JURNAL
KONSEP WANPRESTASI DALAM HUKUM PERJANJIAN DAN KONSEP UTANG DALAM HUKUM KEPAILITAN (STUDI KOMPARATIF DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN DAN KEPAILITAN)
NYOMAN SAMUEL KURNIAWAN NIM. 1190561006 E-mail:
[email protected]
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA 2013 1
ABSTRAK
Atas dasar anggapan wanprestasi sebagai utang, penyelesaian kasus wanprestasi dalam Hukum Perjanjian dengan menggunakan mekanisme hukum Kepailitan telah menjadi fenomena baru dalam dunia bsnis di Indonesia. Padahal tidak jarang pihak termohon pailit sengaja wanprestasi untuk membalas pihak lawan yang telah wanprestasi lebih dahulu (keadaan exceptio inadimpleti contractus). Sehingga permasalahan penelitian tesis ini adalah: Apakah konsep wanprestasi pada hukum perjanjian dapat sepenuhnya diaplikasikan ke dalam konsep utang pada hukum kepailitan? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual. Analisis bahan hukum dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang bersifat eksploratoris dengan teknik interpretatif, sistematis, evaluatif, konstruktif, maupun argumentatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua wanprestasi dapat dinyatakan sebagai utang dalam kepailitan, terkecuali apabila prestasi yang dimaksudkan merupakan prestasi dibidang kegiatan bisnis (utang dagang). Wanprestasi ditentukan dari adanya perjanjian, tanpa memperhitungkan apakah telah terjadi pertukaran hak dan kewajiban atau tidak, sedangkan konsep utang harus ditentukan dari telah terjadinya pertukaran antara hak dan kewajiban yang hanya terjadi sepihak (terhenti sepihak) walau tidak didahului perjanjian tertulis. Selain itu wanprestasi hanya dipertanggung jawabkan kepada kreditor yang telah membuat perjanjian saja, namun dalam hukum kepailitan, harus melihat dan penyelesaiannya akan melibatkan keseluruhan kreditor lainnya juga. Kata Kunci : hukum perjanjian, Hukum Kepailitan, wanprestasi, utang, perjanjian timbal balik, exceptio inadimpleti contractus.
2
ABSTRACT
Based on the assumption default is debt, the settlement of default case in contract law by using mechanisms of the law of Bankruptcy’s has become a new phenomenon in Indonesian business world. Though it is not infrequently the defendant of bankruptcy intentionally default to reply the counterparty that had already been in default (exceptio inadimpleti contractus situation). So the research problem of this thesis is: Is the concept of default on the law of treaties can be fully applied to the concept of debt in bankruptcy law? This research used normative legal research methods by using statue approach, case-based approach, comparative approach and the conceptual approach. Analysis of legal materials is done with a qualitative approach to the exploratory nature of interpretive techniques, systematic, evaluative, constructive and argumentative. The results showed that not all defaults can be expressed as a debt in bankruptcy Law, except if the intended achievement is an achievement in the field of business activity (accounts payable). Default is determined from the agreement, regardless of whether there has been an exchange of rights and obligations or not, while the concept of debt has to be determined from the exchange between the rights and obligations which just happens sided (unilateral halt) though it is not preceded by a written agreement. Beside that, in contract law, tort only accountable to the creditors who have made a covenant only, but in bankruptcy law, the settlement will involve and affect a whole other creditors as well. Keywords : contract law, bankruptcy law, breach of contract, default, Debt, reciprocal agreements, exceptio inadimpleti contractus.
3
I.
PENDAHULUAN
terhadap kepentingan hukum, suatu
1.
Latar Belakang Masalah
kepentingan yang diatur dan dilindungi
Ketentuan Pasal 1 angka (6)
oleh hukum.3 Mengingat wanprestasi
Undang-Undang Republik Indonesia
hanya terjadi dalam hukum perjanjian,
Nomor
maka
37
Tahun
2004
Tentang
seharusnya
permasalahan
Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban
wanprestasi
Pembayaran Utang (selanjutnya disebut
mekanisme
UUKPKPU) mengartikan utang secara
sendiri,
luas, sehingga utang bukan hanya yang
permasalahan
timbul
pinjam-
bukan semata-mata karena tindakan
Hal ini
lalai dari salah satu pihak terhadap
dari
perjanjian
meminjam uang saja.1 menimbulkan
kerancuan
penerapan
hukum,
permasalahan
diselesaikan
hukum
melalui
perjanjian
itu
sering
kali
mengingat
perjanjian,
diantaranya
wanprestasi
seharusnya
dalam
diselesaikan
wanprestasi
namun
terjadi
juga
disengaja
sebagai respon atas tindakan pihak
yang
lawan
melalui
telah
dahulu,
wanprestasi
khususnya
terlebih
dalam
hal
mekanisme hukum perjanjian mulai
pelaksanaan perjanjian-perjanjian yang
dialihkan
bersifat timbal balik.
penyelesaiannya
melalui
mekanisme hukum kepailitan, karena
Dalam perjanjian timbal balik,
wanprestasi dianggap sebagai utang
kedudukan para pihak sebagai kreditor
dalam hukum kepailitan.
dan debitor saling bergantian sesuai
Wanprestasi
adalah
suatu
dengan
klausul-klausul
keadaan menurut hukum perjanjian,
disepakati.
dimana seseorang tidak melaksanakan
untuk
prestasi
merupakan
sebagaimana
diperjanjikan,
2
dan
yang bila
telah terjadi
yang
Timbulnya
melakukan
kewajiban
suatu
akibat
telah
prestasi
dari
telah
terpenuhinya suatu hak atas prestasi
wanprestasi, pasti terjadi pelanggaran
yang
menjadi
syarat
timbulnya
kewajiban tersebut, sehingga dalam hal terjadi
1
Sutan Remy Sjahdeini, 2010, Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, h. 72-73. 2 P.N.H. Simanjuntak, 2009, PokokPokok Hukum Perdata Indonesia, Djambatan, Jakarta, h. 339-340.
permasalahan
wanprestasi
dalam pelaksanaan perjanjian timbal 3
J. Satrio, 2012, wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurispridensi, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 8.
4
balik, apabila diselesaikan melalui
terhadap permasalahan yang terjadi,
mekanisme hukum perjanjian (perdata)
karena hukum kepailitan cenderung
maka pihak lawan (tergugat) dapat
tidak
melakukan
dengan
dalam hukum perjanjian timbal balik,
mengajukan eksepsi yaitu exceptio
khususnya perikatan hak dan tanggung
inadimpleti conctractus.
jawab para pihak dalam mewujudkan
pembelaan
Pertimbangan diajukannya
memperhatikan
aspek-aspek
terhadap
akan
tersebut
oleh
Ketentuan Pasal 1 angka (1)
eksepsi
prestasi.
tergugat,
menimbulkan
pemikiran
UUKPKPU yang menyatakan bahwa
bahwa
penyelesaian
melalui
kepailitan sebagai sita umum atas
mekanisme hukum perjanjian tidak
keseluruhan
akan mudah untuk dimenangkan oleh
dinyatakan pailit, maka
penggugat, sehingga dianggap akan
merupakan peristiwa yang berat bagi
lebih mudah untuk diselesaikan melalui
debitor pailit, karena unsur hukum
mekanisme hukum kepailitan, dengan
publiknya
pertimbangan
hukumnya menjadi tidak cakap untuk
persyaratan
bahwa pengajuan
bila
kedua
harta
telah
debitor
yang
kepailitan
mengubah
permohonan
melakukan
pernyataan pailit telah terpenuhi, maka
menguasai,
berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (4)
kekayaannya sejak putusan pernyataan
UUKPKPU hakim wajib mengabulkan
pailit diucapkan, termasuk mengambil
permohonan pernyataan pailit.
alih hubungannya dengan keseluruhan
Apabila debitor yang solvent
perbuatan
status
dan
hukum,
mengurus
harta
kreditornya yang mungkin sebelumnya
dinyatakan pailit hanya berdasarkan
tidak bermasalah.
atas pemenuhan syarat formal tersebut,
seharusnya putusan pernyataan pailit
maka hal tersebut tidak tepat bagi
hanya sebagai solusi terakhir (the last
penyelesaian permasalahan wanprestasi
resort
dalam perjanjian,4
bagi debitor yang memang seharusnya
bahkan dapat
dianggap terjadi “error in treatment”
Oleh karena itu
principle/ultimum
dinyatakan
pailit
remedium)
saja,
sehingga
dianggap perlu untuk menyempurnakan 4
Siti Anisah, 2008, Perlindungan Kepentingan kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia, Total Media, Yogyakarta, h. 3.
ketentuan
dalam
UUKPKPU,
khususnya mengenai pengertian utang 5
yang
menjadi
pengajuan pailit.
bagian
persyaratan
Hingga saat ini, pengalihan
permohonan
pernyataan
penyelesaian permasalahan wanprestasi
Seharusnya pengaturan dalam
pada
hukum
perjanjian
melalui
hukum kepailitan menegaskan bahwa
mekanisme hukum kepailitan telah
kasus yang dapat diselesaikan melalui
beberapa kali terjadi, diantaranya kasus
mekanisme hukum kepailitan hanya
kepailitan yang bermula dari sebuah
kasus tidak membayar yang dilatar
perjanjian kerjasama namun ketika
belakangi kebangkrutan debitor, bukan
terjadi permasalahan wanprestasi, salah
karena dilatar belakangi sengketa atau
satu
selisih pendapat.
permohonan pernyataan pailit terhadap
Berkenaan
dengan
pihak
justru
mengajukan
uraian
lawannya, dan berdasarkan pengertian
diatas, maka perlu kiranya dilakukan
utang pada UUKPKPU yang begitu
penelitian untuk mempertajam konsep
luas, maka pihak termohon dinyatakan
utang dalam hukum kepailitan, agar
Pailit.
tidak
seharusnya
terbiaskan
oleh
konsep
Kasus
wanprestasi
diselesaikan
yang
menurut
wanprestasi dalam hukum perjanjian
hukum perjanjian (perdata) tersebut
yang tidak relevan dengan esensi dari
diselesaikan
kepailitan itu sendiri, sebagai salah
kepailitan yang mengabaikan exceptio
salah satu upaya untuk menegaskan
inadimpleti conctractus sebagai unsur
agar permasalahan hukum perjanjian
penting dalam kasus tersebut.
tidak serta merta dengan mudah dapat dialihkan
penyelesaiannya
Hakim
dengan
mekanisme
berpendapat
dalam
melalui
pertimbangan hukumnya, menimbang
kepailitan,
berdasarkan keterangan Ahli bahwa
khususnya dalam hal terjadi keadaan
Kewajiban menyerahkan barang yang
exceptio
dapat
mekanisme
hukum
inadimpleti
conctractus,
dinilai
dengan
uang
dapat
karena justru hal inilah yang menjadi
dikategorikan sebagai utang menurut
salah satu pertimbangan para kreditor
UUKPKPU; bahwa menurut ketentuan
untuk
penyelesaian
Pasal 1458 KUHPerdata kewajiban
permasalahan wanprestasi debitornya
dari salah satu pihak itu sudah terbit
melalui mekanisme hukum kepailitan.
pada saat adanya kesepakatan tentang
mengalihkan
barang walaupun barangnya belum 6
diserahkan dan walaupun harganya
KONSEP UTANG DALAM HUKUM
belum dibayarkan itu sudah mengikat,
KEPAILITAN
(STUDI
dengan demikian pengertian utang ini
KOMPARATIF
DALAM
telah terpenuhi, sehingga pada tanggal
PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN
14 September 2012, debitor yang
DAN KEPAILITAN).
berada
dalam
keadaan
dinyatakan pailit.
solvent
Walau dalam tahap
2.
kasasi atas putusan pailit tersebut
Rumusan Masalah Berdasarkan uraian pada latar
debitor tidak jadi Pailit, namun proses
belakang,
acara kepailitan yang telah berlangsung
masalah yang akan diteliti dan dibahas
cukup mengganggu jalannya kegiatan
yaitu: Apakah konsep wanprestasi pada
usaha debitor, diantaranya mengenai
hukum perjanjian dapat sepenuhnya
persoalan tagihan jasa kurator.
diaplikasikan ke dalam konsep utang
Memperhatikan
kasus
dikemukakan
rumusan
yang
pada hukum kepailitan?
bermula dari perjanjian kerjasama,
II. Metode Penelitian
namun akhirnya diselesaikan melalui
Penelitian ini merupakan penelitian
mekanisme kepailitan dengan dasar
hukum normatif bersifat deskriptif,
mempersamakan
menggunakan
wanprestasi
dalam
5
lebih
dari
satu
hukum perjanjian sebagai utang dalam
pendekatan,
yaitu statute approach,
hukum kepailitan, maka dilakukan
comparative approach dan conceptual
penelitian dengan memperhatikan teori,
approach.6
asas dan ketentuan dari perspektif
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
hukum perjanjian dan juga hukum
Berdasarkan ketentuan Pasal
kepailitan, untuk mempertajam konsep
1313 KUHPerdata, perjanjian adalah
utang dalam hukum kepailitan, agar
suatu perbuatan satu orang atau lebih
tidak
mengikatkan dirinya terhadap satu
terbiaskan
oleh
konsep
wanprestasi dalam hukum perjanjian. Selanjutnya
akan
dilakukan 5
penelitian
normatif
Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, h. 300. 6 Peter Mahmud Marzuki, 2009, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 93.
yang berjudul:
KONSEP WANPRESTASI DALAM HUKUM
PERJANJIAN
DAN 7
orang atau lebih.7
Dengan demikian,
kompensasi dari hak yang dimintakan
perjanjian menerbitkan suatu perikatan
tersebut.
hak dan kewajiban antara para pihak
pihak juga akan menawarkan sejumlah
dalam perjanjian,8
sehingga pihak
kewajiban agar dipenuhi oleh pihak
yang tidak memenuhi kewajiban yang
lawan untuk mengimbangi sejumlah
telah disepakati tersebut, dinyatakan
hak yang diminta oleh pihak lawan
wanprestasi.9
atau justru menawarkan sejumlah hak
wanprestasi
Dengan bermula
demikian,
dari
adanya
Pada sisi yang lain, salah
kepada
pihak
lawan
kesepakatan para pihak untuk membuat
kompensasi
perjanjian, dengan sejumlah klausul
sejumlah kewajiban yang nantinya
yang mengandung sejumlah hak-hak
diharapkan disepakati untuk dipenuhi
dan kewajiban-kewajiban dari antara
pihak lawan. Artinya, dalam negosiasi,
kedua belah pihak (dalam perjanjian
terjadi
timbal balik). Seluruh klausula tersebut
penghargaan terhadap pihak lawan
disampaikan,
sehingga
akhirnya
dinegosiasikan
disusun
proses
mengimbangi
pemahaman
masing-masing
dan
dapat
seimbang
menemukan kata sepakat terhadap
berdasarkan kesepakatan bersama dari
setiap hak dan kewajiban yang akan
kedua belah pihak yang membuatnya.
ditetapkan dalam perjanjian.10 Dalam
Dalam
perjanjian timbal balik yang baik,
proses
negosiasi perjanjian
pada
secara
dan
untuk
sebagai
pembicaraan saat
atau
penyusunan
masing-masing
seharusnya
terdapat
keseimbangan
pihak
antara bobot hak dan kewajiban yang
mengajukan seperangkat hak yang
disepakati oleh masing-masing pihak.
diharapkan dari pihak lawan dengan
Keseimbangan
menawarkan seperangkat kewajiban
dasar dari kesediaan para pihak untuk
yang
menerima
diitikadkan
kepada
pihak
untuk
diberikan
lawan
sebagai
dan
tersebut
merupakan
menyepakati
setiap
klausula hak dan kewajiban yang dalam istilah perjanjian dikenal sebagai
7
Frans Satriyo Wicaksono, 2008, Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak, Visimedia, Jakarta, h. 2. 8 Ibid. 9 Djaja S. Meliala, 2012, Hukum Perdata dalam Perspektif BW, Nuansa Aulia, Bandung, h. 177.
10
Lihat teori-teori berdasarkan Prestasi Kedua Belah pihak, diantaranya Teori hasrat (will theory); Teori tawar menawar (bargain theory); Teori sama nilai (equivalent theory); Teori kepercayaan merugi (injurious reliance theory).
8
prestasi.
Setiap
harus
Dalam ketentuan Pasal 1457
dilaksanakan karena merupakan bagian
KUHPerdata, dijelaskan bahwa jual-
yang
beli dianggap telah terjadi antara pihak
tak
prestasi
terpisahkan
dari
keseimbangan tersebut. Secara
umum,
penjual dan pembeli, segera setelah wanprestasi
mereka bersepakat atas barang dan
dapat berupa: 1.
Sama
harganya, meskipun barangnya belum
sekali
tidak
memenuhi
diserahkan
prestasi yang dijanjikan; 2.
3.
melakukan
prestasi
yang
belum
para pihak sudah terbit pada saat
dijanjikan, tapi hanya sebagian;
adanya kesepakatan walaupun belum
melakukan
prestasi
dilaksanakan.
dijanjikan,
tapi
yang terlambat
melakukan
prestasi
yang
prestasi
(tidak
Hal tersebut sudah
mengikat,
sesuai
perjanjian
disepakati,
sehingga
yang
hakekat
dari
wanprestasi diukur dari perjanjian yang
dijanjikan, tapi keliru memenuhi
5.
harganya
dibayar. Dengan demikian, kewajiban
memenuhinyai; 4.
dan
telah disepakatinya saja.
sebagaimana
Mengenai pengaturan jual beli
mestinya)
dalam
melakukan apa yang seharusnya
KUHPerdata, ketentuan Pasal 1478
tidak boleh dilakukan berdasarkan
KUHPerdata
perjanjian.
penjual tidak diwajibkan menyerahkan
Mengenai
wanprestasi,
ketentuan
Pasal
mengatur
1458
bahwa
si
O.W
barang-barangnya, apabila si pembeli
Holmes menyampaikan sebuah teori,
belum membayar harganya, sedangkan
yaitu bahwa ada kewajiban untuk
si
menjaga suatu perjanjian sehingga
penundaan
jikalau mereka tidak menjaganya, maka
Ketentuan
harus bertanggung jawab membayar
dalam hal pembeli belum melakukan
ganti rugi, atau sejumlah kompensasi.
pembayaran, maka belum timbul utang,
11
sehingga penjual tidak diwajibkan
penjual
tidak
mengizinkan
pembayaran ini
tersebut.
menegaskan
menyerahkan barangnya.
bahwa
Ketentuan-
ketentuan ini tidak dapat dipisahkan
11
Oliver Wendell Holmes Jr., 2009, The Path of The Law, The Floating Press Limited, Auckland, New Zealand, h. 11.
per bagiannya, karena merupakan satu 9
kesatuan sebagai norma dalam hukum
mengenai kapan salah satu pihak
perjanjian.
dinyatakan wanprestasi atau perjanjian
Berdasarkan ketentuan Pasal
tidak menentukan batas waktu tertentu
1238 KUHPerdata, juga ditegaskan
yang
bahwa wanprestasi hanya dapat terjadi
wanprestasinya
setelah
terdapat
pemberitahuan terlebih dahulu kepada
perjanjian yang telah disepakati para
debitor tersebut tentang kelalaiannya
pihak. Dari pemahaman ini, maka
atau
tanpa adanya perjanjian, tidak akan ada
pemberitahuan
wanprestasi.
somasi.
terlebih
dahulu
Dalam perjanjian yang
dijadikan
proses
penyusunan
debitor,
tentang
harus
wanprestasi,
dibuat secara notariil ataupun telah melalui
patokan
melalui
secara
Dengan
ada
resmi
demikian
atau
pada
secara
dasarnya konsep wanprestasi adalah
benar oleh para ahli penyusun kontrak,
suatu tindakan penyimpangan oleh
pada umumnya telah dicantumkan
pihak yang mengadakan perjanjian
ketentuan-ketentuan
dalam keadaan yang tidak memaksa,
mengenai
kemungkinan timbulnya wanprestasi,
dari
diantaranya mengenai jangka waktu
diperjanjikan dan disepakati dalam
(tenggang waktu), kapan salah satu
perjanjian yang dapat berakibat pada
pihak
dan
timbulnya kerugian pada pihak lawan.
sanksi yang harus diterima apabila
Wanprestasi hanya dapat terjadi dalam
terjadi wanprestasi tersebut.
Dengan
proses pelaksanaan setelah sebuah
demikian, maka jika dalam perjanjian
perjanjian dinyatakan telah disepakati
itu telah ditentukan jangka waktu
secara sah.
pemenuhan perjanjian dan pihak yang
diatur demi melindungi para pihak
berkewajiban tidak juga memenuhi
dalam perjanjian, khususnya pada saat
kewajibannya pada waktu tersebut,
pelaksanaan.
maka pihak tersebut telah wanprestasi.
hukum perjanjian yang merupakan
dinyatakan
wanprestasi
Namun apabila dalam suatu perjanjian ternyata tentang
yang tidak jangka
apa
yang
telah
Konsep wanprestasi ini
Sebagai bagian dalam
ranah hukum private, bukan hukum
telah
disepakati,
publik,
terdapat
pengaturan
ditetapkan
waktu
sebelumnya
tertentu
seharusnya
wanprestasi 10
dalam
hukum
yang
hal
terjadinya
cakupannya
mengatur
keberadaan dan kepentingan para pihak
Pada prinsipnya utang timbul
pembuat perjanjian saja.
dari adanya sebuah perikatan, yang
Mengenai konsep utang dalam
menimbulkan kewajiban yang harus
kepailitan, maka sesungguhnya dalam
dilaksanakan sebagai balasan atas hak-
hukum kepailitan, konsep utang sangat
hak yang telah diterimanya terlebih
menentukan, oleh karena tanpa adanya
dahulu, dengan menganggap bahwa
utang, maka esensi dari kepailitan
perutangan sebagai hubungan hukum
menjadi tidak ada, karena kepailitan
sehingga oleh karenanya seseorang
merupakan
untuk
berhak mengharapkan suatu prestasi
melakukan likuidasi harta kekayaan
dari seseorang yang lain, bahkan
debitor
dengan perantaraan hakim
pranata
guna
hukum
membayar
utang-
utangnya kepada para kreditornya.12 Pengertian
diperlukan.13
dalam
Menurut R. Setiawan, utang
(6)
seyogianya diberi arti luas; baik dalam
UUKPKPU yang sangat luas, dengan
arti kewajiban membayar sejumlah
adanya kata "dapat dinyatakan dalam
uang tertentu yang timbul karena
jumlah uang", memberi konsekuensi
adanya
wanprestasi yang dapat dinyatakan
(dimana debitor menerima sejumlah
dalam
uang
ketentuan
Pasal
utang
apabila
1
jumlah
angka
uang
dapat
perjanjian
tertentu
utang-piutang
dari
kreditornya),
kewajiban
pembayaran
dipertimbangkan sebagai utang dalam
maupun
persyaratan
permohonan
sejumlah uang tertentu yang timbul
Oleh karena
dari perjanjian atau kontrak lain yang
pengajuan
pernyataan pailit. berpotensi dalam
menimbulkan
penyelesaian
kerancuan
menyebabkan debitor harus membayar sejumlah uang tertentu.14
permasalahan
Dengan
hukumnya, maka konsep utang terkait
perkataan lain, yang dimaksud dengan
hukum kepailitan perlu diperjelas dan
utang bukan hanya kewajiban untuk
dipertegas.
13
Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980, Hukum Perdata-Hukum PerUtangan, Bagian A, Seksi Hukum Perdata UGM, Yogyakarta, h. 1. 14 Rudhy A. Lontoh, et.al., 2001, Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Alumni, Bandung, h. 117.
12
M. Hadi Shubhan, 2008, Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 34.
11
membayar sejumlah uang tertentu yang
prestasinya yang tertunda dengan jalan
disebabkan
karena
penetapan
menerima
sejumlah
debitor
kepailitan.
Dengan
tertentu
demikian, konsep utang dalam hukum
karena perjanjian kredit, tetapi juga
kepailitan harus diberikan penegasan
kewajiban membayar debitor yang
ataupun pembatasan, agar tidak terjadi
timbul
kerancuan
dari
uang
telah
perjanjian-perjanjian.
Tentunya pemahaman ini tidak dapat dipersalahkan,
namun
atau
kekeliruan
dalam
menerapkan hukumnya.
pemahaman
Apabila
memperhatikan
yang demikian akan mengacaukan
pengertian utang dalam UUKPKPU,
esensi dari konsep utang dalam hukum
maka frase "dapat dinyatakan dalam
kepailitan.
Dengan demikian untuk
jumlah uang" dalam UU tersebut,
memahami utang secara tepat dalam
menimbulkan multi tafsir sehingga
konteks hukum kepailitan tidak cukup
memberikan jangkauan persepsi yang
hanya berhenti kepada pemahaman
sangat
umum tentang utang itu saja, namun
tentang
harus dikaitkan dengan makna, fungsi
sedemikian luasnya.
dan dasar penempatannya dalam ruang
yang akhirnya mengaburkan hakekat
besarnya yaitu hukum kepailitan.
dari
Prestasi
para
pihak
yang
luas utang
hukum
mengakibatkan
itu
konsep
sendiri
telah
Bias nilai-nilai
kepailitan
tersebut
penyelesaian
dalam
kepailitan
dapat
berhubungan erat dengan kemampuan
kasus
phisik atau psikis seseorang untuk
dibenturkan dan bahkan dibelokkan ke
melakukan sesuatu atau memikirkan
dalam
sesuatu sangat tidak relevan untuk
mekanisme kepailitan.
dihubungkan ke dalam konsep utang dalam
hukum
kepailitan,
bukan
sebagaimana
penyelesaian
menurut
Menurut pandangan Profesor
karena
Radin
15
dan menurut Robert L.
manakala terjadi suatu keadaan karena
Jordan16 terlihat secara jelas bahwa
seseorang
konsep utang yang timbul dalam
yang
mengalami
demikian,
keterbatasan
misalnya
karena
hukum kepailitan sesungguhnya adalah
mengalami cedera atau kelumpuhan
“right to payment” atau hak kreditor
atau cacat mental, tidak dapat digiring
15
Robert L. Jordan, et.al., 1999, Bankruptcy, Foundation Press, New York, h. 2. 16 Ibid., h. 17.
atau dipaksa untuk melakukan prestasi12
atas pembayaran yang harus dilindungi
ketentuan Pasal 1131 yang menyatakan
dari
bahwa benda-benda itu dibagi diantara
terjadinya
kebangkrutan
(bankruptcy) pihak debitor.
mereka
Berdasarkan kepada penekanan
secara
seimbang,
menurut
imbangan/perbandingan
tagihan-
terhadap keadaan kebangkrutan debitor
tagihan mereka, kecuali bila mana
maka konsep utang dalam hukum
diantara para kreditor mungkin terdapat
kepailitan merujuk kepada terjadinya
alasan-alasan pendahuluan yang sah.
keadaan yang menyebabkan debitor
Kata tidak mampu memiliki
tidak mampu membayar kewajibannya
pengertian yang berbeda dengan tidak
sehingga mengingat pihak kreditor
mau.
lebih
sebuah
dari
satu,
perlu
dilakukan
Kata tidak mampu merupakan keterangan
atau
gambaran
pengaturan hukum agar hak-hak para
terhadap keadaan (situasi) seseorang
kreditor
untuk
sedangkan tidak mau adalah pernyataan
pembayaran
dalam
mendapatkan keadaan
harta
sikap atau kehendak seseorang. Dari
kekayaan debitor tidak mencukupi
sifatnya
semua
tetap
pranata untuk mengatur tentang proses
hukum
pengembalian hak para kreditor untuk
Dari keadaan
menerima pembayaran dari keadaan
tersebut, maka konsep utang yang
debitor yang mana harta kekayaan
dimaksudkan dalam hukum kepailitan
tidak mencukupi lagi, maka hukum
mengacu kepada kewajiban dibidang
kepailitan tidak bersifat menghukum
bisnis
setidak-tidaknya
pihak debitor, namun mengatur dengan
menyangkut perihal kekayaan harta
menyertakan kekuatan hukum yang
benda dan terkait konsep ini dengan
memaksa, agar dapat dilakukan satu
melandaskan pada ketidakmampuan
upaya-upaya penyelesaian dari situasi
debitor untuk membayar kewajibannya
para
sehingga secara otomatis keadaan ini
mendapatkan hak untuk pembayaran
berdampak
karena harta kekayaan debitor tidak
kewajibannya
mendapatkan
perlindungan
yang sama dan adil.
atau
kewajibannya
terhadap kepada
seluruh semua
hukum
kreditor
mencukupi.
kepailitan
terancam
sebagai
tidak
Debitor juga dalam hal
kreditornya. Dalam hal ini, ketentuan
yang sama, yaitu untuk mendapatkan
Pasal 1132 KUHPerdata melengkapi
perlindungan hukum atas situasi yang 13
mana para kreditor memperebutkan
kepada si penjual.
atau
mendapatkan
ketentuan Pasal 1478 KUHPerdata
pengembalian hak pembayaran dengan
yang mengatur bahwa si penjual tidak
menggunakan cara-cara yang tidak
diwajibkan
baik,
sukarela
barangnya, apabila si pembeli belum
untuk
membayar harganya, sedangkan si
berusaha
dapat
juga
mengajukan
secara
perrmohonan
dinyatakan pailit.
telah
menyerahkan
barang-
penjual tidak mengizinkan penundaan
Selanjutnya, halnya
Mengacu pada
sebagaimana
dibahas
pembayaran tersebut.
sebelumnya
Dalam ketentuan ini terkandung
mengenai pengaturan jual beli dalam
dengan
ketentuan Pasal 1458 KUHPerdata
sebenarnya, yaitu bahwa kewajiban
yang melandasi pemahaman terhadap
membalas hak pihak lawan menjadi
hakekat bahwa wanprestasi semata-
timbul akibat dari telah diterimanya
mata timbul dari pengingkaran apa
hak yang merupakan kewajiban dari
yang telah diperjanjikan, maka dalam
pihak lawan.
Dengan kata lain, bila
konsep utang dalam hukum kepailitan
pembeli
belum
tentunya harusnya diberikan penegasan
pembayaran, maka belum timbul utang,
secara
sehingga si penjual tidak diwajibkan
mendalam
terkait
perlunya
penekanan terhadap telah terjadinya
jelas
konsep
utang
yang
melakukan
menyerahkan barang-barangnya.
pertukaran antara hak dan kewajiban
Memperhatikan bahwa hukum
yang hanya terjadi sepihak, sebagai
kepailitan pada dasarnya bertujuan
dasar pemahaman timbulnya utang
mengatur
dalam hukum kepailitan. Bahwa utang
pengembalian hak-hak para kreditor
timbul
akibat
karena
menyerahkan
si
pembeli
debitor
proses
mengalami
kebangkrutan, maka hak-hak yang
menyerahkan
dimaksud tentu merupakan hak-hak
barang yang di jualnya tersebut, atau
yang timbul dari bidang hukum bisnis,
sebaliknya
telah
karena hanya dalam dunia bisnis terjadi
menyerahkan barangnya kepada si
proses-proses hubungan baik melalui
pembeli, namun si pembeli belum juga
perjanjian tertulis atau secara lisan
menyerahkan uang pembelian barang
yang di dalamnya menempatkan pihak-
belum
juga
bahwa
namun
melindungi
si
penjual
uangnya
telah
dan
penjual
14
pihak sebagai kreditor dan debitor.
wanprestasi juga hanya menyangkut
Selain itu kebangkrutan yang dialami
dan
oleh pihak debitor pun terjadi dalam
menjaga kepentingan para pihak yang
dunia
mengadakan perjanjian saja.
bisnis.
Sehingga
dengan
sekaligus
diperuntukan
guna
demikian, maka utang dalam hukum
Sedangkan konsep utang pada
kepailitan merupakan kewajiban yang
hukum kepailitan adalah merupakan
timbul dari adanya perikatan dibidang
kewajiban yang timbul dari adanya
bisnis atau setidak-tidaknya dibidang
perikatan dibidang bisnis atau setidak-
harta kekayaan yang mana perihal
tidaknya dibidang harta kekayaan yang
utang ini dapat dijadikan dasar untuk
mana perihal utang ini dapat dijadikan
mengajukan permohonan pailit apabila
dasar untuk mengajukan permohonan
debitor telah berada dalam keadaan
pailit apabila debitor telah berada
tidak mampu membayar, sehingga
dalam
secara otomatis akan mengakibatkan
membayar, sehingga secara otomatis
tidak semua utang para kreditor dapat
akan mengakibatkan tidak semua utang
di lunasi oleh debitor.
para kreditor dapat di lunasi oleh
Konsep
wanprestasi
keadaan
tidak
mampu
pada
debitor. Konsep utang dalam hukum
dasarnya timbul dalam ranah hukum
kepailitan, lebih mendekati konsep
perdata
perlindungan
murni,
berkenaan
dengan
menyeluruh
bagi
si
kewajiban salah satu pihak terhadap
debitor beserta seluruh kreditornya,
pihak lainnya atau kewajiban antar
dengan melibatkan unsur hukum publik
pihak kepada satu sama lain pihak
yang
berdasarkan ketentuan-ketentuan yang
sehingga
lahir atas dasar kesepakatan kedua
seharusnya hanya terjadi dalam hal
belah pihak.
Suatu tindakan tidak
debitor telah berada dalam keadaan
melakukan prestasi tidak dapat serta
benar-benar gagal dalam menjalankan
merta dinyatakan sebagai wanprestasi,
usahanya atau bangkrut, hingga tidak
apabila tidak diatur tentang kriteria
mampu
wanprestasi tersebut dalam perjanjian,
seluruh kewajibannya kepada seluruh
atau
kreditornya, walaupun menggunakan
diatur
ketentuan
secara
khusus
KUHPerdata.
dalam Konsep
juga
mengatur peristiwa
lagi
untuk
pihak
lain,
kepailitan
menyelesaikan
seluruh harta kekayaannya sekalipun. 15
Perbedaan penyelesaian
hukum antara
acara
wanprestasi selalu diajukan oleh pihak
gugatan
kreditor kepada debitornya, dalam hal
wanprestasi akan berdampak sangat
perjanjian
berbeda juga. Dalam Hukum acara
sedangkan
dalam
Perdata, para pihak yang bersengketa
kepailitan,
baik
secara
debitor dapat mengajukan permohonan
aktif
pendapatnya
menyampaikan
melalui
eksepsi
dan
timbal
balik
sekalipun,
hukum kreditor
Acara maupun
pernyataan pailit.
seterusnya. Tidak demikian halnya
Berdasarkan uraian pada kedua
dengan hukum acara kepailitan yang
sub
cenderung merupakan agenda para
disampaikan
majelis memeriksa kesesuaian fakta-
wanprestasi pada hukum perjanjian
fakta yang menjadi dasar permohonan
yang dapat diterapkan ke dalam konsep
diajukannya kepailitan, dan apabila
utang pada hukum kepailitan, adalah:
dapat
1.
dibuktikan secara sederhana
bab
diatas,
demikian
hakim wajib menetapkan debitor pailit.
dibayarkan. 2.
bahwa
dapat konsep
Bahwa prestasi harus dilakukan,
permohonan itu sudah benar, maka
Karena esensi dari hukum kepailitan
maka
halnya
utang
harus
Bahwa setiap kewajiban untuk
adalah perlindungan menyeluruh, maka
melakukan prestasi yang telah
debitor
dalam
disepakati dalam perjanjian wajib
keadaan tidak mampu membayar, juga
dipenuhi terkecuali telah diatur
dapat
syarat-syarat ataupun pengecualian
yang
secara
telah
berada
sukarela
mengajukan
permohonan agar dinyatakan Pailit,
lain yang juga telah disepakati
sehingga selanjutnya hukum acara
Sedangkan Konsep wanprestasi
kepailitan yang akan berlaku untuk
Pada hukum perjanjian yang tidak
melindunginya
dapat diterapkan ke dalam konsep
dari
tekanan
dan
ancaman para kreditornya. Dalam hal
utang pada hukum kepailitan, adalah:
inilah terletak perbedaan yang hakiki
1.
Tidak semua prestasi yang gagal
dari konsep wanprestasi dalam hukum
dilaksanakan
perjanjian dan konsep utang dalam
sebagai utang dalam kepailitan,
hukum kepailitan, sehingga dalam
terkecuali apabila prestasi yang
hukum
dimaksudkan merupakan prestasi
acara
perdata,
gugatan 16
dapat
dinyatakan
2.
dibidang kegiatan bisnis (utang
yang secara memaksa mengakibatkan
dagang).
berubahnya status hukum, khususnya
Bahwa wanprestasi ditentukan dari
kecakapan dalam mengelola usaha dan
adanya
tanpa
harta
apakah
telah
hubungan hukum debitor pailit dengan
hak
dan
seluruh kreditor-kreditornya, karena
kewajiban atau tidak, sedangkan
hubungan hukum selanjutnya akan di
konsep utang harus ditentukan dari
ambil alih oleh pihak kurator. Keadaan
telah terjadinya pertukaran antara
ini menjadi terkesan kontra produktf
hak dan kewajiban yang hanya
bahkan
terjadi sepihak (terhenti sepihak)
manakala debitor tersebut ternyata
walau tidak didahului perjanjian
hanya bermasalah tidak mau membayar
tertulis.
utang
perjanjian,
memperhitungkan terjadi
3.
pertukaran
Bahwa
wanprestasi
hanya
dipertanggungjawabkan
kepada
kreditor
yang
perjanjian
telah
saja,
destruktif
terhadap
permasalahan
dan
satu
utang
merubah
tidak
atau
adil
dua
yang
bersifat
relative (bukan absolut), sementara
dalam
terhadap
sebagian
hukum kepailitan, harus melihat
lainnya
tidak
dan
apapun,
karena
penyelesaiannya
serta
kreditornya, atau dapat disebut sebagai
membuat
namun
kekayaannya
akan
besar
ada
kreditor
permasalahan
terhadap
mereka
melibatkan keseluruhan kreditor
tersebut, debitor senantiasa memenuhi
lainnya juga.
kewajiban-kewajibannya dengan baik.
Dalam hal debitor tidak mau
Demikian halnya bila dipandang dari
membayar utang tersebut, maka utang
sudut nilai nominal utang-utang yang
tersebut
merta
tidak mau dibayarkan tersebut nilai
dijadikan sebagai dasar permohonan
sangat kecil dibandingkan utang-utang
pernyataan pailit, mengingat bahwa
dari kreditor lain yang dibayarkan
hukum kepailitan seharusnya sebagai
secara baik oleh debitor.
tidak
dapat
serta
ultimum remedium dalam penyelesaian permasalahan bisnis,
karena
utang
dalam
peristiwa
Dalam hal terjadi permasalahan
dunia
utang yang bersifat relative yang
kepailitan
mengakibatkan
merupakan peristiwa hukum luar biasa
terganggunya
hubungan debitor dengan satu atau dua 17
kreditor tertentu, karena terjadi selisih
dibagikan secara adil kepada pihak-
paham yang mengakibatkan debitor
pihak kreditor yang berhak sesuai
tidak mau membayar apa yang disebut
ketentuan hukum kepailitan.
sebagai utang tersebut kepada kreditor
Berkenaan
dengan
unsur
yang terlibat selisih paham tersebut,
manfaat, keadilan dan tujuan yang
karena misalnya, pihak debitor menilai
terkandung
telah memiliki alasan yang kuat secara
berkenaan dengan penerapan hukum
hukum untuk tidak membayar utang
itu
tersebut,
memperhatikan essensi mendasar dari
maka
langkah
yang
dalam
sendiri
hukum,
seharusnya
maka
tetap
seharusnya dilakukan sesuai koridor
ketiga unsur tersebut.
hukum keperdataan adalah dilakukan
hukum seharusnya melindungi hak-hak
gugatan wanprestasi agar selanjutnya
dan kewajiban setiap subjek hukum
dapat diberikan penegasan terhadap
sehingga dalam hal satu hukum tertentu
status utang yang hendak ditagihkan
diterapkan, seharusnya hukum tersebut
dan
dapat
hanya
untuk
memperbaiki,
demikian
memerintahkan
hakim debitor
Penerapan
berdampak
efektif,
membenahi
membayar atau tidak perlu membayar.
menghukum
Keadaan ini akan sangat berbeda
bermasalah saja tanpa membentur atau
apabila secara absolut keadaan debitor
mengganggu hak-hak dan kewajiban
tidak mampu lagi membayar seluruh
subjek hukum lain yang sebelumnya
utangnya,
tidak mengalami permasalahan apapun.
karena
mengalami
pihak-pihak
dan
kebangkrutan sehingga seluruh asset
Sehingga
dan kekayaanya pun tidak akan cukup
permasalahan
untuk
perjanjian yang hanya melibatkan para
membayar
keseluruhan
dalam
penyelesaian
wanprestasi
pihak
negara turut campur tangan mengatur
terkesan berlebihan apabila diterapkan
melalui mekanisme hukum kepailitan,
hukum kepailitan.
agar harta kekayaan debitor yang tidak
dari kepailitan kalau ada yang lebih
cukup untuk membayar keseluruhan
memiliki kompetensi dalam hal ini (lex
utang-utangnya
telah
spesialis-nya) yaitu proses gugatan
dapat
wanprestasi.
mengalami
kebangkrutan,
18
membuat
dalam
utangnya, sehingga dalam hal inilah
karena
yang
hal
yang
perjanjian,
Bukanlah bagian
IV. KESIMPULAN DAN SARAN
pembahasan, tidak semua konsep
1.
wanprestasi pada hukum perjanjian
Kesimpulan Berdasarkan uraian yang telah
dapat diterapkan ke dalam konsep
disampaikan, maka dapat disimpulkan
utang pada hukum kepailitan.
bahwa: 1.
2.
Konsep wanprestasi adalah suatu
Saran Berdasarkan pemaparan dalam
tindakan penyimpangan oleh pihak
tesis
yang
beberapa saran sebagai berikut:
dalam
mengadakan keadaan
perjanjian yang
tidak
1.
ini,
akhirnya
Berkenaan
disampaikan
dengan
biasnya
memaksa terhadap perjanjian yang
pemahaman utang serta rancunya
telah
sehingga
pengaturan terhadap debitor yang
berakibat pada timbulnya kerugian
tidak mau membayar utang dan
pada pihak lawan dalam perjanjian
yang tidak mampu
tersebut. Wanprestasi hanya dapat
utang
terjadi dalam proses pelaksanaan
Kepailitan
setelah
perjanjian
perlu kiranya dilakukan kajian
dinyatakan telah disepakati secara
secara mendalam dari berbagai
sah.
aspek
disepakatinya
sebuah
Sedangkan konsep utang
dalam
membayar
Undang-Undang
(UUKPKPU),
penerapannya
maka
dengan
yang dimaksudkan dalam hukum
memperhatikan
kepailitan menekan kepada telah
kepastian dan keadilan dari hukum
terjadinya pertukaran antara hak
kepailitan itu sendiri, agar segala
dan kewajiban yang hanya terjadi
masukan
sepihak
dalam rangka penyempurnaan hal-
dan
mengacu
kepada
unsur
dari
tujuan,
berbagai
kewajiban dibidang bisnis atau
hal
setidak-tidaknya
Undang Kepailitan dapat segera
menyangkut
tersebut
dalam
pihak
Undang-
perihal kekayaan harta benda dan
diwujudkan.
terkait
diharapkan dalam menyelesaikan
konsep
ini
melandaskan ketidakmampuan
dengan pada
debitor
Dengan demikian
permasalahan-permasalahan
untuk
hukum
membayar kewajibannya kepada
kepailitan
semua kreditornya
memilih
Berdasarkan 19
yang dapat secara
terjadi,
hukum
memilah jelas
dan
perkara-
Yurispridensi, Citra Aditya Bakti, Bandung. Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang. M. Hadi Shubhan, 2008, Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Oliver Wendell Holmes Jr., 2009, The Path of The Law, The Floating Press Limited, Auckland, New Zealand. P.N.H. Simanjuntak, 2009, PokokPokok Hukum Perdata Indonesia, Djambatan, Jakarta. Peter Mahmud Marzuki, 2009, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Robert L. Jordan, et.al., 1999, Bankruptcy, Foundation Press, New York. Rudhy A. Lontoh, et.al., 2001, Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Alumni, Bandung. Siti Anisah, 2008, Perlindungan Kepentingan kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia, Total Media, Yogyakarta. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980, Hukum Perdata-Hukum PerUtangan, Bagian A, Seksi Hukum Perdata UGM, Yogyakarta. Sutan Remy Sjahdeini, 2010, Hukum Kepailitan: Memahami UndangUndang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
perkara mana saja yang harus diselesaikan melalui jalur hukum kepailitan, mana yang tidak dapat atau tidak tepat untuk diselesaikan melalui
jalur
hukum
acara
kepailitan dengan memperhatikan bahwa hukum kepailitan benarbenar sebagai Ultimum Remedium dalam permasalahan kebangkrutan. 3.
Penerapan
hukum
melindungi
seharusnya
hak-hak
dan
kewajiban setiap subjek hukum sehingga dalam hal satu hukum tertentu diterapkan, seharusnya hukum tersebut hanya berdampak efektif, memperbaiki, membenahi dan
menghukum
yang
bermasalah
membentur
atau
pihak-pihak saja
tanpa
mengganggu
hak-hak dan kewajiban subjek hukum lain yang sebelumnya tidak mengalami permasalahan apapun.
DAFTAR BACAAN Djaja S. Meliala, 2012, Hukum Perdata dalam Perspektif BW, Nuansa Aulia, Bandung. Frans Satriyo Wicaksono, 2008, Panduan Lengkap Membuat SuratSurat Kontrak, Visimedia, Jakarta. J. Satrio, 2012, wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, dan
20
