MEKANISME PEMBENTUKAN PERJANJIAN PUSAT DAN DAERAH
MUZANIH BIRO HUKUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI1
PERJANJIAN KERJASAMA
Pengaturan lebih lanjut (pelaksanaan) dari Nota Kesepahaman. Mempunyai akibat/sanksi hukum yang tegas. Memuat ketentuan-ketentuan yang diperjanjikan secara terperinci
2
perjanjian kerja sama yang paling sedikit memuat: subjek kerja sama; 1. objek kerja sama; 2. ruang lingkup kerja sama; 3. hak dan kewajiban para pihak; 4. jangka waktu kerja sama; 5. pengakhiran kerja sama; 6. keadaan memaksa; dan 7. penyelesaian perselisihan 3
PENGERTIAN Surat perjanjian adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama antara dua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama. Kerja Sama Antar Pusat dan Daerah adalah kesepakatan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yang dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban.
4
Subjek Kerja Sama Antar Daerah a. Menteri b. gubernur; c. bupati; d. wali kota; dan
5
Objek Kerja Sama Objek kerja sama antar Pusat dan Daerah adalah seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik.
6
Lingkup Pelayanan Publik 1. Bidang administrasi. yaitu pelayanan yang menghasilkan dokumen resmi yang dibutuhkan oleh masyarakat spt status kewarganegaraan, sertivikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan thd suatu barang. 2. Bidang barang yaitu pelayanan yang menghasilkan barang yang digunakan oleh masyarakat spt air bersih, perumahan, tenaga listrik. 3. Bidang jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat spt rumah sakit, pasar, persampahan. 4. Pengembangan sektor unggulan yaitu pelayanan dalam pengembangan kebutuhan daerah berdasarkan kewenangan dan pertimbangan urusan potensi unggulan daerah spt pariwisata, pertanian, perkebunan.
7
PRINSIP KERJASAMA a. efisiensi; b. c. d. e. • •
efektivitas; sinergi; saling menguntungkan; kesepakatan bersama; itikad baik; mengutamakan kepentingan nasional dan
h. i. j. k.
keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; persamaan kedudukan; transparansi; keadilan; dan kepastian hukum. 8
Dokumen kerja sama Dokumen perjanjian kerja sama paling sedikit memuat: 1. Subjek kerja sama; 2. Objek kerja sama; 3. Ruang lingkup kerja sama; 4. Hak dan kewajiban; 5. Jangka waktu kerja sama; 6. Keadaan memaksa/force majeure; 7. Penyelesaian perselisihan; 8. Pengakhiran kerja sama.
9
Tata cara Kerja sama 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Persiapan Penawaran Penyiapan Kesepakatan Penandatanganan Kesepakatan Penyiapan Perjanjian Penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan
10
Hasil Kerja Sama Hasil kerja sama Pusat dan daerah dapat berupa uang, surat berharga dan aset, atau non material berupa keuntungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11
Perselisihan dalam kerja sama Terjadi akibat adanya pelanggaran terhadap isi perjanjian kerjasama.
12
Penyelesaian perselisihan kerja sama Antar Pusat dan daerah Penyelesaian perselisihan kerja sama antar Pusat dan Daerah, dapat diselesaikan dengan cara: 1. musyawarah; atau 3.Keputusan Bersama yang bersifat final dan mengikat.
13
Musyawarah untuk mufakat 1. Mengandaikan adanya rasa saling percaya para pihak (trust). 2. Para Pihak masih menginginkan adanya hubungan kerjasama yang baik atau kelanjutan hubungan kerjasama. • Hubungan baik lebih penting daripada kemenangan sesaat. • Carilah alternatif-alternatif untuk menemukan opsi yang menguntungkan kedua belah pihak.
14
5. Perjanjian kerjasama didasarkan atas kesepakatan bersama dan itikad baik. 6. Dalam perjanjian kerjasama, klausul Penyelesaian perselisihan diselesaikan dengan cara musyawarah dan diselesaikan pada tingkat pemerintahan.
15
Selesai
Terima Kasih Semoga Bermanfaat 16
