Marzuki, Peter Mahmud, 2008, Peneletian Hukum, Cetakan ke IV, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Mochtar Kusumaatmadja, 2002, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Alumni, Bandung. Muchtar Wahid, 2008, Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah, Republika, Jakarta Muljadi, Kartini, 2004, Perikatan Pada Umumnya, PT Raja Grafindo persada, Jakarta. Syamsudin Meliala, 1985, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya, Liberty, Yogyakarta.
*****
HUBUNGAN HUKUM PERJANJIAN KREDIT ANTARA BANK DENGAN DEPOSAN Oleh Robert Wiradinata*, Prof. R A. Retno Murni, SH.,MH., Ph.D**, Dr. Iketut Westra SH., MH** Magister Kenotariatan Universitas Udayana E-mail :
[email protected] ABSTRACT ARRANGEMENT OF LAW RELATIONSHIP OF CREDIT AGREEMENT BETWEEN BANK WITH DEPOSITOR In modern era, business world cannot be separated with the bank as the financial institution. was a conviction that the credit distributed will be able to be returned by the debtor according to its expectation. Thus, in credit giving the bank always ask for an assurance. Initially, the bank only accept the rights upon the land or other moving property as an assurance but in next development the bank is also able to accept deposit as an assurance. Practice of deposit as an assurance of debt in an assurance legal system has not been arranged clearly and certainly. Deposit as an assurance is important to be learned to find out about how is the arrangement of legal relation between the bank and the depositor and how is the legal protection for the bank as credit giver to the depositor in Bankruptcy Decision. Research legislation approach, which is related to the analysis of agreement law concept, and assurance law. The legal material include the Law No.10 Year 1998 about the Banking of the Republic of Indonesia State Sheet Year 1998 No.182, Additional of Sheet of the Republic of Indonesia State No.3790, the Law No.37 Year 2004 about Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Duty of the Republic of Indonesia State Sheet Year 2004 No.131, Additional of Sheet of the Republic of Indonesia State No.4443, Civil Code. This research shows that there are two legal relations between the depositor and the bank that is the relation of capital lease and loan. So in the implementation of Bankruptcy Decision, the law protection for the bank is very weak because the bank only has position as a congruent creditor. Key words: Deposit, Legal relation, Credit Agreement, Bankruptcy.
diberikan kepada para deposan merupakan bunga
BAB I PENDAHULUAN 1.1.
yang
tertinggi,
jika
dibandingkan
dengan
Latar Belakang Masalah
simpanan giro atau tabungan, sehingga deposito
Pemilik deposito
sebagian dianggap sebagai dana amal. 1
disebut deposan,
kepada setiap deposan akan diberikan imbalan bunga atas depositonya. Bagi, bunga yang
1
Kasmir, 2001, Dasar-dasar Perbankan, PT Raja Grafindo Persada,Jakarta,h.93.
Jurna l Ilmia h P ro di Mag ister K eno ta riata n, 20 13 -201 4
Page 54
Pinjam
yang
Mengingat hak dan kewajiban debitur
diselanggarakan oleh bank pada dasarnya disebut
adalah bertimbal balik dengan hak dan kewajiban
dengan kredit, di Indonesia lembaga penyalur
kreditur maka selama proses itu tidak menghadapi
kredit identik dengan bank.
masalah dalam arti kedua pihak melaksanakan
Pemberian kredit yang diberikan oleh bank
hak dan kewajibannya sesuai dengan yang
kepada deposan mempunyai karakteristik yang
diperjanjiakan maka persoalan tidak akan muncul.
sangat khusus, terutama deposan sebagai debitur
Namun biasanya persoalan baru muncul jika
dalam kredit yang diberikan oleh bank sebagai
debitur
pemegang deposito, tetapi sekaligus sebagai
demikian Pasal 1131 KUH Perdata menentukan
kreditur dalam hubungannya sebagai pemilik
bahwa semua kebendaan yang menjadi milik
simpanan dana dalam bentuk
deposito. Dalam
seorang, baik yang sudah ada maupun yang akan
praktek pemberian kredit oleh bank kepada
ada dikemudian hari, akan menjadi jaminan bagi
deposan dilakukan dengan sistem back to back
perikatannya.
yang
memberikan
hubungan
menyerahkan
pemegang
pada
pinjaman
meminjam
hakekatnya sekaligus
uang
bank
deposan
mengalami
kepailitan,
Kekosongan
hukum
antara
deposito
Jika
norma
terjadi
mengenai
deposan
akan
dengan
menimbulkan
depositonya dengan surat kuasa. Dari perspektif
ketidakadilan bilamana terjadi keadaan pailitnya
hukum
deposan.
jaminan
pemegang
kedudukan
kuasa
mempunyai
atas
kedudukan
bank
deposito yang
sebagai deposan,
sangat
Kepailitan
seorang
deposan
mengakibatkan seluruh harta benda deposan baik
lemah
yang sudah ada saat pailit maupun baru akan ada
bilamana terjadi kepailitan, kepailitan adalah
setelah kepailitan akan menjadi budel pailit yang
ketiadamampuan untuk membayar dari seorang
pengelolaannya dilakukan oleh kurator. Dalam
(debitur) atas utang-utangnya yang telah jatuh
keadaan demikian adalah tidak adil jika deposito
2
tempo , berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang
yang sebelumnya dipegang oleh bank dan
Nomor 37 Tahun 2004 tetang Kepailitan dan
dipergunakan sebagai dasar untuk menimbulkan
Penundaan
keyakinan pemberian kredit akan ditarik untuk
Kewajiban
Pembayaran
Utang
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
kepentingan para kreditur-kreditur lainnya.
2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia
selanjutnya
disebut
ketiadamampuan
Nomor UU
itu,
4443
(untuk
Kepailitan), Syarat
harus
disertai
Berdasarkan
permasalahan
maka saya tertarik untuk melakukan penelitian dalam
bentuk
Tesis
PERJAN
oleh debitur sendiri secara sukarela, maupun
DENGAN DEPOSAN
permintaan dari pihak ketiga, suatu permohonan
1.2.
pailit kepada pengadilan. Oleh karena itu perlu perlindungan
hukum
agar
dengan
judul
ANTARA
BANK
dengan
tindakan nyata untuk mengajukan, yang dilakukan
adanya
tersebut,
bank
mempunyai kedudukan yang lebih kuat terhadap
KREDIT
Rumusan Masalah Adapun permasalahan yang akan dibahas
dalam penulisan ini dirumuskan sebagai berikut : 1.
Bagaimanakah pengaturan hubungan
deposito yang dipegangnya. Baik di dalam hukum
hukum dalam perjanjian kredit antara
jaminan atau hukum perbankan, tidak ada
bank dengan deposan ?
lembaga jaminan yang hanya diikat dengan surat kuasa.
2.
Bagaimanakah perlindungan hukum bagi bank dalam perjanjian kredit antara
2
Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, 1999, Kepailitan, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h.11
bank
dengan
deposan,
bilamana deposan pailit ?
Jurna l Ilmia h P ro di Mag ister K eno ta riata n, 20 13 -201 4
Page 55
1.3.
Tujuan Penelitian
S.H dan R. Tjitrosudibio menjadi KUH Perdata
a.
bahwa mengenai hukum perjanjian diatur dalam
Tujuan umum
Penelitian ini secara umum bertujuan
Buku III tentang Perikatan, dimana hal tersebut
untuk mengembangkan ilmu Hukum terkait
mengatur dan memuat tentang hukum kekayaan
dengan paradigma science as a prosess (ilmu
yang mengenai hak-hak dan kewajiban yang
sebagai proses), dengan paradigma ini ilmu tidak
berlaku terhadap orang-orang atau pihak tertentu.4
akan pernah mandeg (final) dalam penggaliannya atas
kebenarannya.
3
Yaitu
terkait
Abdul
Kadir
Muhammad
dalam
dengan
Hubungan hukum pinjam meminjam uang antara
berpendapat bahwa definisi perjanjian yang
deposan dengan pihak bank .
dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata
b.
Tujuan khusus
1.
Menemukan hukum
yang
tersebut memiliki kelemahan yaitu : konsep
hubungan
digunakan
dalam
1.
Hanya menyangkut sepihak saja.
2.
Kata perbuatan mencakup juga tanpa
perjanjian pinjaman uang antara bank
dengan
deposan
konsensus.
yang
3.
Pengertian perjanjian terlalu luas.
berkedudukan sebagai kreditur dan
4.
Dalam menyebut tujuan atau memiliki tujuan yang jelas.5
debitur. 2.
1.4.
Untuk mengetahui Upaya hukum
Maka hubungan hukum antara perikatan
yang dapat dilakukan oleh bank
dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu
dalam
pinjamannya
menerbitkan perikatan. Hubungan hukum adalah
kepada deposan dalam hal deposan
hubungan yang menimbulkan akibat hukum,
pailit.
akibat hukum disebabkan karena timbulnya hak
melindungi
Manfaat penelitian
dan kewajiban, dimana hak merupakan suatu
a. Manfaat teoritis
kenikmatan, sedangkan kewajiban merupakan
Hasil
penelitian
ini
diharapkan
beban. Adapun unsur-unsur yang tercantum
bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran untuk
dalam hukum perjanjian dapat dikemukakan
menemukan konsep-konsep, prinsip-prinsip dan
sebagai berikut. 6
asas-asas yang berkaitan dengan Hubungan
1.
Adanya kaidah hukum
hukum pinjam meminjam uang antara deposan
2.
Subyek hukum
dengan bank.
3.
Adanya prestasi
4.
Kata sepakat
5.
Akibat hukum
b. Manfaat praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai sumbangan pemikiran untuk membantu
2.
dan
Teori Perlindungan Hukum.
memberi
masukan
serta
tambahan
Teori Perlindungan Hukum
pengetahuan untuk penyelesaian permasalahan yang sama di dalam praktik. 1.5.
Landasan Teoritis 1.
Perjanjian
Dalam Burgerlijk Wetboek (BW) yang kemudian diterjemahkan oleh Prof. R, Subekti, 3
Pedoman Penulisan Usulan Thesis Hukum Normatif Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Udayana, 2011, h.52
4
R. Subekti dan R Tjitrosudibio, 1996, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjemahan Burgerlijk Wetboek, Cet.28, PT. Pradnya Paramita, Jakarta,h. 323 5 Abdulkadir Muhammad, 2000, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. H.224-225 6 Salim H.S, 2003, Hukum Perjanjian dan Teknik Penyusunan Perjanjian, Sinar Grafika, Jakarta, h.4.
Jurna l Ilmia h P ro di Mag ister K eno ta riata n, 20 13 -201 4
Page 56
Teori perlindungan hukum dari Pareto,
di depan pengadilan. Aspek yang kedua ialah tujuan keadilan atau finalitas dan aspek yang ketiga ialah kepastian hukum atau legalitas.9 Dari dua teori mengenai kepastian
jika suatu perjanjian dipandang dari sudut ekonomi sebagaimana dipaparkan dalam teori Pareto, suatu transaksi atau aturan adalah sah jika membuat keadaan seseorang menjadi lebih baik dengan tidak seorangpun dibuat menjadi lebih buruk.7 Dalam penelitian ini, teori ini digunakan untuk
menjamin
kedudukan
bank
sebagai
lembaga penghimpun dana masyarakat agar mendapat perlindungan hukum atas hak-haknya terhadap deposito deposan peminjam uang, dalam
untuk
dengan
yang
thesis ini terutama untuk menetapkan hubungan antara deposan dengan bank pemberi kredit,
berfungsi dengan baik, maka peraturan tersebut harus memenuhi atau mengikatkan diri secara
pembentukan
Jenis penelitian
penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder belaka.10 b.
Jenis pendekatan
Pendekatan masalah yang digunakan dalam
penelitian
ini
pendekatan
konsep
adalah
pendekatan
(statute
approach)
(conceptual
approach),
perundang-undangan
pendekatan analitis (analytical approach). c.
Sumber bahan hukum
Penelitian ini dilakukan melalui studi
peraturan
kepustakaan terhadap bahan hukum primer,
perundang-undangan. Kepastian kata dasarnya adalah
penerima
Jenis penelitian yang digunakan adalah
ketat kepada 8 (delapan) syarat yang merupakan dalam
sebagai
Metode Penulisan
teori tentang asas-asas pembentukan peraturan
I, Fuller. Menurut Fuller, agar hukum (peraturan)
bank
sebagai kreditur preferent.
dalam perjanjian kredit juga didukung dengan
perundang-undangan yang dikemukakan oleh Lon
penyelesaian
yang pada dasarnya tidak mempunyai kekuatan
diatas
untuk memecahkan permasalahan hukum dalam
asas-asas
kedudukan
a.
diuraikan
sebagai
deposito dengan hanya berdasarkan surat kuasa
Teori Kepastian Hukum
Sebagaimana
dipergunakan
persoalan mengenai kepastian hukum berkaitan
1.6
hal deposan jatuh pailit. 3.
hukum diatas, teori Radbruch lebih mendekati
pasti,
yang memiliki arti : Suatu hal yang sudah tentu,
skunder dan tersier. 1.
ini menggunakan bahan hukum primer
sudah tetap dan tidak boleh tidak. 8 Gustaf
sebagai berikut :
Radbruch seperti yang dikutip oleh Theo Huijber mengenai kepastian hukum mengemukakan : Menurut Radbruch dalam pengertian hukum dapat dibedakan tiga aspek yang ketiga-tiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian hukum yang memadai. Aspek yang pertama ialah keadilan dalam arti yang sempit. Keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang
Bahan hukum primer, dalam penelitian
a.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 3790. b.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang
Bank
Indonesia
Lembaran
7
Niken Saraswati, 2011, Standar Kontrak Dalam Hukum Perjanjian, 9
Com Site (11/06/2013), http://kennysiikebby.wordpress.com/2011/03/0 7/ standar kontrak dalam hukum perjanjian 8 W.J.S. Poerwadarminta, 2006, Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, Hal. 847.
Theo Huijbers, 2007, Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah, Kanisius, Cetakan Keempat belas, Yogyakarta, Hal. 163. 10
Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, 2007,Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta,h 13.
Jurna l Ilmia h P ro di Mag ister K eno ta riata n, 20 13 -201 4
Page 57
Negara Republik Indonesia Tahun 1999
mengatur
Nomor 66
berkesudahan ia mengatur hubungan-hubungan
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
yang ditimbulkan oleh pergaulan masyarakat
tetang
Penundaan
manusia (hubungan yang timbul dari perkawinan,
Kewajiban Pembayaran Utang Lembaran
keturunan, kerabat darah, ketetanggaan tempat
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
kediaman, kebangsaan, dari perdagangan dan
Nomor
Lembaran
pemberian berbagai jasa dan dari perkara-perkara
Negara Republik Indonesia Nomor 4443
lainnya), dan hal-hal tersebut dilakukannya
d.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
dengan menentukan batas kekuasaan-kekuasaan
2.
Adapun yang dimaksud dengan bahan
dan kewajiban-kewajiban tiap-tiap orang terhadap
hukum sekunder dalam penelitian ini
mereka dengan siapa ia berhubungan. 12 Hukum
adalah buku-buku hukum, jurnal-jurnal
misalnya mengatur hubungan antara orang yang
ilmiah,
meminjamkan
c.
3.
Kepailitan
131,
karya
dan
Tambahan
tulis
hukum
atau
dan
memaksa,
uang
dengan
dengan
orang
tiada
yang
pandangan ahli hukum yang termuat
menerimanya dan itu dilakukannya antara lain
dalam media massa dan data sebagai
dengan
penunjang bahan hukum primer.
Hubungan yang diatur oleh hukum sedemikian
Bahan hukum tersier yang digunakan
disebut dengan hubungan hukum. Tiap-tiap
dalam penelitian ini
hubungan hukum, mempunyai dua segi yakni
adalah
kamus
membentuk
peraturan-peraturan.
hukum dan ensiklopedia.
pada satu pihak ia merupakan hak, dan pada pihak
d.
yang lain ia merupakan kewajiban.
Teknik pengumpulan bahan hukum
b.
Jenis Jenis Hubungan Hukum
Bahan hukum yang relevan dikumpulkan
Sebagaimana telah diuraikan di atas
dengan teknik membaca, mengumpulkan bahan
bahwa hukum mengatur Hubungan antara orang
hukum serta menganalisa bahan hukum dengan
dengan
11
menggunakan sistim kartu (card system) .
orang
perkawinan,
dalam
kaitannya
hubungan
hubungan
keturunan,
hubungan
Teknik analisis bahan hukum
kerabat darah. Jadi hubungan hukum itu tidak lain
Analisis bahan hukum dalam penelitian
adalah hubungan yang meletakkan disatu sisi hak
ini dilakukan dengan teknik deskriptif, kontruktif
kepada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain.
hukum
selanjutnya
Dari uraian mengenai hubungan hukum dapat
dilakukan dengan penilaian berdasarkan pada
dipahami bahwa pada dasarnya hubungan hukum
alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum,
merupakan yang mempunyai akibat hukum.
yakni dengan mengemukakan doktrin dan asas-
Demikian juga hubungan hukum yang disebut
asas yang ada terkait dengan permasalahan.
perikatan terjadinya, berubahnya, hapusnya dan
II.1
beralihnya mempunyai akibat hukum.
e.
dan
argumentasi,
yang
Hubungan hukum a.
Pengertian Hubungan Hukum
BAB II
Hubungan hukum terdiri dari dua kata yaitu
hubungan
dan
hukum.
Sebelum
PEMBAHASAN PERJANJIAN KREDIT ANTARA BANK
membicarakan hubungan hukum perlu dipahami
DENGAN DEPOSAN
apa itu hukum, seperti yang dikatakan oleh Prof. Apeldoorn
hukum
adalah
kekuasaan
yang
III.1
Bentuk Perjanjian Kredit antara Bank dengan Deposan
11
Winarno Surakhmad , 1973, Pengatar Penelitian Ilmiah,Dasar-dasar Metode & Teknik ,Tarsito, Bandung, h.257.
12
Apeldoorn, 2005, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, h.1
Jurna l Ilmia h P ro di Mag ister K eno ta riata n, 20 13 -201 4
Page 58
Berdasarkan uraian Pasal 1 angka 11 UU
A. Hubungan hukum antara bank
Perbankan ditegaskan bahwa kredit adalah suatu bentuk
perjanjian
yaitu
persetujuan
dengan nasabah penyimpan dana
antara
Bentuk hubungan hukum antara bank
peminjam dan bank. Sebagai suatu perjanjian
dan nasabah penyimpan dana, dapat terlihat dari
menurut KUH Perdata, tidak terikat pada suatu
hubungan hukum yang muncul dari produk-
bentuk, artinya apakah perjanjian tersebut dibuat
produk perbankan, seperti deposito, tabungan,
secara tertulis atau tidak tertulis perjanjian tetap
giro dan sebagainya.
memiliki daya mengikat bagi mereka yang
Perjanjian
bank
dengan
nasabah
membuatnya, hal ini disebutkan dalam Pasal 1338
penyimpan disebut perjanjian simpanan. Dalam
KUH Perdata yang menyatakan :
hukum perdata, figur perjanjian simpanan akan
semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undangundang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di
menjadi persoalan hukum tersendiri karena tidak
atas dapat dipahami bahwa dari segi bentuk perjanjian undang-undang tidak mengharuskan perjanjian dibuat dengan bentuk tertulis maupun tidak tertulis demikian juga dari segi isinya Undang-undang menyerahkan kepada para pihak
terdapat kejelasan mengenai pengaturan dan identitas hukumnya. 13 Jika dicermati terkait objek dari perjanjian simpanan berupa giro, deposito, sertifikat deposito dan tabungan, maka tidak ditemukan baik dalam KUH Perdata maupun dalam KUH Dagang. Namun, sebagai perjanjian, terdapat ketentuan umum dalam Pasal 1319 yaitu semua persetujuan, baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak terkenal dengan nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan
yang membuat perjanjian tersebut, walaupun demikian didalam beberapa perjanjian asas ini
B. Hubungan hukum antara bank
dikecualikan seperti didalam perjanjian peralihan hak
atas
tanah,
perjanjian
pemberian
tanggungan dan fidusia, menurut undang-undang harus dibuat secara tertulis dan dalam bentuk akta notaris. proses
pembuatan
perjanjian kredit antara bank dengan deposan dikatakan
bahwa
perjanjian
tersebut
menurut ilmu hukum dikenal dengan nama perjanjian baku atau standard kontrak. III.2
Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan serta hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur sangat erat kaitannya. Kedua
Berdasarkan
dapat
dengan nasabah debitur
hak
Hubungan
Hukum
antara
hubungan
tersebut
tidak
hanya
dikualifikasikan sebagai hubungan hukum tetapi penting kiranya untuk menarik pada hubungan moral.
Sebagai
hubungan
moral,
maka
pertanggungjawabannya lebih tinggi di mata hukum. Moral ini kemudian dapat menjadi
Bank
dengan Deposan dalam Perspektif Hukum Perjanjian Pada dasarnya hubungan hukum antara bank dengan nasabahnya dapat terjadi dua
sumber dan sekaligus jembatan etis dalam tonggak hukum perbankan. Dengan demikian, dalam pelaksanaan fungsi perbankan terdapat dua hubungan hukum dan satu hubungan moral yang saling terkait.
hubungan hukum, yaitu hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana dan hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur.
13
Kamello Tan, 2006, karakter Hukum Perdata dalam Fungsi Perbankan Melalui Hubungan antara Bank dan Nasabah, Pidato Guru Besar Usu, h.22
Jurna l Ilmia h P ro di Mag ister K eno ta riata n, 20 13 -201 4
Page 59
III.3
Hak dan Kewajiban antara Bank
b.
dengan Deposan dalam Perjanjian
pinjaman dalam jangka waktu dan
Kredit
jumlah sesuaai apa yang telah disepakati.
Perjanjian kredit yang dibuat oleh bank
c.
dengan deposan, memberikan hak dan kewajiban kepada dua belah pihak. Kewajiban bank setelah
:
d.
sejumlah
uang
berupa
c.
terhadap
Dalam hubungan hukum keperdataan hukum berfungsi sebagai pelindung hak-hak
Dalam hal hasil pencairan deposito
perseorangan dengan tujuan untuk memperoleh
melebihi jumlah hutang yang timbul
keseimbangan antara hak dan kewajiban satu
berdasarkan perikatan termaktub telah
pihak dengan pihak yang lain, agar setiap orang
dilunasi sebagaimana mestinya, bank
dapat melakukan hubungan hukum dengan rasa
harus menyerahkan kembali simpanan
aman khusunya dalam bidang perikatan maka
dalam rekening deposito.
berdasarkan asas yang diatur dalam Pasal 1131
Bila seluruh kewajiban si berhutang
KUH Perdata menyatakan bahwa dapat dipahami
yang timbul berdasarkan perikatan telah
adanya asas-asas hubungan ekstern kreditur
dilunasi sebagaimana mestinya, bank
sebagai berikut : a.
Seorang
kreditur
dapat
mengambil
dalam rekening deposito.
pelunasan dari setiap bagian dari harta
Sedangkan hak-hak dari bank dalam
kekayaan debitur
perjanjian kredit dengan deposan antara lain :
b.
Bank berhak mengenakan bunga atas pinjaman deposan yang besarnya sesuai
Setiap bagian kekayaan debitur dapat dijual guna pelunasan tagihan kreditur
c.
dengan yang telah disepakati. b.
Kreditur
dengan jumlah yang diperjanjikan.
harus menyerahkan kembali simpanan
a.
Kebersamaan
Kebendaan Debitur
pinjaman kepada si berutang sesuai
b.
Menyerahkan sertifikat deposito sebagai jaminan kepada bank.
IV.1 Memberikan
Deposan berkewajiban untuk membayar bunga atas pinjaman kepada bank.
perjanjian kredit itu dibuat dengan deposan adalah
a.
Deposan wajib mengembalikan uang
Hak tagihan kreditur hanya dijamin dengan harta benda debitur saja, tidak
Bank bilamana fasilitas kredit yang dijamin dengan deposito belum dilunasi sebagaimana
bank
setiap kreditur terhadap seluruh harta debitur dan
berhak mencairkan atau menguangkan
karenanya disebut jaminan umum. Setiap kreditur
simpanan dalam rekening deposito dan
menikmati hak jaminan umum seperti itu.
memindah
mestinya
bukukannya
maka
Jaminan seperti itu diberikan kepada
ke
rekening
Hal itu tidak berarti, bahwa kreditur
pinjaman si deposan sewaktu-waktu
harus menjual seluruh kekayaan debitur, lalu
sebesar sisa fasilitas kredit.
mengambil suatu bagian sebanding tertentu dari
Setelah perjanjian kredit disepakati dan
hasil
penjualan
dari
tiap-tiap
benda
yang
ditandatangani oleh bank dan deposan, maka
membentuk kekayaan tersebut. Penjualan seluruh
deposan berhak untuk menerima sejumlah uang
harta kekayaan debitur hanya terjadi dalam hal
sebagai pinjaman (kredit) dari pihak bank.
ada kepailitan dan dalam penerimaan boedel
Kewajiban deposan
dengan hak utama untuk mengadakan pencatatan
a.
Membuat surat kuasa untuk kepentingan
(penerimaan warisan secara beneficiarvide Pasal
bankyang bersifat substitusi.
1023, Pasal 1024, dan Pasal 1034 KUH Perdata).
Jurna l Ilmia h P ro di Mag ister K eno ta riata n, 20 13 -201 4
Page 60
pelunasan piutangnya sebagaimana diatur dalam Pembayaran Piutang melalui Proses
psaal 1131 KUH, dari Pasal tersebut dapat
Kepailitan dalam Perjanjian Kredit
dicermati ada dua jenis kreditur yaitu kreditur
Pembayaran piutang dari si pailit setelah
konkuren dan kreditur preferen, kreditur konkuren
adanya putusan pailit tidak boleh dibayarkan pada
adalah kreditur yang memiliki kedudukan yang
si pailit, jika hak tersebut dilakukan maka tidak
sama dengan sistem pembayaran dengan sistem
membebaskan
pula
perseimbangan sesuai dengan jumlah piutangnya
terhadap tuntutan dan gugatan mengenai hak dan
sedangkan yang dimaksud dengan preferen adalah
kewajiban di bidang harta kekayaan tidak boleh
kreditur
ditujukan oleh atau kepada si pailit melainkan
pelunasan piutangnya. Sehingga hanya kreditur
harus oleh atau kepada kurator. Akan tetapi,
preferenlah
apabila tuntutan tersebut dajukan atau diteruskan
pengembalian piutangnya jika jumlah harta
oleh atau terhadap debitur pailit, maka apabila
kekayaan debitur kurang dari jumlah piutang yang
tuntutan
suatu
dimiliki oleh kreditur. Lembaga jaminan yang
pailit,
dapat dibebankan pada benda debitur tergantung
penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat
pada jenis benda yang dipergunakan sebagai
hukum
penghukuman
jaminan. Oleh karena itu lembaga jaminan yang
tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap
dapat dibebankan kepada hak deposito hanya
harta pailit.
berupa gadai.
IV.2
utang
tersebut
penghukuman
Begitu
mengakibatkan
terhadap
terhadap
harta
Disamping berlangsungnya
tersebut.
debitur
pailit,
itu
pula,
kepailitan
selama
tuntutan
untuk
IV.4
yang
mempunyai
yang
hak
memiliki
didahulukan
kepastian
akan
Akibat Hukum Kepailitan Deposan
terhadap Kebendaan Debitur
memperoleh pemenuhan perikatan dari harta
Dalam hal deposan pailit, berdasarkan
pailit yang ditujukan terhadap debitur pailit,
keputusan kepailitan untuk pembayaran piutang
hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya
bagi kreditur deposan berlakulah tingkatan-
untuk dicocokkan. Sedangkan suatu tuntutan
tingkatan bagi penggolongan kreditur, sehingga
hukum di pengadilan yang diajukan terhadap
jika deposito tidak diikat dengan lembaga
debitur sejauh bertujuan untuk memperoleh
jaminan, baik itu gadai atau fidusia maka bank
pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan
sebagai
perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum
memberikan pinjaman kepada deposan akan
dengan diucapkan putusan pernyataan pailit
mempunyai kedudukan konkuren atau bersaing
terhadap debitur.
dengan kedudukan lain. Jika harta kekayaan
IV.3
Perlindungan
Hukum
bagi
Bank
pemegang
deposito
yang
telah
deposan termasuk depositonya mencukupi untuk
dalam Perjanjian Kredit dalam hal
membayar
Deposan Pailit.
masalah
Dalam kaitan perjanjian kredit antara
krediturnya, tetapi masalah kedudukan menjadi
bank dengan deposan walaupun deposan telah
kreditur preferent menjadi penting jika jumlah
memiliki
memberi
harta kekayaan deposan kurang dari jumlah utang
pinjaman, tetapi tidak cukup menjamin kepastian
yang harus dibayar, sehingga para kreditur
pengembalian kredit dari bank, bilamana debitur
konkuren
atau deposan jatuh pailit. Jika deposan dalam
pembayaran piutangnya secara optimal. Sehingga
keadaan pailit, maka berlakulah asas kebersamaan
untuk menjamin pelunasan piutang bank yang
dari
telah
deposito
tiap-tiap
di
kreditur
bank
yang
untuk
mendapatkan
utang-utangnya dalam
muncul
pelunasan-piutang
tidak
memberikan
Jurna l Ilmia h P ro di Mag ister K eno ta riata n, 20 13 -201 4
tidaklah
mendapat
kredit
kreditur-
jaminan
kepada
untuk
deposan
Page 61
semestinya deposito yang dipergunakan sebagai jaminan dilanjutkan dengan mengikat deposito itu
Saran 1.
dengan lembaga jaminan gadai atau fidusia.
dalam dunia perbankan dan perlindungan
BAB III
nasabah bank, perlu adanya ketentuan yang
PENUTUP
pasti mengenai konsep hubungan hukum
Berdasarkan
uraian
dalam
Bab-bab
antara
sebelumnya, dapat disimpulkan 1.
2.
Untuk menjamin adanya kepastian hukum
bank
dengan
deposan
berkaitan
dengan penyimpanan dana masyarakat.
Pengaturan hubungan hukum mengenai
2.
Untuk
menjamin
perjanjian kredit antara bank dengan
terhadap
deposan belum ada pengaturannya, tetapi
perjanjian
berdasarkan
deposan
hubungan
hukum
yang
bank
sebagai
kredit, yang
perlindungan
hukum
kreditur
dalam
bank
dengan
antara
mempergunakan
deposito
terjadi didalam perjanjian kredit tersebut
sebagai jaminan, tidaklah cukup dengan
dapat dikontruksikan kedalam hubungan
pemberian kuasa dari deposan kepada bank
hukum
untuk
sewa
menyewa
modal
dan
memperoleh
pelunasan
melalui
pinjam meminjam.
pelaksanaan keputusan pailit. Oleh karena itu
Perlindungan hukum bagi bank pemberi
perlu
kredit kepada deposan hanya dengan
perjanjian
kuasa mencairkan deposito bilamana
deposito.
deposan karena
wanprestasi dalam
adanya
upaya
pengikatan Mengingat
preventif
dengan
jaminan deposito
terhadap tergolong
sangat
lemah,
kedalam benda bergerak maka lembaga
penyelesaian
hutang
jaminan gadai atau fidusia yang tepat
piutang melalui Keputusan Kepailitan,
dibebankan pada deposito tersebut.
bank hanya memiliki kedudukan sebagai kreditur konkuren atau bersaing dengan kreditur-kreditur yang lainnya. Daftar Pustaka Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, 1999, Kepailitan, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. Abdulkadir Muhammad, 2000, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti Bandung. __________________, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti Bandung. Apeldoorn, 2005, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Pradnya Paramita, Jakarta. A. Pitlo, 1952, Het Verbintenissenrecht naar he Nederlands Burgelijk Wetboek, H.D Tjeeng &Zoon, NV Harlem. Algra,1974, inleiding tot Het Nederlands Privaatrecht, Tjeen Willink, Groningen. Bambang Sutiyoso,2009, Metode penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum Yang
Pasti dan
Berkeadilan,UII. Press, Yogyakarta. Djumahana, 1996, Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. C.H Gatot Wardoyo, 1996, Selintas Klausul-Klausul Perjanjian Kredit Bank, Citra Aditya Bakti, Bandung. H.F.A. Vollmar, 1984, Studi Hukum Perdata Jilid II, diterjemahkan oleh I.S. Adiwimarta, Rajawali, Jakarta. H. Budi Untung, 2005, Kredit Perbankan Indonesia, Andi Yogyakarta, Yogyakarta. Handri Raharjo, 2009, Hukum Perjanjian di Indonesia, Pustaka Yustisia, Yogyakarta. H.R Daeng Naja,2005, Hukum Kredit dan Bank Garansi, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung.
Jurna l Ilmia h P ro di Mag ister K eno ta riata n, 20 13 -201 4
Page 6 2
H. Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, 2005, Credit Management Handbook (teori, konsep, Prosedur dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiwa, Bankir dan Nasabah), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Henry Campbell Black, 1979,
, West Publishing Co., St. Paul Minnesota.
Ibrahim R. Perna-Pernik Yuridis dalam Nalar Hukum. 2006 UPT-Penerbit. Jazim Hamidi,2005, Hemeneutika Hukum Teori penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks,UII Press, Yogyakarta Johny Ibrahim, 2006, Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publising, Malang. J. Satrio, 1992, Hukum Perjanjian, PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung. _______, 2001, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian-Buku I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Jerry Hoff, 1999, Indonesian Bankruptcy Law, Tatanusa, Jakarta. Kasmir,2007, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, edisi keenam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. ______,2008, Pemasaran Bank, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. ______, 2011, Dasar-dasar Perbankan, Rajawali Pers, Jakarta. Kartono, 1982, Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran, Pradnya Paramita, Jakarta. Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Kartini Mulyadi, 2001, Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang, Alumni, Bandung. _________, Kreditur Preferens dan Kreditur Separatis Dalam Kepailitan , Undang-undang Kepailitan dan perkembangannya: Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas
Masalah-
Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis lainnya Tahun 2004 : Jakarta26-28 Januari 2004 ( Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005). _______, 2001, Dasar-Dasar Perbankan, PT Raja Grafindo Persada,Jakarta. Lon, l Fuller,1963, The Morality of Law, New Haven and London Yale University Press Lukman Santosa, 2011, Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank, Pustaka Yustisia, Yogyakarta. Mariam Badrulzaman, 1994, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung. Mariam Darus Badrulzaman,1978, Perjanjian Kredit Bank, Alumni, Bandung. Mariam Darus Baadrulzaman, et all, 2001, Kompilasi Hukum Perikatan dalam Rangka Memperingati
Memasuki Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun, PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung. Mertokusumo, 1987, Rangkuman Kuliah Hukum Perdata, Fakultas Pascasarjana Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. _____________, 2005, Mengenal Hukum suatu Pengantar Nasution, 1999, Hukum Perlindungan Konsumen, Daya Widya, Jakarta. Pedoman Penulisan Usulan Thesis Hukum Normatif Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Udayana, 2011. Nasrun Yasabari & Nina Kurnia Dewi 2007, Penjaminan Kredit, Mengantar UKMK mengakses Pembiayaan, Alumni, Bandung. Philipus M hadjon,1998, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya.
Jurna l Ilmia h P ro di Mag ister K eno ta riata n, 20 13 -201 4
Page 63
Peter Mahmud Marzuki, 2007, Penelitian Hukum, Kencana Prenata Media Group, Jakarta ___________________ , 2005, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta. R. Subekti dan R Tjitrosudibio, 1996, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjemahan Burgerlijk Wetboek, Cet.28, PT. Pradnya Paramita, Jakarta. R. Subekti, 2001, Hukum Perjanjian, cetakan 18, Intermasa, Jakarta. Rony Hanitjo Soemitro, 1988, Metodologi penulisan Hukum, dan Jurimetri, Cet III, Ghalia Indonesia, Jakarta. Rachmadi Usman,2003, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama. Ricardo Simajuntak, 2005, Esensi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta. Salim H.S, 2003, Hukum Perjanjian dan Teknik Penyusunan Perjanjian, Sinar Grafika, Jakarta. ________, 2003,Hukum Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung. Subekti, 1976, Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional, Alumni, Bandung. Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, 2007,Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Sudikno Mertokusumo, 2005, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta. Subekti, 1987, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta. Suta Reny Sjahdeni, 1993, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang seimbang bagi Para Pihak Kredit Bank, Institut Bankir Indonesia, Jakarta. Sudirman I Wayan, 2013,Manajemen Perbankan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Suyatno, 1990, Dasar-dasar Perkreditan, Gramedia, Jakarta. Samsudin, 2004, Prinsip Kehati-hatian dalam Hubungan Kontraktual Nasabah dan Deposan Bank, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat. Thomas Suyatno dkk, 1993, Dasar-Dasar Perkreditan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas PT Gramedia Pusaka Utama. Theo Huijbers, 2007, Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah, Kanisius, Cetakan Keempat belas, Yogyakarta. Winarno Surakhmad, 1973, Pengatar Penelitian Ilmiah,Dasar-dasar Metode & Teknik Tarsito, Bandung. Wiryono Prodjodikoro, 1981, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu, Penerbit Sumur Bandung, Bandung. Peraturan Perundang-undangan : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tetang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Jurna l Ilmia h P ro di Mag ister K eno ta riata n, 20 13 -201 4
Page 64
