PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG IZIN PERUBAHAN PEMANFAATAN RUANG KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN Menimbang

Mengingat

:

a.

bahwa dengan semakin pesatnya laju pembangunan di wilayah Kota Pekalongan, dan untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang serasi dan seimbang untuk berbagai kepentingan, serta agar lebih berdayaguna dan berhasilguna, maka setiap terjadinya perubahan pemanfaatan ruang kota perlu dikendalikan dan harus mendapatkan izin sesuai ketentuan yang berlaku;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, serta untuk memberikan pedoman yang jelas dalam proses perubahan pemanfaatan ruang kota, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Perubahan Pemanfaatan Ruang Kota;

: 1.

Undang – undang Nomor 16 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ; 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ( Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043 ) ; 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046 ) ; 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran negara Nomor 3469 ) ;

5. Undang-undang nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang ( lembaran negara Tahun 1992 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501 ) ; 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699 ) ; 7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 ); 8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) ; 9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan lembaran Negara Nomor 4438) ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381 ) ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ( Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538 ) ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 143, tambahan Lembaran Negara 4156 ) ; 14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 9 tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ; 15. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 tahun 2003 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kota, Kota Pekalongan Tahun 2004 sampai dengan tahun 2013. Dengan Persetujuan.................

Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN DAN WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN PERUBAHAN PEMANFAATAN RUANG KOTA

TENTANG

IZIN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan : 1. 2. 3. 4.

Kota adalah wilayah Kota Pekalongan ; Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekalongan ; Walikota adalah Walikota Pekalongan ; Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lainnya yang melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya ; 5. Pemanfaatan Ruang adalah penggunaan ruang untuk aktifitas / kegiatan orang atau badan yang dapat ditunjukan secara nyata ; 6. Perubahan pemanfaatan ruang kota adalah pemanfaatan ruang baru yang tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam rencana tata ruang ; 7. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan sebagai pedoman dalam mengatur pemanfaatan ruang ; 8. Pemohon adalah orang pribadi atau badan yang mengajukan permohonan perubahan pemanfaatan ruang ; 9. Izin perubahan pemanfaatan ruang kota adalah keputusan tentang persetujuan perubahan pemanfaatan lahan yang diterbitkan oleh Walikota ; 10. Tim Penilai Perubahan Pemanfaatan Ruang Kota yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota dan bertugas untuk memberikan penilaian dan rekomendasi atas kelayakan perubahan pemanfaatan ruang kota; 11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan.

BAB II .........

BAB II PERUBAHAN PEMANFAATAN RUANG KOTA Bagian Pertama Maksud dan Tujuan Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk dapat memberikan arahan dan pedoman bagi Pemerintah Kota dan masyarakat atas perubahan pemanfaatan ruang kota. Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk mengendalikan setiap kegiatan pemanfaatan ruang kota yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kota.

Bagian Kedua Asas Perubahan Pemanfaatan Ruang Kota Pasal 4

Perubahan Pemanfaatan Ruang Kota harus berasaskan keadilan, kemanfaatan, keterbukaan, dan perlindungan hukum dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. Pasal 5 Perubahan pemanfaatan Ruang Kota harus sesuai dengan asas penataan ruang yang ditujukan bagi semua kepentingan secara terpadu, berdayaguna, berhasilguna, serasi dan seimbang.

Pasal 6 Dalam pemanfaatan ruang yang telah mendapat izin perubahan pemanfaatan ruang, pemegang izin harus memperhatikan fungsi ruang dan daya dukung lingkungan di sekitarnya, serta saling menunjang secara terpadu.

BAB III......

BAB III IZIN PERUBAHAN PEMANFAATAN RUANG KOTA Bagian Pertama Perizinan Pasal 7 (1) Setiap perubahan pemanfaatan ruang kota harus mendapatkan izin tertulis dari Walikota. (2) Walikota dalam memberikan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dibantu oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota. (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (4) Tata cara dan persyaratan perizinan akan diatur oleh Walikota. Pasal 8 (1) Izin perubahan pemanfaatan ruang kota sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Perda ini, berlaku bagi setiap perubahan pemanfaatan ruang di wilayah kota sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. (2) Perubahan pemanfaatan ruang kota pada kawasan lindung tidak dapat diizinkan. Bagian Kedua Jangka Waktu Pasal 9 (1) (2) (3)

Izin perubahan pemanfaatan ruang kota sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Perda ini berlaku selama kegiatan masih berjalan. Izin perubahan pemanfaatan ruang kota sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, setiap 3 ( tiga ) tahun harus di daftar ulang / Herregistrasi. Daftar ulang / Herregistrasi dimaksud ayat (2) Pasal ini dikenakan retribusi sebesar 30 % ( tiga puluh persen ) dari ketetapan retribusi yang berlaku pada saat daftar ulang / Herregistrasi. Bagian Ketiga SARANA PRASARANA LINGKUNGAN Pasal 10

(1)

(2)

(3)

Setiap perubahan pemanfaatan ruang, harus memperhatikan ketersediaan dan kapasitas sarana serta prasarana lingkungan yang berkaitan dengan perubahan yang dimaksud. Kapasitas sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pelaksanaan perubahan Pemanfaatan Ruang harus memperhatikan hal- hal sebagai berikut :

a. Tidak......

a. Tidak boleh merugikan masyarakat dan pemilik bangunan di sekitarnya ; b. Harus dapat meningkatkan pendapatan Pemerintah Kota dan masyarakat di sekitarnya ; c. Tidak boleh mengurangi kualitas atau keselarasan dan keseimbangan lingkungan ; d. Nilai estetika, arsitektonis, nilai sejarah dan budaya setempat.

Bagian Keempat Insentif dan Disinsentif Pasal 11 (1)

Perubahan pemanfaatan ruang kota pada kawasan pengembangan yang diprioritaskan dalam rangka mempercepat pembangunan dapat diberikan keringanan ( insentif ).

(2)

Perubahan Pemanfaatan Ruang pada kawasan yang pengembangannya, dikenakan tambahan biaya ( disinsentif ).

dihambat

BAB IV PENYIDIKAN Pasal 12 (1)

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2)

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perubahan pemanfaatan lahan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perubahan pemanfaatan ruang ; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perubahan pemanfaatan ruang ;

d. Menyuruh......

d. Menyuruh berhenti, melarang seseorang pribadi atau badan dalam melaksanakan kegiatan di bidang perubahan pemanfaatan ruang ; e. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perubahan pemanfaatan ruang ; f. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ; g. Membuat dan menandatangani berita acara ; h. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang tindak pidana yang menyangkut perubahan pemanfaatan ruang ; i. Melakukan tindakan lain yang perlu, untuk kelancaran menurut hukum yang bertanggungjawab. (3)

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Hukum Acara Pidana.

BAB V KETENTUAN PIDANA Pasal 13 (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 3 ( tiga ) bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VI .....

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota. Pasal 15 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 3 Januari 2005

WALIKOTA PEKALONGAN

SAMSUDIAT

Diundangkan di Kota Pekalongan Pada tanggal 4 januari 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN

dr. SRI NURDIJAH KASBOLLAH Pembina Utama Muda NIP. 140 053 725

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG IZIN PERUBAHAN PEMANFAATAN RUANG KOTA

A. KETENTUAN UMUM

Mengingat bahwa ketersediaan ruang sebagai sumber daya alam terbatas, maka apabila kegiatan pemanfaatan ruang tidak diatur dengan baik dapat berakibat pada terjadinya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai

dan

penurunan kualitas ruang. Oleh karena itu secara bertahap di wilayah Kota Pekalongan telah melaksanakan penataan ruang sebagai pedoman pengaturan pemanfaatan ruang berdasarkan jenis kegiatan, fungsi, lokasi, kualitas ruang dan ketertiban lingkungan. Pengaturan ruang di wilayah Kota Pekalongan telah dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota / Rencana Detail Tata Ruang Kota ( RUTRK / RDTRK ) Kota Pekalongan. Di dalam RUTRK / RDTRK

tersebut telah diatur pemanfaatan ruang dengan fungsi tertentu dan

batasan-batasan yang jelas mengenai

jenis penggunaan, tinggi bangunan,

koefisien lantai bangunan dan koefisien dasar bangunan yang diperbolehkan. Dalam kenyataannya meskipun pemanfaatan ruang kota telah diatur dalam RUTRK/RDTRK, tetapi perkembangan aktifitas perkotaan yang sangat pesat

menuntut ketersediaan ruang yang memadai.

Dalam kondisi yang

demikian, sering kali terjadi benturan kepentingan antara subyek pemanfaatan ruang dengan RUTRK / RDTRK. Calon pemakai ruang menghendaki pemanfaatan ruang sesuai dengan keinginannya, sedangkan aturan dalam RUTRK/RDTRK tidak memperbolehkan. Dengan adanya berbagai keterbatasan baik aspek pengaturan maupun ketersediaan ruang, sehingga RUTRK/RDTRK kurang mengakomodasikan berbagai kegiatan yang berkembang di perkotaan. Dari pengamatan di lapangan, ternyata banyak kendala atau hambatan yang menyebabkan RUTRK / RDTRK kurang berfungsi

secara optimal dan

tertinggal dari laju perkembangan pembangunan antara lain :

1. Prediksi pertumbuhan ekonomi pada era globalisasi dan informasi saat ini sangat sulit untuk dianalisis, sehingga rencana pemanfaatan ruang sebagai wadah kegiatan ekonomi perkotaan menjadi kurang sesuai. 2. Proyeksi perkembangan dimasa depan dalam RUTRK/RDTRK yang telah ditetapkan kurang memasukan berbagai faktor yang berpengaruh pada perkembangan dimasa yang akan datang. Konsekuensi dari

adanya hambatan

tersebut di

atas

adalah

terjadinya

pelanggaran pemanfaatan ruang yang secara terpaksa dilakukan, baik oleh Pemerintah Kota sendiri maupun masyarakat pada umumnya. Pelanggaran pemanfaatan ruang ini merupakan kondisi yang tidak dapat terelakan sebagai akibat terjadinya perkembangan pembangunan yang sangat pesat. Menyadarai terjadinya perubahan pemanfaatan ruang kota, maka sangat perlu dan mendesak untuk diterbitkan Peraturan Daerah yang dapat mengantisipasi dan memberikan kepastian bahwa perubahan pemanfaatan lahan tersebut akan memberikan manfaat yang cukup besar bagi Pemerintah Kota, pihak yang memanfaatkan ruang dan masyarakat pada umumnya.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

: Cukup jelas

Pasal 2

: Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, diharapkan

dapat

mengakomodasikan

mengantisipasi setiap

dan

perubahan

pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RUTRK/RDTRK, lebih terkendali dan lebih memberikan

manfaat

bagi

masyarakat,

Pemerintah Kota dan pemohon Pasal 3 s/d 5

: Cukup jelas.

Pasal 6

: Perubahan pemanfaatan lahan tidak boleh mengurangi keselarasan dan kesinambungan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan.

Pasal 7 Ayat ( 1 ) Ayat ( 2 )

: Cukup jelas : Walikota membentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota, yang terdiri dari unsur Dinas /instansi terkait.

Ayat ( 3 ) dan (4) Pasal 8 Ayat ( 1 ) Ayat ( 2 )

: Cukup jelas : Cukup jelas : Yang dimaksud

kawasan lindung adalah

kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan yang dilindungi terdiri atas :

Pasal 9 Ayat ( 1 ) dan ( 2 )

-

Sempadan Pantai

-

Sempadan Sungai

-

Ruang terbuka hijau

: Cukup jelas

Pasal 10 Ayat (1) ,(2) dan (3) : Cukup jelas Pasal 11 Ayat (1 )

: Kawasan

pengembangan

yang

diprioritaskan adalah kawasan – kawasan yang

dipacu

perkembangannya

kawasan-kawasan mempengaruhi

dan

yang perkembangan

akan daerah

sekitarnya. Keringanan ( Insentif ) diberikan

sebesar

25 % ( dua puluh lima persen ) dari ketetapan retribusi. Ayat ( 2 )

: Kawasan yang dihambat pengembangannya adalah kawasan – kawasan yang pesat pertumbuhanya,

padat

penduduk

dan

tingkat kepadatan cukup tinggi. Tambahan biaya ( disinsentif ) diberikan sebesar 50 % ( lima puluh persen ) dari ketetapan retribusi. Pasal 12 s/d 15

: Cukup jelas