Kabupaten Probolinggo telah menjrusun peta panduan pengembangan kompetensi inti industri Kabupaten Probolinggo;

Ment er i Per i ndust r i an Republ i k l ndonesi a

PERATURAN MENTERI PERI NDUSTRI AN REPUBLI K I NDONESI A NOMOR: 111/ M― I ND/ PER/ 10/ 2014 TENTANG PETA PANDUAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI I NTI I NDUSTRI KABUPATEN PROBOLI NGGO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERI NDUSTRI AN REPUBLI K I NDONESI A, a.

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat

(1)

huruf b Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah menJrusun peta panduan pengembangan kompetensi inti industri Kabupaten b.

Probolinggo; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal

3 ayat

(2)

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, perlu menetapkan peta panduan pengembangan kompetensi inti industri sebagaimana dimaksud dalam huruf a; C.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Kabupaten Probolinggo ;

2.

3.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4a2\; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a3afl; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2OO5-2O25 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aTOOl;

-2

-

Peraturar Menteri Perindustrial RI Nomor : 111/M-IND/PER llOl2Ot4

25 Tahun 2OO7 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik

Undang-Undang Nomor

4

Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4724);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara

5

Republik Indonesia Nomor 5492); 6 Peraturan Pemerintah Nomor 1 7 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 lentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah, Pemerintahan Daerah provinsi, dan pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tah:un 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4Z, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49g7); 9. Peraturan Presiden Nomor 2g Tahun 200g tentang Kebijakan Industri Nasional;

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terathir dengan Peraturan presiden Nomor 55 Tahun 2013; 1 1 . Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 20 10 tentang Kedudukan, T\rgas, dan pungsi Kementerian Negara s_erta Susunan Organisasi, T\rgas, dan Fungsi Esel,on I Kementerian Negara sebagaimana telah belerapa kali diubah terakhir dengan peraturan presiden Nomor 56 Tahun 2013; 12.Keputusan Presiden Nomor B4/p Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II periode Tahun 2OO9-2O14 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan presiden Nomor 54 /P Tahun 2Ol4; 13. Peraturan Menteri perindustrian Nomor i09/M_IND/ PERI LO l2OO9 tentang peta panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Tekstil dan produk 10.

Tekstil;

14.

Peraturan Menteri perindustrian Nomor 131/M_IND/ PER/10/2009 tentang peta panduan (Road. Map)

Pengembangan Klaster Industri Fashion;

-3

-

Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 1 1 1/M-IND/PER I tQ 120t4

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 140/M-IND/ PER|l2l2o11 tentang Peta Panduan (Road Mapl Pengembangan Industri Unggulan Provinsi Jawa Timur; 16. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/ PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja

15.

Kementerian Perindustrian; 17.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/ PERIT l2Ol1 tentang Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;

MEMUTUSKAN: Menet apkan : PERATURAN MENTERI PERI NDUSTRI AN TENTANG PETA PANDUAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI I NTI I NDUSTRI KABUPATEN PROBOLI NGGO. Pasal

1

Menetapkan peta panduan pengembangan kompetensi inti industri Kabupaten Probolinggo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini. つ´

Peta panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan pengembangan industri Kabupaten Probolinggo yang memuat sasaran, strategi, dan rencana aksi pengembangan kompetensi inti industri Kabupaten Probolinggo. Pasal 2

Industri bordir dengan fokus kemampuan mendesain dan memproduksi produk bordir yang berkualitas merupakan

kompetensi inti

industri Kabupaten

sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Probolinggo

1.

Pasal 3

Peta panduan pengembangan kompetensi inti industri Kabupaten Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi:

a. pedoman operasional bagi Aparatur

Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam menunjang pelaksanaan

program pengembangan kompetensi inti industri

b.

secara komplementer dan sinergik; pedoman pengembangan kompetensi

inti industri bagi

pelaku industri bordir dan/atau institusi terkait;

c. pedoman dalam mengkoordinasikan perencanaan kegiatan antar sektor, antar instansi terkait dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota);

di pusat

d. acuan dalam penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan Kabupaten Probolinggo; dan

-4-

Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 1 i 1/M-IND/PER/ lO I 2014

informasidalammenggalangdukungansosial-politis - -atas pelaksanaan kebijakan dan kontrol sosial pengembangan kompetensi inti industri'

e。

Pasal 4 １■

( 2)

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan peta panduan pengembu.tg", kompetensi inti industri Kabupaten brobolinggo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri.

Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur

Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri dapat berkoordinasidengan kementerian/ lembaga terkait. ( 3)

Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan

Industri menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kepada Menteri Perindustrian sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 5

Peraturan Menteri

ini mulai berlaku pada

tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2Ot4 MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd MOHAMAD S. HIDAYAT SALINAN Peraturan Menteri ini disampaikan kepada: 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II; 2. ParaPejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian;

3. Gubernur Jawa Timur; 4. Ketua Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Probolinggo; 5. Bupati Probolinggo; 6. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Perindustrian; 7. Pertinggal. Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian Kepala Biro Hukum dan Organisasi

PRAYONO

LAMPI RAN PERATURAN MENTERI PERI NDUSTRI AN REPUBLI K I NDONESI A NOMt t R : 111/ M I ND/ PER/ 10/ 2014 TANGGAL : 17 0kt ober 2014

PETA PANDUAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI I NTI I NDUSTRI KABUPATEN PROBOLI NGGO

I PENDAHULUAN H. SASARAN I H STRATEGI I V KERANGKA PENGEMBANGAN V. RENCANA AKSI

MENTERI PERI NDUSTRI AN REPUBLI K I NDONESI A, ttd

MOHAMAD S. HI DAYAT Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian Kepala Biro Hukum dan Organisasi

PRAYONO

Lampiran: Peraturan Menteri Perindustrian

RI

Nomor : 111/M-IND/PER/ 10/2014

PETA PANDUAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI INTI INDUSTRI KABUPATEN PROBOLINGGO PENDAHULUAN

Berdasarkan pertimbangan hasil analisa terhadap kondisi dan potensi ekonomi daerah dan potensi pengembangan 5 (lima) tahun ke depan serta keterkaitannya dengan industri penunjang, industri terkait dan industri di kabupaten/kota dan Provinsi Jawa Timur lain, Kabupaten probolinggo menentukan industri bordir dengan fokus kemampuan mendesain d-a=n memproduksi produk bordir yang berkualitas sebagai kompetensi inti industrinya.

alam rangka mengembangkan kompetensi inti industri tersebut, disusun Peta Panduan pengembangan Kompetensi Inti Industri D_

Kabupaten Probolinggo, yang memaparkan sasaran pengembangan yang ingin dicapai, strategi, dan rencana aksinya. SASARAN

Sasaran pengembangan

industri bordir dengan fokus kemampuan . mendesain dan memproduksi produk bordir yang berkualitas terdiri

atas:

a. .Sasaran Jangka Menengah (2O14-2OLgl 1. Terwujudnya jejaring (network) penyediaan bahan baku bordir berkualitas melaui penguatan kelembagaan 2. Meningkatnya mutu dan variasi deJain produk Bordir untuk produk pakaian jadi, Seprei, Kain bahan, Keiudung, S""a"t, G;ti, souvenir, dli 3. Meningkatnya produksi bordir 5 yo per tahun; dan 4. Terpenuhinya kebutuhan produk bordir khas Kab. probolinggo secara nasional b. Sasaran Jangka panjang (2014-2025) 7. Terwujudnya jejaring (network) pemasaran nasional didukung media pemasaran online 2' Terdaftarnya perrindungan HKI untuk desain dan produk bordir Kab. Probolinggo 3. Terciptanya penetrasi pasar pada berbagai pusat_pusat perdagangan pakaian jad (garment) dan kerajinan (handgcraft)skala nasionll. 4' Terdaftarnya perlindungan HKI untuk desain dan produk bordir Kab. Probolinggo

III STRATEGI Berdasarkan kekuatan,.

peiuang dan ancaman, maka

ditempuh strategi sebagai .kelemahan, berikut: a. Pengamanan ketersediaan bahan baku; b. Penguatan SDM; c. Pengembangan produk bordir; d. Pengembangan jejaring pasokan dan pemasaran; dan e. Pengembangan inovasi dan teknologi.

Lampiran: Peraturan Menteri Perindustrian

RI

Nomor : 111/M-IND/PER/ 10/2014

IV KERANGKA PENGEMBANGAN Kerangka pengembangan kompetensi inti industri Kabupaten Probolinggo sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut: I ndust r i Ter kai t Industri Penunjang I ndust r i l nt i pakaian jadi, Industri industri tekstil, benang, Industri bordir Industri Fokus : Kemampudn ,l7endesaln d.an memproduksl produk bordlr gang

industri asesoris, dan industri

industri kerajinan

packa@ng (kertas, plastik,

batik, kerajinan tas, industri alas kaki

berkuolltc.s

a. b. c. d.

Sasaran Jangka Menengah 120L4-20Lal Tenvujudnya jejaring (netuorkl penyediaan bahan baku bordir berkualitas melaui penguatan kelembagaan Meningkatnya mutu dan variasi desain produk Bordir untuk produk pakaian iadi, Seprei, Kain bahan, Kerudung, Sandal, Sepatu, souvenir, dl1 Meningkatnya produksi bordir 5 oZ per tahun; dan Terpenuhinya kebutuhan produk bordir khas Kab. Probolinggo secara nasional

a. b. c.

d.

pintingl

Sasaratr Jangka PanJang l2oL4-2O251 Terwujudnya jejaring lnetuor\ pemasaran nasional didukung media pemasaran online Terdaftarnya perlindungan HKI untuk desain dan produk bordir Kab. Probolinggo Terciptanya penetrasi pasar pada berbagai pusat-pusat perdagangan pakaian jad (garment) dan kerqjinan (handycraft) skala nasional. Terdaftarnya perlindungan HKI untuk desain dan produk bordir Kab. Probolinggo

ａｂ

Strategl

α こ α 〓ｅ ´

■ ｋｌ

Pengamanan ketersediaan bahan baku Penguatan SDM Pengembangan produk bordir Pengembangan jejaring pasokan dan pemasaran Pengembangan inovasi dan teknolosi Pokok-Pokok Rencana Aksi Janska Menengah (2O14-20181 Penetapan Perbup tentang kompetensi inti daerah; Pengembangan kemampuan SDM dibidang desain; Penyiapan tenaga kerja andal dan profesional; Peningkatan ketersediaan bahan baku terutama yang berasal dari dalam negeri; Peningkatan penggunaan teknologi modern; Penguatan kelembagaan dengan pembentukan paguyuban pengrajin bordir; Pembentukan kemitraan dengan industri menengah (Pelangi Sari); Pembukaan shoutroom promosi produk bordir khas Kabupaten Probolinggo; Perluasan pasar dan pemasaran melalui kontak bisnis dan promosi; Pembinaan dan pelatihan; Penyusunan rencana tata ruang klaster; Pembangunan fasilitas pendukung; dan Peningkatan penerapan HKI.

Pokok-Pokok Rencana Aksl Jangka Panjan E l2O L 4-20251 Pengembangan desain, teknologi dan diversifi kasi produk untuk mencapai nilai tambah; Pelatihan manajemen dan kewirausahaan bagi pengrajin dan pelaku usaha; Kaderisasi SDM yang bersinergi dengan dinas Koperasi dan UKM, badan pemberdayaan Masyarakat; dan Pembinaan klaster industri bordir dan pendukungnya

Lampiran

a. a. b. c. d.

Teknologl Pengembangan teknologi bordir; dan

Pasar Peningkatan dan perluasan jaringan pemasaran internasional dan pengembangan merek; Pemanfaatan dan mengamankan pasar dalam negeri; Pembukaan jaringan pemasaran pada segmen target market yang baru; dan Peningkatan promosi untuk produk bordir dibarengi dengan perbaikan mutu

:

Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 111/M-IND/PER/ 10/2014

SDM Pengembangan kemampuan SDM di bidang

a. b.

Penguatan kelembagaan Paguyuban Pengrajin bordir (Aspendir); dan Penguatan kelembagaan klaster Industri bordir.

Kecamatan Pajarakan, Kecamatan Leces

Lampiran

V

RENCANA AKSI Rencana aksi daram rangka pengembangan kompetensi matriks sebagai berikut:

:

Peraturan Menteri perindustrian RI Nomor : 111/M-rND/PER/ tO/2Ot4

inti industri Kabupaten Probolinggo sebagaimana tercantum dalam PEMANGKU KEPENTINGAN

一一一・・・一一・一一一一・一一一一一・一一一・一．．．一一一一

一一一一一一

一一．．

一＾．

一ヽ一一一一

・一一一一一・・・・一一・一一一一

一一一一一一一．．．

・

一一一

一一一ヽ一

・一一・一一

一・一一一一一一一・一一一一・・・一一・＾一一一

一一一一一一一

一一一一ヽヽ

・・・一・一一・一

・一・一一

一一一一

・・・一・ヽ、・一一ヽ・

一一一一・・一一一・一一一・・．

＾一一一一、一・・一一一一一一一一一

・一一一一・一一一

一一・・・・・一一一一一一一一一・・・・一・一＾一

・一一一一・・

一一・一

一一一一一一一・．

・一一ヽ一一一ヽヽヽ・・一一一

・ヽ一一・

・一・一一一

一一一一一．一一・一・一一・一一一一一一一一一一一一一．．

一・一一一一・一

一一ヽ一一・

一一＾＾一一一一

Sekretariat Daerah Kab. Probolinggo, Bappeda Kab. Probolinggo, Dinas Perindag Kab. Probolinggo, Dinas Koperasi dan UKM Kab. Probolinggo, Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Probolinggo

一一一一一一一一・一一一一一一一一・・・・一一一・一・・一一・．．．

Tercantumnya KIID kab. Probolinggo dalam RKPD setiap Dinas Terkait

Bappeda Kab. Probolinggo, Disperindag Kab. Probolinggo, Dinas Koperasi dan UKM Kab. Probolinggo, Bagian Humas Setda Kab. Probolinggo, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Probolinggo, Dekranasda Kab. Probolinggo

・一・一一一一一

c. Mencantumkan program KIID dalam Rencana Kerja Tahunan RKpD

Ditjen PPI Kementerian Perindustrian

・一一・一．

Tersosialisasinya KIID Kabupaten Probolinggo pada seluruh pemangku kepentingan

Kabupaten Probolinggo

一一、一．．．

b. Mensosialisasit
Sekretariat Daerah Kab. Probolinggo, Bappeda Kab. Probolinggo

一ヽ一一一一一一・

Adanya SK Bupati tentang Penetapan KIID Kabupaten Probolinggo

一一一一一一一一・・

a. Menetapkan SK Bupati Probolinggo tentang Penetapan Kompetensi Inti Industri Daerah Kabupaten Probolinggo

Lampiran: Membentuk kelompok kerja pelaksanaan KIID Kabupaten Probolinggo

e. Menguatkan Kelembagaan Asosiasi Pengusaha Bordir Kabupaten Probolinggo

f.

1.2

Evaluasi dan monitoring

PEMBERI AN AKSES PERMO

Kepengurusan Pokja

Sekretariat Daerah Kab. Probolinggo Bappeda Kab. Probolinggo, Dinas Perindag Kab. Probolinggo, Dinas Koperasi dan UKM Kab.

Adanya Aspendir yang dilindungi dengan SK

Dinas Perindag Kab. Probolinggo, Dinas Koperasi dan UKM Kab. Probolinggo, Bappeda Kab. Probolinggo Bappeda Kab. Probolinggo, Dinas Perindag Kab. Probolinggo, Dinas Koperasi dan UKM Kab. Probolinggo

Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 11I/M-IND/PER/ rOl2ol4

Probolinggo

Bupati Tersedianya hasil evaluasi dan perbaikan rencana tindak ke depan yang berkelanjutan

Kementerian Perindustrian

Kadinda Kab. Probolinggo, Perguruan Tinggi

DALAN

a. Melakukan pembinaan kelompok pelaku usaha dalam bentuk koperasi atau KUB

Terbinanya KUB/Koperasi yang terbentuk dengan organisasi yang jelas dan berjalan baik

b. Sosialisasi prosedur legalitas usaha

Pelaku usaha memahami pentingnya legalisasi usaha

Dinas Perindag Kab. Probolinggo, Dinas Koperasidan UKM Kab. Probolinggo, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kab. Probolinggo

Pelaku Usaha

c. Melakukan pendampingan untuk pemenuhan legalitas usaha

Meningkatnya jumlah usaha yang bankable agar mudah mengakses modal

Dinas Perindag Kab. Probolinggo, Dinas Koperasi dan UKM Kab. Probolinggo

Pelaku Usaha Kab. Probolinggo

Deputi bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM Kementerian KUKM


5

Lal npi r an: Per at ur an Ment er i Per i ndust r i an RI

Nomor : 111/ M― I ND/ PER/ 10/ 2014 d. Fasilitasi pemodalan dengan syarat ringan bagi kelompok usaha bordir (koperasi,KUB) oleh perbankan dan non perbankan 2

2. 1

Teraksesnya modal oleh pelaku usaha

Dinas Koperasi dan UKM Kab. Probolinggo

Lembaga keuangan bank dan non bank

一一一一一一

一一一・・

・・一一一・．．．

・一一一・一一・・一・

一一一一一一一・一一一

一一一一一一一一一一一・一・

一一一一・・一一・一

一・・一一一一一一一・一・一一一一一

● ・一

一、一・・・・

一・一一一一・一・

一一一一一

・一．一．

一一一一一一一一一・・

一一・．．

一一・一一一一・．．

一・一一一一一一一一一一一・一一一一一一一・一一．．一一・一

o

一一

emenuhi sel cr a

Probolinggo

一一一一．．一

pasar

Kemenper i n

・一一一一一一．

dan l ■

Di t t en I KM

一一一一・一一一一一一．一

bor di r dal am mut u dan desai n yang ber kual i t as

一一一．一．一．

Adanya tenaga ahli desain bordir yang mensupervisi dan membantu pemasaran secara profesional Adanya pengembangan produk baru yang

一一一一・

o

・・一一一・一

b. Mel akukan pendal npi ngan dan pcmbi naan pr oduksi

一・一一一一・

Aspendir Kab.

kualitas prima

Dinas Perindag Kab. Probolinggo, Dinas Koperasidan UKM Kab. Probolinggo, Disnakertrans Kab. Probolinggo, Bag. Perekonomian Setda Kab. Probolinggo

dalam 1 tahun Adanya SDM usaha bordir yang mempunyai keahlian desain bordir dan produk dengan

．

Kab. Probolinggo

Kab. Probolinggo

・

dan dikuasainya kemampuan desain produk Terselenggaranya pertemuan dengan para desainer 1 kali

・一Ｆ一一● ・︲ ● 一・ ● ■ ヽ一一︲︱に︱一一● 一卜﹂Ｌ一一

PENI NGKATAN KEMAMPUAN SDM PENI NGKATAN PENGUASAAN PRODUKSI SESUAI STANDAR KUALI TAS DAN PENI NGKATAN KEMAMPUAN DESAI N PRODUK Mengadakan pelatihan Ditjen IKM Terselenggaranya Dinas Perindag Kab. Desainer untuk peningkatan pelatihan mengenai Kemenperin Probolinggo, Dinas berskala mutu produksi, desain mutu, perkembangan Koperasi dan UKM Kab. nasional, produk Bordir bagi SDM teknologi bordir dan Probolinggo, Disnakertrans Asosiasi pelaku usaha desain 1 tahun sekali Kab. Probolinggo, Pengusaha bagi 25 pelaku usaha Bag. Perekonomian Setda Bordir (Aspendir)

6

Lampiran 2.2

kewirausahaan dan business planbagi pelaku usaha

b. Melakukan pelatihan dan pendampingan pengelolaan usaha secara profesional

Terselenggaranya pelatihan kewirausahaan dan business plan bagi pelaku usaha Terkuasainya ketrampilan dalam perencanaan bahan baku, produksi, keuangan/pengupahan serta aplikasi IT

Deputi bid. Pengembangan SDM Kemen

KUKM

2.4 PEMBERI AN FASI LI TASI I NOVASI PRODUK UNTUK PELAKI I USAHA a. Melakukan kerjasama Terselenggaranya Balai Besar dengan Perguruan Tinggi pelatihan inovasi produk Tekstil untuk inovasi produk untuk 3Oo/" dan pelaku Kemenperin dan desain untuk usaha pelaku usaha 3.1

Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 111/M-IND/PER/ lOl2Ol4

PENI NGKATAN KEMAMPUAN MANAJ EMEN USAHA

a. Melakukan pelatihan

3

:


Pelaku usaha Kab. Probolinggo


Pelaku usaha Kab. Probolinggo



PENGUATAN」 nJ ARI NG BAHAN BAKU DAN PASAR PEMBANGUNAN J EJ ARI NG BAHAN BAKU a. Mewujudkan kerjasama antar pelaku IKM dalam sentra

Terwujudnya kerjasama antar IKM dalam proses produksi dan pemasaran produk

Dinas Perindag Kab. Probolinggo, Dinas Koperasi dan UKM Kab. Probolinggo, Bappeda Kab. Probolinggo

Asosiasi

b. Menguatkan

Solidnya kelembagaan dalam sentra dan teq'alinnya kerjasama antar sesarna IKM bordir

Dinas Perindag Kab. Probolinggo, Dinas Koperasidan UKM Kab. Probolinggo

Aspendir , Kadinda Kab. Probolinggo, Pelaku Usaha Kab. Probolinggo dan SMESCO

kelembagaan dengan mengintensifkan forum wirausaha dan Asosiasi Pengusaha Bordir Kab. Probolinggo

7

Pengrajin Kab. Probolinggo

Lampi r an: Pcr at ur ar l Ment c五 Pc五 ndust 五 ar l RI Nomor : 111/ M― I ND/ PER/ 10/ 2014 c. Meningkatkan ketersediaan bahan baku yang berasal dari dalam negeri

I kut ser t anya dal am pamer an di t i ngkat

Ditjen IKM Kemenperin, Deputi bid. Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian KUKM

Dinas Perindag Kab. Probolinggo, Dinas Koperasi dan UKM Kab. Probolinggo, Dekranasda Kab. Probolinggo, Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Timur


Produk bordir Kabupaten Probolinggo selalu ada dalam moment dan geraif outlet tekstil dan desainer pakaian jadi nasional


Asosiasi Tekstil Indonesia , pelaku usaha Kab. Probolinggo

c. Melakukan pembuatan profil sentra industri bordir dan pengembangan bzsiness plan di Kab. Probolinggo

Tersedianya profil usaha pertenunan bordir Kabupaten Probolinggo


Kadinda Kab. Probolinggo, Aspendir, pelaku usaha Kab. Probolinggo

d. Melakukan keq'asama pemasaran dengan factory outlet, butik dan shoutroom di kota-kota besar potensial seperti Surabaya, Malang, Yograkarta, Bandung dan

Adanya dokumen MoU pemasaran

Dinas Perindag Kab. Probolinggo, Dinas Koperasidan UKM Kab. Probolinggo


PERLI I ASAN PASAR a. Mengikutsertakan produk bordir dalam pameran dalam momen pameran penting di dalam negeri

Pr ovl nsl J anZa Ti l nur dan Nasi onal r ni ni l na1 2

kal i dal am l t ahun

b. Mengenalkan dan mempromosikan dan kedasama pemasaran

produk bordir

一一一一一・・一一一一・一

Probolinggo ke pasar garrnen dan desainer pakaian jadi nasional

・一一一一・一


一一・一一一

Dinas Perindag Kab. Probolinggo, Dinas Koperasi dan UKM Kab. Probolinggo, Disperindag Provinsi Jawa Timur, Dishutbun Kab. Probolinggo

一一一一一一一一一．

Ditjen IKM, Kemenperin

︱﹁︲︲︱、︲ ■● ヽ︱ヽ︲一︲︲︲︲︱

3. 2

Adanya MoU dengan pemasok bahan baku dalam negeri

Kementerian Perindustrian

Jakarta

￨￨‐

8

■

￨‐

‐￨・

￨

Lampiran e. Membuat uebsite pemasaran dan promosi produk bordir Kabupaten Probolinggo dan pemeliharaannya

Tersedianya website pemasaran dan promosi bordir yang dapat diakses dan dikelola dengan baik


f.

o Adanya MoU terkait


Membentuk kemitraan dengan industri besar dalam bidang pemasaran

o Adanya program magang untuk 3O% pengrajin di industri besar

PENGUATAN TEKNOLOGI I NOVASI

Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 111/M-IND/pERl tO/2Ot4


investasi dan pemasaran dengan pelaku usaha industri

produk

:

pESAI N DAN SARANA PRASARANA Ditjen IKM Dinas Perindag Kab.

a. Memfasilitasi IKM dengan bantuan peralatan produksi yang berteknologi tepat guna untuk meningkatkan kapasitas produksi

Tersedianya mesin produksi pada pelaku usaha prioritas melalui KUB/Koperasi

Kemenperin

Probolinggo, Dinas Koperasi dan UKM Kab. Probolinggo, Bappeda Kab. Probolinggo, Bag. Perekonomian Setda Kab. Probolinggo, Disperindag Provinsi Jawa Timur

b. Memberikan fasilitasi teknik produksi Bordir berkualitas tinggi

Tersedianya produksi bordiryang berkualitas

Ditjen IKM Kemenperin

Dinas Perindag Kab. Probolinggo, Dinas Koperasi dan UKM Kab. Probolinggo, Bappeda Kab. Probolinggo, Bag. Perekonomian Setda Kab. Probolinggo, Disperindag Provinsi Jawa Timur

9


Lampiran:

Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 1 1 1/M-IND/PER/ LO I 2Ol4

Terdapatnya brosur, website untuk promosi bagi pelaku usaha

Ditjen Aplikasi Informatika Kemen Kominfo

Dinas Perindag Kab. Probolinggo, Dinas Koperasi dan UKM Kab. Probolinggo,

Kadinda Kab. Probolinggo, pelaku usaha

d. Melindungi dan fasilitasi hak kekayaan intelektual dengan mendorong kesadaran IKM untuk mendaftarkan merek produknya secara legal

IKM memasarkan produk dengan menggunakan mereknya masing-masing dan tidak terjadi lagi penjiplakan merek perusahaan lain

Klinik HKI

Dinas Perindag Kab. Probolinggo, Dinas Koperasi dan UKM Kab. Probolinggo,

Kadinda Kab.

e. Menyusun rencana tata

Tersedianya dokumen tata ruang klaster

Ditjen PPI

c.

Memberikan fasilitas IT untuk promosi bagi pelaku usaha

ruang klaster industri

f. Membangun shotaroom

untuk pemasaran produk bordir Kabupaten

Kemenperin, Kemenhumham

Perguruan Tinggi, Pelaku Usaha Kab. Probolinggo

Kemenperin

industri

Terbangun shouroomdi titik-titik strategis di Kabupaten Probolinggo

Probolinggo,

Kemendag,


Kadinda Kab. Probolinggo, Perguruan Tinggi di Kab. Probolinggo

Bappeda Kab. Probolinggo

Kemenperin

Probolinggo ditempat strategis g. Meningkatkan sarana penunjuk arah menuju sentra pengembangan dan pemasaran produk

Adanya penunjuk arah menuju sentra

Bappeda Kab. Probolinggo, Dinas PU Bina Marga Kab. Probolinggo

bordir

10


Kabupaten Probolinggo telah menjrusun peta panduan pengembangan kompetensi inti industri Kabupaten Probolinggo;

Recommend Documents