Bagian Kedua Kepala Biro Hukum Pasal 24 (1) Kepala Biro Hukum mempunyai tugas pokok membantu Asisten Daerah Tata Praja dalam rangka pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan perumusan kebijakan di bidang hukum dan perundang-undangan, bantuan
hukum,
pengkajian
hukum,
penyuluhan
hukum,
perlindungan hukum dan hak asasi manusia, serta dokumentasi dan informasi hukum. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Biro Hukum mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang hukum dan penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum, pengkajian hukum, serta dokumentasi dan informasi hukum; b. perumusan kebijakan di bidang hukum dan penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum, pengkajian hukum, serta dokumentasi dan informasi hukum; c. pelaksanaan
koordinasi
dan
pembinaan
perundang-undangan,
kajian hukum, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum; d. pelaksanaan monitoring, pengkajian dan evaluasi penyelenggaraan di bidang hukum dan penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum, pengkajian hukum, serta dokumentasi dan informasi hukum; e. pelaksanaan
pembinaan
administrasi
pemerintahan
dan
pembangunan, serta sumber daya aparatur di bidang perundangundangan, bantuan hukum, pengkajian hukum serta dokumentasi, dan informasi hukum; f. pelaksanaan
pengelolaan
produk
hukum/dokumentasi
dan
informasi hukum. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Biro Hukum mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. merumuskan rencana operasional di lingkungan Biro Hukum; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir;
- 32 -
d. merumuskan
kebijakan
perencanaan,
pengorganisasian,
pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan di bidang
penelitian
kabupaten/kota,
dan
perjanjian
klarifikasi
hukum,
produk
hukum
evaluasi
raperda
Kabupaten/Kota,
perlindungan hukum dan HAM dan pelayanan bantuan hukum, serta dokumentasi dan informasi hukum; e. mengoordinasikan penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan tugas
di bidang hukum dan penyusunan perundang-undangan,
bantuan
hukum,
pengkajian
hukum,
penyuluhan
hukum,
perlindungan hukum dan Hak Asasi Manusia, serta dokumentasi dan informasi hukum; f. mengoordinasikan
penyelenggaraan
administrasi
pelaksanaan
pembinaan penyusunan perundang-undangan, bantuan hukum, pengkajian hukum, penyuluhan hukum, perlindungan hukum dan hak asasi manusia, serta dokumentasi dan informasi hukum; g. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan perundang-undangan, bantuan
hukum,
pengkajian
hukum,
penyuluhan
hukum,
perlindungan hukum dan hak asasi manusia, serta dokumentasi dan informasi hukum; h. mengoordinasikan upaya pemecahan masalah di lingkungan Biro Hukum, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. menyelenggarakan penatausahaan data dokumentasi dan informasi hukum; j. mengawasi keuangan,
dan
mengendalikan
administrasi
penyelenggaraan
kepegawaian,
pengadaan
administrasi barang/jasa,
pengelolaan surat menyurat di lingkungan Biro Hukum; k. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas dan fungsinya; l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. (4) Kepala Biro Hukum, membawahkan: a. Kepala Bagian Perundang-Undangan; b. Kepala Bagian Kajian Hukum; c. Kepala Bagian Bantuan Hukum; d. Kepala Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- 33 -
Paragraf 1 Kepala Bagian Perundang-Undangan Pasal 25 (1) Kepala
Bagian
Perundang-Undangan
mempunyai
tugas
pokok
menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi, petunjuk pelaksanaan, fasilitasi, evaluasi dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyusunan perundang-undangan dan pengundangannya. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Perundang-Undangan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyiapan
bahan
rumusan
kebijakan
penyusunan
peraturan
perundang-undangan; b. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan
evaluasi
penyusunan peraturan perundang-undangan; c. penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan; d. penerbitan dan/atau pengundangan produk hukum; e. pelaksanaan
monitoring
dan
evaluasi
penyusunan
peraturan
perundang-undangan. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian Perundang-Undangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. merencanakan
kegiatan
operasional
di
Bagian
Perundang-
Undangan; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. merencanakan bahan rumusan kebijakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyusunan Peraturan Daerah, penyusunan Peraturan Gubernur,
dan
Keputusan
Gubernur
berdasarkan
ketentuan
peraturan perundang-undangan; e. merencanakan pengorganisasian,
bahan
rumusan
pengendalian,
kebijakan dan
evaluasi
perencanaan, penyusunan
Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, dan Keputusan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 34 -
f. merencanakan bahan program dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di lingkungan Bagian Perundang-Undangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi penyusunan
peraturan
perundang-undangan
dalam
berbagai
tingkatan pemerintahan, baik Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota; h. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas dan fungsinya; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. (4) Kepala Bagian Perundang-Undangan, membawahkan: a. Kepala Sub Bagian Peraturan Daerah; b. Kepala Sub Bagian Peraturan Gubernur; c. Kepala Sub Bagian Keputusan Gubernur. Paragraf 2 Kepala Sub Bagian Peraturan Daerah Pasal 26 (1) Kepala Sub Bagian Peraturan Daerah mempunyai tugas pokok membantu
Kepala
Bagian
Perundang-Undangan
melaksanakan
pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan perumusan kebijakan peraturan daerah. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Peraturan Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana operasional Sub Bagian Peraturan Daerah; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. menyusun bimbingan
bahan dan
rumusan
kebijakan
pembinaan,
fasilitasi
penyusunan
peraturan
pemberian daerah,
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. melaksanakan pembinaan, pemberian bimbingan dan fasilitasi penyusunan peraturan daerah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 35 -
f. menyusun
bahan
koordinasi,
monitoring,
pemantauan,
dan
evaluasi penyusunan penyusunan peraturan daerah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. menyusun bahan dan mengolah data administrasi penyusunan peraturan daerah; h. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas dan fungsinya; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. Paragraf 3 Kepala Sub Bagian Peraturan Gubernur Pasal 27 (1) Kepala Sub Bagian Peraturan Gubernur mempunyai tugas pokok membantu
Kepala
Bagian
Perundang-Undangan
dalam
rangka
pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan Peraturan Gubernur. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Peraturan Gubernur mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana operasional Sub Bagian Peraturan Gubernur; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. menyusun bahan kebijakan pembinaan, pemberian bimbingan, penataan
dan
fasilitasi
penyusunan
Peraturan
Gubernur,
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. melaksanakan pembinaan, pemberian bimbingan dan fasilitasi penyusunan Peraturan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. menyusun
bahan
koordinasi,
monitoring,
pemantauan,
dan
evaluasi penyusunan Peraturan Gubernur, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. melaksanakan
penyiapan
dan
pengolahan
data
administrasi
penyusunan Peraturan Gubernur, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 36 -
h. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas dan fungsinya; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. Paragraf 4 Kepala Sub Bagian Keputusan Gubernur Pasal 28 (1) Kepala Sub Bagian Keputusan Gubernur mempunyai tugas pokok membantu
Kepala
Bagian
Perundang-Undangan
dalam
rangka
pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan Keputusan Gubernur. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keputusan Gubernur mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana operasional Sub Bagian Keputusan Gubernur; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. menyusun pemberian
bahan
rumusan
bimbingan
dan
kebijakan fasilitasi
pembinaan, penyusunan
penataan, Keputusan
Gubernur, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. melaksanakan pembinaan, pemberian bimbingan, penataan, dan fasilitasi penyusunan Keputusan Gubernur, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. menyusun bahan koordinasi, dan melaksanakan penyusunan Keputusan
Gubernur,
berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan; g. melaksanakan penyusunan
penyiapan Keputusan
dan
pengolahan
Gubernur,
data
berdasarkan
administrasi ketentuan
peraturan perundang-undangan; h. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas dan fungsinya; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.
- 37 -
Paragraf 5 Kepala Bagian Kajian Hukum Pasal 29 (1) Kepala Bagian Kajian Hukum mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan
pembinaan,
evaluasi
dan
koordinasi,
petunjuk
menyiapkan
bahan
pelaksanaan, perumusan
fasilitasi, kebijakan
penyelenggaraan pengkajian hukum. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Kajian Hukum mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyiapan bahan rumusan kebijakan penelitian dan perjanjian hukum, evaluasi rancangan Peraturan Daerah, serta klarifikasi dan pemantauan produk hukum Kabupaten/Kota; b. penyiapan bahan penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan penelitian dan perjanjian hukum, evaluasi rancangan Peraturan Daerah,
serta
klarifikasi
dan
pemantauan
produk
hukum
Kabupaten/Kota; c. penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan fasilitasi penelitian dan perjanjian hukum, evaluasi rancangan Peraturan Daerah, klarifikasi dan pemantauan produk hukum Kabupaten/Kota; d. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan penelitian dan perjanjian hukum dengan Dinas Daerah dan lembaga terkait; e. penyiapan
bahan
telaahan
dan
pertimbangan
penyusunan
penelitian dan perjanjian hukum, evaluasi rancangan Peraturan Daerah,
serta
klarifikasi
dan
pemantauan
produk
hukum
Kabupaten/Kota; f. penyusunan program penelitian dan perjanjian hukum, evaluasi rancangan Peraturan Daerah, serta klarifikasi dan pemantauan produk hukum Kabupaten/Kota. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian Kajian Hukum mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. merencanakan kegiatan operasional Bagian Kajian Hukum; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. merencanakan bahan rumusan kebijakan pembinaan, koordinasi dan
fasilitasi penelitan dan perjanjian hukum, evaluasi rancangan - 38 -
Peraturan Daerah, serta hukum
klarifikasi dan pemantauan
Kabupaten/Kota
berdasarkan
ketentuan
produk peraturan
perundang-undangan; e. merencanakan
bahan
pengorganisasian,
rumusan
pengendalian
kebijakan
dan
perencanaan,
evaluasi
pelaksanaan
penelitian dan perjanjian hukum, evaluasi rancangan peraturan daerah,
serta
klarifikasi
dan
pemantauan
produk
hukum
Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan; f. merencanakan
bahan
pembinaan
dan
fasilitasi
penelitian dan perjanjian hukum, evaluasi daerah,
serta
klarifikasi
dan
pelaksanaan
rancangan peraturan
pemantauan
produk
hukum
Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan; g. merencanakan bahan program dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di lingkungan Bagian Kajian Hukum; h. merencanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi pelaksanaan kajian hukum dalam berbagai tingkatan pemerintahan baik Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota; i. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas dan fungsinya; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. (4) Kepala Bagian Kajian Hukum, membawahkan: a. Kepala Sub Bagian Penelitian dan Perjanjian Hukum; b. Kepala Sub Bagian Pengawasan Produk Hukum Wilayah I; c. Kepala Sub Bagian Pengawasan Produk Hukum Wilayah II Paragraf 6 Kepala Sub Bagian Penelitian dan Perjanjian Hukum Pasal 30 (1) Kepala Sub Bagian Penelitian dan Perjanjian Hukum mempunyai tugas pokok
membantu
pembinaan,
Kepala
koordinasi,
Bagian
Kajian
evaluasi,
dan
Hukum
melaksanakan
perumusan
kebijakan
penyelenggaraan penelitian dan perjanjian hukum. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Penelitian dan Perjanjian Hukum mempunyai rincian tugas sebagai berikut: - 39 -
a. menyusun bahan operasional Sub Bagian Penelitian dan Perjanjian Hukum; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. menyusun bahan perumusan kebijakan penelitian produk hukum daerah dan perjanjian hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. menyusun bahan pembinaan, pemberian bimbingan dan fasilitasi penelitian
produk
hukum
daerah
dan
perjanjian
hukum
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. menyusun
bahan
penyelenggaraan,
koordinasi,
monitoring,
pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penelitian produk hukum daerah dan perjanjian hukum; g. menyusun
dan
pengolahan
data
administrasi
pelaksanaan
kebijakan penelitian produk hukum daerah dan perjanjian hukum; h. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas dan fungsinya; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. Paragraf 7 Kepala Sub Bagian Pengawasan Produk Hukum Wilayah I Pasal 31 (1) Kepala Sub Bagian Pengawasan Produk Hukum Wilayah I mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Kajian Hukum melaksanakan pembinaan,
koordinasi,
evaluasi,
dan
perumusan
kebijakan
pengawasan produk hukum wilayah I. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala
Sub
Bagian
Pengawasan
Produk
Hukum
Wilayah
Sub Bagian Pengawasan Produk
Hukum
Imempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana Wilayah I; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; - 40 -
d. menyusun
bahan
perumusan
kebijakan
evaluasi
rancangan
peraturan daerah, serta klarifikasi dan pemantauan produk hukum Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan; e. menyusun bahan pembinaan, monitoring, pemberian bimbingan dan fasilitasi evaluasi rancangan peraturan daerah, serta klarifikasi dan pemantauan produk hukum Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. menyusun
bahan
koordinasi
kebijakan
evaluasi
rancangan
peraturan daerah, serta klarifikasi dan pemantauan produk hukum Kabupaten/Kota
dengan
Kementerian
terkait,
berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan; g. menyusun bahan koordinasi penyelenggaraan evaluasi rancangan peraturan daerah, serta klarifikasi dan pemantauan produk hukum Kabupaten/Kota dengan pihak terkait, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. menyusunbahan, penetapan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah,
serta
klarifikasi
dan
pemantauan
produk
hukum
Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan; i. menyusun dan mengolah data administrasi pengawasan produk hukum wilayah I, berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan; j. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas dan fungsinya; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. Paragraf 8 Kepala Sub Bagian Pengawasan Produk Hukum Wilayah II Pasal 32 (1) Kepala Sub Bagian Pengawasan Produk Hukum Wilayah II mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Kajian Hukum melaksanakan pembinaan,
koordinasi,
evaluasi,
dan
perumusan
kebijakan
pengawasan produk hukum wilayah II. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Pengawasan Produk Hukum Wilayah II mempunyai rincian tugas sebagai berikut: - 41 -
a. menyusun rencana operasional Sub Bagian Pengawasan Produk Hukum Wilayah II; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. menyusun
bahan
perumusan
kebijakan
evaluasi
rancangan
peraturan daerah, serta klarifikasi dan pemantauan produk hukum Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan; e. menyusun bahan pembinaan, monitoring, pemberian bimbingan dan fasilitasi evaluasi rancangan Peraturan Daerah, serta klarifikasi dan pemantauan produk hukum Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi kebijakan evaluasi rancangan Peraturan Daerah, serta klarifikasi dan pemantauan produk
hukum
Kabupaten/Kota
dengan
Kementerian
terkait,
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. menyusun bahan koordinasi penyelenggaraan evaluasi rancangan Peraturan Daerah, serta klarifikasi dan pemantauan produk hukum Kabupaten/Kota dengan pihak terkait, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. melaksanakan
penyiapan
bahan,
penetapan
hasil
evaluasi
rancangan Peraturan Daerah, klarifikasi dan pemantauan produk hukum
Kabupaten/Kota
berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan; i. melaksanakan
penyiapan
dan
pengolahan
data
administrasi
Pengawasan Produk Hukum Wilayah II, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; j. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas dan fungsinya; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis Paragraf 9 Kepala Bagian Bantuan Hukum Pasal 33
- 42 -
(1) Kepala Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas pokok membantu Kepala Biro Hukum melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan perumusan kebijakan di bidang bantuan hukum. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Bantuan Hukum mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan perlindungan hukum dan HAM serta pelayanan bantuan hukum; b. penyiapan bahan penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan hukum dan HAM, serta pelayanan bantuan hukum; c. penyiapan bahan koordinasi fasilitasi perlindungan hukum dan HAM, serta pelayanan bantuan hukum; d. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan perlindungan hukum dan HAM, serta pelayanan bantuan hukum; e. penyiapan bahan telaahan dan pertimbangan perlindungan hukum dan HAM, serta pelayanan bantuan hukum; f. penyiapan bahan konsultasi dengan semua instansi dalam rangka perlindungan hukum dan pelayanan bantuan hukum; g. pelaksanaan perumusan kebijakan pemajuan hak asasi manusia. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian Bantuan Hukum mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. merencanakan kegiatan operasional Bagian Bantuan Hukum; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. merencanakan bahan rumusan kebijakan perlindungan hukum dan HAM, serta pelayanan bantuan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. merencanakan bahan penyusunan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan fasilitasi perlindungan hukum dan HAM, serta pelayanan bantuan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. merencanakan bahan penyusunan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi penyiapan bahan pembinaan perlindungan hukum dan HAM, serta pelayanan bantuan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 43 -
g. merencanakan bahan koordinasi perlindungan hukum dan HAM, dan pelayanan bantuan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. merencanakan program dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di lingkungan Bagian Hukum; i. merencanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi dalam pelaksanaan perlindungan hukum dan HAM, dan pelayanan bantuan hukum dalam berbagai tingkatan pemerintahan, baik Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota; j. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas dan fungsinya; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. (4) Kepala Bagian Bantuan Hukum, membawahkan: a. Kepala Sub Bagian Perlindungan Hukum dan HAM; b. Kepala Sub Bagian Pelayanan Bantuan Hukum. Paragraf 10 Kepala Sub Bagian Perlindungan Hukum dan HAM Pasal 34 (1) Kepala Sub Bagian Perlindungan Hukum dan HAM mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Bantuan Hukum melaksanakan pembinaan,
koordinasi,
evaluasi,
dan
perumusan
kebijakan
perlindungan hukum dan hak asasi manusia. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perlindungan Hukum dan HAM mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana operasional Sub Bagian Perlindungan Hukum dan HAM; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. menyusun bahan perumusan kebijakan perlindungan hukum dan pemajuan HAM, berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan; e. menyusun bahan pembinaan dan fasilitasi perlindungan hukum dan HAM, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; - 44 -
f. menyusun bahan koordinasi dan konsultasi perlindungan hukum dan HAM, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. menyusun bahan penyelenggaraan dan evaluasi perlindungan hukum dan HAM, berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan; h. menyusun dan mengolah data administrasi perlindungan hukum dan HAM, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas dan fungsinya; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. Paragraf 11 Kepala Sub Bagian Pelayanan Bantuan Hukum Pasal 35 (1) Kepala Sub Bagian Pelayanan Bantuan Hukum mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Bantuan Hukum melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan perumusan kebijakan pelayanan bantuan hukum. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Pelayanan Bantuan Hukum mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana operasional Sub Bagian Pelayanan Bantuan Hukum; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. menyusun bahan perumusan kebijakan pelayanan bantuan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. menyusun bahan pembinaan dan fasilitasi pelayanan bantuan hukum, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. menyusun bahan koordinasi kebijakan pelayanan bantuan hukum, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. menyusun bahan koordinasi pemberian bantuan hukum atas gugatan atau tuntutan terhadap Pemerintah Daerah dan atau Anggota DPRD perdata maupun pidana, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; - 45 -
h. melaksanakan
penyiapan
bahan
pelayanan
bantuan
hukum,
pembinaan dan fasilitasi pelayanan bantuan hukum, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. menyusun
bahan
pembelaan,
sanggahan,
bantahan-bantahan,
perdamaian, bahan beracara di Pengadilan dalam pelayanan bantuan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan; j. melaksanakan penyelenggaraan dan evaluasi pelayanan bantuan hukum, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; k. menyusun dan mengolah data administrasi pelayanan bantuan hukum, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; l. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas dan fungsinya; m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. Paragraf 12 Kepala Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum Pasal 36 (1) Kepala Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum memiliki tugas pokok
menyiapkan
bahan
pembinaan,
koordinasi,
petunjuk
pelaksanaan, fasilitasi, evaluasi, dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang penyuluhan hukum, jaringan, dokumentasi dan informasi hokum, serta tata usaha biro. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan
sosialisasi
peraturan
perundang-undangan, penyuluhan hukum, jaringan, dokumentasi dan informasi hukum, serta tata usaha biro; b. penyiapan bahan koordinasi perumusan sosialisasi
peraturan
perundang-undangan, kebijakan penyuluhan hukum, jaringan, dokumentasi dan informasi hukum, serta tata usaha biro; c. penyiapan bahan penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan penyuluhan hukum, jaringan, dokumentasi, dan informasi hukum serta tata usaha biro; d. penyiapan bahan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
- 46 -
e. penyiapan
bahan
koordinasi
fasilitasi
sosialisasi
peraturan
peundang-undangan, penyuluhan hukum, jaringan, dokumentasi dan informasi hukum, serta tata usaha biro; f. penyiapan
bahan
telaahan
dan
pertimbangan
di
bidang
dokumentasi dan informasi hukum; g. pelaksanaan inventarisasi dan penggandaan produk hukum; h. penyimpanan dan pemeliharaan produk hukum; i. penyiapan bahan konsultasi dengan kementerian yang terkait dengan hukum dan HAM. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. merencanakan kegiatan operasional Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. merencanakan bahan rumusan kebijakan penyuluhan hukum, jaringan,
dokumentasi
dan
informasi
hukum,
berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan; e. merencanakan bahan penyusunan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan,
pengendalian,
evaluasi
fasilitasi
pembinaan
penyuluhan hukum, jaringan, dokumentasi dan informasi hukum, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. merencanakan bahan penyusunan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi penyiapan bahan koordinasi penyuluhan hukum, jaringan, dokumentasi dan informasi hukum, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. merencanakan program dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di lingkungan Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum; h. merencanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi dalam pelaksanaan penyuluhan hukum, jaringan, dokumentasi, dan informasi hukum dalam berbagai tingkatan pemerintahan, baik Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota; i. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas dan fungsinya;
- 47 -
j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. (4) Kepala Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum, membawahkan: a. Kepala Sub Bagian Penyuluhan Hukum; b. Kepala Sub Bagian Jaringan, Dokumentasi dan Informasi Hukum; c. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro. Paragraf 13 Kepala Sub Bagian Penyuluhan Hukum Pasal 37 (1) Kepala Sub Bagian Penyuluhan Hukum mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum melaksanakan pembinaan,
koordinasi,
evaluasi,
dan
perumusan
kebijakan
penyuluhan hukum. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Penyuluhan Hukum mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana operasional Sub Bagian Penyuluhan Hukum; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. menyusun
bahan
perumusan
kebijakan
penyuluhan
hukum,
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. menyusun bahan pembinaan dan fasilitasi penyuluhan hukum, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. menyusun bahan koordinasi dan fasilitasi kebijakan penyuluhan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. menyusun evaluasi
bahan hasil
penyelenggaraan
penyuluhan
hukum,
penyuluhan
hukum
berdasarkan
dan
ketentuan
peraturan perundang-undangan; h. menyusun bahan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan penyuluhan hukum; i. menyusun
bahan
penyuluhan
hukum,
sosialisasi
peraturan
perundang-undangan dan publikasi produk hukum; j. menyusun dan mengolah data administrasi penyuluhan hukum; k. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas dan fungsinya; - 48 -
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. Paragraf 14 Kepala Sub Bagian Jaringan, Dokumentasi dan Informasi Hukum Pasal 38 (1) Kepala Sub Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan perumusan kebijakan jaringan, dokumentasi dan informasi hukum. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Jaringan, Dokumentasi dan Informasi Hukum mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana operasional Sub Bagian Jaringan, Dokumentasi dan Informasi Hukum; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. menyusun bahan perumusan kebijakan jaringan, dokumentasi dan informasi hukum; e. menyusun bahan pembinaan dan fasilitas jaringan, dokumentasi dan
informasi
hukum,
berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan; f. menyusun bahan koordinasi dan fasilitasi kebijakan jaringan, dokumentasi
dan
informasi
hukum,
berdasarkan
ketentuan
peraturan perundang-undangan; g. melaksanakan penyiapan bahan penyelenggaraan sistem jaringan, dokumentasi dan penyebarluasan produk, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. melaksanakan bahan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan sistem jaringan, dokumentasi dan penyebarluasan produk hukum, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. menyusun
bahan
pengelolaan
dan
inventarisasi
Jaringan,
dokumentasi dan informasi hukum, serta produk hukum lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 49 -
j. melaksanakan
penggandaan
produk
hukum
dan
peraturan
perundang-undangan lainnya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; k. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas dan fungsinya; l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. Paragraf 15 Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Pasal 39 (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala
Bagian
Dokumentasi
dan
Informasi
Hukum
dalam
melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana operasional Sub Bagian Tata Usaha Biro; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. menyusun bahan penyusunan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis
pelaksanaan
pengelolaan
administrasi
keuangan,
kepegawaian, perlengkapan, inventarisasi aset, rumah tangga dan kearsipan
lingkup
biro,
berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan; e. melaksanakan administrasi penatausahaan keuangan, kepegawaian perlengkapan, rumah tangga, kearsipan, dan inventarisasi aset dilingkup biro; f. melaksanakan
pengelolaan
sistem
informasi
administrasi
penatausahaan keuangan, kepegawaian, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga dan inventarisasi aset biro, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. menyusun
rencana
kerja,
perjanjian
kinerja,
bahan
rencana
strategis setda, bahan rencana pembangunan jangka menengah daerah lingkup Biro;
- 50 -
h. menyusun laporan akuntabilitas, laporan keuangan, bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, bahan laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan fisik dan keuangan; i. menyelenggarakan
penatausahaan
data
dan
informasi,
serta
kehumasan biro; j. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas dan fungsinya; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.
