KONSEP HUKUM DALAM KEPERAWATAN Oleh : Kelompok 3.B
ETIKUM PSIK B'11
Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan, didasarkan pada ilmu keperawatan, berbentuk pelayanan bio psikososialspiritual yang komprehensif, ditujukan pada individu, keluarga, dan masyarakat, baik sakit maupun sehat yang mencakup seluruh proses kehidupan manusia. ETIKUM PSIK B'11
ETIKUM PSIK B'11
Hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan dalam suatu kehidupan bersama; atau keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.
Hukum kesehatan adalah ketentuanketentuan yang mengatur hak dan kewajiban baik dari tenaga kesehatan dalam melaksanakan upaya kesehatan maupun dari individu dan masyarakat yang menerima upaya kesehatan tersebut dalam segala aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta organisasi
ETIKUM PSIK B'11 Keperawatan : Fungsi Hukum dalam Praktek dan perkembangan
1.
2.
3.
4.
Hukum mempunyai beberapa fungsi bagi keperawatan : Hukum memberikan kerangka untuk menentukan tindakan keperawatan mana yang sesuai dengan hukum. Membedakan tanggung jawab perawat dengan profesi yang lain. Membantu menentukan batas - batas kewenangan tindakan keperawatan mandiri. Membantu dalam mempertahankan standar praktek keperawatan dengan meletakkan posisi perawat memiliki akuntabilitas di bawah hukum (Kozier, Erb, 1990)
UU No.23/1992 UUD 45
Ttg Kesehatan
PRAKTIK KEPERAWATAN RUU PRAKTIK TENAGA KESEHATAN ????.... RUU PRAK.KEP ????....
ETIKUM PSIK B'11
Permenkes 1239/2002 ttg Registrasi Praktik Keperawatan
Pasal 32 ayat 4: Pelaksanaan pengobatan dan atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran dan atau ilmu keperawatan, hanya dapat dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.”
UU No.23/1992 Ttg Kesehatan
Pasal 53, ayat 1: Tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.
Pasal 53, ayat 2: Tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar ETIKUM PSIK B'11profesi dan menghormati hak pasien
PASAL KRUSIAL DALAM KEPMENKES 1239/2001 TTG PRAKTIK KEPERAWATAN
Melakukan asuhan keperawatan meliputi Pengkajian, penetapan diagnosa keperawatan, perencanaan, melaksanakan tindakan dan evaluasi. Pelayanan tindakan medik hanya dapat dilakukan atas permintaan tertulis dokter Dalam melaksanakan kewenangan perawat berkewajiban : Menghormati hak pasien Merujuk kasus yang tidak dapat ditangani Menyimpan rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Memberikan informasi Meminta persetujuan tindakan yang dilakukan Melakukan catatan perawatan dengan baik ETIKUM PSIK B'11
Dalam
keadaan darurat yang mengancam jiwa seseorang , perawat berwenang melakukan pelayanan kesehatan di luar kewenangan yang ditujukan untuk penyelamatan jiwa.
Perawat
yang menjalankan praktik perorangan harus mencantumkan SIPP di ruang praktiknya
Perawat
yang menjalankan praktik perorangan tidak diperbolehkan memasang papan praktik (sedang dlam proses amandemen) ETIKUM PSIK B'11
RUU PRAKTIK KEPERAWATAN (draf 19)
BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V BAB VI BAB VII BAB VIII BAB IX BAB X BAB XI
: Ketentuan Umum : Azas dan Tujuan : Lingkup Praktik Keperawatan : Konsil Keperawatan Indonesia : Standard Pendidikan Profesi Kep. : Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan : Registrasi Praktik Keperawatan : Penyelenggaraan Praktik Kep. : Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan : Ketentuan Peralihan : Ketentuan Penutup ETIKUM PSIK B'11
Tujuan UUPKep (draft) Pengaturan penyelenggaraan praktik keperawatan bertujuan untuk: memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima dan pemberi jasa pelayanan keperawatan. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan yang diberikan oleh perawat.
ETIKUM PSIK B'11
Praktik keperawatan dilakukankan berdasarkan pada kesepakatan antara perawat dengan klien dan atau pasien dalam upaya untuk peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pemeliharaan kesehatan, kuratif, dan pemulihan kesehatan. ETIKUM PSIK B'11
PERAWAT DAN KLIEN Perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan menghargai harkat dan martabat manusia, keunikan klien, dan tidak terpengaruh oleh pertimbangan kebangsaan, kesukuan, warna kulit, umur, jenis kelamin, aliran politik dan agama yang dianut serta kedudukan sosial. Perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan senantiasa memelihara suasana lingkungan yang menghormati nilai-nilai budaya, adat istiadat dan kelangsungan hidup beragama dari klien Tanggung jawab utama perawat adalah kepada mereka yang membutuhkan asuhan keperawatan Perawat wajib merahasikan segala sesuatu yang diketahui sehubungan dengan tugas yang dipercayakan kepadanya kecuali jika diperlukan oleh yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku 1.
ETIKUM PSIK B'11
ETIKUM PSIK B'11
2. PERAWAT DAN PRAKTEK
Perawat memelihara dan meningkatkan kompetisi dibidang keperawatan melalui belajar terus menerus Perawat senantiasa memelihara mutu pelayanan keperawatan yang tinggi disertai kejujuran professional yang menerapkan pengetahuan serta keterampilan keperawatan sesuai dengan kebutuhan klien Perawat dalam membuat keputusan didasarkan pada informasi yang akurat dan mempertimbangkan kemampuan serta kualifikasi seseorang bila melakukan konsultasi, menerima delegasi dan memberikan delegasi kepada orang lain Perawat senantiasa menjunjung tinggi nama baik profesi keperawatan dengan selalu menunjukkan perilaku professional
3. PERAWAT DAN MASYARAKAT
Perawatan mengemban tanggung jawab bersama masyarakat untuk memprakarsai dan mendukung berbagai kegiatan dalam memenuhi kebutuhan dan kesehatan masyarakat 4. PERAWAT DAN TEMAN SEJAWAT Perawat senantiasa memlihara hubungan baik dengan sesama perawat maupun dengan tenaga kesehatan lainnya, dan dalam memelihara keserasian suasan lingkungan kerja maupun dalam mencapai tujuan pelayan kesehatan secara menyeluruh Perawat bertindak melindungi klien dari tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan secara tidak kompeten, tidak etis dan illegal ETIKUM PSIK B'11
ETIKUM PSIK B'11
5. PERAWAT DAN PROFESI • Perawat mempunyai peran utama dalam menentukan standar pendidikan dan pelayanan keperawatan serta menerapkannya dalam kegiatan pelayanan dan pendidikan keperawatan • Perawat berperan aktif dalam berbagai kegiatan pengembangan profesi keperawatan • Perawat berpartisipasi aktif dalam upaya profesi untuk membangun dan memelihara kondisi kerja yang kondusif demi terwujudnya asuhan keperawatan yang bermutu tinggi
Keadilan prosedural terkait erat dengan kepatutan dan transparansi dari proses-proses pembuatan keputusan.
Keadilan substantif keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan procedural Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur pelangaran-
pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan hukum yang diancam dengan sanksi pidana tertentu.
Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan orang-perorangan. Perdata berarti warga negara pribadi, atau sipil. ETIKUM PSIK B'11
Sistem Hukum Barat
Sistem Hukum Adat
Sistem Hukum Islam
ETIKUM PSIK B'11
SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA
Pembidangan hukum feat perawat 1. Keperdataan Gugatan keperdataan terhadap perawat bersumber pada dua bentuk yakni perbuatan melanggar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dan perbuatan wanprestasi sesuai dengan ketentuan Pasal 1239 KUHPerdata. 2 . Pidana seorang perawat baru dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat unsur-unsur; perawat melakukan pelayanan kesehatan di luar kewenangan yang tertuang dalam Pasal 8 Permenkes No. 148/2010, kedua; seorang perawat yang menyadari bahwa tindakannya dapat merugikan pasien, tidak adanya aturan yang mengijinkannya melakukan suatu tindakan, ataupun tidak ada alasan pembenar. 3. Administratif berdasarkan ketentuan yang berlaku. Permenkes No. 148/2010 ketentuan administrasi yang wajib ditaati
ETIKUM PSIK B'11
ETIKUM PSIK B'11
Alur Proses Pidana 1. Pengaduan 2. Laporan 3. Penyidikan 4. Penangkapan 5. Penahanan 6. Penggeledahan 7. Penunttan Tahapan-tahapan dalam bernegosiasi 1. Perkenalan dan basa-basi lainnya 2. Menyampaikan keinginan 3. tawar-menawar 4. mencapai keputusan 5. Deal
Langkah-langkah penyelesaian masalah / dilema etik Langkah penyelesaian dilema etik menurut Tappen (2005) adalah : a. Pengkajian Target tahap ini adalah terkumpulnya data dari seluruh pengambil keputusan b. Perencanaan Untuk merencanakan dengan tepat dan berhasil, setiap orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan harus masuk dalam proses. Thomson and Thomson (1985) mendaftarkan 3 (tiga) hal yang sangat spesifik namun terintegrasi dalam perencanaan, yaitu : 1. Tentukan tujuan dari treatment. 2. Identifikasi pembuat keputusan PSIK B'11 3.ETIKUM Daftarkan dan beri bobot seluruh opsi / pilihan.
d. Evaluasi Tujuan dari evaluasi adalah terselesaikannya dilema etis seperti yang ditentukan sebagai outcome-nya. Perubahan status klien, kemungkinan treatment medik, dan fakta sosial dapat dipakai untuk mengevaluasi ulang situasi dan akibat treatment perlu untuk dirubah. Komunikasi diantara para pengambil keputusan masih harus dipelihara.
ETIKUM PSIK B'11
c. Implementasi Selama implementasi, klien/keluarganya yang menjadi pengambil keputusan beserta anggota tim kesehatan terlibat mencari kesepakatan putusan yang dapat diterima dan saling menguntungkan. Harus terjadi komunikasi terbuka dan kadang diperlukan bernegosiasi. Peran perawat selama implementasi adalah menjaga agar komunikasi tak memburuk, karena dilema etis seringkali menimbulkan efek emosional seperti rasa bersalah, sedih / berduka, marah, dan emosi kuat yang lain
Pengaturan mengenai transplantasi organ dan atau jaringan tubuh manusia telah diatur dalam hukum di Indonesia. Dalam peraturan tersebut diatur tentang siapa yang berwenang melakukan tindakan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh manusia, bagaimana prosedur pelaksanaan tindakan medis transplantasi organ dan atau jaringan tubuh manusia, juga tentang sanksi pidana. UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan bagi pelaku pelanggaran baik yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan, melakukan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh manusia tanpa persetujuan donor atau ahli waris, memperjualbelikan organ dan atau jaringan tubuh manusia diancam pidana penjara paling lama 7 (tujuh ). ETIKUM PSIK B'11
Untuk
menaggulangi perdagangan gelap organ dan atau jaringan tubuh manusia diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Organ, yang berisi ketentuan mengenai jenis perbuatan dan sanksi pidana bagi pelaku, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
sebagai
bentuk perlindungan terhadap anak yang juga rentan terhadap tindakan eksploitasi perdagangan gelap transplantasi organ dan atau jaringan tubuh telah diatur dalam Pasal 47 dan Pasal 85 UU NO. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta yang berisi ketentuan mengenai jenis tindak pidana dan sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelakunya. ETIKUM PSIK B'11
Aspek Hukum Transplantasi Organ. Dari segi hukum, transplantasi organ, jaringan dan sel tubuh dipandang sebagai suatu hal yang mulia dalam upaya menyehatkan dan mensejahterahkan manusia, walaupun ini adalah suatu perbuatan yang melawan hukum pidana yaitu tindak pidana penganiayaan, tetapi mendapat pengecualian hukuman, maka perbuatan tersebut tidak lagi diancam pidana, dan dapat dibenarkan. Dalam proses penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan transplantasi organ dan dilarang untuk keperluan komersial dan tidak berhak dalam kompensasi material apapun sebagai imbalan tranplantasi. Tindakan tranplantasi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan disarana kesehatan tertentu. Pengambilan organ dari seorang donor harus memperhatikan kesehatan donor yang bersangkutan dan ada persetujuan ahli waris atau keluarganya. ETIKUM PSIK B'11
Terima kasih……
ETIKUM PSIK B'11