PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (Studi Di Lembaga Bantuan Hukum Medan)
SKRIPSI
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
OLEH
MANGARA SUGIARTO SITORUS NIM : 050200218 DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2011
Universitas Sumatera Utara
PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (Studi di Lembaga Bantuan Hukum Medan)
SKRIPSI
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Oleh: MANGARA SUGIARTO SITORUS NIM : 050200218 DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
Disetujui Oleh: Ketua Departemen Hukum Pidana
Muhammad Hamdan, S.H.,M.Hum. NIP : 195703261986011001
Dosen Pembimbing I
Prof. Dr. Syafruddin Kalo, SH.,M.Hum NIP :195102061980021001
Dosen Pembimbing II
Edi Yunara, SH.,M.Hum NIP :196012221986031003
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2011
Universitas Sumatera Utara
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala anugerahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas
Sumatera Utara, dengan judul : “PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (STUDI DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM MEDAN)”. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada : 1. Bapak Prof. Dr. Runtung, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. 2. Bapak Prof. Dr. Budiman Ginting, SH., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. 3. Bapak Syafruddin Hasibuan, SH., MH., DFM., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. 4. Bapak M. Husni, SH., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. 5. Bapak Muhammad Hamdan, SH., M.Hum., selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. 6. Bapak Prof. Dr. Syafruddin Kalo, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I
Universitas Sumatera Utara
yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini. 7. Bapak Edi Yunara, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah memberikan bimbingan kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini; 8. Ibu Liza Erwina, SH., M.Hum., selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan; 9. Ibu Dr. Agusmidah, SH., M.Hum., selaku Dosen Wali Penulis selama menjalani masa pekuliahan; 10. Bapak dan Ibu dosen serta para pegawai Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang turut mendukung segala urusan perkuliahan dan administrasi penulis selama menjalani perkuliahan. Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih kepada; 1. Kedua orang tuaku yang kukasihi D. Sitorus dan R. Manurung, kakak beserta abang-abangku yang telah memberikan semua kebutuhan dan yang terus mendukung penulis dalam pengerjaan studi di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ini; 2. Seluruh Staff LBH Medan diantaranya Bapak Sugianto, SH., Bapak Muslim Tanjung, SH, Bapak Luhut Siahaan SH, Bapak Alex Simanjuntak, dan Ibu Reni Lorensa, SH yang telah memberikan data dan bersedia untuk saya wawancarai; 3. Semua teman-teman yang turut menjadi sahabat penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
Universitas Sumatera Utara
4. Untuk semua pihak yang telah membantu penulis dalam pengerjaan studi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih mempunyai banyak kekurangan baik dari segi materi maupun formatnya, untuk itu kritik dan saran yang membangun akan selalu diterima. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Medan,
Juni 2011
Mangara Sugiarto Sitorus
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................................... i DAFTAR ISI .................................................................................................. iv ABSTRAKSI .................................................................................................. vi BAB I
PENDAHULUAN ...................................................................... 1 A. Latar Belakang ................................................................... 1 B. Perumusan Masalah ........................................................... 7 C. Tujuan dan Manfaat Penulisan ........................................... 7 D. Keaslian Penulisan ............................................................. 8 E. Tinjauan Pustaka ................................................................ 9 1. Pengertian Bantuan Hukum .......................................... 9 2. Pengertian Lembaga Bantuan Hukum............................ 16 3. Dasar Pemberian Bantuan Hukum ................................ 20 4. Pengertian Peradilan Pidana ......................................... 24 F. Metodologi Penelitian ........................................................ 29 G. Sistematika Penulisan ......................................................... 32
BAB II
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM ........ 34 A. Sejarah Lembaga Bantuan Hukum ...................................... 34 B. Perkembangan Lembaga Bantuan Hukum ........................... 42 C. Data Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Oleh LBH
Universitas Sumatera Utara
Medan Selama Periode 2007-2010 ...................................... 48 BAB III
TUGAS DAN KEWENANGAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM PROSES PERADILAN PIDANA ................. 50 A. Subjek Pemberi Bantuan Hukum ........................................ 50 B. Objek Pemberian Bantuan Hukum ..................................... 53 C. Tugas dan Kewenangan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana .......................................... 55 1. Tugas Lembaga Bantuan Hukum .................................. 55 2. Kewenangan Lembaga Bantuan Hukum ....................... 59
BAB IV
FUNGSI DAN PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM PROSES PERADILAN PIDANA................................. 62 A. Hak Lembaga Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana ................................................................................ 62 B. Kewajiban Lembaga Bantuan Hukum dalam Proses Peradilan Pidana ................................................................ 67 C. Fungsi Dan Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana ..................................................... 69 1. Fungsi Lembaga Bantuan Hukum ................................. 69 2. Peranan Lembaga Bantuan Hukum ............................... 72
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN .................................................... 84 A. Kesimpulan ........................................................................ 84 B. Saran .................................................................................. 86
DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 88
Universitas Sumatera Utara
ABSTRAKSI Mangara Sugiarto Sitorus 1 Syafruddin Kalo** Edi Yunara** Pembangunan pada dasarnya selalu mempengaruhi hukum yang hidup dalam masyarakat. Semakin berkembang suatu pembangunan dalam suatu negara maka semakin besarlah peranan hukum di dalamnya. Perkembangan hukum selalu berpengaruh terhadap masalah penegakan hukum. Dalam hal ini penegakan hukum terhadap hak-hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum seringkali diabaikan oleh aparat penegak hukum. Dengan dalih akan memperlama proses peradilan maka bantuan hukum yang seyogyanya menjadi hak tersangka menjadi tidak terealisasi. Beranjak dari kondisi semacam inilah Lembaga Bantuan Hukum sebagai Advokat memiliki peran strategis dalam merealisasikan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum. Adapun rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai sejarah dan perkembangan Lembaga Bantuan Hukum, tugas dan kewenangan Lembaga Bantuan Hukum serta fungsi dan peranan Lembaga Bantuan Hukum. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan metode gabungan antara pendekatan yang bersifat normatif (legal research) dan pendekatan yang bersifat empiris (juridis sosiologis). Dalam hal ini penulis menggunakan metode pendekatan yang bersifat normatif untuk meneliti asas-asas hukum dan meneliti bagaimana pengaturan bantuan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) dengan menggunakan bukubuku, majalah-majalah hukum, artikel dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan tulisan ini. Melalui metode pendekatan yang bersifat empiris, penulis berusaha mendapatkan data primer atau data yang didapat langsung dari penelitian lapangan, dalam hal ini mengenai fungsi dan peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam proses peradilan pidana. Lembaga Bantuan Hukum sebagai Advokat merupakan lembaga yang memberi bantuan hukum kepada tersangka/terdakwa secara cuma-cuma/prodeo agar ia sadar akan hak-hak dan kewajibannya dalam proses peradilan pidana. Sejarah dan perkembangan Lembaga Bantuan Hukum menunjukkan bagaimana bantuan hukum terhadap tersangka terus diperjuangkan bahkan sampai mengarah pada bantuan hukum struktural. Tugas dan kewenangan Lembaga Bantuan Hukum sebagai Advokat belum digambarkan secara jelas dalam undang-undang yang mengakibatkan menjadi biasnya tugas Lembaga Bantuan Hukum sebagai penegak hukum. Hak dan kewajiban Lembaga Bantuan Hukum sebagai Advokat memang sudah tergambar dalam Undang-undang Advokat namun demikian fungsi dan peranan Lembaga Bantuan Hukum masih belum terealisasi dengan baik.
1
Mahasiswa ** Dosen Pembimbing I ** Dosen Pembimbing II
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR TABEL
Tabel 1
: Jumlah Kasus per Tahun yang ditangani LBH Medan
Tabel 2
: Data Penanganan dan Penyelesaian Perkara Oleh LBH Medan
Tabel 3
: Bantuan Hukum Pada saat Penyidikan yang bersifat yuridis
Universitas Sumatera Utara
