503
LEMBAGA DOKUMENTASI HUKUM DALAM PEMBANGUNAN HUKUM L-_ _ _ _ _ _ _ _ OIeh: Kuneng Mulyadi _ _
_ __ __ _---'
Pendahuluan Uldang-Undang Dasar 1945, me-
Dalam konteks ini pembangunan
ngandung asas negara hukum. Asas ne-
hukum memerlukan perencanaan yang
gara hukum ini, menunjuk pada arti penting, bagi pen yediaan literatUT hukum yang lengkap, dan mudah didapat oleh para pencari informasi hukum. egara Republik Indonesia, dalam
teliti dan menyeluruh. Untuk meng-
menjalankan program pembangunan terasa kebuluhan yang mcndesak, dalam membenahi diri dibidang hukum. hal tersebut ditandai oleh berbagai
usaha pernerintah maupun swasta dalam usaha untuk men ciptakan hukum
negara Pancasila. Sejak Repelita I, pembangunan ekonami memberi kesadaran baru ter-
hindari suatu fenomena , asas negara hukum merupakan asas yang kosong. maka perlu adanya suatu lembaga yang menunjang bagi penyediaan literatur hukum yang lengkap , mudah diperoleh dan murah. Sebagaimana telah banyak diketahui
Pusat Dokumentasi Hukum Fakuhas Hukum Universitas Indonesia dari koleksi ya ng dikumpulkan lelah ban yak memberikan manfaat yang diperoleh ,
hadap hukum kit a unt uk menunjang
lerutama bagi para pencliti hukum , baik mahasiswa, dosen m3upun pcjabat telah mempergunakan literatur
dan mcmpertahankan hasH-hasil pem-
yang tcrsimpan didalamnya walaupun
bangunan yang telah dieapai. Keluhan pertama timbul dari kalangan ahli ekonami yang menunjuk 2 hal penting, yang menghambat pembangunan antara lain adalah: I. bahwa hukum yang usang atau hampa rnerupakan hambatan dalam pembangunan dan 2. bahwa hukum yang terlalu cepat disusun dan diberlakukan lebih sering merugikan daripada menguntungkan masyarakat 1)
di sana-sini masih terdapat kekurangan-kekurangan tentang penyediaan ba-
1). Reksodiputro, Mardjono, Peranan DokumclUasi dan Koleksi rialam Pemba-
rrgunan Hukum Nasional. Kertas kerja yang disampaikan pada Pembinaan Tenaga PeneIitian BPHN 1980.
han-bahan hukum , namun hal tersebut hingga saat ini masih dapat dikatakan terlengkap di Indonesia. Lcmbaga Dokumentasi Hukum perlu ditumbuhkan di daerah-daerah, guna melengkapi dan penyediaan lite-
ratur-literatur hukum, terutama bahanbahan hukum dari daerahnya masingmasing dan kemudian dilengkapi de-
ngan peraturan hukum daTi tingkat pusat. Kini telah banyak muneul Lemba ga-lembaga Bantuan Hukum di tingkat pusat maupun di daerah, baik itu dari usaha pemerintah melalui lembaga peOkrober 1985
504 ngabdian masyarakat pada universitas negeri maupun swasta da n lembagalembaga lain yang ikut serta menunjang bagi terselenggaranya penerapan huku m yang kongkrit. Lembaga Bantuan Hukum maupun lembaga-Iembaga lain ya ng berperan serta dalam bidang hukum, perlu dit unjang dengan adanya literatur-literatur hukum yang memadai, setidak-!idaknya dapa! membantu bagi terselenggaranya penyediaan informasi hukum yang baik. Peraturan Perundang-undangan dan Bahan Hukum Lainoya Peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang terkumpul dan tersimpan tidak akan mempunyai art i .pa-apa jika tidak dikelola yang dapat memudahkan untuk ditelusuri kembali. Suatu sistem pengolahan tertentu akan dapat memudahkan Iiteratur tersebut dengan cepat ditemukan kembali. Literatur~literatur
hUKum
terutarna
ya ng berbentuk peraturan perundangundangan dapat dij um pai diberbagai sumber , maka sistem pencantuman sumber ini penting artinya bagi suat u penyusunan informasi ya ng dapat mempermudah unt uk menemukan bahan yang dikehendaki pada sumber yang tersedia. Penggolongan Kepustakaan
Bahan-hahan
Hukum
Dari kepustakaan , dapat dikenal bermacam-macam bahan hukum, yang dapal dikenal sebagai ciri-ciri khusus kedalam 3 golongan adalah: 1. Bahan Hukum Primer 2. Bahan Hukum Sekunder 3. Bahan Hukum Tertier. Bahan Hukum Primer adalah bahan , yang terdiri dari Peraluran perundang-
undangan, yang berupa da ng , Peraturan Pemerintah, Pe.-a:.11111111 Menteri dan sebagainya , Didalam ta pan MPRS tahun 1966 , TAP No, XX/MPRS/1966 2), Tentang morandum DPR-GR mengenai tertib hukum dan Tata Urutan an Perundang-undangan Repubdonesia, Hal ini merupakan sumber kum primer, yang pula mendaSOL"! pembentukan peraturan undangan Republik Indonesia _ mana antara lain: Undang-undang Dasar Repub . Indonesia 1945 Ketetapan MPR Undang-UndangjPerat uran rintah Pengganti unaa"g- Iu nlaa:r~ Peraturan Pemerintah Keputusan Presiden Peral uran-peral uran pelaksa na nya sepen i: Pcratufal1 Menteri' - lnstruksi Menteri - dan lain-lain. Penggolongan/pengelompoka n han hukum kedalam bahan huk kunder, adalah bahan-bahan hul
Founh
Rakyat Sementara (The Pro,vio,na1 Consultative Asembly) 20 th of July 1966 Departemen of Republic of Indonesia.
inf,,..."
Doku.mento6i Hukum
505
Hasil-hasU penelitian, tulisan-tulisan yang era t hUbungannya dengan peraturan perundang-undangan. Clipping hukum, karya lepas, majalah Iimiah dan sebag.inya. Bahan hukum tertier dapat juga disebut sebagai bahan-bahan referensi, dimana bahan-bahan ini memuat berbagai keterangan yang dapat menemukan dimana dapat diperoleh bahan hu k um primer maupun bahan hukum yang sel<;under. Bahan hukum tertier ini dapat bermacam-macam bentuknya yang amara la in: - Aimanak - Accessions List - Index (buku t erbitan khusus Index) Daftar petunjuk Lembaran Negara Da(tar kepustakaan Dan lain-lain. Ketiga jenis bahan hukum teISebut , sa ng,t penting bagi para peneliti umuk memperoleh data yang lengkap guna Dnt uk mendukung karya ilmiahnya. dan Penyimpanan Bahan hukum yang diperoleh oleh agian pencarian bahan dieatat dalam uku induk , setelah itu dikonsep, didan dikartukan. Dalam pengemenggunakan sistemyang khusus sering berlaku ditiap-tiap perpushal tersebut untuk menghin. dari kemungkinan kesulitan yang dari pemakaian didalam penekembali bahan-bahan hukum
:"',"HIll
yang telah siap untuk dimaka penyusunan tersebut diuntuk menggampangkan ipenernu,m kern bali bahan. Katalog yang disusun itu
telah dilengkapi pula selain subyeksubyek, klasifJkasi, juga sumber bahan semua itu untuk menunjuk dimana bahan tersebut tersimpan. Yang mungkin akan berupa buku, himpunan peraturan. lembar lepas, majalah da n sebagainya. Da ri bahan-bahan hukum yang telah diola h yaitu , didaflar dikatalog , diklasifikasi dan lain-lain, kemudian bahan itu disimpa n pada rak buku kalau itu berupa buku , t etapi yang berupa himpunan peraturan-peraturan pada kelompok peraturan dan juga berupa lembaran lepas dapa t disimpan pada filling cabinet. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan himpunan dan-,ose5againya disesuaikan dengan pola penyusunan kart u 3) Yang disusun secara hi,arkhis, kronologis, dan alfabetis. Sedangkan untuk penyusunan buku menurut nom or klasifikasinya. Penyajian Pelayanan Informasi Hukum
Kartu katalog yang disusun secara baik dan benar akan membant u pula bagi pelayanan yang cepat, jika pen empatan bahan hukum it u baik pada penempatannya. Mungkin orang hanya akan ingat persoalannya saja sedangkan dia tidak tau peraturan atau buku yang dimaksud maka orang tersebut dapat dibantu dari subyek yang disusun dalam katalog tersebm. Kalau
3) Sisworahardjo, Suwantji, Pedonum Tata cara Pengeiowan Dokumentasi dan Illformasi Peraturan Pernndang-undangan. Disusun dalam rangka kerja sarna antara Duektorat Perundang-undangan Departemen Kehakiman dengan Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia di
Jakarta 1977.
Oktober 1985
Hukum dan Pen,ba._ _
506 untuk buk u dapat dilakukan dengan lewat nomor klasifikasi , pengarang, dan judul buku. Pola penyusunan kartu katalog juga menggambarkan pola penyusunan bahan yang dapat dicari dengan mudah jika bahan tersebut diletakkan pada tempatnya yang benar .
DaTi uraian tersebut di atas, meliputi pengadaan bahan hukum sampai kepada penyajian literatur · hukum pada Lembaga Dokumentasi Hukum , yang dapat diharapkan dapal menunjang pada pembaharuan hukum indonesia. Warisan perundang-undangan pada zaman pemerintahan Belanda itu tidak semua dapat kita pakai, dan sesuai dengan kebutuhan hukum kila, namun demikian,juga masih kita gunakan sebagai pelengkap untuk peraturan yang belul1l diatur oleh perundang-undangan yang baru yang mcrupakan permasalahan yang timbul dalam rnasyarakat. dan menjaga dari kekosongan hukum sehingga perat uran pada zaman Belanda il u masih dipakai untuk landasan hukum untuk mengatur sesuatu permasalahan dan disesuaikan. Dengan adanya Lembaga Dakumentasi Hukum yang mempunyai koleksi yang lengkap maka dapat diharapkan dapat menunjang pembentukan hukum nasional yang baru dapat diwujudkan. Kesimpulan Lembaga Dokumentasi Hukum belum banyak dikenal oleh masyarakat oleh karena itu masih dirasakan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh para peneliti untuk memperoleh data yang lengkap. Peneliti masih sering terbentur kurang lengkapnya data yang dicari yang berarti belum dapat mene-
mukan kemudahan-kemudaha n peroleh informasi hukum denga n dan tepat yang dapat dipakai mendukung karya ilmiahnya . ini hendak mengungkapkan faatan daripada Lembaga DollaJo. tasi Hukum bagi para penelili. jian tulisan ini tidak menunjuk pelaksanaan teknis kepustakaan dilekankan kepada keman faal" cara menyeluruh. Ketidaktahuan manfaat dari mentasi hukum daripada llaha.a kum ini, menimbulkan yang rendah unt uk dan akan menghambat bagi tukan hukum yang Suat u sistem yang diciptakan menemukan kembali ba hukum yang lersimpan ilU saT manfaatnya bagi perteltlSUi_ ratur-literatur hukum itu. Lembaga Dokumentasi Huk Ul1l negara hukum Panca sila nunjang terselenggaran ya -hukum di indonesia. Hak Diskresi yang dipuny pcjabat / para pemimpin dapal beri keputusan yang cepat daa dengan diperolehnya lilerat uI yang disediakan oleh Lem ba[!2 mentasi Hukum. Oleh karena leksi dari Lembaga DokUlme,"taI kum yang lengkap dapat bagi pembuatan kebijakan ya. Tak disanksikan lagi bagi semua tentang manfaat yang dapal adanya Lembaga DokumentaSl sebagai penunjang asas negara Saran-saran Pertumbuhan Lembag,,-leg .. kum/lembaga dokumentasi daerah maupun di pusat perla
507
Dokumentasi Hukum
kung oleh semua pihak lerutama bagi mereka yang berkepentingan dengan
pun di lembaga lain supaya dapat dijaga kelestariannya dan perlu dikembangkan kemudahan-kemudahan pelayanan dengan cepat dan tepat. Serta dikembangkan pola pelayanan aktif.
literatur hukum. Perlu ditanamkan kesadaran untuk ikut serta memelihara dan rasa ikut memiliki bahan-bahan hukum baik itu di kepustakaan mau-
***
Sambungan ke halarnan 502.
tersebut kiranya tindakan/kebijaksanaan yang harus diambil adalah menghapuskan lembaga P- 4. Tindakan ini disatu pihak dapat mengakhiri masalah dualisme pengaturan mekanisme penyelesaian perselisihan perburuhan, dan dilain pihak Pengadilan Umum sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang menangani masalah peqelisihan perburuhan tidak diragukan lagi baik status maupun kedudukannya dalam mentackle masalah-masalah perselisihan perburuhan yang terjadi. Kesimpulan Dari apa yang telah diuraikan di atas, memberikan gambaran kepada kita bahwa satu-satunya alternatif yang harus diambil oleh Pemerintah adalah cukup menghapuskan lembaga P-4 dan menyerahkan kembali per-
kara-perkara perselisihan perburuhan ke Pengadilan Negeri. Kebijaksanaan ini cukup sederhana dan tidak memakan beaya yang mahal, karena tidak perlu membuat undang-undang yang baru. Bahkan manfaat lain yang dapat kita peroleh dari kebijaksanaan ini adalah tercapainy. penyelesaian perse-
lisihan perburuhan secara tuntas, khu· susnya masalah-masalah yang berkaitan dengan aspek pidana. Disamping itu Departemen Tenaga Kerja tidak lagi dipusingkan oleh masalah-masalah perselisihan perburuhan, dan dapat mengkonsentrasikan dirinya pada masalahmasalah ketenagakerjaan khususnya masalah pendayagunaan tenaga kerja secara efektif/maksimal, guna menjawab dilema pengangguran yang terjadi demi sUksesnya pembangunan Nasional.
*.*
Oktober 1985
