Vol-V No.02,2005Januari,hai 57- 73
AnalisisIRIO Dalam Pengembangan Industri Pada Era Otonomi Daerah Pratiwi Kartikr Rachma Indah Nurbani Yus Medina Pakpahanl
ABSTRAK Otonomi s dah berlangsung tiga tahun tetapi dampaknya belun terasa. Tltlisan ini nenganalisa sektor industri mana yang berpotensi untuk dikembangkan di masilgmasing daerah, guna mengetahuiapa yang harus dilahtkan pemerintah pusat dan dcerah untuk mencqpqi tujua otonomi daerah. Analisa ini menggunakan output dan income multiplier yang did.apat dari d.ata IRIO 1995. Nilai nultiplier yang didnpat menggambarkan keunggulan selttor-sektor di setiap daerqh. Dari hasil terlihat, masih banyak daerah yang belum berkembang temyatd meuiliki potensi besar untuk dikembangkan. Pengembangan industri di daerah-daerah penting sekali untuk meningkatkan kesejohteraan daerah yang poda oLLirnya juga akan meningkatkan pendapatan nasional. Pengembanganindusti tersebut sebaiknyc diarshkan ke seldor unggulan. Pengembangqn industri daerah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi di awal pelaksanaan otonomi daerah peran pemerintah pusat sangat diperlukan. Kata Kanci: lRfO.Industri. Otonomi Daerah SpesiJikasi JE L; Rl 5, L52
I. PENDAHULUAN Ll. Latar Belakang Selamabeberapadekadesebelumkrisis ekonomi tahun 1997 Indonesiamerupakannegara berkembang yang cukup gemilang di kawasan Asia Tenggara. Pertumbuhan ekonomi tinggl yang dipacu oleh inyestasi mcngantar Indonesia menuju transformasi ekonomi dari perekonomiaa agraris menuju perekonomian industri. Hal ini ditandai oleh dibangunnla berbagai industri di Indonesiaterutamaindusai substitusi irnport. Akan tetapi, pembangunanindustri tersebut sama sekali tidak mencerminkan pemerataan pembangunan.Industri-industri tersebut hanp berkembang di daerah-daerahtradisional di Pulau Jawa. Industri !"ng berkembang di daerah luar Jawa sebagian besar adalah industri primer yaitu kehutanan, perlambangan,dan lain-lain yang sifatnya mengambil ' Pratiwi Kartika, RachmaIndahNurbani, dan Yus Medina Paleahanadalah mahasiswaDepartemenllmu Ekonomi FakultasEkonomiUniversitasIndonesiaanskatan2001.
58
PratiwiK RachradanYusMedinaP
langsung dari alam. Hasil dari hutan dan tambang itu pun tidak bisa dinilcnati dengan seharusnyaoleh daerahkarena p€mbagianhasil yang tidakjelas oleh pusat, daerahhanya menikmati sebagiankecil dari pendapatanhasil alanmya. Maka tak heran banlak daerah yang kaya akan sumber daya alam tetapi penduduknyamiskin, seperti Aceh, Riau, dll. Ketimpangan tersebut memicu protes dari daerah terutama daemh di luar Jawa. Hal ini semakin memuncak setelah turunn)" rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soehado. Daerah menuntut untuk dilakukan otonomi daerah. Salah satu ookok dari pelaksanaan otonomi daerah adalah desentralisasi fiskal yaitu kewenangan untuk mengatur keuangandaerah sendiri (pemasukandan pengeluarandaerah). Campur tangan pemerintah terhadap keuangan daerah dilakukan melalui DAU (Dana Alokasi Umum) dan (Dana Alokasi Khusus). Dengan adanya otonomi daerah, pembagian hasil antara pusat dan deamh menjadi lebih adil, karena sebagian besar diberikan kepada daerah (dengan prosentase yang sudah ditentukan). Daerah juga diberikan kewenangan yang besar dalam menarik investasi langsung dan juga diberi kewenangan untr.rkmelakukan pinjarnan dengan izin dari pusat. Pernbagian hasil antara pusat dan daerah berupa pembagianhasil pendapatansumberdaya alam dan pendapatanpajak. Pelaksanaanotonomi daerah ini sangat menguntungkan bagi daerah yalg kaya akan sumber daya alam atau daerah yang merupakanpusat perdaganganstrategis. Akan tetapi bagi daerah yang miskftr dan bukan pusat perdagangan,hal ini justru merugikan karena alokasi dana untuk daerahnyajadi berkurang. Sehingga daerah-daerahyang miskin ini biasanyasangatbergantungkepadabantuankeuangandari pusat. Sejak dilaksanakan otonomi da€rah, tiap daerah berlomba-lomba untuk meningkatkan pendapatandaerahnyddiantamn)a denganmenarik investasi masuk atau denganpungutan (pajak). Tetapi bisa dikatakan bahwa pelaksanaanotonomi daerah sejak lebih dari tiga tahun lalu, belum mernberikan pengaruh yang signifikan terhadapperkernbanganindustri di Indonesia. Pengembangan industri membutuhkan dukungan infrastruktur, seperti sarana transportasi (jalan, pelabuhan, qirporr) d^i telekomunikasi. Dan juga kebijakan berupa pajak yang rendah. Yurg teqjadi saat ini adalah, daerah cenderung menaikkan pajak dan kurang memperhatikanpembangunaninfrastruktur. Menaikkan pajak bertujuan untuk meningkatkan p€ndapatan asli daerah (PAD). Pembangunan infrasfukur yang kurang kebanyakandisebabkanoleh kurangnya dana,hal ini biasanla dialami oleh daerah yang miskin resource ataJ)bukan merupakan pusat perdagangankarena mereka tidak merniliki modal untuk membangun. Terhadap perkembangan industri, dampak otonomi daerah berbeda-beda antan satu daerah dengandaerah lainnya dan juga antara satu sektor dengan selilor lainnya didalam satu daerch. Hal ini disebabkan resource (sumber dap) yang dimiliki masing-masing daerahberbeda-beda. Ada banyak manfaat yang bisa diclapatjika industri di daerahberkembangdenganbagus, diantamnya memanfaatkankekayaan/potensialam daerah yang selama ini belum diolah, dengan adanya industri sumber daya alam tersebut juga bisa diolah menjadi produkproduk yang merniliki nilai tambah; mengurangi ketergantungandaerah teftadap pusa! sekarangini otonomi daemh justru membuat daerah menjadi 'tnanja" dengan meminta dana alokasi yang besar; secara keseluruhan industri akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatdi daerah.
Analisis IRIO Dalam Pengembangan Indusfi PadaEra Otonomi Daerah
Karcna anggaran yang dimilih relatif terbatas,pemeriniah harus mernbuat perencanarm yang tepat agar dana yang ada bisa dirnanfaatkansecaraoptimal. Untuk itu sangatpenting diperhatikan daerah dan sektor mana saja yang akan memberikan efek multiplier yang besar, I.2, PerumusanMisalah Otonomi daerah yang sudah berlangsung selamalebih dari tiga tahun ini temyata belum bisa mernberi pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan industri terutama di daerah-daerah.Tidak berkembangnyaindustri di daerahterutama disebabkanoleh belum tersedianya saranainfrastruktur yang memadai untuk pembangunanindustri, Kurangnya dana merupakan kendala utama yang dihadapi daerah dalam penyediaan insflasiruktur, terutamabagi daerah-daerahyang miskin akan sumberdaya alam. Ada banyak inftastruktw yang harus dibangun tetapi dana ''ang ada tidak mernadai dan bolum tentu infrastrukur yang dibangun tersebut benar-benarbermanfaat, Disini, peran pem€rintah sangatdiperlukan yaitu dalam bentuk alokasi dana.Karena dana yang dimiliki terbatas, pemerintah harus memprioritaskan industri-industri dan daerah-daenh yang mempunyai ef€k ntultiplier yangbesx. I.3. Tujuan Studi Tujuan studi ini adalah untuk menganalisa sektor-sekor dan daerah-daerahmana saja yang bisa memberikan efek multiplier yang besar, serta hal apa yang bisa dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerahuntuk mengernbangkandaerahmasing-masing.
II. LANDASAN TEORI 1I.1. Desentralisasi Desentralisasi adalah penyerahanwewenang pemerintah oleh Pemerintahkepada Daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.2Ini berarti kekuasaan yang sebelumnya secara penuh berada di pemerintah pusat menjadi diturunkan kepada pemerintah daerah. Dalam bidang ekonomi kekuasaan ini berupa kekuasaan alokasi, dimana tiap-tiap daerahotonom tqsebut berhak morentukan penempatandana-danayang dimilikinya. Namun bukan itu saja tiap daerahotonom juga harus dapat mencari sumbersumber pendanaanselain pendanaanyang diperoleh dari pemerintah pusat yang disebut juga dana perimbangan. Desentralisasiini juga dapat menghasilkan suatu kondisi dimana dimensi teritorial menjadi semakin k€cil. Ini diakibatkan semakin banyalcrla daerahyang sebelumnla bersatu dengan satu kabupatentertentu kemudian memisahkandiri kemudian menjadi kabupaten yang baru untuk mendapatkanhak otonomi tersebut. Pada ken)"taan yang ada, desentralisasiini dapat memberikan dampakberupa ekstemalitassemakin besal sehingga berkesan penyediaan barang publik yang under provided. Sebaliknya, ketika dimensi teritorial senakin besar, itu berarti nrenga:*.dl.kepada sentralisasi yang mernberikan keuntunganinternalisasi akibat adanyadampakeksternalitas.Sehinggaharus diternukan wilayah daerahoptimal dimana ekstemalitaspaling minimal. '?Undang-UndargRepublik IndonesiaNomor 22 tahunI 999 pasalI e
Pratiwi K Rachmadan Yus Medina P
lI.2. Spill-Over Efea Penyediaar jasa publik oleh suatu pemerintah daerah ditujukan bagi kepentingan daerah pemerintahan itu. Tetapi, pada kenldaannya jasa publik itu dinikmati juga oleh daerah lain. Bagi daerahpenyediajasa publik, hal ini disebut €kstemalitas (spilt-oret effect),rrng mengakibatkan penyediaan jasa publik yang tidak efisien seta diperluk; kdeksi atasnya. Koreksi atas masalah ini dapat berupa kerjasama dua atau lebih
1989.Public Finance In meory an l Prdctice, sth Ed. Singapura:Mcclaw-Hill.
Analisis IRIO Dalam Pengembangan Industri PadaBra Otonomi Dacrah
penerimaan.Dana dari pajak akan diterima oleh pemerintah pusat tetapi pemakaiandana dikeluarkan oleh pemerintah daerah.Ketidaksesuaianini disebut yertical imbulances. Selain itu, terdapat pula kondisi dimana pernerintah pusat menentukan standar minimal barang publik. Namun, tidak semuadaerahmampu mencapaistandaritu oleh karena tiap daerah mempunyai natural endowment yang berbeda-beda.Daerah-daerahyang tidak mampu membutuhkan bantuan dana pemerintah pusat. Ketidakseimbangankemampuan antar daerahini disebut horizontal imbalances. II.6, Teori Lokalisasi Industri Teori lokalisasi industri menjawab pertanpan: industri apa saja dan masing-masing berapa banyak yang sebaiknya ada di dalam sebuah daerah supaya efisien secara ekonomi?. Sebenamyalokasi ideal setiap industi adalah unik, berbeda satu sama lain. Faktor dasaryang mempengaruhikeputusanlokasi industri adalahakseskepadadan biala fakor input sertaaksesdan biaya pengiriman ke pasar. Dalam menentukan lokasi industri, bisa dipakai teloik comparative cost. Comparative cost menentukan di daerah mana suatu industri membutuhkan biaF produksi dan biaya pengiriman terendah. Bila dalam proses penentuan lokasi ini prospek pertumbuhan industri suatu daerah ingin dipertirnbangkan, maka boleh lebih dari salu studi comps rative cost diperhitungkan, Contoh studi cotnparqtive co.rt adalah pen€muan sumber daya baru yang melimpah di suatu daerah, atau pembaruan teloologi yang m€mbuat deposito minemlnya dapat t€reksploitasi, atau pembukaan pasar baru sebagai hasil perubahan politilq atau pembangunanpelabuhan, atau pembangunanjalur transportasi utama yang secaradrastis mengurangi biaya pengiriman, atau sumber keuanganbaru yang dapat menjadi tambahan modal, dan masih banyak lagi kemungkinan pembangunanlainnya. Sludi comparative co.r, untuk menilai kemungkinan lokasi suatu industri di daerah tertentu bisa dilakukan dengan menghitung perkiraan total biaya produki suatu indusai di tiap daerah. Daerah dorgan biaya produksi dan biaya transportasi tsrendahlah )eng seharusnya menjadi lokasi industri tersebut. Suatu studi comparative cost mempertimbangkan hanya elemen biaya produksi dan biaya transportasi. Biasanya elemen biaya produksi tidak terlalu berbedaantar daerah,sedangkanbiaya hansportasilah yang membedakan industri antar daerah yang berbeda. Seperti namany4 teknik comparative cost memperbandingkan fakor-fakor relatif yrangdimiliki daerah-daerah, bukan faktor-faktor absolut.a Industri dapat dibagi berdasarkanperubahanberatnyadalam produksi: l.
Industri rreigrt /ors. Contoh industri weight lass adalah itdustri baja )ang bemt bahan bakunya lebih besar daripada berat barang jadi. Dalam proses produksi t€rjadi p€ngurangan berat. Jenis industri ini biasa berlokasi di dekat sumber bahanbaku denganalasanuntuk mengurangibiaya pengiriman bahanbaku.
'hard, Waltrr, ct al. 1998. Methods Of Interregional And Regional ,{nat8,r. Brookfiold: Ashgate PublishingCompany.
P&tiwiK Rachma danYusMedinap 2.
lndusti weight garz. Merupakan kebalikan dari industri weight loss, yaituberat barang jadinya yang lebih besar dari berat bahan bakunya. Jenis industri ini biasa di dekat pasar dengan alasan untuk mengurangi biaya .berlokasi pengiriman barangjadi ke pasar.
III, METODOLOGT III. l. Kerangka Pildr Konseptual Infustri di Indonesia telah bdalan sangat lama di Indonesia. Giafiya mengembangkan sektor ini terlihat pada rezim Orde Baru pada masa kepemimpinan presiden Soeharto. Berbagai kebijakan dan strategi dilakukan dengan harapanberkernbangnyaindustri akan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cepat. Cita-cita ini iemyata terbukti, berdasarkanlaporan Bank Dunia pada salah satu publikasinya yang be4udll The East Asian Miracle'. Economic Growth and public polic1 Indonelia dikatakan sebasai salah satu High Performing Asian Economies (HpAEs). pemyataan ini keluar beriasarkan kondisi tingkat pertumbuhan ekonomi yang dapat mencapai angka 1%.Ini merupakan suatu kondisi yang mena{ubkan, contohnya dalam kurun waktu kurang lebih l0 iahun, industri manufaktur t€lah dapat menjadi salah satu sekor utama pirtumbuhan dan pembangunan,bahkan telah sempatmembawaIndonesja menjadi salah satu dari anggota Asiq b Dragon Econoaies. Namun, ketika kemudian kisis datang, prestasi tersebut tidak dapat berlangsung lama, karena yang tedadi jushu sebaliknla. Industri yang sebelunmya begitu dibangga_ _ banggakantemyata sargat rapuh. Tekanankisis multi dimensi yang t"rjudi tiduk,nu;pu dihadapi oleh sebagianbesar industri di Indonesia.Karena yang berforib"r,g p"rur pada masa_ituadalah industri yang berbasis impor dimana bahan baku yang"ongu, digun-akan dalam produksi sebagianbesar diimpor. Sehinggaketika tet'adi lcisis dengannilai tukar rupiah yang melemah, membuat bahan baku impor semakin mahal dan membuat industri tldak dapal bertahan. Ditambah lagi berbagi masalah yang te{acli pada sektor ekonomi dan non ekonomi dalam negeri yang membuat kestabilan dalam negeri tidak tercapar. Jatuhnya-rezim Orde Baru merupakan satu kesempatan yang dimanfaatkan berbagai pihak, salah satunya adalah adanya tuntutan dari berbagai daerah untuk mernberlakukan desentralisasi. Sistem yang digunakan sebelurmya adalah sentralisasi, dimana segala keputusan pengelolaan dan pengalokasian sebagian besar didasarkan pada keputulan pemerjntab pusat dan peDerimaan daetah juga hanF bersumber dari pemerintal pusat karena_seluruhpajak yang ada di daerah-daerahdiberikan kepada pusaf. Temyata hal ini lnailnbu,lkan berbagai masalah, dimana justru banyak sekali daerah yang miskin dan tidak b€rkembang (maju) padahal bila dilihat duj resource endowmennya-atktry besar. Kemldian kondisi inilah selain juga berbagai kondisi lainnya mendorong daerah_daerah untuk menuntutadanyadesentralisasi. Desentralisasi atau yang dikanal dengan Otonomi daerah telah berlangsung selama 3 tahun, secararesmi mulai berlaku pada I Januari 2001, yang be{alan denganberclasarkan W nofitor 22 tafum 1999 (tentang pemenntah Daerah) dan tjU nomor-25 tahun 1999 (tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah), Sejak berlakunya UU otonomi daerahini, pemerintah daerahmemiliki pAD (pendapatanasli daerah),da;a
Analisis IRIO Dalam Pengembangan Industri PadaEIa Olonomi Daerah
perimbangan,pinjaman daersh,dan lainnlr yang sah sebagaisumber-sumberpenerimaan daerah,Pemerintah daerahharus lq:eatif dan aktif agar daerahtersebut memiliki PAD dan sumber-sumberpenerimaanlainnya yang besar.Bukan hanya itu melalui Otonomi Daerah ini diharapkan pemerintah daerah dapat mandiri dalam berbagai aspek llrususnya juga perencanaan dan pelaksanaan. Tiap-tiap daerah diharapkan mampu mengernbangkan potensi baik surnber daya alam, sumber daya manusia" budaya untuk meningkatkan -. kemakmuranbagi seluruh masyarakatdaerah. Dalam kaitannya dengan industri, pemerintah daerah harus dapat memberikan insentif agar ada pengusahayang mau mendirikan industrinla di daerahters€but.Insentiftersebut dapat berupa insentif fiskal maupun non fiskal seperti saranadan prasaranainfrastrukur, birokasi yang lebih mudah, penguranganpajak dan lain-lain. Selain dapat meningkatkan pendapatanpemerinlah daerahmelalui pajak dan retribusi yang diperoleh secaralangsung maupun tidak langsung dari industri tersebut, juga dapat mernberikan peningkatan kesejahteman bagi penduduknya, melalui berbagai lapangan pekerjaan yang dapat diciptakan akibat keberadaan industri ters€but dan bahkan meningkatkan pendapatan secaranasional. Dengan kata lain pendirian industri ini memillkt uultiplier efect b^gt perekonomian negara. Artinya bila didirikan industri akan memberikan tambahsn oulDut yang berlipatganda, bukan hanya dari sektor yang bersangkutan secara langsung tetapi juga dari akibat pengaruhyang diberikan terhadapsektor-sektorlainnya. Dana perimbangan yang diterima oleh tiap pemerintah daerah terdiri dari: (1). Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan bangunan, Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan P-enerimaandari sumber daya alam, (2) Dana Alokasi Umum, (3) Dana Alokasi Khusus.'Dana Alokasi Umum (DAU) diberikan denganjumlah tertentuyang tiap daerahbesamya samasekurang-kurangnya25% dari PenerimaanDalam Negeri yang ditetapkan dalam APBN. Tapi Dana Alokasi Khusus (DAK) diberikan oleh pemerintah pusat untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, yang tidak dapat dit€ntukan manggunakanrumusan tertentu. Besamla jumlah uang yang dapat diperoleh oleh suatu daerah dari berbagai sumber pererimaan tersebut akan menentukan bagaimana perkembangan daemh tersebut. Melalui dana tersebutlah pemerintah daelah dapat menjalankanberbagaiprogam yang dimilikinya untuk membangundaerahtersebut. Namun disamping keuntungan yang akan diperoleh tersebutjuga memunculkan banlrk persoalan yzng muncul dan berkembang.Berlakunya desentralisasitidak dapat menutup kernungkinan terjadinya spillover efect. Penyediaanjasa publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah memberikan darnpak ekstemalitas yang menyebabkanpenyediaannya menjadi tidak efi,sien (under provided). Contohnya pemerintah daerah A berencana membangun infrastruktur jalan, temyata yang memakai jalan tersebut bukan hanya penduduk daeruhnya karena daerah B y"ng bersebelahandengannyajuga diuntungkan padahal daerah B tidak ikut mernbayar pembangunanjalan tersebut. Ini menyebabkan pernbangunanjalan tercebut tidak efisien. Dan jika daerah A mengenakan sejumlah pungutan bagi kendaraan yang melintasi daerahnya ini menyebabkan kerugian bagi daerahB karenatidak lagi menarik bagi investor. Dalam salah satu bagian dari sumber penerimaan, pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman kepada pihak swasta baik dari dalam maupun luar negeri (harus melalui 5Undang-UndangRepublik Indon€sia Nomor 22 tahun 1999pasal6 avat 1
64
hatiwi K, Rachrna danYusMedinaP
pemerinlah pusat). Dengan dana ini pemerintah daerah dapat menjalankan berbagai rencanauntuk membangundaerahnya.Jika pemerintah daeraht€rsebut meminjam jangan lupa juga bahwa hutang ters€but harus dibatzr kembali berikut bunga-bunganya.Oleh kar€na itu pemerintah daerahharus arif dan bijaksana dalam penggunaannya.Diharapkan hutang teGebut digunakan untuk hal-hal lang dapat meningkatkan pendapatandi masa depan, sehingga pada masa jatuh tempo nanti pemcrintah daerch tersebut dapat mernbayamya. Jika hal ini tidak diperoleh maka jalan keluamya adalah dengan meningkatkan persentasepajak pada masa pembayarannantinya, hal ini sering disebut denganRicardian Equivalence.Bagtrmasyarakatyang mengantisipasihal ini mereka akan menabung lebih banyak sehinggamereka dapat membayar pajak tersebut nantinya. Hal ini mempengaruhiinvestasi,jika lebih banyak menabungberarti investasi yang dilakukan oleh masyarakatj ustru lebih sedikit. Dari sisi pengusaha sendiri yang akan mendirikan industri di suatu daerah, berbagai pertimbangan ekonomi dan non ekonorni juga dilakukan. Salah satu bagian dalam pertimbangan ekonomi adalah mengenai biaya yang akan dikeluarkan oleh pengusaha tersebut selama industri tersebut berproduki di daerah tersebut. Salah satu komponen yang harus dipertimbangkan dalam pembiayaan adalah mengenai lokasi dimana industri tersebut akan berdiri. Pengusahaakan memperlimbangS,ancomparative cost, apakahal
Indurtri PadaEm OtonomiDaerah Analisis IRIO DalarhPengembangan
65
III. 2. IRIO (Iarer .Regional Inpat Output)
Aspek penting dari model IRIO (rfier Regional Input Output) aAalahkemampuannF untuk mengul:ur dan memodelkan saling keterkaitan ekonomi antar regton. IRIO bagus untuk menelusuri pengaruh dari perubahan-perubahaneksogen terhadap Perekonomian svat]uregiott. Pada IRIO kita bisa rnelihat pergerakanarus bararg antar seldor dan antar region daj] mengestimasi efek pergerakan tersebut t€rhadap beberapa region- A\alisa IRIO mengandung agregasi ganda, Foduksi tidak hanya diperinci menurut komoditas tetapi juga monwut region. Output snz;tnregion tidak hanya digunakan untuk sektor-sektor produksi di regiort itt) sendiri tapi juga diekspor ke region lain, input yang digunakan oleh suatu region tidzk hanya berasal dari regron itu sendiri tapi juga diimpor dari regi.az lain. Dengan demikian, analisa sep€rti ini bisa mendeskipsikan perdagangan irfierregional dan juga produksi regional, Pada analisa ini juga dimungkinkan untuk menangkap interregioral spillover effed dn inlerregional feedbackeffect, Penelitian ini memakai data INO Indonesia tahun 1995, terdiri dari 27 propinsi yang masing-masingpropinsi terdiri dari 9 sektor (mxriks 243x243). f t l" t ' " t ' z t ' " ' I a z ta 2 2 . 2 3
tl |
_nd
t"'I
-nn
-nR
f | I
(l)
I
Dalaff\ sat\ region, ouQ&, setiap sektor (x) didisribusikan kepadapenggunaantara yaitu sektor-sekor lain (2""); dan penggunaakhir (Y"). X r : 4 r + 2 1 2 +, . .+ z h + Y l X2:z2t+222+,..+z^+Y7 X": z,r+ ziz+ ...+ zn +Y"
(2)
Setelahitu, dicari maaiks telmologi denganperhitungan elernennyasebagaiberikut. drt=4
(3)
(4)
ar2 artinya untuk memproduksi I satuan uang output sektot 2 diperlukan input sektor 1 sebesarar2satuanuang. Matriks diatas disebut matriks teknologi,
Pratiwi K Rachmadan Yus Medina P
matrikstehrologi der.gar,outputseldor-sektoradalahsebagai Hubunganelemen-elemen berikut: Xl: all xl+ al2Xz+ ..- _l-arr xn* Yr >i2= a|l xr + al2x2+ ... * arnxn* Yz X2= aotxl+ aizx2+ ... + am xn+ Y2
x=AX+Y , (I-A)x:Y
;l[';:'"i,)l':].lt;) (5)
Sehingga untuk mengetahui hu'bulfrganoutput sektor (X) dengan permintaan akhir (Y) adalah sebagaiberikut:
x =G_Ar'Y
(6)
^x=o-A)-rAY
Multipliemya adalah (I-A)-t. Elemen-elemen ini membentuk matriks invers Leontief. Elemen-elemen didalamnya menunjukkan outp t multiplier yaitu besamya perubahan output di perekonomian(A X) karenaadanyapeningkatanpermintaan akhir sebesar(A Y) Rp I '-. Blla malriks output multiplier di atas dikalikan denganmatriks propo$i upah di masingmasing seldor akan nampak nilai household income multiplier. Income multiplier ing)n melibat besamya perubahan pendapatanrumah tangga akibat peningkatan permintaan akhir sebesarRp l,-. Tabel 1. TabelIRIO proptnsi:7
propinri propinsi I
*.
49.
propinsi27
Matriks diagonal merupakan matriks transaksi antar sekor didalam satu daerah, matriks off-diagonal merupakanfansaksi seldor antar suatu daelah dengandaerahlain.
Industri PadaEra OtonomiDaenh Analisis IRIO Dalam Pengembangan
Komponen-kompon€ndata IRIO t€rdiri dari: r Horizontal (komponen output) Permintaan atuara (masing-masing da€rah), permintaan akhir (konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah pusat dan masing-masing daerah, investasi pemerintah pusat dan daerah,inv€stasi swasta.perubahan.rtocf). .
Vertikal (komponen inpul) Input efj,tarz masing-masing daerah, input primer (upah gaji, surplus usaha, penyusutan,indircct tar, subsidi),
Dari data IRIO ini dihitung mulliplier (income multiplier dm ouQut muhiplier) unntk melihat pongaruh suatu sektor terhadap region-tw dan pengaruh suatu /egi'oz terhadap region'lain, III.3 Sumber Data Data }aangdigunakan tabel input-output 1995 karena tabel I-O setelahkebijakan otonomi daerah diberlakukan (yaitu setelah i00l; b.lu. diterbitkan Bappenas.Dita terbagi atas s€ktor menurut ISIC (Intemqtionql Stqndard Industrial Classifi.cation).Data didapat dari kelas Ekonomi Regional semesterg€nap 2003/2004. Data diolah dengansoftware Python IO.
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN IV.l Hasil Sebagai model kuantitatif, tabel IRIO selain memberikan gambaran tentang strukur ketergantungan sektoral (secloral dqendency), juga mampu menunjukkan ketergantungan daerah/regional/spasial,antara satu kegiatan ekonomi di suatu daerah dengankegiatan ekonomi lainnya di daerah lain. Sesuaidenganlujuan penulisan, analisa akan dilakukan untuk menghitung dan mengkaji besamyaoutput multiplier serta danpak adanya desentralisasi fiskal terhadap perekonomian dengan menggunakan peran pengeluaranpernerintah. Gambar 1, Besar oaDut MultiDlier
BesarOutputMultiplier
1 0 11 t3 15 17 19 21 23 25 27 I BesarOutputMultjplier
PratiwiK, Rachrna danyus Medinap
6E
Secaragaris besar output multiplier prcpinsi-propinsi di Indonesia paling b€sar berada di selilor bangunan, manufaktur, dan listrik gas air (LGA). Untuk sektor bangunan, output multipier terbesar terdapat di propinsi Maluku, Untuk seklor marntfak1'.rr.,output multiplier terbesar terdapat di propinsi Sumatera Utara, Untuk sektor LGA, output multiplier terbesarlerdapat di propinsi Nusa TenggaraTimur.
Tabel2. TabelIRIO
2 3 4 5 6 7 8 9 l0 11 12 13 14 15 16 l+ 18 19 20 2l 22 23 24 25 26 27
SumteraUtara SumatemBarat Riau Jambi Surnatem Selatan Bengkulu l-ampung Jakarta JawaBarat JawaTengah DTY JawaTimur Bali NusaTenggara Bant NusaTenggara Timur +isoF+ihrF KalimantanBalat KalimantanTengah KalimsntanSelatan KalimantanTimur SulawesiUtara SulawesiT€ngah SulawesiSelatan Sulawe€iUtara Maluku !!jt^ laya
Industri Bangunan Banguflan Industri Industri Indutri Bangunan Lisrik Gas, dan Air Bangman Bangunan Bangunan IndusH Bangunan Banglman Listrilq Grs, dan Air Bsngtln€" Industri Bangunan Banglman Bangunan Bangl|nan Bangunan Ban$mat Bangunan Bangunan Industri
r.9s67 1.9683 r.8729 1.9275 1.8172 1.8611 1.92',79 1.6287 1.9433 2.0427 2.1590 1.7081 2.t642 1.9888 t.9462 2-+&7!) t.9441 L9tn 2.0548 1.836s t.9502 2.1305 1.1922 2.1355 2.2057 1.7622
Output multiplier terbesar dari tiap propinsi kebanyakan terdapat di sektor bangunan I'Ctususnyadi kawasan timur Indonesia, dimana yang terbesar adalah Maluku. Daerah Maluku belum berkembang pembangunanmasih kurang. Belum banyak dibangun sarana prasamna.Dari sisi geografis, letaknya relatif strategis yaitu kawasan pelabuhan. Hal ini mendorong arus migrasi penduduk masuk ke Maluku. Selain itu, hasil bumi dari Maluku seperti lada, cengkeh, dan rempah-rempah lainnya merupakan komoditas ekspor unggulan. Kedua hal ini merupakan fal
IndustsiPadaEra Oionomi Daemh Analiris IRIO Dalam Pengembangan
abundant propinsi ini. Selain itu, secara historis Medan sejak dulu melupakan pusat administratif pemerintahan;tentunya hal ini merrberi dampak sangatbaik bagi Sumatera Utara. Pengembangansektor manufaktur morghasilkan output maltipliet lang besar karenabisa menyerap semuapotensi tersebut. Tabel3. Data Income Mukiplier Tiq Propinsi Seldor dengan or.Ptrt
Besar income
SurhtemUtara Bant Sumatera Riau Jambi S€htzn Sumatera Bengkulu fampung Jakafta JawaBamt JawaTengah DIY JawaTimur Bali Barat NusaTonggiara Timur NusaTenggara Till9€FTi*uF KalimantanBarat KalimantanTengah lGlimantanSelaran KalimantanTimu. SulawesiUtara SulawesiTengah SulawesiSelatan SulawesiUiara Maluku
Industsi Bangunan Barlgunan Industri Industri Indutri Banguran Lisrrik cas, drn Air Bangunan Bangunsn Bsngunan Industsi Bangunan Bangunan Listrik, Gas,danAir Bail$naa Industri Bangunsn Bangunan Bangunrn Bangunan Bangumn Bangunan Banguran Bangunan
Irian Ja)a
Industri
0.98554 0.99329 0.9?8 o.99212 0.98n3 0.99149 0.985?6 0.938U 0.98106 0.96933 0s9071 0.96116 0.983s3 0.99429 0.997s 099'64 0.99088 0.992'll 0.9838 0.98639 0.99264 099474 0.98913 0.99693 0.99352 0.w775
Propinsi
2 3 5 6 7 8 9 l0 ll 12 l3 t4 16 18 l9 20 2l 22 24 25 26 71
Selain bangunan dan manufaktur, industri yang juga berpotensi untuk dikembangkan adalah listri\ gas, dan air (LGA) terutama di Nusa TenggaraTimu (NTT). Kondisi alam NTT yang kering seperti curah hujan sangatrendah, terdapat banyak daerah sabana,dan tanah yang gersang membuat air menjadi barang yang langka. Diprediksikan pengembanganLGA akan memberikat efek multiplier yarg sangatbesar karena propinsi ini masih sangat belum berkembang. Sesuai dargan kondisi alamnyr, pengembangan sekor LGA bisa dilakukan misalnya dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga PanasBumi, Memp€rhatikan nilai output dalr income muhiplier, temyata propinsi yang memiliki output nultiplier besarjuga memiliki income multiplier besar. Dilihat dari grafik di atas, nilai multipliet besat cenderungdimiliki kawasantimur Indonesia seperti NTT, Sulawesi Utara, Maluku, dan lain-lain. Ini artinya daerah-daerahtersebut be'lum berkembang padahal mernpunyaipot€nsi yang besar sekalipun dibutuhkan usahayang besar dan mahal pula untuk mengembangkannya. Beberapa daerahjuga m€mpun)ai nilai nultiplier besar dan sumber alun yzrrg rclatif lebih mudah digali namun potensi ini belum dikernbangkanpula seperti Aceh, Sumatera
70
PratiwiK. Rachma danYusMedinap
Barat, Jambi, dan Bengkulu. Conlohnya potensi industri tambang dan kehutanan seperti minyak dan gas alam Aceh. Gambar 2. BesarIncomeMultiDlier
BesarincomeMultiDlier
I BesarincomeMuhiplier
s ' fl 1 3 1 5 1 7 1 9 2 1 2 3 2 5 2 7 Di samping itu, ada juga daerah-daerahyang sudah cukup maju seperti DI Yogyakarta dan Bali tetapi mernilikr nilai multiplier y"ng juga besar. Ini menunjukkan bahwa daerah tersebut belum dikembangkan secara maksimal. Sebagai contoh, daerah gunung Kidul yang merupakan daerah termiskin di Yogyakarta padahal sebenamyamemiliki potensi yang besarseperti pertanian lahan kering, padi gogo, dan tanamanjamur. Dilihat dari hasil pengolahandata, temyata nilai multiplier terkecil justru di DKI Jakarta. Ini karenaJakartamerupakandaerahyang sudah sangatberkembang.Sudahtidak ada lagi lahan kosong sehingga pengembangannyatidak memberi dampak yang cukup besar. Misalnya dalam industri konskuksi, szpply pembangunanterlalu banyak menimbulkan fenomena-fenomenaseperti rcndahnyatingkat hunian gedungperkantorandan apartemen. Nilai multiplier Etbesar di Jakarta adalah LGA, itupun tergolong relatif kecil dibanding d,enganmultiplier daerah-daerahlain. Nilai uultiplier LGA yangbesar inipun merupakan efek yang dibawa oleh berlebihnya pembangunandi Jakarta. Semua sekor-sekor unggulan (yang mernpunyai nllai multiplier best) di tiap propinsi bila dikembangkantidak hanya memberi dampak posirifbagi propinsinya tetapi jugabagi Fopinsi-prcpinsi lainnya yang pada akhimya menunjang pembangunanindustri secara nasional, Hal ini mungkin teqadi karena besamya ketergantungan antar propinsi yang ditunjukkan oleh adanya nilai efek tidak langsung )ang terdapat pada matriks invers Leontief. IV.2. Prospek Peng€mbangatrIndustri Pada Era Otonomi Daerah Setelah melakukan analisa, terlihat sektor-sektor di propinsi-propinsi yang memiliki multiplier besar yang artinya sektor-selrtor tersebut akan mernberikan pengaruh yang bagus untuk pengembanganindustri propinsi maupunnasional. Sebailnya pemerintah mengutamakan pengembangan sektor-sekor tersebut terlebih dahulu. Dalam sistem otonomi daerah, hal ini menjadi tugas utama pernerintah daerah (pemda). Pengembangansektor-sektor tersebut membutuhkan investasi yang tentu saja sangat besar. Agar bisa menarik investor, daerah harus menyediakan infrastrulrtur yang
Analisis IRIO DalamPengembangan Industri PadaEra Otonomi Daerah
mendukung. Selamaini sebagianbesardana pembangunaninfrastruktur berasal dari dana perimbanganyaitu dana alokasi umum (DAU), bukan pendapatanasli daerah@AD). Dari data APBD s€lwuh propinsi 2002, rararata PAD hanya 10,61% dari total penerimasn daerah,sementaraDAU mencapai65,32yo. S€harusnya pemda menggunakan DAU te$ebut secam optimal agar pemakaiannya efektif. Dengan sarana infrastruktur yang bagus, hal ini akan menjadi insentif bagi investor untuk masuk dan mengembangkanindustri rmggulan teEebut. Dengan semakin berkembangnyaindustri, pendapatanpemda dengansendirinlz akan meningkat. Industriindustri tersebut akan memberi masukan berupa bagi hasil pajak dan bagi hasil sumber daya alam. Semakin besamya sumber daya alam yang tergali, pembangunan industri, dan penyerapaantenaga keda lokal akan meningkatkan kapasitas fiskal daeruh. Kapasitas daerah yang semakin besar mengurangi ketergantungan daerah pada pemerintah pusat dalam bentuk DAU yang sernakin kecil. DAU adalah selisih kebutuhan fiskal dan kapasitasfiskal daerah, selengkapnyabisa dilihat diperhitungan DAU (lihat lampiran 2). Ini akan mendorongkemandidan daerahotonom. Daerah juga melakukan pinjaman untuk membiayai pembangunannya. Pemda harus merniliki manajemenlang bagus agar dapat mengelola pinjaman tersebut denganef€ktif. Jika pinjaman dikelola dengan baik, pinjaman dapat dikembalikan sesuai waktu jatuh tempo bahkan menghasilkankeuntunganbenrpa peningkatanpendapatandaerahsehingga tidak perlu membebankanmasyarakatdenganpeningkatanpajak. Dari waldu ke waktu pinjaman ini harus semakin berkurang sebab inti otonomi daerah adalahmeningkatkankernandirian daerah.Pemerintahpusat perlu ikut mendorong hal ini, bisa dengan cara mendaerahkanobjek-objek pajak yang _selamaini dikunrpulkan oleh pemerintah pusat, seperti PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)'. Cara perlakuan pernerintah pusat terhadap daerah-daerahtidaklah bisa disamakan sebab setiap daemh merniliki karakteristik yang berbeda-beda. Sebagai contoh sclama ini pembebasanPPn unluk daerah-daerahtidak mernperhitungkan perbedaaanyang nyata antarakondisi daerahyang satu dengandaerahlainnya. Sebagaicontoh, daerahyang lebih terbuka seperti Manado dan Bitung diberikan fasilitas yang sama dsngan daerah yang tertutup seperti Biak. Implikasinya adalah investor cenderunglebih memilih Manado dan Bitung, sehinggaarus investasi ke daerahtertutup seperti Biak semakin kecil. Tidak menutup kemungkinan, otonomi daerah akan menciptakan atmosf€r persaingan antar daerah sehingga masing-masing p€mda terus m€ng€mbangkandaerahnya sampai memberi ektemalitas negatif bagi daerah lain. Untuk mengatasi hal ini, pada kasus tertentu porlu dilakrrkan ke{asama antar daerah untuk mengintemalisasi ekstemalitas tersebut,sepefi pembangunankawasanindustri terpadu. Inti dari otonomi daerahadalahmewujudkan kemandirian daerahdalam rangka menggali potensi tiap-tiap daerahlang berbeda-beda.Padaawalnya peran pemerintah pusat sangat
6 Dartanto, Te8uh. KelergohtungonPemerintah Ddetuh terhrdap InEtgovermental Transfer di Erd OtonomiDaerah,Dqok: WorkshopnegroralFinance, 2003.hal 2.
72
PFtiwi li. Rachma danYusMedinaP
dibutuhkan untuk mendukung pengembangan industri di daerah, dimana dengan berkernbangnya industri akan m€ningkatkan kesejahteraanmasyarakat masing-masing daerah.
V. KESIMPULAN DAN SARAN o . .
. r ..
r
.
Daerah
VI. KETERBATASAN STUDI Data I-O sulit untuk didapat, kalaupun bisa dengan survey yang sangat mahal. Asumsi dalam data Wut-output adalah industri dianggap berproduksi hanya pada satu jenis barang saja, fllngsi Wut-nya linier, perubahan modal kapasitas produksi tidak diperhitungkan, falitor harga sama sekali tidak diperhitungkan. Akan tetapi bila dibandingkan dengan analisa lain, analisa IRIO merupakan analisa yang relatif lebih dinamis.
DAFTAR PUSTAKA Dartanto, Teguh. "Ketergantunga.n Pemerintah Daerah terhadap Intergovermental Transfer di Era Otonomi Daerah." WorkshopRegional Finance Depok:,2003. Isard, Walter, et LL Methods Of Interregional And Regional Analysis. Brookfreld: AshgatePublishingCompany,1998. Krugmatr, R. Paul. Intemational Economics,5'h Edition, Massachussetts: AddisonWesley Publishing Company, 2000. Musgrave, Richard A. Public Finance In Theory and Practice, 5s eds., Singapura: Mccmw-Hill, 1989.
Industri PadaEra Otonomi Daerah Analisis IRIO Dalam Pengembangan
Nazara, Suahasil. "Catatan matakuliah Ekonomi Regional s€mestergenap 2003/2004", Unpublished. Nazrra, Suahasil Analisq lwut Outpat. Jakarta:LP-FEUI, 1995. Nurcholis, Bambang PSB. "Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Perekonomian Antar Daerah: Analisa Model IRIO." Indanesia Journal Of Economics and Develoryent, Vol.3, No.2, 2003. o'sullivan. Arthur. Urban Economics,J'' edtron. Nev York: Mc-GrawHill, 2003' Richardson, Harry. Dasar-dasar Ekonomi Regional Jakatla: LP-FEUI, 2000. . 'Tugas Kelompok 2 matakuliah Ekonomi Relional semestergenap 2003/2004." Unpublished. UU Otonomi Daerah, 1999.
