FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG

PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINGGINYA TINGKAT KECELAKAAN LALU LINTAS TERHADAP PENGENDARA YANG TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN MENGEMUDI ( SIM) (STUDI DI POLRESTA BANDAR LAMPUNG)

(Jurnal)

Oleh RAINAH

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2014

PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINGGINYA TINGKAT KECELAKAAN LALU LINTAS DI JALAN RAYA TERHADAP PENGENDARA YANG TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) (Studi Di Polresta Bandar Lampung)

Rainah, Eko Raharjo, Rinaldy Amrullah [email protected]

ABSTRAK

Lalu lintas merupakan salah satu sarana penting bagi masyarakat untuk memperlancar aktivitas yang dilakukan. Selain berguna untuk memperlancar aktivitas, tidak bisa kita pungkiri bahwa lalu lintas pun dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi kita seperti kecelakaan. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, antara lain faktor pengendara sendiri, faktor pengendara lain, dan faktor rusaknya sarana prasarana lalu lintas. Permasalahan yang dibahas penulis dalam skripsi ini yaitu bagaimanakah peran Satlantas Polresta Bandar Lampung dalam menanggulangi tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas terhadap pengendara yang tidak memiliki SIM dan faktor apa yang menjadi penghambat dan pendukung peran Satlantas Polresta Bandar Lampung dalam menanggulangi tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas terhadap pengendara yang tidak memiliki SIM. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa peran kepolisian dalam menggulangi tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas terhadap pengendara yang tidak memiliki SIM diatur dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia menjelaskan bahwa, dalam Pasal 5 ayat (1), peran kepolisian merupakan alat Negara yang berperan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Peran dalam pelaksanaannya Satlantas Polresta Bandar Lampung dalam menanggulangi tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas di jalan raya terhadap pengendara yang tidak memiliki SIM, sudah cukup baik pelaksanaanya dan ideal serta penerapan sanksi yang diberikan kepada para pelaku kecelakaan di jalan raya sudah teratur. Kata Kunci :Peran Kepolisian, Menanggulangi, Kecelakaan Lalu Lintas

THE ROLE OF POLICE IN PREVENTING THE HIGH RATE OF TRAFFIC ACCIDENT ON HIGHWAY TOWARDS THE RIDER THAT DOES NOT HAVE A DRIVING LICENSE (SIM) (Studies In Bandar Lampung Police Department)

Rainah, Eko Raharjo, Rinaldy Amrullah [email protected]

ABSTRACT Traffic is one of the important means for the public to facilitate the activities that undertaken. Besides it is useful to facilitate the activity, we can not deny that any traffic can cause in huge losses for us, such as an accident. Many factors contribute to the accident, the factor of riders itself, factors other riders, and factors of traffic infrastructure. The problems discussed by the author in this thesis were on how the Police Traffic Unit's role in Bandar Lampung overcame the high rate of traffic accidents on rider who doesn’t have a driver's license and what were the inhibiting and supporting factors of the role of Police Traffic Unit's in overcoming the high rate of traffic accidents to rider who does not have a driver's license. Based on the results of research and discussion, it can be understood that the role of the police in overcoming the high rate of traffic accidents on the rider who doesn’t not have a license was regulated by Act No. 2 year 2002 on the Indonesian National Police that explained, under Article 5, paragraph (1), the role of the police was a mean of state whose role was to maintain security and public order, enforce the law, as well as provide protection, guidance, and service to thesociety. In the implemantation, The Role of Police Traffic Unit in overcoming the high rate of traffic accidents on the highway on rider who doesn’t not have a driver's license was good enough and ideal in implementation and the

application of sanctions given to the perpetrators of road accidents has been regulated. Keywords: Role of Police, Overcome, Traffic Accidents

1. PENDAHULUAN Lalu lintas merupakan salah satu sarana penting bagi masyarakat untuk memperlancar berbagai aktivitas yang dilakukan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lalu lintas adalah gerakan kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Dengan adanya lalu lintas, aktivitas masyarakat di jalan akan lebih tertib dan teratur. Selain berguna untuk memperlancar aktivitas, tidak bisa kita pungkiri bahwa lalu lintas juga dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi kita seperti kecelakaan bahkan kematian. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dijelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa dijalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, antara lain adalah faktor pengendara sendiri, faktor pengendara lain, dan faktor rusaknya sarana dan prasarana lalu lintas. Kecelakaan yang disebabkan oleh faktor pengendara sendiri biasanya terjadi karena perilaku pengendara yang tidak disiplin. Ruas jalan yang sempit dan dipadati kendaraan seringkali menjadi situasi yang memicu besarnya potensi kecelakaan karena ketidaksabaran pengendara yang mendahului satu sama lain agar mereka cepat sampai ditujuan masing-masing. Hal lain yang menjadi penyebab kecelakaan akibat faktor pengendara sendiri juga karena adanya pengendara yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) terutama pengendara yang berusia dibawah 17 (tujuh belas) tahun. Biasanya pengendara yang tidak memiliki SIM ini tidak memiliki keahlian atau kemahiran dalam mengendarai. Pengendara yang berusia dibawah 17 (tujuh belas) tahun tersebut juga biasanya mengendarai kendaraan dijalan tanpa memperhatikan lalu lintas dan keselamatan orang lain, sehingga pengendara berusia dibawah umur dan tidak memiliki surat-surat berkendara yang sah

berupa SIM perlu mendapat perhatian dari pihak yang berwajib. Peraturan tentang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan SIM oleh pemerintah dituangkan dalam Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menurut pasal tersebut setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dijalan wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan. Diperlukan peran dan fungsi yang kuat dari aparat kepolisian dalam bidang lantas agar kecelakaan dapat dihindari. Fungsi lantas dalam penyelenggaraan tugas pokok POLRI di bidang lalu lintas yang meliputi 1: 1) Penegakan hukum lantas (Police Traffic Law Enforcement) 2) Pendidikan masyarakat tentang lantas (Police Traffic Education) 3) Keteknikan lantas (Police Traffic Engineering) 4) Registrasi/identifikasi pengemudi dan kendaraan (Drive And Vehicle Identification )2 Pengaturan mengenai lalu lintas diatur dalam Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada dasarnya polisi lalu lintas bertugas mengawasi, membantu, menjaga agar sistem transportasi jalan raya berfungsi secara lancar dan efisien. 3 Seorang petugas lalu lintas merupakan anggota dari suatu organisasi profesi penegakan hukum tertentu. Salah satu unsur pokok dari organisasi profesional tersebut adalah suatu kode etik yang terperinci menyajikan pokok-pokok etik bidang penegakan hukum. 1http://sosrapolice.blogspot.com/2013/09/perananpolisi.html di akses pada tanggal 10 Januari 2014 pukul 20.00 WIB 2 Ibid 3 Andrew R, 2011. Penegakan Hukum Lalu Lintas. Bandung:Nuansa. hlm. 27

Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi 4 kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginankeinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat undangundang yang dirumuskan dalam peraturanperaturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat undang-undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. 5

oleh loyalitas serta dedikasi yang tinggi sehingga akan memperoleh hasil yang diharapkan. Sebagai anggota polisi, seorang polisi dituntut pula untuk mempunyai pengetahuan hukum yang memadai, dikarenakan tugasnya yang harus dapat memberikan penelitian terhadap perbuatan hukum yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.7 Sebagai anggota polisi, seorang polisi dituntut pula untuk mempunyai pengetahuan hukum yang memadai, dikarenakan tugasnya yang harus dapat memberikan penelitian terhadap perbuatan hukum yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. 8 Selain itu, polisi juga harus segera mengambil sikap kapan harus bertindak apabila terjadi peristiwa melanggar hukum. Polisi juga dapat dikatakan sebagai wasit terhadap nilai-nilai sosial atau “an arbiter of socialvalues” praktek sewajarnya bila terjadi tindakan polisi dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat praktis, terutama sering terdapat dalam pelanggaran lalu lintas.

Penegakan hukum sendiri tidak mungkin terlepas dari peran serta masyarakat sebagai pelaksana kegiatan berlalu lintas dan angkutan jalan. Apabila hal itu dilaksanakan hanya oleh satu pihak saja, tujuan yang ingin dicapai oleh undang-undang tersebut, tidak pernah akan bisa tercapai sampai kapanpun juga. Disamping kewajiban masyarakat untuk mematuhi peraturan lalu lintas, mereka pun memiliki hak untuk mengawasi jalannya Salah satu masalah yang di hadapi oleh polisi upaya-upaya penegakan hukum yang lalu lintas (Polantas) sebagai penegak hukum dilakukan oleh aparat kepolisian. yang terlibat langsung dilapangan adalah seringnya terjadi kecelakaan lalu lintas. Kepolisian mempunyai kewajiban di dalam Kecelakaan yang terjadi pada setiap bulannya tugasnya sebagai bagian dari perangkat ditemukan pengendara yang tidak memiliki hukum yaitu melakukan serangkaian SIM, hal ini dapat kita lihat pada tabel kegiatan-kegiatan dari penyidikan, sebagai berikut: penahanan, penyitaan sampai ditemukan suatu kejahatan yang telah dilakukan. Tugas kepolisian menuntut suatu tingkat kepribadian yang tinggi dalam diri anggota polisi untuk dapat tanggap dan terampil dalam menangani kasus-kasus yang menyangkut ketertiban dan keamanan masyarakat.6 Oleh karenanya sifat cakap dan penuh tanggung jawab kepolisian tersebut dalam melaksanakan tugas harus didukung 4 Satjipta Rahardjo, 1983. Masalah Penegakan Hukum ,Suatu Tinjauan Sosiologis.Jakarta:Rajawali press, hlm. 24 5 Ibid 6 Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, 2012. Sistem Peradilan Pidana. Universitas Lampung .hlm.50

7 Ibid 8 Ibid

Tabel 1. Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas pelaku kecelakaan lalu lintas yang tidak terhadap Pelaku Kecelakaan Yang Tidak memiliki SIM dapat berkurang. Memiliki SIM dan Yang Memiliki SIM Berdasarkan data diatas penulis memiliki Tahun 2013 ketertarikan untuk melakukan penelitian untuk dapat mengetahui peran kepolisian Jumlah Jumlah atau upaya seperti apa yang telah dilakukan Bulan pelaku pelaku kecelakaan kecelakaan dalam menjalankan tugas dan fungsi meliputi lalu lalu lintas penindakan pelanggaran dan penanganan No kecelakaan berdasarkan Undang-Undang lintas yang yang tidak memiliki Nomor 22 Tahun 2002 oleh satuan Satlantas Polresta Bandar Lampung, sehingga angka memiliki SIM kecelakaan lalu lintas yang terjadi di kota SIM Bandar Lampung dari tahun ketahun 1 JANUARI 16 9 menurun.Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 2 FEBRUARI 0 7 dalam bentuk skripsi dengan judul “Peran Kepolisian dalam Menanggulangi 3 MARET 16 12 Tingginya Tingkat Kecelakaan Lalu 4 APRIL 17 9 Lintas terhadap Pengendara yang Tidak Memiliki SIM”. (Studi di Polresta Bandar 5 MEI 12 9 Lampung). 6 JUNI 12 9 Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang diuraikan sebelumnya maka peneliti 7 JULI 14 10 merumuskan masalah sebagai berikut: 8 AGUSTUS 17 5 a. Bagaimanakah peran Satlantas 9 SEPTEMBER 7 8 Polresta Bandar Lampung dalam menanggulangi tingginya tingkat 11 11 10 OKTOBER kecelakaan lalu lintas terhadap 9 8 pengendara yang tidak memiliki 11 NOVEMBER SIM? 8 12 DESEMBER 14 b. Faktor apa yang menjadi pengehambat dan pendukung 145 105 JUMLAH Satlantas Polresta Bandar Lampung dalam menanggulangi tingginya Sumber: Resor Kota Bandar Lampung Tahun tingkat kecelakaan lalu lintas terhadap 2013 pengendara yang tidak memiliki SIM ? Pada data diatas, diketahui bahwa pelaku kecelakaan lalu lintas yang memiliki SIM lebih sedikit jumlahnya dibandingkan dengan Pembahasan Skripsi ini dilakukan dengan pelaku kecelakaan yang tidak memiliki SIM. pendekatan yuridis normatif dan pendekatan Maka hal ini yang akan menjadi tugas yuridis empiris. Menggunakan pendekatan kepolisian untuk lebih meningkatkan peran normatif empiris karena skripsi ini mereka dalam menertibkan pelaku memfokuskan pada studi perkara sehingga kecelakaan lalu lintas yang tidak memiliki pendekatan atau metode yang digunakan SIM tersebut. Dengan maksimalnya tugas adalah normatif dengan menggunakan kepolisian, maka diharapkan jumlah dokumen-dokumen serta buku-buku literatur kecelakaan pada pengendara khususnya pada yang berhubungan dengan peran kepolisian dalam menanggulangi tingginya tingkat

kecelakaan lalu intas di jalan terhadap pengendara yang tidak memiliki SIM. Sedangkan empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan berupa penilaian, perilaku, pendapat dan sikap berkaitan dengan peran kepolisian. Data yang digunakan dalam skripsi ini:

telah tersusun secara sistematis menurut klasifikasinya kemudian diuraikan dan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kenyataan yang diperoleh dilapangan sehingga hal tersebut benar-benar menyatakan pokok permasalahan yang ada dan disusun dalam bentuk kalimat ilmiah 1. Data Primer secara sistematis selanjutnya ditarik suatu data dari penelitian lapangan atau kesimpulan yang berupa jawaban lokasi tempat penelitian permasalahan berdasarkan hasil penelitian. dilakukan. 9 Adapun yang menjadi bahan hukum primer dalam tulisan ini II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN adalah berupa wawancara Kepolisian Polresta Bandar Lampung, dan Dosen Fakultas Hukum Universitas A. Peran Satlantas Polresta Bandar Lampung dalam Menanggulangi Lampung. Tingginya Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas terhadap Pengendara yang 2. Data Sekunder Tidak Memiliki SIM Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain, pada waktu penelitian dimulai data telah Peran adalah salah satu struktur sosial yang tersedia. Data ini merupakan data merupakan aspek dari posisi seseorang atau pendukung yang bersifat memperkuat status dengan ciri-ciri yaitu adanya sumber dan memperjelas data primer dan daya pribadi dan seperangkat akivitas dinilai secara normatif diperoleh dari studi pustaka, pribadi yang akan 10 oleh manusia. Peranan dalam pengertian penelusuran literatur yang diperoleh sosiologi adalah perilaku atau tugas yang dari studi pustaka, penelusuran seseorang literatur yang diperoleh di luar diharapkan/dilaksanakan berdasarkan kedudukan atau status yang penelitian selama penelitian 11 dimilikinya. Suatu peranan tertentudapat di berlangsung. jabarkan dengan unsur-unsur sebagai Metode pengumpulan data dalam penelitian berikut: ini adalah studi kepustakaan, yang dilakukan 1. Peranan yang ideal ( ideal role) melalui membaca, mencatat dan mengutip 2. Peranan yang seharusnya (expected dari sumber-sumber baik primer maupun role) sekunder berhubungan dengan permasalahan, 3. Peranan yang di anggap oleh diri dan juga studi lapangan dilakukan dengan sendiri (perceived role) mewawancarai para pihak yang berkaitan 4. Peranan yang sebenarnya di lakukan dengan penelitian ini. (actual role)12 Analisis data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan Peranan yang sebenarnya dilakukan kadangmengenai perihal di dalam rumusan masalah kadang juga dinamakan roleperformance serta hal-hal yang diperoleh dari suatu atau role playing kiranya dapat kita pahami, penelitian pendahuluan. Peneliti dalam proses analisis data ini rangkaian data yang 10 Soerjono Soekanto, Beberapa teori sosiologis 9 H. Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, CV Mandar Maju, Bandung, 2013, hlm.65.

tentang struktur masyarakat, Raja Grafindo Persada. Jakarta.1992. hlm 69 11 Soerjono soekanto, 1983.Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Jakarta. hlm.8 12 Ibid

bahwa peranan yang ideal dan yang datang dari pihak lain, sedangkan peran yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi. Sudah tentu bahwa di dalam kenyataannya, peranan-peranan tadi berfungsi apabila seorang berhubungan dengan pihak lain (role sector) atau dengan beberapa pihak lain (interaction role sector). Dengan kata lain, fungsionalisasi dari peranan tersebut terjadi apabila ada pihakpihak yang berhubungan dengan satu sama lainnya. 13 Berdasarkan hasil wawancara dengan Rendy mengatakan bahwa, Peran Satlantas Polresta Bandar Lampung dalam menanggulangi tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas di jalan raya terhadap pengendara yang tidak memiliki SIM yaitu, memberikan penyuluhan ke sekolah-sekolah seperti: SD, SMP, dan SMA, dan ke masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor bagaimana cara berlalu lintas yang baik dan benar. Dengan adanya penyuluhan yang dilakukan oleh Satlantas Polresta Bandar lampung masyarakat dapat memahami bagaimana berlalu lintas yang baik dan benar. Selain memberikan penyuluhan adapun tugas pokok kepolisian dalam menanggulangi tingginya kecelakaan lalu lintas di jalan raya sebagai berikut 14: 1. Membantu masyarakat, memediasikan suatu perkara kecelakaan lalu lintas di jalan raya 2. Menolong korban, mengamankan kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas di jalan raya 3. Olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia tugas pokok kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sebagai berikut:

13 Ibid 14 Hasil wawancara dengan Briptu Rendy Firanda Anggota Unit Laka Polresta Bandar Lampung tanggal 14 April 2014

1.

Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. 2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. 3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. 4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasioanal. 5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. 6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. 7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangundangan lainnya. 8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensic dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian. 9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjujung tinggi hak asasi manusia. 10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang. 11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.

Peran kepolisian dalam kecelakaan lalu lintas di jalan raya terhadap pengendara yang tidak memiliki SIM Rendy mengatakan bahwa, pengendara yang tidak memiliki SIM atau yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas di jalan raya akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 281 dan Pasal 310.

hukum yang telah ditetapkan oleh undangundang. Untuk melihat peranan tersebut harus berpatokan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 5 seharusnya Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan suatu lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan Adapun sanksi yang diberikan kepada para memberikan perlindungan, pengayoman dan pengendara apa bila pengendara tersebut pelayanan kepada masyarakat. melakukan pelanggaran lalu lintas akan dikenakan tilang. Menurut Rendy tilang Pasal 2 Undang-Undang Nomor. 2 Tahun adalah bukti pelanggar yang dilakukan oleh 2002: pelanggar lalu lintas. 15 Dalam hal ini “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi Satlantas Polresta Bandar Lampung pemerintahan negara dibidang pemeliharaan melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor keamanan dan ketertiban masyarakat, di jalan raya sesuai dengan Pasal 12 penegakan hukum, perlindungan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia pengayoman, dan pelayanan kepada Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Cara masyarakat.” Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Raya dan Penindakan Pelanggaran Lalu Pasal 5 Undang-Undang Nomor. 2 Tahun Lintas dan Angkutan Jalan yaitu 2002: melaksanakan pemeriksaan kendaraan 1) Kepolisian Negara Republik bermotor dilakukan dengan cara berkala Indonesia merupakan alat Negara yaitu setiap 6 (enam) bulan sekali atau secara yang berperan dalam memelihara insidental dengan sesuai kebutuhan. keamanan dan keteriban masyarakat, Pemeriksaan kendaraan bermotor secara menegakan hukum, serta memberikan insidental yang dimaksud Pasal 12 tersebut perlindungan, pengayoman dan dijelaskan pada Pasal 14 PP Nomor 80 Tahun pelayanan kepada masyarakat dalam 2012 yaitu dilakukan dalam hal sebagai rangka terpeliharanya keamanan berikut: dalam Negeri. 2) Kepolisian Negara Republik 1. Pelaksanaan Operasi Kepolisian Indonesia adalah kepolisian nasional 2. Terjadi pelanggaran yang tertangkap yang merupakan satu kesatuan dalam tangan; dan melaksanakan peran sebagaimana 3. Penanggulangan kejahatan. yang dimaksud dalam ayat (1). Kecelakaan Lalu lintas di jalan raya dapat diakibatkan oleh banyak faktor. Menurut Sedangkan peranan yang dianggap oleh diri Toni Suherman bahwa faktor yang sendiri atau peranan yang sebenarnya menyebabkan terjadi kecelakaan lalu lintas di dilakukan adalah peranan yang telah jalan raya di sebabkan oleh faktor yang dikembangkan antara kehendak hukum yang saling berkaitan, yaitu faktor manusia, faktor tertulis dengan kenyataan-kenyataan, dalam cuaca, faktor kendaraan dan faktor jalan raya. hal ini penegak hukum harus menentukan kemampuannya berdasarkan Dalam kaitannya dengan penegakan hukum dengan kenyataan yang terjadi. atau peraturan, peranan ideal dan peranan seharusnya dikehendaki dan diharapkan oleh Penulis menilai peran dalam pelaksanaannya Satlantas Polresta Bandar Lampung dalam 15Ibid

menanggulangi tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas di jalan raya terhadap pengendara yang tidak memiliki SIM, sudah cukup baik pelaksanaannya dan ideal serta penerapan sanksi yang diberikan kepada para pelaku kecelakaan di jalan raya sudah teratur. Hal ini telah terbukti dengan menurunnya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya Kota Bandar Lampung yang dari tahun 2012-2013 dan sesuai dengan tugas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. B. Faktor yang menjadi Penghambat dan Pendukung Satlantas Polresta Bandar Lampung dalam Menanggulangi Tingginya Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya terhadap Pengendara yang tidak Memiliki SIM.

prasarana, dan faktor penegakan hukum sendiri seperti kepolisian mengenai faktor masyarakat penulis beranggapan bahwa masyarakat merupakan faktor yang paling sulit untuk diselesaikan. Kesadaraan masyarakat dalam pemahaman dan pelaksanaan peraturan berlalu lintas masih dapat dikatakan rendah, sehingga bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Selain itu faktor kurangnya personil, sarana dan prasanan. Menurut pandangan penulis kurang rasional jika masyarakat menuntut banyaknya kinerja kepolisian yang optimal apabila personil kepolisiannya saja minim. Lalu faktor sarana dan prasarana contohnya seperti jalan yang berlubang, rambu-rambu lalu lintas yang kurang memadai. Hal ini sangatlah berpengaruh terhadap kenyamanan berkendara bagi pengendara yang mengendarai kendaraannya di jalan raya. Faktor lainnya yang mempengaruhi adalah faktor penegakan hukum (kepolisian). Penegak hukum seharusnya adalah yang menjadi landasan atau cerminan masyarakat agar mereka biasa mematuhi peraturan lalu lintas. Namun saat banyak di temui oknumoknum penegak hukum (kepolisian) yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

Soerjono Soekanto penegakan hukum secara konsepsional, adalah penegakan hukum yang terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah yang mantap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. 16 Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat III. SIMPULAN oleh kaidah hukum. 17 Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara tritunggal nilai, Satlantas Polresta Bandar kaidah, pola prilaku dimana nilai-nilai yang 1. Peran Lampung dalam menggulangi tingginya berpasangan yang menjelma di dalam tingkat kecelakaan lalu lintas terhadap kaidah-kaidah yang tidak jelas dan pola pengendara yang tidak memiliki SIM perilaku tidak terarah yang mengganggu diatur dengan Undang-Undang Nomor 2 kedamaian pergaulan hidup. Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Menurut penulis faktor yang menjadi Indonesia menjelaskan bahwa, dalam penghambat kepolisian dalam Pasal 5 ayat (1), peran kepolisian menanggulangi tingginya tingkat kecelakaan merupakan alat Negara yang berperan lalu lintas di jalan raya Kota Bandar untuk memelihara keamanan dan Lampung adalah faktor manusia, sarana dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 16 Soerjono soekanto, 1983. Faktor-faktor yang masyarakat. Upaya yang di lakukan oleh mempengaruhi penegakan hukum. Jakarta. hlm 5 Satlantas Polresta Bandar Lampung 17Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 14

dalam menanggulangi tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas di jalan raya memberikan penyuluhan ke sekolahsekolah (SD, SMP, dan SMA), dan ke masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor bagaimana cara berlalu lintas yang baik dan benar. Peran dalam pelaksanaannya Satlantas Polresta Bandar Lampung dalam menanggulangi tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas di jalan raya terhadap pengendara yang tidak memiliki SIM, sudah cukup baik pelaksanaannya dan ideal serta penerapan sanksi yang diberikan kepada para pelaku kecelakaan di jalan raya sudah teratur. Hal ini telah terbukti dengan penyuluhan angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya Kota Bandar Lampung yang dari tahun 2012-2013 mengalami penurunan dan sesuai dengan tugas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 2. Faktor yang menjadi penghambat dan pendukung Satlantas Polresta Bandar Lampung dalam menanggulangi tinggi tingkat kecelakaan lalu lintas terhadap pengendara yang tidak memiliki SIM disebabkan oleh 2 (dua) faktor sebagai berikut: 1. Faktor penghambat ` a. Kurang terampil berlalu lintas b. Kurang mematuhi rambu-rambu lalu lintas dikarenakan belum uji c. Kurang memahami UndangUndang lalu lintas No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan d. Belum cukup umur untuk membawa kendaraan (contohnya anak SMP dan SMA) 2. Faktor pendukung a. Unit Patroli untuk melaksanakan kegiatan terhadap pelanggaran tertentu yang tidak memiliki SIM. b. Unit SIM melaksanakan kegiatan pembimbingan gratis kepada pembuat SIM

DAFTAR PUSTAKA Hamzah, Andi Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta Cecil, Andrew R, 2011. Penegakan Hukum Lalu Lintas. Nuansa, Bandung Hadikusuma, Hilman Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, CV Mandar Maju, Bandung Budi Rizki Husin dan Kadri Husin 2012. Sistem Peradilan Pidana. Universitas Lampung Rahardjo, Satjipta 1983. Masalah Penegakan Hukum ,Suatu Tinjauan Sosiologis, Rajawali press, Jakarta Soekanto, Soerjono Beberapa teori sosiologis tentang struktur masyarakat, Raja Grafindo Persada. Jakarta ,1983.Faktor-faktor mempengaruhi penegakan Jakarta

yang hukum.

UNDANG – UNDANG Undang-Undang No 22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Undang-Undang No 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Raya dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. http://sosrapolice.blogspot.com