IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM PADA MASYARAKAT MISKIN DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi Di Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung) Andan Adi Satriawan, Upik Hamidah.SH.MH dan Satria Prayoga.SH.MH. email:
[email protected].
ABSTRAK Bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga Negara atas jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di depan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, khususnya bagi masyarakat miskin. Permasalahan: Bagaimanakah Implementasi Bantuan Hukum Pada Masyarakat Miskin Di Kota Bandar Lampung dan Apa sajakah yang menjadi faktor-faktor penghambat Implementasi Bantuan Hukum Pada Masyarakat Miskin Di Kota Bandar Lampung. Penelitian menggunakan pendekatan normatif dan empiris. Hasil penelitian: Implementasi Bantuan Hukum Pada Masyarakat Miskin Di Kota Bandar Lampung sampai saat ini belum optimal karena belum bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat miskin di Bandar Lampung. Faktor-Faktor yang menjadi Penghambat Implementasi Bantuan Hukum Pada Masyarakat Miskin Di Kota Bandar Lampung antara lain yaitu, (a) Faktor hukum sendiri meliputi masih minimnya payung hukum untuk masalah bantuan hukum, (b) Faktor SDM yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitas pemberi bantuan hokum, (c) Faktor dari kebudayaan masyarakat sendiri berkaitan dengan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bantuan hukum dan masih malasnya masyarakat untuk melapor pada Lembaga Bantuan Hukum. Saran yang dapat disampaikan adalah.(1) Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Bandar Lampung seharusnya harus mendapatkan perhatian lebih, perbaikan dari segi peraturan atau perundangan khususnya yang mengatur APBD harus lebih di kuatkan kembali untuk mewjudukan kesamaan dihadapan hukum (equality before law).(2) perlu ada perbaikan dari segi jumlah petugas pemberi bantuan hukum agar lebih merata dibidang bantuan hukum lebih menyebar luas dan memberikan pemikiran baru pada masyarakat miskin yang tersangkut masalah hukum. Kata Kunci: Implementasi, LBH, Bantuan Hukum.
ABSTRACT Legal aid is the constitutional right of every citizen above the legal safeguards and guarantees equality before the law are regulated in the Law No.16 of 2011, especially for the poor. Problem: How Implementation of Legal Aid On the Poor in Bandar Lampung and What are the factors inhibiting implementation of the Public Legal Aid Poor in Bandar Lampung. Research using normative and empirical approaches. Results of the study: Implementation of Legal Aid On the Poor in Bandar Lampung to date has been optimized and can be felt by the whole society, especially the poor in
Dublin. Factors Inhibiting Implementation into Legal Aid On the Poor in Dublin City, among others, namely, (a) factors include the law itself is still a lack of legal protection for legal aid issues, (b) factors related to human resources quality and quantity of legal aid . (c) factors of the community's own culture associated with the lack of public knowledge about legal aid and still lazy people to report on Legal Aid. Suggestions that can be delivered is. (1) Provision of legal aid for the poor in Dublin supposed to be getting more attention, improvement in terms of regulations or laws specifically governing the budget must be in the brace back to mewjudukan sameness before the law (equality before law). (2) there needs to be improvement in terms of the number of legal aid officers to be more evenly spread in the field of legal aid more widely and provide new thinking on the poor, who snagged a matter of law. Keywords: Implementation, Legal Aid, Legal Aid.
I.
PENDAHULUAN
Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pengakuan terhadap HAM terkait dengan equality before the law (persamaan di depan hukum) yang dijamin dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28D ayat (1) amandemen ke-2 UUD 1945 yang memberikan jaminan terhadap pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama bagi setiap orang. Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 dan 33 Tahun 2004 diharapkan mampu memacu tiap pemerintah daerah kabupaten/kota guna melakukan percepatan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan daerah. Percepatan kesejahteraan masyarakat memiliki dua tujuan utama, yakni dalam rangka menglibatkan masyarakat dalam pembangunan dan meningkatkan daya saing daerah. Efisiensi dan efektivitas pemerintahan daerah berkenaan kepada bagaimana
kelembagaan didaerah mampu melakukan fungsi-fungsi penyelenggaraan dengan responsif sesuai dinamika di masyarakat secara transparan. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat, upaya menarik investor ke daerah serta kejelasan pembagian antara kewenangan pusat dan daerah merupakan hal-hal nyata yang coba dicapai dari pelaksanaan otonomi daerah.1 Bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara atas jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di depan hukum, sebagai sarana pengakuan HAM. Mendapatkan bantuan hukum bagi setiap orang adalah perwujudan acces to justice (akses terhadap keadilan) sebagai implementasi dari jaminan perlindungan hukum, dan jaminan persamaan di depan hukum. Hal ini sesuai dengan konsep bantuan hukum yang dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan (welfare state).
1
Mochammad Jasin Dkk. 2007. Implementasi Layanan Terpadu di Kabupaten.KPK:Jakarta.hlm.3
Istilah bantuan Hukum sendiri dipergunakan sebagai terjemahan dari dua istilah yang berbeda yaitu “Legal Aid” dan “Legal Assistance”. Istilah Legal Aid biasanya digunakan untuk pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa-jasa dibidang hukum kepada seseorang dalam suatu perkara secara cuma-cuma khususnya bagi mereka yang tidak mampu. Legal Assistence dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu maupun pemberian bantuan hukum oleh para advokat yang menggunakan honorarium.2 Bantuan hukum yang berkembang di Indonesia pada hakikatnya tidak luput dari perkembangan bantuan hukum yang terdapat pada negara-negara yang telah maju. Pengertian bantuan hukum mempunyai ciri dan istilah yang berbeda, antara lain: Menurut Adnan Buyung Nasution bantuan hukum adalah:3 Legal aid, yang berarti pemberian jasa dibidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara: 1) Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma, 2) Bantuan jasa hukum dalam legal aid lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin, 3) Dengan demikian motifasi utama konsep legal aid adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan hak asasi
2
Abdurrahman. 1983. Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia. Jakarta: Penerbit Cendana Press. Hlm.17-18. 3 Adnan Buyung Nasution, dkk.2007 Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marginal terhadap Keadilan, Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan. Jakarta: LBH Jakarta.hlm.13
rakyat kecil yang tak punya dan buta hukum. Permasalahan untuk mendapatkan keadilan meskipun terbatas pada bantuan hukum, sebenarnya adalah masalah yang tidak mudah diuraikan. Hal ini disebabkan karena masalah akses mendapatkan keadilan bukan hanya masalah hukum semata melainkan juga masalah politik, bahkan lebih jauh lagi adalah masalah budaya. Persoalannya bertambah rumit apabila kita melihatnya dari sudut ekonomi, disebabkan oleh kemiskinan yang semakin meluas, tingkat buta huruf yang tinggi dan keadaan kesehatan yang memburuk.4 Terkait dengan permasalahan dari kebijakan hukum mengenai bantuan hukum untuk rakyat miskin khususnya dilampung sendiri tergolong provinsi yang memiliki kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) cukup tinggi. Berdasarkan hasil inventarisasi LBH Bandar Lampung, kasus pelanggaran HAM selama tiga tahun terakhir mencapai 69 kasus.5 Berdasarkan data dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) pada Tahun 2010 terdapat 21 kasus dengan jumlah korban 765 kepala keluarga (KK) dan 53 individu. Kemudian pada Tahun 2011 terjadi 10 kasus pelanggaran HAM dengan korban 590 KK dan 28 individu. Sedangkan pada Tahun 2012 terdapat 38 kasus dengan jumlah korban 376 KK dan 43 individu. Sementara itu, untuk konflik tanah sejak Tahun 2004 terdapat 82 kasus atau melibatkan sekitar 312.389,77 hektare tanah dengan korban sebanyak 4
Ibid hlm.3 Wahrul Fauzi Silalahi,direktur LBH Lampung, http://www.radarlampung.co.id (13/02/2014) 5
157.136 orang. Sejak Tahun 2010 hingga sekarang LBH Bandar Lampung telah melakukan 873 upaya advokasi, baik litigasi maupun non litigasi. Permasalahan dalam skripsi ini dirumuskan sebagai berikut : 1) Bagaimanakah Implementasi Bantuan Hukum Pada Masyarakat Miskin Di Kota Bandar Lampung 2) Faktor-faktor penghambat Implementasi Bantuan Hukum Pada Masyarakat Miskin Di Kota Bandar Lampung Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kaidah-kaidah, norma-norma, aturanaturan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Data terdiri dari data langsung yang diperoleh dari lapangan dan data yang diperoleh dari studi pustaka. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi wawancara dan studi kepustakaan. Dalam menganalisis data diperlukan pendapat beberapa narasumber penelitian, yaitu 2 (dua) orang anggota LBH, 1 (satu) orang anggota Kemenkumham. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, kemudian data dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat umum untuk pengambilan kesimpulan secara khusus, selanjutnya dapat diajukan saran. II. METODE PENELITIAN A. Pendekatan Masalah
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu meliputi: 1. Pendekatan normatif Pendekatan normatif adalah pendekatan yang penulis lakukan dalam bentuk usaha mencari kebenaran dengan melihat asas-asas yang terdapat dalam berbagai peraturan undang-undang yang berhubungan atau ada kaitannya dengan implementasi bantuan hukum pada masyarakat miskin di kota Bandar Lampung. 2. Pendekatan empiris Pendekatan empiris yaitu menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditujukan pada penerapan peraturan hukum. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi dilapangan yang yang ditujukan kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau orang yang berhubungan atau ada kaitanya implementasi bantuan hukum pada masyarakat miskin di kota Bandar Lampung. Penggunaan kedua macam pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian guna penulisan skripsi ini. B. Data dan Sumber Data Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data: -Data Primer Data primer adalah data yang diperoleh penulis dari hasil studi dan penelitian di lapangan. Data primer ini didapat dari analisis implementasi bantuan hukum pada masyarakat miskin di kota Bandar Lampung. Data primer ini akan diambil dari hasil wawancara yaitu: Anggota Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung serta Dosen Universitas Lampung untuk mencari masukan-masukan, atau saran, dan
tanggapan mengenai permasalahan tersebut. -Data Sekunder Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan yang bersifat mengikat yang berupa perundangundangan antara lain terdiri dari: a. Bahan hukum primer: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBG) Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer. Seperti, sumber yang di peroleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari buku-buku ilmu pengetahuan yang mencakup dokumen resmi. Bahan hukum tersier, seperti kamuskamus yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. C. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui cara sebagai berikut: a. Studi Kepustakaan untuk memperoleh data sekunder, penulis lakukan dengan cara membaca, mencatat atau mengutip data yang berkaitan dengan Implementasi Bantuan Hukum pada Masyarakat Miskin di Kota Bandar Lampung. b. Studi Lapangan untuk memperoleh data primer, studi lapangan ditempuh dengan cara melakukan teknik wawancara kepada narasumber untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang penulis kaji. Wawancara ditujukan kepada anggota LBH Bandar Lampung dan Dosen Hukum UNILA. Metode Pengolahan Data Setelah data yang dikehendaki terkumpul baik dari studi kepustakaan maupun dari studi lapangan, maka data diproses melalui pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut: a. Seleksi Data seleksi data dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperlukan sudah mancakup atau belum dan data tersebut berhubungan atau tidak berhubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas. b. Klasifikasi Data klasifikasi data yang telah diperoleh disusun menurut klasifikasi yang telah ditentukan. c. Penyusunan Data penyusunan data dimaksudkan untuk mendapatkan data dalam susunan yang sistematis dan logis serta berdasarkan kerangka fikir. Analisis Data Data yang diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara deskritif kualitatif, yaitu dengan cara menginterprestasikan data dan
memaparkan dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan pada bab-bab selanjutnya melalui pembahasan tersebut diharapkan permasalahan tersebut dapat terjawab sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan dari permasalahan tersebut. III. PEMBAHASAN A. Implementasi Bantuan Hukum Pada Masyarakat Miskin Di Kota Bandar Lampung Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 tersebut negara mengakui hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik dari fakir miskin. Atas dasar pertimbangan tersebut, fakir miskin memiliki hak untuk diwakili dan dibela oleh advokat baik di dalam maupun di luar pengadilan (legal aid) sama seperti orang mampu yang mendapatkan jasa hukum dari advokat (legal service). Penegasan sebagaimana diambil dari Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 memberikan implikasi bahwa bantuan hukum bagi fakir miskin pun merupakan tugas dan tanggung jawab negara dan merupakan hak konstitusional. Berdasarkan laporan Panitia Verifikasi dan Akreditasi ada sekitar 300 lembaga pemberi bantuan hukum di seluruh Indonesia. Lembaga ini diberi kesempatan untuk mendaftar. Setelah mendaftar, mereka diverifikasi oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi yang dipimpin oleh Kemenkumham. Dalam menjalankan tugasnya, Panitia dibantu kelompok kerja verifikasi dan akreditasi. Pembentukan kelompok kerja ini dimaksudkan untuk
memudahkan kerja Panitia hingga ke daerah-daerah. Wicipto menegaskan Kanwil Hukum dan HAM di daerah bakal dilibatkan dalam proses verifikasi dan akreditasi.6 Dengan hasil sebanyak 310 Organisasi Bantuan Hukum yang berhasil lolos Verifikasi/Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum yang terbagi menjadi 3 kategori yaitu kategori A, B dan C sesuai dengan yang ada di Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi. Untuk Provinsi Lampung, berdasarkan hasil verifikasi/akreditasi organisasi bantuan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM terbagi dalam tiga kategori yaitu A, B dan C. Di Lampung terdapat tujuh organisasi bantuan hukum (OBH) yang semuanya masuk dalam kategori C termasuk Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung (BKBH FH UNILA) dan YLBHI LBH Bandar Lampung yang didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2013 tentang tata cara Verifikasi dan Akreditasi.7 Berdasarkan wawancara peneliti (tanggal 9 Mei 2014) dengan Depri Liber Sonata selaku tim pelaksana Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung (BKBH FH UNILA) mengatakan untuk kasus dilampung sampai dengan 2014 saat ini banyak didominasi oleh perkara sengketa dan perdata seperti masalah sengketa tanah untuk yang lainnya lebih
6
LBH Tak Berbadan Hukum Boleh Ikut Verifikasi.Http//HukumOnline.Com/akses (03/03/2014) 7 Hanya 91 Kasus di Lampung Dapat Bantuan Hukum.Tribunnews.Com /akses (03/03/2014)
cenderung dalam pendampingan kasus pidana.
masalah
Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung (BKBH FH UNILA) sebagai fungsi dari legal dan paralegal, Dosen dan Mahasiswa yang dapat ikut andil bagian dari pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam hal litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum. Sedangkan ketentuan jumlah advokat yang terhimpun dalam wadah pemberi bantuan hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah penerima bantuan hukum, sehingga pemberi bantuan hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum. Berdasarkan hasil penelitian terhadap Implementasi Bantuan Hukum Pada Masyarakat Miskin Di Kota Bandar Lampung sampai sejauh ini belum optimal dan belum bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat miskin di Bandar Lampung, susahnya akses masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis atau cuma-cuma masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah tak terkecuali pihak-pihak pemberi bantuan hukum dan Lembaga Bantuan Hukum. B. Faktor-faktor Penghambat Implementasi Bantuan Hukum Pada Masyarakat Miskin Di Kota Bandar Lampung Komponen struktur adalah bagianbagian yang bergerak dalam mekanisme misalnya pengadilan. Komponen substansi merupakan hasil actual yang diterbitkan oleh system hukum dan meliputi pula kaidah-kaidah hukum
yang tidak tertulis. Sedangkan komponen struktur nilai dan sikap yang mengikat system hukum itu secara bersamaan dan menghasilkan suatu bentuk penyelenggaraan hukum dalam budaya masyarakat secara keseluruhan yang menganut sistem keadilan,kepastian hukum serta segi kemanfaatan. Penegakan hukum bukan semata-mata perundangundangan saja, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selain perundang-undangan, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Penegakan hukum bukan semata-mata perundang-undangan saja, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selain perundangundangan, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor penghambat sebagai dalam upaya penegakan hukum adalah sebagai berikut :8 1. Faktor hukumnya sendiri, yaitu berkaitan dengan undang-Undang dan regulasi yang mengatur secara jelas. 2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membantu maupun menerapkan hukum, dalam hal ini penegak hukum belum berani melakukan terobosan serta segu kualitas yang belum memadai. 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum dapat berupa operasional dsb. 4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan disesuaikan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 8
Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta : Rajawali Pers, 2008, hal.15
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Pemberian bantuan hukum pada saat ini realitas yang ada yaitu pelaku utama bantuan hukum bagi masyarakat miskin adalah Lembaga Bantuan Hukum, Lembaga Bantuan Hukum Kampus, Organisasi-Organisasi Masyarakat, Partai Politik dan Organisasi Non Pemerintah lainnya. Sehingga kalau kita berbicara tentang perluasan akses prinsip ”equality before the law” dan “justice for all”, kebijakan pemerintah melalui regulasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum CumaCuma (PP Bantuan Hukum) jauh dari memadai karena disamping mempersempit ruang lingkup bantuan hukum, pelaksanaannya di lapangan juga tidak optimal, jumlah advokad sangat tidak memadai dibanding jumlah penduduk (miskin) Indonesia dan kebanyakan advokad berdomisili dipusat kota besar. Berdasarkan wawancara peneliti (tanggal 9 Mei 2014) dengan Depri Liber Sonata selaku tim pelaksana Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung terkait dengan hambatan dan kendala yang dihadapi dalam implementasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin lampung adalah, hampir semua LBH kantor menampilkan hambatan khususnya minimnya sumber daya manusia dan sumber daya keuangan sebagai penghambat utama untuk dapat bekerja secara maksimal. Selain itu juga permasalahan yang mengakibatkan terhambatnya implementasi bantuan hukum bagi
masyarakat miskin di bandar lampung dipengaruhi pada segi kuantitas atau jumlah dari para advokat atau para pemberi bantuan hukum yang masih sangat sedikit jumlahnya, selain itu tidak dapat dipungkiri lagi adalah permasalahan anggaran bagi setiap kasus yang saat ini, setiap kasus bagi masyarakat miskin harus mengajukan anggaran APBN ke Depkumham padahal seharusnya ada payung hukum lebih jelas melalui perda khusus yang mengatur tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Bandar Lampung serta Provinsi Lampung pada umumnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan para responden serta melihat realita yang ada maka dapat penulis garis bawahi bahwa faktor-faktor yang menghambat implementasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin dilampung khususnya meliputi banyak faktor, antara masih sulitnya akses bantuan hukum bagi masyarakat Bandar Lampung karena masih kurangnya pengetahuan mengenai bantuan hukum sehingga dalam hal ini masyarakat miskin yang tersangkut masalah hukum lebih cenderung pasrah dan tidak melapor, mengenai jumlah dari petugas pemberi bantuan hukum juga sangat berpengaruh karena minimnya jumlah petugas mengakibatkan banyak kasus yang kurang efektif untuk ditangani, selain itu hambatan yang juga sangat vital sekali yaitu mengenai anggaran untuk proses pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin karena harus melalui prosedur karena selama ini masih berasal dari dana APBN sehingga perlu lebih lagi adanya payung hukum seperti Perda yang mengatur masalah bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Bandar Lampung sehingga lebih mempermudah informasi dan akses bagi masyarakat
miskin di Bandar Lampung yang tersangkut masalah hukum.
Lembaga Bantuan Hukum untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum.
IV. SIMPULAN Setelah melakukan penelitian dan pembahasan data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka sebagai penutup dari pembahasan atas permasalahan skripsi ini, penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1. Implementasi Bantuan Hukum Pada Masyarakat Miskin Di Kota Bandar Lampung sampai sejauh ini sudah cukup optimal meskipun belum bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat miskin di Bandar Lampung, susahnya akses masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis atau cuma-cuma masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah tak terkecuali pihakpihak pemberi bantuan hukum dan Lembaga Bantuan Hukum 2. Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Bantuan Hukum Pada Masyarakat Miskin Di Kota Bandar Lampung antara lain yaitu: a) Faktor hukum sendiri meliputi masih minimnya payung hukum untuk masalah bantuan hukum khususnya dalam hal anggaran pemberian bantuan hukum. b) Faktor SDM yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitas pemberi bantuan hukum, dalam hal kuantitas jumlah dari petugas atau pemberi bantuan hukum masih sangat sedikit. c) Faktor dari kebudayaan masyarakat sendiri berkaitan dengan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bantuan hukum dan masih malasnya masyarakat untuk melapor pada
Saran dalam penelitian ini sebagai berikut: 1. Dalam rangka pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Bandar Lampung seharusnya harus mendapatkan perhatian lebih ini dikarenakan paradigma masyarakat yang sejauh ini melihat Hukum terkesan masih tebang pilih antara si kaya dan si miskin, perbaikan dari segi peraturan atau perundangan khususnya yang mengatur APBD harus lebih di kuatkan kembali untuk mewjudukan kesamaan dihadapan hukum (equality before law). 2. Dari segi kekurangan yang dihadapi maka perlu ada perbaikan dari segi jumlah petugas pemberi bantuan hukum agar lebih merata untuk selanjutnya melakukan langkahlangkah baru dengan terus menyampaikan informasi kepada masyarakat pada umumnya mengenai bantuan hukum agar pemerataan dibidang bantuan hukum lebih menyebar luas dan memberikan pemikiran baru pada masyarakat miskin yang tersangkut masalah hukum. DAFTAR PUSTAKA A. Literatur Abdurrahman. 1983. Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia. Jakarta: Penerbit Cendana Press. Asshiddiqie, Jimly. 2002. Konsolidasi Naskah UUD 1945 setelah
perubahan keempat. Depok: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI.
Petrus L. Tjahjadi. Simon. 2004. Petualangan Intelektual. Yogyakarta: Kanisius.
Gea, Yuni Wulandari, Babari. 2001. In Character Building II: Relasi dengan Sesama. Jakarta: PT. Elex Media Komputerindo.
Redaksi Sinar Grafika, 2005. UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap (Pertama 1999Keempat 2002), Jakarta, Sinar Grafika.
Hadiwijono. Harun. 1983. Sari Sejarah Filsafat Barat 2. Yogyakarta: Kanisius. Harahap, M.Yahya. 2002. Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP, Ed.2, cet.4 Jakarta: Sinar Grafika. Harianto, Aries dan Bambang Sunggono. 1994. Bantuan hukum dan hak asasi manusia, cet.1. Bandung: CV. Mandarmaju. Jamali, Abdoel. 1993. Hukum Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers. Jasim, Mochammad. Dkk. 2007. Implementasi Layanan Terpadu di Kabupaten. KPK: Jakarta .
Salim.H. 2010. Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada. Singarimbun, Masri. 1989. Metode Penelitian survei, jakarta. LP3ES. Soekanto, Soerjono. 1983. Bantuan hukum suatu tinjauan sosio yuridis. Jakarta: Ghalia Indonesia. Soekanto, Soerjono dan Purnadi Purbacaraka.1993. Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Mahmud Marzuki. Peter. 2009. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Prenada Midia Group
Soekanto, Soerjono. 2011. FaktorFaktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cet. Ke-10, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Nasution, Adnan Buyung. 1988. Bantuan Hukum di Indonesia, Ce.3. Jakarta: LP3ES.
B. Perundang-Undangan
Nasution, Adnan Buyung. Dkk. 2007. Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marginal terhadap Keadilan, Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan. Jakarta: LBH Jakarta.
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab. Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBG).
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Artikel, Makalah Peranan dan Tanggung Jawab Konstitusional Negar.
