PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR
5
TAHUN 2008
TENTANG PERIZINAN SARANA DAN PELAYANAN KESEHATAN SERTA SERTIFIKASI LAIK SEHAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PEKALONGAN, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, maka partisipasi masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan perlu dilakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan melalui pemberian izin dan sertifikasi laik sehat; b. bahwa dengan adanya penambahan beberapa jenis perizinan sarana dan pelayanan kesehatan dan perkembangan peraturan di bidang pelayanan Kesehatan, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pelayanan
Kesehatan
Swasta
untuk
disesuaikan
dengan
perkembangan sekarang; c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang
Perizinan Sarana dan Pelayanan Kesehatan, serta Sertifikasi Laik Sehat. Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah– daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang
Pembentukan
Daerah-daerah
Kabupaten
dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495); 5. Undang-Undang
Nomor
10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
2
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan
dan
Penyebarluasan
Peraturan
PerUndanga-
Undangan; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2004 Nomor 7 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Penyidik
Pegawai
Negeri
Sipil
(Lembaran
Daerah
Kabupaten
Pekalongan Tahun 2006 Nomor 9).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN dan BUPATI PEKALONGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN
DAERAH
TENTANG
PERIZINAN
SARANA
DAN
PELAYANAN KESEHATAN SERTA SERTIFIKASI LAIK SEHAT.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Pekalongan. 4. Dinas
adalah
Dinas
yang
membidangi
Kesehatan
Kabupaten
Pekalongan. 5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firm, kongsi,koperasi,yayasan,dana pensiun, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lain.
3
6. Pelayanan Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang dikelola oleh Pemerintah atau oleh badan/perorangan. 7. Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau oleh badan/perorangan. 8. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan adalah merupakan bagian integral dan jaringan Pelayanan Medik yang diselenggarakan oleh Pemerintah, perorangan, kelompok atau Yayasan yang meliputi upaya promotif, preventif kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan. 9. Pelayanan Medik Dasar adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan maksimal dokter umum atau dokter gigi. 10. Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. 11. Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 12. Praktik dokter perorangan adalah penyelenggaraan pelayanan medik oleh seorang dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik. 13. Praktik dokter berkelompok adalah penyelenggaraan pelayanan medik secara bersama oleh dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dengan atau tanpa penunjang medik. 14. Praktik Keperawatan adalah tindakan mandiri Perawat Profesional dalam memberikan asuhan keparawatan sesuai dengan standar asuhan keperawatan yang ditetapkan oleh organisasi profesi. 15. Praktik keperawatan berkelompok adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara bersama-sama oleh sekelompok perawat yang diselenggarakan oleh lembaga atau organisasi yang berbadan hukum. 16. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. 17. Praktik Bidan adalah serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Bidan kepada pasien (individu, keluarga dan masyarakat) sesuai dengan kewenangan dan kemampuannya. 18. Bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan bidan yang telah diakui Pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 19. Balai Pengobatan adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar secara rawat jalan.
4
20. Rumah Bersalin adalah tempat yang menyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, bersalin dan masa nifas fisiologis termasuk pelayanan Keluarga Berencana serta perawatan bayi baru lahir, dilaksanakan dalam bentuk rawat jalan dan rawat inap dengan maksimal 15 (lima belas) tempat tidur. 21. Pondok Bersalin adalah tempat yang menyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, bersalin dan masa nifas fisiologis termasuk pelayanan Keluarga Berencana serta perawatan bayi baru lahir, dilaksanakan dalam bentuk rawat jalan dan rawat inap dengan maksimal 2 (dua) tempat tidur 22. Toko obat (pedagang eceran obat) adalah orang atau Badan Hukum Indonesia yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obatan bebas dan obat-obatan bebas terbatas (daftar W / Waarschuring = peringatan) untuk dijual secara eceran di tempat tertentu sebagaimana tercantum dalam surat izin. 23. Optikal adalah sarana kesehatan yangmenyelenggarakan pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kacamata, koreksi dan/atau lensa kontak. 24. Apotek
adalah
suatu
tempat
tertentu
dilakukannya
pekerjaan
kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. 25. Pengobat Tradisional (Battra) adalah seseorang yang diakui dan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai orang yang mampu melakukan pengobatan secara tradisional. 26. Pengobatan Tradisional adalah suatu upaya kesehatan dengan cara lain dari ilmu kedokteran dan berdasarkan pengetahuan yang diteruskan secara lisan maupun tulisan yang berasal dari Indonesia atau luar Indonesia yang metodenya telah dikaji, diteliti dan diuji bahwa aman dan bermanfaat bagi kesehatan manusia. 27. Akupunturis adalah pengobatan
yang dalam pelayanan kesehatan
menggunakan cara tusuk jarum dan atau alat lain dalam prinsip yang berasaskan falsafah alamiah. 28. Apoteker adalah Sarjana Farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker, mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai Apoteker. 29. Apoteker Pengelola Apotek adalah apoteker yang telah diberi Surat Izin Apotek. 30. Fisioterapis adalah seseorang yang telah memiliki ijazah sarjana muda atau sarjana fisioterapi dan atau mendapat pendidikan fisioterapi lainnya.
5
31. Refraksionis optisien adalah seorang yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan refraksionis dan mendapat ijazah dari pendidikannya tersebut. 32. Tekhniker gigi adalah seorang yang telah mengikuti pendidikan menengah perawat gigi jurusan teknik gigi. 33. Sanitarian adalah tenaga kesehatan lingkungan berpendidikan minimal sarjana (S1) yang telah mendapatkan pelatihan di bidang sanitasi. 34. Klinik Kecantikan Estetika adalah satu sarana pelayanan kesehatan (praktik dokter perorangan/berkelompok) yang bersifat rawat jalan dengan menyediakan jasa pelayanan medik (konsultasi, pemeriksaan, pengobatan
dan
tindakan
medik)
untuk
mengatasi
berbagai
kondisi/penyakit yang terkait dengan kecantikan (estetika penampilan) seseorang, yang dilakukan oleh tenaga medik (dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis) sesuai keahlian dan kewenangannya. 35. Klinik Fisioterapi adalah sarana penyelenggaraan pelayanan fisioterapi. 36. Laik sehat (laik hygiene sanitasi) hotel, rumah makan dan restoran, jasa boga, salon kecantikan, kolam renang/pemandian umum, adalah kondisi hotel, rumah makan, restoran, jasa boga, salon kecantikan, kolam renang, pemandian umum, yang memenuhi persyaratan kesehatan. 37. Persyaratan kesehatan (persyaratan hygiene) adalah ketentuanketentuan yang bersifat teknis kesehatan yang harus dipenuhi untuk melindungi,
memelihara
dan
mempertinggi
derajat
kesehatan
masyarakat. 38. Surat Izin Praktik selanjutnya disebut SIP adalah bukti tertulis yang diberikan Dinas yang membidang kesehatan Kabupaten Pekalongan kepada
dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi yang telah
memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik kedokteran. 39. Surat Izin Praktik Perawat selanjutnya disebut SIPP adalah bukti tertulis yang
diberikan
Dinas
yang
membidang
kesehatan
Kabupaten
Pekalongan kepada perawat yang melaksanakan praktik keperawatan perorangan atau berkelompok setelah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik keperawatan. 40. Surat Izin Praktek Bidan yang selanjutnya disebut SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan Dinas yang membidang kesehatan Kabupaten Pekalongan kepada Bidan yang melaksanakan praktek kebidanan perorangan setelah memenuhi persyaratan. 41. Surat Izin Apotek yang selanjutnya disebut SIA adalah surat izin yang diberikan oleh Menteri Kesehatan atau pejabat yang diberi kewenangan untuk itu kepada Apoteker atau Apoteker bekerjasama dengan pemilik sarana untuk menyelenggarakan apotek di suatu tempat tertentu.
6
42. Surat Izin Kerja Tenaga Kesehatan yang selanjutnya disebut SIK tenaga kesehatan adalah surat izin yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan yang merupakan bukti tertulis atas kewenangan untuk melaksanakan pekerjaan di bidang kesehatan yang sesuai dengan profesinya. 43. Laboratorium Klinik adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, kondisi kesehatan atau factor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat. 44. Industri Rumah Tangga Pangan yang selanjutnya disingkat IRTP adalah Perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan pengolahan makanan dan minuman di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual sampai semi otomatis. 45. Hotel adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, yang dikelola secara komersial yang meliputi hotel berbintang dan hotel melati. 46. Rumah makan adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya. 47. Restoran adalah salah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya. 48. Jasa boga adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan pengelolaan makanan yang disajikan di luar tempat usaha atas dasar pesanan. 49. Salon kecantikan adalah sarana pelayanan umum untuk memelihara kecantikan khususnya memelihara dan merawat kesehatan kulit, rambut dengan menggunakan kosmetik secara manual, preparative, aparatif dan dekoratif tanpa tindakan operatif. 50. Kolam Renang adalah suatu usaha bagi umum yang menyediakan tempat untuk berenang, berekreasi, berolahraga serta jasa pelayanan lainnya dengan menggunakan air bersih yang telah diolah. 51. Pemandian umum adalah suatu usaha bagi umum yang menyediakan tempat untuk mandi, berekreasi, berolahraga serta jasa pelayanan lainnya dengan menggunakan air tanpa pengolahan terlebih dahulu tidak termasuk untuk pengobatan.
7
52. Pelayanan Sehat Pakai Air yang selanjutnya disingkat pelayanan SPA adalah upaya kesehatan tradisional yang menggunakan pendekatan holistis, melalui perawatan menyeluruh dengan menggunakan metode kombinasi
ketrampilan
hidroterapi,
pijat
(massage)
yang
diselenggarakan secara terpadu untuk menyeimbangkan tubuh, pikiran dan perasaan (body, mind and spirit). 53. Depot Air Minum adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen. 54. Sertifikasi
adalah
proses
pendaftaran,
pendokumentasian
dan
pengakuan terhadap kegiatan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), depot air minum, hotel, jasa boga, rumah makan, restoran, salon kecantikan, kolam renang, pemandian umum dan pelayanan Sehat Pakai Air. 55. Pembinaan
adalah
kegiatan
pengaturan,
pemberdayaan
dan
pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat. 56. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. 57. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukanoleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 58. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah : a. untuk melindungi masyarakat agar mendapatkan pelayanan sarana kesehatan yang berkualitas; b. untuk memberikan kepastian hukum kepada para pengelola sarana kesehatan; c. memberikan
dasar hukum bagi pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan sarana dan pelayanan kesehatan; dan d. memberikan dasar hukum dalam pelaksanaan pemberian izin sarana dan pelayanan kesehatan serta sertifikasi laik sehat.
8
BAB III OBYEK DAN SUBYEK Pasal 3 (1) Objek Perizinan Sarana dan Pelayanan Kesehatan adalah setiap usaha Pemerintah, orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan sarana dan pelayanan kesehatan; (2) Obyek sertifikasi laik sehat adalah setiap usaha Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), depot air minum, hotel, jasa boga, rumah makan, restoran, salon kecantikan, kolam renang, pemandian umum dan usaha pelayanan SPA yang diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan; (3) Subjek Perizinan Sarana dan Pelayanan Kesehatan adalah Pemerintah, orang pribadi atau badan
yang menyelenggarakan sarana dan
pelayanan kesehatan; (4) Subyek sertifikasi laik sehat adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), depot air minum, hotel, jasa boga, rumah makan, restoran, salon kecantikan, kolam renang, pemandian umum dan usaha pelayanan SPA.
BAB IV PERIZINAN DAN SERTIFIKASI LAIK SEHAT Pasal 4 (1) Pemerintah
dan
setiap
orang
pribadi
atau
badan
yang
menyelenggarakan Sarana dan Pelayanan Kesehatan, wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Bupati. (2) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), depot air minum, hotel, jasa boga, rumah makan, restoran, salon kecantikan, kolam renang, pemandian umum dan usaha pelayanan SPA wajib memiliki bukti sertifikasi laik sehat yang dikeluarkan oleh Bupati. (3) Izin dan sertifikasi laik sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dipindahtangankan. (4) Pemberian Izin dan Sertifikasi laik sehat sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan retribusi. (5) Pengaturan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (6) Tata cara dan persyaratan pemberian izin dan sertifikasi laik sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
9
Pasal 5 (1) Jenis perizinan sarana dan pelayanan kesehatan meliputi : a. Izin Sarana Pelayanan Kesehatan meliputi : 1. Praktik bersama dokter spesialis/dokter gigi spesialis; 2. Praktik bersama dokter umum/dokter gigi 3. Praktik keperawatan berkelompok; 4. Balai Pengobatan; 5. Apotek; 6. Toko obat; 7. Optik; 8. Klinik Fisioterapi; 9. Klinik Kecantikan Estetika; 10. Klinik Gigi; 11. Pondok Bersalin; 12. Rumah Bersalin; 13. Mendirikan Rumah Sakit, meliputi : a). Rumah Sakit Pemerintah Kelas C; b). Rumah Sakit Pemerintah Kelas D; c). Rumah
Sakit
Swasta
Setara
dengan
Rumah
Sakit
Setara
dengan
Rumah
Sakit
Pemerintah Kelas C ; dan d). Rumah
Sakit
Swasta
Pemerintah Kelas D. 14. Laboratorium Kliknik; 15. Pengobatan Tradisional. b. Surat Izin Praktik (SIP) meliputi : 1. Praktik Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis; 2. Praktik Dokter Umum/Dokter Gigi; 3. Praktik Bidan; 4. Praktik Perawat; 5. Praktik Fisioterapis. c. Surat Izin Kerja (SIK) meliputi : 1. Apoteker; 2. Perawat; 3. Tekhnikal gigi/perawat gigi; 4. Asisten Apoteker; 5. Refraksionis optisien. d. Pemberian Rekomendasi : 1. Izin Sarana Kesehatan tertentu yang diberikan oleh Pemerintah dan Provinsi; 2. Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang, Pedagang Besar Alat Kesehatan (PBA) dan Industri Kecil Obat Tradisonal.
10
(2) Sertifikasi Laik Sehat meliputi : a. IRTP b. Depot Air Minum c. Hotel; d. Jasa Boga; e. Rumah makan; f. Restoran; g. Salon Kecantikan; h. Kolam Renang; i. Pemandian Umum; j. Layanan SPA; k. Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Kelas I;
BAB V MASA BERLAKUNYA IZIN DAN SERTIFIKASI LAIK SEHAT Pasal 6 (1) Izin sarana dan pelayanan kesehatan swasta berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, kecuali Izin Pendirian Apotik berlaku selama apotik yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan dan apoteker pengelola apotik dapat melakukan pekerjaannya serta masih memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotik. (2) Sertifikasi laik sehat berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang/diperbaharui juga dikenai laik hygienis setiap 6 (enam) bulan sekali. (3) Permohonan perpanjangan izin dan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu izin dan sertifikasi berakhir.
BAB VI PENCABUTAN IZIN DAN SERTIFIKASI LAIK SEHAT Pasal 7 Izin dan sertifikasi laik sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dicabut apabila : a. Berakhir masa berlakunya Izin dan Sertifikasi Laik sehat dan tidak diperpanjang; b. Merlanggar ketentuan dalam Izin dan Sertifikasi Laik sehat; c. Menggunakan dokumen palsu;
11
d. Izin dan sertifikasi Laik sehat dikembalikan oleh pemegang izin dan pemegang sertifikasi Laik Sehat sebelum masa aberlakunya Izin dan sertifikasi Laik sehat. BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 8 Setiap orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan sarana dan pelayanan
kesehatan
dan
usaha
industri
rumah
tangga
pangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berhak : a. Mendapatkan pelayanan perizinan dan pelayanan pensertifikatan. b. Mendapatkan
bimbingan,
pembinaan
dan
perlindungan
dalam
penyelenggaraan sarana dan pelayanan kesehatan dan melaksanakan usaha industri rumah tangga pangan. Pasal 9 Orang pribadi atau badan yang telah memiliki izin sarana dan pelayanan kesehatan swasta, serta bukti sertifikasi diwajibkan untuk : a. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin; b. melaporkan apabila terjadi perubahan data; c. melaporkan kegiatan pelayanan kesehatan swasta setiap tahun kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk; d. bagi pemegang sertifikat laik sehat melaporkan hasil usahanya setiap tahun kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 10 (1) Pembinaan dan pegawasan terhadap penyelenggaraan sarana dan pelayanan kesehatan swasta serta sertifikasi laik sehat dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi Kesehatan Kabupaten Pekalongan. (2) Biaya operasional untuk pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan.
BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 11
12
(1) Pelanggaran
terhadap
Peraturan
Daerah
ini
dikenakan
sanksi
administratif berupa : a. teguran lisan; b. peringatan tertulis; c. pencabutan izin usaha, dan atau d. larangan melakukan kegiatan. (2) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.
BAB X PENYIDIKAN Pasal 12 (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang : a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penyitaan benda dan atau surat; e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka; f.
memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g. mendatangkan
orang
ahli
dalam
hubungannya
dengan
pemeriksaan perkara; h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI
bahwa tidak terdapat cukup bukti atau
peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; i.
melakukan
tidakan
lain
menurut
hukum
yang
dapat
dipertanggungjawabkan. (3) PPNS dalam melaksanakan tugasnya sebagai Penyidik berada dibawah koordinasi Penyidik POLRI, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (4) PPNS
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada
13
Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. BAB XI KETENTUAN PIDANA Pasal 13 (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 8 diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00,- (Lima puluh juta rupiah) (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. (3) Apabila pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan maka ancaman pidana dikenakan terhadap pengurusnya. BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 14 Perizinan sarana dan pelayanan kesehatan swasta serta sertifikasi laik sehat yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan dan selanjutnya menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 16 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan. Ditetapkan di Kajen pada tanggal BUPATI PEKALONGAN,
14
SITI QOMARIYAH
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR
TAHUN 2007
TENTANG PERIZINAN SARANA DAN PELAYANAN KESEHATAN SERTA SERTIFIKASI LAIK SEHAT I.
PENJELASAN UMUM Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta telah diatur perizinan pelayanan kesehatan swasta di wilayah Kabupaten Pekalongan. Dengan adanya penambahan beberapa jenis perizinan sarana dan pelayanan kesehatan swasta dan perkembangan peraturan di bidang pelayanan Kesehatan dan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta untuk disesuaikan dengan perkembangan sekarang. Di samping itu, dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat agar mendapatkan pelayanan sarana kesehatan yang berkualitas, maka partisipasi masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh swasta perlu dilakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan melalui pemberian izin dan sertifikasi. Sehubungan dengan hal sebagaimana tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perizinan Sarana dan Pelayanan Kesehatan, serta sertifikasi laik sehat.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5
15
Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas.
16
