)

Sub Kegiatan








Mulai M22 dan bersifat terus menerus

M25

M24

M24


49 | P a g e

Wadah/organisasi KAD yang sudah terbentuk dengan SKPD dari tiap daerah anggota KAD; dibantu fasilitator provinsi (jika diperlukan)

Wadah/organisasi KAD dengan bantuan fasilitator dari provinsi

Rencana Komunikasi

IV Dimulainya Kegiatan: Bulan ke 17 IMPLEMENTASI KAD Untuk melaksanakan semua rencana dan kesepakatan yang sudah dibuat melalui wadah KAD yang sudah dibentuk



4-A.3. Membuka dan membina hubungan dengan sumber pendanaan

→Wadah KAD memfasilitasi komunikasi dg tujuan untuk mensinergikan program kerja masing-masing SKPD agar terjadi keselarasan program kerja yang manfaatnya dirasakan wilayah secara bersamasama

Kegiatan Utama

4M3.2 Mengadakan pertemuan dengan sumber pendanaan untuk menjajaki kemungkinan kerjasama/ mendapat bantuan

4M3.1 Pembahasan kegiatan KAD yang membutuhkan bantuan/kerjasama (teknis maupun dana) dari luar

Sub Kegiatan

4D3.2 Kesepakatan bentuk kerjasama/ bantuan yang akan diberikan

(misalnya pihak swasta yang bergerak di bidang tertentu, kementrian terkait di tingkat pusat, perguruan tinggi, donor, dll)

4D3.1 Daftar kegiatan+ jenis/ besarnya bantuan (teknis maupun dana) + identitas sumber dana

Output

Wadah/organisasi KAD; Pemkot/Pemkab





M32

M31


Rencana Komunikasi

50 | P a g e

Wadah/organisasi KAD difasilitasi oleh Provinsi/fasilitator tingkat propinsi, dengan sumber pendanaan

Wadah/organisasi KAD berkoordinasi dengan Pemprov difasilitasi oleh fasilitator tingkat propinsi


5M1.5 Sosialisasi terbentuknya Sekber di tingkat pusat dan daerah

5M1.3 Pembahasan konsep kelembagaan/ pembiayaan Sekber dan draft Keputusan Menteri Dalam Negeri 5M1.4 Pembentukan Sekretariat Bersama yang diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri

5D1.2 Draft Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Sekber 5D1.3 Konsep Sekber serta Keputusan Mendagri Final, siap untuk di implementasikan 5D1.4 Terbentuknya Sekretariat Bersama & diberlakukannya Keputusan Mendagri 5D1.5 Kegiatan sosialisasi Sekber terselenggara

5D1.1 Konsep kelembagaan dan pembiayaan Sekber

5M1.1 Menyusun konsep Sekber (di tingkat pusat) meliputi: Keanggotaan/struktur organisasi Tugas/fungsi/wewenang Prosedur dan Tata Kerja Mekanisme Pembiayaan 5M1.2 Penyusunan Draft Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Sekber

5-A.1. Membentuk Sekretariat Bersama (Sekber) KAD di tingkat pusat

→ Sekber diharapkan bisa menjadi: Pusat Pelayanan KAD (KAD Centre) yang memberikan fasilitasi/mediasi/ inisiasi bagi KAD yang membutuhkan Wadah 3K (komunikasi, koordinasi, dan kerjasama) bagi stakeholder terkait di tingkat pusat shg mempermudah proses sinkronisasi/ harmonisasi/ revisi peraturan Melakukan pembinaan dan pengawasan (binwas) dengan mendukung terselenggaranya kegiatan monev Menyelenggarakan capacity building bagi daerah yang membutuhkan

Output

Sub Kegiatan

Instansi Pusat terkait


Ditjen PUM

Ditjen PUM


-

-

Institusi Pendukung

Ditjen PUM

Ditjen PUM

Ditjen PUM


M10-M12

M9

M7 – M8

M3 – M6

M1 – M3

Waktu Pelaksanaan

51 | P a g e

Ditjen PUM koordinasi dg instansi pusat terkait & Pemprov

Ditjen PUM berkoordinasi dengan Bappenas, serta kementrian/ lembaga terkait di tingkat pusat ; bekerjasama dengan narasumber/ahli KAD

-

Ditjen PUM bekerjasama dengan narasumber/ahli KAD

Rencana Komunikasi

V Dimulainya Kegiatan: Bulan ke 1 MONITORING EVALUASI & PENINGKATAN KAPASITAS (CAPACITY BUILDING) 1. Melakukan komunikasi, kerjasama dan koordinasi (3k) di tingkat pusat & provinsi untuk mendukung inisiatif KAD. 2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap KAD 3. Meningkatkan kualitas SDM yang terkait dengan KAD di semua tingkatan.

Kegiatan Utama

TUJUAN

TAHAP JUDUL TAHAPAN



→ Proses Monev dilakukan secara berkala (setiap tahun)

5-A.3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi

→Stakeholder di pusat meliputi Kemdagri, Bappenas, KPDT, Kemkeu, KKUKM, dan kementrian teknis lainnya. Salah satu prioritas kegiatan 3K adalah kegiatan kajian, harmonisasi/sinkronisasi dan revisi peraturan perundangan terkait KAD dengan cara berkoordinasi dengan kementrian/lembaga terkait

5-A.2. Meningkatkan 3K antar stakeholder di tingkat pusat

Kegiatan Utama

5D3.1 Database/Informasi SWOT daerah yang sudah melakukan KAD beserta identifikasi permasalahan yang dihadapi 5D3.2 Kriteria Indikator/parameter Monev

5M3.2 Menentukan kriteria/indikator monev yang terukur

5M2.3 Surat Keputusan/ Edaran Bersama instansi pusat terkait untuk penyelesaian masalah KAD

5D2.1 Terbentuknya networking antar lembaga/ kementrian terkait di tingkat pusat serta kesepakatan untuk mengadakan pertemuan berkala 5D2.2 Informasi terbaru tentang KAD serta tersedianya beberapa alternatif pemecahan masalah KAD

Output

5M3.1 Melakukan pemetaan KAD, berupa pengumpulan data ataupun informasi tentang kekuatan/ peluang dan kelemahan/ hambatan (SWOT) daerah yang sudah melakukan KAD

→ Misalnya untuk menyelesaikan permasalahan KAD yang melibatkan lebih dari satu lembaga/kementrian di tingkat pusat)

5M2.3 Membuat Surat Keputusan/ Edaran Bersama, jika diperlukan

5M2.2 Mengadakan pertemuan berkala untuk berbagi informasi (sharing) perkembangan terbaru serta membahas permasalahan KAD

5M2.1 Mengadakan pertemuan untuk menjalin komunikasi awal antar lembaga/kementrian terkait di tingkat pusat

Sub Kegiatan

Ditjen PUM/ Sekber

Ditjen PUM, Pemprov

Ditjen PUM/ Sekber

Ditjen PUM/ Sekber

Ditjen PUM


-

Pemkab/ Pemkot; Wadah KAD




Institusi Pendukung

M1 – M6

M1 – M6

M3 - dst

M3 – dst

M1 – M2

Waktu Pelaksanaan


52 | P a g e

Ditjen PUM berkoordinasi dengan Bappenas, dan bekerjasama

Ditjen PUM bekerja sama dengan Pemerintah Propinsi

Ditjen PUM berkoordinasi dengan kementrian/lembaga terkait di tingkat pusat

Ditjen PUM berkoordinasi dengan Bappenas mengundang semua kementrian/lembaga terkait di tingkat pusat (Ditjen Bina Bangda Kemendagri, Kemenkeu, KPDT, KKUKM dan kementrian teknis terkait lainnya)

Rencana Komunikasi

→ Penguatan peran propinsi dalam KAD dilakukan terutama melalui mekanisme dekonsentrasi

5-A.4. Optimalisasi, revitalisasi dan penguatan peran propinsi

Kegiatan Utama

5D4.1 Tersedianya kajian kemungkinan penggunaan dana dekonsentrasi untuk KAD oleh Pemprov 5D4.2 Draft kebijakan mekanisme penggunaan dana dekonsentrasi untuk KAD

5M4.2 Menyusun draft kebijakan mengenai mekanisme penggunaan dana dekonsentrasi untuk KAD

Ditjen PUM/ Sekber

Ditjen PUM

Ditjen PUM/ Sekber ; Pemprov

Ditjen PUM/ Sekber

Institusi Pendukung

Instansi terkait di tingkat Pusat

Instansi terkait di tingkat Pusat

Pemprov; Pemkab/ Pemkot; Wadah KAD

-

Ditjen PUM/ Sekber

5D3.6 Implementasi kebijakan KAD 5D3.7 Hasil kegiatan monev berkala

-

Ditjen PUM/ Sekber

5D3.4 Beberapa alternatif kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan KAD 5D3.5 Kebijakan terpilih untuk di implementasikan

-

Ditjen PUM/ Sekber

5D3.3 Hasil evaluasi KAD

Output

5M4.1 Melakukan kajian kemungkinan penggunaan dana dekonsentrasi oleh pihak propinsi untuk mendorong/memfasilitasi KAD di Kabupaten/Kota yang berada di dalam wilayahnya

5M3.3 Melakukan kajian/analisa terhadap data/informasi KAD yang sudah teridentifikasi dengan menggunakan indikator monev 5M3.4 Mengidentifikasi alternatif kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan KAD berdasarkan hasil evaluasi 5M3.5 Menentukan kebijakan terkait KAD yang akan di implementasikan dengan melakukan analisa terhadap beberapa alternatif kebijakan 5M3.6 Mengimplementasikan kebijakan KAD terpilih 5M3.7 Melakukan kegiatan monev KAD secara berkala

Sub Kegiatan


M7 – M12

M1 – M6

Tiap M12

M11

M11

M10

M7 – M9

Waktu Pelaksanaan


53 | P a g e

Ditjen PUM berkoordinasi dengan Kemenkeu, BPK Bappenas, DPRRI serta narasumber yang ahli KAD dan praktisi KAD

Ditjen PUM/Sekber berkoordinasi dengan Pemprov untuk malkasanakan monev terhadap wadah KAD

dengan narasumber/ahli KAD; serta DPRRI (saat membuat kebijakan)

Rencana Komunikasi

→ Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan dilakukan di semua tingkatan dan tahapan, sejak tahap inisiasi dengan prioritas berupa penyelenggaraan kegiatan pelatihan KAD yang bertujuan untuk mencetak fasilitator-

5-A.5. Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Dalam Kerangka KAD

Kegiatan Utama 5D4.3 Draft kebijakan mekanisme penggunaan dana dekonsentrasi untuk KAD yang telah mendapatkan masukan 5D4.4 Regulasi/Peraturan tentang Penggunaan Dana Dekonsentrasi untuk KAD 5D4.5 Terlaksananya kegiatan “Penggunaan Dana Dekonsentrasi untuk KAD”

5D5.1 Fasilitator KAD terlatih di tingkat pusat

5D5.2 Fasilitator KAD terlatih di tingkat propinsi

5M4.3 Melakukan kegiatan konsultasi publik draft kebijakan penggunaan dana Dekonsentrasi untuk KAD

5M4.4 Implementasi kebijakan “Penggunaan Dana Dekonsentrasi untuk KAD”

5M4.5 Pendampingan implementasi kegiatan “Penggunaan Dana Dekonsentrasi untuk KAD”

5M5.1 Mengadakan pelatihan Fasilitator KAD di tingkat pusat → Fasilitator di tingkat pusat nantinya akan melaksanakan kegiatan capacity building bagi pemprov 5M5.2 Mengadakan pelatihan Fasilitator KAD di tingkat propinsi → Fasilitator di tingkat provinsi nantinya akan melaksanakan kegiatan capacity building bagi Pemkab/Pemkot

Output

Sub Kegiatan

Ditjen PUM

Ditjen PUM

Ditjen PUM/ Sekber

Ditjen PUM/ Sekber

Ditjen PUM/ Sekber


Pemprov; Pemkab/Pemkot yg akan/sedang melaksanakan KAD

-

Pemprov; Fasilitator di tingkat pusat

Pemprov

Pemprov, PemKab/Kota, Wadah KAD

Institusi Pendukung

M7 – M18

M1– M6

M19 -24

M16 – M18

M13 – M15

Waktu Pelaksanaan


54 | P a g e

Ditjen PUM dibantu oleh Fasilitator tingkat pusat mengadakan pelatihan fasilitator provinsi (seperti praktisi KAD/ Perguruan tinggi,dll)

Ditjen PUM bekerjasama dengan praktisi KAD

Ditjen PUM melakukan pendampingan awal saat Pemprov mengimplementasi kebijakan dana dekonsentrasi KAD

Ditjen PUM/Sekber mengundang pihak Pemprov & Pemkab/ Pemkot/Wadah KAD untuk mendapat input/masukan terhadap draft kebijakan -

Rencana Komunikasi

5D5.3 Desain Kegiatan capacity building yang dibutuhkan pihak pemprov untuk mengawal/ mendorong/ memperkuat/ memfasilitasi KAD di wilayahnya

5D5.4 Pelaksanaan kegiatan Capacity Building bagi pemerintah provinsi

5D5.5 Desain Kegiatan capacity building yang dibutuhkan Pemerintah Kabupaten/Kota

5M5.3 Melakukan identifikasi dan menyusun bentuk/jenis desain capacity building yang dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi

5M5.4 Melaksanakan kegiatan capacity building yang telah di identifikasi

5M5.5 Melakukan identifikasi dan menyusun bentuk/jenis desain capacity building yang dibutuhkan oleh Pemkab/kota untuk melaksanakan KAD

fasilitator KAD di tingkat pusat dan provinsi agar bisa menjadi mentor ataupn narasumber untuk daerah-daerah yang akan membentuk KAD → Identifikasi dilakukan dari hasil kegiatan 5M3.1, dimaksudkan untuk mengawal/ mendorong/ memperkuat/ memfasilitasi KAD yang terjadi di wilayahnya

Output

Sub Kegiatan

Kegiatan Utama

Pemprov, Pemkab/Kota

Ditjen PUM/ Sekber; Pemprov



-

Narasumber/ahli/ Praktisi KAD/PT di prov ybs

-

Institusi Pendukung

M19 – M21

M13 – M 18

M7 – M12

Waktu Pelaksanaan


55 | P a g e

Pemprov bekerjasama dengan narasumber/ahli/ praktisi KAD, dibantu oleh Fasilitator tingkat Provinsi

Ditjen PUM/Sekber dibantu oleh Fasilitator tingkat Pusat; bekerjasama dengan narasumber/ ahli/ praktisi KAD/ Perguruan tinggi di daerah

Ditjen PUM/Sekber bekerjasama dengan narasumber/ahli/ praktisi KAD, dibantu oleh Fasilitator tingkat Pusat

Rencana Komunikasi

→ Ditjen PUM dan pemerintah propinsi mendorong wadah KAD yang sudah ada untuk membentuk Asosiasi KAD yang bersifat organisasi informal non struktural sebagai wadah dan media komunikasi sesama wadah KAD

5-A.6. Mendorong terbentuknya Asosiasi KAD di tingkat pusat

Kegiatan Utama

5M6.2 Pembentukan Asosiasi KAD

5M6.1 Mengadakan pertemuan untuk menjalin komunikasi awal antar KAD yang sudah terbentuk di seluruh Indonesia

→Kegiatan ini dapat berbentuk penyuluhan, bimbingan teknis atau pendidikan dan pelatihan (diklat) terkait dengan operasional KAD seperti meningkatkan kemampuan aparat pelaksana KAD, tata cara/teknik bernegosiasi, dll

5M5.6 Melaksanakan kegiatan capacity building bagi daerah kabupaten/kota yang membutuhkan.

Sub Kegiatan

5D6.2 Terbentuknya Asosiasi KAD

5D6.1 Pertemuan awal untuk menjalin komunikasi antar KAD

5D5.6 Pelaksanaan kegiatan capacity building di tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh fasilitator KAD propinsi

Output

Pemprov; Pemkab/Pemkot; wadah KAD yang sudah terbentuk


Pemprov


Ditjen PUM/ Sekber

Pemkab/ Pemkot, Wadah KAD

Pemkab/Pemkot yang akan atau sedang melaksanakan KAD

Institusi Pendukung

M10 - M12

M7 - M9

M25 - dst

Waktu Pelaksanaan


56 | P a g e

Ditjen PUM/Sekber berkoordinasi dengan pihak Propinsi menginisiasi pertemuan awal antar wadah KAD yang sudah terbentuk untuk membentuk “Asosiasi KAD” di Indonesia

Pemprov dibantu oleh Fasilitator tingkat Provinsi; bekerjasama dengan narasumber/ ahli/ praktisi KAD/ Perguruan tinggi di daerah

Rencana Komunikasi

Buku Panduan Pembentukan dan Pelaksanaan KAD yang menjelaskan dengan detil langkah – langkah pembentukan dan pelaksanaan KAD

Modul Sosialisasi “Dasar Pemahaman KAD” Modul sosialisasi “Peraturan dan Perundangan KAD” Modul Simulasi Interaktif Pembentukan KAD Kegiatan sosialisasi KAD terselenggara dan diikuti dengan laporan penyelenggaraan kegiatan

Ditayangkannya “Iklan Layanan Masyarakat” mengenai pemahaman KAD

Kajian relevansi KAD dengan tema: Identifikasi potensi daerah yang akan dikerjasamakan, Permasalahan yang identik antara daerah – daerah yang akan melakukan KAD Keuangan KAD, Pengelolaan aset bersama KAD, Pembagian keuntungan dan kerugian KAD

Tersedianya kajian kemungkinan penerapan sistem insentif Draft kebijakan insentif KAD Kegiatan konsultasi publik terselenggara dan diikuti laporannya Peraturan Insentif KAD Kegiatan sosialisasi terselenggara

Dokumentasi tokoh – tokoh/aktor regional KAD

1D2.1 1D2.2 1D2.3 1D2.4

1D2.5

1D3.1

1D4.1 1D4.2 1D4.3 1D4.4 1D4.5

1D5.1

Judul Output

1D1.1

Kode Output

Output

1-A.5

1-A.4

1-A.3

1-A.2

1-A.1

Nomor Kegiatan Utama

Matrik 4 Rencana Aksi berdasarkan Output

3.3 Rencana Aksi berdasarkan Output (Deliverables)

Pemprov, Pemkab/Pemkot yang akan

Ditjen PUM Ditjen PUM Ditjen PUM, Pemprov Ditjen PUM Ditjen PUM, Pemprov

Ditjen PUM, Pemprov,

Ditjen PUM

Ditjen PUM Ditjen PUM Ditjen PUM, Pemprov Ditjen PUM, Pemprov

Ditjen PUM


57 | P a g e

M1 - M6

M6 – M18 M18 – M30 M31 – M36 M36 M36 – M42

M7 – M12

M1 – M4 M1 – M4 M1 – M4 M5 dan M6 M17 dan M18 M29 dan M30 Dst (2x/tahun) Dimulai dari M6 sampai waktu tertentu

M1 – M4

Waktu Pelaksanaan


Terkumpulnya data – data yang dibutuhkan, seperti: Fisik (Sarana dan Prasarana) dan Sumber Daya Alam Kependudukan dan Sumber Daya Manusia Hukum dan Kebijakan Aktivitas Sektoral Pemerintahan Sosial Budaya Jejaring dan kerja sama regional yang telah ada Data – data faktor kunci region sudah dalam bentuk narasi, statisik dan grafik.

Tersedianya “PETA REGIONAL”, sehingga tergambarkan potensi dan permasalahan regional

Bertemunya aktor kunci wilayah untuk memperkuat rasa kebersamaan regional

Terbentuknya “Forum Tokoh Kunci”

Tim penyusun draft konsep KAD terbentuk Tersedianya draft Konsep KAD

Terpublikasikannya Draft Konsep KAD

Laporan kajian akademis mengenai kebutuhan dan bentuk wadah KAD Tersusunnya draft wadah KAD. Draft wadah KAD ini meliputi hal – hal: Bentuk keorganisasian/wadah KAD Struktur wadah KAD SDM pelaksana/penggerak wadah KAD Pembiayaan wadah KAD

Tersedianya draft Kesepakatan Bersama (MoU)

1D7.1

1D7.3

2D1.1

2D1.2

2D2.1 2D2.2

2D2.3

2D3.1 2D3.2

2D4.1

1D7.2

Terbentuk networking informal tokoh – tokoh/aktor regional KAD

Judul Output

1D6.1

Kode Output

Output

2-A.4

2-A.3

2-A.2

2-A.1

1-A.7

1-A.6



Pemprov, Forum Tokoh Kunci Pemprov, Forum Tokoh Kunci


Pemprov, Forum Tokoh Kunci Pemprov, Forum Tokoh Kunci



Pemprov, Pemkab/Pemkot yang akan atau melaksanakan KAD




atau melaksanakan KAD


58 | P a g e

M14 – M15

M10 – M11 M12 – M13

M10

M8 M8 – M9

M8

M4 – M7

M14

M13

M7 – M12 Kegiatan ini bisa dilakukan bersamaan dengan kegiatan 1A3

M7 – Dst (Terus Menerus)

Bisa dilaksanakan bersamaan dg sosialisasi

Waktu Pelaksanaan


Kegiatan seminar/workshop pemahaman KAD terlaksana dan diikuti dengan laporan pelaksanaan kegiatan seminar/workshop pemahaman KAD Penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU)

Draft Perjanjian Kerjasama KAD sudah tersedia

Perjanjian Kerjasama sudah ditandatangani oleh pimpinan daerah masing – masing dan sah secara hukum

Wadah KAD terbentuk

Kriteria SDM yang dibutuhkan untuk mengisi Pokja Terjaringnya beberapa kandidat SDM yang akan duduk dalam Pokja Terpilihnya SDM profesional untuk Pokja Pemahaman SDM terpilih terhadap tupoksi serta hak/kewajibannya

Draft Renstra wilayah KAD Draft Milestone wilayah KAD Draft Action Plan KAD

Teridentifikasinya beberapa alternatif sumber pembiayaan & mekanisme penganggaran untuk kegiatan operasional KAD serta implementasi kegiatan/program KAD Kesepakatan/komitmen para anggota KAD tentang sumber pembiayaan dan penganggarannya

Draft Perda KAD Ditetapkannya Perda tentang KAD

Terselenggaranya kegiatan studi banding yang dimobilisasi Ditjen PUM/Propinsi

Terselenggaranya kegiatan studi banding yang dilakukan sendiri oleh pihak daerah yang bekerjasama

2D5.2

3D1.1

3D2.1

3D3.1

3D4.1 3D4.2 3D4.3 3D4.4

3D5.1 3D5.2 3D5.3

3D6.1

3D7.1 3D7.2

3D8.1

3D8.2

3D6.2

2D5.3

Terselenggaranya pertemuan rutin aktor kunci KAD yang didokumentasikan

Judul Output

2D5.1

Kode Output

Output

3-A.8

3-A.7

3-A.6

3-A.5

3-A.4

3-A.3

3-A.2

3-A.1

2-A.5



Ditjen Pum, Pemprov

Pemkab/Pemkot/DPRD Pemkab/Pemkot/DPRD


Wadah/organisasi KAD Wadah/organisasi KAD Wadah/organisasi KAD


Forum Tokoh Kunci

Pemkab/Pemkot

Forum Tokoh Kunci

Ditjen Pum, Pemprov, Pemkab/Pemkot




59 | P a g e

M5 – M6 M17 – M18 M29 – M30 M 17 – M18

M18 – M36 M36

M30

M27 – 29

M24 – M26 M24 – M26 M24 – M26

M20 M20 M21 – 22 M23

M19

M18

M17 – M18

M16

Terus menerus, berkala M12

Waktu Pelaksanaan


Sinkronisasi/harmonisasi peraturan perundangan terkait mekanisme pembiayaan dan pertanggungjawaban KAD

Teridentifikasinya bidang-bidang Pokja yang dibutuhkan Tersedianya Job Description tiap bidang Pokja Terbentuknya beberapa Pokja dengan bidang tertentu

Terjadinya komunikasi , kerjasama dan koordinasi (3k) antar SKPD terkait

Daftar kegiatan + jenis/besarnya bantuan (teknis maupun dana) + identitas sumber dana Kesepakatan bentuk kerjasama/bantuan yang akan diberikan

Konsep kelembagaan dan pembiayaan Sekretariat Bersama (Sekber) Draft Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Sekber Konsep Sekber serta Keputusan Mendagri Final, siap untuk diimplementasikan Terbentuknya Sekber dan diberlakukannya Keputusan Mendagri tentang Pembentukan Sekber Kegiatan sosialisasi Sekber terselenggara

Terbentuknya networking antara lembaga/kementrian terkait di tingkat pusat serta kesepakatan untuk mengadakan pertemuan berkala Informasi terbaru tentang KAD serta tersedianya beberapa alternatif pemecahan masalah KAD Surat Keputusan/Surat Edaran Bersama instansi pusat terkait untuk penyelesaian masalah KAD

Data/Informasi SWOT daerah yang sudah melakukan KAD beserta identifikasi permasalahan yang dihadapi

3D10.1

4D1.1 4D1.2 4D1.3

4D2.1

4D3.1

5D1.1 5D1.2 5D1.3 5D1.4

5D2.1

5D3.1

5D2.3

5D2.2

5D1.5

4D3.2

Kajian peraturan perundangan terkait wadah/organisasi KAD Revisi peraturan perundangan terkait wadah/organisasi KAD

Judul Output

3D9.1 3D9.2

Kode Output

Output

5-A.3

5-A.2

5-A.1

4-A.3

4-A.2

4-A.1

3-A.10

3-A.9


Ditjen PUM, Pemprov

Ditjen PUM/Sekber

Ditjen PUM




Ditjen PUM

Ditjen PUM Ditjen PUM


60 | P a g e

M1 – M6

M3 – dst

M3 – dst

M1 – M2

M10 – M12

M1 – M3 M3 – M6 M7 – M8 M9

M32

M31

Mulai M22 dan bersifat terus menerus

M24 M24 M25

M1 – M36

M1 – M18 M19 – M36

Waktu Pelaksanaan


Tersedianya kajian kemungkinan penggunaan dana dekonsentrasi untuk KAD oleh Pemprov Draft kebijakan mekanisme penggunaan dana dekonsentrasi untuk KAD Draft kebijakan mekanisme penggunaan dana dekonsentrasi untuk KAD yang telah mendapatkan masukan (dari kegiatan Konsultasi Publik) Regulasi/Peraturan tentang Penggunaan dana Dekonsentrasi untuk KAD Terlaksananya kegiatan “Penggunaan Dana Dekonsentrasi untuk KAD”

Fasilitator KAD terlatih di tingkat pusat Fasilitator KAD terlatih di tingkat propinsi Desain kegiatan Capacity building yang dibutuhkan pihak pemprov untuk mengawal/mendorong/memperkuat/memfasilitasi KAD Pelaksanaan kegiatan Capacity Building bagi pemerintah propinsi Desain kegiatan Capacity Building yang dibutuhkan pemerintah kabupaten/kota Pelaksanaan kegiatan capacity building di tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh fasilitator KAD propinsi

Pertemuan awal untuk menjalin komunikasi antar KAD Terbentuknya Asosiasi KAD

5D4.1

5D5.1 5D5.2 5D5.3

5D6.1 5D6.2

5D5.4 5D5.5 5D5.6

5D4.4 5D4.5

5D4.2 5D4.3

Kriteria indikator/parameter Monev Hasil evaluasi KAD Beberapa alternatif kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan KAD Kebijakan terpilih untuk diimplementasikan Implementasi kebijakan KAD Hasil kegiatan monev berkala

Judul Output

5D3.2 5D3.3 5D3.4 5D3.5 5D3.6 5D3.7

Kode Output

Output

5-A.6

5-A.5

5-A.4


Ditjen PUM/ Sekber; Pemprov Pemprov; Pemkab/Pemkot; wadah KAD yang sudah terbentuk

Ditjen PUM/Sekber; Pemprov Pemprov, Pemkab/Kota Pemprov

Ditjen PUM Ditjen PUM Ditjen PUM/Sekber; Pemprov

Ditjen PUM/Sekber

Ditjen PUM


Ditjen PUM/Sekber


61 | P a g e

M7 - M9 M10 - M12

M13 – M18 M19 –M21 M25 - dst

M1 – M6 M7 – M18 M7 – M12

M16 – M18 M19 – M24

M7 – M12 M13 – M15

M1 – M6

M1 – M6 M7 – M9 M10 M11 M11 Tiap M12

Waktu Pelaksanaan


Institusi Penanggung Jawab Kode

Ditjen PUM

Ditjen PUM

Ditjen PUM

Ditjen PUM

Ditjen PUM

Ditjen PUM, Pemprov

Ditjen PUM, Pemprov

Ditjen PUM/ Sekber

Ditjen PUM

Ditjen PUM

M1 – M2

M1 – M3

M1 – M4

M1 – M4

M1 – M4

M1 – M4

M1 – M6

M1 – M6

M1 – M6

M1– M6

5M5.1

5M4.1

5M3.2

5M3.1

1M2.3

1M2.2

1M2.1

1M1.1

5M1.1

5M2.1

INSTITUSI PENANGGUNG JAWAB: DITJEN PUM

Waktu Pelaksanaan

Melakukan kajian kemungkinan penggunaan dana dekonsentrasi oleh pihak propinsi untuk mendorong/memfasilitasi KAD di Kabupaten/Kota yang berada di dalam wilayahnya Mengadakan pelatihan Fasilitator KAD di tingkat pusat

Melakukan pemetaan KAD, berupa pengumpulan data ataupun informasi tentang kekuatan/ peluang dan kelemahan/ hambatan (SWOT) daerah yang sudah melakukan KAD Menentukan kriteria/indikator monev yang terukur

Penyusunan modul simulasi pembentukan KAD

Penyusunan modul tema “Peraturan dan Perundangan KAD”

Penyusunan modul tema “Dasar Pemahaman KAD”

Penyusunan “Buku Panduan Pembentukan dan Pelaksanaan KAD”

Menyusun konsep Sekber (di tingkat pusat) meliputi: Keanggotaan/struktur organisasi Tugas/fungsi/wewenang Prosedur dan Tata Kerja Mekanisme Pembiayaan

Mengadakan pertemuan untuk menjalin komunikasi awal antar lembaga/kementrian terkait di tingkat pusat

Kegiatan

Sub Kegiatan

Modul Simulasi interaktif pembentukan KAD Database/Informasi SWOT daerah yang sudah melakukan KAD beserta identifikasi permasalahan yang dihadapi Kriteria Indikator/parameter Monev Tersedianya kajian kemungkinan penggunaan dana dekonsentrasi untuk KAD oleh Pemprov

Fasilitator KAD terlatih di tingkat pusat

1D2.3 5D3.1

5D3.2 5D4.1

5D5.1

62 | P a g e

Modul sosialisasi “Peraturan dan Perundangan KAD”

1D2.2

1D2.1

Buku Panduan Pembentukan dan Pelaksanaan KAD yang menjelaskan dengan detil langkah – langkah pembentukan dan pelaksanaan KAD Modul sosialisasi “Dasar Pemahaman KAD”

Terbentuknya networking antar lembaga/ kementrian terkait di tingkat pusat serta kesepakatan untuk mengadakan pertemuan berkala Konsep kelembagaan dan pembiayaan Sekber

Output

Output

1D1.1

5D1.1

5D2.1

Kode

Matrik 5 Rencana Aksi berdasarkan Waktu Pelaksanaan

3.4 Rencana Aksi berdasarkan Waktu Pelaksanaan


Ditjen Pum, Pemprov,

Ditjen PUM

Ditjen PUM, Pemprov

M5 dan M6 M17 dan M18 M29 dan M30 dst (2x/tahun) M5 – M6 M17 – M18 M29 – M30

M6 - dst

Ditjen PUM/ Sekber

M3 - dst

Ditjen PUM

3M8.1

Ditjen PUM/ Sekber

M3 – dst

M6 – M18

1M2.4

Ditjen PUM

M3 – M6

1M2.5

1M4.1

5M2.3

5M2.2

5M1.2

3M10.1

Ditjen PUM

M1 – M36

3M9.1

Kode

Ditjen PUM


M1 – M18

Waktu Pelaksanaan

Melakukan kajian mengenai kemungkinan penerapan sistem insentif yang sesuai dengan peraturan perundangan Mensosialisasikan pemahaman KAD melalui

(bisa dijadikan satu rangkaian dengan kegiatan sosialiasi)

Ditjen PUM/Propinsi memobilisasi/ mengorganisir kegiatan studi banding yang diikuti oleh pihak pemerintah daerah kabupaten/kota propinsi

Melakukan kegiatan sosialisasi KAD secara lengkap (termasuk simulasi interaktif pembentukan KAD) 2 kali dalam satu tahun

→ Misalnya untuk menyelesaikan permasalahan KAD yang melibatkan lebih dari satu lembaga/kementrian di tingkat pusat)

Penyusunan Draft Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Sekber Mengadakan pertemuan berkala untuk berbagi informasi (sharing) perkembangan terbaru serta membahas permasalahan KAD Membuat Surat Keputusan/ Edaran Bersama, jika diperlukan

Melakukan sinkronisasi/harmonisasi peraturan perundangan terkait meknisme pembiayaan dan pertanggungjawaban KAD

→ Fasilitator di tingkat pusat nantinya akan melaksanakan kegiatan capacity building bagi pemprov Melakukan kajian peraturan perundangan terkait wadah/organisasi KAD

Kegiatan

Sub Kegiatan

Sinkronisasi/harmonisasi peraturan perundangan terkait meknisme pembiayaan dan pertanggungjawaban KAD Draft Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Sekber Informasi terbaru tentang KAD serta tersedianya beberapa alternatif pemecahan masalah KAD Surat Keputusan/ Edaran Bersama instansi pusat terkait untuk penyelesaian masalah KAD

3D10.1

5D1.2

5M2.3

Ditayangkannya “Iklan Layanan Masyarakat”

1D2.5

63 | P a g e

Tersedianya kajian kemungkinan penerapan sistem insentif

Terselenggaranya kegiatan studi banding yang dimobilisasi Ditjen PUM/Propinsi

3D8.1

1D4.1

Kegiatan sosialisasi KAD terselenggara dan diikuti dengan laporan penyelenggaraan kegiatan

1D2.4

5D2.2

Kajian peraturan perundangan terkait wadah/organisasi KAD

Output

3D9.1

Kode

Output


Ditjen PUM

Ditjen PUM/ Sekber


Ditjen PUM; Pemprov,

Ditjen PUM/ Sekber


Ditjen PUM

Ditjen PUM

M7 – M9

M7 - M9

M7 – M12

M7 – M12

M7 – M12

M7 – M18

M9


M7 – M8

Waktu Pelaksanaan

5M1.4

5M5.2

5M5.3

5M4.2

1M3.1

5M6.1

5M3.3

5M1.3

Kode

→ Fasilitator di tingkat provinsi nantinya akan melaksanakan kegiatan capacity building bagi Pemkab/Pemkot Pembentukan Sekretariat Bersama yang diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri

Mengadakan pelatihan Fasilitator KAD di tingkat propinsi

→ Identifikasi dilakukan dari hasil kegiatan 5M3.1, dimaksudkan untuk mengawal/ mendorong/ memperkuat/ memfasilitasi KAD yang terjadi di wilayahnya

Melakukan identifikasi dan menyusun bentuk/jenis desain capacity building yang dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi

Menyusun draft kebijakan mengenai mekanisme penggunaan dana dekonsentrasi untuk KAD

Melakukan kajian relevansi KAD dengan tema : Identifikasi potensi daerah yang akan dikerjasamakan, Permasalahan yang identik antara daerah – daerah yang akan melakukan KAD Keuangan KAD, Pengelolaan aset bersama KAD, Pembagian keuntungan dan kerugian KAD

“Iklan Layanan Masyarakat” di media televisi Pembahasan konsep kelembagaan/ pembiayaan Sekber dan draft Keputusan Menteri Dalam Negeri Melakukan kajian/analisa terhadap data/informasi KAD yang sudah teridentifikasi dengan menggunakan indikator monev Mengadakan pertemuan untuk menjalin komunikasi awal antar KAD yang sudah terbentuk di seluruh Indonesia

Kegiatan

Sub Kegiatan

Desain Kegiatan capacity building yang dibutuhkan pihak pemprov untuk mengawal/ mendorong/ memperkuat/ memfasilitasi KAD di wilayahnya

5D5.3

5D1.4

5D5.2

64 | P a g e

Terbentuknya Sekretariat Bersama & diberlakukannya Keputusan Mendagri

Fasilitator KAD terlatih di tingkat propinsi

Kajian relevansi KAD dengan tema: Identifikasi potensi daerah yang akan dikerjasamakan, Permasalahan yang identik antara daerah – daerah yang akan melakukan KAD Keuangan KAD, Pengelolaan aset bersama KAD, Pembagian keuntungan dan kerugian KAD Draft kebijakan mekanisme penggunaan dana dekonsentrasi untuk KAD

1D3.1

5D4.2

Pertemuan awal untuk menjalin komunikasi antar KAD

mengenai pemahaman KAD Konsep Sekber serta Keputusan Mendagri Final, siap untuk di implementasikan Hasil evaluasi KAD

Output

5D6.1

5D3.3

5D1.3

Kode

Output


Ditjen PUM

Ditjen PUM/ Sekber

Ditjen PUM/ Sekber

Ditjen PUM/ Sekber ; Pemprov Ditjen PUM/ Sekber

M10-M12

M11

M11

Tiap M12


Ditjen PUM/ Sekber

Ditjen PUM

Ditjen PUM/ Sekber

Ditjen PUM

Ditjen PUM, Pemprov

Ditjen PUM

Ditjen PUM; Pemprov

M13 – M 18

M16 – M18

M18 – M30

M19 -24

M19 – M36

M31– M36

M36

M36 – M42

M13 – M15

Ditjen PUM/ Sekber


M10

Waktu Pelaksanaan

1M4.5

1M4.4

1M4.3

3M9.2

5M4.5

1M4.2

5M4.4

5M5.4

5M4.3

5M3.7

5M3.6

5M3.5

5M1.5

5M3.4

Kode

Melakukan kegiatan sosialisasi “Kebijakan Insentif KAD”

Melakukan kegiatan konsultasi publik “Kebijakan Insentif KAD” Mulai menerapkan “Kebijakan Insentif KAD”

Melakukan revisi peraturan perundangan terkait wadah/organisasi KAD

Pendampingan implementasi kegiatan “Penggunaan Dana Dekonsentrasi untuk KAD”

Menyusun draft kebijakan pemberian insentif (mekanisme, kriteria, bentuk)

Implementasi kebijakan “Penggunaan Dana Dekonsentrasi untuk KAD”

Melaksanakan kegiatan capacity building yang telah di identifikasi

Melakukan kegiatan konsultasi publik draft kebijakan penggunaan dana Dekonsentrasi untuk KAD

Melakukan kegiatan monev KAD secara berkala

Menentukan kebijakan terkait KAD yang akan di implementasikan dengan melakukan analisa terhadap beberapa alternatif kebijakan Mengimplementasikan kebijakan KAD terpilih

Mengidentifikasi alternatif kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan KAD berdasarkan hasil evaluasi Sosialisasi terbentuknya Sekber di tingkat pusat dan daerah

Kegiatan

Sub Kegiatan

Kegiatan sosialisasi Sekber terselenggara

Kebijakan terpilih untuk di implementasikan

Implementasi kebijakan KAD Hasil kegiatan monev berkala Draft kebijakan mekanisme penggunaan dana dekonsentrasi untuk KAD yang telah mendapatkan masukan Pelaksanaan kegiatan Capacity Building bagi pemerintah provinsi

Regulasi/Peraturan tentang Penggunaan Dana Dekonsentrasi untuk KAD Draft kebijakan insentif KAD

Terlaksananya kegiatan “Penggunaan Dana Dekonsentrasi untuk KAD” Revisi peraturan perundangan terkait wadah/organisasi KAD Kegiatan konsultasi publik terselenggara dan diikuti laporannya Peraturan Insentif KAD Kegiatan sosialisasi terselenggara

5D1.5

5D3.5

5D3.6 5D3.7 5D4.3

5D4.4

1D4.2

5D4.5

3D9.2

1D4.3

1D4.5

1D4.4

65 | P a g e

Beberapa alternatif kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan KAD

5D3.4

5D5.4

Output

Kode

Output


Institusi Penanggung Jawab Kode



M8 – M9

M8 - Terus menerus, berkala misalnya 3 kali dalam setahun

M8

M8

Pemprov, Pemkab/Pemkot yang akan/ melaksanakan KAD Pemprov, Pemkab/Pemkot Pemprov, Forum Tokoh Kunci

2M5.1

2M2.2

2M2.1

2M1.2

1M6.1

Membentuk “Forum Tokoh Kunci” untuk membahas pembentukan KAD “Forum Tokoh kunci” membentuk tim yang bertugas untuk menyiapkan draft konsep KAD& draft rencana kelembagaan dengan difasilitasi oleh Pemprov Tim yang terbentuk menyiapkan dan menyusun draft konsep KAD, terutama visi dan misi serta prioritas obyek kerjasama Melakukan pertemuan informal rutin aktor kunci KAD

Melakukan pertemuan – pertemuan informal untuk membahas tema – tema KAD Melakukan identifikasi faktor – faktor kunci yang ada di region seperti Fisik (Sarana dan Prasarana) dan Sumber Daya Alam Kependudukan dan Sumber Daya Manusia Hukum dan Kebijakan Aktivitas Sektoral Pemerintahan Sosial Budaya Jejaring dan kerja sama regional yang telah ada Melakukan pertemuan/lokakarya untuk menjalin komunikasi dengan tokoh pendukung KAD yang telah diidentifikasi

2M1.1

Pemprov, Pemkab/Pemkot Pemprov, Pemkab/Pemkot yang akan/ melaksanakan KAD 1M7.1

Melakukan identifikasi tokoh pendukung KAD di daerah

1M5.1


M7 – Dst (Terus menerus)

M7 – M12 Kegiatan ini bisa dilakukan bersamaan dengan kegiatan 1A3.

M1 – M6 Bisa dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan sosialisasi dan atau workshop M4 – M7

Kegiatan

Sub Kegiatan

INSTITUSI PENANGGUNG JAWAB: PEMPROV/PEMKAB/PEMKOT

Waktu Pelaksanaan

2D5.1

2D2.2

2D2.1

2D1.2

1D6.1

1D7.1

2D1.1

1D5.1

Kode

66 | P a g e

Terselenggaranya pertemuan rutin aktor kunci KAD yang didokumentasikan

Tersedianya draft Konsep KAD

Tim penyusun draft konsep KAD terbentuk

Terbentuknya “Forum Tokoh Kunci”

Terbentuk networking informal tokoh – tokoh / aktor regional KAD

Bertemunya aktor kunci wilayah untuk memperkuat rasa kebersamaan regional Terkumpulnya data – data yang dibutuhkan, seperti: Fisik (Sarana & Prasarana) dan Sumber Daya Alam Kependudukan dan Sumber Daya Manusia Hukum dan Kebijakan Aktivitas Sektoral Pemerintahan Sosial Budaya, dll Jejaring dan kerja sama regional yang telah ada

Dokumentasi tokoh – tokoh / aktor regional KAD

Output

Output



Pemprov; Pemkab/Pemkot; wadah KAD yang sudah terbentuk Pemprov, Forum Tokoh Kunci


Pemprov, Pemkab/Pemkot yang akan/ melaksanakan KAD Pemprov, Pemkab/Pemkot yang akan/ melaksanakan KAD Pemprov, Forum Tokoh Kunci

M10 – M11

M10 - M12

M12 – M13

M13

Pemkab/Pemkot

Forum Tokoh Kunci

M16

M17 – M18

M14 - M15

M14

M12



M10

Waktu Pelaksanaan Kegiatan Mempublikasikan draft konsep KAD melalui mekanisme public hearing Tim yang terbentuk melakukan kajian akademis singkat terhadap kebutuhan wadah KAD serta bentuk wadah yang sesuai Pembentukan Asosiasi KAD

Melaksanakan seminar/workshop pemahaman KAD yang diikuti oleh aktor – aktor kunci regional, terutama pimpinan/kepala daerah yang (akan) melakukan KAD Tim menyusun draft wadah KAD sesuai dengan hasil kajian dan kesepakatan bersama

Menampilkan data – data terkumpul dalam bentuk narasi, statistik dan grafik

Membuat peta kondisi regional berdasarkan data yang terkumpul dan telah diolah

Penyusunan draft kesepakatan bersama (MoU) pelaksanaan KAD oleh tim Penandatangan Kesepakatan Bersama (MOU) Penyusunan draft Perjanjian Kerjasama berdasarkan MoU yang disepakati

Kode 2M2.3

2M3.1

5M6.2

2M5.2

2M3.2

1M7.2

1M7.3

2M4.1

2M5.3 3M1.1

Sub Kegiatan

3D1.1

2D5.3

2D4.1

1D7.3

1D7.2

2D3.2

2D5.2

5D6.2

2D3.1

2D2.3

Kode

67 | P a g e


Penandatanganan MoU KAD

Tersedianya draft Kesepakatan Bersama (MoU)

Tersedianya “PETA REGIONAL”, sehingga tergambarkan potensi dan permasalahan regional

Data – data faktor kunci region sudah dalam bentuk narasi, statisik dan grafik.

Tersusunnya draft wadah KAD. Draft wadah KAD ini meliputi hal – hal: Bentuk keorganisasian/wadah KAD Struktur wadah KAD SDM pelaksana/penggerak wadah KAD Pembiayaan wadah KAD

Kegiatan seminar/workshop pemahaman KAD terlaksana dan diikuti dengan laporan pelaksanaan kegiatan seminar/workshop pemahaman KAD

Terbentuknya Asosiasi KAD

Laporan kajian akademis mengenai kebutuhan dan bentuk wadah KAD

Terpublikasikannya Draft Konsep KAD

Output

Output


Forum Tokoh Kunci


Pemkab/Pemkot

Pemkab/Pemkot/DPRD

Forum Tokoh Kunci

Pemprov, Pemkab/Kota




M17 – M18

M18

M18 – M36

M19

M19 – M21

M20

M20

M21-M22


M17 – M18

Waktu Pelaksanaan

Melakukan inisiasi penyusunan Perda Pembantukan wadah KAD Membentuk/mendirikan wadah KAD yang disepakati melalui kesepakatan resmi Melakukan identifikasi dan menyusun bentuk/jenis desain capacity building yang dibutuhkan oleh Pemkab/kota untuk melaksanakan KAD Menentukan kriteria SDM yang akan duduk di tiap Pokja. Meliputi: Jenis keahlian yang dibutuhkan Apakah dari SDM internal PNS) atau eksternal (profesional)

3M7.1

3M4.3

68 | P a g e

Terpilihnya SDM profesional untuk pokja

3D4.3

Misalnya dengan pasang iklan di media (surat kabar, internet, radio, dll); menghubungi institusi pendidikan, organisasi profesi, perusahaan pencari tenaga kerja profesional, dll Proses seleksi & penerimaan Misalnya dengan tahapan sbb: Menerima surat lamaran (untuk mendapatkan informasi pengalaman pelamar kerja) Melakukan test dengan materi pengetahuan tentang KAD, kemampuan manajerial, dll Wawancara Memeriksa referensi Keputusan penerimaan SDM

Terjaringnya beberapa kandidat SDM yang akan duduk dalam Pokja

3D4.2

3M4.2

Kriteria SDM yang dibutuhkan untuk mengisi Pokja

Desain Kegiatan capacity building yang dibutuhkan Pemerintah Kabupaten/Kota

5D5.5

3D4.1

Wadah KAD terbentuk

Perjanjian Kerjasama sudah ditandatangani oleh pimpinan daerah masing – masing dan sah secara hukum Draft Perda KAD

Terselenggaranya kegiatan studi banding yang dilakukan sendiri oleh pihak daerah yang bekerjasama


Output

3D3.1

3D7.1

3D2.1

3D8.2

3D1.1

Kode

Output

Catatan: 4M2.2-4M2.4 adalah langkah yang dilakukan jika akan merekrut SDM dari kalangan profesional. Membuka/mengumumkan lowongan pekerjaan.

3M4.1

5M5.5

3M3.1


Asistensi dan Konsultasi dengan Ditjen PUM dan atau Provinsi Pihak kabupaten/kota yang melakukan KAD melakukan studi banding

Kegiatan

3M2.1

3M8.2

3M1.2

Kode

Sub Kegiatan










Pemprov

M23

M24

M24

M24 – M26

M24 – M26

M24 – M26

M25

M25 - dst


M22 - bersifat terus menerus

Waktu Pelaksanaan Mengadakan pertemuan rutin untuk komunikasi antar SKPD →sejak terbentuk wadah sampai dengan implementasi kegiatan Orientasi bagi SDM terpilih →Yaitu pengenalan situasi kerja pada pegawai tentang konsep wadah KAD, tupoksinya, hak SDM ybs (penghasilan, jam kerja, hak cuti, fasilitas dll), ruang lingkup tugas, dll Melakukan kajian terhadap bidang pokja yang dibutuhkan (disesuaikan dengan bidang/obyek yang dikerjasamakan)

4M2.1

Menyusun draft Renstra wilayah KAD Menyusun draft Milestone wilayah KAD Menyusun draft Action Plan KAD Pembentukan beberapa Pokja dengan bidang tertentu Melaksanakan kegiatan capacity building bagi daerah kabupaten/kota yang membutuhkan.

3M5.1 3M5.2 3M5.3 4M1.3 5M5.6

→Kegiatan ini dapat berbentuk penyuluhan, bimbingan teknis atau pendidikan dan pelatihan (diklat) terkait dengan operasional KAD seperti meningkatkan kemampuan aparat pelaksana KAD, tata cara/teknik bernegosiasi, dll

Melakukan kajian terhadap Job Description (Analisa jabatan) tiap bidang Pokja, meliputi: • Pola tugas • Hak dan kewajiban • Wewenang • Tanggung Jawab • SDM yang dibutuhkan

4M1.2

4M1.1

3M4.4

Kegiatan

Kode

Sub Kegiatan

5D5.6

4D1.3

3D5.3

3D5.2

3D5.1

4D1.2

4D1.1

3D4.4

4D2.1

Kode

69 | P a g e

Pelaksanaan kegiatan capacity building di tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh fasilitator KAD propinsi

Terbentuknya beberapa Pokja bidang tertentu

Draft Action Plan KAD

Draft Milestone wilayah KAD

Draft Renstra wilayah KAD

Tersedianya Job description tiap bidang Pokja

Teridentifikasinya Bidang-bidang Pokja yang dibutuhkan

Pemahaman SDM terpilih terhadap tupoksi serta hak/kewajibannya

Terjadinya komunikasi , kerjasama dan koordinasi (3k) antar SKPD terkait

Output

Output




Pemkab/Pemkot/DPRD



M30

M36

M31

M32


M27 - M29

Waktu Pelaksanaan

Menetapkan Perda KAD Pembahasan kegiatan KAD yang membutuhkan bantuan/kerjasama (teknis maupun dana) dari luar

Mengadakan pertemuan dengan sumber pendanaan untuk menjajaki kemungkinan kerjasama/ mendapat bantuan

3M7.2 4M3.1

4M3.2

3M6.2

Pembahasan alternatif sumber-sumber pembiayaan dan mekanisme penganggaran (baik untuk operasional maupun implementasi kegiatan/ program KAD)

3M6.1

→Pembahasan sumber pembiayaan & mekanisme penganggaran mengacu pada peraturan perundangan/ regulasi terkait serta kemampuan/kapasitas daerah →Pembahasan mekanisme pembiayaan untuk implementasi kegiatan/ program KAD mengacu pada dokumen prencanaan yang telah disepakati Penentuan sumber pembiayaan serta mekanisme penganggarannya

Kegiatan

Kode

Sub Kegiatan

4D3.2

4D3.1

3D7.2

3D6.2

3D6.1

Kode

70 | P a g e

Kesepakatan bentuk kerjasama/ bantuan yang akan diberikan

(misalnya pihak swasta yang bergerak di bidang tertentu, kementrian terkait di tingkat pusat, perguruan tinggi, donor, dll)

Daftar kegiatan+ jenis/ besarnya bantuan (teknis maupun dana) + identitas sumber dana

Ditetapkannya Perda tentang KAD

Kesepakatan/komitmen para anggota KAD tentang sumber pembiayaan dan penganggarannya

Teridentifikasinya beberapa alternatif sumber pembiayaan & mekanisme penganggaran untuk kegiatan operasional KAD serta implementasi kegiatan/program KAD

Output

Output



BAB 4 RENCANA AKSI KEGIATAN JANGKA PENDEK Seperti yang sudah disebutkan di bagian awal dari Rencana Aksi ini, bahwa selain rangkaian kegiatan – kegiatan yang sudah disajikan dalam Matrik 1 sampai Matrik 5, Rencana Aksi ini juga mengambil 5 kegiatan dari Tahap 1 (1 Kegiatan); Tahap 3 (1 Kegiatan) dan Tahap 5 (3 Kegiatan) yang dinilai sebagai kegiatan – kegiatan yang bisa dilaksanakan dalam jangka pendek atau mulai tahun anggaran 2012 oleh Ditjen PUM sebagai bagian dari usaha untuk mengembangkan dan menguatkan kerjasama antar daerah di Indonesia, terutama untuk meningkatkan pelayanan publik. Lima kegiatan tersebut adalah: 1. Kegiatan sosialisasi pemahaman kerjasama antar daerah, 2. Kegiatan KAD Best Practice Transfer, 3. Kegiatan membentuk Sekretariat Bersama KAD, 4. Menyelenggarakan kegiatan fasilitasi peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan dalam kerangka KAD, dan 5. Mendorong terbentuknya asosiasi KAD di tingkat pusat. Lima kegiatan yang menjadi Rencana Aksi Jangka Pendek tersebut masing – masingnya akan dijelaskan secara terperinci yang mencakup hal – hal sebagai berikut: a. Latar belakang b. Tujuan dan sasaran c. Bentuk kegiatan d. Hasil yang diharapkan, dan e. Peserta kegiatan Diharapkan dengan menyajikan Rencana Aksi Kegiatan Jangka Pendek seperti tersebut di atas akan memudahkan Ditjen PUM, terutama Subdit KAD di dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran untuk tahun anggaran 2012.

71 | P a g e


RENCANA AKSI KEGIATAN JANGKA PENDEK KEGIATAN 1: Kegiatan Sosialisasi Pemahaman Kerjasama Antar Daerah

A. LATAR BELAKANG Undang – Undang No. 22. Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan menjadi UU. No. 32 tahun 2004 memberikan kesempatan kepada daerah untuk melakukan kerjasama antar daerah sebagai suatu aliansi pembangunan wilayah. Lahirnya PP. No. 50 Tahun 2007 dan terakhir melalui Permendagri No. 22 dan 23 Tahun 2009 turut menyempurnakan mekanisme pelaksanaan kerjasama antar daerah tersebut. Terbitnya Permendagri No. 37 Tahun 2010 yang salah satu isinya mengatur dengan jelas mekanisme pemberian hibah sebagai salah satu sumber pendanaan operasional Kerjasama Antar Daerah (KAD) tentu saja sangat memberikan angin segar untuk KAD yang telah berdiri maupun daerah – daerah lainnya yang berinisiatif untuk melakukan KAD. Kerjasama antar daerah ini sendiri mempunyai tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, mengembangkan dan mempercepat pembangunan wilayah yang meliputi bidang ekonomi, sosial budaya, fisik, prasarana serta bidang lainnya sesuai kesepakatan bersama. Sejauh ini telah dirasakan adanya kendala – kendala terutama di dalam teknis pelaksanaan KAD seperti: kurangnya pemahaman pihak daerah akan manfaat dari kerjasama antar daerah, kurangnya koordinasi dan komunikasi dengan/antar Kepala Daerah dari masing – masing pemerintah daerah; terbatasnya SDM pelaksana KAD dan tidak sesuai dengan tuntutan KAD; serta mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang digunakan untuk KAD ini. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Direktorat Dekosentrasi dan Kerjasama, Subdit Kerjasama Daerah, telah bekerjasama dengan Bank Dunia melalui program Desentralization Support Facility (DSF) untuk menyusun suatu Rencana Aksi Pengembangan dan Penguatan Kerjasama Antar Daerah. Salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari rencana aksi tersebut adalah usulan untuk melaksanakan 5 Kegiatan Jangka Pendek Prioritas bagi Subdit Kerjasama Daerah mulai Tahun Anggaran 2012 yang dibiayai oleh APBN. Salah satu kegiatan prioritas jangka pendek tersebut adalah “Kegiatan Sosialisasi Pemahaman Kerjasama Antar Daerah”. Mengingat pentingnya peran dan fungsi KAD di dalam meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan perekonomian wilayah, maka Subdit Kerjasama Daerah, Direktorat Dekonsentrasi dan Kerjasama, Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri akan terus berupaya mendorong melalui berbagai kegiatan yang bertujuan mengembangkan dan memperkuat kemampuan kapasitas SDM pelaku KAD serta organisasinya baik di tingkat nasional, provinsi dan daerah, sehingga mampu menciptakan kemandirian dan keswadayaan daerah dalam mengelola, mengembangkan dan meningkatkan seluruh potensi daerah guna meningkatkan pelayanan publik dan menunjang kesejahteraan masyarakat. 72 | P a g e


B. TUJUAN DAN SASARAN Kegiatan Sosialisasi Pemahaman Kerjasama Antar Daerah ini bertujuan untuk: - Memberikan pemahaman dasar mengenai KAD berdasarkan teori dan contoh – contoh keberhasilan KAD; manfaat dan keuntungan melaksanakan KAD; tata cara dan prosedur KAD; regulasi yang mendasari KAD serta tata cara menentukan obyek kerjasama kepada para pelaku KAD terutama para pengambil keputusan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta TKKSD yang sudah terbentuk. - Melakukan identifikasi aktor-aktor pendukung KAD di daerah serta menyamakan pemahaman dan tujuan serta manfaat KAD di antara daerah yang akan bekerja sama. C. BENTUK KEGIATAN Bentuk kegiatan Sosialisasi Pemahaman Kerjasama Antar Daerah yang dimaksud adalah sebagai berikut: 1. Melakukan Lokakarya Pemahaman KAD yang dihadiri oleh aktor kunci KAD seperti pengambil keputusan dan tokoh – tokoh KAD lainnya. Kegiatan ini akan mengutamakan partisipasi peserta Lokakarya untuk meningkatkan pemahaman KAD seperti dengan mengadakan simulasi pembentukan KAD dan simulasi pelaksanaan KAD. 2. Penggunaan berbagai media elektronik dan cetak untuk menyebarluaskan informasi mengenai manfaat serta pentingnya melakukan KAD untuk meningkatkan pelayanan publik dan perekonomian wilayah, melalui Iklan Layanan Masyarakat di Televisi, Radio dan Surat Kabar nasional. D. HASIL YANG DIHARAPKAN Hasil yang diharapkan melalui kegiatan Sosialisasi Pemahaman Kerjasama Antar Daerah ini adalah: 1. Meningkatnya pemahaman pelaku dan calon pelaku KAD secara luas terutama para pengambil keputusan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan terjalinnya kerjasama antar daerah. 2. Meluasnya penyebaran informasi di masyarakat luas mengenai pentingnya melakukan KAD untuk meningkatkan pelayanan publik dan perekonomian wilayah. E. PESERTA Sasaran peserta dalam kegiatan Sosialisasi ini adalah: 1. Para pengambil keputusan di tingkat propinsi/kabupaten/kota: Kepala Daerah, Sekda, Bappeda 2. DPRD di tingkat propinsi/kabupaten/kota 3. TKKSD yang sudah terbentuk 4. SKPD terkait 5. Tokoh kunci wilayah pendukung KAD

73 | P a g e


RENCANA AKSI KEGIATAN JANGKA PENDEK KEGIATAN 2: Kegiatan KAD Best Practice Transfer A. LATAR BELAKANG Undang – Undang No. 22. Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan menjadi UU. No. 32 tahun 2004 memberikan kesempatan kepada daerah untuk melakukan kerjasama antar daerah sebagai suatu aliansi pembangunan wilayah. Lahirnya PP. No. 50 Tahun 2007 dan terakhir melalui Permendagri No. 22 dan 23 Tahun 2009 turut menyempurnakan mekanisme pelaksanaan kerjasama antar daerah tersebut. Terbitnya Permendagri No. 37 Tahun 2010 yang salah satu isinya mengatur dengan jelas mekanisme pemberian hibah sebagai salah satu sumber pendanaan operasional Kerjasama Antar Daerah (KAD) tentu saja sangat memberikan angin segar untuk KAD yang telah berdiri maupun daerah – daerah lainnya yang berinisiatif untuk melakukan KAD. Kerjasama antar daerah ini sendiri mempunyai tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, mengembangkan dan mempercepat pembangunan wilayah yang meliputi bidang ekonomi, sosial budaya, fisik, prasarana serta bidang lainnya sesuai kesepakatan bersama Sejauh ini telah dirasakan adanya kendala – kendala terutama di dalam teknis pelaksanaan KAD seperti: kurangnya pemahaman pihak daerah akan manfaat dari kerjasama antar daerah, kurangnya koordinasi dan komunikasi dengan/antar Kepala Daerah dari masing – masing pemerintah daerah; terbatasnya SDM pelaksana KAD dan tidak sesuai dengan tuntutan KAD; serta mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang digunakan untuk KAD ini. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Direktorat Dekosentrasi dan Kerjasama, Subdit Kerjasama Daerah, telah bekerjasama dengan Bank Dunia melalui program Desentralization Support Facility (DSF) untuk menyusun suatu Rencana Aksi Pengembangan dan Penguatan Kerjasama Antar Daerah. Salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari rencana aksi tersebut adalah usulan untuk melaksanakan 5 Kegiatan Jangka Pendek Prioritas bagi Subdit Kerjasama Daerah mulai Tahun Anggaran 2012 yang dibiayai oleh APBN. Salah satu kegiatan prioritas jangka pendek tersebut adalah “Kegiatan KAD Best Practice Transfer”, yang berarti kegiatan yang bersifat mempelajari, melihat dan mengamati pelaksanaan KAD baik yang berhasil maupun belajar dari kegagalan KAD yang ada. Mengingat pentingnya peran dan fungsi KAD di dalam meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan perekonomian wilayah, maka Subdit Kerjasama Daerah, Direktorat Dekonsentrasi dan Kerjasama, Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri akan terus berupaya mendorong melalui berbagai kegiatan yang bertujuan mengembangkan dan memperkuat kemampuan kapasitas SDM pelaku KAD serta organisasinya baik di tingkat nasional, provinsi dan daerah, sehingga mampu menciptakan kemandirian dan keswadayaan daerah dalam mengelola, mengembangkan dan meningkatkan seluruh potensi daerah guna meningkatkan pelayanan publik dan menunjang kesejahteraan masyarakat. 74 | P a g e


B. TUJUAN DAN SASARAN Kegiatan KAD Best Practice Transfer ini bertujuan untuk: 3. Memberikan gambaran nyata mengenai proses – proses inisiasi KAD, pembentukan dan implementasi KAD, sehingga faktor – faktor kritis yang menentukan suatu keberhasilan ataupun kegagalan KAD bisa diketahui sejak awal oleh semua pelaku ataupun calon pelaku KAD di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. 4. Proses transfer best practice ini bisa menjadi pembelajaran bagi semua pelaku ataupun calon pelaku di semua tingkatan tersebut, dan jika dimungkinkan dapat diimplementasikan saat melaksanakan KAD. C. BENTUK KEGIATAN Bentuk kegiatan KAD Best Practice Transfer yang dimaksud adalah sebagai berikut: 3. Dengan inisiasi dari Ditjen PUM, para pelaku KAD melakukan kunjungan ke beberapa KAD di Indonesia yang bisa dijadikan pembelajaran seperti Sekber Kartamantul, BKAD Subosukowonosraten, RM Barlingmascakeb dll. 4. Kegiatan ini juga bisa diselenggarakan dengan metode lokakarya 3 hari (misalnya di Solo atau Jogjakarta) yang diselingi kegiatan peninjauan langsung ke lokasi – lokasi yang menjadi objek kerjasama KAD di daerah lokasi pelaksanaan lokakarya. Kegiatan ini akan mengundang KAD – KAD yang bisa dijadikan narasumber seperti Sekber Kartamantul, BKAD Subosukowonosraten dll, serta mengundang KAD lainnya, ataupun juga mengundang bakal calon KAD yang sudah diidentifikasi oleh Ditjen PUM. Kegiatan Lokakarya ini di kondisikan sedemikian rupa sehingga faktor transfer ilmu dan pengalaman menjadi target utama. D. HASIL YANG DIHARAPKAN Hasil yang diharapkan melalui kegiatan KAD Best Practice Transfer ini adalah: 1. Terjadinya pertukaran pengalaman di antara peserta kegiatan, sehingga bisa dijadikan acuan KAD lainnya di dalam membentuk dan menjalankan KAD. 2. Melalui kegiatan ini diharapkan semakin banyak Kabupaten/Kota yang berminat untuk membentuk Kerjasama Antar Daerah. 3. Masyarakat luas semakin sadar akan pentingnya bekerja sama dengan daerah lain untuk mencapai tujuan bersama. 4. Meningkatnya peran serta masyarakat luas dalam kerangka KAD. E. PESERTA Peserta yang diharapkan hadir di dalam kegiatan KAD Best Practice Transfer ini adalah: 1. Ditjen PUM (Subdit KAD). 2. Beberapa KAD yang bisa dijadikan contoh pembelajaran yang meliputi proses KAD sejak awal seperti inisiasi, pembentukan dan implementasi. 3. SKPD/Dinas terkait objek KAD yang dijadikan contoh pembelajaran.

75 | P a g e


4. 5. 6. 7.

Para pengambil keputusan di tingkat propinsi/kabupaten/kota DPRD di tingkat propinsi/kabupaten/kota TKKSD yang sudah terbentuk Pengusaha lokal, perguruan tinggi, NGO dan masyarakat luas.

76 | P a g e


RENCANA AKSI KEGIATAN JANGKA PENDEK KEGIATAN 3: Membentuk Sekretariat Bersama KAD A. LATAR BELAKANG Undang – Undang No. 22. Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan menjadi UU. No. 32 tahun 2004 memberikan kesempatan kepada daerah untuk melakukan kerjasama antar daerah sebagai suatu aliansi pembangunan wilayah. Lahirnya PP. No. 50 Tahun 2007 dan terakhir melalui Permendagri No. 22 dan 23 Tahun 2009 turut menyempurnakan mekanisme pelaksanaan kerjasama antar daerah tersebut. Terbitnya Permendagri No. 37 Tahun 2010 yang salah satu isinya mengatur dengan jelas mekanisme pemberian hibah sebagai salah satu sumber pendanaan operasional Kerjasama Antar Daerah (KAD) tentu saja sangat memberikan angin segar untuk KAD yang telah berdiri maupun daerah – daerah lainnya yang berinisiatif untuk melakukan KAD. Kerjasama antar daerah ini sendiri mempunyai tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, mengembangkan dan mempercepat pembangunan wilayah yang meliputi bidang ekonomi, sosial budaya, fisik, prasarana serta bidang lainnya sesuai kesepakatan bersama. Sejauh ini telah dirasakan adanya kendala – kendala terutama di dalam teknis pelaksanaan KAD seperti: kurangnya pemahaman pihak daerah akan manfaat dari kerjasama antar daerah, kurangnya koordinasi dan komunikasi dengan/antar Kepala Daerah dari masing – masing pemerintah daerah, terbatasnya SDM pelaksana KAD dan tidak sesuai dengan tuntutan KAD; serta mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang digunakan untuk KAD ini. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Direktorat Dekosentrasi dan Kerjasama, Subdit Kerjasama Daerah, telah bekerjasama dengan Bank Dunia melalui program Desentralization Support Facility (DSF) untuk menyusun suatu Rencana Aksi Pengembangan dan Penguatan Kerjasama Antar Daerah. Salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari rencana aksi tersebut adalah usulan untuk melaksanakan 5 Kegiatan Jangka Pendek Prioritas bagi Subdit Kerjasama Daerah mulai Tahun Anggaran 2012 yang dibiayai oleh APBN. Salah satu kegiatan prioritas jangka pendek tersebut adalah “Membentuk Sekretariat Bersama KAD”, seperti yang dijelaskan di dalam Permendagri No. 23/2009, di mana Sekretariat Bersama/Sekber yang dimaksud akan berkedudukan di Ditjen PUM. Mengingat pentingnya peran dan fungsi KAD di dalam meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan perekonomian wilayah, maka Subdit Kerjasama Daerah, Direktorat Dekonsentrasi dan Kerjasama, Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri akan terus berupaya mendorong melalui berbagai kegiatan yang bertujuan mengembangkan dan memperkuat kemampuan kapasitas SDM pelaku KAD serta organisasinya baik di tingkat nasional, provinsi dan daerah, sehingga mampu menciptakan kemandirian dan keswadayaan daerah dalam mengelola, mengembangkan dan meningkatkan seluruh potensi daerah guna meningkatkan pelayanan publik dan menunjang kesejahteraan masyarakat.

77 | P a g e


B. TUJUAN DAN SASARAN Kegiatan membentuk Sekretariat Bersama KAD ini bertujuan untuk: - Mewujudkan Sekretariat Bersama Kerjasama Antar Daerah di tingkat pusat dalam hal ini di Ditjen PUM yang sesuai dengan peraturan perundangan. - Mewujudkan suatu organisasi/lembaga/badan yang bisa menjadi mediator terhadap pengembangan dan penguatan KAD secara nasional seperti fungsi komunikasi, kerjasama dan koordinasi antar Kementerian dan Lembaga di tingkat pusat yang sering mengeluarkan kebijakan yang tanpa disadari justru melemahkan posisi KAD. - Mewujudkan suatu organisasi/lembaga/badan yang bisa mengambil inisiatif dan proaktif untuk mengembangkan dan menguatkan KAD secara nasional dan menjadi salah satu alat untuk mencapai tujuan pembangunan di daerah. - Sekber yang dibentuk tersebut berfungsi sebagai “Pusat Pelayanan KAD” dengan mengutamakan sisi pelayanan, memberikan dukungan bagi KAD yang membutuhkan, menjalankan kegiatan peningkatan kapasitas bagi pelaku KAD dll, tanpa menghilangkan fungsi – fungsi pembinaan dan pengawasan yang dijelaskan di dalam peraturan perundangan. Fungsi pembinaan dan pengawasan tersebut terutama berupa penyelenggaraan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala

C. BENTUK KEGIATAN Bentuk kegiatan untuk mewujudkan Sekber KAD yang dimaksud adalah sebagai berikut: 1. Menyusun Konsep Sekber KAD yang bisa dilakukan dengan melibatkan lembaga donor ataupun ahli – ahli serta pelaku KAD. 2. Menyelenggarakan Workshop “Sekber KAD” dengan tujuan untuk memaparkan Konsep Sekber yang telah disusun dan mendapatkan masukan – masukan kritis dari pelaku KAD yang ikut serta di dalam kegiatan Workshop. 3. Menyiapkan draft Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Sekber serta mendorong pengesahannya 4. Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Sekber KAD agar pelaku KAD dan Kementerian/Lembaga di tingkat pusat mengetahui keberadaan dan fungsi Sekber KAD di Ditjen PUM.

78 | P a g e


D. HASIL YANG DIHARAPKAN Hasil yang diharapkan melalui kegiatan Pembentukan Sekretariat Bersama KAD ini adalah: 1. Terbentuknya Sekretariat Bersama Kerjasama Antar Daerah di tahun 2012 yang bisa menjalankan fungsi – fungsi seperti yang sudah dijelaskan di bagian B. 2. Melalui terbentuknya Sekber KAD ini, diharapkan Kementerian/Lembaga di tingkat pusat serta masyarakat luas pada umumnya menyadari akan keberadaan dan keuntungan dari mekanisme Kerjasama Antar Daerah. 3. Terjadinya komunikasi, kerjasama dan koordinasi di tingkat pusat di antara Kementerian/Lembaga yang selama ini menjadi salah satu kelemahan KAD di Indonesia 4. Meningkatnya peran serta masyarakat luas dalam kerangka KAD. E. INSTITUSI PENDUKUNG Beberapa institusi yang terkait dalam Pembentukan Sekretariat Bersama (Sekber) ini adalah: 1. Institusi di tingkat pusat, meliputi Kementrian Dalam Negeri (Ditjen Bangda dan Ditjen Keuangan Daerah), Bappenas, KPDT, Kementrian Keuangan dan Kementrian Teknis lainnya 2. Pemerintah Provinsi

79 | P a g e


RENCANA AKSI KEGIATAN JANGKA PENDEK KEGIATAN 4: Menyelenggarakan Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Dalam Kerangka KAD A. LATAR BELAKANG Undang – Undang No. 22. Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan menjadi UU. No. 32 tahun 2004 memberikan kesempatan kepada daerah untuk melakukan kerjasama antar daerah sebagai suatu aliansi pembangunan wilayah. Lahirnya PP. No. 50 Tahun 2007 dan terakhir melalui Permendagri No. 22 dan 23 Tahun 2009 turut menyempurnakan mekanisme pelaksanaan kerjasama antar daerah tersebut. Terbitnya Permendagri No. 37 Tahun 2010 yang salah satu isinya mengatur dengan jelas mekanisme pemberian hibah sebagai salah satu sumber pendanaan operasional Kerjasama Antar Daerah (KAD) tentu saja sangat memberikan angin segar untuk KAD yang telah berdiri maupun daerah – daerah lainnya yang berinisiatif untuk melakukan KAD. Kerjasama antar daerah ini sendiri mempunyai tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, mengembangkan dan mempercepat pembangunan wilayah yang meliputi bidang ekonomi, sosial budaya, fisik, prasarana serta bidang lainnya sesuai kesepakatan bersama Sejauh ini telah dirasakan adanya kendala – kendala terutama di dalam teknis pelaksanaan KAD seperti: kurangnya pemahaman pihak daerah akan manfaat dari kerjasama antar daerah, kurangnya koordinasi dan komunikasi dengan/antar Kepala Daerah dari masing – masing pemerintah daerah; terbatasnya SDM pelaksana KAD dan tidak sesuai dengan tuntutan KAD serta mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang digunakan untuk KAD ini. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Direktorat Dekosentrasi dan Kerjasama, Subdit Kerjasama Daerah, telah bekerjasama dengan Bank Dunia melalui program Desentralization Support Facility (DSF) untuk menyusun suatu Rencana Aksi Pengembangan dan Penguatan Kerjasama Antar Daerah. Salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari rencana aksi tersebut adalah usulan untuk melaksanakan 5 Kegiatan Jangka Pendek Prioritas bagi Subdit Kerjasama Daerah mulai Tahun Anggaran 2012 yang dibiayai oleh APBN. Salah satu kegiatan prioritas jangka pendek tersebut adalah “Menyelenggarakan Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Dalam Kerangka KAD”. Mengingat pentingnya peran dan fungsi KAD di dalam meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan perekonomian wilayah, maka Subdit Kerjasama Daerah, Direktorat Dekonsentrasi dan Kerjasama, Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri akan terus berupaya mendorong melalui berbagai kegiatan yang bertujuan mengembangkan dan memperkuat kemampuan kapasitas SDM pelaku KAD serta organisasinya baik di tingkat nasional, provinsi dan daerah, sehingga mampu menciptakan kemandirian dan keswadayaan daerah dalam mengelola, mengembangkan dan meningkatkan seluruh potensi daerah guna meningkatkan pelayanan publik dan menunjang kesejahteraan masyarakat. 80 | P a g e


B. TUJUAN DAN SASARAN Kegiatan Menyelenggarakan Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Dalam Kerangka KAD ini bertujuan untuk: - Meningkatkan pemahaman pelaku KAD terhadap prinsip dan teori dasar KAD. - Menyediakan fasilitator KAD baik di tingkat pusat maupun provinsi yang dapat menjadi narasumber bagi daerah – daerah yang membutuhkannya dalam kerangka KAD, serta memfasilitasi pihak daerah provinsi/kabupaten/kota untuk melakukan KAD mulai dari proses inisiasi sampai ke proses monitoring dan evaluasi.

C. BENTUK KEGIATAN Bentuk kegiatan untuk mewujudkan Sekber KAD yang dimaksud adalah sebagai berikut: • Memfasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan agar bisa menjadi nara sumber KAD bagi daerah – daerah yang akan membentuk KAD.

D. HASIL YANG DIHARAPKAN Hasil yang diharapkan melalui kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas ini adalah: 1. Terjadinya peningkatan pemahaman KAD di antara para pelaku KAD baik di tingkat pusat maupun provinsi dan daerah, sehingga KAD yang ada bisa menjadi lebih berfungsi sesuai teori dan prinsip KAD. 2. Untuk daerah – daerah yang akan membentuk KAD diharapkan melalui kegiatan ini tersedia fasilitator yang telah memahami KAD secara benar, sehingga daerah – daerah tersebut dengan arahan dan bimbingan fasilitator bisa membentuk KAD sesuai dengan kebutuhan daerah masing – masing. 3. Terjadi peningkatan kuantitas dan kualitas dari KAD di Indonesia yang berfungsi sebagai salah satu alat untuk mencapai peningkatan pelayanan publik dan pembangunan perekonomian wilayah E. PESERTA Peserta kegiatan peningkatan kapasitas peningkatan aparatur dalam kerangka KAD ini adalah: 1. Ditjen PUM (Subdit KAD). 2. SKPD/Dinas terkait tingkat Provinsi 3. TKKSD tingkat Provinsi yang sudah terbentuk 4. Perguruan tinggi, NGO dan masyarakat luas di tingkat pusat dan provinsi.

81 | P a g e


RENCANA AKSI KEGIATAN JANGKA PENDEK KEGIATAN 5: Mendorong Terbentuknya Asosiasi KAD di Tingkat Pusat A. LATAR BELAKANG Undang – Undang No. 22. Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan menjadi UU. No. 32 tahun 2004 memberikan kesempatan kepada daerah untuk melakukan kerjasama antar daerah sebagai suatu aliansi pembangunan wilayah. Lahirnya PP. No. 50 Tahun 2007 dan terakhir melalui Permendagri No. 22 dan 23 Tahun 2009 turut menyempurnakan mekanisme pelaksanaan kerjasama antar daerah tersebut. Terbitnya Permendagri No. 37 Tahun 2010 yang salah satu isinya mengatur dengan jelas mekanisme pemberian hibah sebagai salah satu sumber pendanaan operasional Kerjasama Antar Daerah (KAD) tentu saja sangat memberikan angin segar untuk KAD yang telah berdiri maupun daerah – daerah lainnya yang berinisiatif untuk melakukan KAD. Kerjasama antar daerah ini sendiri mempunyai tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, mengembangkan dan mempercepat pembangunan wilayah yang meliputi bidang ekonomi, sosial budaya, fisik, prasarana serta bidang lainnya sesuai kesepakatan bersama Sejauh ini telah dirasakan adanya kendala – kendala terutama di dalam teknis pelaksanaan KAD seperti: kurangnya pemahaman pihak daerah akan manfaat dari kerjasama antar daerah, kurangnya koordinasi dan komunikasi dengan/antar Kepala Daerah dari masing – masing pemerintah daerah; terbatasnya SDM pelaksana KAD dan tidak sesuai dengan tuntutan KAD; serta mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang digunakan untuk KAD ini. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Direktorat Dekosentrasi dan Kerjasama, Subdit Kerjasama Daerah, telah bekerjasama dengan Bank Dunia melalui program Desentralization Support Facility (DSF) untuk menyusun suatu Rencana Aksi Pengembangan dan Penguatan Kerjasama Antar Daerah. Salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari rencana aksi tersebut adalah usulan untuk melaksanakan 5 Kegiatan Jangka Pendek Prioritas bagi Subdit Kerjasama Daerah mulai Tahun Anggaran 2012 yang dibiayai oleh APBN. Salah satu kegiatan prioritas jangka pendek tersebut adalah “Mendorong Terbentuknya Asosiasi KAD di Tingkat Pusat”. Mengingat pentingnya peran dan fungsi KAD di dalam meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan perekonomian wilayah, maka Subdit Kerjasama Daerah, Direktorat Dekonsentrasi dan Kerjasama, Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri akan terus berupaya mendorong melalui berbagai kegiatan yang bertujuan mengembangkan dan memperkuat kemampuan kapasitas SDM pelaku KAD serta organisasinya baik di tingkat nasional, provinsi dan daerah, sehingga mampu menciptakan kemandirian dan keswadayaan daerah dalam mengelola, mengembangkan dan meningkatkan seluruh potensi daerah guna meningkatkan pelayanan publik dan menunjang kesejahteraan masyarakat.

82 | P a g e


B. TUJUAN DAN SASARAN Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong serta menginisiasi terbentuknya Asosiasi KAD di tingkat pusat sebagai media komunikasi, kerjasama dan koordinasi antara sesama wadah KAD yang sudah terbentuk, dengan cara mempertemukan KAD – KAD di Indonesia dan membahas mengenai pentingnya perwakilan informal KAD di tingkat pusat.

C. BENTUK KEGIATAN Bentuk kegiatan untuk mendorong terwujudnya Asosiasi KAD yang dimaksud adalah sebagai berikut: 3. Ditjen PUM memfasilitasi kegiatan yang bertujuan untuk menyusun konsep Asosiasi KAD. 4. Ditjen PUM mendorong terbentuknya Asosiasi KAD dengan memfasilitasi pertemuan – pertemuan antara KAD yang ada di Indonesia. D. HASIL YANG DIHARAPKAN Hasil yang diharapkan melalui kegiatan ini adalah: 1. Terwujudnya Asosiasi KAD di tingkat pusat yang merupakan perwakilan KAD – KAD yang ada di Indonesia terutama dalam komunikasi, kerjasama dan koordinasi dengan Sekretariat Bersama KAD di Ditjen PUM. 2. Terwujudnya media komunikasi informal bagi KAD – KAD yang ada di Indonesia. 3. Terjadinya komunikasi 2 arah antara KAD yang diwakili Asosiasi KAD dengan Pemerintah yang diwakili oleh Sekretariat Bersama KAD, sehingga Asosiasi KAD tersebut menjadi partner Pemerintah Pusat di dalam mengembangkan dan menguatkan KAD di Indonesia. E. PESERTA Peserta kegiatan peningkatan Mendorong Terbentuknya Asosiasi KAD di Tingkat Pusat ini adalah: 1. Wadah KAD yang sudah terbentuk 2. Pemerintah Provinsi

83 | P a g e


REFERENSI Albrow, Martin, 2005, Birokrasi, Tiara Wacana, Jakarta Anwar, Makhdonal, Tenaga Ahli Asdep V.5 KPDT, 2010, “Laporan Februari 2010, Evaluasi RM KPDT dan Input Untuk Rencana Aksi 2010”. Anwar, Makhdonal, 2010, Konsep Manajeman Wilayah Solo Raya: Restrukturisasi BKAD Subosukawonosraten, GTZ Abdurahman, B., 2011, Bahan Presentasi Dukungan Bappenas terhadap 10 Forum Regional Management: Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perencanaan KSAD, DSF Abdurahman, B., 2011, Laporan Awal Dukungan Bappenas terhadap 10 Forum Regional Management: Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perencanaan KSAD, DSF Abdurahman, B., 2009, Pemahaman Dasar Regional Management & Regional Marketing, Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kerja Sama Antar Daerah, Semarang Barlingmascakeb, 2010, Prosiding Semiloka Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Kerjasama Antar Daerah, Purwokerto Buletin Kartamantul Edisi 6 Tahun I/2006, Yogyakarta Buletin Kartamantul Edisi 7 Tahun I/2007, Yogyakarta Daftar Inventarisasi Kerja Sama Antar Daerah Kabupaten/Kota Daryanto, 2009, Tinjauan Yuridis Permasalahan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam KerjaSama Antar Daerah (KAD) di Prpinsi Jawa Tengah dan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, GTZ Decentralization as Contribution to Good Governance (DECGG), 2010, Prosiding Lokakarya dan Pelatihan Pengenalan Dasar-Dasar Kerjasama Antar Daerah (KAD) dan Perumusan Dokumen Legal dan Administratif bagi KAD, Semarang Departemen Dalam Negeri Ditjen Pemerintahan Umum, 2009, Himpunan Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah Fahmi, F.Z, 2010, Pelajaran dari Efektivitas Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah di Kartamantul: Ringkasan Tugas Akhir di Planologi ITB, Bandung Firman, Tommy, 2009, Multi local-government under Indonesia’s decentralization reform: The Case of Kartamantul (Greater Yogyakarta), Habitat International GTZ, 2006, Bersama Mengelola Perkotaan: Kerja Sama Antar Daerah Kartamantul, Yogyakarta 84 | P a g e

RENCANA AKSI PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN KERJASAMA ANTAR DAERAH APRIL 2011 GTZ, 2009, Good Local Governance (GLG) 2006-2009: Compilation of Publications GTZ, 2010, Prosiding Lokakarya Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam Kerja Sama Antar Daerah, Jakarta GTZ, 2008, Model Kerja Sama Penataaan Ruang Kawasan Perbatasan, Kasus: Kawasan Mirota Jl. Godean, Yogyakarta Gurendo, A., 2009, Fasilitasi Pelembagaan Kerja Sama Pelayanan Publik (Kesehatan, Pendidikan, dan Tata Ruang dan Lingkungan) Antar-Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Kedu Plus, GTZ Haryanto, R., 2010,Notulensi dan Summary Pengelolaan Keuangan Daerah dalam KerjaSama Antar Daerah¸Purwokerto Henry, N. 1995. Public Administration and Public Affairs. Sixth Edition. Englewood Cliffs, N.J. Heintel, M., 2005, Regionalmanagement in Österreich. Professionalisierung und Lernorientierung. Keban, Y.T., 2009, Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah Dalam Era Otonomi: Isu Strategis, Bentuk dan Prinsip, Yogyakarta Kementrian Dalam Negeri, Ditjen PUM, 2010, Keputusan Menteri Dalam Negeri No 050-222 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Tahun 2010-2014 Kementrian Dalam Negeri, Ditjen PUM Direktorat Dekonsentrasi dan Kerjasama, 2010, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah Kementrian Dalam Negeri, Ditjen PUM Direktorat Dekonsentrasi dan Kerjasama, 2010, Prosiding Rapat Finalisasi Norma, Standar, Pedoman dan Manual sebagai Tindak Lanjut PP No 50 Tahun 2007 Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, 2007. Regional Management, Panduan Pembentukan dan Pengelolaan. Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Lekad, 2007, Laporan Akhir Dampak Kerja Sama Antar-Daerah terhadap Pembangunan Provinsi serta Peranan Pemerintah Provinsi dalam Mendukung Kerja Sama Antar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, GTZ Lekad, 2007, Laporan Akhir Kajian Kebutuhan Pengembangan Kapasitas bagi Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah untuk Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan Umum di Jawa Tengah, GTZ Magister Pembangunan Wiilayah & Kota Universitas Diponegoro, Regional Management & Marketing

85 | P a g e

RENCANA AKSI PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN KERJASAMA ANTAR DAERAH APRIL 2011 McGuire, Michael, 2006, "Intergovernmental Management : A View From The Bottom", Public Administration Review Maier, J., Obermaier, F.: Regionalmanagement in der Praxis. Hrsg.: Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen, München 2000. OeSB Consulting, 2004, Systematische Evaluierung des Regionalmanagements in Oesterreich. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 69 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Pembangunan Perkotaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum Peraturan Pemerintah 57/2005 tentang Hibah kepada daerah Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKKIP) Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 20042009

86 | P a g e

RENCANA AKSI PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN KERJASAMA ANTAR DAERAH APRIL 2011 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kerjasama Daerah Pratikno (Ed.), 2007, Kerjasama Antar Daerah : Kompleksitas dan Tawaran Format Kelembagaan, Jogja Global Media, Yogyakarta. Prinsip-prinsip Good Governance, http://www.governanceindonesia.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=74 Regionalpolitik 1970 – 2007 und deren Finanzinstrumente, http://www.regiosuisse.ch/regionalpolitik/rp-verg-instrumente, Sanctyeka, T. dkk, 2009, Membangun Daerah Melalui Kerja Sama Pelayanan Publik dan Pengembangan Ekonomi Wilayah: Pembelajaran dari Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) di Jawa Tengah dan DIY, GTZ Sanctyeka, T., 2009, Siasat Meretas Dilema Kerja Sama antar Daerah dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Bersama Kartamantul, 2008, Laporan Kegiatan Tahun 2007, Yogyakarta Schäffer, Verena: Regionalmanagement in Sachsen-Anhalt. Theoretische Grundlagen und praktische Ausgestaltung im Vergleich dreier Regionen. Diplomarbeit im Fachbereich Geographie an der Freien Universität Berlin 2003. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 120/1730/SJ Tanggal 13 Juli 2005 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900/2677/SJ Tanggal 8 November 2007 Suwandi, Made, 2010, Menata Pembagian Urusan Pemerintah Antar Tingkat Pemerintahan dalam Koridor UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta Tarigan, A., 2009, Kerja Sama Antar Daerah (KAD) untuk Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Bappenas, Jakarta Troeger-Weiss, Gabi: Regionalmanagement. Ein neues Instrument der Landes- und Regionalplanung. Augsburg 1998. Tim Ahli Asdep V.5 KPDT, 2010. “Buku Saku Regional Management”. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara

87 | P a g e

RENCANA AKSI PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN KERJASAMA ANTAR DAERAH APRIL 2011 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Waugh Jr, W.L. and G.Streib. 2006. “Collaboration and Leadership for Effective Emergency Management”. Yunus, U.M, 2005, Kerja Sama Antar Daerah di Era Otonomi: Belajar dari Keunikan Pawonsari, Jurnal Kebijakan Ekonomi Zeman, A., 2005, Regionalmanagement- Bestandsaufnahme und Potentialanalyse einer Institution am Beispiel Salzburgs. Zuhri, M., 2004, Penelitian Kerja Sama antar Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, Semarang

88 | P a g e


LAMPIRAN A

TEORI DAN BEST PRACTICE KERJASAMA ANTAR DAERAH

89 | P a g e


TEORI DAN KONSEP KAD Latar Belakang dan Sejarah Konsep Kerjasama Antar Daerah (KAD) dan penerapannya, sebenarnya telah lama dikembangkan di sejumlah negara di benua Eropa, seperti Jerman, Austria, Belanda, Swiss, dan sebagainya sejak 30 tahun yang lalu. KAD di negara – negara Eropa tersebut terbukti telah menjadi instrumen pembangunan kewilayahan yang berhasil melahirkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, penciptaan pelayanan publik yang berkualitas kepada rakyat, dan menciptakan proses integrasi sosial, budaya dan politik yang kuat. Sejak tahun 1970-an dalam rangka menciptakan terobosan-terobosan baru karena instrumeninstrumen pembangunan dan pengembangan yang ada kurang mampu memenuhi tuntutan jaman yang terus mengalami perubahan, muncul praktek – praktek pengembangan wilayah di negara – negara di Eropa Barat. Bentuk - bentuk KAD yang diinisiasi pada saat itu mempunyai pola yang beraneka ragam yang terus mengalami perkembangan. Walaupun demikian, prinsip-prinsip dan cara kerja dasar KAD dan tata kelola wilayah yang telah terbentuk terbukti cukup ampuh sebagai instrumen untuk melaksanakan pembangunan dan/atau pengembangan yang ingin dicapai oleh sebuah wilayah regional. Pola kerjasama serta bentuk kelembagaan kerjasama antar daerah yang teridentifikasi di beberapa negara dapat dikelompokkan sebagai berikut:12 1. Intergovernmental Service Contract Merupakan kontrak jasa yang dilakukan bila suatu daerah membayar daerah yang lain untuk melaksanakan jenis pelayanan tertentu seperti penjara, pembuangan sampah, dll. 2. Joint Service Agreement Merupakan perjanjian kerjasama untuk menjalankan fungsi perencanaan, anggaran dan pemberian pelayanan tertentu kepada masyarakat daerah yang bekerjasama, misalnya dalam pengaturan perpustakaan wilayah, komunikasi antar polisi dan pemadam kebakaran, kontrol kebakaran, pembuangan sampah. 3. Intergovernmental Service Transfer 13 Merupakan pelimpahan secara permanen suatu tanggung jawab dari satu daerah ke daerah lain seperti bidang pekerjaan umum, prasarana dan sarana, kesehatan dan kesejahteraan, pemerintahan dan keuangan publik.

12 13

Pratikno (Ed.), 2007, Kerjasama Antar Daerah : Kompleksitas dan Tawaran Format Kelembagaan, Jogja Global Media, Yogyakarta. Henry, N. 1995. Public Administration and Public Affairs. Sixth Edition. Englewood Cliffs, N.J.

90 | P a g e


Perlu diketahui juga bahwa selain tiga tipe kerjasama di atas, kecenderungen yang terjadi saat ini di negara – negara maju adalah pencanangan kerjasama dengan konteks networking/kolaborasi/jejaring terutama di bidang perencanaan dan mitigasi bencana. Metode kerjasama seperti ini menjadi model alternatif untuk menggantikan model birokrasi klasik yang bersifat top down karena sifatnya yang mengandalkan jejaring yang fleksibel dan dinamis.14 Di Indonesia sendiri, sejak digulirkannya era otonomi daerah telah terjadi proses regionalisasi dalam konteks subnasional. Proses regionalisasi yang terjadi ini bisa disebabkan oleh berbagai latar belakang seperti sejarah, kesamaan budaya, permasalahan yang sama dan lain lain, dan merupakan suatu bentuk aliansi pembangunan daerah berbatasan yang pada akhirnya akan membentuk suatu wilayah. Kondisi ini bisa dipahami sebagai tumbuhnya KAD mengutamakan azas kesadaran daerah untuk memanfaatkan KAD musyawarah (konsensus) yang sebagai salah satu pendekatan strategis dalam bisa terjadi karena pengelolaan pembangunan. Pemahaman daerah bahwa KAD KAD yang bersifat jejaring. bisa mendorong percepatan pembangunan Artinya, setiap anggota KAD mulai tumbuh dan pada akhirnya juga bisa berada pada posisi yang sejajar menekan disparitas pembangunan antar daerah.

dengan hak dan kewajiban yang sama.

Instrumen – instrumen yang dikenal selama ini (konvensional) seperti RUTRK, RPJM, RKP dll, serta kebijakan lainnya yang merupakan produk dari proses perencanaan struktural telah terbukti tidak cukup efektif di dalam upaya untuk melakukan percepatan pembangunan daerah. Produk – produk ini tidak mampu mengimbangi kecepatan dinamika yang terjadi di daerah. Untuk itulah mekanisme non-struktural yang bersifat dinamis non hirarkis Negara – negara maju di dibutuhkan untuk melengkapi dan menutupi kelemahan Eropa mulai beralih ke mekanisme struktural tersebut. KAD memiliki mekanisme kerjasama antar daerah pengambilan keputusan yang unik dan berbeda dari bersifat jejaring publik mekanisme yang dikenal dan digunakan pada proses pengambilan keputusan perencanaan formal (struktural). non-hirarkis, nonPada mekanisme formal seluruh produk perencanaan struktural diputuskan melalui mekanisme struktural-hirarkis dan sesuai prosedur baku yang diatur berlandaskan UU dengan regulasi/petunjuk pelaksanaannya. 15

14 15

Waugh Jr, W.L. and G.Streib. 2006. “Collaboration and Leadership for Effective Emergency Management”. Makhdonal Anwar, Tenaga Ahli Asdep V.5 KPDT, 2010, “Laporan Februari 2010, Evaluasi RM KPDT dan Input Untuk Rencana Aksi 2010”.

91 | P a g e

RENCANA AKSI PENGEMBANGAN ANGAN DAN PENGUATAN KERJASAMA ANTAR DAERAH APRIL 2011

Prinsip Dasar KAD Seperti sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa cara pandang klasik pada organisasi lembaga kerjasama antar daerah tidak relevan lagi dengan karakter lembaga kerjasama yang mengkolaborasikan daerah-daerah daerah otonom ke dalam hubungan kerjasama antar daer daerah. ah. Birokrasi yang memiliki pola hubungan strukturalis – hierarkis menjadi kurang sesuai dengan karakter networking yang flexible dalam semangat kerjasama. Kerjasama Antar Daerah (KAD) seperti ini hanya dapat terbentuk dan berjalan apabila didasarkan pada adanya kesadaran bahwa daerah daerah-daerah daerah tersebut saling membutuhkan untuk mencapai satu tujuan. Inilah yang menjadi prinsip dasar dari KAD yaitu adanya tujuan bersama yang ingin diraih secara bersama-sama.16 Komitmen dan ikatan atan yang kuat di antara pengambil keputusan tertinggi di daerah masing – masing (dalam hal ini kepala pemerintahan) akan mendasari kerjasama tersebut. Komitmen yang dimaksud adalah komitmen untuk bekerjasama dalam penanganan isu-isu isu yang telah disepakati, dan lebih mendahulukan kepentingan bersama dibanding kepentingan masing-masing masing daerah. Agar berhasil melaksanakan kerjasama Sumber: www.fuelyourwritting.com dibutuhkan prinsip-prinsip prinsip umum sebagaimana terdapat dalam prinsip good governance governance. Beberapa prinsip diantara prinsip good governance govern yang ada 17 dapat dijadikan pedoman dalam melakukan kerjasama antar daerah yaitu: • Transparansi,, artinya daerah yang bekerjasama atau telah bersepakat untuk melakukan kerjasama harus transparan dalam memberikan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan n dalam rangka kerjasama tersebut. • Akuntabilitas,, artinya daerah bekerjasama harus bersedia untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang terkait dengan kegiatan kerjasama. • Partisipatif, artinya prinsip partisipasi harus digunakan dalam bentuk konsultasi, dialog, dan negosiasi dalam menentukan tujuan yang harus dicapai, cara mencapainya dan mengukur kinerjanya, termasuk cara membagi kompensasi dan risiko. • Efisiensi,, artinya dalam melaksanakan ker kerjasama jasama tersebut harus mempertimbangkan nilai efisiensi yaitu bagaimana menekan biaya untuk memperoleh suatu hasil tertentu, atau bagaimana menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang lebih tinggi. • Efektivitas,, artinya selalu mengukur kebe keberhasilan rhasilan dengan membandingkan target atau tujuan yang telah ditetapkan dalam kerjasama dengan hasil yang nyata diperoleh. 16 17

Tim Ahli Asdep V.5 KPDT, 2010. “Buku Saku Regional Management” Management”. http://www.governance-indonesia.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=74 indonesia.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=74 “Prinsip-prinsip prinsip Good Governance”

92 | P a g e


•

•

Konsensus, artinya dalam melaksanakan kerjasama tersebut harus dicari titik temu agar masing-masing pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut dapat menyetujui suatu keputusan. Saling menguntungkan dan memajukan. Dalam kerjasama antar daerah harus dipegang teguh prinsip saling menguntungkan dan saling menghargai. Prinsip ini harus menjadi pegangan dalam setiap keputusan dan mekanisme kerjasama.

Selain enam prinsip umum di atas, beberapa prinsip khusus yang dapat digunakan sebagai acuan dalam kerjasama antar daerah yaitu:18 • Dibentuk melalui pendekatan dari bawah (bottom-up), melalui proses inisiasi lokal dengan menggunakan prinsip 3K (Komunikasi, Kerjasama, dan Koordiasi) sebagai pilar instrumen pelaksanaan dan kerja kolektif (team work) yang erat antar aktor regional, • Kerjasama tersebut harus dibangun untuk kepentingan umum dan kepentingan yang lebih luas, • Kerjasama antar pelaku yang tidak bersifat hirarkis melainkan merupakan jejaring (networking) kelembagaan, • Keterikatan yang dijalin dalam kerjasama tersebut harus didasarkan atas saling membutuhkan, • Keberadaan kerjasama tersebut harus saling memperkuat pihak-pihak yang terlibat, • Harus ada keterikatan masing-masing pihak terhadap perjanjian yang telah disepakati, • Harus tertib dalam pelaksanaan kerjasama sebagaimana telah diputuskan, • Kerjasama harus dibangun diatas rasa saling percaya, saling menghargai, saling memahami dan manfaat yang dapat diambil kedua belah pihak.

Tujuan dan Manfaat Pembentukan KAD Secara umum, tujuan pembentukan dan pelaksanaan kerjasama antar daerah adalah untuk menciptakan kemandirian daerah dalam mengelola, mengembangkan dan meningkatkan seluruh potensi daerah guna menunjang kesejahteraan masyarakat. Kerjasama yang dibentuk oleh KAD bertujuan meraih para aktor regional tersebut ditujukan untuk menjawab kemandirian dalam tantangan dinamika pembangunan daerah yang meliputi pengelolaan seluruh bidang ekonomi, sosial, politik, teknologi dan lingkungan. potensi daerah untuk Sasaran utamanya adalah menciptakan kerjasama antar daerah yang saling menguntungkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kesejahteraan masyarakat dengan memperkuat dan meningkatkan daya tahan, daya tarik dan daya saing daerah.

18

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, 2007. Regional Management, Panduan Pembentukan dan Pengelolaan.

93 | P a g e

RENCANA AKSI PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN KERJASAMA ANTAR DAERAH APRIL 2011 Secara rinci, tujuan pembentukan dan pelaksanaan KAD tersebut adalah sebagai berikut: 19 •

Memunculkan economic growth (petumbuhan ekonomi). Selain menyediakan lapangan kerja bagi angkatan kerja baru, Regional Management diharapkan dapat memperbaiki kesejahteraan atau meningkatkan pendapatan (ekonomi) masyarakat daerah.

•

Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat luas di daerah – daerah yang bekerjasama sehingga tercapai kualitas pelayanan publik yang baik.

•

Meningkatkan penyerapan tenaga kerja, menciptakan peluang kerja baru atau melakukan pengurangan tingkat penganguran di daerah.

•

Menciptakan price stability (stabilitas harga) untuk menciptakan rasa aman dan tenteram pada masyarakat daerah. Harga yang tidak stabil akan memunculkan rsa gamang dan waswas pada masyarakat dan kemungkinan akan berdampak pada rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

•

Meningkatkan sistem pengelolaan lingkungan, meningkatkan usaha pelestarian dan usaha konservasi.

•

Meningkatkan sistem pengelolaan wilayah untuk menciptakan pemerataan pembangunan dalam wilayah.

•

Meningkatkan pengelolaan sektor-sektor potensial yang merupakan potensi unggulan di daerah.

•

Membuat keterkaitan antar sektor yang lebih serasi dalam wilayah, sehingga memunculkan sinergitas dan berkesinambungan.

•

Meningkatkan produktivitas sektor tanaman pangan untuk pemenuhan kebutuhan pangan wilayah.

•

Membangun kekuatan budaya sebagai basisi moral dan komunikasi dan sebagai daya hidup masyarakat untuk menjamin kekuatan integrasi sosial dan integrasi politik.

Pembiayaan KAD Swadaya KAD Kebutuhan utama dalam proses pembentukan sampai implementasi kelembagaan KAD adalah kebutuhan akan ketersediaan anggaran. Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dan memegang teguh prinsip keswadayaan, maka setiap anggota KAD diharuskan mengalokasikan anggaran dalam

19

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, 2007. Regional Management, Panduan Pembentukan dan Pengelolaan.

94 | P a g e


bentuk iuran tetap untuk pembiayaan kelembagaan KAD. Pengalokasiaan anggaran tersebut bersumber dari anggaran daerah masing - masing.

Sumber pembiayaan KAD yang utama adalah iuran daerah peserta KAD ditambah bantuan pemerintah pusat/provinsi dan sumber lainnya.

Selain anggaran yang berasal iuran anggota sebagai sumber pembiyaan utama, sumber anggaran juga bisa berasal dari pemerintah provinsi. Sistem kelembagaan yang efektif, akuntabel dan transparan dapat menimbulkan minat pemerintah pusat atau provinsi untuk mengintegrasikan program-program sektoral mereka ke dalam skema program kerja KAD dengan adanya pemetaan potensi yang jelas dan strategi regional yang masuk akal, maka pihak pemerintah pusat tentu mempunyai dorongan yang kuat untuk mengalokasikan dana untuk kegiatan unggulan KAD. Selain lembaga pemerintah, dengan pengelolaan yang bersifat kolektif, akuntabel dan transfaran tadi, maka kelompok dunia usaha atau lembaga non pemrintah akan memiliki keyakinan dalam hal keamanan berinvestasi atau berhubungan bisnis dengan daerah-daerah yang termasuk dalam lembaga KAD. Hibah Bantuan Hibah adalah anggaran yang berasal dari pihak dalam dan luar negeri yang bersifat tidak mengikat.

Peran Lembaga Pemerintahan dan Masyarakat 20 Tingkat Pusat Peranan pemerintah pusat di dalam kerangka kerjasama antar daerah adalah sebagai fasilitator dan tempat daerah untuk berkonsultasi mengenai hal – hal yang menyangkut pelaksanaan kerjasama antar daerah. Melalui instrument yang dimiliki, pemerintah pusat bisa menjalankan fungsi – fungsi advokasi kepada daerah yang melakukan kerjasama. Pemerintah pusat juga bisa memberikan stimulus ataupun dorongan kepada daerah – daerah yang berbatasan untuk melakukan kerjasama di dalam proses pembangunan daerah tersebut. Fasilitasi pemerintah pusat juga sangat berperan untuk mendukung daerah yang bekerjasama untuk mendapatkan dukungan dari perusahaan – perusahaan, lembaga donor internasional dan untuk penyediaan infrastruktur. Tingkat Provinsi Pemerintahan di tingkat provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah bisa berperan mewadahi aktivitas lembaga – lembaga dalam struktur kerjasama antar daerah untuk berkomunikasi, bekerjasama dan berkoordinasi. 20

Tim Ahli Asdep V.5 KPDT, 2010. “Buku Saku Regional Management”.

95 | P a g e


Selengkapnya provinsi bisa berperan dalam: • Melakukan fungsi komunikasi secara luas kepada lembaga-lembaga di dalam maupun di luar struktur lembaga kerjasama antar daerah dalam angka mendukung segala kegiatan yang berkenaan dengan pengembangan suatu kerjasama antar daerah; • Memfasilitasi pertemuan – pertemuan yang mendukung penguatan dan pengembangan kerjasama antar daerah; • Menyediakan forum mediasi yang mewadahi diskusi, perumusan usulan/agenda/program, maupun pemecahan konflik internal yang terjadi selama pertemuan-pertemuan berlangsung. Dengan karakteristik demikian maka provinsi sebaiknya mempunyai legitimasi formal yang dapat diakui semua pihak. Pemerintah Provinsi Adanya lembaga khusus di tingkat provinsi bisa didirikan, adalah perwakilan tetapi sangat tergantung kepada kebutuhan. Sebagai fasilitator provinsi harus menjaga netralitasnya, tetapi juga Pemerintah Pusat di memiliki kewenangan yang cukup disegani oleh seluruh daerah. stakeholder daerah. Hal ini menjadi pertimbangan utama karena lingkup tugasnya mencakup lintas-batas daerah berikut keanekaragaman karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah. Tingkat Kabupaten Di tingkat Kabupaten/Kota, peran pemerintah daerah adalah memastikan sesuai dengan komitmen kerjasama agar konsensus yang sudah disepakati di dalam mekanisme kerjasama antar daerah tersebut dapat terlaksana dengan optimal. Peran kepala pemerintahan di daerah ini sangat penting, mengingat posisi dan fungsinya sebagai pengambil keputusan di daerah tersebut. Kepala pemerintahan kabupaten/kota tersebut juga harus mengetahui mekanisme, prinsip dan karakter dari kerjasama antar daerah. Masyarakat luas Keterlibatan masyarakat dalam konteks kerjasama antar daerah adalah sangat penting. Masyarakat merupakan subjek sekaligus objek dari kerjasama itu sendiri. Masyarakatlah yang paling mengetahui semua permasalahan yang dialami di wilayah yang ditempatinya. Masyarakat dalam pengertian luas diharapkan sangat bisa memberikan masukan serta ide untuk kepentingan pembangunan daerah dalam kerangka kerjasama antar daerah.

96 | P a g e


Dari berbagai informasi di atas dapatlah disumpulkan bahwa terdapat berbagai faktor kunci yang bisa menjadi penyebab keberhasilan suatu KAD jika hal – hal tersebut berfungsi dengan baik, atau bisa juga sebaliknya.

Faktor Kunci KAD, Sumber: diolah sendiri dari berbagai sumber, 2011

Komitmen-Konsensus Pembentukan komitmen bersama sebagai dasar dari kerja sama regional, dijalankan melalui proses pewilayahan desentralistik. Salah satu kelebihan proses desentralistik ini adalah ditonjolkannya kekuatan politik endogen yang ditandai dengan tumbuhnya inisiatif lokal ((bottom-up up) yang kemudian berkembang menjadi inisiatif regional. Inisiatif dari bawah yang kemudian disatukan sebagai inisiatif regional ini tentunya juga memunculkan perbedaan kebutuhan dan kepentingan antaraktor regional. Namun, hal tersebut justru melahirkan konsensus sus yang berisi komitmen kerja sama regional. Jadi, komitmen bersama (regional) yang merupakan platform kerja sama regional dilahirkan melalui negosiasi dari berbagai kepentingan sehingga mencapai sebuah konsensus yang bersifat “win “win-win” (saling menguntungkan). kan). Kelembagaan inilah yang menggunakan dan mengedepankan aspek Komunikasi dan Koordinasi dalam menjalin Kerjasama (3K) satu dengan lainnya dalam mencapai suatu komitmen bersama yang mencerminkan pilar regionalisasi. Inilah salah satu kekuatan regionalis regionalisasi asi yang sekaligus menjadi 21 komponen penting bagi keberhasilan pembangunan. Konsep Pelaksanaan KAD

Komunikasi, Kerjasama dan Koordinasi (3K) Komunikasi, Kerjasama, dan Koordinasi (3K) merupakan ciri dari proses terbentuknya program strategis regional. Berbagai bentuk program kerja sama yang dilaksanakan haruslah menuai hasil yang memuaskan semua daerah terkait atau berdasarkan “win-win solution” bagi setiap anggota kerja sama 21

Tim Ahli Asdep V.5 KPDT, 2010. “Buku Saku Regional Management” Management”.

97 | P a g e


regional. Hal tersebut dapat tercapai dengan adanya kebersamaan yang mencerminkan kekuatan endogen regional dan sekaligus komitmen pelaksanaan program kegiatan bersama. Komunikasi, kerja sama, dan koordinasi ini merupakan sebuah kesatuan pilar pembangunan wilayah dan merupakan kekuatan utama dari kerja sama regional.

Konsep Program Strategis Program strategis dalam konteks pembangunan wilayah desentralistik terdiri dari komponen-komponen program yang merupakan produk dari proses 3K. Isi dari komponen program yang berupa Data Dasar (baseline), Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pembiayaan ini merupakan hasil dari konsensus aktor-aktor regional dan stakeholders terkait. Komponen program strategis tersebut merupakan landasan bagi perumusan program strategis, dalam arti pijakan program yang dirumuskan bersama-sama melalui kesepakatan. Data Dasar (Baseline) Data dasar merupakan penggambaran kondisi regional baik dari segi potensi maupun kendala dan limitasi dari semua sektor dan aspek (fisik, ekonomi, sumber daya, sosial budaya, dan lain-lain). Dalam program ini diperlukan penyusunan database semua sektor tersebut, baik dalam bentuk statistik maupun grafis. RTRW sebagai salah satu produk instrumen pembangunan formal dapat dijadikan sebagai salah satu masukan untuk pemetaan kondisi regional ini, terlebih lagi dalam RTRW juga memuat standar-standar formal normatif yang dapat dijadikan sebagai pedoman identifikasi kekuatan dan kelemahan wilayah. Materi-materi yang termuat dalam data dasar regional (baseline) antara lain adalah kondisi dan permasalahan: • • • • • • •

Fisik (Sarana dan Prasarana) dan Sumber Daya Alam Kependudukan dan Sumber Daya Manusia Hukum dan Kebijakan Aktivitas Sektoral Pemerintahan Sosial Budaya, dan lain-lain Jejaring dan kerja sama regional yang telah ada

Secara umum, peta akan tergambar dalam sebuah baseline study yang memuat segala aspek potensi dan kendala daerah baik secara fisik, ekonomi, hukum, pemerintahan, pelayanan publik, investasi, dan lain sebagainya.

Monitoring dan Evaluasi

Pengertian Dasar Monev Penyelenggara KAD terlebih dahulu harus memahami prinsip-prinsip dasar pengembangan system evaluasi sebelum membangun dan menjalankan KAD. Prinsip tersebut antara lain : 98 | P a g e


• • • • •

Sederhana dan mudah dikontrol, Kapasitas evaluasi yang kuat, Informasi yang terbuka dan dapat dievaluasi, Adanya penghargaan terhadap kinerja, Kejelasan status evaluasi

Dengan memahami prinsip-prinsip dasar tersebut, diharapkan instrument monitoring dan evaluasi nantinya akan lebih aplikatif dan bermanfaat bagi pengembangan KAD. Baseline Hal lain yang juga perlu disiapkan adalah data dasar terkait sektor atau objek yang akan dikerjasamakan. Data dasar ini menjadi penting untuk dapat menjadi pijakan awal terhadap suatu wilayah yang akan atau sedang melakukan kerjasama sehingga ke depan paska kerjasama - penyelenggara, masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya dapat melihat perubahan dan perbedaan yang terjadi terhadap objek yang dikerjasamakan – sebelum dan sesudahnya. Data dasar yang dibutuhkan adalah penggambaran kondisi regional baik dari segi potensi maupun kendala dan limitasi dari semua sektor dan aspek, misalnya sektor fisik, ekonomi, sosial budaya, sumberdaya, dan sebagainya. Tentunya penggalian data dasar tersebut disesuaikan relevansinya dengan objek yang akan dikerjasamakan. Oleh karena itu penyusunan data dasar baik yang berbentuk statistik maupun grafis adalah kebutuhan bagi penyelenggaraan kerjasama antar daerah. Merumuskan Indikator Kinerja Tentunya program kerja sama yang dilakukan SMART: diharapkan dapat membuahkan dampak positif bagi masyarakat, pemerintah maupun sektor • Specific: jelas, tidak mengundang swasta. pemahaman beragam, Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif ataupun • Measureable: dapat diukur, kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu • Achievable: dapat dicapai, sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan. Indikator Kinerja disusun dengan • Relevant: sesuai dengan menggunakan metoda SMART. kebutuhan program, Manfaat dari sebuah indikator kinerja adalah : • Sebagai dasar penilaian kinerja, baik • Timebound: tepat waktu dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, maupun setelah pelaksanaan kegiatan, • Sebagai petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran

99 | P a g e


PEMBELAJARAN KAD AUSTRIA, SWISS DAN JERMAN KAD di Austria, Swiss dan Jerman dibentuk dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan perekonomian dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai bidang, terutama untuk daerah – daerah yang kurang maju dibandingkan daerah lainnya. Secara umum, tipikal kelembagaan KAD di tiga negara tersebut dapat dilihat di gambar berikut ini, walaupun tentunya Tipikal struktur organisasi KAD Austria, Swiss dan Jerman, Sumber: diolah sendiri dari berbagai sumber, 2011. masing – masing negara mempunyai kekhususan tersendiri. KAD Regional Management di Austria Jika dilihat ke belakang maka Kerjasama Antar Daerah di Austria telah melewati masa lebih dari 30 tahun. Hal yang mendasari kebijakan baru di bidang kerjasama antar daerah ini adalah kebij kebijakan khusus Kanselir Austria untuk mengentaskan daerah – daerah pedesaan yang lambat berkembang terutama di daerah pegunungan di tahun 1979. Kebijakan politik Austria di bidang regional telah memberikan impulse baru dan mengakibatkan perubahan di Eropa sejak ejak Austria menjadi anggota Uni Eropa di tahun 1994. Negara – negara lainnya pada saat itu mempunyai masalah utama di dalam kebijakan politik di tingkat regional, yaitu tidak adanya kegiataan koordinasi administrasi dan lembaga yang melaksanakannya di tin tingkat regional tersebut. Berdasarkan pengalamannya melalui kebijakan politik regional regional-nya nya yang khas sejak tahun 8080 an, di mana hampir di seluruh kabupaten/distrik di Austria telah melakukan Kerjasama Antar Daerah dengan platform Regional Management, Austria merupakan acuan negara – negara lain di dalam melaksanakan kegiatan – kegiatan pembangunan di tingkat regional.22

22

OeSB Consulting, 2004, Systematische Evaluie Evaluierung des Regionalmanagements in Oesterreich.

100 | P a g e

RENCANA AKSI PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN KERJASAMA ANTAR DAERAH APRIL 2011 Kerjasama Antar Daerah (Regional Management) Austria memulai KAD dengan di Austria sejak dulu sampai sekarang dipahami kebijakan pusat yang membentuk sebagai lembaga interface yang menjembatani peraturan perundangan untuk pemerintahan administratif, pasar dan mendorong daerah melakukan KAD, kepentingan regional lainnya yang dibentuk namun dalam pelaksanaannya tetap berdasarkan prinsip Bottom-Up. KAD RM ini mengutamakan prinsip bottom-up merupakan perwujudan pembangunan regional yang profesional semenjak masa uji coba dengan mekanisme Komunikasi, beberapa puluh tahun yang lalu, hingga saat ini di Koordinasi dan Kerjasama. mana semua region telah menjalankannya dengan pola yang sama dan dengan fungsi pengendalian regional. Salah satu wujud profesionalitas tersebut adalah semakin diakuinya profesi Regional Manager yang didukung oleh teori dan dunia pendidikan dan diakuinya bentuk baru Komunikasi, Koordinasi dan Kerjasama di tingkatan regional.23 KAD Regional Management di Swiss

Di Swiss, Konsep Pembangunan Regional yang disusun oleh Lembaga KAD merupakan syarat untuk mendapatkan stimulus pemerintah pusat.

Seperti halnya di Austria, Swiss juga mempunyai sejarah yang cukup panjang mengenai Kerjasama Antar Daerah Regional Management Di Swiss KAD terbentuk berdasarkan dua program bantuan pemerintah yaitu: Investitionshilfegesetzt fuer Bergebiete 1974 (IHG) – Peraturan Bantuan Investasi Derah Pegunungan 1974 -, dan Program Regio Plus tahun 1997 yang mempunyai karakter identis dengan program bantuan dari Uni Eropa.24

Agar wilayah – wilayah tersebut bisa mendapatkan program bantuan pemerintah Swiss tersebut, maka persyaratan yang harus dipenuhi adalah terbentuknya kelembagaan di wilayah atau region yang mempunyai konsep pembangunan regional. Pembentukan kelembagaan ini berdasarkan kepada karakter topografi di wilayah pegunungan, contohnya daerah – daerah di pegunungan yang jumlah penduduknya sedikit menggabungkan diri ke dalam suatu wadah (KAD RM). Pada pelaksanaannya pemerintah pusat Swiss bersedia untuk mendanai hingga 80 % biaya sekretariat lembaga KAD RM tersebut.25

23

Zeman, A., 2005, Regionalmanagement- Bestandsaufnahme und Potentialanalyse einer Institution am Beispiel Salzburgs. http://www.regiosuisse.ch/regionalpolitik/rp-verg-instrumente, Regionalpolitik 1970 – 2007 und deren Finanzinstrumente 25 http://www.regiosuisse.ch/regionalpolitik/rp-verg-instrumente, Regionalpolitik 1970 – 2007 und deren Finanzinstrumente 24

101 | P a g e


Sekretaris KAD RM dipilih dan diangkat oleh wilayah. Seringkali posisi ini diisi oleh tokoh – tokoh regional seperti walikota, pengusaha lokal, dll. Sekretaris regional ini juga mendapatkan dukungan dari Biro Koordinasi CH-Regio yang berfungsi sebagai pusat informasi dan dokumentasi dan sekaligus bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk menawarkan pelatihan dan workshop terkait.26 KAD Regional Management di Jerman Pemikiran KAD di Jerman dimulai sejak pemerintah Jerman menggulirkan konsep regionalisasi di wilayah Jerman (Barat) sejak tahun 70-an. Semenjak tahun 1990, KAD RM di Jerman semakin menempati posisi penting sebagai “soft” Instrumen di tingkatan regional dan semakin dilibatkan di dalam proses perencanaan kegiatan kewilayahan. Hal ini merupakan reaksi atas beragamnya tugas dan fungsi KAD RM di Jerman. Di sisi lain, hal ini juga menunjukkan keterbatasan performa dari tenaga kerja di KAD RM yang terdiri dari tenaga kerja sukarela dan honorer yang tentu saja mempunyai keterbatasan kapasitas di dalam mengendalikan proses pembangunan wilayah yang kompleks. Studi literatur untuk tema Kerjasama Antar Daerah di Jerman menunjukkan bahwa definisi mengenai tema Kerjasama Antar Daerah yang ideal tidak ditemukan di dalam berbagai tulisan melainkan lebih banyak didapatkan dari praktek di lapangan dan semuanya mengarah kepada konsep KAD Regional Management.27 Tugas KAD RM di Jerman Tugas yang diemban oleh KAD RM di Jerman sangat beragam. KAD RM dimengerti sebagai “soft” instrument untuk pembangunan kewilayahan. Namun demikian di Jerman juga sering terjadi diskusi hangat mengenai biaya operasional dan manfaat dari KAD RM itu sendiri. Professor Dr. Otmar Seibert dari FH Weihenstephan memformulasikan tugas – tugas dari KAD RM dalam suatu pameran “Euregia 2006”28 di kota Leipzig sebagai berikut: 1. Pusat Informasi dan Public Relation: penyusunan materi informasi; mengkoordinir pelaksanaan kegiatan; presentasi; kegiatan-kegiatan PR dan Humas; Marketing ke dalam dan ke luar; membangun sistem data base. 2. Konsultasi dan Pelatihan: Konsultasi terhadap pemilik proyek; konsultasi untuk perusahaan dan pendirian usaha; kegiatan sertifikasi; moderasi dan mediasi. 3. Manajemen Jejaring dan Koordinasi: pembinaan terhadap kelompok kerja; membuka dan membina hubungan ke stakeholder rekanan di bidang ekonomi dan sosial. 4. Manajemen Kegiatan: inisiasi kegiatan; perencanaan kegiatan; realisasi kegiatan; “pengawalan” kegiatan; networking antara kegiatan – kegiatan sektoral. 26

http://www.regiosuisse.ch/regionalpolitik/rp-verg-instrumente, Regionalpolitik 1970 – 2007 und deren Finanzinstrumente Schäffer, Verena: Regionalmanagement in Sachsen-Anhalt. Theoretische Grundlagen und praktische Ausgestaltung im Vergleich dreier Regionen. Diplomarbeit im Fachbereich Geographie an der Freien Universität Berlin 2003. 28 Euregia adalah Kongres dan Pameran tahunan di Leipzig, Jerman mengenai Regional Development yang diikuti sebagian besar negara – negara Eropa. Informasi mengenai Euregia bisa didapatkan di www.euregia-leipzig.de 27

102 | P a g e


5. Monitoring, Pelaksanaan dan Peningkatan Kapasitas: “pengawalan” proses; memastikan keberhasilan kegiatan; evaluasi; pemeriksaan dan pelaporan; pengerjaan proposal; seminar/workshop peningkatan kapasitas. Istilah “Regional Management” mengandung penjelasan tentang spektrum tugas yang kompleks yaitu inisiasi pembangunan regional yang berorientasi kepada proses dan pelaksanaan lintas sektoral atas dasar konsep pembangunan stakeholder lokal dengan memperhatikan faktor – faktor eksternal. KAD RM menggarisbawahi fungsi – fungsi koordinasi dan kerjasama, image wilayah, ketersediaan informasi, sertifikasi dan membangun networking yang stabil. Keberhasilan menjalankan tugas dan fungsi tersebut dikarenakan adanya kemampuan kompetensi di bidang sosial di samping kemampuan di bidang teknis. 29 Berdasarkan kepada hal ini, maka keberhasilan suatu KAD RM di Jerman tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan di bidang perekonomian, tetapi juga harus diukur berdasarkan manfaat sosial yang dirasakan masyarakat dari kegiatan yang diinisiasi oleh wilayah berdasarkan potensi endogen.30 Keberhasilan suatu KAD RM di Jerman dewasa ini diukur berdasarkan kriteria berikut ini:31 • • • • • • •

Inisiatif dan Motivasi lokal, Prinsip Bottom-Up dengan partisipasi luas dari pelaku usaha dan masyarakat, Hubungan kontekstual yang erat dengan wilayah, Tolok ukur yang berorientasi kepada lintas sektor, Berorientasi kepada proses dan hasil akhir, Memperhatikan faktor eksternal wilayah di dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, Profesionalitas.

Pembelajaran KAD Austria, Swiss dan Jerman Pola KAD Pelaksanaan di lapangan menunjukkan bahwa tidak ditemukan suatu pola umum yang berlaku dalam mengimplementasikan instrument KAD di Jerman, Austria dan Swiss. Kesamaan bentuk organisasi pelaksana KAD telah digambarkan di bagian sebelumnya yaitu sama – sama menganut organisasi Regional Management. Selain itu juga terdapat intensitas yang berbeda dalam pelaksanaan KAD di masing – masing negara yang dapat dijadikan pembelajaran.

29

Maier, J., Obermaier, F.: Regionalmanagement in der Praxis. Hrsg.: Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen, München 2000. 30 Maier, J., Obermaier, F.: Regionalmanagement in der Praxis. Hrsg.: Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen, München 2000. 31 Maier, J., Obermaier, F.: Regionalmanagement in der Praxis. Hrsg.: Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen, München 2000.

103 | P a g e


Swiss dan Austria merupakan negara yang paling berpengalaman dengan Kerjasama Antar Daerah Regional Management yang berorientasi kepada perkembangan regional lebih dari 20 tahun. Namun demikian pada implementasinya, Austria dan Swiss belum terlalu menghubungkan antara Kerjasama Antar Daerah ini dengan rencana tata ruang di tingkat kabupaten dan negara bagian. Yang menjadi dasar utama dari pembentukan KAD di sini adalah kebijakan pemerintah pusat masing – masing dalam menyelsaikan permasalahan daerah – daerah yang mempunyai kelemahan di beberapa bidang karena alasan – alasan tertentu.

“KAD Regional Management di Austria, Swiss dan Jerman merupakan pelengkap untuk menanggulangi kekurangan dan kelemahan mekanisme struktural. Mekanisme ini tidak bersifat menggantikan fungsi – fungsi struktural, tetapi menjadi alternative jika pemecahan permasalahan regional tidak bisa dilakukan melalui mekanisme struktural yang ada”

Hal ini juga terjadi di negara – negara bagian di Jerman, di mana KAD mulai dibicarakan setelah kebijakan regionalisasi dimulai di Jerman. Penanggung jawab kegiatan diberikan kepada masing – masing menteri ekonomi di negara bagian atas dasar kapasitas yang dimiliki oleh kementerian ekonomi di negara bagian. Namun demikian tujuan – tujuan pembangunan di masing – masing negara bagian tetap dikoordinasikan dengan kementerian sektoral lainnya di negara bagian tersebut. Peran Pemerintah Pusat/Negara Bagian Peran pemerintah pusat (dan negara bagian) di Jerman sebagian besar dibatasi sebagai penyedia fasilitas atau instrument yang bersifat memberikan stimulus seperti Program Regional, memberikan informasi dan konsultasi. Tugas dan fungsi lembaga KAD RM apapun bentuknya diserahkan sepenuhnya kepada keadaan dan situasi yang terbaik untuk region masing – masing. Negara bagian Thuringen pernah mencoba untuk melaksanakan kerjasama antar daerah RM yang dikoordiniasikan oleh Regional Manager dari posisinya di negara bagian. Namun hal ini mendapatkan protes keras dari daerah – daerah (kabupaten) yang bekerjasama yang meragukan keberhasilan intervensi seperti ini dari negara bagian. Pengalaman dari Austria menunjukkan bahwa salah satu faktor keberhasilan KAD adalah pengelolaan yang berdasarkan terutama kepada kekuatan dan kemampuan sendiri. Perlu diingat juga bahwa di Jerman pelaksanaan KAD RM yang baik adalah di wilayah bekas Jerman Barat yang memang sudah maju, berbeda dengan wilayah – wilayah bekas Jerman Timur yang di tahun 1990an baru bergabung menjadi Negara Republik Federasi Jerman dan pada saat itu masih relatif tertinggal dalam segala hal.32 Tugas Lembaga KAD Walaupun mempunyai perbedaan di dalam menjalankan kebijakan pembangunan, terdapat kesamaan di dalam tugas yang diemban oleh KAD dan kemampuan yang harus dimiliki. Satu hal yang penting adalah 32

Maier, J., Obermaier, F.: Regionalmanagement in der Praxis. Hrsg.: Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen, München 2000.

104 | P a g e


lembaga KAD mempunyai sifat sebagai “pengurus” untuk kepentingan strategis regional, alih teknologi, regional marketing (ke luar dan ke dalam) serta membangun dan memelihara networking di wilayah kerja. Posisi pimpinan lembaga KAD yang menjalankan tugas KAD sehari – hari juga harus dilaksanakan oleh orang yang mempunyai kompetensi di bidang sosial dan keilmuan dan bisa memimpin suatu tim kerja.33 Fungsi Lembaga KAD Dalam konteks kerjasama terdapat tiga pola pengambilan keputusan dan pemecahan masalah yaitu melalui mekanisme pasar yang mengutamakan profit; mekanisme struktural dan mekanisme nonstruktural yang berorientasi kepada benefit. Melalui sifat dan karakter yang dinamis, menjalankan consensus bersama yang disasari komitmen masing – masing pelaku kerjasama, maka permasalahan penting lintas wilayah dan lintas sektoral bisa dipecahkan secara kolektif. Knowledge Management KAD RM harus dipahami sebagai organisasi yang terus belajar dan harus diberikan kesempatan untuk terus belajar. Untuk itu, maka kegiatan – kegiatan yang menunjang hal tersebut seperti forum KAD untuk media bertukar informasi sesama lembaga pelaksana KAD sangat membantu hal ini. Demikian juga dengan kegiatan peningkatan kapasitas aktor pelaksana di lembaga KAD.34 Anggaran Regional dan Fund Pembiayaan KAD sebaiknya tetap mengandalkan kemampuan swadaya KAD, atau melalui kemampuannya bisa menarik minat perusahaan swasta atau perorangan untuk memberikan sumbangan kepada KAD. Contoh menarik yang terjadi di Freiburg (Jerman), adalah bagaimana KAD di Freiburg bisa mendapatkan pendanaan yang cukup besar dari perusahaan swasta yang ada di wilayah kerjanya.35 *************

33

Maier, J., Obermaier, F.: Regionalmanagement in der Praxis. Hrsg.: Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen, München 2000. 34 Maier, J., Obermaier, F.: Regionalmanagement in der Praxis. Hrsg.: Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen, München 2000. 35 Maier, J., Obermaier, F.: Regionalmanagement in der Praxis. Hrsg.: Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen, München 2000.

105 | P a g e


LAMPIRAN B

DOKUMENTASI WORKSHOP & RAPAT SOSIALISASI (TAHAP 1 & II) PERATURAN KAD

106 | P a g e


B1. DOKUMENTASI WORKSHOP TAHAP 1: INISIASI PROSES PEMBENTUKAN KAD Masukan dari Kegiatan Workshop II

Kelompok I

1. SOSIALISASI UMUM PELUANG KSD KEPADA TOKOH-TOKOH KUNCI DAERAH 2. IDENTIFIKASI POTENSI DAN PERMASALAHAN DAERAHDAERAH UNTUK BEKERJASAMA

3. IDENTIFIKASI TOKOH-TOKOH KUNCI PENDUKUNG KERJASAMA DAERAH

Tahap 1: Inisiasi Identifikasi Kebutuhan Daerah Atas Kerjasama Daerah

-Kepala Daerah -- Pejabat-pejabat kunci lainnya. -Tokoh-tokoh masyarakat. -Kelompok-kelompok masyarakat.

3. SOSIALISASI TEKNIS PELAKSANAAN KERJASAMA DAERAH

II

A. 1. Susunan sosialisasi disusun ulang berdasarkan: (1) Isi, (2) Sasaran, (3) Media Sosialisasi Penjelasan: 1. Isi Sosialisasi Latar Belakang : Pentingnya KAD, dasar-dasar pemahaman KAD, manfaat dan atau keuntungan, Tata cara dan prosedur KAD (kesepakatan dan perjanjian), Regulasi KAD Pentingnya penentuan obyek kerjasama, dll 2. Sasaran Sosialisasi adalah: KDH, DPRD, TKKSD, SKPD 1.A.2 Memastikan ada unit yang menjalankan kerjasama 1.A.3 Insentif, dan disinsentif perlu dijelaskan mengenai bentuk insentif, mekanisme, dan kriteria pemberian; 1.A.4 Petunjuk teknis diganti menjadi Panduan 1.A.5 Bagi hasil (share profit) 1.A.6. Dipecah, menjadi 2 bagian dan yang kedua digabung dengan 1.A.7. I.A.7 Menjadi: Meningkatkan peran aktif Kata “Membangun” dihilangkan I.A.8 Diganti mendorong Daerah membuat regulasi Kerjasama Daerah 107 | P a g e


Kelompok III

• • • • • • • • •

IV

Masukan dari Kegiatan Workshop II Pentingnya penegasan maksud dan tujuan apa yang dikerjasamakan; Meliputi wilayah yang bertetangga atau KAD Fungsional atau tidak bertetangga; Pentingnya kesadara bersama antar pihak bahwa kerjasama diperlukan; Pentingnya pembicaraan konkrit insentif dan disintif daerah yang berkerjasama; Pentingnya sosialisasi yg mendalam terkait manfaat KAD; Pentingnya perencanaan KAD, yang rinci, langkah2 beserta indikator-indikator; Ruang lingkup KAD tidak hanya pelayanan publik tetapi mencakup sektor- sektor lain yang bia dikerjasamakan, bisa juga antar daerah antar danantar negara; Peran Ditjen PUM harus tegas menjadi regulator dan fasilitator yang baik sehingga perlu pemahaman yang jelas terhadap peran ini; Regulasi KAD harus mampu menjawab dinamika di lapangan, bukan malah mengacaukan

Masukan: Sosialisasi: Perlu dilaksanakan dengan media2 yang disesuaikan dengan kultur daerah Pembentukan KAD: Perlu ada kelembagaan Sekber dari tingkat nasional. Bahkan perlu ada KAD Centre untuk kejelasan info terkait KAD. Insdentif dan disinsentif: Insentif perlu, tapi jangan sampai ada disinsentif Menyusun panduan KAD: Ini selain panduan KAD atau pelaksanaan tahap-tahap pelaksanaan KAD, juga diperluan panduan-panduan (Perda) untuk pelaksanaan KAD yang sudah dilaksanakan Perlu disusun lesson learned (pembelajaran) dari KAD2 di seluruh Indo Identifikasi tokoh: Perlunyas keterlibatan tokoh NGO dan agama Prioritas: →Penyusunan panduan yang disusun dengan KAD Centre sehingga selaras, susun dan sosialisasi di satu pintu.

108 | P a g e


Tahap 2: PERSIAPAN PENGORGANISASIAN KAD

Masukan dari Kegiatan Workshop II

Kelompok I 1. PEMBENTUKAN FORUM

Tahap 2 dan 3: Persiapan dan Pembentukan

2. KESEPAKATAN SKALA PRIORITAS 1. Pendatanganan MOU, diperkuat oleh peraturan masing-masing daerah. 3. PENYUSUNAN RENCANA AKSI (ACTION PLAN)

2. Penetapan (pembentukan) kelembagaan: bentuk, perekrutan personal 3. Mekanisme Pembiayaan

4. TRANSFER BEST PRACTICES

II

Kata Manfaat sebaiknya diganti menjadi “Manfaat dan atau keuntungan”; Kata MOU diganti dengan Kesepakatan (sesuai regulasi); Kegiatan Sosialisasi diusulkan ditambah DPRD;

III

Apakah dokumen ini menjadi panduan yang mengatur langkah-langkah atau menjadi referensi? Apakah boleh jumping atau harus langkahnya berurutan? Panduan ini untuk siapa? Karena disebutnya rencana aksi Inisiatornya siapa? Apakah tokoh masyarakat? Apakah SKPD? Atau perorangan? Kapan KAD bisa dimulai? Dan bagaimana mekanismenya? Panduan harus bisa menggambarkan 5 W dan 1 H? Melakukan studi banding adalah optional, bukan wajib yang paling penting adalah proses kajian mendalam dalam membentuk KAD?

IV

Untuk Tahap 2, perlu ada porsi yang jelas, mana yang porsi kabupaten, kota, dll Ada satu kolom tambahan di tabel tersebut yang merupakan penjelas tentang institusi pendukung

109 | P a g e


Tahap 3: PEMBENTUKAN WADAH KAD

Kelompok


I Masukan untuk tahap 3 sudah digabungkan dengan masukan dengan tahap 2 II

“Membuat PERDA” diganti mendorong usulan PUM kepada Mendagri untuk menyusun regulasi tentang Pembiayaan Karjasama Daerah (Pedoman Penyusunan APBD) , digabungkan 3 A 5 dengan 3 A 9.

III

Perlu ada penjelasan wadah KAD-nya mengingat karakter KAD yg berbeda-beda? Dan berimplikasi thd kelembagaan yng diperlukan; Siapa yang menyusun wadah KAD?; Apa payung hukumnya? Apakah cukup Perda? Atau peraturan seperti apa yang lebih legal dan akomodatif?; SWOT harus dilakukan terlebih dahulu, mungkin di langkah 2: Persiapan?; Dalam pengembangan KAD diperlukan SDM yang memadai; Pembentukan KAD harus ditentukan siapa penanggungjawab utama dari salah satu SKPD sebagai fasilitator/penggerak

IV

Untuk Tahap 3 perlu ada porsi yang jelas, mana yang porsi kabupaten, kota, dll Ada satu kolom tambahan di tabel tersebut yang merupakan penjelas tentang institusi pendukung

110 | P a g e


Tahap 4: IMPLEMENTASI KAD


Kelompok I

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam tahap 4 adalah: I. Langkah I adalah: pembentukan kelompok kerja. II. langkah II adalah: memfasilitasi komunikasi antar SKPD di bidang pelayanan publik. III. Memfasilitasi pemerintah daerah yang bekerjasama dengan pihak ketiga.

II

Mekanisme pembiayaan dihapus, sudah dijelaskan pada tahap 3. Dihilangkan 4 A 6 karena adanya batasan tidak mencakup kerjasama antar daerah dengan pihak ketiga (lihat halaman 2, buku rencana akasi, tujuan dan manfaat rencana aksi).

III

IV

Tahap 4 perlu ada porsi yang jelas, mana yang porsi kabupaten, kota, dll Ada satu kolom tambahan di tabel tersebut yang merupakan penjelas tentang institusi pendukung

Implementasi ini harus diawali dengan sinergi dengan kebijakan daerah; KAD akan efektif kalau implementasi program menyentuh kebutuhan masyarakat; Perlunya langkah yang sama antar para aktor (SKPD, Masyarakat, swasta); Perlunya kejelasan pembiayaan pada tahap awal sebelum masuk masa swadana; Perlunya sharing pembiayan antar aktor yang terlibat, termasuk pemerintah pusat; Perlunya kejelasan masa kepengurusan dan masa KAD; Kejelasan pengelolaan asset, karena ada banyak pemda memberi pinjaman ke KAD, Hibah ke KAD, juga berinvestasi dalam bentuk asset, pada kasus tertentu KAD berinvestasi di daerah lain.

111 | P a g e


Tahap 5: MONITORING, EVALUASI DAN PENINGKATAN KAPASITAS


Kelompok

Tahap 5: Monev dan Capacity Building

I

1. Meningkatkan Kapasitas “PUM”dalam membina Kerjasama Daerah 1. MENINGKATKAN KAPASITAS

2. Pelatihan Fasilitator Kerjasama Daerah 3. Meningkatkan kapasitas asosiasi lembaga kerjasama daerah.

2. MEMBENTUK ASOSIASI LEMBAGA KERJASAMA DAERAH

3. REPLIKASI BEST PRACTICES

II

Penyusunan Konsep monitoring dan evaluasi sebaiknya dimasukan Tahap 3 (gabungan 3.5 d 3.9). Diganti Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi

III

Walaupun ada monev tetapi hanya formalitas saja, karena KAD yang tidak berkembang, tidak ada upaya dari para pihak untuk membantu menyelesaikan; Ada indikator untuk keberhasilan sehingga akan jelas kebutuhan capacity building? Perlunya capacity building terhadap KAD sehingga tidak dibiarkan seolah-olah entitas diluar pemerintahan.

IV

1. Kalau mau bicara tentang evaluasi, siapa yang evaluasi? Siapa yang tentukan instrumennya? Makanya perlu sekber, sekaian unt pembentukan modul-modul terkait. 2. Capacity building dengan ToT dari nasional ke propinsi 3. Asosiasi KAD itu siapa yang akan hadir? Sebaiknya berbentuk forum saja, forum koordinasi antar KAD yang sudah terbentuk.

112 | P a g e


DAFTAR PESERTA WORKSHOP PEMBAHASAN RENCANA AKSI PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN KAD JAKARTA, 29 MARET 2011 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

A. Sirajuddin Nonci, Direktur Dekonsentrasi dan Kerjasama, Ditjen PUM Kementrian Dalam Negeri M. Zain Afif, Kasubdit Kerjasama Daerah, Ditjen PUM Kementrian Dalam Negeri Nine Hargi, Kasi Kerjasama I Subdit Kerjasama Daerah, Ditjen PUM Kementrian Dalam Negeri Edi Cahyono, Kasi Kerjasama II Subdit Kerjasama Daerah, Ditjen PUM Kementrian Dalam Negeri Jun Milanastuti, Staf Subdit Kerjasama Daerah, Ditjen PUM Kementrian Dalam Negeri Nana Taruna, Staf Subdit Kerjasama Daerah, Ditjen PUM Kementrian Dalam Negeri Pramudya Ananta, Staf Subdit Kerjasama Daerah, Ditjen PUM Kementrian Dalam Negeri Marsono, Staf Subdit Kerjasama Daerah, Ditjen PUM Kementrian Dalam Negeri Kuntoro Anindita, Staf Subdit Kerjasama Daerah, Ditjen PUM Kementrian Dalam Negeri Noviar Luthfi, Asisten Deputi V, Urusan Kerjasama Antar Daerah dan Regional, KPDT Samsul Widodo, Direktorat KKDT Bappenas Muliani, Direktoran Keuangan Daerah, Kementrian Dalam Negeri Suharyanto, Ditjen Bangda Kementrian Dalam Negeri Cahyo Hatta, Ditjen Bangda Kementrian Dalam Negeri Sugeng, Setda Provinsi Jawa Tengah Ponco Wibowo, Pemerintah Daerah Kota Solo Marhaeni, DPRD Solo Ferry Anggoro, Sekber Kartamantul Ing Ramto, BKAD Subosukawonosraten Asto, RM Barlingmascakeb Budiono, RM Sampan Warito, BKAD Pawonsari Priyambodo, BKAD Pawonsari Anton Sudarmanto, BKAD Pawonsari Hery P. Irawan, BKAD Pawonsari Suyanto, BKAD Pawonsari Raphael Anindito, GIZ (expert) Syahroni, ex GIZ (expert) Bambang SP, ex Setda Kartamantul (expert) Dr. Hadi Wahyono, PWK Undip (expert) Dr. Hardi Warsono, PWK Undip (Expert) Daryanto, Tenaga Ahli Ditjen Keuda Kementrian Dalam Negeri (expert) Dr. Restyarto Efiawan, Lekad (expert) Hidayatullah Albanjari, GIZ Reslian Pardede, Yayasan Inovasi Pengembangan Daerah (YIPD) Johan S, Yayasan Inovasi Pengembangan Daerah (YIPD) Dr. Widjono Ngoedijo, DSF Donal Anwar, DSF Nunik Yunarti, DSF Risfan Munir, DSF

113 | P a g e


B2. DOKUMENTASI SOSIALISASI TAHAP I & II Tahap 1: INISIASI PROSES PEMBENTUKAN KAD

Kegiatan Utama 1-A.1

Sosialiasi tentang pemahaman KAD

1-A.2

Memberikan Usulan/inisiatif pembentukan/ pengembangan KAD

Masukan dari Kegiatan Sosialisasi I Materi sosialisasi sebaiknya juga mencakup: • Latar belakang KAD, visi wilayah yang lebih tinggi (pusat/prop) dan rencana tata ruang (spt RTRW) • Peraturan perundangan, mulai dari amanah UU 32/2004 dst

•

•

•

•

•

1-A.3

Menerapkan kebijakan Insentif dan disinsentif

Perlu dijelaskan insentif & disinsentif berupa apa dan oleh siapa?

1-A.4

Menyusun Panduan (Guidelines) KAD

Mencakup tahapan dalam penyusunan KAD dengan jelas

Masukan dari Kegiatan Sosialisasi II

Institusi Pelaksana

• Materi sosialisasi mencakup teknik tata cara penentuan obyek KAD • Memberikan sosialisasi berupa pemahaman pentingnya KAD kepada kepala daerah prop/kab/kota dan juga SKPD sesuai tupoksi (obyek kerjasama); serta mengubah pemikiran para stakeholder bahwa dengan KAD dapat meningkatkan pendapatan daerah • Dilakukan sosialisasi pemahaman dan tata cara KAD kepada TKKSD yang sudah terbentuk • Sosialisasi KAD juga dilakukan dengan cara pendekatan komunikasi secara informal dan publikasi tentang KAD

Ditjen PUM; Provinsi

Ditjen PUM mengeluarkan Surat edaran, agar supaya SKPD kab/kota/propinsi yang melakukan KAD bekerjasama dengan TKKSD yang sudah terbentuk Ditjen PUM juga mendorong daerah yang sudah punya MOU untuk KAD, agar segera merealisasikannya Ditjen PUM memberi masukan kepada gubernur/bupati/walikota untuk lebih fokus pada KAD Propinsi mengambil peran yang lebih besar dalam hal memberi pedoman/ arah kerjasama Komitmen pemerintah daerah serta pemahaman pentingnya KAD ini perlu diperhatikan

Ditjen PUM; Provinsi

Penyusunan panduan diganti dengan petunjuk teknis pelaksanaan kerja sama daerah, yang meliputi: latar belakang maksud dan tujuan pembiayaan bagaimana supaya KAD lebih baik

Ditjen PUM

114 | P a g e

RENCANA AKSI PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN KERJASAMA ANTAR DAERAH APRIL 2011 Masukan dari Kegiatan Sosialisasi I


Melakukan kajian relevansi KAD

• Salah satu output kajian adalah: Identifikasi objek kerjasama yang akan dilakukan • Kajian relevansi KAD yang dilakukan kabupaten/kota meliputi:

Identifikasi potensi daerah yang akan dikerjasamakan Permasalahan yang identik antara 2/lebih daerah • Inisiatif dimotivasi dari masalah yang dihadapi spt: i. Kurang optimalnya pelayanan di daerah perbatasan ii. Kurang memadainya pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan 1-A.6

Melakukan identifikasi tokoh pendukung KAD & meningkatkan peran aktifnya

Tokoh pendukung dimaksud juga termasuk tokoh pemuda

1-A.7

Membangun hubungan antar tokoh pendukungKAD

•

1-A.8

Menyusun baseline regional daerah yang akan bekerjasama

•

Tokoh pendukung dimaksud termasuk dukungan dari legislatif Perlunya diskusi antara pemerintah daerah yang mempunyai permasalahan serta kepentingan yang sama

Termasuk identifikasi potensi sumber daya alam & SDM yang akan dikerjasamakan serta inventarisasi permasalahan yang dihadapi bersama


Institusi Pelaksana

• Melakukan kajian terhadap KAD yang gagal dan berhasil serta faktor-faktor penyebabnya • Termasuk kajian berupa identifikasi kebutuhan melaksanakan KAD, share profit serta obyek kerjasama • Perlu dilihat keinginan/ketertarikan pimpinan wilayah terhadap potensi yang akan dikerjasamakan

Ditjen PUM; Provinsi; Kabupaten/ Kota

Provinsi; Kabupaten/ Kota

• Diperlukan dukugan dari berbagai aktor seperti masyarakat, wartawan, pengusaha dan terutama dukungan politis dari DPRD • Membangun hubungan antar tokoh merupakan hal yang sulit, sehingga harus diperjelas bagaimana mekanismenya • Diperlukan koordinasi yang intens antara pihak pemerintah daerah dengan pihak swasta


• Mendata serta menginventarisir potensi masing-masing daerah, yang kemudian dikomunikasikan dengan stakeholder terkait. Data potensi tsb bisa menjadi obyek kerjasama


• Mengarahkan pihak DPRD mengenai perlunya Perda tentang “Kerjasama Antar Daerah”

115 | P a g e


Tahap 2: PERSIAPAN PENGORGANISASIAN KAD

Kegiatan Utama

Masukan dari Kegiatan Sosialisasi I

2-A.1

Membentuk forum yang beranggotakan para aktor kunci wilayah untuk persiapan pembentukan wadah KAD

2-A.2

Menyusun draft konsep KAD (meliputi visi, misi, bidang / prioritas obyek yang akan dikerjasamakan berdasarkan data baseline regional)

Untuk menyusun konsep KAD diperlukan juknis atau juklak

2-A.3

Menyusun draft/rencana wadah kelembagaan

Perlu dilakukan kajian akademis terhadap bentuk wadah/ lembaga KAD yang dibutuhkan

2-A.4

Menyusun draft/rancangan kesepakatan untuk melaksanakan KAD (rancangan MoU), termasuk pembiayaan pengelolaan KAD serta kegiatan KAD Melakukan kegiatan untuk memantapkan pemahaman KAD serta penguatan komitmen dari para aktor kunci pelaku KAD

MoU yang dibuat harus mendapat dukungan dari masyarakat dan tokoh setempat

2-A.5

2-A.6

Melakukan kunjungan kerja/studi banding ke beberapa KAD yang sudah terbentuk

Kegiatan dimaksud seperti roadshow, training, workshop


Institusi Pelaksana

• Aktor kunci wilayah dimaksud termasuk tokoh adat dan tokoh agama • Anggota forum bukan hanya dari pemerintah saja, tapi juga dari pihak ke-3 untuk memberikan fasilitasi dan juga perlu pelibatan tenaga ahli dari perguruan tinggi (terutama yang sesuai dengan obyek kerjasama) • Draft KAD disampaikan/ dipublikasikan kepada masyarakat secara umum ataupun pihak terkait melalui mekanisme public hearing • Termasuk mengindentifikasi sektor yang akan dikerjasamakan serta ruang lingkup kerjasama dan rencana pelaksanaan kerjasama

Provinsi; Kabupaten /Kota

Termasuk kegiatan: • Identifikasi pelaksana teknis (SKPD) yang akan melaksanakan KAD • Sharing dengan SKPD terkait

Ditjen PUM Provinsi; Kabupaten /Kota

Ditjen PUM Provinsi; Kabupaten /Kota Ditjen PUM Provinsi; Kabupaten /Kota

• Penandatanganan MOU disamping dilakukan oleh KDH terkait juga oleh para Ketua DPRD • Penguatan komitmen juga dilakukan dengan: Identifikasi regulasi pelaksanaan KAD Membuat regulasi (SK bupati/Perbup)



116 | P a g e


Tahap 3: PEMBENTUKAN WADAH KAD

Kegiatan Utama



Institusi Pelaksana

Adanya pendampingan saat penyiapan draft PKS

• Dalam menyusun draft perjanjian kerjasama harus memperhatikan budaya/kearifan lokal • Penyusunan draft perjanjian kerjasama cukup di tingkat propinsi ataupun kab/kota yang melakukan ekrjasama dengan melibatkan SKPD terkait dan biro hukum setda, tidak perlu sampai ke tingkat pusat • Perjanjian kerjasama dibuat oleh TKKSD yang telah terbentuk, dengan masukan dari anggota forum kunci lainnya

3-A.1

Menyusun draft Perjanjian Kerjasama KAD

3-A.2


3-A.3

Menyusun draft rancangan teknis kelembagaan KAD dan SOP

Dalam menyusun rancangan KAD perlu melibatkan tokoh masyarakat, LSM yang ada, juga SKPD terkait

• Menentukan bentuk wadahKAD dengan duduk bersama pihak swasta dan koordinasi dengan pemerintah (terkait regulasi)

Ditjen PUM Provinsi Kabupaten/ Kota

3-A.4

Membentuk wadah KAD

• Adanya kesepakatan antar daerah yang melakukan KAD mengenai bentuk wadah KAD • Mengikutsertakan lembaga hukum dalam wadah KAD

Kabupaten/ Kota Provinsi

3-A.5

Membuat Perda tentang Pembentukan wadah KAD

• Bentuk wadah KAD bisa berupa BUMD, dll • Tidak perlu membentuk wadah KAD krn high cost, sebaiknya mengoptimalkan TKKSD saja. • Perlu dibentuk wadah KAD, meliputi: *yang permanen sebagai perangkat daerah (terikat dalam sebuah struktur) *temporer/non struktural (forum/sekber/ badan) Catatan: untuk menyusun Perda dibutuhkan waktu ; membuat perda ada korelasi dengan dukungan DPRD

3-A.6

Melaksanakan analisa SWOT wilayah KAD

Ditjen PUM Provinsi; Kabupaten/ Kota

Kabupaten/ Kota; Provinsi

Kabupaten/ Kota

• Selain analisa SWOT di wilayah regional KAD, juga dilakukan analisa obyek KAD yang mempertimbangkan untung/ ruginya melakukan KAD serta analisa tentang permasalahan yang dihadapi


117 | P a g e


Kegiatan Utama



Institusi Pelaksana

3-A.7

Menyusun draft perencanaan KAD


3-A.8

Melakukan kajian & revisi peraturan perundangan tentang alternatif bentuk wadah KAD

Ditjen PUM

3-A.9

Melakukan sinkronisasi/harmon isasi peraturan perundangan terkait mekanisme pembiayaan dan pertanggungjawaba n KAD

Ditjen PUM

118 | P a g e


Tahap 4: IMPLEMENTASI KAD

Kegiatan Utama



Institusi Pelaksana

4-A.1

Membentuk Kelompok Kerja pelaksana KAD

• Working group melakukan sosialisasi kepada publik tentang KAD yang sudah terbentuk serta rencana kegiatan yang sudah disepakati bersama, agar mendapat dukungan dari semua stakeholder terkait • Working group menfasilitasi pertemuan rutin antar daerah yang bekerjasama

• Kelompok kerja mengadakan pertemuan untuk membahas permasalahan yang dihadapi • Membagi habis tugas


4-A.2

Melakukan rekrutmen SDM untuk operasional KAD

• SDM wadah KAD bisa dari kalangan profesional, tokoh-tokoh masyarakat, PNS purnabakti ataupun PNS (yg masih aktif) • Perlu dipertimbangkan mekanisme rekrutmen SDM tsb • Sebenarnya SDM yg menjalankan wadah KAD idealnya adalah dari kalangan profesional (krn memiliki kemampuan manajerial), namun ada kendala dalam hal proses pertanggungjawaban keuangan (untuk operasional KAD) termasuk juga untuk honor tenaga profesional

• Membentuk sekretariat utk merekrut tenaga kerja • Menempatkan SDM secara benar dalam melaksanakan KAD • SDM untuk manajer yang menjalankan wadah KAD sebaiknya dari kalangan profesional yang sesuai dengan bidang yang dibutuhkan serta tenaga teknis dan tenaga ahli • Usulan redaksional: “Memilih SDM untuk menjalankan kelompok kerja organisasi KAD”


4-A.3

Memfasilitasi komunikasi antar SKPD di bidang pelayanan pubik tertentu

4-A.4

Menentukan mekanisme pembiayaan kegiatan KAD

4-A.5

Membuka dan membina hubungan dengan sumber pendanaan

Wadah KAD

Untuk membuka hubungan, lead institution seharusnya ada di tingkat pusat (Ditjen PUM)

• Membina, mengarahkan dan mendorong sumber SDM dan potensi yang ada • Menyiapkan biaya operasional untuk wadah/lembaga KAD


Salah satu sumber pendanaan adalah pihak “sponsor” yang mengambil keuntungan dari kerjasama yang dilakukan (biasanya dari kalangan pengusaha)


119 | P a g e

RENCANA AKSI PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN KERJASAMA ANTAR DAERAH APRIL 2011 Kegiatan Utama 4-A.6

Memfasilitasi pemda yang bekerja sama dengan pihak ketiga



Institusi Pelaksana

• Yang melakukan fasilitasi bukan hanya pihak provinsi dan Ditjen PUM saja, tapi juga pemkab/kota yang bekerja sama

Provinsi; Ditjen PUM

• Ditjen PUM, Provinsi dan Kabupaten/Kota juga melakukan perumusan serta penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan KAD • Mensosialisasikan terbentuknya KAD kepada tokoh kunci dan masyarakat (bila perlu)

120 | P a g e


Tahap 5: MONITORING, EVALUASI DAN PENINGKATAN KAPASITAS


Meningkatkan 3K antar stakeholder di tingkat pusat

5-A.2

Membentuk Sekretariat Bersama KAD di tingkat pusat

5-A.3



Institusi Pelaksana

Intensitas komunikasi dan koordinasi perlu dioptimalisasi

Ditjen PUM; Kementrian / lembaga terkait

Perlunya pengawasan untuk KAD (merupakan salah satu tugas dari tim/dewan pengawas, dalam hal ini sekber)

Sekber memfasilitasi untuk lancarnya pelaksanaan KAD, termasuk memfasilitasi penyelesaian sengketa hukum

Ditjen PUM

Menyusun konsep monitoring dan evaluasi

• Perlu disusun sistematika untuk pengendalian program KAD • Evaluasi dilakukan secara berkala dan dengan indikator yang jelas • Hasil monev sebaiknya diberikan/dilaporkan kepada kepala daerah kabupaten/kota yang melakukan KAD • Menentukan parameter monev yang terukur antara input dan outputnya

• Usulan redaksional: “Menyusun konsep dan melaksanakan Monitoring dan evaluasi” • Perlu diperjelas beban anggaran untuk membiayai kegiatan monev • Perlu menentukan tolok ukur monev • Kegiatan monev dilakukan dengan menginventarisir KAD yang sedang berlangsung dan tidak jalan • Evaluasi terhadap komitmen para pihak yang ber-KAD perlu dilakukan • Hasil Monev perlu dipublikasikan • Monev sebaiknya juga dilaksanakan oleh pemkot/ pemkab yang melakukan KAD sebagai mekanisme kontrol terhadap pengembangan KAD dan secara berjenjang disampaikan ke tingkat yang lebih tinggi • Evaluasi dilakukan secara berkala dan terjadwal, dan mencari solusi terhadap temuan yang terjadi agar tidak terulang kembali

Ditjen PUM; Propinsi

5-A.4

Optimalisasi, revitalisasi dan penguatan peran propinsi

Perlu meningkatkan peran Bakorwil yang ada

5-A.5

Melakukan Capacity Building bagi daerah kota/kabupaten untuk melakukan kerjasama

• Proses SWOT dilakukan sebelum pembentukan KAD • Perlu juga dilakukan SWOT terhadap bentuk kelembagaan/wadah KAD yang tepat, sehingga dapat teridentifikasi bentuk dukungan capacity building yang


• Perlu dilakukan penyelenggaraan pelatihan KAD kepada aktor kunci wilayah yang terlibat dalam organisasi KAD


121 | P a g e


Kegiatan Utama



Institusi Pelaksana

benar-benar dibutuhkan oleh pihak daerah yang melakukan KAD • Meningkatkan kemampuan aparat pelaksana KAD • Diperlukan bintek/pelatihan tentang tata cara/teknis bernegosiasi 5-A.6

Mendorong terbentuknya Asosiasi KAD

• Komunikasi antar KAD sangat diperlukan, sehingga perlu dibentuk “Forum Komunikasi Antar KAD”


122 | P a g e


DAFTAR PESERTA SOSIALISASI PERUNDANGAN KAD TAHAP I JAKARTA, 9-11 MARET 2011 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Ir. Danny Suhadi, MT; Kepala Biro Administrasi Pembangunan Provinsi NTT Padri SE; Kasubag Kerjasama Biro Pemerintahan Provinsi Jami Pinondang Hutagaol ME; Kasubag Penegakan HAM Biro Hukum Provinsi Jambi R. Eddy Nurjaman; Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Banjar Dra. Hj. Ratni, Msi; Kasubid Kerja Sama Bappeda Propinsi Sulawesi Tengah R.H. Lukman Eldan, SE. MM; Staf Ahli Sekda Kabupaten Muaro Jambi Undang Sohbarudin; Kabag Pemerintahan Umum Kabupaten Ciamis Mohammad Dicky Sidiki; Staf Bidang PEP Bappeda Provinsi Gorontalo Erwandi SSTP; Kasubag Otda dan Kerjasama Antar Daerah Kota Jambi Drs. Anang Suharsa; Kabag Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo Hj. Lessy Anggraeni SH MM; Kabag Kerjasama Dalam Negeri Provinsi Jawa Barat Heru Suroso SH; Kabid Kerjasama BKPM DIY Hj. Zusridawati SE; Kasubag Umum Bappeda Kabupaten Batanghari Drs Nulharip; Kabid pemerintahan Bappeda Kabupaten Garut Leo Candra Gusnadi, S.ST, M.Si; Kabid Ekonomi dan PMD Bappeda Kota Sungai Penuh Drs Suryadi Boy; Kasubdit Kerjasama dan Perbatasan Biro Pemerintahan dan Kependudukan Provinsi Sumatera Barat Amrullah SH; Kabag Pemerintah Setda Kota Cimahi Drs Sofian Ibrahim Msi; Kabid Perencanaan dan Evaluasi Bappeda Provinsi Gorontalo Drs Mayfaldi; Kabag Pemerintahan Kota Pariaman Drs. S. Songgo; Kepala Bappeda Kota Poso Drs Omay Kuswandi Msi; Kabag Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya

123 | P a g e


DAFTAR PESERTA SOSIALISASI PERUNDANGAN KAD TAHAP II JAKARTA, 23-25 MARET 2011 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Drs. A. Murad AB; Asisten Ekobang Kota Lhokseumawe Drs. Budi Utomo SH; Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Kudus Haswandi Hasyim; Kepala Bagian Kota Singkawang Rita Mestikahayati; Kabag Fasilitasi Kerjasama Biro Otda dan Kerjasama Provinsi Sumatera Utara Drs H. Achmad Rochim ZA, MM; Kepala Bappeda Kota Prabumulih Hasbi SH; Kabag Perekonomian dan SDA Kabupaten Buton Utara Drs Muslimin M. Msi; Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten Bantaeng Habiburrahman SPd Mi; Kasubid Kerjasama, PMA & PMDN dan PPM Bappenda dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin Ir. Hj Suryati Ibrahim; Kabag TU dan Bina Kerjasama Provinsi Sulawesi Selatan Hairul Amin Ritonga; Kasubag Perangkat Daerah Bagian Tata Pemerintahan Kota Langkat Rajanami YS; Kabag Tata Pemerintahan Kabuapten Langkat Nita Herawati; Kasubag Ketatalaksanaan Kabupaten Tapanuli Selatan Rudi S. STP MA; Kasubag Pemerintahan Kabupaten Pontianak S. Tarigan S. Sos; Kabag Pemerintahan dan Kerjasama Kabupaten Serdang Bedagai Muh. Asrif, SE; Kabag Kerjasama Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Drs. Fidywandi Alfi; Kabag Pemerintahan Kota Solok Usman Gumanti; Kasubag Kerjasama Provinsi Bengkulu Drs. H. Ahmad Rizali Ma. Ms; Kepala Biro Otonomi Daerah Provinsi Sumaera selatan Puji Raharjo SH. MM; Kabag Tata Pemerintahan Kabupaten Grobogan T. Sofyan SE. AK. MM; Kepala Biro Perekonomian Kota Banda Aceh M. Darmawan SH. MH; Kabag Perekonomian Kabupaten Konawe Utara Riyas Aritman SP; Kasubag Perindustrian dan Perdagangan Bagian Perekonomian Kabupaten Konawe Utara Drs. Ida Bagus Gede Mataram; Kabag Pemerintahan Kabupaten Klungkung I Wayan Suteja Ap. M.Si; Kasubag Pengawasan Bagian Pemerintahan Kabupaten Klungkung

124 | P a g e


LAMPIRAN C

PERATURAN-PERATURAN KAD • • • •

PP No. 50/2007 Permendagri No. 22/2009 Permendagri No. 23/2009 Permendagri No. 19/2009

125 | P a g e


PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2007

TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah; Mengingat

: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH.

126 | P a g e

RENCANA AKSI PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN KERJASAMA ANTAR DAERAH APRIL 2011 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 2. Kerja sama daerah adalah kesepakatan antara gubernur dengan gubernur atau gubernur dengan bupati/wali kota atau antara bupati/wali kota dengan bupati/wali kota yang lain, dan atau gubernur, bupati/wali kota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban. 3. Pihak ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum. 4. Badan kerja sama adalah suatu forum untuk melaksanakan kerja sama yang keanggotaannya merupakan wakil yang ditunjuk dari daerah yang melakukan kerja sama. 5. Surat Kuasa adalah naskah dinas yang dikeluarkan oleh kepala daerah sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang dari kepala daerah kepada pejabat yang diberi kuasa untuk bertindak atas nama kepala daerah untuk menerima naskah kerja sama daerah, menyatakan persetujuan pemerintah daerah untuk mengikatkan diri pada kerja sama daerah, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan kerja sama daerah. 6. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pemerintahan dalam negeri.

BAB II KERJA SAMA DAERAH Bagian Kesatu Prinsip Kerja Sama Pasal 2 Kerja sama daerah dilakukan dengan prinsip: a. efisiensi; b. efektivitas; c. sinergi; d. saling menguntungkan; e. kesepakatan bersama; f. itikad baik; g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; h. persamaan kedudukan; i. transparansi; j. keadilan; dan k. kepastian hukum.

127 | P a g e

RENCANA AKSI PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN KERJASAMA ANTAR DAERAH APRIL 2011 Bagian Kedua Subjek Kerja Sama Pasal 3 Para pihak yang menjadi subjek kerja sama dalam kerja sama daerah meliputi: a. gubernur; b. bupati; c. wali kota; dan d. pihak ketiga. Bagian Ketiga Objek Kerja Sama Pasal 4 Objek kerja sama daerah adalah seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik. Bagian Keempat Bentuk Kerja Sama Pasal 5 Kerja sama daerah dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama. Pasal 6 Perjanjian kerja sama daerah dengan pihak ketiga wajib memperhatikan prinsip kerja sama dan objek kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 4. BAB III TATA CARA KERJA SAMA DAERAH Pasal 7 Tata cara kerja sama daerah dilakukan dengan: a. Kepala daerah atau salah satu pihak dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerja sama kepada kepala daerah yang lain dan pihak ketiga mengenai objek tertentu. b. Apabila para pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a menerima, rencana kerja sama tersebut dapat ditingkatkan dengan membuat kesepakatan bersama dan menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama yang paling sedikit memuat: 1. subjek kerja sama; 2. objek kerja sama; 3. ruang lingkup kerja sama; 4. hak dan kewajiban para pihak; 5. jangka waktu kerja sama; 6. pengakhiran kerja sama; 7. keadaan memaksa; dan 8. penyelesaian perselisihan. c. Kepala daerah dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama melibatkan perangkat daerah terkait dan dapat meminta pendapat dan saran dari para pakar, perangkat daerah provinsi, Menteri dan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.

128 | P a g e

RENCANA AKSI PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN KERJASAMA ANTAR DAERAH APRIL 2011 d. Kepala daerah dapat menerbitkan Surat Kuasa untuk penyelesaian rancangan bentuk kerja sama. e. Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 8 Pelaksanaan perjanjian kerja sama dapat dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah. BAB IV PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Pasal 9 Rencana kerja sama daerah yang membebani daerah dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan ketentuan apabila biaya kerja sama belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah. Pasal 10 Kerja sama daerah yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dari satuan kerja perangkat daerah dan biayanya sudah teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan tidak perlu mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 11 (1) Untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap kerja sama daerah yang membebani daerah dan masyarakat, gubernur/bupati/wali kota menyampaikan surat dengan melampirkan rancangan perjanjian kerja sama kepala daerah kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan memberikan penjelasan mengenai: a. tujuan kerja sama; b. objek yang akan dikerjasamakan; c. hak dan kewajiban meliputi: 1. besarnya kontribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kerja sama; dan 2. keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang, atau jasa. d. jangka waktu kerja sama; dan e. besarnya pembebanan yang dibebankan kepada masyarakat dan jenis pembebanannya. (2) Surat gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Menteri dan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait. (3) Surat bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada gubernur dan Menteri serta Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait. Pasal 12 (1) Rancangan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dinilai oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterima untuk memperoleh persetujuan. (2) Apabila rancangan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menilai kurang memenuhi prinsip kerja sama, paling lama 15 129 | P a g e


(3) (4)

(5) (6)

(lima belas) hari kerja sejak diterima sudah menyampaikan pendapat dan sarannya kepada kepala daerah. Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja telah menyempurnakan rancangan perjanjian kerja sama dan menyampaikan kembali kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Apabila dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya surat kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum memberikan persetujuan, dinyatakan telah memberikan persetujuan. Gubernur wajib menyampaikan salinan setiap perjanjian kerja sama kepada Menteri/Pimpinan Lembaga Non Departemen terkait dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bupati/wali kota wajib menyampaikan salinan setiap perjanjian kerja sama kepada gubernur, Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. BAB V HASIL KERJA SAMA

Pasal 13 (1) Hasil kerja sama daerah dapat berupa uang, surat berharga dan aset, atau nonmaterial berupa keuntungan. (2) Hasil kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak daerah yang berupa uang, harus disetor ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Hasil kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak daerah yang berupa barang, harus dicatat sebagai aset pada pemerintah daerah yang terlibat secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 14 (1) Apabila kerja sama antardaerah dalam satu provinsi terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan cara: a. musyawarah; atau b. Keputusan Gubernur. (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat final dan mengikat. Pasal 15 (1) Apabila kerja sama daerah provinsi dengan provinsi lain atau antara provinsi dengan kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi atau antara daerah kabupaten/kota dengan daerah kabupaten atau daerah kota dari provinsi yang berbeda terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan cara: a. musyawarah; atau b. Keputusan Menteri. (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat final dan mengikat. 130 | P a g e

RENCANA AKSI PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN KERJASAMA ANTAR DAERAH APRIL 2011 Pasal 16 (1) Apabila kerja sama daerah dengan pihak ketiga terjadi perselisihan, diselesaikan sesuai kesepakatan penyelesaian perselisihan yang diatur dalam perjanjian kerja sama. (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan, perselisihan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB VII PERUBAHAN KERJA SAMA DAERAH Pasal 17 (1) Para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan kerja sama daerah. (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan kerja sama daerah diatur sesuai kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kerja sama. (3) Perubahan ketentuan kerja sama daerah dituangkan dalam perjanjian kerja sama setingkat dengan kerja sama daerah induknya. BAB VIII BERAKHIRNYA KERJA SAMA DAERAH Pasal 18 Kerja sama daerah berakhir apabila: a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian; b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai; c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan; d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian; e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama; f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan; g. objek perjanjian hilang; h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; atau i. berakhirnya masa perjanjian. Pasal 19 (1) Kerja sama daerah dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan: a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerja sama kepada pihak lain. b. pihak yang mempunyai inisiatif menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerja sama. (2) Pengakhiran kerja sama ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian objek kerja sama yang dibuat dalam perjanjian atau dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sampai terselesaikannya objek kerja sama tersebut. Pasal 20 Kerja sama daerah tidak berakhir karena pergantian pemerintahan di daerah. Pasal 21 Menteri/Lembaga Pemerintah Non Departemen, kepala daerah dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang melakukan kerja sama bertanggungjawab: a. menyimpan dan memelihara naskah asli kerja sama daerah; dan b. menyusun daftar naskah resmi dan menerbitkan himpunan kerja sama daerah. 131 | P a g e


BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 22 (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan umum atas kerja sama antardaerah provinsi atau antarkabupaten/kota dari lain provinsi. (2) Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas kerja sama antardaerah provinsi atau antarkabupaten/kota dari lain provinsi. (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari penjajakan, negosiasi, penandatanganan, pelaksanaan sampai pengakhiran kerja sama. Pasal 23 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur dalam peraturan Menteri. BAB X BADAN KERJA SAMA Pasal 24 (1) Dalam rangka membantu kepala daerah melakukan kerja sama dengan daerah lain yang dilakukan secara terus menerus atau diperlukan waktu paling singkat 5 (lima) tahun, kepala daerah dapat membentuk badan kerja sama. (2) Badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan perangkat daerah. (3) Pembentukan dan susunan organisasi badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bersama kepala daerah. Pasal 25 (1) Badan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas: a. membantu melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama; b. memberikan masukan dan saran kepada kepala daerah masing-masing mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan; dan c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala daerah masing-masing. (2) Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas badan kerja sama menjadi tanggung jawab bersama kepala daerah yang melakukan kerja sama. BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 26 Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, kerja sama antardaerah yang sedang berjalan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama. Pasal 27 Pada saat ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, maka penyelesaian perselisihan kerja sama antardaerah yang ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, diselesaikan sesuai Peraturan Pemerintah ini.

132 | P a g e

RENCANA AKSI PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN KERJASAMA ANTAR DAERAH APRIL 2011 BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 28 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2007 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2007 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA TAHUN 2007 NOMOR 112

133 | P a g e

RENCANA AKSI PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN KERJASAMA ANTAR DAERAH APRIL 2011 PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH

F. I. UMUM Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dengan asas desentralisasi kewenangan Pemerintah diserahkan kepada daerah otonom dan daerah otonom diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai kepentingan masyarakat. Dalam menyelenggarakan pemerintahannya, daerah diberi kewenangan untuk melakukan kerja sama dengan daerah lain dan pihak ketiga. Kerja sama daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antardaerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal. Melalui kerja sama daerah diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum khususnya yang ada di wilayah terpencil, perbatasan antardaerah dan daerah tertinggal. Kerja sama daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan sumber pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, kerja sama daerah yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Objek yang dapat dikerjasamakan meliputi seluruh urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom, aset daerah dan potensi daerah serta penyediaan pelayanan umum. Pelaksanaan kerja sama harus berpegang pada prinsip efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan dan kepastian hukum. Objek kerja sama merupakan faktor utama yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kerja sama untuk selanjutnya menentukan pilihan bentuk kerja sama yang akan dilaksanakan. Hasil kerja sama yang diperoleh daerah berupa uang harus disetor ke kas daerah, sedangkan yang berupa barang harus dicatat sebagai aset daerah. Adanya pergantian kepala daerah pada dasarnya tidak dapat atau mempengaruhi atas pelaksanaan kerja sama yang telah disepakati oleh kepala daerah sebelumnya. G. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Huruf a Yang dimaksud dengan "efisiensi" adalah upaya pemerintah daerah melalui kerja sama untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal. 134 | P a g e

RENCANA AKSI PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN KERJASAMA ANTAR DAERAH APRIL 2011 Huruf b Yang dimaksud dengan "efektivitas" adalah upaya pemerintah daerah melalui kerja sama untuk mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat. Huruf c Yang dimaksud dengan "sinergi" adalah upaya untuk terwujudnya harmoni antara pemerintah, masyarakat dan swasta untuk melakukan kerja sama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Huruf d Yang dimaksud dengan "saling menguntungkan" adalah pelaksanaan kerja sama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Huruf e Yang dimaksud dengan "kesepakatan bersama" adalah persetujuan para pihak untuk melakukan kerja sama. Huruf f Yang dimaksud dengan "itikad baik" adalah kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerja sama. Huruf g Yang dimaksud dengan "mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia" adalah seluruh pelaksanaan kerja sama daerah harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Huruf h Yang dimaksud dengan "persamaan kedudukan" adalah persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama daerah. Huruf i Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah adanya proses keterbukaan dalam kerja sama daerah. Huruf j Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan kerja sama daerah. Huruf k Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah bahwa kerja sama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama daerah. Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Yang dimaksud dengan "pelayanan publik" adalah pelayanan yang diberikan bagi masyarakat oleh Pemerintah yang berupa pelayanan administrasi, pengembangan sektor unggulan dan penyediaan barang dan jasa seperti rumah sakit, pasar, pengelolaan air bersih, perumahan, tempat pemakaman umum, perparkiran, persampahan, pariwisata, dan lain-lain. Pasal 5 Cukup jelas 135 | P a g e


Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Yang dimaksud dengan "membebani daerah" adalah biaya kerja sama berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah. Yang dimaksud dengan "membebani masyarakat" adalah akibat dilakukannya kerja sama, masyarakat dikenai kewajiban untuk membayar sejumlah uang atau dalam bentuk lain. Kerja sama yang harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah apabila biaya kerja sama belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah. Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Tembusan surat dimaksudkan untuk diketahui oleh pembina dan pengawas kerja sama daerah, dengan demikian pembina dan pengawas kerja sama daerah dapat memberikan masukan dan rekomendasi terhadap suatu rancangan kerja sama daerah. Ayat (3) Tembusan surat dimaksudkan untuk diketahui oleh pembina dan pengawas kerja sama daerah, dengan demikian pembina dan pengawas kerja sama daerah dapat memberikan masukan dan rekomendasi terhadap suatu rancangan kerja sama daerah. Pasal 12 Ayat (1) Salah satu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama. Waktu 45 (empat puluh lima) hari dianggap cukup untuk dilakukan penilaian apakah rencana kerja sama daerah telah memenuhi prinsip kerja sama atau tidak. Ayat (2) Pelaksanaan kerja sama daerah memerlukan ketepatan dan kecepatan. Apabila menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah rencana kerja sama daerah kurang memenuhi prinsip kerja sama, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat menyampaikan pendapat dan sarannya. Ayat (3) Cukup jelas. 136 | P a g e

RENCANA AKSI PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN KERJASAMA ANTAR DAERAH APRIL 2011 Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Ayat (1) Gubernur dalam menyelesaikan perselisihan tersebut dapat berkonsultasi dengan Pemerintah. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 15 Ayat (1) Menteri dalam menyelesaikan perselisihan tersebut dapat berkonsultasi dengan Presiden. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Yang dimaksud dengan "kerja sama daerah tidak berakhir karena pergantian pemerintahan di daerah" adalah bahwa kerja sama daerah dilaksanakan sesuai kesepakatan jangka waktu yang diatur dalam perjanjian kerja sama dan tidak terpengaruh oleh adanya pergantian kepala daerah. Pasal 21 Cukup jelas

137 | P a g e

RENCANA AKSI PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN KERJASAMA ANTAR DAERAH APRIL 2011 Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas

Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI No. 4761

138 | P a g e

RENCANA AKSI PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN KERJASAMA ANTAR DAERAH APRIL 2011 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761); MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA KERJA SAMA DAERAH.

139 | P a g e

RENCANA AKSI PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN KERJASAMA ANTAR DAERAH APRIL 2011 BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah daerah Provinsi, daerah Kabupaten/Kota. 2. Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota. 3. Kerja Sama Antar Daerah yang selanjutnya disingkat KSAD adalah kesepakatan antara Gubernur dengan Gubernur atau Gubernur dengan Bupati/Walikota atau antara Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota lain yang dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban. 4. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kesepakatan antara Gubernur, Bupati/Walikota atas nama Pemerintah Daerah dengan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) atau sebutan lain, dan badan hukum. 5. Badan Hukum adalah perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum. 6. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu Kepala Daerah dalam menyiapkan kerja sama daerah.

BAB II RUANG LINGKUP PETUNJUK TEKNIS

Pasal 2 Ruang lingkup petunjuk teknis ini meliputi : a. petunjuk teknis kerja sama antar daerah; dan b. petunjuk teknis kerja sama daerah dengan pihak ketiga.

140 | P a g e

RENCANA AKSI PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN KERJASAMA ANTAR DAERAH APRIL 2011 BAB III TATA CARA KERJA SAMA DAERAH

Pasal 3 (1) Tata cara kerja sama daerah meliputi: a. tata cara kerja sama antar daerah; dan b. tata cara kerja sama daerah dengan pihak ketiga. (2) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui tahapan : a. persiapan; b. penawaran; c. penyiapan kesepakatan; d. penandatanganan kesepakatan; e. penyiapan perjanjian; f. penandatanganan perjanjian; dan g. pelaksanaan. (3) Uraian tahapan tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 4 (1) Contoh bentuk/model kerja sama daerah meliputi : a. Bentuk/model kerja sama antar daerah; b. Bentuk/model kerja sama pemerintah daerah dengan Departemen/LPND; dan c. Bentuk/model kerja sama pemerintah daerah dengan badan hukum. (2) Uraian contoh bentuk/model kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

BAB IV TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH

Pasal 5 (1) Gubernur membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah ( TKKSD) untuk menyiapkan kerja sama daerah. (2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan; b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan; c. memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga; d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerja sama daerah; e. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan; 141 | P a g e

RENCANA AKSI PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN KERJASAMA ANTAR DAERAH APRIL 2011 f. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerja sama; g. memberikan rekomendasi kepada gubernur untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama; dan h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama daerah kabupaten/kota. (3) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: Sekretaris Daerah a. Ketua Wakil Ketua I Asisten yang membidangi kerja sama daerah : b.

c.

Wakil Ketua II

:

Kepala Bappeda

d.

Sekretaris

:

Kepala Biro yang membidangi kerja sama daerah

e.

Anggota Tetap

:

a. b. c.

f.

Anggota Tidak Tetap

:

a. Kepala SKPD yang melaksanakan kerja sama b. Kepala SKPD yang terkait dengan pelaksanaan kerja sama c. Tenaga ahli/pakar

Kepala Biro Hukum Kepala SKPD yang yang membidangi Pemerintahan Kepala SKPD yang membidangi Keuangan dan pengelolaan asset

Pasal 6 (1) Bupati/Walikota membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) untuk menyiapkan kerja sama daerah. (2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan; b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan; c. memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga; d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerja sama daerah; e. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan; f. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerja sama; g. memberikan rekomendasi kepada bupati/walikota untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama. (3) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Ketua Sekretaris Daerah b. Wakil Ketua I : Asisten yang membidangi kerja sama daerah c.

Wakil Ketua II

:

d.

Sekretaris

:

Kepala Bappeda Kepala Bagian yang membidangi kerja sama daerah

142 | P a g e

RENCANA AKSI PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN KERJASAMA ANTAR DAERAH APRIL 2011 e.

Anggota Tetap

:

a. Kepala Biro Hukum b. Kepala SKPD yang yang membidangi Pemerintahan c. Kepala SKPD yang membidangi Keuangan dan pengelolaan asset

f.

Anggota Tidak Tetap

:

a. Kepala SKPD yang melaksanakan kerja sama b. Kepala SKPD yang terkait dengan pelaksanaan kerja sama c. Tenaga ahli/pakar

Pasal 7 TKKSD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) dapat membentuk Tim Teknis untuk menyiapkan materi teknis terhadap objek yang akan dikerjasamakan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8 (1) Kerja sama daerah yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan masyarakat serta anggarannya belum tersedia dalam APBD Provinsi tahun anggaran berjalan harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. (2) Kerja sama daerah yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan masyarakat serta anggarannya belum tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota tahun anggaran berjalan harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 9 Dalam hal kerja sama daerah memanfaatkan asset barang milik daerah dan melakukan pengadaan barang dan jasa pemerintah, dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

143 | P a g e

RENCANA AKSI PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN KERJASAMA ANTAR DAERAH APRIL 2011 Pasal 10 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Mei 2009 MENTERI DALAM NEGERI, ttd H. MARDIYANTO

Salinan sesuai aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd

PERWIRA

144 | P a g e

RENCANA AKSI PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN KERJASAMA ANTAR DAERAH APRIL 2011 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 23 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KERJA SAMA ANTARDAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antardaerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KERJA SAMA ANTARDAERAH.

CARA

145 | P a g e

RENCANA AKSI PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN KERJASAMA ANTAR DAERAH APRIL 2011 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah daerah Provinsi, daerah Kabupaten/Kota. 2. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota yang melakukan kerja sama dengan daerah lain. 4. Kerja sama antardaerah yang selanjutnya disingkat KSAD adalah kesepakatan antara Gubernur dengan Gubernur atau Gubernur dengan Bupati/Walikota atau antara Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota yang lain, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban. 5. Kesepakatan adalah persetujuan antar Kepala Daerah untuk merencanakan kerja sama dalam bidang urusan pemerintahan tertentu. 6. Perjanjian kerja sama adalah persetujuan antar kepala daerah untuk melakukan kerja sama yang menimbulkan hak dan kewajiban. 7. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan untuk keberhasilan kerja sama antardaerah. 8. Pengawasan adalah tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan pelaksanaan kerja sama antardaerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama. BAB II PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 2 Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan atas KSAD Provinsi. Pasal 3 Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas KSAD Kabupaten/Kota di wilayahnya. Pasal 4 Pembinaan dan pengawasan Menteri Dalam Negeri dan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan pada tahapan: a. penjajakan; b. negosiasi; c. penandatanganan; dan d. pelaksanaan dan pengakhiran. H. BAB III TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 5 (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan KSAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Menteri Dalam Negeri membentuk Sekretariat Bersama. (2) Keanggotaan Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Departemen Dalam Negeri dan wakil dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait serta tenaga profesional. (3) Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum. (4) Pembentukan Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri. 146 | P a g e

RENCANA AKSI PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN KERJASAMA ANTAR DAERAH APRIL 2011 Pasal 6 Sekretariat Bersama dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi: a. Tahap penjajakan, meliputi: 1. memberikan informasi mengenai: a) peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek yang dikerjasamakan; b) sumber pendanaan, tata cara perolehannya dan petunjuk pengadministrasiannya; c) daerah yang telah melakukan KSAD; dan d) daerah yang telah membentuk badan kerja sama antardaerah. 2. memberikan asistensi mengenai pra studi kelayakan dan pembentukan badan kerja sama daerah. 3. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi kepada daerah provinsi dalam memperoleh dukungan dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang terkait dengan objek KSAD. b. Tahap negosiasi, meliputi: 1. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi kepada daerah provinsi dalam penyusunan materi, finalisasi kesepakatan, dan penyusunan perjanjian kerja sama. 2. memberikan informasi kepada daerah provinsi mengenai tenaga ahli/profesional terkait aspek teknis, hukum dan keuangan. c. Tahap penandatanganan, meliputi: 1. membantu pemerintah daerah dalam berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, untuk mendukung kesepakatan KSAD. 2. membantu pemerintah daerah dalam berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, untuk hadir menyaksikan penandatanganan perjanjian KSAD. d. Tahap pelaksanaan dan pengakhiran, meliputi: 1. melakukan monitoring dan evaluasi. 2. memberikan pertimbangan apabila terjadi permasalahan. 3. memberikan masukan kepada Menteri Dalam Negeri dalam penyelesaian perselisihan. 4. mengingatkan para pihak untuk melakukan persiapan pengakhiran, antara lain: a) inventarisasi atas barang bergerak dan tidak bergerak hasil kerja sama. b) pemenuhan kewajiban/utang perjanjian kerja sama. c) pembagian barang bergerak dan tidak bergerak setelah dinilai dengan mata uang rupiah dan dikurangi kewajiban/utang. d) penyetoran ke kas daerah para pihak hasil pembagian berupa uang. e) pencatatan hasil pembagian berupa barang bergerak dan tidak bergerak sebagai aset daerah para pihak dan melaporkannya kepada DPRD. f) penyiapan laporan tentang pengakhiran kerja sama. 5. memberikan masukan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai bahan pertimbangan penyelesaian perselisihan. Pasal 7 Sekretariat Bersama melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. Pasal 8 Sekretariat Bersama melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 kepada Menteri Dalam Negeri.

147 | P a g e

RENCANA AKSI PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN KERJASAMA ANTAR DAERAH APRIL 2011 Pasal 9 (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagai dimaksud dalam Pasal 3, Gubernur dibantu oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah. (2) Keanggotaan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Sekretaris Daerah, Asisten yang membidangi kerja sama daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Badan/Kepala Biro yang membidangi kerja sama daerah, Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Pemerintahan, Kepala SKPD yang membidangi keuangan dan pengelolaan aset, dan SKPD teknis yang terkait objek kerja sama daerah. (3) Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Sekretariat Daerah. (4) Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Pasal 10 Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi: a. Tahap penjajakan, meliputi: 1. memberikan informasi mengenai: a) peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek yang dikerjasamakan; b) sumber pendanaan, tata cara perolehannya dan petunjuk pengadministrasiannya; c) daerah yang telah melakukan KSAD; dan d) daerah yang telah membentuk badan kerja sama antardaerah. 2. memberikan asistensi mengenai pra studi kelayakan dan pembentukan badan kerja sama daerah. 3. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi kepada daerah kabupaten/kota dalam memperoleh dukungan dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang terkait dengan objek KSAD. b. Tahap negosiasi, meliputi: 1. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi kepada daerah kabupaten/kota dalam penyusunan materi, finalisasi kesepakatan, dan penyusunan perjanjian kerja sama. 2. memberikan informasi kepada daerah kabupaten/kota mengenai tenaga ahli/profesional terkait aspek teknis, hukum dan keuangan. c. Tahap penandatanganan, meliputi: 1. dalam penandatanganan kesepakatan, membantu pemerintah daerah kabupaten/kota dalam berkoordinasi dengan Gubernur dan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, untuk mendukung kesepakatan KSAD. 2. dalam penandatanganan perjanjian kerja sama, membantu pemerintah daerah dalam berkoordinasi dengan Gubernur, Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, untuk hadir menyaksikan penandatanganan perjanjian KSAD. d. Tahap pelaksanaan dan pengakhiran, meliputi: 1. melakukan monitoring dan evaluasi. 2. memberikan pertimbangan apabila terjadi permasalahan. 3. memberikan masukan kepada Gubernur dalam penyelesaian perselisihan. 4. mengingatkan para pihak untuk melakukan persiapan pengakhiran, antara lain: a) inventarisasi atas barang bergerak dan tidak bergerak hasil kerja sama. b) pemenuhan kewajiban/utang perjanjian kerja sama. c) pembagian barang bergerak dan tidak bergerak setelah dinilai dengan mata uang rupiah dan dikurangi kewajiban/utang. d) penyetoran ke kas daerah para pihak hasil pembagian berupa uang. 148 | P a g e

RENCANA AKSI PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN KERJASAMA ANTAR DAERAH APRIL 2011 e) pencatatan hasil pembagian berupa barang bergerak dan tidak bergerak sebagai aset daerah para pihak dan melaporkannya kepada DPRD. f) penyiapan laporan tentang pengakhiran kerja sama. 5. memberikan masukan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan penyelesaian perselisihan. I. Pasal 11 Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. Pasal 12 Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 kepada Gubernur. BAB V PELAPORAN Pasal 13 Gubernur melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Menteri Dalam Negeri. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Mei 2009 MENTERI DALAM NEGERI, ttd H. MARDIYANTO

149 | P a g e

RENCANA AKSI PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN KERJASAMA ANTAR DAERAH APRIL 2011 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENINGKATAN KAPASITAS PELAKSANA KERJASAMA DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang

: a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan kerjasama daerah, perlu dilakukan upaya peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu, dan berkesinambungan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerja Sama Daerah;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4745); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rumpun Diklat Teknis Substantif Pemerintahan Daerah; 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2008 150 | P a g e

RENCANA AKSI PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN KERJASAMA ANTAR DAERAH APRIL 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri; MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENINGKATAN KAPASITAS PELAKSANA KERJA SAMA DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah adalah serangkaian kegiatan untuk mengembangkan pengetahuan, minat, dan motivasi, serta memantapkan sikap dan semangat pengabdian aparatur pemerintah daerah yang membidangi kerja sama daerah. 2. Pelaksana kerja sama daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diserahi tugas untuk merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan kerjasama daerah sesuai dengan objek dan bidang yang dikerjasamakan. 3. Kerja sama daerah adalah kesepakatan antara gubernur dengan gubernur atau gubernur dengan bupati/walikota atau antara bupati/walikota dengan bupati/walikota yang lain, dan/atau gubernur,bupati/walikota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban. 4. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. BAB II KEGIATAN DAN MATERI Bagian Kesatu Kegiatan Pasal 2 Peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan antara lain: a. sosialisasi; b. workshop/lokakarya; c. penyuluhan; d. seminar; e. orientasi; f. bimbingan teknis; dan/atau g. pendidikan dan pelatihan. Bagian Kedua Substansi dan Materi Pasal 3 Substansi peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah terdiri dari : a. kebijakan yang terkait dengan kerja sama daerah; b. teknik inventarisasi dan analisis potensi daerah; 151 | P a g e

RENCANA AKSI PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN KERJASAMA ANTAR DAERAH APRIL 2011 c. d. e. f. g. h.

teknik perencanaan kebutuhan dan analisis resiko; teknik penyusunan proposal; teknik komunikasi dan negosiasi; tehnik penyusunan kesepakatan; tehnik penyusunan perjanjian; dan tehnik penyusunan anggaran.

Pasal 4 Materi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi : a. kebijakan yang diterbitkan oleh Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen; dan b. konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Pasal 5 Materi teknik inventarisasi dan analisis potensi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi: a. pengertian dan jenis potensi daerah; b. dasar dan teknik inventarisasi dan analisis potensi daerah; c. tata cara inventarisasi dan analisis potensi daerah; dan d. praktek penyusunan inventarisasi dan analisis potensi daerah. Pasal 6 Materi teknik perencanaan kebutuhan dan analisis resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi: a. pengertian perencanaan dan jenis resiko; b. dasar dan teknik perencanaan kebutuhan dan analisis resiko; c. tata cara perencanaan kebutuhan dan analisis resiko; dan d. praktek penyusunan perencanaan kebutuhan dan analisis resiko. Pasal 7 Materi teknik penyusunan proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi: a. pengertian dan jenis proposal; b. dasar dan teknik penyusunan proposal; c. tata cara penyusunan proposal; dan d. praktek penyusunan proposal. Pasal 8 Materi teknik komunikasi dan negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi: a. pengertian dan jenis komunikasi dan negosiasi; b. dasar dan teknik komunikasi dan negosiasi; c. tata cara komunikasi dan negosiasi; dan d. praktek komunikasi dan negosiasi. Pasal 9 Materi teknik penyusunan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f meliputi : a. pengertian dan jenis nota kesepakatan; b. dasar dan teknik penyusunan nota kesepakatan; c. tata cara penyusunan nota kesepakatan; dan d. praktek penyusunan nota kesepakatan.

152 | P a g e

RENCANA AKSI PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN KERJASAMA ANTAR DAERAH APRIL 2011 Pasal 10 Materi teknik penyusunan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g meliputi: a. pengertian dan jenis perjanjian; b. dasar dan teknik penyusunan perjanjian; c. tata cara penyusunan perjanjian; d. praktek penyusunan naskah perjanjian. Pasal 11 Materi teknik penyusunan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h meliputi : a. pengertian jenis anggaran; b. dasar dan teknik penyusunan anggaran; c. tata cara penyusunan anggaran; dan d. praktek penyusunan anggaran. Pasal 12 Penyusunan modul, kurikulum, dan silabi pada substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dikoordinasikan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri bersama Direktorat Jenderal yang membidangi tugas pemerintahan umum. BAB III PESERTA DAN TENAGA PENGAJAR Pasal 13 (1) Peserta peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah yaitu Pejabat dan staf di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang membidangi kerja sama daerah. (2) Peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah dapat diikuti oleh peserta dari anggota DPRD yang membidangi kerja sama daerah. (3) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mendapat materi peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah, sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Pasal l4 (1) Tenaga pengajar peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah dapat berasal dari unsur : a. instansi pemerintah; b. pemerintah provinsi; c. praktisi dan pakar; dan/atau d. perguruan tinggi. (2) Tenaga pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tugas dan bidang keahliannya. BAB IV PENYELENGGARAAN Pasal 15 Peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dapat diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi, Lembaga/ Badan/ Kantor /Unit yang membidangi Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten/Kota, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah. 153 | P a g e


Pasal 16 (1) Peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi, dan Lembaga/ Badan/ Kantor /Unit yang membidangi Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten/Kota. (2) Penyelenggaraan Peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan secara berjenjang antar susunan pemerintahan. Pasal 17 Peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 yang akan diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun melalui kegiatan yang diprogramkan pada setiap tahun anggaran sesuai dengan kebutuhan. BAB V PENDANAAN Pasal 18 (1) Pendanaan Peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah di Provinsi dibebankan pada APBD Provinsi. (2) Pendanaan Peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah di Kabupaten/Kota dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota. (3) Pendanaan Peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bersumber dari dana lain yang sah dan tidak mengikat. BAB VI PEMBINAAN Pasal 19 (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan umum penyelenggaraan peningkatan kapasitas pelaksaana kerja sama daerah. (2) Pembinanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bersamasama oleh Badan Pendidikan dan pelatihan Departemen Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal yang menangani pemerintahan umum. (3) Badan Pendidikan dan Pelatihan dan Direktorat Jenderal yang menangani pemerintahan umum mengevaluasi proses pelaksanaan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan. (4) Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri dan Inspektorat wilayah/Badan Pengawas Daerah melakukan pengawasan Permendagri ini. (5) Melaporkan pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini kepada Menteri Dalam Negeri setiap 6 (enam) bulan. Pasal 20 Gubernur melakukan pembinaan penyelenggaraan peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah meliputi : a. Menetapkan perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas pelaksana kerja sama daerah yang menjadi kewenangan provinsi, b. Menetapkan rencana tindak peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah yang menjadi kewenangan provinsi,

154 | P a g e

RENCANA AKSI PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN KERJASAMA ANTAR DAERAH APRIL 2011 c. Fasilitasi dan Implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas yang menjadi kewenangan provinsi, d. Fasilitasi dan Implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah pada pemerintah kabupaten/kota, e. Melaksanakan koordinasi pengembangan peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah pada provinsi, kabupaten dan kota, f. Monitoring dan evaluasi pengembangan kapasitas pelaksana kerja sama daerah pada pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, g. Melaporkan pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini kepada Menteri Dalam Negeri setiap 3 (tiga) bulan . Pasal 21 Bupati/Walikota melakukan pembinaan penyelenggaraan peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah meliputi : a. Menetapkan perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas pelaksana kerja sama daerah yang menjadi kewenangan kabupaten / kota, b. Menetapkan rencana tindak peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah yang menjadi kewenangan kabupaten /kota, c. Fasilitasi dan Implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, d. Fasilitasi dan Implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah pada pemerintah kabupaten/kota, e. Melaksanakan koordinasi pengembangan peningkatan kapasitas ,pelaksana kerja sama daerah pada pemerintah kabupaten /kota, f. Monitoring dan evaluasi pengembangan kapasitas pelaksana kerja sama daerah pada pemerintah kabupaten dan kota, g. Melaporkan pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2009 MENTERI DALAM NEGERI, ttd H.MARDIYANTO

155 | P a g e

Rencana Aksi Pengembangan dan Penguatan Kerjasama Antar Daerah

Recommend Documents