LEMBAGA BANTUAN HUKUM MEDAN DAHULU – SEKARANG DAN KEDEPAN
I.
PENDAHULUAN Setelah 24 (duapuluh empat) tahun melakukan kiprahnya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan telah menjadi sebuah organisasi berjangkauan Nasional bahkan Internasional dengan konsekwensi dengan menyuarakan permasalahan rakyat, mengontrol penyalahgunaaan kekuasaan, ketidakadilan serta prilaku aparatur negara terhadap rakyat. Namun keseluruhan kinerja para pengabdi bantuan hukum di Lembaga Bantuan Hukum Medan tetap berpijak pada koridor nilai-nilai standart hukum dan penghormatan Hak Asasi Manusia dengan orientasi terwujudnya negara hukum yang demokratis. Dalam perjalan panjangnya sejumlah perubahan telah terjadi didalam tubuh organisasi, baik itu pada tataran konsep (bantuan hukum), orientasi kegiatan, struktur kerja dan juga corak hubungan dengan berbagai kekuatan ataupun kelompok sosial politik yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan yang terakhir krisis pendanaan masih terasa dalam tubuh organisasi. Komitmen organisasi Lembaga Bantuan Hukum Medan untuk masuk dalam kancah perjuangan transisi menuju negara hukum yang demokratis bersama-sama rakyat melalui celah-celah ruang politis sesungguhnya telah muncul sejak awal berdirinya LBH. Namun bantuan sesungguhnya menjadi “entri point” yang dipandang strategis dalam upaya realisasi demokratisasi dan hak asasi manusia, namun artikulasinya tampak tidak selalu konstan, megingat konstalasi politik yang berkembang ditanah air baik dalam konteks rezim orde lama, orde baru sampai pada pemerintahan kabinet Gotong Royong dibawah kepemimpinan Megawati Soekarno Putri dengan Hamzah Haz yang mengedepankan nilai-nilai demokratis dan penghormatan hak asasi manusia dalam menyikapi permasalahan serta penderitaan rakyat yang telah berkepanjangan, dalam kondisi krisis kepercayaan ini tidak ada pilihan lain Lembaga Bantuan Hukum Medan bersama-sama organisasi rakyat dan jaringan kerja (elemen-elemen pro perubahan) melibatkan diri mendorong terciptanya satu kesadaran kolektif ditingkat para pengambil kebijakan. Dengan penuh rasa keyakinan keoptimisan serta didukung dengan kepercayaan masyarakat maka organisasi Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI) dan khususnya LBH Medan akan tetap eksis kedepan dalam menyuarakan permasalahan rakyat dan mendorong terciptanya nilai-nilai perubahan yang berorientasi pada penegakan supremasi hukum dan penghormatan hak-hak asasi manusia.
II. SEJARAH LBH MEDAN Kongres Nasional V Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) tahun 1976 di Hotel Ambarukmo, Yogyakarta mencetuskan gagasan bahwa PERADIN merupakan organisasi perjuangan untuk menegakkan hukum dan keadilan serta menjunjung tinggi hak-hak azasi manusia. Gagasan tersebut mendapat sambutan baik dari seluruh peserta yang hadir untuk membentuk LBH. Adnan Buyung Nasution, pada waktu itu menjabat Ketua DPP PERADIN, juga direktur LBH Jakarta mencoba menantang tekad tersebut dengan mengatakan, "Apakah PERADIN berani mendirikan LBH ?" Ucapan tersebut menantang utusan dari Medan seperti, H. Syarif Siregar, SH, Mahjoedanil, SH, dan MD. Sakti Hasibuan, SH untuk segera mendirikan LBH di Medan.
1
Dengan semangat tinggi didorong oleh keinginan luhur memperjuangkan kebenaran, keadilan, dan dukungan sejumlah Advokat dan Pengacar yang ingin menyumbangkan tenaga, maka pada tanggal 28 Januari 1978 diresmikanlah LBH Medan dibawah pimpinan Mahjoedanil, SH. Pelantikannya sendiri dihadiri oleh pengurus DPP PERADIN, A.Rahman Saleh, SH, dan Direktur LBH Jakarta, Adnan Buyung Nst, SH. Pimpinan LBH Medan sejak berdiri, adalah : - 1978 – 1982 : Mahjoedanil, SH - 1982 – 1988 : Kamaluddin Lubis, SH - 1988 – 1990 : HASANUDDIN, SH - 1990 – 1991 : ALAMSYAH HAMDANI, SH (meneruskan) - 1991 – 1994 : ALAMSYAH HAMDANI, SH - 1994 – 1997 : ALAMSYAH HAMDANI, SH - 1997 – 2000 : KUSBIANTO, SH - 2000 – 2003 : IRHAM BUANA NASUTION, SH - 2003 – 2006 : IRHAM BUANA NASUTION, SH
I.
STRUKTUR ORGANISASI No 1 2
NAMA IRHAM BUANA NASUTION, SH.,M.Hum SEDARITA GINTING, SH.
3 4
HADININGTYAS, SH ADIMANSYAR, SH.,M.Hum
5
NURIYONO,SH
6 7
IKHWALUDDIN SIMATUPANG, SH.,M.Hum ALKAF MASRI, SH
8 9
FERERIUS PURBA, SH ADE LESMANA, SH
10
MUSLIM MUIS, SH
11
RIFIAN
12 13 14 15 16
NINA WATI MANURUNG RENI LORENSA ABDUL GANI JAMALUDDIN JASNIS SULUNGS
17
R.SUJOKO, SH
JABATAN Direktur
KETERANGAN Pembela Umum
Wakil Direktur Bid.Operasional Koordnator Bid.Litigasi Koordinator Bid. Non Litigasi Koordinator Bid. Fun Reising Staf Koor.Bid. Litigasi
Pembela Umum
Staf Koor. Bid. Fun Reising Staf Koor.Bid.Litigasi Asisten Koor.Bid.Litigasi Asisten.Koor.Bid.Non Litigasi Staf.Informasi & Dokumentasi Staf Keuangan & Kasir Staf Administrasi Ofice Boy Jaga Malam Koordinator LBH Pos Asahan & Tj. Balai Koordinator LBH Pos
Pembela Umum Pembela Umum Paralegal Bantuan Hukum Pembela Umum Paralegal Bantuan Hukum Pembela Umum Asisten Pembela Umum Asisten Pembela Umum Karyawan Karyawan Karyawan Karyawan Karyawan Paralegal Bantuan Hukum Pembela Umum
2
16 17
YOPI MARIADI, SH HELMIDAH LUBIS, SH
Labuhan Batu Voluntir Voluntir
Magang Magang
Dari seluruh personil yang aktif di LBH Medan yang memiliki kartu Advokad sebanyak 7 (tujuh) orang. Disamping itu LBH Medan saat sekarang ini sedang menjalankan proses pendidikan magang (in clas) sebanyak 30 orang. AKTIVITAS LEMBAGA
III.
Aktivitas Yang pernah dilakukan LBH Medan oleh masing-masing Koordinator Divisi yang terangkum di bawah ini, diantaranya : a. Pengorganisasian masyarakat korban ketidak adilan seperti sengketa pertanahan/lingkungan dan masyarakat adat; b. Pengorganisasian masyarakat nelayan pantai Timur dan pantai Barat (Kabupaten Mandailing Natal dan Tapanuli Tengah) Sumatera Utara. c. Kampanye dan publikasi terhadap isu sengketa pertanahan/lingkungan; d. Pendampingan terhadap korban pelanggaran HAM; e. Kampanye dan publikasi terhadap korban pelanggaran HAM serta kebijakan pemerintah yang tidak peduli akan HAM; f. Pendampingan terhadap korban kesewenangan pengusaha terhadap buruh; g. Kampanye dan publikasi terhadap isu dan kebijakan pengusaha/penguasa terhadap perburuhan; h. Pendidikan dan Pelatihan bagi Organisasi Rakyat (OR) dampingan seperti, petani, nelayan, dan buruh. Agenda kegiatan Yang sedang dilakukan, diantaranya : a. b. c. d. e. f.
Pendidikan dan koonsolidasi bagi OR petani, nelayan, dan buruh; Pendidikan demokrasi dan HAM (PILKADA) bagi OR petani, nelayan dan buruh; Pendampingan terhadap korban kekerasan & pelanggaran HAM; Penguatan jaringan dengan lembaga funding untuk program tertentu; Diskusi kampung ditingkat komunitas dampingan Konsultasi & Advokasi hukum dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten dan Kota.
Pola dan Srategi Pelayanan Hukum dan Penanganan Kasus Tingkat kepercayaan masyarakat Sumatera Utara terhadap kinerja Lembaga Bantuan Hukum Medan masih relatif tinggi, hal ini terbukti dari banyaknya masyarakat yang datang ke kantor LBH Medan melaporkan permasalahan yang sedang dihadapi, namun demikian dari laporan & pengaduan masyarakat tersebut LBH Medan memproritaskan kasus-kasus struktural, kekerasan dan prilaku kebijakan publik, serta pola penanganannya tidak mengedepankan penandatanganan surat kuasa, akan tetapi lebih cendrung mengutamakan bentuk partisipasi dan kerja sama dalam melakukan kontrol terhadap aparat penegak hukum, metoda ini dianggap lebih efektif dalam konteks membangun resistensi maupun proses pembelajaran masyarakat untuk berani mengkritisi kinerja pejabat publik, dan tidak terkesan menciptakan pola ketergantungan yang diartikan mengarah pada bentuk pembodohan terhadap masyarakat. Dalam konteks kasus kasus publik dengan issu pertanahan, lingkungan, perburuhan maupun pengungsi yang nota bene merupakan dampingan LBH Medan yang telah terorganisir beberapa tahun sebelumnya,
3
masih tetap melakukan pengorganisasian ditingkat komunitas petani, buruh, nelayan dan pengungsi. Upaya Loby - loby kebijakan, kampaye dan langkah -langkah strategis lainnya merupakan bagian dari proses perjuangan rakyat. Jaringan LSM, Akademisi, Mahasiswa maupun elemen lainnya adalah merupakan bagian dari mitra kerja organiasai dalam konteks membangun satu kesadaran kongkrit guna mendorong lahirnya nilai-nilai perubahan KASUS TAHUN 2004 No 1
Jenis Kasus PERDATA
Pola Penanganan Konsultasi Tanda Tangan Kuasa 1. Perdata
Jumlah 42 Kasus
Keterangan
3 Kasus
2. PTUN
2 Kasus
Permasalahan masyarakat dengan perusahaan 1. Permasalahan antara masyarakat Polonia dengan Masyarakat yang mengklaim dari komunitas Melayu 2. Permasalahan antara masyarakat dengan BPN dan Perkebunan
PIDANA
Jumlah Konsultasi Tanda Tangan Kuasa
47 Kasus 29 Kasus 6 kasus
1. Kasus kekerasan Kepolisian 2. Praperadilan
Jumlah
35 Kasus
Pola Penanganan Konsultasi Tanda tangan Kuasa : 1. Perdata
Jumlah 25 Kasus
KASUS TAHUN 2005 No 1
2
Jenis Kasus PERDATA
PIDANA
2. PTUN
2 Kasus 3 Kasus
Jumlah Konsultasi Tanda Tangan Kuasa
30 Kasus 25 Kasus 5 Kasus
Jumlah
30 Kasus
Keterangan Permasalahan masyarakat miskin kota dengan perusahaan Permasalahan KPU dengan Partai Politik 1.Korban kerja sama Polisis dengan Perusahaan 2. Praperadilan
4
IV. SUMBER PENDANAAN No 1
Nama Lembaga Donor TIFA
Program Kegiatan 1. Diskusi Kampung 2. Institusional Suport
Keterangan 1. Program 1 Tahun dalam bentuk diskusi ditingkat komunitas masyarakat di 6 Kabupaten & Kota 2. Honor Staf & Karyawan
2
FES
1. Sosialisasi menyangkut Pilkada 1. Seminar 2. Trening For Trainers 2. Partisipasi Pilkada (TOT)
3 4
PPA Consultan Sumbangan Masyarakat
Retooling Administrasi, Konsultasi dan Advokasi
Program 3 Bulan 1. Konsultasi Kasus 2. Pendampingan Kasus
5
KPU Provinsi
Konsultasi & Advokasi
6
Panwas Kabupaten & Kota
Konsultasi & Advokasi
7
Panwas Pemilu Provinsi
Konsultasi & Advokasi
Gugatan Partai Politik & Calon Kepala daerah di PTUN Gugatan Partai Politik & Calon Kepala daerah di PTUN Gugatan Partai Politik & Calon Kepala daerah di PTUN
V. PROGRAM Lembaga Bantuan Hukum Medan saat sekarang masih komitmen dengan program-program strategis baik dalam proses penguatan dan pemberdayaan ditingkat komunitas maupun dampingan maupun yang sifatnya bekerja sama dengan jaringan LSM, aparat penegak hukum dan berbagai elemen lainnya. Dalam menghadapi berbagai permasalahan yang sifatnya monitoring evaluasi internal eksternal sekaligus dalam rangka penyusunan program strategis tahunan, Lembaga bantuan Hukum Medan mengadakan rapat kerja daerah. Medan, 15 Juli 2005
5
