Kabupaten Pekalongan telah menyusun peta panduan pengembangan kompetensi inti industri Kabupaten Pekalongan;

も︶ Ment er i Per i ndust r i an Republ i k l ndonesi a

PERATURAN MENTERI PERI NDUSTRI AN REPUBLI K I NDONESI A NOMOR: 110/ M― I ND/ PER/ 10/ 2014 TENTANG PETA PANDUAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI I NTI I NDUSTRI KABUPATEN PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERI NDUSTRI AN REPUBLI K I NDONESI A,

Menimbang

:

a.

b

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah menyusun peta panduan pengembangan kompetensi inti industri Kabupaten Pekalongan; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal

3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, perlu menetapkan peta panduan pengembangan kompetensi inti industri sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

C

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Kabupaten Pekalongan;

Mengingat :

1.

2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20O4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2OO5-2O25 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

-2

-

Peraturan Menteri Perindustrial RI Nomor : 110/M-IND/PERI 10l2Ol4

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2Ol4

tentang

Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO7 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724\;

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O9 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987); 9. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebij akan Industri Nasional; 10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013; 1 1 . Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, T\rgas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013; 12.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II periode Tahun 2OO9-2O14 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan presiden Nomor 54 lP Tahlun 2Ol4; 13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 109/M-IND/

PER/10/2009 tentang Peta Panduan (Road Mapl Pengembangan Klaster Industri tekstil dan produk

Tekstil 14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 131/M-IND/

PER/10/2009 tentang Peta Panduan (Road Mapl Pengembangan Klaster Industri Fashion

15.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 139/M-IND/ PERI 12 l2OI1 tentang Peta Panduan (Rood Mapl Pengembangan Industri Unggulan provinsi Jawa

Tengah;

-3 16.

-

Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 1 10/M-IND/PERI lO I 2014

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/ PER/ 10/2O1O tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

17.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/ PER|T l2Ol l tentang Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di

Lingkungan Kementerian Perindustrian; MEMUTUSI(AN:

MenetapKan

:

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PETA PANDUAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI INTI INDUSTRI KABUPATEN PEKALONGAN. Pasal

1

(1) Menetapkan peta panduan pengembangan kompetensi inti industri Kabupaten pekalongan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan Menteri ini.

(21 Peta panduan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)

merupakan dokumen perencanaan pengembangan industri Kabupaten Pekalongan yang memuat sasaran, strategi, dan rencana aksi pengembangan kompetensi inti industri Kabupaten Pekalongan. Pasal 2

Industri tenun dengan fokus kemampuan menghasilkan desain dan produk tenun ATBM yang berkuaiitas dan bernilai seni tinggi merupakan kompetensi inti industri Kabupaten Pekalongan sebagaimani dimaksud dalam Pasal

1.

Pasal 3

Peta panduan pengembangan kompetensi inti industri Kabupaten Pekalongan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 menjadi;

a. pedoman operasional bagi Aparatur

pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam menunjang pelaksanaan

program pengembangan kompetensi inti industri

b.

secara komplementer dan sinergik; pedoman pengembangan kompetensi inti industri bagi pelaku industri tenun dan/atau institusi terkait;

c. pedoman dalam mengkoordinasikan perencanaan d. e.

kegiatan antar sektor, antar instansi terkait di pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota); acuan dalam peny'usunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan Kabupaten pekalongan; dan informasi dalam menggalang dukungan sosial_politis dan kontrol sosial atas pelaksanaan kebijakan pengembangan kompetensi inti industri.

-4-

Peraturan Menteri Perindustriarr RI Nomor : 1 10/M-IND/PER/ lO I 2Ol4

Pasal 4

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan peta panduan pengembangan kompetensi inti industri Kabupaten Pekalongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri. ( 2)

( 3)

Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur

Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri dapat berkoordinasi dengan kementerian/ lembaga terkait. Direktur Jenderal Pengembangan perwilayahan Industri menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kepada Menteri Perindustrian sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun. Pasal 5

Peraturan Menteri ditetapkan.

mulai berlaku pada

tanggal

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal l7 Oktober 2014 MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd MOHAMAD S. HIDAYAT SALINAN Peraturan Menteri ini disampaikan kepada: 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II; 2. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian perindustrian; 3. Gubernur Jawa Tengah; 4. Ketua Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten pekalongan; 5. Bupati Pekalongan; 6. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian perindustrian; 7. Pertinggal.

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian Kepala Biro Hukum dan Organisasi

b

PRAYONO

LAMPI RAN PERATURAN MENTERI PERI NDUSTRI AN REPUBLI K I NDONESI A NOMOR : 110/ M― I ND/ PER/ 10/ 2014 TANGGAL : 17 0kt obcr 2014

PETA PANDUAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI I NTI I NDUSTRI KABUPATEN PEKALONGAN

I. PENDAHULUAN H SASARAN I H. STRATEGI I V. KERANGKA PENGEMBANGAN V RENCANA AKSI

MENTERI PERI NDUSTRI AN REPUBLI K I NDONESI A, ttd

MOHAMAD S HI DAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian Kepala Biro Hukum dan Organisasi

PRAYONO

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 110/M-IND/PER/ 10/2014 PETA PANDUAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI INTI INDUSTRI KABUPATEN PEKALONGAN PENDAHULUAN

Berdasarkan pertimbangan hasil analisa terhadap kondisi dan potensi ekonomi daerah dan potensi pengembangan 5 (lima) tahun ke depan serta keterkaitannya dengan industri penunjang, industri terkait dan industri di kabupaten/kota dan provinsi lain, Kabupaten Pekalongan menentukan industri tenun dengan fokus menghasilkan desain dan produk tenun ATBM yang berkualitas dan bernilai seni tinggi sebagai kompetensi inti industrinya. Dalam rangka mengembangkan kompetensi inti industri tersebut, disusun Peta Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Kabupaten Pekalongan, yang memaparkan sasaran pengembangan yang ingin dicapai, strategi, dan rencana aksinya. SASARAN

Sasaran pengembangan industri tenun dengan fokus kemampuan menghasilkan desain dan produk tenun ATBM yang berkualitas dan bernilai seni tinggi terdiri atas:

a.

Sasaran Jangka Menengah {2014-2018\

Terpenuhinya pasar kerajinan tenun ATBM dari 3.000.000 meter menjadi 6.600.000 meter atau dari 25o/o menjadi 55%; 2. Meningkatnya mutu dan desain produk tenun ATBM baik kerajinan maupun bahan sutera; 3. Adanya peningkatan kerjasama dengan pembeli dalam rangka pengembangan pasar nasional dan internasional; dan 4. Meningkatnya nilai ekspor sekitar 5o/o per tahun. 1.

b. Sasaran Jangka Panjang (2014-2025\ Meningkatnya volume produk Kerajinan tenun ATBM dari bahan sutera ATBM sekitar 10% per tahun dari kebutuhan pasar yang ada; 2. Tumbuhnya unit usaha baru sekitar 2oh per tahun; 3. Meningkatnya nilai ekspor sekitar 10%o per tahun; dan 4. Meningkatnya daya saing produk kerajinan tenun ATBM. 1.

III STRATEGI Berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang ditempuh strategi sebagai berikut:

dan ancaman, maka

ａｂｃｄ

Penguatan kelembagaan; Peningkatan kemampuan SDM; Penguatan jejaring bahan baku - Pasar; dan Penguatan teknologi inovasi produk, desain dan sarana prasarana.

W KERANGKA PENGEMBANGAN Kerangka pengembangan kompetensi inti industri Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 110/M-IND/PER/ lOl2Ol4 I ndust r i l nt i

I ndust r i t enun

Fokus: Kemα mp“ α ■ Mengた α si こたα n Desα : ■ Pr od“ た Ter L凛 ■ yα ng ber た ■ α : i t α s dα ■ ber ■ se■ i t i nggi たたα s Peた α : o■ α α ■

αα ■

Industrl Penun-iang

Industri Terkait

Industri pemintalan benang sutera, cotton dan polgester, industri asesoris, industri bahan pewarna alami

Industri industri industri industri

pakaian jadi, kerajinan batik, kerajinan tas, alas kaki

1: α :

Sasar an J angka Menengah 12014‐ 20181 a. Terpenuhinya pasar kerajinan tenun ATBM dari 3.000.000 meter menjadi 6.600.000 meter atau dari 25% menjadi

Sasar an J angka Pat t ang 12014‐ 20251 a. Meningkatnya volume produk Kerajinan ATBM dari Bahan Sutera ATBM sekitar lO%o per tahun dari kebutuhan pasar yang ada; b. Tumbuhnya unit usaha baru sekitar 27o per tahun; c. Meningkatnya nilai ekspor sekitar 107o per tahun; dan d. Meningkatnya daya saing produk kerajinan ATBM.

55%o;

b. Meningkatnya mutu dan desain produk tenun ATBM baik kerajinan maupun bahan sutera

c. Adanya peningkatan kerjasama dengan pembeli dalam rangka pengembangan pasar internasional; dan d. Meningkatnya nilai ekspor sekitar 5o/o per tahun.

STRATEGI a. Penguatan kelembagaan; b. Peningkatan kemampuan SDM; c. Penguatan jejaring bahan baku - Pasar; dan d. Penguatan teknologi inovasi produk, desain dan sarana prasarana. Pokok-Pokok Rencana Aksi Pokok-Pokok Rencana Aksi Janska Menengah I2Ol4-2OLal Janska Panians I2OL4-2O261 a. Pengembangan kemampuan SDM a. Pengembangan desain, teknologi dan dibidang desain; diversifikasi produk untuk mencapai nilai b.

C.

d.

C.

Penyiapan tenaga kerja amdal dan profesional; Peningkatan ketersediaan bahan baku terutama yang berasal dari dalam negeri; Peningkatan penggunaan teknologi moder n; Pembent ukan asosi asi pengr t t i n tenun

tambah; b. Pelatihan ekspor-impor; c. Pemberian insentif kepada industri besar yang meningkatkan kemitraan dengan IKM; dan d. Pembinaan klaster Industri TPT.

ATBA/ 1;

i

Pcmbcnt ukan kenl i t r aan dengan industri besar;

g.

h. ｉ．．Ｊ．ｋ

Pembukaan showroom promosi produk tenun ATBM Kab. Pekalongan; Workshop pengembangan dan penumbuhan industri pertenunan ATBM; Penyusunan rencana tata ruang klaster; Pembangunan fasilitas pendukung; Studi identifikasi dan revitalisasi peraturan perundangan IKM; dan Peningkatan perlindungan HKI. Unsur Penunjang

Teknologi

SDM Pengembangan kemampuan SDM di bidang teknologi produksi dan desain produk.

a. Pengembangan teknologi ATBM; dan

b. Pengembangan

teknologi informasi.

Infrastruktur

Pasar

a. Peningkatan dan memperluas jaringan pemasaran internasional dan pengembangan merk; b. Pemanfaatan dan Pengamanan pasar dalam negeri c. Pembukaan jaringan pemasaran pada segmen target market vang baru: dan 2

a. Pengembangan kelembagaan KUB

Kerajinan ATBM Kabupaten Pekalongan; dan b. Penguatan kelembagaan klaster Industri Pertenunan ATM dan ATBM.

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 110/M-IND/PER/ lOl2Ol4 d. Peningkatan promosi untuk produk kerajinan ATBM dibarengi dengan perbaikan mutu packaqing, brand dan logo produk. Lokasi Pengembangan Kecamatan Buaran, Kecamatan Tirto

3

Lal npi r an Pcr at ur an Ment e五 Per i ndust r i an RI Nomor : 110/ M― I ND/ PER/ 10/ 2014

V RENCANA AKSI Rcncana aksi dal ar n r angka pengcmbangan kompet ensi i nt i i ndust r i Kabupat en Pekal ongan sebagai l nana t crcant um dal am mat r i ks sebagai ber i kut :

PEMANGKU KEPENTI NGAN No

RENCANA AKSI

I NDI KATOR

2014 PUSAT

1 1. 1

DAERAH

2015

2016

LAI NNYA

PENGUATAN KELEMBAGAAN PELENGKAPAN LEGALI TAS DAN PEMBENTUKAN POKJ A a. Menetapkan Peraturan

Daerah Kabupaten Pekalongan / SK Bupati Pekalongan tentang Penetapan Kompetensi Inti Industri Daerah Kabupaten Pekalongan b. Mensosialisasikan KIID

Kabupaten Pekalongan

Adanya Peraturan Daerah/ SK Bupati tentang Penetapan KIID Kabupaten Pekalongan

Kementerian Perindustrian

々ドヽヽヽミ

Bappeda Kabupaten Pekalongan, Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Pekalongan, Bagian Humas Setda Kabupaten Pekalongan, Dinas Pariwisata Kab. Pekalongan, Pemuda dan Olahraga Kab. Pekalongan, Dekranasda Kab. Pekalongan

■ミヽミ

Tersosialisasinya KIID Kabupaten Pekalongan pada seluruh pemangku kepentingan

Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan, Bappeda Kabupaten Pekalongan

ミ慇ミ c. Mencantumkan program

Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan, Bappeda Kabupaten Pekalongan, Dinas Perindagkop dan 4

● ヽ一

KIID dalam Rencana Kerja Tahunan RKPD

Tercantumnya KIID Kab. Pekalongan dalam RKPD setiap Dinas Terkait

2017

2018

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian

RI

Nomor : 1IO/M-IND/PER/ lOl2Ot4 No

PEMANGKU KEPENTI NGAN RENCANA AKSI

I NDI KATOR

2014 PUSAT

DAERAH

LAI NNYA

UMKM, Dinas Pariwisata Kabupaten Pekalongan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pekalongan d. Membentuk kelompok

kerja pelaksanaan KIID Kabupaten Pekalongan

e. Membentuk Asosiasi

Pengrajin ATBM Kabupaten Pekalongan

f. Evaluasi dan monitoring

Terbentuknya kepengurusan Pokja Kab. Pekalongan

Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan, Bappeda Kabupaten Pekalongan, Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Pekalongan

Adanya asosiasi pengra-jin tenun ATBM yang dilindungi dengan SK Bupati

Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Pekalongan, Bappeda Kabupaten Pekalongan

Terselenggara pertemuan antara stakeholder I kali per 6

Kemenperin

Bappeda Kabupaten Pekalongan, Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Pekalongan

Deputi bidang

Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Pekalongan

bulan 1. 2

Kadinda Kabupaten Pekalongan, Perguruan Tinggi

PEMBERI AN AKSES PERMODALAN a. Melakukan pembinaan

kelompok pelaku usaha dalam bentuk koperasi atau KUB b. Sosialisasi prosedur

legalitas usaha

Terbinanya KUB/Koperasi yang terbentuk dengan organisasi yang jelas dan berjalan baik Pelaku usaha memahami pentingnya leealisasi usaha

Kelembagaan Koperasi dan UKM Kementrian KUKM

Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten 5

Pel aku Usaha

2015

2016

2017

2018


RI

Nomor : 1IO/M-IND/PER/ lOl2Ol4

PEMANGKU KEPENTI NGAN No

RENCANA AKSI

I NDI KATOR

2014 PUSAT

DAERAH

2015

2016

2017

LAI NNYA

Pekalongan, Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Pekalongan c. Melakukan pendampingan untuk pemenuhan legalitas usaha

Meningkatnya jumlah usaha yang memenuhi legalitas usaha


Pelaku Usaha Kabupaten Pekalongan

d. Fasilitasi pemodalan

Teraksesnya modal oleh pelaku usaha


Lembaga keuangan

dengan syarat ringan bagi kelompok IKM Pertenunan ATBM (koperasi, KUB) oleh Perbankan dan non perbankan 2

2.L

￨

bank dan non bank

PENI NGKATAN KEMAMPUAN SDM PENI NGKATAN PENGUASAAN PRODUKSI SESUAI STANDAR KUALI TAS DAN PENI NGKATAN KEMAMPUAN DESAI N PRODUK a. Mengadakan pelatihan

produksi, desain produk pertenunan ATBM Sutra Jacquard bagi SDM Pelaku usaha

b. Mengadakan pelatihan

desain dan diversifikasi produk pertenunan ATBM

Terselenggaranya pelatihan mengenai perkembangan teknologi ATBM dan

Ditjen IKM Kemenperin

Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Pekalongan, Dinsosnakertans Kabupaten Pekalongan, Bag. Perekonomian Setda Kabupaten Pekalongan


Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Pekalonsan.

desain

1 tahun sekali bagi .25 pelaku usaha dan dikuasainya kemampuan desain produk Terselenggaranya pertemuan dengan para desainer 1 kali dalam setahun Terselenggaranya pelatihan mengenai perkembangan teknoloei

6

ヽ日

2018


RI

Nomor : 1IO/M-IND/PER/ lOl2Ol4 PEMANGKU KEPENTI NGAN No

RENCANA AKSI

I NDI KATOR

2014 PUSAT

Akar Wangi dan Enceng Gondok bagi SDM Pelaku usaha

ATBM dan desain 1 tahun sekali bagi .25 pelaku usaha dan dikuasainya kemampuan desain

produk

c. Melakukan pendampingan

.

2.3

一一一一一一一一一一・・・

pelatihan dan pendampingan pengelolaan usaha secara profesional

b. Mengadakan

pelatihan kewirausahaan dan bisnis ptan bagi pelaku usaha Terkuasainya keterampilan dalam perencanaan bahan baku, produksi, keuangan/pengupahan serta aplikasi IT

kewirausahaan dan bisnisplan bagi pelaku usaha

一・一一一一一一一一一一一一一・・一一一

PENI NGKATAN KEMAMPUAN MANAJ EMEN USAHA a. Mengadakan pelatihan Terselenggaranya

一一一一一一一一一一一一一一一．・

2.2


Dinsosnakertans Kabupaten Pekalongan, Bag. Perekonomian Setda Kabupaten Pekalongan Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Pekalongan, Dinsosnakertans Kabupaten Pekalongan, Bag. Perekonomian Setda Kabupaten Pekalongan

o

Adanya tenaga ahli desain tenun ATBM sutra dan akar wangi dan enceng gondok yang mensupervisi dan membantu pemasaran secara profesional Adanya diversifikasi produk baru yang dapat dipasarkan

Deputi bid. Pengembangan SDM Kemen







KUKM

PEMBERI AN FASI LI TASI I NOVASI PRODUK UNTUK PELAKU USAHA a. Melakukan kerjasama

dengan Perguruan Tinggi untuk inovasi produk dan

Terselenggaranya pelatihan inovasi produk untuk 30% dari pelaku usaha dan adanya Mou

2015

LAI NNYA

一一一一一一一・一・一一・・

dan pembinaan produksi tenun ATBM Sutra dan tenun ATBM Akar wangi enceng Gondok dalam mutu dan desain yang berkualitas dan memenuhi selera pasar

DAERAH

Balai Besar Tekstil Kemenperin

7

2016

2017

2018

Lar npi r an Pcr at ur an NI l ent e五 Per i ndust r i an RI

Nomor : 110/ M― I ND/ PER/ 10/ 2014 PEMANGKU KEPENTI NGAN No

RENCANA AKSI

I NDI KATOR

2014 PUSAT

desain 3

3. 1

antar pelaku IKM dalam sentra

b. Menguatkan kelembagaan

dengan mengintensifkan forum wirausaha dan Asosiasi Pengrajin ATBM Pekalongan c. Meningkatkan

ketersediaan bahan baku yang berasal dari dalam negeri

3. 2

b. Mengenalkan dan

2016

PASAR

Terwujudnya kerjasama antar IKM dalam proses produksi dan pemasaran produk Solidnya kelembagaan dalam sentra dan terjalinnya kerjasama antar sesama IKM ATBM Adanya MOU dengan pemasok bahan baku dalam negeri untuk benang sutera dan enceng gondok

MELAKUKAN PERLUASAN PASAR a. Mengikutsertakan produk Produk tenun ATBM tenun ATBM dalam Kab. Pekalongan ikut pamer€rn dalam momen pameran penting di dalam negeri

2015

LAI NNYA

kerjasama

PENGUATAN J nJ ARI NG BAHAN BAKU… PEMBANGUNAN J t t ARI NG BAHAN BAKU a. Mewujudkan kerjasama

DAERAH

serta dalam pameran di tingkat Propinsi dan Nasional minimal2x dalam setahun

Produk pertenunan

Di 」 en

I KM

KemenpeHn

Di J en I KM Kel l nenpeHn; Deput i bi d.

Pemasar an dan ngan Usaha Kel nent Han KUKM

」ar i


Asosiasi Pengrajin Kabupaten Pekalongan


Asosiasi, Kadinda Kabupaten Pekalongan, Pelaku Usaha dan SMESCO Kabupaten Pekalongan Pelaku Usaha Kabupaten Pekalongan

Disperindag Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Pekalongan, Dishutbun Kabupaten Pekalongan

Disperindag Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Pekalongan, Dekranasda Kabupaten Pekalongan Dinas Perindaekop 8

ミ


Asosi asi Tckst i l

目

2017

2018


RI

Nomor : 110/M-IND/PER/ LOl2Ot4

No


I NDI KATOR

2014 PUSAT

mempromosikan dan kerjasama pemasaran produk pertenunan ATBM Pekalongan ke pasar tekstil dan desainer pakaian jadi nasional

c. Melakukan pembuatan

profil sentra industri tenun ATBM

DAERAH

2015

2016

2018

2017

LAI NNYA

ATBM Kabupaten Pekalongan selalu ada dalam moment dan gerai/outlet Tekstil dan desainer pakaian Jadi Nasional

dan UMKM Kabupaten Pekalongan

Indonesia, Pelaku Usaha Kabupaten Pekalongan

Tersedianya profil usaha tenun ATBM kabupaten Pekalongan


Kadinda Kabupaten Pekalongan, Asosiasi, Pelaku Usaha

Perindagkop dan UMKM Kabupaten Pekalongan

Kadinda Kabupaten Pekalongan, Asosiasi

Tersedianya utebsite pemasaran dan promosi tenun ATBM yang dapat diakses dan dikelola dengan baik


Kadinda Kabupaten Pekalongan, Asosiasi, pelaku usaha Kabupaten Pekalongan

o


Kadinda Kabupaten Pekalongan, Asosiasi, pelaku usaha Kabupaten Pekalongan

pengembangan businessplan di Kab Pekalongan d. Melakukan kerl'asama

pemasaran dengan factory outlet, butik dan shoutroom di Kota-kota besar potensial seperti Jawa Tengah, Yoryakarta, Bandung dan Jakarta e. Membuat utebsite

pemasaran dan promosi produk tenun ATBM kabupaten Pekalongan dan pemeliharaannya

f. Membentuk kemitraan

Adanya dokumen MoU pemasaran

dengan industri besar dalam bidang pemasaran

produk

o

Adanya MoU terkait investasi dan pemasaran dengan pelaku usaha

industri

Kemenperin

Adanva Drosram 9

■■

￨￨

Lal npi r an Per at ur ar l Mcnt ed Per i ndust r i an RI

Nomor : 110/ M― I ND/ PER/ 10/ 2014 PEMANGKU KEPENTI NGAN RENCANA AKSI

No

I NDI KATOR

2014 PUSAT

DAERAH

2015

2016

LAI NNYA

magang untuk 307o pengrajin di Industri besar 4

・・．一・一一一

Ditjen IKM

Tersedianya produksi pertenunan ATBM yang berkualitas

Ditjen IKM

Tersedianya klinik desain sebagai tempat untuk mengembangkan dan eksplorasi desain

Membangun pusat desain

Bappeda Kabupaten Pekalongan, Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten, Bag. Perekonomian Setda Kabupaten Pekalongan, Dinperindag Prov Jawa Tengah

・・一一一一・

Kemenperin

produksi pada pelaku usaha prioritas melalui KUB/Koperasi

bantuan peralatan produksi yang berteknologi tepat guna untuk meningkatkan kapasitas produksi

・一一一 ●一

PENGUATAN TEKNOLOGI I NOVASI PRODUK, DESAI N DAN SARANA PRASARANA a. Memfasilitasi IKM dengan Tersedianya mesin Ditjen IKM

b.

Mcl nbc五 kan f asi l i t asi t ckni k pr oduksi t enun

ATBM Sut r a dan akar wangi enceng gondok ber kual i t as

Kemenperin

Kemenperin

Bappeda Kabupaten Pekalongan, Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten, Bag. Perekonomian Setda Kabupaten Pekalongan, Dinperindag Prov Jawa Tengah Bappeda Kabupaten Pekalongan, Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten, Bag. Perekonomian Setda Kabupaten Pekalongan, Dinperindag Prov Jawa Tengah ￨￨￨￨ヽ

10

￨￨￨

2017

2018

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 110/M-IND/PER/ tO/2Ot4


No

d.

2014 PUSAT

DAERAH

Terdapatnya brosur, utebsite untuk promosi bagi pelaku usaha

Ditjen Aplikasi Informatika Kemen


Melindungi dan fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual khususnya merek produknya secara legal

Terciptanya merek produk tenun ATBM milik pengusaha di Kab. Pekalongan

Klinik HKI Kemenperin dan Di{en HKI Kemenhumham


Menyusun rencana tata ruang klaster industri

Tersedianya dokumen tata ruang klaster

Ditjen PPI,

Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Pekalongan, Bappeda Kabupaten Pekalongan

Memberikan fasilitas IT untuk promosi bagi pelaku usaha

e.

I NDI KATOR

Kominfo

Kemenperin

industri

g. Membangun shotr,room untuk pemasaran produk pertenunan ATBM Kabupaten Pekalongan ditempat strategis

h. Meningkatkan sarana penunjuk arah menuju sentra pengembangan dan pemasaran produk pertenunan ATBM

Terbangunnya showroom di titik titik strategis di kabupaten Pekalongan

Adanya penunjuk arah menuju sentra

Kemendag,

Kemenperin

LAINNYA

Kadinda Kabupaten Pekalongan, Pelaku Usaha Kabupaten Pekalongan Kadinda Kabupaten Pekalongan, Perguruan Tinggi, Pelaku Usaha Kabupaten Pekalongan Kadinda Kabupaten Pekalongan, Perguruan Tinggi Kabupaten Pekalongan

Bappeda Kabupaten Pekalongan

Bappeda Kabupaten Pekalongan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Pekalongan


2015

2016

2017

2018

Kabupaten Pekalongan telah menyusun peta panduan pengembangan kompetensi inti industri Kabupaten Pekalongan;

Recommend Documents