TINJAUAN IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN KLASTER DAN INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

TINJAUAN IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN KLASTER DAN INDUSTRI UNGGULAN DAERAH Oleh: Sekretaris Jenderal

Disampaikan pada Rapat Kerja Departemen Perindustrian dengan Dinas Perindustrian Provinsi Jakarta, 27 Februari 2008 11

DAFTAR ISI BAGIAN I

:

Strategi dan Pendekatan Pengembangan Industri Nasional A.Strategi B.Pendekatan C.Pengembangan Klaster Industri Prioritas D.Pengembangan Industri Unggulan dan Kompetensi Inti Industri Daerah

BAGIAN II

:

Tinjauan Implementasi Pengembangan Klaster Industri Prioritas A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K.

BAGIAN III

:

Tinjauan Implementasi Pengembangan Industri Unggulan Daerah A. B.

BAGIAN IV

:

Umum Klaster Industri Makanan dan Minuman Klaster Industri Pengolahan Hasil Laut (Ikan) Klaster Industri Tekstil dan Produk Tekstil Klaster Industri Alas Kaki Klaster Industri Turunan Minyak Kelapa Sawit Klaster Industri Barang Kayu / Furniture (termasuk Rotan dan Bambu) Klaster Industri Pengolahan Karet dan Barang dari Karet Klaster Industri Pulp dan Kertas Klaster Industri Mesin dan Peralatan Listrik Klaster Industri Petrokimia Matrik Industri Pengolahan Komoditi Unggulan Provinsi Produk Unggulan dan Kompetensi Inti Industri pada Beberapa Kabupaten/Kota

Keterkaitan Antara Pengembangan Klaster Industri Prioritas, Industri Unggulan Provinsi, dan Kompetensi Inti Industri Kabupaten/Kota (Studi Kasus: Kabupaten Padang Pariaman) A. B. C. D. E. F. G.

Klaster Industri Prioritas di Sumatera Barat Industri Pengolahan Komoditi Unggulan Provinsi Sumatera Barat Penentuan Produk Unggulan Kabupaten Padang Pariaman Rantai Usaha Olahan Kakao Strategi Pengolahan Industri Kakao di Kabupaten Padang Pariaman Roadmap Pengembangan Kompetensi Inti Industri di Kabupaten Padang Pariaman Rencana Aksi Pengembangan Kompetensi Inti Industri Kabupaten Padang Pariaman 222

1. Strategi dan Pendekatan Pengembangan Industri Nasional

33

A. Strategi a) Strategi Pokok (Peningkatan Daya Saing):

b) Strategi Operasional:

™Memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai

™Pengembangan Lingkungan Bisnis yang Nyaman dan Kondusif;

™Meningkatkan nilai tambah sepanjang rantai nilai dengan membangun kompetensi inti

™Mendorong pertumbuhan dengan fokus klaster industri prioritas; dan Kompetensi Inti Industri Daerah

™Peningkatan Produktivitas, Efisiensi, dan Pendalaman Struktur; ™Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.

4 4 4 4

B. Pendekatan Implementasi pembangunan industri nasional dilakukan secara sinergi dan terintegrasi di seluruh daerah. Sinergi dengan daerah, dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yaitu :

A.

B.

Top-Down Top-Down (By (By Design) Design)

Pengembangan 32 Klaster Industri Prioritas (basis industri manufaktur, industri agro, industri alat transportasi, industri telematika, industri kreatif, dan IKM), yang dipilih berdasarkan kemampuan nasional untuk bersaing di pasar domestik dan internasional.

Bottom-Up Bottom-Up

Pengembangan industri pengolahan komoditi unggulan daerah menuju Kompetensi Inti Industri Daerah (pemberdayaan produk industri unggulan daerah) 55

C. Pengembangan Klaster Industri Prioritas Terpilih 32 industri prioritas dari 365 industri, dengan 9total output 78% 9total ekspor 83%

I. AGRO 1. 1.Makanan Makanan dan dan minuman minuman (kakao, buah (kakao, coklat, coklat, buahbuahbuahan, buahan, kelapa, kelapa, tembakau, tembakau, kopi, kopi, gula) gula) 2. 2.Hasil Hasil laut laut 3. 3.Kelapa Kelapa sawit sawit 4. 4.Produk Produk kayu kayu 5. 5.Karet Karet

II. ALAT ANGKUT Fokus Industri Prioritas

1.Otomotif Otomotif 1. 1.Otomotif 2.Perkapalan Perkapalan 2. 2.Perkapalan 3.Kedirgantaraan Kedirgantaraan 3. 3.Kedirgantaraan 4.Perkereta Perkereta--apian 4. 4.Perkereta-apian

III. III. TELEMATIKA TELEMATIKA *) *) V. IKM Tertentu 1.Makanan 1.MakananRingan Ringan 2.Garam 2.Garam Rakyat Rakyat 3.Minyak 3.Minyak Atsiri Atsiri 4.Kerajinan 4.Kerajinan Tradisional Tradisional 5.Batu 5.BatuMulia Mulia dan dan Perhiasan Perhiasan 6.Gerabah 6.Gerabah // Keramik Keramik Hias Hias

Catatan: 10 klaster dalam RPJMN 2004 - 2009: (1) industri makanan dan minuman; (2) industri pengolah hasil laut; (3) industri tekstil dan produk tekstil;

IV. Basis Industri Manufaktur 1. 1. Industri Industri Material Material Dasar Dasar (besi (besi dan danbaja, baja, alumunium, alumunium, semen, semen, petrokimia, petrokimia, minyak minyak nabati, nabati, selulosa, selulosa, keramik) keramik) 2. 2. Industri Industri Komponen Komponen && Penunjang Penunjang (permesinan, (permesinan, otomotif, otomotif, elektonika) elektonika) 3. 3. Industri Industri Permesinan Permesinan (perkakas, (perkakas, alsintan, alsintan, peralatan peralatan listrik listrik && mesin mesin listrik, listrik, mesin mesin&& peralatan peralatan pabrik, pabrik, mesin mesinpenggerak penggerak umum, umum, alat alat konstruksi konstruksi && peralatan peralatan pabrik) pabrik)

(4) industri alas kaki; (5) industri kelapa sawit; (6) industri barang kayu (termasuk rotan dan bambu); (7) industri karet dan barang karet; (8) industri pulp dan kertas;

*) Termasuk Industri Kreatif

(9) industri mesin listrik dan peralatan listrik; dan

Industri Kreatif adalah proses peningkatan nilai tambah hasil dari dari eksploitasi kekayaan intelektual berupa kreatifitas, keahlian dan bakat individu menjadi suatu produk yang yang dapat dijual sehingga meningkatkan kesejahteraan bagi pelaksana dan orangorang-orang yang terlibat.

(10) industri petrokimia.

66

D. Pengembangan Industri Unggulan dan Kompetensi Inti Industri Daerah 1. Bottom-up Policy: Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah

Membangunkan kompetensi inti industri daerah melalui pengembangan industri pengolahan produk-produk unggulan daerah; Telah teridentifikasi produk-produk unggulan daerah per propinsi, yang akan disepakati untuk didorong bersama dengan Pemerintah Daerah; Telah teridentifikasi kompetensi industri beberapa kabupaten/kota.

inti 77

2. Pembangunan Industri di Daerah Langkah-langkah Pengembangan

Hasil yang Diharapkan 9 9

Terselesaikannya ketidakserasian karena adanya disparitas antar wilayah; Terjadinya kerjasama antar daerah berlandaskan kedekatan dan potensi yang sama serta masuk dalam rantai nilai komoditi yang akan dikembangkan

1.

Menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif, antara lain melalui: pelayanan perizinan “one stop service”; penghapusan perda bermasalah; pemberian insentif kepada penanam modal; pembangunan infrastruktur

2.

Mengembangkan industri unggulan provinsi, antara lain melalui: pembangunan kawasan industri khusus kerjasama antara Propinsi, kabupaten/kota dengan pemerintah pusat; pengembangan proyek percontohan produk unggulan; penetapan industri unggulan melalui perda.

3.

Membangun kompetensi inti industri daerah untuk kabupaten/kota, antara lain melalui: pemilihan komoditi unggulan yang akan dikembangkan; penetapan dan penyusunan strategi kompetensi inti industri daerah; peningkatan keterampilan dan keahlian sumber daya manusia; peningkatan efektivitas pengembangan IKM di sentra dengan pendekatan One Village One Product (OVOP).

4.

Mengembangkan kerjasama antar daerah baik yang memiliki potensi yang sama dan kedekatan daerah maupun berdasarkan cakupan rantai nilai, melalui: pertukaran sumber daya; pembentukan industrial regional management (regional market, core competence, networking).

Sasaran 9

9 9

9 9 9 9

Memanfaatkan sumber daya termasuk sumber daya alam yang dimiliki daerah secara optimal. Menyebarkan industri ke berbagai daerah. Meningkatkan daya saing daerah berlandaskan keunggulan daerah yang dimiliki. Meningkatkan nilai tambah sepanjang rantai nilai komoditi unggulan daerah. Membangun keunikan yang dimiliki daerah. Melakukan kerjasama antar daerah. Terbangunnya kerjasama yang harmonis antar daerah.

88

3. Industri Unggulan Provinsi

NO

PROVINSI

1

Nanggroe Aceh Darussalam

2

Sumatera Utara

3 4

Sumatera Barat Riau

5

Kepulauan Riau

6

Lampung

7

Jambi

8

Bengkulu

9 10

Sumatera Selatan Bangka Belitung

11 12

Banten DKI Jakarta

13

Jawa Barat

14

Jawa Tengah

15

DI Yogyakarta

INDUSTRI UNGGULAN Industri Pengolahan Hasil Laut Industri Minyak Atsiri Industri Pengolahan Kelapa Sawit Industri Pengolahan Karet Industri Pengolahan Kakao Industri Pengolahan Kelapa Sawit Industri Pengolahan Kelapa Industri Pengolahan Hasil Laut Industri Perkapalan Industri Pengolahan Jagung Industri Pengolahan Tepung dan Pasta Industri Pengolahan Kelapa Sawit Industri Pengolahan Karet Industri Pengolahan Hasil Laut Industri Pengolahan Karet Industri Pengolahan Karet Industri Pengolahan Hasil Laut Industri Barang Logam Industri Tekstil dan Produk Tekstil Industri Pengolahan Kayu Industri Kerajinan Batu Mulia / Perak Industri Telematika Industri Kreatif Industri Tekstil dan Produk Tekstil Industri Pengolahan Kayu Industri Kulit dan Alas Kaki Industri Pengolahan Kayu

NO

PROVINSI

16 17

Jawa Timur Bali

18 19 20 21

Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur

22 23

Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur

24

Sulawesi Utara

25 26

Gorontalo Sulawesi Tengah

27

Sulawesi Selatan

28 29 30 31 32

Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara Maluku Maluku Utara Papua

33

Irian Jaya Barat

INDUSTRI UNGGULAN Industri Perkapalan Industri Telematika Industri Barang Seni Industri Pengolahan Karet Industri Pengolahan Rotan Industri Pengolahan Kelapa Sawit Industri Pengolahan Kakao Industri Pengolahan Karet Industri Pengolahan Hasil Laut Industri Pengolahan Kakao Industri Pengolahan Jagung Industri Pengolahan Kelapa Industri Pengolahan Hasil Laut Industri Pengolahan Jagung Industri Pengolahan Hasil Laut Industri Pengolahan Kakao Industri Pengolahan Hasil Laut Industri Pengolahan Kakao Industri Pengolahan Kakao Industri Pengolahan Kakao Industri Pengolahan Hasil Laut Industri Pengolahan Kelapa Industri Pengolahan Kakao Industri Pengolahan Kopi Industri Pengolahan Hasil Laut Industri Pengolahan Kayu

99

2. Tinjauan Implementasi Pengembangan Klaster Industri Prioritas

10 10

A. Umum ™Sesuai dengan RPJM dan arah kebijakan pengembangan industri melalui pendekatan klaster, telah dipilih 10 (sepuluh) klaster industri inti dan beberapa klaster industri penunjang dan terkait. ™Atas dasar hal tersebut sejak tahun 2005 pengembangan industri lebih difokuskan dan diarahkan pada pengembangan industri berdasarkan pendekatan pengembangan klaster. Kegiatan pengembangannya meliputi: 1) Pembentukan Working Group/Forum Komunikasi Kerjasama Industri pada masingmasing klaster industri, 2) Sosialisasi klaster industri, 3) Perbaikan iklim usaha dan dukungan program kelembagaan, 4) Fasilitasi pengembangan kerjasama antara industri inti, industri terkait dan industri penunjang, serta 5) Penyusunan road map dan diagnosis pengembangan klaster industri. ™Pada tahun 2006 dan 2007, di dalam upaya mengorganisasikan dan memfasilitasi komponenkomponen yang terlibat dalam pengembangan klaster industri di daerah, Departemen Perindustrian telah membentuk beberapa Kelompok Kerja (Pokja) Pengembangan Klaster Industri di beberapa Daerah. ™Sebagian besar pengembangan klaster Industri telah melaksanakan tahapan diagnostik dan sosialisasi serta membangun kolaborasi secara sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan melalui forum-forum komunikasi dan kelembagaan yang dibangun pada tingkat pusat maupun daerah. 11 11 11 11

B. Klaster Industri Makanan dan Minuman 1. Klaster Industri Kakao ™ Indonesia merupakan produsen kakao terbesar ketiga di dunia dengan produksi sebesar 0,45 juta ton setelah negara Pantai Gading sebesar 1,27 juta ton dan Ghana sebesar 0,58 juta ton (pada tahun 2006). ™ Pada tahun 2005 telah dibentuk Forum Komunikasi Kakao, yang merupakan wadah komunikasi seluruh stake holder perkakaoan nasional yang melibatkan petani/kelompok tani, pedagang pengumpul, eksportir dan industri serta instansi terkait baik pusat maupun daerah. Melalui forum tersebut telah dilakukan tahapan diagnostik klaster industri kakao yang hasilnya telah ditetapkan lokus utama klaster industri kakao di Sulawesi Selatan. ™ Pada tahun 2006 telah dilakukan kegiatan sosialisasi di berbagai daerah/sentra penghasil kakao dengan mengumpulkan seluruh stake holder perkakaoan nasional mulai dari tingkat petani, pedagang pengumpul, eksportir, industri, serta instansi terkait baik yang membina on farm (Deptan) maupun off farmnya (Depperin dan Depdag) dengan maksud untuk mendapatkan persepsi yang sama dalam pengembangan klaster industri kakao. ™ Sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 telah dilakukan rencana aksi untuk menunjang program peningkatan mutu biji kakao antara lain : ƒ Menunjuk fasilitator untuk memfasilitasi Kolaborasi antar anggota klaster dengan dukungan Pemerintah Daerah, Petani, dan industri kelapa; ƒ Bantuan mesin dan peralatan fermentasi biji kakao di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Luwu dan Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Kabupaten Padang Pariaman dan Lampung Timur ƒ Bantuan mesin dan peralatan pengolahan dan fermentasi biji kakao di Sumatera Barat; ƒ Kajian Pusat Pengembangan Industri Kakao di Sulawesi; ƒ Perbaikan planting management (budidaya tanaman, pemeliharaan/perawatan termasuk pemberantasan hama, dan panen sering serta sarungisasi buah kakao) dalam rangka meningkatkan produktivitas menjadi 1.000-1500 Kg/ha. ƒ Merevisi dan menerapkan SNI biji kakao. ƒ Pembentukan dan pemberdayaan working group di Sulawesi Selatan. 12 12 12 12

2. Klaster Industri Gula ™ Pada tahun 2005 telah ditetapkan lokus utama industri gula yaitu di Jawa Timur dan Banten. ™ Pada tahun 2006 telah dibentuk Forum Komunikasi Industri Gula, sebagai wadah komunikasi seluruh stake holder industri gula yang melibatkan petani, Asosiasi, industri gula, instansi pemerintah pusat maupun daerah. ™ Forum Komunikasi telah merumuskan beberapa masalah pokok dalam pengembangan klaster industri gula: ƒ PG yang berada di P.Jawa, relatif berumur teknis sudah tua, sehingga kapasitas giling dan rendemen rendah, ƒ Kemampuan PG untuk melakukan restrukturisasi mesin dan peralatan sangat terbatas, mengingat terbatasnya struktur permodalan; ƒ Hampir semua PG di Pulau Jawa sangat tergantung pada petani tebu dengan lahan dan produktivitas yang terbatas; ƒ Pabrik gula rafinasi yang ada (5 pabrik) seluruhnya masih menggunakan bahan baku (raw sugar) impor; ƒ Industri gula rafinasi belum berproduksi secara optimal (utilisasi kapasitas sekitar 70% pada thn 2007). ƒ Pangsa pasar industri kecil dan industri rumah tangga merupakan grey area yang sering kali menyebabkan industri gula putih mendapat kesulitan dalam menjual produknya karena kalah bersaing dengan gula rafinasi. ™ Dalam rangka pengembangan klaster industri gula, telah dilakukan berbagai upaya antara lain : ƒ Menunjuk fasillitator di lokasi pengembangan klaster; ƒ Melakukan rapat-rapat secara intensif antara industri gula, petani, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka revitalisasi industri gula nasional; ƒ Menyusun kebutuhan investasi untuk restrukturisasi industri gula; ƒ Menyusun kemampuan nasional di bidang industri permesinan & rancang bangun perekaysaan dalam rangka ”Pembangunan Pabrik Gula Merah Putih”; ƒ Mempercepat peningkatan produktifitas tanaman melalui pembongkaran ratoon & penanaman bibit unggul; ƒ Mengalokasikan dana sebesar Rp. 250 milyar untuk mendukung 3 pabrik gula di PTPN XIV; ƒ Mengusulkan agar industri gula rafinasi baru harus mempunyai pasokan bahan baku dari dalam negeri; ƒ Mempersiapkan penerapan SNI wajib gula rafinasi. ƒ Menginventarisasi kebutuhan gula rafinasi untuk industri kecil dan industri rumah tangga; ƒ Mempertegas pengaturan peredaran gula rafinasi hanya boleh dijual untuk industri makanan dan minuman 13 13 13 13

3. Klaster Industri Kelapa ™ Indonesia merupakan negara yang memiliki lahan tanaman kelapa terbesar di dunia dengan luas areal 3,88 juta hektar (97% merupakan perkebunan rakyat), memproduksi kelapa 3,2 juta ton setara kopra. Namun produktivitas lahan kelapa Indonesia masih rendah di bandingkan dengan India dan Srilangka. ™ Pada tahun 2005 telah dibentuk Forum Komunikasi Kelapa, yang merupakan wadah komunikasi seluruh stake holder perkelapaan nasional yang melibatkan petani/kelompok tani, pedagang pengumpul, eksportir, asosiasi dan industri serta instansi terkait baik pusat maupun daerah. Melalui forum tersebut telah dilakukan tahapan diagnostik klaster industri kelapa yang hasilnya telah ditetapkan lokus utama klaster industri kelapa di Sulawesi Utara. ™ Pada tahun 2006 telah dilakukan kegiatan sosialisasi di berbagai daerah/sentra penghasil kelapa dengan mengumpulkan seluruh stake holder perkelapaan nasional mulai dari tingkat petani, pedagang pengumpul, eksportir, industri, asosiasi serta instansi terkait baik yang membina on farm (Deptan) maupun off farmnya (Depperind dan Depdag) dengan maksud untuk mendapatkan persepsi yang sama dalam pengembangan klaster industri kelapa. ™ Permasalahan utama dalam pengembangan klaster industri kelapa antara lain adalah: ƒ Umur tanaman kelapa yang sudah tua dan sudah tidak produktif; ƒ Rendahnya mutu kopra yang dihasilkan karena menggunakan teknologi yang sederhana; ƒ Pengolahan kelapa secara terpadu belum banyak dilakukan, sehingga daya saing industri pengolahan Indonesia masih sangat rendah; ƒ Rendahnya dukungan infrastruktur yang menghubungkan sentra bahan baku dan sentra industri baik ke pasar domestik maupun pasar internasional ™ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

Dalam rangka pengembangan klaster industri kelapa, telah dilakukan berbagai upaya antara lain : Diagnostik dan kolaborasi antar anggota klaster dengan dukungan Pemda, Petani, dan industri kelapa; Pemberdayaan Forum Komunikasi melalui Focused Group Discussions Koordinasi dengan Departemen Pertanian untuk peremajaan tanaman kelapa; Pemberian bantuan mesin untuk meningkatkan kualitas kopra, pengolahan VCO dan minyak kelapa. Pemanfaatan kayu kelapa untuk industri furniture; Pilot project dan bantuan peralatan industri pengolahan kelapa terpadu

14 14 14 14

4. Klaster Industri Pengolahan Tembakau ™ Hasil diagnostik Klaster Industri Pengolahan Tembakau yang dilakukan pada tahun 2005 pada dasarnya telah terjadi klasterisasi secara alamiah di Jawa Timur. Oleh karenanya berdasarkan hasil diagnostik tersebut telah ditetapkan lokus Klaster Industri Pengolahan Tembakau di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. ™ Pada tahun 2005 sudah dimulai program kemitraan antara petani tembakau dengan industri rokok / eksportir tembakau untuk meningkatkan mutu dan produktivitas. ™ Pada tahun 2006 telah dilakukan kegiatan sosialisasi klaster industri pengolahan tembakau di 3 (tiga) lokus tersebut serta penyusunan blue print industri pengolahan tembakau. Pada tahun ini juga telah terbentuk Forum Komunikasi yang beranggotakan Asosiasi Rokok Kretek, Asosiasi Rokok Putih, Lembaga Tembakau, Dep. Pertanian, Dep. Perindustrian, Universitas Jember, Asosiasi Petani Cengkeh, dan Pabrik Rokok yang senantiasa mengadakan pertemuan-pertemuan periodik guna meningkatkan kerjasama dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi. ™ Bentuk fasilitasi yang dilakukan oleh Departemen Perindustrian pada tahun 2007 antara lain: ƒ Mengadakan pengembangan kemitraan antara petani tembakau dengan industri rokok/eksprotir di Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. ƒ Meningkatkan mutu bahan baku tembakau dengan bantuan unit peralatan omprongan di Nusa Tenggara Barat ƒ Membentuk dan memberdayakan Working Group di Nusa Tenggara Barat ƒ Pemberdayaan Forum Komunikasi melalui FGD-FGD (Focused Group Discussions) ƒ Menyusun dan menyosialisasikan roadmap Industri Tembakau. roadmap ini kemudian telah diacu oleh Dep. Pertanian untuk membuat roadmap pengembangan Tembakau, roadmap pengembangan cengkeh, dan oleh Dep. Keuangan dalam perumusan dan penetapan kebijakan pengenaan cukai. Lebih lanjut roadmap ini menjadi rujukan baik dari kalangan pemerintah maupun dunia usaha sehingga tahapan pengembangan industri rokok ke depan lebih jelas dan pasti. ƒ Inisiasi penyusunan RUU Pengendalian Dampak Tembakau yang komprehensif dan integratif. ƒ Inisiasi pembentukan KOMIT (Komunitas Industri Tembakau). ƒ Peningkatan pengendalian produk rokok ilegal di beberapa lokasi di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DI. Yogyakarta, Sumatera Utara; melalui penyuluhan dan pembinaan industri kecil rokok dan kelompok 15 petani tembakau. 15 15 15

5. Klaster Industri Pengolahan Kopi ™ Hasil diagnostik Klaster Industri Pengolahan Kopi yang dilakukan pada tahun 2005 telah ditetapkan lokus Klaster Industri Pengolahan Kopi di Lampung, Bengkulu dan Sulawesi Selatan. ™ Pada tahun 2006 telah dilakukan kegiatan sosialisasi klaster industri pengolahan kopi di lokus dan penyusunan blue print industri pengolahan kopi. Pada tahun ini juga telah terbentuk Forum Komunikasi yang beranggotakan Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia, Dep. Pertanian, Balai Besar Industri Agro, Bogor, Perguruan Tinggi, PP Kopi & Kakao Indonesia, Jember, GAPMMI, Dunia Usaha yang senantiasa mengadakan pertemuan-pertemuan periodik guna meningkatkan kerjasama dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi. ™ Bentuk fasilitasi yang dilakukan oleh Departemen Perindustrian pada tahun 2007 antara lain: ƒ Mengadakan pengembangan kemitraan antara petani kopi dengan industri pengolahan di Lampung. ƒ Meningkatkan mutu bahan baku kopi dengan bantuan unit peralatan pengolahan di Lampung, dan Kabupaten Tarutung. ƒ Membentuk dan memberdayakan Working Group di Lampung ƒ Pemberdayaan Forum Komunikasi melalui FGD (Focused Group Discussions) ƒ Menyusun dan menyosialisasikan roadmap Industri Pengolahan Kopi. ƒ Peningkatan kerjasama luar negeri dan promosi dengan aktif pada sidang-sidang ICO (International Coffee Organization) di London.

16 16 16 16

6. Klaster Industri Pengolahan Buah ™ Hasil diagnostik Klaster Industri Pengolahan Buah yang dilakukan pada tahun 2005 telah ditetapkan lokus Klaster Industri Pengolahan Buah di Jawa Barat, Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. ™ Pada tahun 2006 telah dilakukan kegiatan sosialisasi klaster industri pengolahan Buah di lokus dan penyusunan blue print industri pengolahan Buah. Pada tahun ini juga telah terbentuk Forum Komunikasi yang beranggotakan Dep. Pertanian, Balai Besar Industri Agro, Bogor, Perguruan Tinggi, ASRIM, Dunia Usaha Dunia Usaha yang senantiasa mengadakan pertemuan-pertemuan periodik guna meningkatkan kerjasama dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi. ™ Pada tahun 2006 juga telah dilakukan serangkaian inisiasi kegiatan a.l. rapat Koordinasi di Makasar, Mamuju dan Cirebon; Pembentukan Working Group di Jawa Barat; Kemitraan antara petani buah dengan industri pengolahan (puree), peningkatan mutu bahan baku di Cirebon dengan bantuan peralatan pengolahan mangga. ™ Bentuk fasilitasi yang dilakukan oleh Departemen Perindustrian pada tahun 2007 antara lain: ƒ Mengadakan pengembangan kemitraan antara petani buah dengan industri pengolahan di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. ƒ Meningkatkan mutu bahan baku Jeruk dengan bantuan unit peralatan pengolahan di Mamuju, Sulawesi Barat. ƒ Meningkatkan mutu bahan baku Markisa dengan bantuan unit peralatan pengolahan di Sulawesi Selatan. ƒ Membentuk dan memberdayakan Working Group di Jawa Barat. ƒ Pemberdayaan Forum Komunikasi melalui FGD (Focused Group Discussions) ƒ Diversifikasi produk olahan mangga dengan mengadakan serangkaian festival penganekaragaman produk olahan mangga bagi beberapa kelompok PKK ƒ Meningkatkan promosi dan pemasaran bekerjasama dengan outlet makanan di kota Bandung. ƒ Mengadakan pertemuan produsen olahan mangga skala kecil dengan pedagang dan industriawan skala menengah dan besar di Kabupaten Kuningan.

17 17 17 17

C. Klaster Industri Pengolahan Hasil Laut (Ikan) ™ Pada tahun 2005 telah dibentuk Forum Komunikasi Industri Pengolahan Ikan ditingkat pusat. Forum ini dimaksudkan sebagai wadah komunikasi seluruh stake holder industri pengolahan ikan antara lain meliputi nelayan, asosiasi, industri pengolah serta aparat pusat dan daerah. ™ Pada tahun 2006 melalui diagnosis yang dilakukan forum telah dapat menetapkan lokus utama industri pengolahan ikan di Ambon – Maluku. ™ Permasalahan-permasalahan pokok industri pengolahan ikan antara lain sebagai berikut : ƒ Keterbatasan suplai bahan baku dan penolong untuk industri pengolahan ikan sebagai akibat dari illegal fishing, terbatasnya sarana penangkapan ikan, cold storage, pelabuhan, adanya penangkapan dan pengolahan langsung di atas kapal, belum berkembangnya kerjasama antar pelaku bisnis perikanan, lemahnya kemampuan nelayan di bidang permodalan dan peralatan ƒ Isu tentang food safety, seperti penggunaan bahan pengawet makanan yang tidak tepat. ƒ Belum terintegrasinya teknologi penangkapan ikan sampai dengan pengolahannya. ƒ Persyaratan ekspor semakin ketat diantaranya: masalah logam berat, histamin, isu lingkungan, penggunaan anti biotik. ™ Sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : ƒ Melakukan koordinasi dengan Departemen Kelautan dan Perikanan serta Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan pengawasan di perairan laut Indonesia, pemetaan potensi ikan dan industri pengolahan ikan di Indonesia, mendorong kemitraan antara nelayan dengan industri pengolahan hasil laut, Integrasi penangkapan ikan sampai dengan pengolahannya, penelitian dan pengembangan, Perluasan wilayah kawasan industri pengolahan hasil laut di kawasan timur Indonesia ƒ Pemberdayaan working group melalui FGD (Focused Group Discussions) ƒ Mengutamakan pasokan bahan baku ikan segar untuk industri pengolahan ikan dalam negeri melalui pembatasan ekspor ikan segar. ƒ Melakukan diversifikasi produk ke arah ikan olahan siap saji ƒ Penciptaan iklim investasi dan usaha yang kondusif melalui pemberian insentif dibidang fiskal, administrasi termasuk jaminan hukum dan kestabilan keamanan. ƒ Pembangunan infrastruktur untuk mendukung industri pengolahan hasil laut seperti penampungan ikan, Power Generator, Cold Stotage, Fish Pre- Processing , Pabrik es Containerized dll. ƒ Peningkatan kualitas SDM di bidang industri pengolahan ikan dengan pendidikan dan pelatihan. 18 18 18 18

D. Klaster Industri Tekstil dan Produk Tekstil ™ Hasil diagnostik industri TPT yang dilakukan pada tahun 2005 di wilayah Bandung Selatan menggambarkan bahwa keterkaitan antara beberapa industri benang, pemintalan, kain dan garmen sebagaimana layaknya suatu klaster sudah terbentuk, namun pada kenyataannya dari populasi industri yang ada masih terdapat beberapa industri yang belum terkait baik dalam penggunaan bahan baku maupun pemasaran produknya di luar populasi klaster. ™ Pada tahun 2006 telah terbentuk Working Group yang beranggotakan industri inti dari beberapa kelompok garmen dan indutri terkait dari kelompok pemintalan dan industri tekstil terintegrasi dan kegiatan penunjang seperti Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil (ST3), Akademi Tekstil Bandung (ATB), Balai Besar Tekstil (BBT) dan Dinas Indag Jabar yang senantiasa mengadakan pertemuan-pertemuan periodik guna meningkatkan kerjasama dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi. ™ Sementara ditingkat nasional telah terbentuk Steering Committe yang memberikan arahan-arahan bagi pengembangan klaster industri TPT yang memang sudah tumbuh secara alamiah tidak hanya di Bandung Selatan tetapi juga di Cimahi, Semarang, Surakarta dan Pekalongan. ™ Bentuk fasilitasi yang dilakukan oleh Departemen Perindustrian pada tahun 2007 antara lain: ƒ Mengadakan pelatihan SDM di bidang disain pakaian jadi modern, cotton classer, CAD/CAM, dying & finishing serta audit energy. Disamping itu juga diadakan pelatihan pengembangan serat rami sebagai bahan baku alternatif. ƒ Mengkoordinasikan penanganan limbah batubara untuk pembuatan bata press. ƒ Melakukan rekondisi mesin beberapa industri pemintalan dan penyempurnaan di Majalaya dan Pekalongan ƒ Membuat Kajian Pengembangan Industri TPT Nasional ƒ Pemberdayaan working group melalui FGD-FGD (Focused Group Discussions).

19 19 19 19

E. Klaster Industri Alas Kaki ™ Pada tahun 2006 dan 2007 dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: ƒ Membentuk Steering Committe yang beranggotakan pejabat ditingkat pusat terkait (Ditjen ILMTADepperin, Departemen Pertanian) dan Ketua Umum Asosiasi Industri terkait (Aprisindo dan APKI) yang bertugas sebagai fasilitator dalam mengambil kebijakan yang bersifat nasional. ƒ Membentuk Working Group yang beranggotakan para pejabat instansi pemerintah daerah terkait, pelaku usaha dibidang industri alas kaki, pemasok dan terkait, lembaga R&D, lembaga Diklat, Lembaga Pembiayaan, yang berfungsi sebagai koordinator, fasilitator, motivator dan dinamisator pembentukan klaster industri alas kaki di Jawa Timur dan Jawa Barat. Working Group secara berkala telah mengadakan pertemuan rutin dengan pelaku usaha dan mendengarkan kegiatan Fasilitator Klaster guna memperoleh informasi dan tindak lanjut yang perlu segera diambil terutama kebijakan teknis ditingkat daerah. ƒ Menunjuk Fasilitator Klaster sebanyak 1 (satu) orang untuk Jawa Timur dan Jawa Barat yang berfungsi untuk melaksanakan tugas sehari-hari dengan kunjungan dan mempertemukan calon anggota klaster, memberikan bimbingan serta membuat laporan kepada Working Group dan Ditjen ILMTA ƒ Membentuk Forum-Forum Koordinasi yang terdiri dari Forum Koordinasi Industri inti besar, Industri inti Kecil-Menengah, Industri pemasok/terkait guna meningkatkan komunikasi dan koordinasi bisnis antar pelaku usaha yang secara keseluruhan dibawah koordinasi Working Group ™ Pada tahun 2007 telah dilakukan kegiatan yang berpedoman kepada rencana aksi yang merupakan lanjutan dari kegiatan 2006 yang meliputi: ƒ Memperkuat UPT Kulit Magetan dengan bantuan mesin/peralatan untuk meningkatkan kemampuan pelayanan kepada industri kecil penyamakan kulit di LIK Magetan dalam rangka peningkatan pasokan bahan baku kulit jadi bagi industri inti. Disamping itu dilakukan pelatihan untuk 20 orang SDM industri penyamakan kulit di Magetan dalam bidang teknologi proses ramah lingkungan guna meningkatkan kemampuan SDM dalam penguasaan teknologi ƒ Melakukan pelatihan terhadap 60 orang SDM pada lembaga R&D, Badan Diklat dan Perguruan Tinggi dibidang teknologi proses, Enterpreneur Motivation Training dan Manajemen Pemasaran dan Keuangan guna menciptakan tenaga-tenaga trainer yang akan berfungsi sebagai trainer bagi klaster industri alas kaki dalam rangka mempercepat pengembangan dan pembangunan klaster industri alaskaki. 20 20 20 20

Klaster industri alas kaki (lanjutan)…

ƒ

ƒ ƒ ƒ

ƒ ƒ

ƒ

Melakukan pelatihan terhadap 180 orang SDM Industri Alas kaki dibidang teknologi proses, Enterpreneur Motivation Training dan Manajemen Pemasaran dan Keuangan untuk meningkatkan kemampuan dalam teknologi proses dan kemampuan mengelola keuangan dan pemasaran khususnya bagi IKM alas kaki yang akan bergabung dalam klaster sebagai mitra pemasok bagi Industri Besar alas kaki dalam rangka mempercepat pengembangan dan pembangunan klaster industri alaskaki. Memfasilitasi pertemuan antara pelaku usaha dengan lembaga pembiayaan dalam rangka kemudahan mendapatkan modal kerja terutama bagi IKM klaster. Melakukan sosialisasi tentang keunggulan pengembangan industri alas kaki dengan klaster dalam rangka mobilisasi perusahaan bergabung dengan klaster serta diseminasi rencana aksi klaster di Jawa Barat. Mengadakan promosi yang bersifat internasional didalam negeri dan luar negeri secara bersama-sama, yaitu : 9 Indo Leather and Footwear (ILF) yang bertempat di PRJ Kemayoran Jakarta bekerja sama dengan Event Organizer dengan peserta sekitar 200 perusahaan. 9 Global Shoes di Dusseldorf (Jerman) dengan 17 perusahaan peserta yang sebagian berasal dari Jawa Timur dan merupakan anggota klaster. Melakukan pertemuan dengan perwakilan UE, FESI dan KBRI guna peningkatan ekspor ke UE dengan memanfaatkan kesempatan Anti Dumping yang dikenakan kepada Vietnam dan China. Mengadakan Seminar Internasional Pengembangan Industri Alas kaki Nasional dengan mengundang pembicara dari Luar Negeri (FESI) guna sosialisasi kemampuan industri alas kaki dalam negeri serta menumbuhkan kepercayaan terhadap stabilitas politik, ekonomi dan keamanan nasional. Sebagai tindak lanjut seminar tersebut, beberapa pengusaha China dan Taiwan mengadakan kunjungan dan pertemuan dengan beberapa industri alas kaki di Jawa Timur dalam rangka penjajakan kerjasama investasi. Melakukan kunjungan ke China dalam rangka tindak lanjut MOU tahun 2006 antara Aprisindo dan Asosiasi Kulit dan Alas kaki China. Sebagai hasil kunjungan ini pada tahun 2008 pemerintah China akan mengirimkan expert untuk mengadakan pelatihan SDM industri alas kaki dan industri penyamakan kulit guna peningkatan mutu hasil produksi. 21 21 21 21

F. Klaster Industri Turunan Minyak Kelapa Sawit ™ Pada tahun 2006 produksi CPO mencapai 15,9 juta Ton, sedangkan industri olahannya menggunakan CPO sebesar 11,16 juta ton yang terdiri dari minyak makan 10,4 juta ton (termasuk special fat antara lain: RBD Stearin, RBD Palm Oil, Crude Palm Kernel Oil, RBD PKO, oleokimia 0,85 juta ton dan biodiesel 0,09 juta ton. ™ Pada tahun 2005 telah ditetapkan lokasi pengembangan klaster industri kelapa sawit di dua lokasi utama yaitu, Sumatera Utara dan Riau. Dan pada tahun 2006 sudah terbentuk Forum Komunikasi Industri Kelapa Sawit di kedua daerah tersebut. ™ Beberapa permasalahan utama pada klaster industri turunan minyak kelapa sawit: ƒ Tidak seimbangnya kapasitas industri hilir dengan produksi kelapa sawit/ CPO terlebih lagi dengan minat para investor yang sangat besar terhadap pembangunan pabrik biodiesel. ƒ Tidak terintegrasinya industri CPO dengan industri hilirnya. ƒ Harga CPO internasional cukup baik sehingga CPO cenderung diekspor. ƒ Permasalahan bahan baku ini mengakibatkan utilisasi industri khususnya industri minyak goreng sawit dalam negeri masih rendah (tahun 2006: sekitar 49 % atau sekitar 7,59 Juta ton dari pasar ekspor minyak nabati dunia sebesar lebih dari 58 Juta ton). ƒ Pasokan Gas Bumi dan Listrik untuk Industri Hilir CPO tidak mencukupi khususnya untuk industri oleokimia di Medan, Batam dan Dumai ƒ Penguasaan R&D produk hilir turunan CPO masih lemah. ƒ Khusus untuk industri biodiesel, harga methanol sebagai bahan penolong meningkat tajam. ƒ Masih terbatasnya kemampuan di bidang pembuatan mesin/peralatan; ƒ Adanya kampanye negatif terhadap produk kelapa sawit di pasaran Internasional ƒ CPO Indonesia belum mampu memenuhi persyaratan tertentu khususnya kandungan betacarotene yang masih kurang dari 500 ppm. ƒ Infrastruktur pelabuhan curah cair hanya terdapat di wilayah Sumatera yaitu Belawan dan Dumai dengan fasilitas terbatas. ƒ Harga minyak goreng dalam negeri meningkat cukup tajam akibat naiknya harga CPO internasional ƒ Perbedaan perlakuan oleh Pemerintah terhadap BBM bersubsidi dengan BBN (Biodiesel) tanpa subsidi dan adanya fluktuasi harga CPO, menyebabkan produsen cenderung mengekspor biodiesel karena tidak 22 22 22 mampu bersaing secara keekonomian dengan BBM subsidi. 22

Klaster industri turunan minyak kelapa sawit (lanjutan)…

™ Pada tahun 2007 telah dilakukan upaya berbagai pemecahan masalah terutama adalah: ƒ Mengadakan pertemuan secara intensif antara Pemerintah Pusat dengan industri CPO dan industri hilirnya serta dengan Pemerintah Daerah. ƒ Pemberdayaan working group melalui FGD (Focused Group Discussions) ƒ Melakukan kajian pengembangan infrastruktur untuk mendukung pengembangan klaster industri CPO di Sumatera Utara, ƒ Melakukan inisiasi pembentukan Pusat Keunggulan Industri oleokimia (Center of Excellence for Oleochemical Industry) dalam rangka skema IJEPA. Pusat ini dibentuk untuk meningkatkan daya saing industri oleokimia melalui peningkatan penelitian dan pengembangan, peningkatan kemampuan SDM dan peningkatan mutu. ƒ Penyusunan blue print pengembangan industri oleokimia; ƒ Mendorong pengembangan industri permesinan dalam rangka pengembangan klaster industri CPO; ƒ Peningkatan pasokan CPO/PKO melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal perkebunan sawit dan mengutamakan pasokan industri dalam negeri; ƒ Secara aktif berpartisipasi dalam Roundtable on Suistanable Palm Oil, suatu forum yang bertujuan untuk mendorong pengembangan industri kelapa sawit yang sesuai dengan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan. ƒ Pengenaan Pungutan Ekspor untuk CPO, CPKO dan beberapa produk turunannya; ƒ Penerapan PPN yang ditanggung oleh Pemerintah untuk produksi minyak goreng curah; ƒ Melakukan penjualan minyak goreng dengan harga khusus.

23 23 23 23

G. Klaster Industri Barang Kayu/Furniture (termasuk Rotan dan Bambu) ™ Pada tahun 2005 telah ditetapkan tiga lokasi klaster pengembangan industri furniture yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur. ™ Untuk mendukung pengembangan klaster industri furniture, pada tahun 2006 telah dibentuk Forum Komunikasi Industri furniture. ™ Beberapa permasalahan utama pada klaster industri barang kayu/furniture adalah: ƒ Munculnya pesaing baru yang sebagian besar menggunakan kayu illegal dari Indonesia; ƒ Design dan finishing produk furniture Indonesia kurang memiliki nilai estetika yang tinggi; ƒ Kurangnya pasokan bahan baku untuk industri furniture; ƒ Adanya aspirasi dari Daerah produsen bahan baku untuk mengembangkan industri furniture di daerahnya; ƒ Tuntutan ekolabel untuk pasar dunia atas produk kayu tropis ™ Beberapa hal yang telah dilakukan terutama untuk pemecahan masalah adalah: ƒ Mengadakan pertemuan secara intensif antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan produsen bahan baku, dan industri furniture. ƒ Pemberdayaan working group melalui FGD (Focused Group Discussions) ƒ Memfasilitas terbentuknya pusat design furniture di Cirebon ƒ Memfasilitasi kerjasama antara Daerah penghasil bahan baku dengan Daerah produsen furniture; ƒ Melakukan kajian tekno ekonomis pemanfaatan kayu kelapa sawit dan karet sebagai bahan baku industri furniture; ƒ Memfasilitasi kerjasama antara asosiasi dan pengusaha furniture, Pemda dan Perhutani dalam rangka pembangunan terminal kayu di Jawa Timur dan Jawa Tengah ƒ Pembangunan Pusat Pengembangan Industri Rotan Terpadu di Palu; ƒ Pembangunan & fasilitasi Unit Pelayanan Teknis Rotan dan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Rotan; ƒ Menyusun Roadmap pengembangan industri rotan ƒ Bantuan peralatan khususnya untuk pengolahan dan pengeringan kayu ke beberapa sentra industri dalam rangka meningkatkan mutu produk kayu.

24 24 24 24

H. Klaster Industri Pengolahan Karet dan Barang dari Karet ™ Pada tahun 2005 telah ditetapkan tiga lokasi yaitu Sumatera Utara untuk produk karet berbasis lateks, Jambi untuk pengembangan industri berbasis crumb rubber dan Jawa Barat untuk pengembangan produk karet industri. Pada tahun 2006 telah dibentuk Forum Komunikasi Industri Karet di daerah tersebut. ™ Beberapa permasalahan utama pada klaster industri pengolahan karet dan barang dari karet adalah: ƒ Permasalahan di bidang Karet Alam (On Farm) seperti masih rendahnya produktivitas tanaman, masih rendahnya kualitas bokar ƒ Besarnya kapasitas terpasang pabrik crumb rubber jauh melebihi ketersediaan bahan olah karet (600.000 ton > kemampuan produksi bokar) ƒ Masih lemahnya dukungan prasarana dan sarana (akses ke kebun dan pelabuhan). ƒ Masih kurangnya dukungan R & D yang difokuskan pada pengembangan produk karet ƒ Sulitnya pasokan gas untuk industri sarung tangan yang menyebabkan utilisasi kapasitas industri sarung tangan hanya mencapai 40%. ƒ Iklim usaha yang masih belum kondusif seperti pengenaan PPN terhadap beberapa jenis beberapa jenis produk hulu karet dan pengenaan BMAD Carbon Black serta belum adanya insentif untuk mengurangi impor barang-barang karet ™ Beberapa hal yang telah dilakukan terutama untuk pemecahan masalah adalah: ƒ Mengadakan pertemuan secara intensif antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan produsen karet, dan industri turunan karet. ƒ Pemberdayaan working group melalui FGD (Focused Group Discussions) ƒ Memfasilitasi peningkatan pasokan gas bumi untuk industri sarung tangan ƒ Upaya untuk menghapuskan BMAD Carbon Black; ƒ Upaya untuk memasukkan perizinan industri Crumb Rubber dengan persyaratan khusus; ƒ Penerapan SNI wajib untuk beberapa jenis ban; ƒ Melakukan pendekatan dengan beberapa industri utama untuk melakukan investasi di Indonesia; ƒ Mengirim surat kepada seluruh Gubernur produsen bahan olahan karet untuk membina petani/industri agar memenuhi SNI crumb rubber; ƒ Bantuan peralatan pembuatan aneka compound untuk peningkatan kualitas produksi barang-barang karet di 25 Bandung, Jawa Barat. 25 25 25

I. Klaster Industri Pulp dan Kertas ™ Pada tahun 2005 telah dibentuk Forum Komunikasi dan telah ditentukan lokus pengembangan klaster industri pulp dan kertas yaitu di Riau yaitu untuk industri pemasok bahan baku dan industri pulp & kertas serta di Jawa Barat untuk diversifikasi industri produk kertas dan percetakan. ™ Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh klaster industri pulp dan kertas adalah: ƒ HTI belum sepenuhnya mampu memasok seluruh kebutuhan bahan baku industri pulp. ƒ Adanya tuduhan penggunaan kayu illegal oleh negara-negara maju, ƒ Meningkatnya harga kertas bekas yang selama ini masih diimpor untuk memenuhi kebutuhan baku industri kertas di dalam negeri. ƒ Munculnya tuduhan dumping dari negara-negara pesaing. ƒ Masih terjadinya tumpang tindih berbagai pungutan termasuk retribusi pemanfaatan hasil hutan. ƒ Munculnya masalah lingkungan karena sebagian preusan belum menerapkan pengelolalan limbah buangan industri yertas yang benar. ƒ Operasi illegal logging yang sebenarnya bertujuan baik, dalam pelaksanaannya seringkali menyebabkan tindakan yang berlebihan ™ Beberapa hal yang telah dilakukan terutama untuk pemecahan masalah adalah: ƒ Melakukan koordinasi secara intensif antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan produsen bahan baku, dan industri Pulp dan kertas. ƒ Pemberdayaan working group melalui FGD (Focused Group Discussions) ƒ Mengupayakan peningkatan efisiensi produksi melalui : penerapan cleaner production, konservasi energi dan menggunakan bahan bakar alternatif yang lebih murah, seperti : batubara, biodiesel, dll. ƒ Melakukan kerjasama dengan Departemen Kehutanan untuk percepatan realisasi tanaman HTI dan penggunaan bibit tanaman dari klon unggul yang memiliki produktivitas tinggi dan waktu panen lebih cepat. ƒ Meningkatkan kolektivitas kertas bekas di dalam negeri. ƒ Mendorong industri pulp dan kertas untuk melakukan pengelolaan lingkungan secara sungguh-sungguh dalam rangka memenuhi standar baku mutu lingkungan yang berlaku. ƒ Meningkatkan kerjasama diantara Industri Pulp dan Kertas nasional melalui wadah Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) untuk melakukan lobi ke berbagai pihak terkait terkait kepentingan Industri Pulp dan Kertas.26 26 26 26 ƒ Penyusunan SOP penanganan limbah industri pulp dan kertas

J. Klaster Industri Mesin dan Peralatan Listrik ™ Pada tahun 2006 telah dilakukan kolaborasi antara para anggota klaster industri mesin/peralatan listrik untuk mendapatkan peta kemampuan dan program pengembangan untuk mendukung Program percepatan pembangunan PLTU Batubara 10.000 MW dan kemandirian pembangunan ketenagalistrikan dalam jangka panjang. ™ Pada tahun 2007 dibangun konsep program pengembangan antar industri, lembaga litbang dan instansi pemerintah terkait lainnya dalam rangka mendukung kemampuan pembuatan turbin oleh industri dalam negeri yang tertuang dalam MOU antara PT NTP, PT Barata Indonesia, PT Pindad, BPPT dan Depperin. ™ Pada saat ini sudah terbentuk kolaborasi antara EPC nasional dengan industri mesin/peraltan listrik khususnya untuk pembangunan PLTU Batubara skala kecil dan menengah utamanya di luar Jawa.

27 27 27 27

K. Klaster Industri Petrokimia ™ Lokus Klaster Industri Petrokimia yaitu Banten untuk industri petrokimia berbasis olefin, Jawa Timur untuk industri petrokimia berbasis aromatik dan Kalimantan Timur untuk industri petrokimia berbasis methane (C1). ™ Pada tahun 2006 telah dilakukan kegiatan sosialisasi klaster industri petrokimia di 3 (tiga) lokus tersebut. Dari hasil sosialisasi tersebut telah terbentuk Forum Komunikasi di Banten dan di Kalimantan Timur. ™ Permasalahan utama industri petrokimia di Banten adalah pasokan bahan baku yang masih impor, infrastruktur dan masih tingginya kebutuhan produk-produk berbasis aromatic. Sedangkan untuk industri petrokimia di Kalimantan Timur permasalahan utamanya adalah kesinambungan pengadaan bahan baku gas bumi. ™ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

Beberapa hal yang telah dilakukan pada tahun 2006 adalah: Peningkatan utilisasi; Penguatan struktur industri petrokimia yang terkait pada semua tingkat dalam rantai nilai (value chain); Meningkatkan kemampuan alih teknologi dengan memanfaatkan lisensi teknologi proses petrokimia C-1, Olefin dan Aromatik yang habis masa lisensinya berdasarkan inovasi teknologi dalam negeri; Mengaplikasikan lisensi teknologi proses industri urea yang dikembangkan bersama pemilik lisensor; Melakukan sinergi dalam penelitian teknologi proses industri polimer seperti alkyd resin, unsaturated polyester resin, polyurethane resin.

™ Beberapa hal yang telah dilakukan pada tahun 2007 adalah: ƒ Mengadakan pertemuan secara intensif antara industri petrokimia hulu dan hilir, pemasok bahan baku dan Pemerintah Daerah. ƒ Pemberdayaan working group melalui FGD (Focused Group Discussions) ƒ Melakukan kajian pengembangan infrastruktur di Banten dan Jawa Timur, ƒ Memfasilitasi pemanfaatan batubara baik sebagai bahan bakar untuk utilitas maupun sebagai bahan baku melalui proses gasifikasi; ƒ Melakukan inisiasi pembentukan Pusat Keunggulan Industri Petrokimia (Center of Excellence for Petrochemical Industry) dalam rangka skema IJEPA. Pusat ini dibentuk untuk meningkatkan daya saing industri petrokimia melalui peningkatan litbang, peningkatan kemampuan SDM dan peningkatan mutu. ƒ Penyusunan blue print pengembangan industri petrokimia; ƒ Pembentukan Pusat Informasi industri petrokimia di Banten. 28 28 28 28

3. Tinjauan Implementasi Pengembangan Industri Unggulan Daerah

29 29

A

2

1

Makanan, Minum an & Tem bakau Industri Pengolahan Kelapa Saw it

2

Industri Pengolahan Kelapa

3

Industri Hasil Laut

4

Industri Pengolahan Kakao

5

Industri Pengolahan Lada

6

Industri Pengolahan Gula Aren

7

Industri Pengolahan Pala

8

Industri Berbasis Tebu/gula

9

Industri Pengolahan Kopi

3

9

4

5

2

6 5

6 4

8

6

7

8

8

6

8

8

8

6

9

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 2

2

3

3

6

3

2 3

3

6 6

NTT Sul a wesi Utara Goro ntalo Sul a wesi Teng ah Sul a wesi Se la tan Sul a wesi Ba ra t Sul a wesi Teng gara Mal u ku Mal u ku U tara Pap u a Irian Jaya Bara t Tota l

1

Industri Pengolahan

Kal im antan Ba ra Kal im t antan T e n gah Kal im antan Se la tan Kal im antan Timu r NTB

Sum a tera U tara Sum atera Bara t Ria u Kep u laua n Riau Lamp ung Jamb i Ben g kul u Sum atera Sel a tan Ban g ka B eli tun g Ban t en DKI J akart a Jawa Bara t Jawa Te ng ah DI Yo gyak arta Jawa Ti mu r Bal i

No

NAD

A. Matriks Industri Pengolahan Komoditi Unggulan Provinsi

6

3

7 3

3

3

5

2

5

1

6

6

4

7 13 4

4

5

4

6

5

8

55

8

2

7

6

6

10

Industri Pengolahan Jagung

7

11

Industri Pengolahan Tepung & Pasta

6

12

Industri Pengolahan Mete

13

Industri Baw ang Merah

14

Industri Pengolahan Makanan Ringan

15

Industri Rokok / Tembakau

16

Industri Garam Beryodium

17

Industri Pengolahan Buah

B 1 2

Tekstil, Barang Kulit & Alas kaki Industri Kulit dan Alas kaki Industri Keraj Sulaman / Tenun

3

Industri Tekstil & Produk Tekstil

9

1 2

5 5

3

6 4

6

4

4

2

2 3

5

4 2

2

51

6

1

7

11

4 9

12

19 2

4 1

34 23

6

3 9

6

6

2 7

53

8

3

2 7

107

6

8 3 5

1

15 6

4

49

7

4 13

5

3

3

5

5

26

3

12 4

22 23

3

34

30 30

C

Barang Kayu & Hasil Hutan Industri Pengolahan Rotan

2

Industri Kerajinan Purun / Anyaman

3

Industri Pengolahan Kayu

4

Industri Gambir

D 1

Pupuk, Kim ia & Barang dari Karet Industri Pengolahan Karet

2

Industri Minyak Atsiri

3

Industri Minyak Jarak

4

Industri Olefin/Petrokimia

E 1

Sem en & Bahan Galian Non Logam Industri Genteng / Batubara

2

Industri Semen

F

Logam dasar, Besi & Baja Industri Barang Logam

G

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 5

9

4

2

6

3 1 7

8

5

4

1

4

1

4

6

1

1 10

3

6

42 12 2

5

1

2 5

9

8

4

3

1

9

6

11

6

61

2

6

9

1

23

4

14

5

5 2

2

5

1

2

1

Alat Angkut, Mesin & Peralatan Industri Perkapalan

4

2

Industri Alsintan

4

38 9

8 6

NTT Sul a wesi Utara Goro ntalo Sul a wesi Teng ah Sul a wesi Se la tan Sul a wesi Ba ra t Sul a wesi Teng gara Mal u ku Mal u ku U tara Pap u a Irian Jaya Bara t Tota l

2

Kal im antan Ba ra Kal im t antan T enga Kal im h antan Se la t a Kal im n antan Timu r NTB

Suma tera U tara Sum atera Bara t Ria u Kep u laua n Riau Lamp ung Jamb i Ben g kul u Sum atera Sel a tan Ban g ka B eli tun g Ban t en DKI J akart a Jawa Bara t Jawa Te ng ah DI Yo gyak arta Jawa Ti mu r Bal i

1

Industri Pengolahan

1

1

NAD

No

2

3

6

6 13

6

1

2

13

15

19

3

Industri Sk. Cadang / Komp. Otomotif

10 4

4

Industri Telematika

1

H 1

Barang lainnya Industri Perhiasan

2

Industri Kreatif

3

Industri Barang Seni

4

Industri Kerajinan Batu Mulia / Perak

5

Industri Kerajinan Gerabah 1 Catatan: 1. Angka di dalam matriks menunjukkan jumlah kabupaten/kota yang memiliki industri pengolahan tertentu di suatu provinsi 2. Kotak yang diarsir merupakan produk prioritas yang akan ditangani dalam w aktu jangka menengah

14 1 1

2

4

5

1

1 1

1

2

1 1

1 2

6

5 9

31 31

B. Produk Unggulan dan Kompetensi Inti Industri pada Beberapa Kabupaten/Kota

32 32

33 33

34 34

35 35

4. Keterkaitan Antara Pengembangan Klaster Industri Prioritas, Industri Unggulan Provinsi dan Kompetensi Inti Industri Kabupaten/Kota Studi Kasus: Kabupaten Padang Pariaman

36 36

A. Klaster Industri Prioritas di Sumatera Barat ™ Sejalan dengan program pengembangan klaster industri kakao, sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 telah dilakukan rencana aksi untuk menunjang program peningkatan mutu biji kakao. Khusus untuk Provinsi Sumatera Barat telah diberikan bantuan mesin dan peralatan pengolahan dan fermentasi biji kakao. ™ Sesuai kegiatan pengembangan klaster industri semen yang dimulai pada tahun 2005, telah dilakukan tahapan diagnostik, sosialisasi dan mobilisasi, disepakati dua lokasi/daerah pengembangan industri semen yaitu Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan.

B. Industri Pengolahan Komoditi Unggulan Sumatera Barat ™ Telah teridentifikasi industri pengolahan komoditi unggulan di provinsi Sumatera Barat, yaitu: ƒ

Industri pengolahan hasil laut (8 kabupaten/kota)

ƒ

Industri pengolahan kakao (6 kabupaten/kota)

ƒ

Industri pengolahan makanan ringan (7 kabupaten/kota)

ƒ

Industri kulit dan alas kaki (1 kabupaten)

ƒ

Industri tekstil dan produk tekstil (9 kabupaten/kota)

ƒ

Industri gambir (7 kabupaten/kota)

ƒ

Industri minyak atsiri (9 kabupaten/kota)

ƒ

Industri minyak jarak (9 kabupaten/kota)

ƒ

Industri semen (5 kabupaten/kota)

ƒ

Industri alsintan (15 kabupaten/kota)

37 37 37 37

C. Penentuan Produk Unggulan Kabupaten Padang Pariaman

DAFTAR PANJANG PRODUK UNGGULAN

• Bordir • Kelapa terpadu • Kakao • Batu bata • Makanan ringan

KRITERIA

DUA PRODUK UNGGULAN PRIORITAS

• Kakao • Pengolahan Kelapa terpadu

NGT/ AHP

SATU PRODUK UNGGULAN FOKUS

RANTAI NILAI

KOMPETENSI INTI INDUSTRI

• Produk Olahan Kakao

FGD/ NGT

AHP & Borda 38 38

D. Rantai Usaha Olahan Kakao Petani Kakao Kakao siap panen

Pengeraman

Dipetik

Diputar tiap hari

kupas

Pisah biji

2-3 hari

Fermen tasi ±4 hari

85-100 biji /bin con

Kelas A Masuk karung goni

Pilah biji

60kg

Dijemur

2-3 hari

Kelas B Lebih besar 100/ biji /bin con

Distributor

Kelompok Tani

Pengumpul Biji Kakao

Koperasi

Pedagang besar

Pasar DN

Pabrik Coklat

Eksportir

Pasar LN

39 39

E. Strategi Pengembangan Industri Kakao di Pariaman

• Fokus

: Industri Pengolahan Kakao

• Kompetensi Inti

: Kemampuan mengolah biji kakao menjadi pasta, lemak, bubuk dan coklat

• Sasaran

: Memberdayakan Masyarakat Lokal

• Tujuan

: Meningkatkan Nilai Tambah di tingkat masyarakat lokal

40 40

F. Road Map Pengembangan Kompetensi Inti Industri Kabupaten Padang Pariaman Strategi

Jangka Pendek

1. Meningkatkan mutu bibit kakao di Kabupaten Meningkatkan Padang Pariaman Pembuatan clone2. Mendapatkan dan meningkatkan dalam clone baru untuk pembuatan clone-clone baru untuk bibit kakao bibit kakao yang yang tahan lama. tahan lama melalui - Kerjasama dengan Lembaga Penelitian perluasan lahan - Menyediakan dan pembudidayaan bibit unggul kakao 3. Penggunaan teknologi pertanian - Pelatihan petani - Memberi pendampingan mulai pra-tanam hingga pasca-panen (menyiapkan lahan, mengatur jarak tanam, memupuk, memelihara, cara dan waktu pemanenan, memilih tanaman antara) - Memberi contoh cara bercocok tanam kakao yang benar (mengadakan demonstration plot) 4. Peningkatan produktivitas lahan : - Penyesuaian sistem bertanam kakao dengan pola bertani masyarakat Padang Pariaman

Jangka Menengah 1. Penggunaan bahan baku berkualitas baik : meningkatkan dalam pembuatan clone-clone baru untuk bibit kakao yang tahan lama melalui perluasan lahan kakao 2. Peningkatan produktivitas lahan: Penggunaan tanaman tumpang sari (Kelapa – Pisang – Kakao) dan tanaman antara yang memaksimumkan penggunaan lahan dengan tetap memelihara kualitas pohon kakao

41 41

Road Map Pengembangan Kompetensi Inti…. (lanjutan)

Strategi

Jangka Pendek

Jangka Menengah

Peningkatan kualitas biji kakao

Peningkatan dari unfermentasi menjadi fermentasi (menyediakan alat permentasi dan pengeringan)

1. Pengawasan kualitas produk kakao produksi Padang Pariaman 2. Sertifikasi kualitas produk kakao Padang Pariaman 3. Inovasi dalam peningkatan kualitas (kerjasama dengan lembaga pengembangan teknologi) 4. Kerjasama dengan balai penelitian dan perguruan tinggi (Baristand Padang, UNAN, IPB)

Penguasaan teknologi pengolahan kualitas tinggi

Mengembangkan kemampuan dalam bidang teknologi produksi sesuai standar -Pelatihan instruktur -Bantuan teknik produksi -Bantuan peralatan

Pembangunan PPC (Pusat Pengembangan Coklat) yang memfasilitasi pengolahan dan pengujian mutu

Memperkenalkan industri coklat Padang Pariaman di dalam negeri/luar negeri

- Promosi kepada buyer di dalam /di luar negeri melalui pameran nasional dan internasional

1. Hubungan perdagangan langsung dengan buyer di dalam/di luar negeri dan dalam negeri

Meningkatkan kemitraan industri kakao dengan para petani kakao

- Membentuk Working Group untuk kakao&produksi kakao - Membentuk jaringan dengan lembagalembaga penelitian – petani dan industri / perguruan tinggi

Pengembangan jaringan dan MOU dengan industri industri produk lanjutan

Mengembangkan industri berbasis coklat pada pangan

Mengembangkan teknologi dengan bantuan Baristan Padang 42 42

2012

2011

2010

Rencana Aksi

2009

No

2008

G. Rencana Aksi Pengembangan Kompetensi Inti Industri Kabupaten Padang Pariaman Stakeholder

2 3 4 5

PUSAT Perumusan Organisasi dan Bisnis Plan PPC (Pusat Pengembangan Coklat) Pembangunan PPC Pembangunan Sekolah Kakao (SMK) Perumusan Kawasan Industri Pembangunan Contoh Pabrik

Depperin Depperin, Depperin, ITB Depperin

6

Perumusan dan Perencanaan Pemusatan Industri

Depperin

7 8 9 10 11 12 13 14 15

Training Instruktur Dan Guru Pembentukan Kelembagaan Kelompok Petani Fasilitasi Magang Peningkatan Mutu Olahan Kakao Peningkatan Kerjasama Dengan Daerah Lain Monitoring Dan Evaluasi Pengembangan Kawasan Industri Pariaman Peranan Bantuan Pemasaran Pengadaan Peralatan Untuk PPC

16

Peningkatan SDM

Askindo,BBIHP,BBIA,IPB Deptan Depperin Baristan,BBIA, BBIHP Depperin,Deptan,BBIHP Depperin Depperin Depdag, Askindo Depperin Depperin,BBIA,BBIHP, Baristan

17

Seminar dan Pameran Internasional kakao/coklat di Padang Pariaman

1

tentang

Depperin, IPB

Depperin, Askindo,BBIA 43 43

1 2 3 4 5 6

DAERAH Perizinan/persyaratan Sekolah Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal untuk SMK Penyediaan Lahan Kawasan Industri Pembangunan Gedung PPC & Kawasan Implementasi Pemasaran Perumusan Kelembagaan Kawasan Industri

7

Badan Promosi Pariaman (pemusatan untuk kakao)

8

10

Fasilitasi Infrastruktur Kawasan Pengadaan Personil (PPC, Kawasan,Badan,Balai, dan Guru) Pendirian Badan/Kawasan Industri

11

Balai Penelitian dan Pengembangan Kakao

9

2012

2011

2010

Rencana Aksi

2009

No

2008

Rencana Aksi Pengembangan Kompetensi Inti… (lanjutan)

Stakeholder Dikora, Bapeda Dikora Koperindag, DPRD Koperindag, Bapeda Koperindag, Askindo Koperindag, DPRD Koperindag, Badan Promosi Padpar Dinas PU, DPRD Koperindag, Bapeda Koperindag, Bapeda Dipertambun, UNAN, Baristan Padang

44 44

Nilai-nilai yang memotori Kunci Sukses Pelaksanaan: I novatif N ilai tambah tinggi D aya saing berkelanjutan O rientasi pasar global N etworking E fisien dan Produktif S inergi antar sektor I ptek A liansi strategis RAPAT KERJA DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN 26 26 –– 29 29 Februari Februari 2008 2008

45 45 45 45

46

46 46