BAB I PENDAHULUAN. 1979, Binacipta Bandung, Hlm.1; Mochtar Kusumaatmadja, Bunga Rampai Hukum Laut. 1978, Binacipta Bandung, Hlm

Pembongkaran Instalasi dan Keselamatan Pelayaran di Indonesia

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Permasalahan Dengan kemajuan ilmu dan teknologi sejak abad ke20 laut membawa manfaat tidak hanya di bidang perikanan dan pelayaran,1 tetapi juga sebagai sumber kekayaan alam terutama minyak dan gas bumi yang dapat dikelola melalui penggunaan teknologi instalasi lepas pantai. Dalam beberapa dasawarsa terakhir dapat disaksikan suatu perubahan besar dalam kegiatan-kegiatan di laut karena selama berabad-abad kegiatan-kegiatan ini umumnya hanya terbatas pada aktivitas penangkapan ikan serta pelayaran.2 Negara-negara yang memiliki dan menguasai teknologi kelautan khususnya teknologi instalasi lepas pantai (offshore installation technology) dapat memanfaatkannya bagi aktivitas eksplorasi dan eksploitasi di lokasi-lokasi laut yang semakin lama semakin dalam dan tidak lagi terbatas pada lokasi-lokasi laut

yang

dangkal.3

Terkait

dengan

hal

ini

tidaklah

Hasjim Djalal, “Perjuangan Indonesia di bidang Hukum Laut”, 1979, Binacipta Bandung, Hlm.1; Mochtar Kusumaatmadja, “Bunga Rampai Hukum Laut”. 1978, Binacipta Bandung, Hlm.171 – 173. 1

Jean-Dominique Wahiche, “Artificial Structures and Installations, Uses of the Sea: The Field of Conflict”, Marine Policy, Volume 7 Number 1, 1983, Hlm.37. 2

M. Daud Silalahi, “Pengaturan Hukum Lingkungan Laut Indonesia dan Beberapa Implikasinya secara Regional”, Suatu Disertasi yang dipertahankan dalam Rapat Senat Guru Besar Universitas Padjadjaran tahun 1984, Hlm. 315. 3

1

2


mengherankan

apabila

perusahaan-perusahaan

negara-negara besar

yang

tersebut

dimiliki,

serta

baik

oleh

pemerintahnya maupun oleh warganegaranya yang sudah mendapatkan eksploitasi

izin

dalam

untuk

melakukan

wilayah

eksplorasi

kedaulatan

dan

dan

wilayah

yurisdiksinya, dan di luar wilayah seperti ini sudah mulai membangun instalasi dan bangunan lepas pantai pada bagian-bagain laut yang semakin dalam. Dewasa ini terdapat lebih dari 6.000 instalasi lepas pantai di seluruh dunia sehingga berbagai negara dan organisasi internasional pada awal tahun 1980-an makin memberikan perhatian terhadap masalah-masalah, baik yang bersifat teknis maupun yuridis yang berkaitan dengan instalasi dan bangunan di laut.4 Salah satu masalah yang menimbulkan keprihatinan adalah masalah pembongkaran dan pemindahan instalasi lepas pantai ketika instalasi seperti ini ditinggalkan karena tidak digunakan lagi. Kalau masalah seperti ini dibiarkan begitu saja, tentu saja dapat membawa pengaruh

terhadap

berbagai

terutama

tindakan

pembiaran

gangguan

terhadap

macam itu

keselamatan

aktivitas

dapat

di

laut,

menimbulkan

pelayaran

(safety

of

navigation). Hal ini berarti bahwa masalah pemindahan atau pembongkaran instalasi memerlukan perhatian dari negaraM. Nauke, “Requirements for the Removal and Disposal of Offshore Installations and Platforms”, Seminar on the Removal and Disposal of Obselete Offshore Installations and Structures in the Exclusive Economic Zone and on the Continental Shelf, 25 – 26 May 1992, Jakarta, Hlm. 1 4


negara, khususnya negara-negara yang memiliki ataupun mengizinkan pembangunan dan pemanfaatan instalasi dan bangunan lepas pantai sehingga masalah tersebut perlu mendapatkan pengaturan sebagaimana mestinya baik secara internasional maupun nasional. Empat konvensi tentang hukum laut yang dihasilkan melalui konferensi Geneva tahun 1958 adalah 1)

Konvensi

mengenai Laut Wilayah dan Jalur Tambahan (Convention on the Territorial Sea and Contiguous Zone); 2)

Konvensi

mengenai Laut Bebas (Convention on the High Seas); 3) Konvensi mengenai Perikanan dan Pelestarian sumber daya hayati

dari

laut

bebas

(Convention

on

Fishing

and

Conservationa of the Living Resources of the High Seas); 4) Konvensi mengenai Landas Kontinen (Convention on the Continental Shelf). Akan tetapi dalam beberapa tahun saja konvensi tersebut dirasakan kekurangan-kekurangannya. Kekurangan dan kelemahan mendasar dari konvensi tersebut tentu saja menyangkut masalah lebar laut teritorial setiap negara pantai yang tidak ditetapkan secara tegas, sehingga dalam praktek negara-negara pantai pada waktu itu penetapannya diserahkan kepada masing-masing negara. Namun

pada umumnya negara-negara pantai menetapkan

sampai 12 mil laut sebagai batas atau lebar maksimal laut wilayahnya yang diukur dari garis pangkal karena penetapan sampai batas 12 mil dianggap sebagai sesuatu yang dapat memenuhi rasa keadilan bagi negara-negara pantai yang

3

4


sebagian besar adalah merupakan negara-negara berkembang. Dikaitkan dengan pembongkaran instalasi lepas pantai, maka dalam beberapa tahun saja sejak berlakunya Konvensi Geneva tahun 1958 ketentuan-ketentuan yang dimaksud dirasakan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan hukum dalam bidang hukum laut internasional, sebab masalah pembongkaran ataupun pemindahan instalasi bukan sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan terkait dengan berbagai aspek khususnya aspek keselamatan pelayaran (safety of navigation). Menurut Brown sisa instalasi, dalam arti instalasi yang sudah tidak terpakai dapat menimbulkan gangguan terhadap aktivitas navigasi, penangkapan ikan dan perlindungan lingkungan laut.5 Ketika konferensi hukum laut PBB I diselenggarakan, maka fokus perhatian negara-negara dapat dikatakan tertuju pada pengaturan mengenai pembangunan instalasi yang diperlukan untuk kepentingan eksploitasi sumber

daya

keselamatan

alam

tanpa

(pelayaran).

mengabaikan

Pada

waktu

pertimbangan

yang

bersamaan

masalah pembongkaran terhadap instalasi yang sudah tidak digunakan lagi pengaturannya dilakukan dan dirumuskan secara sangat sederhana. Rumusannya yang begitu sederhana menyangkut pembongkaran instalasi, tampak dari kata-kata Paul Peters, A.H.A. Soons and Lucie A. Zima, “Removal of Installation in the Exclusive Economic Zone”, Nederlands Yearbook of International Law, Volume XV, 1984, Martinus Nihhoff Publishers, Hlm.173 5


“entirely removed” yang mempunyai makna bahwa instalasi yang sudah tidak digunakan lagi harus dibongkar secara keseluruhan. Pengaturan soal pembongkaran ataupun pemindahan instalasi lepas pantai dari perspektif Konvensi Geneva 1958, adalah sedemikian sederhana sehingga ketentuannya praktis tidak dapat dilaksanakan oleh negara-negara, setidaktidaknya sulit untuk dijalankan, atau dengan kata lain ketentuan konvensi mengenai pembongkaran instalasi merupakan huruf mati. Sejalan

dengan

perkembangan

teknologi

yang

menyebabkan meluasnya kegiatan pembangunan instalasi hingga dapat mencapai perairan dalam (deep waters) yang berlangsung dalam beberapa dasawarsa terakhir, di mana hal ini belum diantisipasi oleh negara-negara peserta perjanjian hukum laut tahun 1958 sehingga pembongkaran terhadap instalasi yang berada pada perairan dalam sulit dijalankan sebagai akibat adanya kendala teknologi dan pembiayaan (technological and financial handicap).6 Dengan suksesnya konferensi hukum laut PBB ke-III merumuskan sebuah konvensi, merupakan peristiwa bersejarah bagi masyarakat internasional, karena konvensi yang dihasilkannya bersifat komprehensif dalam pengertian mengatur hampir semua masalah hukum laut, termasuk masalah pembongkaran instalasi yang tidak lagi digunakan dan kemudian ditinggalGeir Ulfstein, Peder Andersen and Robin Churchill, “The Regulation of Fisheries : Legal, Economic and Social Aspects”, 1987, Division for Higher Education and Research, Strasbourg, Hlm. 190. 6

5

6


kan dan bahkan ditelantarkan (abandoned) oleh pemiliknya tanpa

mengindahkan

kepentingan

para

pemakai

laut

khususnya kepentingan keselamatan pelayaran. Secara umum jaminan keselamatan pelayaran di wilayah kedaulatan dan wilayah yurisdiksi sesungguhnya memiliki ruang lingkup yang luas, karena keselamatan pelayaran yang didambakan dan menjadi tujuan bagi para pemakai laut ditentukan oleh berbagai macam faktor, baik yang menyangkut pengaturan mengenai kelayakan kapal untuk berlayar di laut, pengaturan tentang alur-alur laut, maupun pengaturan tentang instalasi dan bangunan lepas pantai,

termasuk

pembongkarannya

ketika sudah tidak

beroperasi atau tidak digunakan lagi untuk eksplorasi dan eksploitasi. Keselamatan dan keamanan berlayar bagi kapal dalam segala jenisnya mensyaratkan kapal tersebut berlayar secara tertib dan teratur. Terkait dengan kewajiban kapal untuk

berlayar

diperhatikan

secara

adanya

tertib

dan

sekumpulan

teratur,

maka

perlu

aturan-aturan

yang

bertujuan untuk mencegah tubrukan di laut, baik dari segi hukum internasional maupun hukum nasional Indonesia. Di dalam

wilayah

kedaulatan

Indonesia

sebagai

negara

kepulauan (Archipelagic State), seperti perairan kepulauan dan

laut

teritorialnya

yang

dapat

dimanfaatkan

bagi

kepentingan navigasi baik berdasarkan hak lintas alur-alur laut kepulauan (the right of archipelagic sea lanes passage),


maupun hak

lintas damai (the right of

innocent passage),

maka kepentingan seperti ini harus dapat diakomodasi oleh Indonesia dalam statusnya sebagai negara kepulauan melalui pelaksanaan penetapan alur-alur laut kepulauan, maupun alur-alur laut yang antara lain berfungsi untuk menghindari bahaya tubrukan, termasuk bahaya tubrukan oleh kapal terhadap instalasi lepas pantai yang sudah tidak digunakan lagi ataupun sudah ditinggalkan oleh pemiliknya.7 Meningkatnya

pembangunan

dan

pemanfaatan

instalasi lepas pantai berpotensi bagi timbulnya konflik penggunaan laut. Konflik seperti ini dapat terjadi antara hak negara pantai dalam mengatur pembangunan dan pemanfaatan instalasi lepas pantai pada umumnya dan pembongkaran instalasi yang sudah tidak digunakan lagi pada satu pihak, dan hak negara lain untuk melakukan kegiatan navigasi baik melalui wilayah kedaulatan maupun wilayah yurisdiksi dari negara kepulauan Indonesia. Oleh karena itu pengaturan tentang pembongkaran instalasi

lepas

pantai ketika

instalasi

ini

sudah

tidak

beroperasi, dan selanjutnya ditinggalkan oleh pemiliknya, perlu mendapat perhatian yang terutama dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana suatu instalasi lepas pantai harus dibongkar dalam rangka menjamin serta mengamankan berbagai kepentingan, seperti kepentingan perikanan dan pelestarian 7

lingkungan

laut

di

sekitar

Jean-Dominique Wahiche, op.cit., Hlm. 51

instalasi

yang

7

8


bersangkutan maupun kepentingan keselama-tan pelayaran Terkait dengan kepentingan konservasi lingkungan laut di sekitar instalasi, maka dalam Santa Barbara Case, bencana sebuah anjungan di “Santa Barbara”, California, Amerika Serikat 28 Januari 1969, pengadilan California antara lain menyatakan bahwa pada laut yang cukup dalam, maka instalasi yang menyebabkan pencemaran di bawah 100 ppm dapat menimbulkan nutrient.8 Konvensi hukum laut tahun 1982 menetapkan adanya hak dan kewajiban yang bersifat khusus bagi negara pantai, maupun bagi negara-negara lain. Namun demikian konvensi ini sering hanya merumuskan pedoman-pedoman dasar (guiding principles) yang penerapan atau implementasinya diserahkan kepada masing-masing negara, maupun kepada organisasi internasional guna menindaklanjuti pedomanpedoman dasar seperti itu. Salah satu ketentuan di antara berbagai macam ketentuan Konvensi Hukum Laut tahun 1982 yang dikategorikan sebagai “guiding principles” adalah ketentuan

tentang

digunakan

lagi

pelaksanaan

dan

pembongkaran kemudian

ketentuan

seperti

instalasi

yang

ditelantarkan, itu

di

ditindaklanjuti

tidak mana dan

diterjemahkan oleh sebuah organisasi internasional yang berwenang.

Komar Kantaatmadja, “Gantirugi Internasional Pencemaran Minyak di Laut”, 1981, Penerbit Alumni, Bandung, Hlm. 104 8


Dalam hal ini organisasi yang dimaksud adalah Organisasi Maritime Internasional (Internationmal Maritime Organization) yang menetapkan standar-standar internasional yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi negara-negara pantai dalam merumuskan dan menetapkan ketentuanketentuan mengenai pembongkaran instalasi lepas pantai yang sudah tidak digunakan lagi. Hal ini berarti bahwa setiap negara pantai yang membangun instalasi ataupun mengizinkan pembangunan serta pemanfaatannya bagi siapapun, perlu membuat peraturan-peraturan bukan hanya menyangkut pembangunan, pemanfaatan dan perizinannya, tetapi juga menyangkut pembongkaran instalasi lepas pantai, karena bagaimanapun juga instalasi tersebut berfungsi bukan tanpa batas waktu tertentu sehingga tidak mungkin bisa beroperasi secara terus menerus. Masalah

pengaturan

mengenai

pembongkaran

instalasi lepas pantai memiliki arti dan peranan penting bagi Indonesia

dalam

kedudukannya

sebagai

suatu

negara

kepulauan (atau meminjam istilah B.J. Habibie, Indonesia sebagai Negara Benua Maritim) yang menghormati kepentingan negara lain, khususnya dalam bidang navigasi di perairan nusantara dan zona ekonomi eksklusifnya. Arti dan peranan penting dari soal pengaturan pembongkaran instalasi dapat

diklarifikasi

dengan

memperhatikan

keadaan-keadaan sebagai berikut.

hal-hal

atau

9

10


Keadaan

geografis

Negara

Kesatuan

Republik

Indonesia sebagian besar terdiri dari lautan dan dikategorikan sebagai negara kepulauan atau negara benua maritim, yang menunjukkan wilayah Indonesia dilihat sebagai sebuah benua maritim yang di atasnya bertebaran pulau-pulau baik besar maupun kecil. Secara fisik Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil. Hasil penelitian terakhir hingga tahun 2000 mengungkapkan jumlah pulau di seluruh wilayah kepulauan Indonesia sudah mencapai 17.508 pulau. Dari jumlah ini ada 5.707 pulau yang sudah mempunyai nama dan 11.801 pulau yang belum mempunyai nama. Sedangkan luas wilayah darat dan air dewasa ini adalah 5.193.250 kilometer persegi yang terdiri dari 2.027.080 kilometer persegi berupa wilayah darat dan 3.166.170 kilometer persegi berupa wilayah perairan. Selain kondisi geografis seperti itu, maka letak dari wilayah kepulauan atau wilayah nusantara Indonesia yang berada dalam suatu posisi silang di antara dua samudera dan dua benua, sehingga merupakan salah satu pusat lalu lintas internasional bagi kapal-kapal asing dalam segala jenisnya.9 Banyak

lokasi

perairan

baik

yang

merupakan

wilayah

kedaulatan maupun wilayah yurisdiksi Indonesia selain menjadi daerah lintasan ataupun daerah transit bagi kapalkapal, juga secara faktual menjadi lokasi pembangunan instalasi 9

lepas

pantai

untuk

keperluan

Komar Kantaatmadja, op.cit., Hlm.3

eksplorasi

dan


eksploitasi sumber daya alam, khususnya minyak dan gas bumi yang terdapat di dasar laut dan tanah di bawahnya. Sebagai negara kepulauan Indonesia dibebani dengan kewajiban serta tanggungjawab untuk menjamin keselamatan pelayaran bagi kapal-kapal asing dalam wilayah perairannya dan mengumumkan dengan sewajarnya adanya bahayabahaya yang terdapat di sana, terutama keberadaan

suatu

instalasi

lepas

titik-titik lokasi

pantai

yang

sudah

ditinggalkan karena sudah tidak lagi digunakan. Dengan demikian masalah pembongkaran instalasi pada masa mendatang adalah sesuatu yang tidak dapat dihindarkan, dan pengaturan atas masalah seperti ini memiliki urgensi yang jelas sehingga pengaturannya sudah seharusnya menjadi bagian integral dan tak terpisahkan dari perjanjian, atau kontrak antara Indonesia dengan pihak lain, apakah pihak lain adalah pemerintah negara lain, ataukah pihak lain adalah perusahaan atau korporasi milik swasta, baik nasional maupun asing, yang diberikan perizinan untuk melakukan eksplorasi dan eksplotasi minyak dan gas bumi pada suatu lokasi tertentu dalam wilayah perairan nasional kita. Menurut Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Pertambangan dan Energi (sekarang dinamakan Kementerian Energi dan Suumber Daya Mineral), sejak produksi komersial pertama di daerah lepas pantai sampai sekarang ini, Indonesia telah memiliki kurang lebih 370 buah anjungan atau instalasi minyak yang tersebar di laut Jawa,

11

12


lepas pantai Kalimantan, lepas pantai kepulauan Natuna dan Selat Malaka. Sekitar 30 persen dari keseluruhan produksi minyak dan gas bumi Indonesia dewasa ini dihasilkan dan berasal dari daerah lepas pantai tersebut, yang kebanyakan berada pada bagian-bagian perairan dangkal dengan variasi kedalaman antara 10 sampai 300 kaki. Sebagian anjungan atau instalasi tersebut sudah tidak digunakan lagi dan pelu dibongkar atau dipindahkan guna menjamin keselamatan pelayaran. Pertimbangan lain yang melandasi pentingnya dibahas masalah pembongkaran instalasi, adalah bahwa pada tahun 1989 Komisi Sosial Ekonomi untuk Kawasan Asia Pasifik (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) telah menyelenggarakan sebuah seminar di Bangkok (Thailand) yang mengkaji berbagai isu yang berkaitan dengan instalasi dan bangunan lepas pantai di zona ekonomi eksklusif.10 Seminar yang juga dihadiri oleh delegasi dari Indonesia, menampilkan berbagai makalah yang dipresentasikan oleh wakil-wakil dari negara-negara dari kawasan Asia Pasifik. Hasil-hasil seminar tersebut

kemudian dituangkan

dalam sebuah laporan yang antara lain menyatakan bahwa perundang-undangan nasional dari negara-negara yang mengatur tentang persoalan instansi lepas pantai yang ditinggalkan dan ditelantarkan (abandonment). Instalasi seperti ini Report of the Seminar on Issues Associated with Offshore Installations and Structures in the Exclusive Economic Zone, Bangkok, 6 – 10 February 1989, NP/14013/Rep.24 March 1989. 10


harus dibongkar oleh negara pantai yang bersangkutan sebab dapat membahayakan atau setidak-tidaknya mengganggu keselamatan pelayaran bagi kapal-kapal asing yang melintasi perairan di sekitar instalasi seperti itu. Dari segi hukum internasional, pengaturan tentang pembongkaran instalasi yang melibatkan berbagai macam aspek, khususnya aspek keselamatan pelayaran sudah berhasil dirumuskan atas inisiatif atau prakarsa dari suatu badan khusus PBB yang mengurus bidang kemaritiman (maritime affairs), dalam hal ini Organisasi Maritim Internasional (International Maritime Organization atau disingkat IMO). Sesuai dengan tugas dan kewenangannya, IMO telah berhasil menciptakan sebuah resolusi yang secara yuridis dapat menjadi solusi dan jalan keluar atas permasalahan mengenai sejauh mana, atau sampai di mana suatu instalasi yang berlokasi dalam wilayah kedaulatan ataupun wilayah yurisdiksi nasional perlu dilakukan pembongkaran atau pemindahan demi menjamin keselamatan pelayaran. Tentu saja disertai catatan instalasi yang dimaksud adalah instalasi yang sudah tidak digunakan lagi dan ditelantarkan oleh pemiliknya sehingga negara pantai yang bersangkutan harus bertanggungjawab dalam hal terjadi gangguan atas keselamatan pelayaran akibat instalasi yang ditelantarkan. Dapat dikatakan, pengaturan internasional mengenai pembongkaran instalasi relatif sudah memadai, tetapi efektivitas pelaksanaan kewajiban negara pantai terkait dengan

13

14


masalah ini sangat tergantung pada kepentingannya dalam mengimplementasikan dan menindaklanjuti ketentuan-ketentuan dasar dari Konvensi Hukum Laut 1982, serta peraturanperaturan yang sifatnya implementatif yang mengatur soal pembongkaran instalasi lepas pantai yang sudah tidak digunakan. Dalam kaitan ini Indonesia sebagai salah satu negara peserta Konvensi Hukum Laut 1982, dan juga sebagai anggota pada Organisasi Maritim Internasional, mempunyai kepentingan dalam menerapkan ketentuan-ketentuan dasar dari konvensi, serta menindaklanjuti aturan-aturan dari organisasi terkait dengan pembongkaran instalasi lepas pantai, sebab banyak instalasi lepas pantai di seluruh wilayah perairan nasional yang seharusnya dibongkar dan dipindahkan, ternyata dibiarkan begitu saja oleh pemiliknya. Usaha pengaturannya dalam hukum nasional Indonesia harus memperhatikan berbagai kepentingan, seperti kepentingan pemeliharaan atau pelestarian lingkungan, kepentingan pertambangan, perikanan dan terutama kepentingan keselamatan pelayaran. Keselamatan pelayaran bukan, hanya menjadi tujuan dari pembongkaran instalasi lepas pantai, melainkan juga menjadi tujuan dari berbagai pengaturan dalam bidang kelautan, seperti pengaturan tentang keselamatan kapal, pengaturan tentang alur-alur laut, dan pengaturan bidang kemaritiman lainnya. Namun demikian, masalah yang akan menjadi obyek pembahasan ini adalah pengaturan mengenai pembongkaran instalasi, terutama sejauh mana


suatu instalasi perlu dibongkar dan dipindahkan dalam rangka menjamin keselamatan pelayaran. Dengan

kemajuan

teknologi,

termasuk

teknologi

pembangunan instalasi lepas pantai, maka sejak beberapa dekade terakhir, sudah banyak diciptakan instalasi lepas pantai yang mempunyai kemampuan untuk terapung (floating installation) serta dapat bergerak atau digerakkan (movable) dari satu lokasi ke lokasi lainnya di laut. Teknologi anjungan modern sudah dikembangkan secara luas oleh sebagian besar perusahaan minyak yang mengembangkan dan memanfaatkan instalasi atau anjungan yang dinamakan “free-floating platforms”, anjungan yang tidak mempunyai kaki dan tidak perlu ditancapkan ke dalam dasar laut.11 Namun demikian karena instalasi terapung dan dapat bergerak, umumnya tidak menimbulkan permasalahan dari sudut keselamatan pelayaran, maka instalasi yang dimaksudkan dalam pembahasan ini hanya dititikberatkan dan dibatasi pada instalasi lepas pantai yang memiliki sifat permanen (fixed installation) yang dibangun dan digunakan untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, khususnya minyak dan gas bumi. Hal ini disebabkan karena instalasi seperti itu yang dapat mengganggu dan bahkan membahayakan keselamatan pelayaran apabila sudah tidak Mr. Keith, “Floating Cities : A New Challenges for Transnational Law”, Marine Policy, Volume 1, Number 3, July 1977, p.190; juga dapat dilihat Lewis M. Alexander, “The Law of the Sea”, January 1971, University of Rhode Island, p. 264 – 267 11

15

16


digunakan lagi dan dibiarkan atau ditelantarkan oleh pemiliknya sehingga dapat membawa implikasi berupa tanggung jawab negara. B. Rumusan Masalah Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kiranya dapatlah dirumuskan beberapa permasalahan berikut ini : 1) Sejauh mana hukum internasional mengatur tentang pembongkaran

instalasi

lepas

pantai

(offshore

installation) terkait dengan keselamatan pelayaran, baik berdasarkan Konvensi Geneva 1958 maupun Konvensi Hukum Laut 1982 ? 2) Sejauh mana ketentuan-ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 tentang pembongkaran instalasi, sudah ditindaklanjuti oleh Organisasi Maritim Internasional (International Maritime Organization) dalam usaha merumuskan internasional

dan

menetapkan

standar-standar

yang harus diperhatikan oleh negara

pantai dalam melakukan pembongkaran instalasi guna menjamin keselamatan pelayaran ? 3) Sejauh mana hukum nasional Indonesia mengatur tentang pembongkaran instalasi lepas pantai guna menjamin keselamatan pelayaran ? 4) Bagaimanakah pengaturan mengenai pembongkaran instalasi lepas pantai, sebagaimana ditetapkan dalam berbagai kontrak kerjasama, khususnya kontrak bagi hasil

(production

sharing

contract)

antara

pihak


Pemerintah Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Pertamina dengan pihak kontraktor bagi hasil ? 5) Sejauh mana Pemerintah Republik Indonesia bertanggungjawab kepada negara lain yang warganya mengalami kerugian akibat tidak dibongkarnya suatu instalasi lepas pantai yang sudah ditinggalkan ? C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1) Menemukan ketentuan-ketentuan hukum internasional baik yang bersumber dari konvensi internasional, maupun yang bukan konvensi internasional, yang mengatur

masalah

pembongkaran

instalasi

yang

berada di dalam wilayah kedaulatan ataupun wilayah yurisdiksi negara pantai. 2) Menemukan

ketentuan-ketentuan

Maritim Internasional, menjabarkan

dari

Organisasi

yang menindaklanjuti dan

ketentuan-ketentuan

dari

Konvensi

Hukum Laut 1982, dalam usaha menetapkan standarstandar internasional yang harus diperhatikan oleh negara

pantai,

dalam

melakukan

pembongkaran

instalasi lepas pantai guna menjamin keselamatan pelayaran. 3) Menemukan ketentuan-ketentuan hukum nasional Indonesia baik berupa peraturan perundang-undangan maupun di luar peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembongkaran instalasi.

17

18


4) Menemukan ketentuan-ketentuan mengenai masalah tanggungjawab dalam pembongkaran instalasi yang terdapat

dalam

berbagai

kontrak

kerjasama,

khususnya kontrak bagi hasil (production sharing contract)

yang

diadakan

antara

Pemerintah

RI

/Pertamina dengan pihak kontraktor asing. 5) Menemukan dan mengetahui bagaimana tanggung jawab Pemerintah Indonesia terhadap negara lain yang warganegaranya mengalami kerugian akibat kelalaian pejabat terkait dalam melaksanakan kewajibannya untuk membongkar instalasi yang sudah tidak digunakan lagi. Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah sebagai suatu sumbangan pemikiran ke arah pembentukan, dan perumusan peraturan perundang-undangan nasional Indonesia, serta turut

memberikan

kontribusi

bagi

perkembangan

ilmu

pengetahuan hukum, terutama hukum mengenai pembongkaran

instalasi

lepas

pantai

(the

removal

of

offshore

installation). D. Kerangka Pemikiran Terwujudnya keselamatan pelayaran ditentukan oleh berbagai macam pengaturan hukum, seperti pengaturan tentang keselamatan atau keamanan kapal, pengaturan tentang alur-alur laut dan pengaturan tentang instalasi, termasuk tentang pembongkaran instalasi lepas pantai yang sudah ditelantarkan.


Pengaturan tentang keselamatan kapal, dapat ditemukan dalam beberapa perjanjian internasional, seperti Pasal 10 Konvensi Geneva 1958 tentang Laut Lepas, Pasal 94 Konvensi Hukum Laut 1982 dan konvensi-konvensi IMO mengenai keselamatan pelayaran. Namun demikian, karena pengertian keselamatan pelayaran itu sendiri lebih dititikberatkan pada aspek

eksternalitasnya

ketimbang

aspek

internalitasnya,

maka yang paling penting di antara Konvensi-konvensi IMO adalah Konvensi “COLREG” yang antara lain mengatur tentang kewajiban menghindari tubrukan, melalui penetapan skema pemisah lalu lintas (traffic sepatayion scheme) yang juga

diatur

dalam

Konvensi

Hukum

Laut

1982

yang

mewajibkan kapal-kapal yang berlayar dengan rezim hukum hak lintas damai di laut territorial, atau dengan rezim hukum hak lintas transit di selat yang digunakan untuk pelayaran internasional, ataupun dengan rezim hukum hak lintas aluralur laut kepulauan di laut teritorial dan perairan kepulauan. Kapal-kapal tersebut diharuskan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan dari “COLREG” tersebut

tanpa memper-

hatikan apakah negara bendera (flag state) atau negara pantai (coastal state) adalah negara peserta Konvensi tahun 1972 (COLREG) atau bukan. Konvensi-konvensi IMO itu adalah “International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) tahun 1960 telah diratifikasi oleh Pemerintah RI dengan Keputusan Presiden (Keppres) No. 203 Tahun 1966, kemudian konvensi ini diganti dengan “SOLAS Convention” pada tahun

19

20


1974, yang juga telah diratifikasi dengan

Keppres

No. 65

Tahun 1980. Selanjutnya

ada “Convention on the International

Regulations for Preventing Collisions at Sea” yang dikenal dengan sebutan “COLREG” 1960 telah diratifikasi oleh Pemerintah RI dengan Keppres No. 107 Tahun

1968;

Sedangkan “COLREG” 1972 diratifikasi dengan Keppres No. 50 Tahun 1979.12 Pengaturan keselamatan kapal dan segala isinya, adalah sesuatu yang penting dan perlu mendapat perhatian, dikaitkan dengan instalasi lepas pantai yang banyak bertebaran dalam wilayah perairan dari negara-negara pantai. Instalasi-instalasi yang masih beroperasi maupun terutama yang sudah tidak beroperasi harus diwaspadai oleh para pemakai laut, dengan mematuhi ketentuan-ketentuan dari Konvensi-konvensi IMO tersebut, seperti pelbagai aspek kelayakan kapal untuk berlayar dan kemampuan kapal untuk menghindari terjadinya tubrukan, termasuk tubrukan atas instalasi yang tidak digunakan lagi dalam rangka mewujudkan keselamatan berlayar. Pengaturan mengenai alur-alur laut dalam kaitan dengan keselamatan pelayaran, didasarkan atas ketentuan Pasal 22, Pasal 41, dan Pasal 53 Konvensi Hukum Laut 1982 yang

pada

prinsipnya

mewajibkan

kapal

asing

untuk

mempergunakan alur-alur laut (sea lanes) dan skema pemisah lalu lintas yang ditetapkan oleh negara pantai, ataupun 12

Atje Misbach, hlm. 303-305.


negara

kepulauan

Apabila

alur-alur

laut

kepulauan

(archipelagic sea lanes passage) belum ditentukan, maka hak lintas alur laut kepulauan dapat dilaksanakan melalui ruterute

laut

yang

biasanya

digunakan

untuk

pelayaran

internasional. Pengaturan alur-alur laut, dan alur-alur laut kepulauan, yang menitikberatkan terwujudnya keselamatan pelayaran memiliki relevansi, mengingat di dalam alur-alur laut dan alur-alur laut kepulauan sering terdapat berbagai instalasi lepas pantai, baik yang masih operasional maupun yang

sudah

tidak

operasional,

sehingga

pembongkaran

instalasi yang disebut terakhir, tidak dapat dilepaskan dari kewajiban dan tanggungjawab dari negara pantai atau negara kepulauan. Pengaturan

mengenai pembongkaran instalasi lepas

pantai yang berada dalam wilayah kedaulatan (laut teritorial dan perairan kepulauan) terletak pada kebijaksanaan dari negara kepulauan. Namun di zona ekonomi eksklusif dan landas

kontinennya,

sesuai

dengan

hak-hak

berdaulat

(souvereign rights) yang dimiliki oleh negara kepulauan, pengaturan mengenai pembongkaran instalasi lepas pantai dinyatakan secara tegas dalam Pasal 60 Konvensi Hukum Laut 1982. Negara kepulauan mempunyai hak-hak dan yurisdiksi eksklusif atas setiap instalasi untuk keperluan apapun, di mana hal ini sesungguhnya didasarkan atas usul Mr. Van Der Essen (Belgia) yang tertuang dalam kertas kerjanya mengenai “Artificial Island and Installation” yang

21

22


disampaikan kepada “the Seabed Committee” pada tahun 1973. Usul seperti ini pada dasarnya menentukan bahwa pulau-pulau buatan yang dibangun di landas kontinen dapat ditundukkan pada yurisdiksi negara pantai ataupun yurisdiksi dari negara yang mengizinkan pembangunannya.13 Dalam hubungan ini Pasal 5 Konvensi Geneva 1958 mengenai Landas Kontinen memberikan hak kepada negara pantai untuk membangun instalasi buatan bagi keperluan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam dilandas kontinen (permanent installation) serta menempatkan instalasi itu di bawah yurisdiksi dari negara pantai semata-mata. Negara pantai juga dapat menjalankan yurisdiksinya atas setiap instalasi dan bangunan, yang dapat mengganggu pelaksanaan

hak-hak

negara

pantai

di

zona

ekonomi

eksklusif, ataupun pada landas kontinennya. Ketentuan seperti ini berasal dari prinsip yang terdapat dalam putusan pengadilan AS terkait dengan timbulnya kasus “United States v. Ray”.14 Dalam kasus ini, para pejabat AS sebenarnya telah melarang dan menghentikan pembangunan pembangunan pulau buatan, atau instalasi untuk keperluan yang tidak Shigeru Oda, “The Law of the Sea in our Time – II, The United Nations Seabed Committee”, 1968 – 1973, Sijhoff Publishers on Ocean Development, Volume 4, 1977, hlm. 320. Juga Nikos Papadakis, “The International Legal Regime of Artificial Islands”, Sijhoff, Leyden, 1977, hlm. 150. Juga Renate Platzoder, “Third United Nations Conference on the Law of the Sea: Documents, Volume V, 1984, Ocean Publications, Inc. Dobbs Ferry, New York, hlm.414 13

14

Shigeru Oda, hlm. 75


berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Larangan pembangunan serta perintah penghentian pembangunan instalasi tersebut didasarkan atas kewenangan dari Menteri Angkatan Bersenjata untuk mencegah gangguan terhadap kepentingan keamanan nasional AS dan kepentingan pelayaran. Sesungguhnya Konvensi Hukum Laut 1982 melarang pembangunan instalasi dan bangunan lepas pantai apabila menimbulkan gangguan terhadap penggunaan alur-alur laut yang diakui esensial bagi pelayaran internasional.15 Konvensi yang sama juga memberikan jaminan-jaminan lain, demi menjamin kepentingan keselamatan pelayaran. Pembangunan instalasi dan bangunan lepas pantai harus diumumkan dengan sepatutnya, dan sarana permanen untuk memberikan peringatan mengenai kehadirannya harus tetap dipelihara. Instalasi dan bangunan yang ditinggalkan atau sudah tidak digunakan lagi, harus dibongkar atau dipindahkan untuk menjamin keselamatan pelayaran. Apabila diperlukan, negara pantai dapat menetapkan zona-zona keselamatan (safety zones) yang wajar di sekeliling instalasi dan bangunan, di mana negara pantai dapat mengambil tindakan-tindakan yang tepat, dengan tujuan untuk menjamin keamanan atau keselamatan dari instalasi dan bangunan tersebut maupun untuk menjamin keselamatan pelayaran.

David Joseph Attard, “The Exclusive Economic Zone in International Law”, Clarendon Press-Oxford, 1987, hlm. 90 – 91 15

23

24


Luas

daripada

zona-zona

keselamatan

yang

ditetapkan oleh negara pantai, harus diumumkan dengan sepatutnya. Konvensi Hukum Laut 1982 tidak menentukan secara tegas tindakan-tindakan seperti apa yang boleh diambil oleh negara pantai sehubungan dengan penetapan zona-zona keselamatan. Oleh karena itu, dalam praktiknya negara-negara

dapat

membebankan

berbagai

macam,

pembatasan terhadap kegiatan pelayaran, termasuk menetapkan rute-rute pelayaran (sea routes) bagi kapal-kapal yang akan melewati perairan di sekitar instalasi.16 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1973 menetapkan adanya daerah-daerah terlarang (prohibited zones), yang lebarnya tidak melebihi 500 meter, terhitung dari setiap titik terluar pada instalasi di landas kontinen, di mana orang, kapal, pesawat terbang dan lain-lain sejenisnya, yang tidak berkepentingan dilarang untuk memasukinya. Di samping itu ada juga yang dinamakan daerah-daerah terbatas (restricted zones or areas) yang lebarnya tidak melebihi 1.250 meter, terhitung dari setiap titik terluar dari daerah terlarang itu, di mana kapal-kapal pihak ketiga tidak boleh membuang atau membongkar sauh. Suatu instalasi atau bangunan lepas pantai, perlu dilakukan tindakan pembongkaran atau pemindahan, karena berbagai alasan. Mungkin instalasi atau bangunan itu telah ditelantarkan atau sudah tidak digunakan lagi, disebabkan 16

Shigeru Oda: 1979, p. 101 – 103


karena sumber kekayaan alam, khususnya deposit minyak dan gas bumi sudah sangat berkurang, atau bahkan sudah habis dieksploitasi sehingga kegiatan eksplorasi dan eksploitasi melalui pemanfaatan instalasi, sudah tidak memberikan keuntungan ekonomis. Di samping itu kendati instalasi tersebut mungkin masih menguntungkan dari segi ekonomi, pembongkaran dan pemindahan instalasi itu perlu dilakukan, terutama apabila instalasi tersebut dapat mengganggu serta membahayakan keselamatan pelayaran. Sejauh mana suatu instalasi lepas pantai yang sudah tidak ekonomis dan kemudian ditelantarkan ataupun instalasi seperti itu mengganggu dan membahayakan keselamatan pelayaran, perlu dilakukan tindakan pembongkaran, maka dalam hubungan ini harus dilihat ketentuan-ketentuan hukum internasional yang dalam ketentuan Pasal 5 ayat (5) Konvensi Geneva 1958 tentang Landas Kontinen menetapkan bahwa setiap instalasi yang ditinggalkan (abandoned) atau sudah tidak digunakan lagi (disused) harus dibongkar secara keseluruhan (entirely removed). Ketentuan seperti itu, pada umumnya tidak dapat dilaksanakan dalam praktik negara-negara, sehingga dapat dikatakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Konvensi Geneva 1958 merupakan huruf mati. Hal ini disebabkan karena adanya kendala atau hambatan dalam bidang teknologi dan keuangan dalam melakukan hal-hal bagi keperluan eksplorasi dan eksploitasi. Dengan latar belakang seperti itu maka konferensi

25

26


hukum laut PBB ke III telah merubah dan mengganti ketentuan Pasal 5 ayat (5) Konvensi Geneva1958 tentang Landas Kontinen, dan menciptakan serta merumuskan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Konvensi Hukum Laut 1982. Ketentuan yang disebut

terakhir

ini,

merupakan

ketentuan

luas

yang

menetapkan kewajiban negara pantai dalam mengatur pembongkaran dan pemindahan instalasi, ketika instalasi ini ditinggalkan

karena

sudah

tidak

lagi

digunakan

bagi

keperluan eksplorasi dan eksploitasi. Walaupun suatu instalasi sudah tidak digunakan lagi, hal ini tidak berarti instalasi seperti itu harus selalu dibongkar. Dalam keadaan-keadaan tertentu, instalasi tersebut sama sekali tidak perlu dibongkar atau kalau harus dibongkar, pembongkarannya cukup sebagian saja. Ketentuan Pasal 60 ayat (3) Konvensi Hukum Laut 1982 memperkenankan negara pantai melakukan pembongkaran sebagian (partial removal) atas instalasi yang ditinggalkan atau sudah tidak digunakan lagi. Hal seperti ini yang justru membedakan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Konvensi Hukum Laut 1982 dengan Pasal 5 ayat (5) Konvensi Geneva 1958 tentang Landas Kontinen.17 Selain perbedaan seperti itu, perbedaan lain antara kedua ketentuan tersebut terletak pada V.I. Andrianov, “The Role of the International Maritime Organization in Implementing the 1982 UNCLOS”, Marine Policy, Volume 14, Number 2, March 1990, hlm.123. Lihat juga John M. van Dyke, Lewis M. Alexander, Joseph R. Morgan, “International Navigation : Rocks and Shoals Ahead”, The Law of the Sea Institute, Honolulu, Hawaii, 1986, hlm. 242 17


cara negara pantai dalam memenuhi kewajibannya, terkait kegiatan pembongkaran instalasi lepas pantai. Pembongkaran instalasi berdasarkan Pasal 60 ayat (3) Konvensi Hukum Laut 1982 harus dilakukan sesuai sengan standar-standar internasional yang ditetapkan oleh sebuah organisasi internasional yang berwenang. Ketika negara pantai mengambil keputusan terkait dengan instalasi yang ditinggalkan atau sudah tidak digunakan lagi, maka negara yang bersangkutan harus memperhatikan standar-standar internasional, sebagaimana ditetapkankan di dalam suatu Resolusi yang dibuat oleh organisasi

maritime

internasional

(International

Maritime

Organization atau disingkat IMO) tahun 1989. Resolusi yang dimaksud adalah “IMO Guidelines and Standards for the Removal of Offshore Installations and Structures on the Continental Shelf and in the Exclusive Economic Zone” yang ketentuan-ketentuannya dirumuskan dan dikembangkan dari aspek keselamatan pelayaran. Pedoman dan standar seperti itu yang biasanya juga disebut dengan istilah “the IMO Guidelines and Standards” diciptakan semata-mata dengan maksud untuk membantu negara-negara dalam menyusun dan merumuskan peraturanperaturan hukumnya sendiri, perihal meninggalkan dan membongkar instalasi sesuai dengan kepentingan nasionalnya masing-masing.18 Hal ini juga berarti bahwa “the IMO Guidelines and Standards” memperkenankan negara-negara 18

Laporan Seminar dari Bangkok tahun 1989, hlm. 8

27

28


untuk bersikap luwes dalam menafsirkan dan mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalamnya. Dengan keluwesan tersebut, maka pendekatan yang dapat dijalankan oleh negara pantai, dalam hubungan dengan instalasi lepas pantai yang ditinggalkan atau sudah tidak digunakan lagi, adalah pendekatan yang sifatnya kasuistis, sehingga negara yang bersangkutan perlu melakukan evaluasi terhadap

berbagai

hal,

termasuk

akibat-akibatnya

bagi

keselamatan pelayaran baik di permukaan laut maupun di bawahnya. Sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan, maka meskipun terdapat ketentuan yang antara lain menyatakan bahwa semua instalasi, atau bangunan yang ditinggalkan, atau sudah tidak digunakan lagi yang berdiri pada kedalaman air kurang dari 75 meter, dan di ruang udara berat dari instalasi tersebut kurang dari 4000 ton, kecuali geladak dan bangunan super (superstructure) harus dibongkar secara keseluruhan. Namun dalam keadaan-keadaan tertentu instalasi dan bangunan tersebut dapat dibongkar hanya untuk sebagiannya saja (partially) ataupun dibiarkan saja tetap berada di lokasinya (non-removal). Kalau instalasi tersebut hanya dibongkar sebagian (partial removal), maka harus diusahakan adanya semacam kolom air (water column) sekurang-kurangnya 55 meter antara ujung dan bagian atas instalasi yang tertinggal, dan tersisa di dasar laut dengan permukaan laut. Tersedianya kolom air


minimal 55 meter yang terbentuk akibat instalasi yang dibongkar dan dipotong hanya sebagian saja (partial removal), dapat memberikan manfaat bagi para pemakai laut berupa keselamatan pelayaran, baik di permukaan laut maupun di bawahnya. Keselamatan berlayar bagi kapal-kapal dalam segala jenisnya, baik di atas pada permukaan laut maupun di bawahnyanya merupakan tujuan utama yang mendasari kewajiban negara pantai dalam melakukan

pembongkaran

melalui pemotongan sebagian instalasi yang sudah tidak dipergunakan lagi. Instalasi atau bangunan lepas pantai harus dibongkar secara keseluruhan (total removal), apabila sarana seperti itu sudah tidak dapat membantu tercapainya tujuan utama, sebagaimana dimaksud pada awal pendirian atau pembangunan instalasi tersebut. Di samping itu apabila instalasi tersebut berada di selat yang dikategorikan sebagai selat yang digunakan untuk pelayaran internasional (straits used for international navigation), ataupun apabila lokasi dari instalasi yang bersangkutan berdekatan dengan selat seperti itu, maka negara pantai mempunyai kewajiban untuk membongkar instalasi tersebut secara menyeluruh. Demikian juga apabila instalasi itu berada di dalam alur-alur laut kepulauan (archipelagic sealanes), atau di dalam alur-alur laut yang biasanya sangat padat dilewati kapal-kapal (customary deepdraught sealanes).19 19

Resolution A. 672 (16), 19 Oktober 1989

29

30


Instalasi yang sudah tidak operasional dan ditinggalkan atau ditelantarkan yang berlokasi dalam wilayah kedaulatan ataupun wilayah yurisdiksi, merupakan kewajiban negara pantai untuk membongkarnya secara menyeluruh (total removal),

sebab

hal

ini menyangkut keselamatan

pelayaran. Suatu instalasi yang masih operasional, tetapi berada di selat yang digunakan untuk pelayaran internasional juga menjadi dasar yang mewajibkan negara pantai untuk melakukan pembongkaran instalasi tersebut secara keseluruhan. Instalasi yang masih operasional, tetapi berada dalam alur-alur laut kepulauan ataupun alur-alur laut yang padat juga menjadi dasar yang mengharuskan negara pantai yang bersangkutan untuk membongkarnya secara keseluruhan, sebab apa yang dinamakan selat yang digunakan untuk pelayaran internasional, alur-alur laut kepulauan serta aluralur laut yang berada di luar alur-alur laut kepulauan, ditetapkan untuk menjamin keselamatan pelayaran. Negara pantai harus menjamin agar posisi, kedalaman dan dimensi dari setiap instalasi, atau bangunan yang tidak seluruhnya dibongkar di dasar laut, harus ditunjukkan dan dinyatakan melalui peta-peta laut. Di samping itu, apabila perlu, setiap bekas instalasi atau bangunan, diberikan tanda sebagaimana

mestinya

dengan

sarana-sarana

Instalasi permanen harus diberikan

pelayaran.

tanda-tanda sesuai

rekomendasi dari IALA (International Association of Lighthouse Authorities). Sedangkan instalasi terapung (floating islands)


harus

diberikan

tanda-tanda

atau

lampu-lampu

sesuai

dengan ketentuan Konvensi COLREG. Negara pantai harus menjamin siapa yang berhak atas instalasi dan bangunan yang tidak seluruhnya dibongkar dari dasar laut, siapa yang bertanggungjawab atas pemeliharaannya serta memikul tanggungjawab finansial atas kerugian yang terjadi akibat instalasi, ataupun bekas-bekas instalasi tersebut

pada

masa

mendatang.

Pelanggaran

terhadap

ketentuan-ketentuan tersebut di atas menyebabkan negara pantai yang bersangkutan harus bertanggungjawab secara internasional, dan berkewajiban untuk membayar gantirugi atas kerugian yang diderita negara lain.20 Keselamatan melalui

pelayaran

pengaturan

tentang

ditentukan instalasi,

tidak

hanya

termasuk

aspek

pembongkarannya, karena seperti sudah dikemukakan di atas bahwa ketentuan-ketentuan mengenai keselamatan kapal yang terdapat di dalam Konvensi-konvensi “SOLAS” dan “COLREG” memberi pula kontribusi bagi efektivitas keselamatan pelayaran. Namun demikian karena “SOLAS” dan “COLREG” permanen

tidak

berisi

(permanent

ketentuan

installation),

mengenai maka

instalasi

pedoman

dan

standar pembongkaran instalasi yang tercantum dalam “IMO Guidelines and Standards” harus mendapat perhatian, sebab semangatnya berfokus pada keselamatan pelayaran dan mem-

F.V. Garcia Amador, “The Changing Law of International Claims”, Volume 3, Oceana Publications, Inc., New York, 1984, hlm. 89 20

31

32


punyai tujuan untuk mencegah dan mengatasi adanya gangguan yang berasal dari instalasi atau bekas instalasi. Dalam hukum nasional Indonesia, pengaturan mengenai pembongkaran instalasi terkait dengan keselamatan pelayaran dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 1974, yaitu Peraturan Pemerintah tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai.21 Sejauh mana suatu instalasi pertambangan perlu dibongkar, baik secara keseluruhan (total removal), dibongkar sebagian saja (partial removal), ataupun sama sekali tidak perlu dibongkar (non removal), masih merupakan sebuah permasalahan, sebab ketentuan Pasal 21 dari Peraturan Pemerintah tidak mengatur hal seperti itu secara tegas. Akan tetapi pada tanggal 7 Januari 2011, terbit sebuah Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pembongkaran Instalasi Lepas Pantai Minyak dan Gas Bumi yang dapat dianggap sebagai peraturan pelaksanaan dari berbagai peraturan perundangundangan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974

tentang

Pengawasan

Pelaksanaan

Eksplorasi

dan

Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai. Pasal 2 dari peraturan menteri tersebut, menegaskan bahwa pembongkaran instalasi lepas pantai, dilakukan dalam hal instalasi lepas pantai sudah tidak dipergunakan lagi atau 21

L.N. Nomor 20 Tahun 1974; T.L.N. Nomor 3031


akan digunakan kembali untuk kegiatan eksplorasi dan atau eksploitasi minyak dan gas bumi pada tempat lain. Sedang tujuan

dari

pengaturan

pedoman

teknis

pembongkaran

instalasi lepas pantai, antara lain adalah menjaga keselamatan pelayaran. Pelaksanaan pembongkaran instalasi lepas pantai dilakukan oleh Kontraktor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 5). Pembongkaran instalasi lepas pantai dilaksanakan oleh Kontraktor setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal terkait permohonan

yang

diajukan

bersangkutan

(Pasal

6

persetujuan,

maka

ayat

oleh 1).

Kontraktor

kontraktor

Setelah

yang

mendapatkan

bertanggungjawab

atas

keberadaan instalasi lepas pantai tersebut (Pasal 7 ayat 6), dan berkewajiban untuk antara lain memotong konduktor 5 (lima) meter di bawah garis lumpur (mudline), atau sejajar dengan dasar laut dalam hal jarak antara garis lumpur (mudline) dan dasar laut kurang dari 5 (lima) meter, yang semuanya

ini

bertujuan

untuk

menjamin

keselamatan

pelayaran yang memberikan manfaat bagi para pemakai laut, sehingga terhindar dari gangguan instalasi yang sudah tidak digunakan lagi.

33

34


BAB II PENGATURAN INTERNASIONAL MENGENAI KESELAMATAN PELAYARAN Peranan Organisasi Maritim Internasiona1 sangat besar, dalam hal pengaturan yang berkaitan dengan keselamatan pelayaran di laut, karena dapat memprakarsai dibentuknya konvensi-konvensi atau perjanian-perjanjian internasional tentang masalah-masalah kelautan.22 Organisasi ini dibentuk dengan nama organisasi konsultasi antarpemerintah mengenai masalah-masalah kelautan (The Inter-Governmental Maritime Consultative Organization), berdasarkan suatu perjanjian yang telah disetujui pada tanggal 6 Maret 1948 dalam suatu konperensi maritim Internasional yang di selenggarakan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial (The Economic and Social Council) PBB di Jenewa. Setelah diratifikasi oleh 21 negara, maka perjanjian atau konverisi tersebut berlaku pada tanggal

Apabila Konvensi yang dibuat atas prakarsa IMO yang diratifikasi oleh 15 negara yang secara bersama menguasai atau mengawasi 50 persen tonase kapal yang terdaftar di seluruh dunia, maka Konvensi itu mulai berlaku. Bilamana suatu negara meratifikasi Konven si tersebut, maka negara tersebut harus menjamin bahwa peraturan - peraturan hukum nasionalnya adalah sesuai dengan Konvensi tersebut, Lihat Mochtar Kusumaatmadja, "Bunga Rampai Hukum Laut ". Binacipta. Bandung. 1978, hl m. 212. 22


17 Maret 1958 dan pada tanggal 13 Januari 1959 IMCO menjadi badan istimewa PBB.23 Konvensi

tahun 1948 menetapkan bahwa IMCO

adalah sebuah badan konsultasi dan penasehat yang memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :24 1. Menentukan mekanisme kerjasama antarpemerintah dalam membuat pengaturan dan praktek yang berkaitan dengan pelayaran (shipping) dalam perdagangan internasional, serta mendorong diterimanya standar-standar ke se1amatan dan pelayaran efisien yang sangat praktis; 2. Mempertimbangkan setiap hal yang berkaitan dengan pelayaran yang disampaikan kepada organisasi ini oleh setiap badan istimewa PBB; 3. Mengadakan tukar menukar informasi antarpemerintah menyangkut masalah-masaiah yang menjadi wewenang organisasi. Berdasarkan

amandemen-amandemen

yang

telah

diterima oleh Majelis daripada IMCO pada bulan November 1975, maka diputuskan untuk mengganti nama organisasi dari IMCO menjadi IMO, di mana keputusannya berlaku sejak Mei 1982. Beberapa Konvensi yang telah dibuat atas prakarsa IMO antara lain adalah Konvensi-Konvensi yang mengatur Henry W. Degenhardt, "Maritime Affairs-A World Handbook", Longman Group Limited. United Kingdom, 1985, hlm. 17. 24 Ibid. 23

35

36


tentang keselamatan kapal, seperti Safety of Life at Sea Convention 1974, International Convention for Preventing Collisions at Sea 1972, The International Convention on Facilitation International

of

International

Convention

on

Maritime the

Traffic

1965,

The

Lines

1966,

The

Load

International Convention on Tonnage Measurement of Ships 1969.25 A. Pengaturan tentang Keselamatan Kapal Dalam bidang keselamatan pelayaran yang memerlukan jaminan keselamatan terhadap kapal, maka dibutuhkan

peraturan-peraturan

hukum

yang

dapat

menjamin

pelaksanaan hak-hak tersebut secara tertib dan aman. Peraturan-peraturan atau standar-standar bagi keselamatan pelayaran menjadi suatu kebutuhan nyata sejak akhir tahun 1980-an karena berbagai faktor.26 Dalam hubungan ini, Konvensi Jenewa tentang laut lepas menetapkan bahwa setiap negara harus mengambil tindakan-tindakan keselamatan bagi Kapal-kapal yang mengibarkan benderanya, apabila hal ini diperlukan untuk menjamin keselamatan di laut, antara lain 25

Mochochtar Kusumaatmadja, Op.Cit, hlm. 213-216.

Faktor-faktor itu antara lain adalah adanya peningkatan luar biasa dalam jumlah kapal yang menimbulkan masalah lintas pelayaran terutama di wilayah perairan yang sangat ramai. Di samping itu meningkatnya ukuran kapal secara pesat sehingga mengurangi kemampuannya untuk melakukan manuver, di mana pemilik kapal, pelaut dan konsumen merasa berkepentingan agar pengangkutan orang dan barang melalui kapal dapat berjalan aman, setidak-tidaknya dapat dikurangi kecelakaan di laut, seperti tenggelamnya kapal, tubrukan kapal. Lihat R.R Churchill and A.V.Lowe, "The Law of the Sea", Manchester University Press, Manchester, 1983, hlm. 181-182. 26


mengenai penggunaan tanda-tanda pemeliharaan komunikasi dan pencegahan tubrukan; syarat-syarat penempatan awak kapal (crew conditions), dan konstruksi, perlengkapan serta kelayakan kapal untuk berlayar (seaworthiness of ships). Tindakan-tindakan yang diambil itu harus sesuai dengan standar-standar internasiona1 yang di terima secara umum. Konvensi Hukum Laut 1982 memuat pendekatan yang pada dasarnya sama dengan ketentuan Pasal 10 Konvensi Jenewa 1958 tentang laut lepas, tetapi lebih menjelaskan kewajiban

dari

negara

bendera,

misalnya

kewajiban

memeriksa secara teratur kelaikan kapal.27 Pengaturan

tentang

kelaikan

kapal

dapat

pula

ditemukan dalam Konvensi "SOLAS", tahun 1974 (The 1974 International Convention for the Safety of Life at Sea)28 yang untuk pertama kalinya diilhami oleh peristiwa tenggelamnya Kapal Titanic.29 Konvensi ini memuat seperangkat aturan27

Lihat pasal 94 Konvensi Hukum Laut 1982.

Tentang Konvensi-konvensi IMCO (kini IMO) yang telah diratifikasi Indonesia dapat dibaca juga Mochtar Kusuma atmadja, Op.Cit, hlm. 217. 28

Musibah tenggelamnya kapal Titanic 14 April 1912 di Selatan Grand Bunke 2.570 km sebelah Timur Laut New York City setelah menabrak gunung es telah membawa korban jiwa 1.513 orang. Sebenarnya Titanic sudah diperingatkan tentang adanya gunung es yang membahayakan pelayaran, tetapi nakhodanya meremehkan hal itu karena menganggap Titanic hampir tidak mungkin tenggelam. Kapal dengan jumlah penumpang 2.227 orang hanya membawa sekoci yang dapat memuat 1.178 penumpang, tetapi hanya 705 wanita dan anakanak yang berhasil diselamatkan dengan sekoci, sisanya hilang atau tewas. Kaitan peristiwa ini dengan hukum keselamatan pelayaran adalah bahwa sebagai akibat kecelakaan itu, maka tahun 1913 di 29

37

38


aturan yang berhubungan dengan konstruksi kapal, aturanaturan

keselamatan

dari

bahaya

kebakaran

(fire-safety

measures) dan aspek-aspek lain dari keselamatan pelayaran.30 Selain dari pada SOLAS Convention. maka ada beberapa Konvensi lain yang dibuat oleh IMO yang mengatur soal kelaikan kapal, antara lain "Convention on the Load Lines" tahun 1966 yang mengatur kapasitas muat dari kapal yang melarang adanya kelebihan muatan sebab hal ini sering menjadi penyebab timbulnya kecelakaan kapal, setidaktidaknya membahayakan keselamatan kapal. London diadakan Konvensi Internasional untuk keselamatan hidup di laut yang menetapkan bahwa setiap kapal harus mempunyai ruang sekoci yang cukup untuk semua penumpang; latihan penggunaan sekoci harus dilakukan dalam setiap pelayaran; setiap kapal harus menghidupkan radionya 24 jam sehari (Lihat Ensiklopedi Nasional Indonesia, jilid 16 PT. Cipta Adi Pustaka, Jakarta 1991, hlm.352. Musibah laut yang paling besar dalam sejarah terjadi di perairan sebelah selatan Manila Ketika terjadi peristiwa tabrakan antara kapal Feri Filipina "Dona Paz" (2.215 ton) dan Tanker Filipina "Victor" (629 ton) pada tanggal 20 Desember 1987. Tabrakan tersebut telah menimbulkan ledakan dahsyat yang segera diikuti kobaran api yang merambat cepat membuat penumpang panik sehingga tanpa ada yang memberi perintah para penumpang ramai-ramai terjun ke laut tanpa memakai pelampung. Apalagi tempat penyimpanan pelampung terkunci rapat pada waktu itu yang akhirnya menenggelamkan kedua kapal itu dan membawa korban jiwa sebanyak 1.540 orang yang bahkan melebihi jumlah korban dalam peristiwa Titanic dengan 1.513 korban jiwa. Penyebab terjadinya musibah tabrakan kapal Feri adalah bahwa ketika tabrakan berlangsung tidak satupun yang membunyikan sirene walaupun sistem penerangannya baik. Kedua musibah laut tersebut di atas menelan jumlah korban yang hampir sama (peristiwa Titanic dengan 1.513 jiwa, sedang tabrakan Feri dengan 1.540 jiwa) yang keduanya disebabkan oleh kelalaian nakhoda. Pelaksanaan aturan itu sebagian besar terletak pada negara bendera (Flag State), tetapi negara pelabuhan (Port State) dapat melakukan pengawasan terbatas. 30


Dalam hubungan keselamatan kapal. maka yang paling penting di antara konvensi-konvensi yang dihasilkan oleh IMO adalah "Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea" tahun 1972 atau yang lazim luga disebut Konvensi "COLREG" yang lebih menekankan segi eksternal

dari

pada

keselamatan

pelayaran,31

karena

ketentuan-ketentuannya menyangkut tindakan atau gerakan kapal dalam hubungan dengan kapal-kapal lain dalam rangka mencegah tubrukan kapal, terutama bilamana jarak atau kemampuan penglihatan (visibility) daripada kapal dalam keadaan

remang-remang.

ketentuan

COLREG

Di

samping

bersangkut-paut

itu

ketentuan-

dengan

penetapan

standar-standar dalam kaitan dengan tanda bunyi-bunyian maupun berupa lampu-lampu.32 Berdasarkan Konvensi kapal

dibebani

dengan

“COLREG"

kewajiban

tersebut, Kapal-

untuk

menghindari

terjadinya tubrukan kapal dengan cara menggunakan skema pemisah lalu lintas pelayaran yang juga diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982, yang mengharuskan kapal-kapal untuk

mematuhi

ketentuan-ketentuan

dari

"COLREG"

tersebut tanpa memperhatikan apakah negara bendera atau

31 32

Atje Misbach, Loc.Cit. R.R.Churchill and A.V.Lowe, Op.Cit, hlm. 186.

39

40


negara pantai itu telah menjadi peserta pada Konvensi Hukum Laut 1982 atau bukan.33 Bilamana diadakan perbandingan antara Konvensi Jenewa 1958 dan Konvensi Hukum Laut 1982 serta konvensikonvensi IMO yang mengatur keselamatan pelayaran, maka dapat dikemukakan bahwa Konvensi Jenewa 1958 dan Konvensi Hukum Laut 1982 jelas mengatur pula soal keselamatan pelayaran. Akan tetapi bagaimana aturan-aturan keselamatan itu akan dilaksanakan secara teknis tidak diatur dalam kedua konvensi tersebut. Pengaturannya secara teknis menunjuk kepada ketentuan-ketentuan hukum internasional seperti yang terdapat dalam Konvensi "SOLAS" tahun 1974 yang telah diratifiKasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 65 tahun 1980 serta Konvensi "COLREG" tahun 1972

yang

juga

telah

diratifiKasi

oleh

Pemerintah

RI

berdasarkan Keputusan Presiden No. 50 tahun 1979. Namun demikian

Konvensi

“SOLAS"

maupun

“COLREG"

tidak

mengatur secara khusus tentang instalasi baik yang bersifat permanen

maupun

terapung.

Akan

tetapi

ketentuan

ketentuan dari Konvensi "COLREG" itu dapat diterapkan pada instalasi terapung, di mana instalasi ini, sebagaimana halnya dengan kapal-kapal, harus diberikan tanda-tanda baik yang Hukum keselamatan pelayaran mengandung dua aspek, baik yang menyangkut hal -hal yang me]ekat pada kapal itu sendiri (aspek internal) maupun hal -hal yang berada di luar kapal tersebut (aspek eksternal) seperti ketentuan tentang alat bantu navigasi, masalah penentuan rute yang aman (misalnya zona -zona keselamatan di sekeliling instalasi)...Ibid. 33


dapat didengar maupun dapat dilihat guna menghindari torjadinya tubrukan di laut.34 Selain dari pada pengaturan mengenai keselamatan kapal, maka dalam rangka keselamatan pelayaran perlu juga dikemukakan pengaturan tentang alur-alur laut dan hal-hal yang berkaitan dengannya. B. Pengaturan tentang Alur-Alur Laut Pengaturan tentang alur-alur Laut (sea lanes) di perairan yang tunduk di bawah kedaulatan dan yurisdiksi nasional negara pantai perlu dikemukakan karena selain perairan nasional seperti laut teritorial, selat yang digunakan untuk pelayaran

internasional

(straits

used

for

international

navigation) dan perairan kepulauan (archipelagic waters) berbatasan atau berdekatan dengan perairan zona ekonomi eksklusif di mana instalasi tersebut didirikan, juga terutama karena

pengaturan

alur-alur

laut

ditetapkan

untuk

melindungi keselamatan pelayaran. Selanjutnya jika dikaitkan dengan obyek penelitian ini, yaitu mengenai pengaturan instalasi,

khususnya

pengaturan

tentang

pembongkaran

Untuk mengurangi risiko tubrukan kapal. maka kapal dianjurkan berlayar melalui jalur satu arah (one-way-only lanes) dalam jalur pemisah lalu lintas (traffic separation scheme), walaupun penggunaan jalur satu arah terutama dalam perairan yang ramai. Disamping itu perlu pula diperhatikan standar awak kapal yang memadai yaitu awak kapal yang terlatih dan berpendidikan (crewing standards) sesuai dengan ketentuan Konvensi "SOLAS" walaupun berdasarkan Konvensi "ILO" No. 147 tahun 1976 tentang standar minimum atau minimum standards in Merchant Ships setiap negara peserta harus menjamin bahwa pelaut dari kapal yang terdaftar di wilayahnya harus siap pakai. Lihat R.R Churchill and A.V.Lowe, Op.Cit., hlm. 185. 34

41

42


instalasi, maka prinsip-prinsip pengaturan yang berlaku di zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen mempunyai kemungkinan untuk diterapkan oleh negara pantai pada perairan nasionalnya. Hal ini disebabkan Karena tidak sedikit instalasi dan bangunan lepas pantai yang didirikan dalam wilayah perairan yang sepenuhnya tunduk pada kedaulatan dan yurisdiksi negara pantai, sedangkan di perairan nasional negara pantai mempunyai kewenangan untuk menetapkan alur-alur laut bagi kepentingan pelayaran. Ketentuan

Pasal

21

Konvensi

Hukum

Laut

1982

menetapkan bahwa negara pantai dapat membuat undangundang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan lintas damai (innocent passage) antara lain menyangkut keselamatan pelayaran dan pengaturan lalu lintas maritim. Oleh karena itu dalam Pasal 22 Konvensi Hukum Laut 1982 diatur mengenai alur-alur laut dan skema pemisah lalu lintas, di mana negara pantai apabila perlu dengan memperhatikan keselamatan pelayaran, dapat mewajibkan kapal asing yang melaksanakan hak lintas damai melalui laut teritorialnya untuk mempergunakan alur-alur laut dan skema pemisah lalu lintas. Khususnya kapal tangker, kapal bertenaga nuklir, dan kapal yang mengangkut nuklir dan bahan berbahaya, atau beracun dapat diharuskan untuk membatasi lintasnya pada alur-alur demikian. Namun demikian penetapan aluralur laut dan skema pemisah lalu lintas oleh negara pantai


perlu

memperhatikan

rekomendasi

yang

diberikan

oleh

organisasi internasional.35 Selanjutnya berdasarkan Pasal 41 Konvensi Hukum Laut 1982, negara-negara tepi (States Bordering Straits) mempunyai kewenangan untuk menetapkan alur-alur laut dan skema pemisah lalu lintas pada selat yang digunakan untuk pelayaran

internasional

dengan

persyaratan-persyaratan

sebagai berikut :36 1. Harus sesuai dengan peraturan internasional yang di terima secara umum; 2. Setiap penentuan atau penggantian alur-alur laut dan skema

pemisah

penerimaan

oleh

lalu

lintas

organisasi

harus

berdasarkan

Internasional

yang

berwenang dan disepakati bersama dengannya; 3. Harus mencantumkannya secara jelas pada peta yang diumumkan sebagaimana mestinya. Negara tepi juga berwenang untuk membuat undangundang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan

Mengenai alur-alur laut atau alur-alur pelayaran di perairan teritorial Indonesia, dapat dibaca Mochtar Kusumaatmadja, “Hukum Laut Internasional”, Bina Cipta, Bandung, 1983, hlm. 196-197. 35

Etty R. Agoes, Op.Cit., hlm. 199. Penetapan alur laut dan skema pemisah lalu lintas untuk pelaksanaan hak lintas transit mewajibkan negara pantai untuk meminta persetujuan dari organisasi internasional yang berwenang (meskipun pada akhirnya kedua belah pihak harus bersama-sama). Sedang untuk penetapan alur-alur laut dalam melaksanakan hak lintas damai tidak diperlukan persetujuan dari organisasi internasional. Namun rekomendasi organisasi tersebut perlu diperhatikan oleh negara pantai. 36

43

44


pengaturan lalu lintas maritim dalam rangka keselamatan pelayaran di selat yang digunakan untuk pelayaran internasional. Untuk melindungi keamanan pelayaran di perairan kepulauan, maka negara kepulauan dapat menentukan aluralur laut kepulauan di dalam perairan kepulauan dan laut teritorial yang berdekatan dengannya.37 Di samping itu skema pemisah lalu Iintas dapat ditetapkan oleh negara tersebut agar kapal-kapal dapat berlayar secara aman melalui terusan sempit yang terdapat di dalam alur-alur laut kepulauan, Penetapan alur-alur laut kepulauan dan skema pemisah lalu lintas harus sesuai dengan peraturan internasional yang diterima

secara

umum

(generally

accepted

international

regulations) dan oleh karena itu, negara kepulauan harus menyampaikan usulnya tentang hal ini kepada organisasi internasional yang berwenang guna memperoleh persetujuannya. Apabila

tercapai

suatu

persetujuan

antara

negara

kepulauan dan organisasi tersebut, maka negara kepulauan dapat menetapkannya. Dengan demikian alur-alur laut kepulauan dan skema pemmisah lalu lintas yang akan berlaku didasarkan atas suatu kesepakatan antara negara kepulauan serta organisasi internasional yang berwenang, selama aluralur kepulauan belum ditetapkan maka kapal-kapal asing yang mempunyai hak untuk mengadakan lintas alur laut

37

Ibid, hlm. 216.


kepulauan harus mempergunakan rute-rute yang biasanya digunakan untuk pelayaran internasional.38 Bagaimanapun alur-alur laut kepulauan yang ditetapkan oleh negara pantai setelah ada persetujuan dari organisasi internasional tidak terlepas dari tujuan untuk melindungi kepentingan negara tersebut maupun menjamin keselamatan pelayaran bagi negara-negara lain. Indonesia

sebagai

suatu

negara

kepulauan

telah

mengundangkan Undang-Undang No. 17 tahun 1985 tentang Pengesahan "United Nations Convention on the Law of the Sea" yang berarti Indonesia telah menyatakan diri terikat pada ketentuan-ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982, namun selama ini belum ditentukan di bagian-bagian perairan mana saja dari perairan kepulauan Indonesia yang dinyatakan sebagai alur laut kepulauan. Akan tetapi pada bulan Agustus 1991 Forum Strategi Angkatan Laut berhasil menetapkan tiga alur laut kepulauan yang mudah dilayari, ekonomis dan aman di sekitar Selat Malaka dan Selat Karimata, Selat Lombok dan Selat Makassar, serta Laut Banda dan Laut Maluku. Dengan adanya penetapan alur laut kepulauan itu, maka Indonesia

telah

mengambil

langkah

pengimplementasian

terhadap ketentuan-ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 khususnya

mengenai

alur-alur

laut

kepulauan

dalam

menjamin kelancaran lalu lintas pelayaran internasional.

38

Lihat Pasal 53 ayat (12) Konvensi Hukum Laut 1982.

45

46


C. Pengaturan tentang Alat Bantu Navigasi Jaminan keselamatan pelayaran selain bergantung pada alur-alur laut dan skema pemisah lalu lintas di perairan nasional negara pantai, juga bergantung pada keamanan dari keselamatan navigasi39 melalui penetapan alat bantu navigasi seperti mercusuar (Light Houses), kapal suar (Light Ships), pelampung

(Buoys)

dan

rambu-rambu

radar

(Radar

Beacons).40 Konvensi "SOLAS" menetapkan kewajiban bagi nega-ranegara peserta untuk mengatur pengadaan dan pemeliharaan alat bantu navigasi yang meliputi suar radio (Radio Beacons) dan alat bantu elektronis karena menurut pendirian negara-negara peserta volume lalu lintas maupun tingkat risiko mengharuskan mereka untuk itu. Di samping kewajiban untuk mengatur pengadaan dan pemeliharaan alat bantu navigasi, negara-negara peserta juga diwajibkan untuk mengatur informasi yang berkaitan dengari alat bantu navigasi yang cocok bagi semua pihak yang berkepentingan. Selanjutnya perlu dikemukakan bahwa ber-

Pengembangan Hukum Maritim Nasional (Makalah Ditjen Perla yang disampaikan pada seminar hukum nasional ke V yang diselenggarakan oleh BPHN di Jakarta 7-10 Naret 1990), V.C.2.(2), hlm. 4. 39

40

R.R. Churchill and A.V. Lowe, Op.Cit, hlm. 189


dasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Konvensi Jenewa 1958 tentang Laut Teritorial dan Jalur Tambahan.41 Demikian pula Pasal 24 ayat (2) Konvensi Hukum Laut 1982,42 setiap negara pantai berkewajiban untuk mengumumkan dengan sepatutnya setiap bahaya pelayaran dalam laut teritorial, di mana bahaya demikian telah diketahuinya, termasuk dalam mana bahaya demikian telah diketahuinya, termasuk dalam hal ini bahaya yang ditimbu1kan oleh instalasi atau bekas instalasi di laut teritorial. Dalam kaitan dengan alat bantu navigasi atau sarana bantu pelayaran, Pasal 44 dan Pasal 54 Konvensi 1982 menetapkan bahwa negara tepi harus bekerjasama dengan negara pemakai (user state) dengan mengadakan persetujuan Pasal 15 ayat 2 Konvensi Jenewa 1958 tentang Laut Teritorial dan Jalur Tambahan berbunyi sebagai berikut : 1. The Coastal State must not hamper innocent passage through the territorial sea. 2. The Coastal State is required to give appropriate publicity to any dangers to navigation of which it has kno wledge within its teritorial sea. 41

42

Pasal 24 Konvensi Hukum Laut 1982 berbunyi sebagai berikut : 1. The Coastal State shall not hamper the innocent passage of foreign ships through its teritorial sea except in accordance with this convention. In particular in the application of this convention or of any laws or regulations adopted in conformity with this convention, the coastal state shall not: a. impose requiremens on foreign ships which have the practical effect of the denying or impairing the right of innocent passage; or b. discriminate in form or in fact against the ships of any state or against ships carrying cargoes to, from or on behalf of any state. 2. The Coastal State shall give appropriate publicity to any danger to navigation of which it has knowledge within its teritorial sea.

47

48


dalam hal pengadaan dan pemeliharaan sarana bantu navigasi dan keselamatan yarig diperlukan atau pengembangan sarana bantu pelayaran internasional. Menurut R.R. Churchill dan A.V. Lowe, biaya-biaya pendirian serta pemeliharaan sarana bantu navigasi biasanya ditanggung oleh negara pantai atau negara tepi, sehingga negara tersebut tidak berhak menuntut kontribusi dari kapal. hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 18 Konvensi Jenewa 1958 tentang Laut Teritorial dan Jalur Tambahan serta Pasal 26 Konvensi Hukum Laut 1982. Namun demikian dalam praktiknya biayabiaya pengadaan dan pemeliharaan sarana bantu navigasi (aids to navigation) dapat diperjanjikan antara negara tepi dan negara

pemakai

pelayaran

dalam

misalnya

"the

rangka 1962

menjamin International

keselamatan Agreement

Regarding the Maintenance of Certain Rights in the Red Sea".43 Demikian pula biaya-biaya bagi pengadaan dan pemeliharaan sarana bantu navigasi di Selat Malaka diberikan oleh para pemilik kapal dari Jepang, karena sebagian besar kapal-kapal yang melewati Selat Malaka berasal dari Jepang. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Konvensi Hukum Laut 1982 yang mewajibkan negara tepi dan negara pemakai untuk bekerja sama dalam membuat dan memelihara alat bantu navigasi dan keselamatan yang diperlukan di selat yang digunakan untuk pe1ayaran internasional, meskipun tidak Persetujuan Internasional tahun 1962 tentang pemeliharaan lampu-lampu tertentu di laut merah. Lihat R.R. Churchill and A.V. Lowe, Op.Cit. hlm.189. 43


dikemukakan bagaimana biaya-biaya tersebut harus ditanggung. D. Pengaturan

Internasional

Mengenai

Instalasi

dan

kedaulatan

dan

Bangunan Lepas Pantai Karena

negara

pantai

mempunyai

yurisdiksi penuh terhadap perairan kepulauan, laut teritorial dan selat yang digunakan untuk pelayaran internasional. pengaturan tentang instalasi dan bangunan yang didirikan serta

digunakan

sepenuhnya

pada

di

perairan-perairan

kebijaksanaan

tersebut

nasional

tunduk

negara

yang

bersangkutan untuk mengatur dan menetapkannya, khususnya pengaturan instalasi dari segi keselamatan pelayaran. Akan tetapi di zona ekonomi eksklusif negara pantai hanya mempunyai hak-hak berdaulat (souvereign rights) terhadap sumber kekayaan alam baik hayati maupun non hayati serta yurisdiksi yang berkenaan antara lain dengan pendirian dan pemanfaatan pulau-pulau buatan, instalasi dan bangunan di zona ekonomi eksklusif, atas dasar hak-hak berdaulat sesuai dengan ketentuan Pasal 60 Konvensi Hukum Laut 1982. Negara pantai mempunyai hak-hak eksklusif untuk membangun, menguasakan dan mengatur pembangunan, operasi dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasiinstalasi dan bangunan-bangunan yang dibangun untuk tujuan ekonomi, dan instalasi serta bangunan yang dapat mengganggu pelaksanaan hak-hak negara pantai dalam zona

49

50


tersebut.44 Yurisdiksi negara pantai atas semua bangunan yang didirikan di zona ekonomi eksklusif atau pada landas kontinen didasarkan pada rancangan yang diajukan oleh wakil Belgia, yaitu Mr. Van Der Essen pada "The Sea-Bed Committee pada tahun 1973. Pada prinsipnya rancangan tersebut tidak mencakup "floating island" yang karena secara teoritis sifatnya bergerak dapat diperlakukan sebagai kapal, tetapi hanya mencakup "permanent island" yang tertanam di dasar laut.45 Selanjutnya negara pantai juga mempunyai yurisdiksi atas setiap instalasi dan bangunan yang dapat mengganggu pelaksanaan

hak-hak

negara

pantai

di

zona

ekonomi

eksklusif, di mana ketentuan demikian ini didasarkan atas prinsip yang berasal dari putusan pihak berwenang di A.S. sehubungan dengan timbulnya kasus "United States v. Ray".46 Para

pejabat

A.S.

telah

melarang

dan

menghentikan

pembangunan pulau-pulau buatan yang tidak digunakan Perbedaan pulau-pulau buatan itu adalah usaha untuk menjembatani atau kompromi antara mereka yang menghendaki perbedaan mutlak antara pulau buatan untuk tujuan ekonomi dengan yang bukan, untuk tujuan ekonomi di satu pihak dengan pihak lain yang tidak menghendaki perbedaan itu... Lihat Barbara Kwiatkowska, Op.Cit., hlm.107. 44

45

Supra, hlm. 17.

Dalam kasus ini pemerintah A.S. menggugat dua perusahaan yang membangun pulau buatan di lepas pantai Florida. Pertama, kedua perusahaan itu dianggap telah melanggar dan menyalahgunakan wilayah pemerintah. Kedua, membangun pulau buatan tanpa izin pihak berwenang. Pengadilan Florida menolak tuduhan pertama, tetapi membenarkan tuduhan atau anggapan kedua. Lihat Nikos Papadakis, Op.Cit., hlm. 74 46


untuk keperluan penambangan, dimana hal ini dilakukan dengan

maksud

selain

untuk

menghindari

timbulnya

gangguan terhadap kepentingan vital A.S. di landas kontinen, juga untuk melindungi kepentingan pelayaran.47 Karena negara pantai mempunyai hak-hak eksklusif, maka negara tersebut mempunyai yurisdiksi eksklusif atas pulau-pulau buatan, instalasi dan bangunan, termasuk yurisdiksi

yang

bertalian

dengan

peraturan

perundang-

undangan di bidang-bidang bea cukai, fiskal, kesehatan, keselamatan

dan

imigrasi,

sebagaimana

diatur

dalam

ketentuan Pasal 60 Konvensi Hukum Laut 1982. Berdasarkan Pasal 80 konvensi ini, maka ketentuan Pasal 60 berlaku mutatis mutandis pada instalasi dan bangunan di landas kontinen. Perairan

di

atas

landas

kontinen

memungkinkan

kebebasan laut lepas khususnya kebebasan untuk berlayar. Dengan demikian apabila negara pantai membangun instalasi dan bangunan di perairan tersebut. maka negara pantai mempunyai kewajiban untuk memberitahukan sebagaimana mestinya pembangunan instalasi dan bangunan tersebut, serta

kewajiban

untuk

memelihara

sarana-sarana

tetap

seperti rambu-rambu dan alat-alat navigasi yang berfungsi

Bernard H.Oxman, "An Analysis of the Exclusive Economic Zone as formulated in the Informal Composite Negotiating text" dalam Law of the Sea : State Practice in Zones of Special Jurisdiction, edited by Thomas A. Clingan, Jr, Mexico City, Mexico, 1979, hlm. 74. Lihat juga Nikos Papadakis, Loc.Cit. 47

51

52


sebagai pemberitahuan mengenai kehadirannya.48 Instalasi atau bangunan tidak boleh didirikan apabila menimbulkan gangguan terhadap penggunaan alur-alur laut yang diakui esensial bagi pelayaran internasional. Meskipun instalasi dan bangunan tidak mempunyai laut teritorial, namun Konvensi Hukum Laut 1982 mempertahankan konsep zona-zona keselamatan yang lebarnya maksimal 500 meter yang diukur dari setiap titik terluar dari instalasi atau bangunan. Kecuali apabila diizinkan oleh standar internasional yang diterima secara umum atau direkomendasikan

oleh

organisasi

internasional

yang

berwenang. Akan tetapi lebar zona-zona keselamatan di sekeliling instalasi riset ilmiah bagaimanapun tidak boleh melampaui jarak 500 meter.49 Di dalam zona-zona keselamatan negara pantai dapat mengambil tindakan-tindakan yang tepat untuk menjamin selain keselamatan instalasi dan bangunan, juga terutama menjamin keselamatan pelayaran. Tindakan-tindakan apa yang dapat diambil oleh negara pantai di dalam zona-zona

Pemberitahuan sebagaimana mestinya oleh negara pantai adalah suatu tindakan unilateral dan tidak dapat ditafsirkan sebagai kesempatan bagi pihak ketiga untuk menentang dan menggagalkan rencana pembangunan instalasi dan bangunan itu. Hal ini disebabkan karena pemberitahuan tersebut (due notice) harus dianggap lebih sebagai tindakan keselamatan (safety measure) yang sifatnya memaksa sehingga tidak memberi hak apa pun kepada pihak ketiga untuk melakukan perlawanan. Lihat Jean-Dominique Wahiche, Op.Cit, hlm. 43. 48

49

Pasal 260 Konvensi Hukum Laut 1962.


keselamatan? Hal ini tidak ditentukan dalam Pasal 60 Konvensi Hukum Laut 1982, sehingga dengan demikian harus dilihat bagaimana praktik negara, dalam hal ini negara pantai dapat mengambil tindakan-tindakan, antara lain dengan melarang kapal-kapal asing memasuki zona-zona keselamatan. Larangan membuang jangkar atau menjala ikan di zona tersebut, penetapan rute-rute navigasi, pembatasan jenis dan ukuran kapal yang dapat melewati zona tersebut.50 Semua kapal

harus

menghormati

zona-zona

keselamatan

dan

memenuhi standar internasional yang diterima secara umum berkenaan

dengan

pelayaran

di

sekitar

instalasi

dan

bangunan serta zona-zona keselamatan. Dalam hal instalasi-instalasi atau bangunan-bangunan ditinggalkan atau sudah tidak digunakan lagi, maka negara pantai

yang

mempunyai

yurisdiksi

atas

instalasi

atau

bangunan tersebut mempunyai kewajiban untuk membongkar dan memindahkannya demi menjamin keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Konvensi Hukum Laut 1982. Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa masalah pengaturan tentang instalasi dan bangunan lepas pantai memuat tiga prinsip utama pengaturan tentang masalah tersebut. Ketiga prinsip pengaturan

tersebut

adalah

adanya

kewajiban

untuk

Shigeru Oda, Op.Cit, hlm. 102. Juga David Joseph Attard, Op.Cit., hlm. 89-91. 50

53

54


melakukan pemberitahuan mengenai pembangunan instalasi dan bangunan lepas pantai dan kewajiban untuk memasang dan memelihara sarana-sarana permanen sebagai tanda peringatan bagi keberadaan atau kehadiran dari instalasi dan bangunan tersebut. Inilah yang disebut dengan prinsip "due notice of constructions" and "warning signals". Selanjutnya adalah prinsip penetapan zona-zona keselamatan (safety zones) di sekeliling instalasi dan bangunan dan terakhir adalah

prinsip

"removal

duty"

yaitu

kewajiban

untuk

membongkar dan memindahkan instalasi yang ditelantarkan atau sudah tidak digunakan lagi berdasarkan standar-standar internasional

yang

berlaku.

Dalam

hal

instalasi

atau

bangunan dibongkar atau dipindahkan, tetapi tidak secara keseluruhan, maka posisi kedalaman dan dimensi dari instalasi tersebut harus diumumkan dengan sepatutnya. Ketiga prinsip pengaturan tersebut mempunyai tujuan untuk menjamin keselamatan pelayaran baik di permukaan laut maupun di bawahnya dengan tetap memperhatikan serta mempertimbangkan berbagai kepentingan lain, baik kepentingan penangkapan ikan, lingkungan, maupun kepentingankepentingan lain. Namun demikian kepentingan keselamatan pelayaran

tetap

menempati

kedudukan

utama

dalam

menetapkan prinsip-prinsip pengaturan mengenai instalasi dan bangunan lepas pantai. Sesungguhnya masalah keselamatan pelayaran mempunyai ruang lingkup luas sebab masalah ini menyangkut


hal-hal yang melekat dan tidak terpisahkan dari kapal itu sendiri maupun hal-hal yang terdapat di luarnya. Dengan kata lain, masalah keselamatan pelayaran mengandung dua aspek, baik aspek internal maupun eksternal sebagaimana diatur dalam konvensi-konvensi internasiona1, khususnya konvensi “SOLAS" dan "COLREG". "SOLAS" dan "COLREG" sendiri masing-masing mengatur segi internal dan eksternal dari pada keselamatan pelayaran, terutama keselamatan kapal, namun tidak mengatur tentang instalasi dan bangunan lepas pantai walaupun Konvensi "SOLAS" mengatur pula tentang sarana navigasi (aids to navigation).51 Pengaturan instalasi yang dapat membawa implikasi bagi keselamatan pelayaran dilakukan melalui Konvensi Jenewa 1958 dan Konvensi Hukum Laut 1982 walaupun harus diakui Konvensi "COLREG" berlaku pada instalasi terapung dan bukan pada instalasi permanen maupun pada instalasi yang dapat bergerak dari satu lokasi ke lokasi lain yang kemudian dapat ditancapkan di dasar laut pada waktu melakukan kegiatan eksploitasi. Sebagaimana halnya dengan kapal-kapal„ instalasi terapung harus diberikan tanda-tanda atau lampu-lampu sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi COLREG guna mencegah tubrukan kapal.52 Karena “SOLAS" dan "COLREG" pada dasarnya tidak menampung soal instalasi permanen, maka untuk mencapai 51

Nikos Papadakis, Op.Cit., hlm. 260.

52

Jean-Dominique Wihiche, Op.Cit., hlm. 47.

55

56


efektivitas keselamatan pelayaran sebagai tujuan utama pengaturan

instalasi

khususnya

pengaturan

mengenai

pembongkaran dan pemindahan instalasi, maka ketentuan dari Konvensi Hukum Laut 1982 dan tindak lanjutnya perlu mendapat perhatian dari negara-negara.


BAB III PENGATURAN INTERNASIONAL MENGENAI PEMBONGKARAN INSTALASI A. Istilah “Pembongkaran” dan “Instalasi Bangunan Lepas Pantai” Kata pembongkaran yang dipakai di dalam penulisan ini sebenarnya merupakan terjemahan dari istilah bahasa Inggris "removal", sementara istilah "removal" sendiri mempunyai beberapa pengertian. Dalam kamus "Black's Law Dictionary" (cetakan kelima) istilah "removal" berarti pemindahan (transfer) suatu barang dari satu tempat ke tempat lain. Menurut John M. Echols dan Hassan

Shadily53

istilah

"removal"

antara

lain

berarti

pembersihan, pembuangan„ pemotongan, pemindahan dan lain-lain . Seminar yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 1992 atas kerja sama Komisi Ekonomi dan Sosial Asia Pasifik (EHSCAP)54 dengan Komisi Koordinasi Pemanfaatan Sumber

Daya

Mineral

di

lepas

pantai

Asia

(CCOP)55

John M.Echols dan Hassan Shadily, " Kamus InggrisIndonesia", Cornell University. London, 1975, h lm. 477. 53

ESCAP adalah singkatan dari Economic and Social Commision f or Asia and the Pacif ic . Organisasi ini sebenarnya terbentuk berdasarkan Resolusi dari Majelis Umum PBB No.3539 A (XXX), pada tanggal 17 Desember 1975, yang kemudian diperbaiki melalui resolusi 31/207 A tang gal 2 2 Desember 1976. 54

CCOP singkatan dari Committee for Co-ordination of Joint Prospecting for Mineral Resources in Asian Offshore Areas. Lihat Peter I 55

57

58


menggunakan beberapa istilah, seperti pembersihan, pemindahan, penghapusan maupun pembongkaran instalasi, di mana hal ini tampak antara lain dari tema seminar itu sendiri yaitu

Seminar

Pemindahan

dan

Penghapusan

Berbagai

Instalasi Perminyakan yang tidak terpakai lagi di Kawasan Perairan Lepas Pantai. Dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang hukum laut56 dipergunakan istilah pembongkaran instalasi sebagai terjemahan untuk "Removal of Installations", sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 60 ayat (3) Konvensi Hukum Laut 1982 yang menyatakan antara lain bahwa setiap instalasi atau bangunan yang ditinggalkan atau sudah tidak digunakan lagi harus dibongkar untuk menjamin keselamatan pelayaran. Walaupun istilah "Removal of Installations" sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (3) Konvensi Hukum Laut 1982 diterjemahkan oleh Departemen Luar Negeri Indonesia (yang kini bernama Kementerian Luar Negeri RI) sebagai pembongkaran instalasi, namun hal ini tidak boleh diartikan secara kaku dan sempit, sebab jika istilah tersebut diberi pengertian sempit dan kaku semata-mata, maka maksud dan tujuan sebenarnya yang ingin dicapai melalui kegiatan pembongHajnal, "Guide To United Nations Organization", New York 1978, hlm. 55. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (terjemahan Departemen Luar Negeri Rl, Direktorat Perjanjian Internasional) 56


karan tersebut mungkin tidak tercapai. Maka demi tercapainya maksud tersebut perlu dipergunakan pengertian yang luas dengan cara sedemikian rupa sehingga suatu instalasi yang ditinggalkan atau sudah tidak digunakan lagi tidak dibongkar semata-mata, tetapi juga instalasi tersebut dapat dibersihkan atau dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain dengan

tujuan

terutama

untuk

menjamin

keselamatan

pelayaran tanpa mengabaikan berbagai kepentingan lain yang dapat dicapai melalui kegiatan pemindahan, pembersihan atau pembongkaran instalasi tersebut. termasuk adanya kemungkinan pemanfaatan baru dari pada bekas instalasi. Dengan demikian istilah pembongkaran yang dipakai dalam

penulisan

ini,

di

mana

istilah

ini

merupakan

terjemahan dari istilah "Removal" mempunyai pengertian luas karena istilah yang digunakan ini tidak hanya menunjukkan bahwa instalasi tersebut harus dibongkar setelah ditinggalkan. tetapi juga harus dipindahkan sesudah dibongkar. Walaupun sebenarnya istilah yang tepat digunakan adalah pembongkaran/pemindahan.

namun

demi

pertimbangan

efisiensi tetap saja digunakan istilah pembongkaran. Baik Konvensi Jenewa 1958 maupun Konvensi Hukum Laut

1982

tidak

memberikan

definisi

atau

pengertian

mengenai apa yang disebut dengan instalasi dan bangunan lepas pantai. Karena hal ini tidak diatur dalam kedua konvensi tersebut. maka perlu dilihat pendapat dari para ahli (doktrina) dalam hal ini.

59

60


Menurut Bernard H. Oxman.57 satu pertanyaan yang menarik yang bisa timbul dari ketentuari Pasal 60 Konvensi Hukum Laut 1982 adalah apakah yang dimaksud dengan instalasi atau bangunan? Jawaban atas pertanyaan ini bergantung pada hubungan antara Pasal 56 dan Pasal 58 Konvensi Hukum Laut 1982 karena Pasal 60 sebenarnya merupakan penjabaran dari Pasal 56, yang menentukan apa yang

tidak

termasuk

kebebasan-kebebasan

instalasi dan

atau

bangunan

pemanfaatannya

sebab

sebagaimana

dinyatakan dalam ketentuari Pasal 58 Konvensi Hukum Laut 1982 tidak tunduk pada yurisdiksi negara pantai. Dengan demikian harus dikesampingkan golongan benda-benda yang digunakan untuk melaksanakan kebebasan dan hak dari semua negara yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 58 tersebut. Hal ini berarti bahwa kapal, pesawat udara, kabelkabel dan saluran pipa bawah laut bukan merupakan instalasi atau bangunan dalam pengertian Pasal 56 atau Pasal 60 Konvensi Hukum Laut 1982, Demikian pula misalnya peralatan yang terkait (related equipment) seperti jangkar kapal

atau

peralatan

yang

sementara

dipakai

untuk

memperbaiki sebuah kapal juga tidak termasuk instalasi atau bangunan dalam pengertian Pasal 56 dan Pasal 60. Menurut Barbara Kwiatkowska. Kedua istilah tersebut (instalasi dan bangunan) dapat dimasukkan ke dalam istilah Thomas A. Clingan, Jr. (Editor), "Law .. of the Sea: State Practice in Zones of Special Jurisdiction”, the Law of the Sea Institute, 1982, hlm. 75. 57


pulau-pulau buatan (artificial islands) di mana istilah terakhir ini pengertiannya dapat dianggap mencakup semua jenis pulau-pulau buatan baik untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi maupun di luar keperluan tersebut.58 Derek W. Bowett mengemukakan bahwa istilah instalasi (Installation)

menunjuk

pada

bangunan-bangunan

yang

didirikan di dasar laut dengan memakai pilar (Piles) atau pipa yang dipancangkan ke dasar laut.59 Demikian pula Paul Peters dan kawan-kawan mengemukakan bahwa istilah instalasi menunjuk pada bangunanbangunan (Constructions) yang terletak di dasar laut dengan menggunakan pilar-pilar (Piles) atau pipa-pipa (Tubes) yang ditanam di dasar laut sehingga merupakan bangunan yang konkrit dan nyata.60 Walaupun

berbagai

ahli

mengemukakan

pendapat

sehubungan dengan instalasi dan bangunan lepas pantai baik dari segi penggunaan istilah maupun definisinya, namun sebagai pegangan yang kiranya dapat disimpulkan dari pendapat para ahli istilah instalasi dan bangunan lepas pantai (Offshore Installation and Structure) disamping dapat di pergunakan secara bersamaan, juga dapat dipakai istilah instalasi lepas pantai (Offshore Installation) yang mempunyai arti sebagai setiap instalasi atau bangunan yang didirikan di 58

Barbara Kwiatkowska, Op.Cit., hlm. 107

59

D.W. Bowett, Op.Cit., hlm. 115

60

Paul Peters c.s., Op.Cit., hlm. 196

61

62


dasar laut dengan cara sedemikian rupa sehingga menjadi instalasi atau bangunan yang bersifat permanen, di mana instalasi ini jika dibandingkan dengan instalasi terapung pada umumnya menimbulkan permasalahan bagi keselamatan pelayaran. Hal ini disebabkan karena instalasi terapung mudah dibongkar dan dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain, sementara membongkar dan memindahkan instalasi yang bersifat permanen bukan suatu pekerjaan mudah baik dilihat dari segi keuangan maupun teknologi. B. Pengaturan Internasional Menurut Konvensi Hukum Laut 1. Konvensi Jenewa 1958 Konvensi Jenewa 1958 tentang landas kontinen yang diterima pada tahun 1958 dan berlaku pada tahun 1964 mengatur secara tegas tentang instalasi lepas pantai yang sudah tidak di gunakan lagi (the decomissioning of offshore structure). Menurut Pasal 5 ayat (1) Konvensi Jenewa 1958 tentang landas kontinen eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan alam dari landas kontinen tidak boleh menimbulkan gangguan yang tidak beralasan terhadap pelayaran, perikanan, dan pelestarian sumber kekayaan hayati laut. Selanjutnya Konvensi Jenewa 1958 tentang Landas Kontinen dalam Pasal 5 ayat (5) menetapkan bahwa pendirian setiap instalasi harus diumumkan dengan sepatutnya dan sarana-sarana yang bersifat permanen harus dipelihara dalam usaha memberi peringatan mengenai kehadiran instalasi


tersebut. Setiap instalasi yang ditinggalkan atau sudah tidak digunakan lagi harus dibongkar atau dipindahkan secara keseluruhan. Konvensi Jenewa 1958 tentang Landas Kontinen yang disahkan melalui konperensi hukum laut PBB I pada tahun 1958 didasarkan atas rancangan pasal-pasal hukum laut yang

dipersiapkan

oleh

Komisi

Hukum

Internasional

(International Law Commission) pada tahun 1956 setelah melalui sejumlah persidangan (1951-1956) yang membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan landas kontinen. Meskipun Komisi Hukum Internasional telah membahas secara

panjang

lebar

masalah-masalah

pembangunan

instalasi di landas kontinen dan masalah pembongkaran instalasi

disinggung

secara

singkat,

namun

ketentuan

mengenai pembongkaran instalasi tidak dituangkan ke dalam rancangan pasal-pasal yang disusun oleh komisi ter sebut.61 Pasal 71 ayat 4 dari rancangan pasal-pasal Komisi Hukum Internasional yang pada akhirnya menjadi Pasal 5 ayat (5) Konvensi Jenewa 1958 tentang Landas Kontinen hanya menyatakan bahwa setiap instalasi yang dibangun harus diumumkan dengan se1ayaknya dan sarana-sarana permanen untuk memberi peringatan mengenai kehadiran instalasi tersebut harus tetap dipelihara.62

61

Paul Peters, A.H.A. Soons and Lucie A. Zima, Op.Cit., hlm. 169.

62

Ibid., hlm. 170

63

64


Dalam komentarnya atas Pasal 71 Komisi Hukum Internasional membicarakan antara lain masalah “due notice" atau

pemberitahuan

sebagaimana

mestinya

mengenai

instalasi yang akan didirikan dan kemudian ditambahkan suatu kalimat tentang pembongkaran instalasi. Menurut Komisi Hukum Internasional pada prinsipnya tidak ada kewajiban mengungkapkan rencana pembangunan instalasi. Namun bilamana pembangunan instalasi yang sebenarnya hanya bersifat sementara dapat mengganggu pelayaran, maka sarana-sarana

peringatan

yang

layak

harus

dipelihara

sebagaimana halnya dengan instalasi permanen, serta harus diumumkan pada waktunya. Jika instalasi ditinggalkan atau sudah tidak di gunakan lagi maka harus dibongkar secara keseluruhan. Dalam komite ke-4 dari konperensi hukum laut PBB I, delegasi

Inggris

mengusuIkan

agar

dimasukkan

suatu

ketentuan khusus tentang pembongkaran instalasi apabila instalasi tersebut ditinggalkan atau sudah tidak digunakan lagi, di mana dinyatakan :63 “Any installations which are abandoned or disused should be entirely removed”. Menurut delegasi tersebut instalasi yang ditinggalkan sangat berbahaya bagi pelayaran. Usul yang merupakan amandemen tersebut ternyata mendapat dukungan dari delegasi-delegasi

A.S.

dan

Pakistan

walaupun

delegasi

Pakistan mengusulkan untuk merigganti kata "should" dengan 63

Ibid.


"must". Akhirnya Inggris menarik amandemennya berdasarkan amandemen dari Pakistan dan amandemen terakhir inilah yang ternyata diterima dengan 41 suara setuju, tidak ada negara yang menentang dan 13 abstain. Ditinjau dari pekerjaan persiapan konperensi (travaux preparatoires) jelaslah bahwa ketentuan mengenai pembongkaran insta1asi tidak di pertimbangkan dengan matang terutama mengenai konsekuensi dari adanya ketentuan tersebut.

Hal

ini

tidak

mengherankan karena

kegiatan

penambangan minyak lepas pantai pada waktu Itu masih berada dalam tahap awal perkembangannya yang memusatkan perhatian hanya pada masalah pembangunan instalasi yang memang sangat diperlukan dalam rangka eksploitasi minyak. sementara masalah "removal" dalam hal instalasi tidak digunakan .lagi belurn terpikirkan dengan baik pada waktu itu. Di samping itu menurut para perancang konvensi kegiatan-kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak lepas pantai umumnya dilakukan di wilayah perairan yang relatif dangkal

dengan

kedalaman

maksimal

200

meter

dari

permukaan 1aut sehingga pembongkaran insta1asi tidak menjadi masalah sebab pekerjaan ini dapat dilakukan dengan mudah

tanpa

kendala-kendala

baik

yang

rnenyangkut

keuangan maupun teknologi. Ketentuan Pasal 5 ayat (5) Konvensi Jenewa 1958 tentang Landas Kontinen menentukan bahwa setiap instalasi

65

66


harus

dibongkar

secara

keseluruhan.

Implikasi

dari

ketentuan ini adalah bahwa apabila instalasi tersebut tidak dibongkar seluruhnya, jadi hanya sebagian saja, maka bekas instalasi tersebut dianggap dapat mengganggu penggunaan laut lainnya, seperti perikanan, per1indungan lingkungan laut dan terutama kepentingan pelayaran.64 Dalam waktu 30 tahun terakhir (setelah berlakunya Konvensi Jenewa 1958) eksplorasi dan eksploitasi minyak lepas pantai menjadi suatu ciri khas dalam kancah energi internasional. Pada umumnya deposit minyak di laut belum banyak diketahui ketika Konvensi Jenewa dibuat pada tahun 1958, Bagi negara-negara peserta yang mendirikan instalasi di perairan dalam65 ketentuan Pasal 5 ayat (5) Konvensi Jenewa 1958 tentang Landas Kontinen perlu ditinjau kembali karena apabila

ketentuan

menimbulkan

ini

diikuti

biaya-biaya

yang

dan

dijalankan

sangat

tinggi

dapat untuk

pemindahannya.66 Sebaliknya apabila ketentuan tersebut tidak dipatuhi, maka dapat membawa implikasi baik atas lingkungan laut, perikanan maupun terutama keselamatan pelayaran.

64

Ibid., hlm. 171

Olay Fjelsa, "decomissioning of offshore structures in the North Seminar on Removal and Disposal of Obsolete Offshore Installations and Structures in the Exclusive Economic Zone and on the Continental Shelf, Jakarta, 25-28 May, 1992, hlm. 3. 65

Sea”,

M. Nauke, Op.Cit., hlm. 1. Suatu instalasi di laut Utara dengan kedalarnan air 40-55 meter biaya pembongkarannya secara keseluruhan -80 juta US dollar. 66


2. Konvensi Hukum Laut 1982 Dalam

konperensi hukum laut PBB III ketentuan

mengenai pembongkaran instalasi untuk pertama kalinya dimuat di dalam "Main Trends" pada tahun 1974 yang menetapkan :67 "Due notice must be given of the construction of any such installation, and permanent means for giving warning of their presence must be maintained. Any installations which are abandoned or disused must be entirely removed". Sesungguhnya

prinsip

pemindahan

instalasi

secara

keseluruhan (total removal) sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Konvensi Jenewa 1958 tentang Landas Kontinen mendasari rancangan Konperensi Hukum Laut PBB ke III yang menyangkut masalah pembongkaran instalasi, dan keadaan ini berlangsung hingga tahun 1981 melalui proses ISNT, ICNT dan seterusnya.68 Keadaan demikian mengakibatkan timbulnya permasalahan bagi negara-negara pantai maupun pengusaha industry perminyakan khususnya permasalahan yang berhubungan Doc.A/Conf.62/18/Rev.1, Annex II, Appendix I, dated 17 October 1974. 67

ISNT (1975) dalam P asal 48 ayat (3) berbunyi sebagai berikut : "Any installations or structures which are abandoned or disused must be entirely removed ". Juga Pasal 66 dari ISNT memberlakukan Pasal 48 tersebut secara mutatis mutandis pada landas kontinen. Nas kah yang sama diterapkan dalam Pasal 60 ayat 4 dan 80 dari IC NT (1977), juga dalam Revision 1 dari ICNT, Revision 2 serta Revision 3 dari ICNT mempertahankan teks tersebut...Lihat Soons, Op.Cit., hlm. 183. 68

67

68


dengan biaya serta teknologi dalam melaksanakan pekerjaan pemindahan tersebut.69 Para delegasi terpaksa mempertimbangkan amandemen atas ketentutan mengenai pembongkaran instalasi dan mengadakan penafsiran terhadap ketentuan tersebut dengan menambahkan kata-kata yang menunjukkan pengertian

bahwa

kewajiban

membongkar

instalasi

(the

removal obligation) hanya dapat berlaku bilamana instalasi tersebut mengancam kelestarian lingkungan laut dan keselamatan pelayaran. Dalam memperbaiki ketentuan tersebut di atas delegasi Inggris pada tanggal 26 Maret 1981 mengajukan sebuah usul informal yang mendapat dukungan luas dari negara-negara peserta, Usul tersebut menyatakan :70 . . . "Any installations or structures which are abandoned or disused must be removed so as to ensure safe navigation of ships. Due regard shall also be had to fishing and other lawful uses of the sea. The coastal state shall give appropriate publicity to the depth and position of any installations or structures not entirely removed". Kemudian Inggris pada tanggal 10 April 1981 mengajukan suatu teks atau naskah yang menyatakan sebagai berikut :71 "Any installations or structures which are abandoned or disused shall be removed as necessary to ensure the safe 69

Ibid., hlm. 184

Ibid. Juga Third United Nations Conference on the Law of the Sea; Document. Vol. IX, 1987, hlm. 576 70

71

Ibid.. hlm. 185


navigation of ships, in accordance with general1y accepted intemational standards established by the competent international organi zation. Such removal shall also have due regard to fishing, the protection of the marine environment and the rights and duties of other states. Appropriate publicity shall be given to the depth and position of any installation not entirely removed”. Akhirnya pada tanggal 16 Maret 1982 Inggris melakukan modifikasi terhadap usul yang diajukan sebelumnya sehingga berbunyi sebagai berikut :72 "Any installations or structures which are abandoned or disused shall be removed to ensure safety of navigation, taking into account of any generally accepted international standards established in this regard by the competent international organization. Such removal shall also have due regard to fishing, the protection of marine environment and the rights and duties of other states. Appropriate publicity shall be given to the depth, position and dimension of any installations or structures not entirely removed". Usul yang mendapat dukungan luas tersebut (Denmar, Netherlands, menunjukkan

Filipina, bahwa

Islandia,

Equador,

keselamatan

Jerman

pelayaran

Barat) adalah

merupakan pertimbangan dan tujuan utama dalam mengatur masalah

pemindahan

instalasi,

sedangkan

tujuan

atau

kepentingan lain yang terkait hanya memainkan peran tambahan semata-mata. Perancis menyatakan bahwa jika Pasal 60 ayat (3) benarbenar dapat diterima, maka perlu ditentukan secara khusus ketinggian maksimum dari setiap bagian instalasi yang 72

Ibid., hlm. 186

69

70


direncanakan tidak akan dibongkar. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk mengurangi baik risiko kerugian terhadap alat penangkap

ikan

maupun

bahaya

atas

kepentingan

pelayaran.73 Usul Perancis berbunyi sebagai berikut : "Any instalal1ations or structures which are abandoned or disused shall be removed in order to ensure the safety of navigation and to take into account of fishing, the protection of the marine environment and the rights and duties of other states". Dengan demikian instalasi dan bangunan tersebut harus :74 - dibongkar

sama

sekali

jika

dasar

laut

tempat

berdirinya instalasi berada pada kedalarnan air 60 meter atau kurang dari 60 meter; - dibongkar dengan cara sedemikian rupa sehingga instalasi

atau

bangunan

yang

tidak

seluruhnya

dibongkar itu tidak melebihi ketinggian 10 meter dari dasar laut, jika dasar lautnya berada pada kedalaman air antara 60 dan 610 meter dari permuakaan laut; - dibongkar dari permukaan laut hingga kedalaman 500 meter, jika dasar laut tempat bangunan itu didirikan berada pada kedalaman air lebih dari 510 meter. Tanda-tanda bahaya atau peringatan pada instalasi dan bangunan harus tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya sampai selesainya pekerjaan pemindahan tersebut. Kemajuan 73

Paul Peters, A.H.A. Soons and Lucie A. Zima, Op.Cit., hlm. 186.

74

Ibid.


pekerjaan tersebut harus diumumkan dengan sepatutnya. Posisi kadalaman dan dimensi dari setiap instalasi atau bangunan yang tidak seluruhnya dibongkar harus dinyatakan oleh negara pantai melalui peta-peta menurut skala yang tepat yang kemudian harus diumumkan pada waktunya. Meskipun amandemen Prancis kemudian ditarik kembali, namun amandemen ini menunjukkan bahwa pembongkaran instalasi yang sudah tidak digunakan lagi terutama dimaksudkan untuk menjamin keselamatan pelayaran baik di atas permukaan laut maupun di bawahnya.75 Ketika Konvensi Hukum Laut 1982 diterima pada tanggal 30 April 1982 dengan 130 suara setuju, 4 yang menentang

dan

amandemen

17

yang

abstain,76

diajukan

maka

oleh

dapat

delegasi

dikatakan

Inggris

atas

ketentuan Pasal 60 ayat (3) adalah merupakan satu-satunya perubahan penting yang terjadi di dalam proses penyusunan konvensi sehubungan dengan kewajiban negara pantai untuk memindahkan

setiap

instalasi

atau

bangunan

yang

ditinggalkan atau sudah tidak digunakan lagi. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Konvensi Hukum Laut 1982 dalam hal instalasi ditinggalkan atau sudah tidak digunakan lagi tidak mutlak harus selalu dipindahkan seluruhnya (complete removal), sebab dalam halhal tertentu instalasi atau bangunan itu dapat dibongkar dan 75

Ibid., hlm. 187

76

Ibid.

71

72


dipindahkan sebagian saja, bahkan dapat pula samasekali tidak perlu dibongkar terutama bilamana instalasi tersebut tidak membahayakan keselamatan pelayaran.77 Dalam melaksanakan kewajiban bertalian dengan instalasi yang sudah tidak digunakan lagi, maka negara pantai mempunyai kewajiban untuk tidak hanya memperhatikan kepentingan perikanan dan perlindungan lingkungan laut tetapi

juga

keselamatan

pelayaran.

Namun

demikian

tercapainya keselamatan pelayaran tetap menjadi ukuran utama dalam hal ini. Kewajiban negara pantai dalam hal pemindahan instalasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 60 ayat (3), Konvensi Hukum Laut 1982 mencerminkan suatu pendekatan yang luwes

dalam

pelaksanaannya,

Hal

Ini

berbeda

dengan

ketentuan Pasal 5 ayat (5) Konvensi Jenewa 1958 tentang Landas Kontinen yang mewajibkan negara pantai untuk membongkar instalasi atau bangunan secara keseluruhan atau "complete removal", apabila instalasi atau bangunan itu ditinggalkan atau sudah tidak digunakan lagi. Pasal 60 ayat (3) Draft Convention yang kemudian menjadi Pasal 60 ayat (3) Konvensi Hukum Laut 1982 berbunyi sebagai berikut "Any Installations or Structures which are abandoned or disused shall be removed to ensure safety of navigation, taking into account of any generally accepted international standards established in this regard by the competent international organization. Such removal shall also have due regard to fishing, the protection of the marine environment and the rights and duties of other states. Appropriate publicity shall be given to the depth, position and dimensions of any installations or structures not entirely removed”. Lihat Paul Peters, c.s, Loc.Cit. Lihat juga Third United Nations Conference on the Law of the Sea; Document, volume XI, 1987 Oceana Publucations, Inc. Dobbs Ferry, New York. hlm. 576. 77


Sedangkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Konvensi Hukum Laut 1982 memberikan kemungkinan untuk melaksanakan pemindahan Instalasi secara sebagian (partial removal) dan dengan

syarat-syarat

tertentu

memungkinkan

untuk

membiarkan instalasi tersebut tetap berada di tempatnya (non- removal) terutama apabila instalasi tersebut samasekali tidak membahayakan keselamatan pelayaran. Sejauhmana suatu instalasi yang telah ditinggalkan dan sudah

tidak

digunakan

lagi

perlu

dibongkar

dan

di-

pindahkan agar supaya tidak mengganggu keselamatan pelayaran, memang tidak ditegaskan di dalam Pasal 60 ayat (3) tersebut sebab ketentuan-ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 pada prinsipnya hanya Merupakan pedomanpedoman dasar saja (guiding principles), Dalam kaitan ini perlu dibahas ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam "IMO Guidelines and Standards" karena melalui ketentuanketentuan tersebut dapat diketahui pemecahan dan jawaban atas masalah tersebut di atas. C. Pengaturan Internasional menurut “IMO Guidelines and Standards” 1. Peranan

Organisasi

Maritim

Internasional

dalam

pengimplementasian ketentuan Pasal 60 ayat (3) Konvensi Hukum Laut 1982. Sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Konvensi Hukum Laut 1982 yang menyatakan bahwa :

73

74


"Any installations or structures which are abandoned or disused shall be removed to ensure safety of navigation, taking into account of any generally accepted international standards established in this regard .by the competent international organization". Dikemukakan adanya suatu organisasi internasional yang

mempunyai

kewenangan

untuk

menetapkan

dan

mengembangkan standar-standar internasional sebagai pedoman bagi negara pantai khususnya yang telah menjadi peserta konvensi. Standar-standar ini dapat digunakan oleh negara

pantai

dalam

menetapkan

kebijaksanaan

serta

pengaturan mengenai pemindahan instalasi yang sudah tidak digunakan lagi.78 Penetapan dalam bentuk standar-standar internasional menyangkut pembongkaran dari pemindahan instalasi atau bangunan lepas pantai terutama mempunyai tujuan untuk menjamin keselamatan pelayaran di perairan zona eksklusif atau

landas

kontinen.

di

mana

penetapan

demikian

menimbulkan pertanyaan mengenai organisasi manakah yang berwenang menetapkan standar-standar internasional tersebut? Menurut V.I. Andrianov :79 "The I MO it self on the basis of studying the convention provision, has confirmed the view of the majority of delegates to the Third United Nations Conference on the E.D.Brown, R.R.Churchill, "The UN Convention on the Law of the Sea; Impact and Implementation" , The Law of the Sea Institute, University of Hawai, hlm. 595. 78

79

V.I. Andrianov, Op.Cit.., hlm. 120


Law of the Sea that when the term "competent international organization' is used in the singu lar in the Convention's provisions relating to international regulations and rules applicable to navigation, it referred to the International Maritime Organization, which is the agency of the United Nations with a global mandate to adopt international standards in matters concerning maritime safety . . . .”. Selanjutnya C.P. Srivastava (mantan Sekretaris Jenderal IMO) mengemukakan antara lain :80 "the Convention gives legal and political confirmation to the regulatory regimes developed by IMO and it implicitly recognizes IMO as the legitimated international form in which States are expected to develop new international standards and regulations . . .”. Dari hal-hal yang telah dinyatakan oleh kedua ahli hukum tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa organisasi internasional berwenang yang sesungguhnya dimaksudkan dalam Pasal 60 ayat (3) Konvensi Hukum Laut 1982 tidak lain daripada organisasi maritim internasional, di mana organisasi ini berwenang menetapkan dan mengembangkan standar-standar internasiona1 menyangkut pembongkaran instalasi dalam usaha mengimplementasikan ketentuan Pasal 60 ayat (3) tersebut. Dari sudut lain dengan adanya

penetapan

standar-standar

demikian,

maka

diharapkan negara-negara pantai dapat menggunakannya sebagai pedoman dalam membuat pengaturan sehubungan dengan

instalasi

yang

sudah

tidak

digunakan

lagi

John M. van Dyke, Lewis M. Alexander, Joseph R. Norgan, Op.Cit., hlm. 2 3 7 . Juga dapat dilihat M. Nauke. O p .Cit.. hlm. 3 . 80

75

76


berdasarkan standar-standar yang telah ditentukan oleh organisasi tersebut. Namun demikian apakah organisasi maritim internasional merupakan satu-satunya organisasi yang mempunyai kewenangan demikian? Pembongkaran instalasi dan bangunan lepas pantai tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pelayaran sematasemata, tetapi juga berkaitan dengan aspek-aspek lain seperti perikanan serta perlindungan lingkungan laut, sementara dengan

kedua

aspek

terakhir

ini

organisasi

maritim

internasiona1 tidak berkepentingan. Dahulu organisasi maritim internasional dan anggotaanggotanya enggan memikul kewajiban yang tidak berkaitan dengan masalah pelayaran. Namun demikian jika organisasi itu sendiri atau bersama dengan organisasi internasional lain yang berwenang, dapat menyusun standar-standar pemindahan instalasi berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Konvensi Hukum Laut 1982, maka sebenarnya keselamatan pelayaran menempati prioritas utama dibandingkan dengan kepentingan-kepentingan lainnya.81 Menurut Pasal 16i dari Konvensi IMCO 1948 (IMCO Convention),82 membuat 81

organisasi

rekomendasi

ini bagi

diberi

kepercayaan

untuk

anggota-anggotanya

dalam

V.I. Andrianov, Op.C it., hlm. 122.

Fungsi dari Majelis IMCO berdasarkan ketentuan Pasal 16i Konvensi IMCO 1948 atau Pasal 16j amandemen Konvensi IMCO tahun 1975 antara lain adalah “To recommend to Members for adoption of regulations and guidelines concerning maritime safety...” 82


menyusun

aturan-aturan

terutama

yang

menyangkut

keselamatan pelayaran di laut. Namun demikian, konvensi yang sama dalam Pasal 59 juga menetapkan bahwa organisasi tersebut

dapat

mengambil

alih

dari

setiap

organisasi

internasional lainnya fungsi-fungsi lain yang tidak menyangkut keselamatan pelayaran bilamana fungsi-fungsi tersebut (seperti

perikanan

dialihkan

kepada

dan

perlindungan

organisasi

lingkungan

maritim

laut)

Internasional.83

Pengalihan tersebut dapat dilakukan melalui persetujuan internasional atau perjanjian antarpejabat yang berwenang dari masing-masing organisasi internasional.84 Berdasarkan ketentuan Pasal 59 Konvensi IMO, maka organisasi ini diharapkan dapat menjadi sebuah badan tunggal yang berwenang menetapkan standar-standar pemindahan

secara

internasional

dalam

hal

suatu

instalasi

ditinggalkan atau sudah tidak digunakan lagi. Bilamana organisasi tersebut tidak merupakan badan tunggal sehingga harus ada kerjasama antara organisasi tersebut dengan organisasi internasional lain, maka penyusunan standar pembongkaran instalasi dapat menjadi rumit serta berlarutlarut dengan segala konsekuensinya. Dengan ketentuan-ketentuan dari Konvensi IMO tersebut dimaksudkan untuk mengimplementasikan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Konvensi Hukum Laut 1982 karena ketentuPaul Peters, c.s., Op.Cit., hlm. 202. Juga V.I. Andrianov, Op.Cit., hlm. 122. 84 Ibid. 83

77

78


an Pasal 60 ayat (3) hanya merupakan ketentuan-ketentuan pokok saja (the guiding principles) yang menghendaki pengaturan lebih lanjut demi tercapainya ketertiban dan kepastian hukum di antara negara-negara.85 Sebagaimana telah dikemukakan bahwa berdasarkan pasal-pasal 16i dan 59 dari Konvensi IMO, Organisasi Maritim Internasional menjadi sebuah badan tunggal yang dapat menetapkan standar-standar pemindahan instalasi secara internasional. Dalam kaitan ini Komite Keselamatan Maritim dari IMO bulan Januari 1986 memutuskan untuk mengembangkan "Guidelines and Standards for the Removal of Offshore Installations arid Structures”.86 Dalam sidang ke-33 "the Sub Committee on Safety of Navigation" mempersiapkan "a preliminary draft text of guidelines and standards" ditinjau dari segi keselamatan pelayaran. Dalam sidang ke-55 pada bulan April 1988, Komite Keselamatan Maritim akhirnya menyetujui perbaikan naskah (revised text) yang setelah dibahas oleh FAO (Food and Agriculture Organization), UNEP (United Nations Environmental Programme), dan negara-negara peserta "the London Dumping

Ketentuan-ketentuan dari Konvensi IMO yang digunakan sebagai dasar bagi organisasi ini untuk mengatur lebih lanjut ketentuan Pasal 60 ayat (3) dan dengan demikian produk hukum yang dihasilkannya tidak dapat dibatalkan oleh Konvensi Hukum Laut 1982 sesuai dengan Pasal 311 dari Konvensi 1982. 86 R.H. Henshaw, "Conflicting Uses of the Sea- Shipping Interests", ESCAP/CCOP Seminar on Removal and Disposal of Obsolete Offshore Installations and Structures in the Exclusive Economic Zone and on the Continental Shelf, Jakarta, 25-28 May, 1992, hm. 5 85


Convention", kemudian diajukan kepada Majelis dari IMO pada

sidang ke-16

tahun

1989

Guidelines and Standards for

yang

mensahkan

the Removal

of

"the

Offshore

Installations and Structures" menjadi sebuah resolusi. 2. Resolusi

IMO

menaenai

Pedoman

dan

Standar

Pembongkaran Instalasi dan Banaunan Lepas Pantai. "IMO Guidelines and Standards" yang dituangkan dalam bentuk

resolusi adalah serangkaian peraturan-peraturan

internasional pertama yang disahkan pada tanggal 19 Oktober 1989 dengan tujuan untuk mengatur masa1ah-masa1ah pembongkaran atau pemindahan instalasi minyak lepas pantai. “IMO

Guidelines and Standards" menentukan suatu

persyaratan umum, yaitu bahwa instalasi atau bangunan yang ditinggalkan atau sudah tidak digunakan lagi harus dibongkar kecuali "non-removal" atau "partial removal" adalah sesuai dengan pedoman dan standar yang ada. Pada akhirnya semua anjungan atau instalasi yang terletak di perairan dangkal harus dibongkar secara keseluruhan apabila sudah ditinggalkan. Instalasi di perairan dalam dapat dibongkar sebagian tetapi harus dipertimbangkan atas dasar kasus demi kasus. Untuk itu negara pantai perlu memperhatikan "IMO Guidelines and Standards" yang dapat dipakai sebagai pedoman dalam mengevaluasi secara kasuis-

79

80


tis apakah instalasi atau bangunan atau bagian-bagiannya bisa dibiarkan tetap berada di dasar laut.87 Da1am mengadakan evaluasi mengenai kemungkinan suatu instalasi atau bagian tertentu dari instalasi tersebut tetap berada di dasar laut, maka harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut : - setiap

akibat

keselamatan

yang

mungkin

pelayaran

baik

timbul

di

terhadap

permukaan

laut

maupun di bawahnya atau terhadap keselamatan penggunaan laut yang lain; - tingkat kemerosotan material dan akibatnya sekarang dan

mungkin

pada

waktu

mendatang

terhadap

lingkungan laut; - akibat

potensial

bagi

lingkungan

laut

termasuk

sumber-sumber kekayaan hayati; - risiko bergesernya material tersebut dari posisinya pada suatu saat; - biaya-biaya pelaksanaan pembongkaran dari segi teknis serta risiko kerugian terhadap personil dalam hubungan

dengan

pembongkaran

instalasi

atau

bangunan; - penentuan pemanfaatan baru atau alasan lain yang dapat membenarkan instalasi atau bagian-bagiannya tetap tinggal di dasar laut.

87

M. Nauke, Op.Cit., hlm. 4.


Selanjutnya standar-standar yang harus diperhatikan dalam membongkar instalasi adalah sebagai berikut :88 - semua instalasi atau bangunan yang ditinggalkan atau sudah tidak digunakan lagi yang berdiri pada kedalaman air kurang dari 75 meter dan beratnya kurang dari 4.000 metrik ton harus dibongkar secara keseluruhan

kecuali

"deck"

dan

"superstructure".

Mulai 1 Januari 1998 syarat tersebut akan diterapkan dan berlaku bagi semua instalasi yang berdiri pada kedalaman kurang dari 100 meter dan beratnya kurang dari 4.000 metrik ton serta ditempatkan di dasar laut pada 1 Januari 1998 maupun sesudahnya kecuali "deck" dari "superstructure"; - pembongkaran harus dilakukan sedemikian rupa sehingga

mencegah

timbulnya

terhadap

lingkungan

laut

kerugian

maupun

besar

keselamatan

pelayaran; - terhitung mulai 1 Januari 1998 tiada instalasi atau bangunan yang dapat didirikan di landas kontinen atau zona ekonomi eksklusif kecuali design dan konstruksinya

ada1ah

sedemikian

rupa

sehingga

pembongkaran secara menyeluruh dapat dilaksanakan setelah instalasi atau bangunan itu ditinggalkan atau sudah tidak digunakan lagi seterusnya.

88

Ibid.

81

82


Pembongkaran

harus

dilakukan

sedemikian

rupa

sehingga tidak membawa kerugian baik terhadap lingkungan laut maupun pelayaran. Selama berlangsungnya pembongkaran baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka instalasi tersebut harus tetap diberi tanda-tanda peringatan sesuai

dengan

rekomendasi

dari

IALA

(International

Association of Lighthouses Authorities).89 Bilamana masih terdapat bekas-bekas instalasi setelah pekerjaan dilaksanakan, maka harus segera disampaikan kepada pejabat negara yang berwenang dan salah satu Badan Hidrografi Pemetaan Dunia (The World Charting Hydrographic Authorities) baik menyangkut posisi maupun dimensi dari bekas-bekas insta1asi tersebut. Instalasi atau bangunan harus dibongkar secara keseluruhan (total removal) bilamana : 1)

instalasi

atau

membantu

bangunan

tercapainya

itu

tujuan

tidak utama

dapat

lagi

pendirian

instalasi atau bangunan sebagaimana dimaksudkan sejak awal;

Beberapa ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 mengenai soal pemberitahuan khususnya " warning signals "... menghendaki keterlibatan IHO, misalnya P asal 261 menentukan bahwa penempatan dan penggunaan instalasi riset ilmiah atau peralatan tidak boleh menghalangi rute pelayaran internasional. Instalasi atau peralatan tersebut harus dibubuhi... dan mempunyai tanda -tanda bahaya yang disepakati secara in ternasional untuk menjamin keselamat an di laut... Li hat John M. van Dyke, c.s.,Op.Cit., hlm. 256. 89


2)

instalasi atau bangunan tersebut berada dekat atau di dalam

selat

yang

digunakan

untuk

pelayaran

internasional atau alur-alur kepulauan, alur-alur laut yang biasanya sangat padat, atau di dalam jaringan jalari (routeing systems) yang telah diterima oleh organisasi. Keadaan demikian mewajibkan negara pantai untuk membongkar atau memindahkan instalasi tersebut secara keseluruhan dan sama sekali tidak boleh dikecualikan sebab jika dikecualikan (dalam pengertian hanya dibongkar sebagian atau

samasekali

penggunaan pelayaran.

laut Namun

tidak lainnya

dibongkar,

dapat

khususnya

demikian

jika

bagi

negara

mengganggu kepentingan pantai

ingin

menerapkan kriteria yang lebih keras, maka "IMO Guidelines" tidak

menghalanginya

sebab

"IMO

Guidelines"

memang

mengandung pendekatan yang luwes. Meskipun instalasi atau bangunan (termasuk yang berada pada kedalaman air kurang dari 75 meter atau pada kedalaman air kurang dari 100 meter setelah tanggal 1 Januari 1998) tidak dapat lagi menunjang tercapainya tujuan utama daripada pendirian instalasi atau bangunan tersebut, namun bilamana dapat memberikan manfaat baru dalam usaha mengembangkan sumber kekayaan hayati90 dan sama sekali tidak menimbulkan gangguan terhadap pemanfaatan laut lainnya khususnya bagi kepentingan pelayaran, maka 90

Resolution A.672 (16), 19 October 1939, hlm. 4

83

84


kewajiban untuk membongkar instalasi secara keseluruhan (total removal atau complete removal) dapat dikesampingkan dalam arti prinsip "complete removal" tidak berlaku lagi. Dengan demikian instalasi atau bangunan tadi tidak perlu dibongkar atau pembongkarannya hanya sebagian saja.91 Kalau instalasi tersebut samasekali tidak dibongkar karena dapat memberikan manfaat baru, misalnya sebagai karang buatan (artificial reef creation),92 maka instalasi tersebut dapat dirobohkan (toppling down) asal saja ditempatkan dengan sebaik-baiknya serta jauh dari alur-alur lalu lintas yang ramai (customary traffic lanes) sesuai dengan pedoman dan standar yang berlaku, di mana ketentuan demikian bermuara kepada tujuan keselamatan pelayaran. Dalam keadaan demikian setiap instalasi atau bangunan yang menonjol di atas permukaan laut harus diupayakan sedemikian rupa sehingga tidak menyebabkan runtuhnya instalasi atau bangunan tersebut. Untuk itu perlu adanya pengawasan dan pemantauan secara berkala. Dalam hal pembongkaran yang dilakukan secara sebagian (partial removal), maka perlu diusahakan adanya kolom air sekurang-kurangnya 55 meter antara bagian atas bekas instalasi atau bangunan dengan bagian permukaan laut. Meskipun syarat-syarat dari paragraf 3.1. dan 3.2. yang antara lain menentukan "total removal" terhadap instalasi yang berdiri pada kedalaman kurang dari 75 meter, ect. . . . namun bilamana ada kendala teknis dan finansial, atau membawa risiko terhadap tenaga kerja atau lingkungan laut, maka instalasi itu tak perlu dibongkar seluruhnya. 92 M. Nauke. Op.Cit., hlm. 5-6. 91


Posisi, kedalaman dan dimensi dari instalasi atau bekas instalasi tersebut harus dinyatakan oleh negara pantai melalui peta-peta laut dan apabila perlu, setiap bekas instalasi diberi tanda-tanda peringatan mengenai kehadirannya agar supaya kapal-kapal dapat berlayar dengan aman (aids to navigation). Sebelum memutuskan dan menyetujui pembongkaran sebagian (partial removal), negara pantai harus benar-benar mendapat keyakinan bahwa setiap bekas instalasi atau bangunan akan selalu berada di lokasinya dan tidak bergerak akibat pengaruh gelombang, arus, badai atau pun sebabsebab alamiah lainnya yang dapat membahayakan keselamatan pelayaran. Negara

pantai

harus

mengidentifikasi

pihak

yang

bertanggungjawab atas pemeliharaan sarana-sarana pelayaran yang dipasang pada bekas instalasi atau bangunan, jika dianggap perlu menandai setiap gangguan pelayaran, karena itu negara pantai juga harus mengidentifikasi pihak yang bertanggungjawab dalam memantau kondisi bekas bangunan. Sebagaimana telah dikemukakan, karena

“

IMO Guide-

lines and Standards" menganut pendekatan yang luwes, maka kebijaksanaan pengaturan pembongkaran instalasi terlatak pada negara pantai yang pada akhirnya akan memutuskan sejauh mana suatu instalasi yang sudah tidak digunakan lagi harus dibongkar. Apakah dibongkar seluruhnya (complete

85

86


removal), dibongkar sebagian (partial removal) atau sama sekali tidak perlu dibongkar dan dipindahkan (non removal). Dari sisi lain "IMO Guidelines and Standards" dapat digunakan sebagai pedoman atau refenrensi oleh negara pantai sebab di dalamnya terkandung prinsip~prinsip yang baik

dalam

instalasi

mengatur

dengan

pembongkaran

memperhatikan

dan

pemindahan

berbagai

implikasi

pengaturannya baik dari segi lirigkungan, perikanan maupun terutama keselamatan pelayaran. Ketentuan yang terdapat di dalamnya seperti soal lokasi daripada instalasi di alur-alur pelayaran internasional, soal pemetaan, pemantauan atas bekas instalasi, kolom air sekurang-kurangnya 55 meter yang lazimnya juga disebut "navigation clearance" pada prinsipnya mempunyai arah dan tujuan yang jelas bagi terwujudnya keselamatan pelayaran secara efektif. Namun demikian efektifitas pelaksanaan keselamatan pelayaran tidak merupakan monopoli daripada pengaturan instalasi

pada

umumnya

serta

pembongkaran

instalasi

khususnya sebab pada akhirnya keselamatan pelayaran itu harus dinikmati oleh para pemakai laut yang bagaimanapun juga harus menempatkan faktor keselamatan kapal sebagai prioritas utama dalam rangka keselamatan pelayaran baik dari segi internal maupun eksternal, seperti masalah kelaikan kapal (seaworthiness of ships), tubrukan kapal dan trayek kapal (collision avoidance and ships routeing), standar


awak kapal (crewing standards) dan penetapan sarana navigasi (the establishments of navigational aids) sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam “SOLAS” dan “COLREG”. Dengan kata lain, tercapainya keselamatan pelayaran yang menyangkut keselamatan kapal adalah merupakan prinsip utama dari Konvensi “SOLAS” dan “”COLREG”. Namun demikian “SOLAS” dan “”COLREG” sendiri tidak memuat

ketentuan-ketentuan

mengenai

instalasi

pada

umumnya serta pembongkaran instalasi pada khususnya sekalipun kedua konvensi tersebut, khususnya Konvensi “COLREG” (floating

juga dapat berlaku pada instalasi terapung

installation),

mempunya

lampu

dimana dan

instalasi

tanda-tanda

demikian

harus

bahaya

yang

dimaksudkan untuk mencegah tubrukan kapal. Akan tetapi masalah

permanen,

masalah

pembongkaran

dan

pemindahannya sama sekali tidak disinggung oleh konvensi tersebut, melainkan masalah ini diatur secara rinci dalam Konvensi Hukum Laut 1982 dan “IMO Guidelines” sebagai penggati

dari

menyangkut

Konvensi masalah

Hukum

Laut

pembongkaran

1958 dan

sepanjang

pemindahan

instalasi demi keselamatan pelayaran. D. Pengaturan Internasional di Luar Konvensi Hukum Laut Walaupun konvensi-konvensi mengenai “Dumping” tidak bertujuan untuk mengatur masalah pembongkaran instalasi, namun memuat beberapa ketentuan yang relevan mengenai masalah ini, antara lain adalah “the Oslo Convention on the

87

88


Control of Marine Polution by Dumping from Ships and Aircraft” yang dibuat di Oslo pada 15 Februari 1972 (selanjutnya disebut “Oslo Convention” atau Konvensi Oslo) dan “the London Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter" yang dibuat di London pada 29 Desember 1972 (selanjutnya disebut Konvensi London)93 Konvensi

Oslo

pada

dasarnya

berlaku

dalam

hal

pembuangan (dumping) yang dilakukan oleh kapal (atau pesawat udara) dan bukan dalam hal terjadi pembuangan instalasi. Namun demikian di dalam Konvensi ini terdapat beberapa ketentuan yang berlaku secara umum, misalnya pasal-pasal 1, 6 dan 19 dari Konvensi Oslo. Pasal

1

menyatakan

bahwa

negara-negara

peserta

berikrar untuk mengambil semua tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah pencemaran laut yang disebabkan oleh substansi-substansi yang dapat merusak fasilitas maupun mengganggu penggunaan laut lainnya yang sah.94 Ketentuan Pasal 6 dari konvensi yang sama menetapkan bahwa buangan atau limbah yang mengandung zat-zat dan bahan-bahan berbahaya tidak boleh dibuang tanpa izin dari pejabat negara yang berwenang. Annex II menyebut secara rinci bahan-bahan yang terdiri dari besi tua (scrap James Barros and Douglas M. Johnston, "The International Law of Pollution". 1974, hlm. 242. 93

94

Ibid.


metal) serta buangan-buangan lain dalam jumlah besar yang dapat

menimbulkan

rintangan

hebat

terhadap

kegiatan

penangkapan ikan maupun pelayaran. Apabila dianggap perlu menyimpan

dan

meletakkan

buangan-buangan

tersebut,

maka seharusnya dilakukan pada kedalaman air tidak kurang dari 2000 meter serta jaraknya dari daratan tidak kurang dari 150 mil laut. Pasal

19

dari

Konvensi

Olso

menyatakan

bahwa

"Dumping" adalah setiap pernbuangan zat-zat dan bahanbahan yang dilakukan dengan sengaja ke dalam laut oleh ataupun dari kapal-kapal . . . . kecuali pembuangan yang bersifat insidentil bagi atau yang berasal dari pengoperasian kapal-kapal yang bersifat normal . . . dan peralatannya. Walaupun pernbuangan instalasi lepas pantai tidak ditegaskan dalam Konvensi Oslo, namun dengan adanya Ketentuan 1imbah dalam jumlah besar (bulky wastes) dapat dianggap mencakup pula pengertian pembuangan instalasi.95 Akan tetapi pembuangan instalasi yang dimaksudkan di sini adalah pernbuangan instalasi di perairan dalam (deep water provision) dan bukan pembuangan instalasi dalam pengertian meningga1kan insta1asi (abandonment) maupun merebahkannya di tempat (toppling down).96 95

M. Nauke, Op.Cit., hlm. 8-9.

Mr. Alte B. Fretheim, " The Legal Framework ofRemoval andDisposal od Disued Offshore Platforms; the 1972 London Dumping Convention and the 1972 Oslo Dumping Convention” Seminar on Removal and Disposal of of Obsolete offshore 96

89

90


Meskipun ketentuan-ketentuan Konvensi Oslo tidak dianggap

berlaku

dalam

hal

meninggalkan

maupun

merebahkan suatu instalasi di tempatnya serta hanya berlaku pada kegiatan-kegiatan pembuangan (dumping) yang bersifat normal (misalnya membawa instalasi serta menenggelamkannya), namun negara-negara peserta Konvensi Oslo dalam sidang Komisi Oslo pada bulan Juni 1991 sepakat untuk menerapkan pedoman-pedoman baru juga pada pembuangan instalasi di tempat baik dalam pengertian "abandonment" maupun "toppling down”.97 Dengan demikian pembuangan instalasi baik dengan cara membuangnya ke perairan dalam maupun dengan cara "abandonment" serta "toppling down" sudah

merupakan

larangan

bagi

negara-negara

peserta

Konvensi Oslo, walaupun kedua cara terakhir (abandonment dan toppling down) tidak mempunyai kekuatan mengikat karena hanya didasarkan atas "Guidelines". Di dalam "Guidelines" tersebut antara lain dikemukakan bahwa pada prinsipnya alternatif-alternatif (options) yang bisa dilakukan apabila suatu instalasi permanen sudah tidak digunakan

lagi

adalah

meninggalkan

dan

membiarkan

instalasi tersebut di lokasinya (leaving In place) atau pun memborigkar dan memindahkannya secara keseluruhan atau Installations and Structures in the Exclusive Economic Zone and on the Continental Shelf . Jakarta. 25-28 May 1992. hlm. 9 Pedoman baru yang dimaksud adalah " The Oslo Commission Guidelines f or the Disposal of offshore Installation at Sea”. Ibid, hlm, 10. 97


sebagian (complete or partial removal). Apabila instalasi tersebut dibongkar dan dipindahkan, maka kemungkinankemungkinan yang bisa dilakukan adalah instalasi tersebut dapat digunakan kembali atau diskraping di daratan (reuse or scrapping on land).

Kemungkinan

lain

adalah instalasi

tersebut dibuang di tempatnya (disposal in situ) maupun membuangnya ke tempat lain di laut (disposal at sea elsewhere).98 “IMO

Guidelines and Standards" berlaku dan mengatur

setiap alternatif tersebut di atas. sementara "Guidelines" dari Komisi

Oslo

hanya

berlaku

dan

mengatur

masalah

pembuangan instalasi di laut (disposal at sea) dan dengan demikian dapat meniadi pelengkap bagi “IMO Guidelines" yang menghendaki supaya setiap alternatif yang diambil terhadap instalasi

yang

ditingalkan,

instalasi

senantiasa

tetap

khususnya mengutamakan

pembongkaran keselamatan

pelayaran. Konvensi London atau "the London Dumping Convention" mengatur 1arangan pembuangan (dumping) bahan-bahan yang berasal dari bangunan maupun pembuangan bangunanbangunan demikian di mana hal ini berlaku pada lautan di seluruh dunia kecuali perairan pedalaman. Menurut

Pasal

III

(a)

dari

“the

London

Dumping

Convention", "Dumping" berarti :

Annex III (Oslo Commission Guidelines f or the Disposal of Offshore Installations at Sea ). 98

91

92


i. any deliberate disposal at sea of wastes or other matter from vessels, aircraft, platforms or other man-made structurs at sea; ii. any deliberate disposal of vessels, aircraft, platforms or other man-made structures at sea: Excluded from this definition is :99 i. the disposal at sea of wastes or other matter incidental to or derived form the normal operations of vessels, aircraft; platforms or other man-made structures at sea and their-equipment, other than wastes or other matter transported by or to vessels, aircraft, platforms or other man-made sturctures at sea, operating for the purpose of disposal of such wastes or other matter on such vessels, aircraft, platforms or structures; ii. placement of matter for a purpose other than the mere disposal thereof, provided that such placement is not contrary to the aims of this Convention. Berdasarkan definisi ini, semua negara peserta sepakat bahwa

pembuangan

Instalasi

maupun

bagian-bagiannya

dengan menggunakan kapal yang dilengkapi secara khusus untuk memotong kaki-kaki bangunan atau Instalasi dan membuangnya di laut jauh dari lokasinya jelas tercakup oleh ketentuan-ketentuan Konvensi London. Akan tetapi apakah meninggalkan suatu instalasi yang sudah tidak digunakan lagi, memotong kaki-kaki instalasi dan merebahkan bagian 99

Artikel III (b) dari Konvensi London


atasnya pada lokasinya .juga dianggap sebagai "dumping" adalah merupakan masalah kontroversial selama bertahuntahun. Namun masalah ini telah diselesaikan oleh negaranegara pesertanya dalam sidang konsultasi ke 13 pada bulan November

1990,

di

rnana

meninggalkan

instalasi

dan

merebahkannya dengan tujuan untuk membuangnya sematamata harus dianggap sebagai "dumping" dalam pengertian Konvensi London. Kebanyakan delegasi berpendapat bahwa meninggalkan instalasi (abandonment) dianggap sama dengan "leaving in place", yang artinya membiarkan instalasi yang sudah tidak digunakan lagi tetap berada di lokasinya, di mana negara-negara pesertanya dilarang melakukannya. Dengan demikian negara-negara peserta mempunyai kewajiban untuk tidak meninggalkan instalasi (abandonment), merebahkan (toppling

down)

sebab

kedua-duanya

dianggap

sebagai

"dumping"100 yang dilarang oleh Konvensi London mengingat tindakan-tindakan

tadi

dapat

membawa

implikasi

baik

terhadap lingkungan laut maupun keselamatan pelayaran. Akan tetapi penempatan instalasi di dasar laut dengan tujuan bukan untuk melakukan pembuangan (disposal) sematamata. misalnya memanfaatkan instalasi tersebut sebagai karang buatan (artificial reef) tidak merupakan

“dumping"

sebab hal ini tidak bertentangan dengan tujuan-tujuan konvensi.101 100

Mr. Atle B. Fretheim, Op.Cit., hlm. 5

101

M. Nauke, Op.Cit., hlm. 12

93

94


Dengan demikian Konvensi London maupun Konvensi Oslo dikemukakan dalam hubungan dengan pengaturan internasional

pembongkaran

instalasi

didasarkan

atas

kenyataan bahwa ketentuan-ketentuan dalam kedua konvensi ini mempunyai relevansi dengan masalah pembongkaran instalasi, di mana limbah yang berasal dari instalasi setelah kegiatan pembongkaran dapat menimbulkan bukan hanya bahaya terhadap lingkungan laut tetapi juga dan terutama terhadap keselamatan pelayaran. Di samping itu relevansinya juga dapat dilihat ketika negara-negara peserta Konvensi London (the London Dumping Convention) juga turut memperoleh kesempatan yang diberikan oleh Organisasi Maritim Internasional untuk memberikan komentar atas rancangan resolusi dari organisasi tersebut, yaitu mengenai Pedoman dan Standar Pembongkaran Instalasi dan Bangunan Lepas Pantai (IMO Guidelines and Standards) yang telah disahkan menjadi resolusi oleh Majelis pada tahun 1989.102

Resolution A. 672 (16), Adopted on 19 October 1939, Agenda item 10. 102


BAB IV PENGATURAN HUKUM NASIONAL MENGENAI PEMBONGKARAN INSTALASI DALAM KAITAN DENGAN KESELAMATAN PELAYARAN A. Pembongkaran Instalasi Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974. Pembongkaran dan pemindahan instalasi lepas pantai banyak disoroti secara internasional. Namun. Berbagai negara masih mencari ketentuan dan prosedur mana yang dapat digunakan

dalam

memindahkan

instalasi

tersebut.103

Walaupun Sekien PBB tidak dapat menerima ratifikasi Indonesia terhadap Konvensi Jenewa 1958 tentang Landas Kontinen berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 1961, namun Pemerintah tetap mengundangkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. l Tahun 1973 menetapkan bahwa : "Untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi sibagaimana dimaksud dalam pasal 4 undang-undang ini dapat dibangun dipelihara dan dipergunakan instalasi-instalasi...” Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang tersebut menyatakan :

Suyitno Patmosukismo, “Opening Addres to the ESCAP/CCOP Seminar on Removal and Disposal of Obsolete Offshore Installation and Structure in the Exclusive Economic Zone and on the Continental Shelf”, Jakarta, May 25, 1992, hlm. 2 103

95

96


"Untuk melindungi instalasi-instalasi, kapal-kapal, dan/atau alat-alat lainnya tersebut pada ayat (1) pasal ini terhadap gangguan pihak ketiga. Pemerintah dapat menetapkan suatu daerah terlarang (prohibited zone) yang lebarnya tidak melebihi 500 meter, dihitung dari setiap titik terluar pada instalasi-instalasi, kapal-kapal dan/atau alat-alat lainnya disekeli1ing Instalasiinstalasi, kapal-kapal dan/atau alat-alat lainnya yang terdapat di landas kontinen dan/atau di atasnya." Daerah terlarang (prohibited zone) adalah daerah dimana orang, kapal, pesawat terbang dan lain-lain sejenisnya yang tidak

berkepentingan

dilarang

untuk

memasukinya.104

Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (3) dinyatakan bahwa di samping daerah terlarang yang disebut pada ayat (2) di atas Pemerintah dapat guga menetapkan suatu daerah terbatas (restricted area) yang lebarnya tidak melebihi 1250 meter terhitung dari titik-titik terluar dari daerah terlarang itu, di mana kapal-kapal pihak ketiga dilarang membuang atau membongkar sauh. Syarat-syarat pembangunan,

dan

ketentuan-ketentuan

perlindungan

dan

penggunaan

mengenai instalasi

dan/atau alat-alat termaksud dalam Pasal 6 undang-undang Untuk menjamin keselamatan perhubungan laut serta fasilitas lepas pantai, maka Pemerintah menetapkan daerah-daerah tertentu sebagai "prohibited area" dan "restricted area". "Prohibited area" adalah daerah di mana tidak boleh dilakukan kegiatan pelayaran serta perikanan. Daerah ini mencakup daerah sejauh 500 meter dari seluruh sisi luar instalasi lepas pantai. "Restricted area" adalah daerah yang sama sekali tertutup bagi lalu lintas lautf tetapi masih terbuka bagi perikanan tradisional. Lihat Suyitno Patmosukismo, "offshore, Oil and Gas Development in Indonesia", 1991, h1m. 9. Bandingkan dengan Shigeru Oda, Op.Cit., hlm. 102. 104


ini (yaitu Undang-Undang No. l Tahun 1973) akan diatur 1ebih 1anjut dengan Peraturan Pemerintah.105 Sebagai tindak lanjut daripada ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. l Tahun 1973 tersebut, maka pada tanggal 18 Maret 1974 Pemerintah Republik Indonesia telah mengundangkan sebuah Peraturan Pemerintah mengenai pengawasan pelaksanaan eksplorasi dan ekploitasi minyak dari gas bumi di daerah lepas pantai, yaitu Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 1974.106 Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1974 berbunyi sebagai berikut : (1)

Suatu instalasi pertambangan yang tidak dipakai lagi harus dibongkar seluruhnya dalarn jangka waktu yang

ditetapkan

Direktur

Jenderal,

dengan

melakukan tindakan-tindakan yang layak untuk men jamin keamanan pekerjaan dan alur palayaran. (2)

Pengusaha

diwajibkan

memberitahukan

secara

tertulis kepada Direktur Jenderal selambat-1ambatnya da1am

jangka

waktu

7

(tujuh)

hari

sebelum

dilakukannya pembongkaran instalasi pertambangan dengan menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

105

Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen.

Lembaran Negara R.I. No. 20 Tahun 1974. Tambahan Lembaran Negara tentang L andas Kontinen Indonesia Tahun 1974. Tambahan Lembaran Negara RI, No. 3031, Lihat supra, hlm 27-28. 106

97

98


a.

letak tempat di mana instalasi pertambangan di tempatkan dinyatakan dalam koordinat geografis;

b.

tanggal

dimulainya

pekerjaan

pembongkaran

termaksud. (3)

Pengusaha

diwajibkan

melaporkan

penyelesaian

pembongkaran dengan mencantumkan hal-hal yang telah dibongkar dan hal-hal yang tidak

dapat

dibongkar, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah selesai pekerjaan tersebut. Berdasarkan

ketentuan

Pasal

21

Peraturan

Pemerintah tersebut, semua instalasi penambangan minyak dan gas bumi (migas) termasuk pula sumur minyak yang tidak dapat dimanfaatkan lagi di daerah lepas pantai harus dibongkar samasekali dalam waktu yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Mlnyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas). Hal ini

dimaksudkan

baik

untuk

menjamin

keselamatan

pekerjaan maupun mengamankan permukaan perairan untuk kepentingan pelayaran. Meskipun ketentuan Pasal 21 tadi berbunyi demikian, namun sebenarnya sejauh ini belum ada ketentuan rinci yang mengatur tentang pembongkaran dan pemindahan instalasi perrninyakan di wilayah lepas pantai Indonesia, Sejauhmana instalasi tersebut perlu dibongkar, baik secara keseluruhan (total removal), sebagian (partial removal) atau pun samasekali tidak

perlu

dibongkar

(non-removal)

masih

belum

jelas


mengingat ketentuan Pasal 21 tadi tidak mengaturnya secara tegas dan bahkan hingga saat ini belum ada pengaturan lebih lanjut dari Pasal 21 ini, padahal pengaturan tersebut penting dalam rangka menjamin berbagai kepentingan khususnya kepentingan pelayaran. Namun demikian dalam usaha mengatasi permasalahan tersebut, pernah diadakan semacam surat menyurat pada tahun 1985 antara Ditjen Perla dan Ditjen Migas dalam hubungan dengan masalah kekosongan hukum atau tiadanya peraturan mengenai sampai di mana suatu instalasi pertambangan perlu dipindahkan. Berdasarkan surat menyurat tersebut, maka Kepala Inspeksi Tambang dari Ditjen Migas menerbitkan sebuah surat yang pada prinsipnya memuat ketentuan teknis tentang masalah tersebut.

99

100


BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Efektivitas keselamatan pelayaran di samping menjadi tujuan daripada pengaturan tentang alur-alur laut dan keselamatan kapal berdasarkan Konvensi-konvensi Hukum laut serta "SOLAS” dan "COLREG", juga menjadi tujuan yang mau

dicapai

melalui

pengaturan

tentang

instalasi

dan

bangunan lepas pantai, khususnya pengaturan mengenai pembongkaran dan pemindahan instalasi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (5) Konvensi Jenewa 1958 dan Pasal 60 ayat (3) Konvensi Hukum Laut 1982. Karena ketentuan Pasal 5 ayat (5) Konvensi Jenewa 1958 tentang landas kontinen yang menentukan kewajiban negara

pantai

pemindahan

untuk

instalasi

melakukan secara

pembongkaran

menyeluruh

tidak

dan dapat

dilaksanakan dalam praktik negara-negara, maka ketentuan ini telah mengalami perubahan yang cukup prinsipil setelah konperensi Hukum Laut PBB III berhasil merumuskan suatu Konvensi yang bersifat komprehensif, yaitu dalam hal ini Konvensi Hukum Laut 1982 yang di dalamnya memuat pengaturan tentang pembongkaran dan pemindahan instalasi di mana pengaturannya mengandung suatu pendekatan yang luwes.


Keluwesan atau fleksibilitas pendekatan yang terdapat di didalam Konvensi Hukum Laut 1982 dapat disimpulkan terutama dari ketentuan-ketentuannya yang memungkinkan negara pantai untuk memilih beberapa alternatif baik yang menyangkut "total removal", "partial removal" maupun “nonremoval" terhadap suatu instalasi yang telah ditinggalkan atau sudah tidak digunakan lagi. Karena Konvensi

adanya

Jenewa

1958

perbedaan tentang

pendekatan

Landas

antara

Kontinen

dan

Konvensi Hukum Laut 1982 dalam masalah pembongkaran dan pemindahan instalasi khususnya tentang sejauh mana suatu instalasi perlu dibongkar dan dipindahkan dalam rangka menjamin keselamatan pelayaran, maka jelaslah bahwa antara kedua konvensi tersebut terdapat kesenjangan (gap) pengaturan tentang masalah tersebut. Karena Konvensi Hukum Laut 1982 pada umumnya serta Pasal 60 ayat (3) konvensi ini pada khususnya hanya merupakan pedoman dasar (guiding principles) yang masih memerlukan tindak lanjut pengaturan terutama mengenai sejauh

mana

instalasi

tersebut

perlu

dibongkar

dan

dipindahkan dalam usaha melindungi keselamatan pelayaran, maka perlu diperhatikan sebuah resolusi yang telah disahkan oleh Majelis dari Organisasi Maritim Internasional pada tahun 1989, yaitu tentang “Guidelines and Standards", mengingat ketentuan-ketentuannya memberi petunjuk dan pedoman dalam membuat pengaturan hukum mengenai pembongkaran

101

102


dan

pemindahan

instalasi

dalam

rangka

keselamatan

pelayaran. Sebagai suatu resolusi, maka "IMO Guidelines and Standards"

atau

rekomendasi

standarisasi.

guna

membantu

IMO-nya

sekedar

negara-negara

berisi

khususnya

negara-negara peserta Konvensi Hukum Laut 1982 dalam merumuskan aturan-aturan hukum nasionalnya berkenaan dengan masalah tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Dengan melihat isi dan substansi yang terdapat dalam standarisasi IMO yang dikembangkan terutama dari sudut keselamatan pelayaran, maka jelas1ah bahwa ketentuanketentuannya mengandung pendekatan yang luwes yang memungkinkan memilih berbagai alternatif terhadap suatu instalasi yang sudah tidak digunakan lagi dengan cara mempertimbangkan dan menilai secara kasuistis berbagai aspek atau implikasi yang bisa timbul dalam pengambilan keputusan,

baik

yang

berhubungan

dengan

masalah

lingkungan laut, perikanan maupun keselamatan pelayaran. Meskipun standarisasi IMO memberi perhatian atas berbagai implikasi yang bisa terjadi dalam hubungan dengan masalah pembongkaran serta pemindahan instalasi, namun implikasi atau aspek yang menonjol dalam hal ini adalah masalah

keselamatan

pelayaran.

Menonjolnya.

aspek

keselamatan pelayaran dalam hal pengaturan pembongkaran dan pemindahan instalasi dapat dilihat dari ketentuanketentuan

dari

"IMO

Guidelines

and

Standards"

yang


mengatur

antara

lain

tentang

"total

removal"

terhadap

instalasi yang terletak pada alur-alur pelayaran internasional. seperti di selat yang digunakan untuk pelayaran interriasional alur-alur laut kepulauan dan alur-alur laut yang biasanya sangat ramai. Demikian pula persyaratan kolom air sekitar 55 meter (navigation clearance), masalah pemberitahuan dan pemetaan terhadap instalasi atau bekas instalasi semuanya membuktikan atau menunjukkan betapa menonjolnya aspek keselamatan pe1ayaran da1am masa1ah pengaturan tentang pembongkaran dan pemindahan instalasi, namun tanpa mengabaikan dan mengurangi aspak-aspek lainnya, seperti perlindungan lingkungan laut, perikanan, dan lain -lain. Di Indonesia be1um ada suatu pengaturan hukum yang

sifatnya komprehensif

pemindahan

instalasi

mengakomodasi

tentang

yang

berbagai

pembongkaran dan

dapat

kepentingan

menampung di

laut,

dan baik

kepentingan pelayaran, lingkungan, perikanan, pertambangan dan hankam. Kenyataan selama ini menunjukkan bahwa pengaturan

mengenai

pembongkaran

dan

pemindahan

instalasi dan bangunan lepas pantai didasarkan semata-mata pada ketentuan Pasal 21 dari Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1974. Namun demikian ketentuan pasal ini tidak tegas mengatur tentang sejauh mana instalasi pertambangan harus dibongkar, sementara masalah ini perlu segera diatur selain untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum dalam masalah,

juga

terutama

dimaksudkan

untuk

mencegah

103

104


timbulnya berbagai implikasi terhadap pelbagai kepentingan di laut, khususnya kepentingan pelayarari. Walaupun masalalh tadi untuk sementara dapat diatasi melalui Surat dari Kepala Inspeksi Tambang yang menetapkan persyaratan kolom air sebesar 40 meter dalam hal instalasi pertambangan hanya dibongkar sebagian, namun hal ini tidak mempunyai kekuatan mengikat sebab bentuk yuridisnya yang samasekali tidak dikenal dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Indonesia berdasarkan TAP MPRS No - XX Tahun 1966. Terlepas dari kekuatan mengikatnya Surat Kepala Inspeksi

Tarnbang

pengaturan

tersebut,

mengenai

maka

sebenarnya

pembongkaran

dan

prinsip

pemindahan

instalasi pertambangan sebagaimana diatur di dalam Surat Kepala

Inspeksi

Tambang

relatif

sudah

sesuai

dengan

Standarisasi IMO sejauh rnenyangkut ketentuan mengenai kolom air (navigation c1earance) bagi kepentingan pe1ayaran. Di samping pengaturan berdasarkan Surat Kepala Inspeksi

Tambang,

maka

Kontrak

"Production

Sharing"

memuat suatu ketentuan atau klausula mengenai instalasi pertambangan

yang

dengan

sendirlnya

merijadi

milik

Pertamina setelah berakhirnya Kontrak "Production Sharing". Klausula demikian tentu dapat membawa implikasi yang merugikan

dilihat

dari

berbagai

aspek,

khususnya

keselamatan pelayaran karena pada umumnya instalasi tadi sudah tidak dapat memberi manfaat setelah masa kontrak


"Production

Sharing"

berakhir.

Kenyataan

menunjukkan

bahwa setelah kontrak tersebut berakhir instalasi tersebut tidak segera dibongkar atau dipindahkan sehingga dapat membawa implikasi bagi berbagai kepentingan khususnya kepentingan pelayaran di dalam perairan yang berada di bawah yurisdiksi nasional Indonesia. Dengan adanya beberapa pengaturan oleh pelbagai instansi di Indonesia, di samping pendapat maupun pendirian yang berbeda dan kadang-kadang bertentangan satu sama lain menyangkut masalah pembongkaran dan pemindahan instalasi, maka dapat dikatakan bahwa mengenai masalah tersebut Indonesia belum mempunyai suatu pengaturan hukum yang baik, yaitu yang bersifat komprehensif dan terpadu yang dapat mengakomodasi berbagai kepentingan yang bersangkut paut dengan masalah tersebut, seperti perikanan. pertambangan, Hankam, perlindungan lingkungan laut serta keselamatan pelayaran walaupun sudah ada usaha untuk membentuk suatu keputusan bersama antara Menteri Pertambangan

dan

Energi

dan

Menteri

Perhubungan

berdasarkan keputusan Menteri Pertambangan dan Energi tahun 1990 yang membentuk Tim Penyusun yang bertugas mengumpulkan

dan

mengadakan

evaluasi

data

dan

permasalahan tentang kegiatan eksplorasi dan eksploitasi termasuk permasalahan instalasi yang tidak digunakan lagi. Keadaan demikian dapat diatasi apabila Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982 ber-

105

106


dasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 1985 melakukan peninjauan

kembali

terhadap

ketentuan

Pasal

21

dari

Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1974 untuk kemudian disesuaikan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Konvensi Hukum Laut 1982 yang menjadi dasar dari "IMO Guidelines and Standards", karena ketentuan Pasal 21 tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum internasional yang ada. B. Saran-Saran Karena

pentingnya

masalah

pembongkaran

dan

pemindahan instalasi yang sudah tidak digunakan lagi bagi Indonesia sebagai suatu negara pantai dan sekaligus negara kepulauan, mengingat masalah ini dapat membawa implikasi khususnya terhadap keselamatan pelayaran, maka masalah ini perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan nasional yang dapat mengakomodasi antara kepentingan masyarakat internasiona1 da1am bidang Iingkungan dan keselamatan pelayaran dengan kepentingan nasional dalam bidang perikanan, pertambangan serta hankam sehingga perlu ada kerjasama terpadu antar-instansi terkait Dalam merumuskan peraturan perundang-undangan mengenai pembongkaran dan pemindahan instalasi, maka sebaiknya Indonesia berpedoman pada ketentuan-ketentuan dari "IMO Guidelines and Standards" karena produk hukum yang dihasilkan IMO ini menganut pendekatan yang luwes sehingga dapat ditafsirkan dan diimplememtasikan sesuai


dengan kepentingan nasional Indonesia. Hal ini juga berarti bahwa

berhubung

karena

Indonesia

telah

meratifikasi

Konvensi Hukum laut 1982 maka ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1974 harus ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan hukum internasional dewasa ini, yaitu dengan Pasal 60 ayat (3) Konvensi Hukum Laut 1982 yang menjadi dasar dari “IMO Guidelines”.

107

BAB I PENDAHULUAN. 1979, Binacipta Bandung, Hlm.1; Mochtar Kusumaatmadja, Bunga Rampai Hukum Laut. 1978, Binacipta Bandung, Hlm

Recommend Documents