PEDOMAN PELAKSANAAN DISKUSI KELOMPOK PADA RAPAT KERJA DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DENGAN DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN/KOTA DI KAWASAN BARAT INDONESIA Surabaya, 13 Maret 2008 pkl. 09.00 – 21.00 WIB
1. Latar Belakang Pada tanggal 28 Pebruari 2007 telah dilaksanakan pembahasan mengenai outline konsep pengembangan industri di Provinsi pada acara Rapat Kerja Departemen Perindustrian dengan Kadisperindag se‐Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Kadisperindag Jabar, Jatim, Gorontalo, dan Sulsel. Pada rapat tersebut, disepakati bahwa keempat provinsi tersebut (Jabar, Jatim, Gorontalo, Sulsel) akan menyusun Konsep Pengembangan Industri Provinsi‐nya masing‐masing dan dipresentasikan di depan Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dengan disaksikan oleh empat provinsi lainnya sebagai audiens. Keempat provinsi yang menjadi audiens ini kemudian telah mempresentasikan konsep pengembangan industri di depan empat provinsi lainnya. Demikian seterusnya hingga Road Show tersebut telah mencapai 33 provinsi, sebagaimana daftar berikut: • Kendari, 18 April 2007 : Pembahasan Master Plan Pengembangan Industri Unggulan Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Gorontalo. • Makassar, 27 April 2007 : Pembahasan Master Plan Pengembangan Industri Unggulan Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. • Surabaya, 10 Mei 2007 : Pembahasan Master Plan Pengembangan Industri Unggulan Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Maluku dan Maluku Utara. • Jakarta, 24 Mei 2007 : Pembahasan Master Plan Pengembangan Industri Unggulan Provinsi Bali, NTT, NTB, Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. • Jakarta, 12 Juni 2007 : Pembahasan Master Plan Pengembangan Industri Unggulan Provinsi Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, DKI Jakarta, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung dan Jambi. Master Plan Pengembangan Industri Unggulan Provinsi masing‐masing daerah antara lain berisi: 1) Gambaran Provinsi Saat Ini; 2) Ruang Lingkup Pengembangan; 3) Kekuatan, Permasalahan, Peluang dan Tantangan (SWOT); 4) Target Pengembangan; 5) Strategi Pengembangan (Pokok dan menurut Kompetensi); 6) Rencana Tindak (jangka menengah dan jangka panjang); 7) Kerangka Pengembangan Kompetensi Inti Industri Provinsi; serta 8) Lokasi Pengembangan. 1
Setelah pembahasan Master Plan Pengembangan Industri Unggulan Provinsi selesai, pembahasan dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Industri Unggulan Provinsi, sebagaimana daftar berikut: • Jakarta, 13 Juni 2007 • Jakarta, 20 Juni 2007 • Jakarta, 21 Juni 2007 • Jakarta, 3 Juli 2007 • Jakarta, 4 Juli 2007
: Pembahasan Rencana Aksi Pengembangan Industri Unggulan Provinsi DI Yogyakarta, Gorontalo, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara. : Pembahasan Rencana Aksi Pengembangan Industri Unggulan Provinsi Bangka Belitung, Bengkulu, Kepulauan Riau, Nanggroe Aceh Darussalam, Riau, Sumatera Utara, dan Papua Barat. : Pembahasan Rencana Aksi Pengembangan Industri Unggulan Provinsi Bengkulu, Jawa Barat (revisi) dan Jawa Timur. : Pembahasan Rencana Aksi Pengembangan Industri Unggulan Provinsi Bangka Belitung, Jambi, Nanggroe Aceh Darussalam, Papua dan Riau. : Pembahasan Rencana Aksi Pengembangan Industri Unggulan Provinsi Bali, Banten, DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, Lampung, NTT, Sulawesi Barat, dan Sumatera Selatan.
Hasil yang diperoleh dari road show pembahasan Master Plan Pengembangan Industri Unggulan Provinsi dan road show pembahasan Rencana Aksi Pengembangan Industri Unggulan Provinsi kemudian diolah oleh tim yang dipimpin oleh Biro Perencanaan. Hasilnya secara ringkas telah disusun dalam bentuk Buku Peta Jalan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah sebagaimana telah dibagikan kepada para Kepala Dinas Perindustrian Provinsi pada acara Rapat Kerja Departemen Perindustrian dengan Dinas Perindustrian Provinsi seluruh Indonesia pada tanggal 26‐29 Pebruari 2008 di Jakarta. Buku ini rencananya akan dikaji oleh Tim Teknis yang akan dibentuk kemudian oleh Menteri Perindustrian untuk dijadikan salah satu lampiran Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Panduan Pengembangan Industri setelah mendapat konfirmasi dari masing‐masing Dinas Perindustrian Provinsi yang menyusunnya. Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Panduan Pengembangan Industri dimaksud terdiri dari: (1) Peta panduan pengembangan basis industri manufaktur; (2) Peta panduan pengembangan industri basis agro; (3) Peta panduan pengembangan industri alat angkut; (4) Peta panduan pengembangan industri elektronika dan telematika; (5) Peta panduan pengembangan industri penunjang industri kreatif dan industri kreatif tertentu; (6) Peta panduan pengembangan industri kecil dan menengah tertentu; 2
(7) Peta panduan pengembangan industri unggulan provinsi; dan (8) Peta panduan pengembangan kompetensi inti industri kabupaten/kota. Peta panduan pengembangan industri sebagaimana dimaksud pada nomor (1) sampai nomor (6) disusun dan ditetapkan oleh Menteri Perindustrian, sedangkan peta panduan pengembangan industri unggulan provinsi (nomor 7) disusun oleh Pemerintah Provinsi untuk kemudian ditetapkan oleh Menteri Perindustrian. Proses penyusunan peta panduan pengembangan industri sebagaimana dimaksud pada nomor (1) sampai nomor (7) telah memasuki tahap konfirmasi dan akan segera ditetapkan oleh Menteri Perindustrian. Peta panduan pengembangan kompetensi inti industri kabupaten/kota (nomor 8) disusun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk kemudian ditetapkan oleh Menteri Perindustrian. Adapun proses penyusunannya dapat segera dimulai sejak berlangsungnya Rapat Kerja Departemen Perindustrian dengan Dinas Perindustrian Kabupaten/Kota ini sesuai dengan format terlampir. Diharapkan Dinas Perindustrian Kabupaten/Kota dapat menyelesaikannya dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak berakhirnya Rapat Kerja ini dan dikirim ke Biro Perencanaan Departemen Perindustrian melalui alamat e‐mail
[email protected].
2. Maksud dan Tujuan Diskusi Kelompok 1) Maksud diselenggarakannya Diskusi Kelompok pada Rapat Kerja Departemen Perindustrian adalah untuk mewujudkan sinergi, sinkronisasi program pembangunan sektor industri antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung percepatan pembangunan industri dan efisiensi serta dalam rangka penyerapan tenaga kerja secara optimal. Dalam diskusi kelompok diharapkan dapat diperoleh konfirmasi pusat dan daerah mengenai Peta Panduan Pengembangan Industri Unggulan Provinsi. 2) Tujuan Diskusi Kelompok adalah untuk: a. Penugasan kepada Dinas Perindustrian Kabupaten/Kota untuk menyusun Peta Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Kabupaten/Kota masing‐masing. b. Sinkronisasi bahan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Departemen Perindustrian tahun 2009 yang terkait dengan Daerah. c. Sinkronisasi kegiatan tahun 2008 yang terkait antara SKPD Provinsi dengan Satker Departemen Perindustrian. 3
3. Keluaran (Output) Keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan diskusi kelompok dimaksud antara lain: 1) Peta Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Kabupaten/Kota untuk dijadikan salah satu bahan penyusunan lampiran Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Panduan Pengembangan Industri (dapat menyusul kemudian). 2) Bahan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Departemen Perindustrian tahun 2009 yang terkait dengan Daerah untuk dijadikan bahan penyusunan Rencana Kerja Departemen Perindustrian Tahun 2009. 3) Konfirmasi kegiatan tahun 2008 yang terkait antara SKPD Kabupaten/Kota dengan Satker Departemen Perindustrian.
4. Peserta Diskusi Kelompok Peserta diskusi kelompok antara lain terdiri dari: 1) 2) 3) 4)
Para Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Perindustrian; Staf Ahli Menteri Perindustrian; Para sesditjen, Ses.BPPI dan Ses. Itjen; Kepala Balai Besar Logam dan Mesin, Balai Besar Bahan dan Barang Teknik, Balai Besar Industri Agro, Balai Besar Industri Hasil Perkebunan; 5) Para Pejabat Dinas Perindustrian Provinsi yang menangani program; 6) Para Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten/Kota di Kawasan Barat Indonesia.
5. Bahan Yang Perlu Disiapkan 1) Peserta Pusat: a. Bahan Rencana Kegiatan dan Anggaran tahun 2008 dan 2009 yang terkait dengan pengembangan industri di daerah. b. Bahan Presentasi Rencana Aksi Pengembangan Industri Prioritas (Klaster Industri) dan Penugasan Khusus tahun 2008 dan 2009. c. Bahan terkait lainnya. 2) Peserta Daerah: a. Bahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun 2008 dan 2009 yang terkait dengan Pusat. b. Bahan terkait lainnya. 4
6. Jadual Pembahasan Kegiatan Tahun 2008 dan 2009
Riau
Kepu laua n Ria u
DKI
Jawa
NA
Sum atera Bara t
Beng kulu
Jam bi
Bang k a Be litung
Bant en
35
26
11
6
6
38
21
19
9
10
7
6
D
Jaka r
Bara
Timu r
Sum atera Utar a
25
ta
Jawa
5
Teng ah
Jawa
10
t
DI Y ogya karta
14
pung Lam
Jumlah Kabupaten
Suma t
era S elata n
Pembahasan komoditi unggulan provinsi akan dilaksanakan pada tanggal 28 Pebruari 2008 pkl. 08.00 – 21.30 WIB sesuai dengan jadual diskusi kelompok berikut:
89
87
72
No
Pukul
Kelompok I
Kelompok II
Kelompok III
1
09.00 - 12.00
ILMTA & IATT
IKM
IAK
2
13.00 - 16.00
IAK
ILMTA & IATT
IKM
3
16.30 - 18.00
IKM
IAK
ILMTA & IATT (Bila Diperlukan)
4 5
Sholat, Makan Malam dan Istirahat
19.30 - 21.00
DITJEN
IKM (lanjutan)
IAK (lanjutan)
ILMTA & IATT (Bila Diperlukan)
MODERATOR
IAK
Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi dan Sumber Daya Industri (Dr. Sudarmasto, S.Teks, SE, MA)
ILMTA & IATT
Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Struktur Industri (Ir. Achdiat Atmawinata)
IKM
Staf Ahli Menteri Bidang Iklim Usaha dan Investasi (Ir. Effendi Sirait)
5
7. Mekanisme Diskusi Kelompok Secara ideal, diskusi kelompok berjalan sesuai dengan mekanisme berikut: 1) Diskusi kelompok dibuka dan dipandu oleh Staf Ahli Menteri Perindustrian sebagai moderator. 2) Direktorat Jenderal mempresentasikan Rencana Aksi Pengembangan Industri Prioritas (Klaster Industri) beserta Rencana Anggarannya yang terkait dengan daerah dan Penugasan Khusus (untuk tahun 2008 dan 2009) di hadapan para peserta diskusi kelompok (± 30 menit). 3) Para Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten/Kota menanggapi presentasi tersebut sekaligus menyampaikan usulan kegiatan dan anggaran tahun 2009 sesuai dengan Ditjen yang bersangkutan (± 120 menit untuk seluruh Kabupaten/Kota dalam kelompok). 4) Para Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten/Kota dengan Direktorat Jenderal melakukan penyesuaian konsep Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Departemen Perindustrian tahun 2009 yang terkait dengan Daerah (± 30 menit). 5) Hasil kesepakatan mengenai konsep Rencana Kegiatan dan Anggaran SKPD dan Departemen Perindustrian tahun 2009 ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten/Kota serta Direktorat Jenderal terkait untuk dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Departemen Perindustrian tahun 2009 dan untuk dijadikan bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) pada tanggal 16‐19 April 2008.
6
8. FlowChart Diskusi Kelompok Secara keseluruhan, mekanisme pembahasan materi dapat digambarkan ke dalam flowchart sebagai berikut: BAHAN DISKUSI
DISKUSI KELOMPOK
Konsep RKA 2009 Ditjen (sesuai Rencana Aksi Pengembangan Industri Prioritas) & Kegiatan 2008
Bahan Penyusunan Buku Peta Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah (Menyusul)
Penugasan Khusus Ditjen Tahun 2008 dan 2009 Presentasi Ditjen
Konsep RKA 2009 SKPD (sesuai Rencana Aksi Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah bagi daerah yang telah menetapkan kompetensi inti industrinya)
KELUARAN
Tanggapan dari Daerah
Konsep RKA 2009 Ditjen dan Konsep RKA SKPD Yang Saling Disesuaikan
Konsep RKA 2009 / Kegiatan 2008 Ditjen Yang Dilaksanakan di Daerah dan Penugasan Khusus Ditjen Tahun 2008 & 2009
Konsep RKA 2009 SKPD Yang Tidak Berkesesuaian Dengan Konsep RKA 2009 Ditjen
TINDAK LANJUT
Bahan Penyusunan Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian oleh Tim Teknis
Bahan Masukan Rencana Kerja Depperin Tahun 2009 (Hasil Diskusi Kelompok)
Informasi Bagi Daerah
Informasi Bagi Pusat
7
