LAPORAN Analisis Pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan di Era Otonomi Daerah

LAPORAN Analisis Pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan di Era Otonomi Daerah

PUSAT KEBIJAKAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2013

RINGKASAN EKSEKUTIF

Latar Belakang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (WDP) mewajibkan kepada seluruh perusahaan di wilayah Republik Indonesia untuk mendaftarkan perusahaannya. Dengan adanya kebijakan tersebut setiap perusahaan yang ada di Indonesia diwajibkan untuk mendaftarkan perusahaannya ke instansi pemerintah, dalam hal ini melalui Kantor Pendaftaran Perusahaan yang ada di Kabupaten/Kota/Kotamadya

dan seluruh Kantor

Dinas/Suku Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang Perdagangan atau Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di daerah. Bagi pemerintah, WDP dapat dijadikan sumber informasi dalam membina dunia usaha di dalam negeri. Kemudian bagi swasta, informasi tersebut dapat digunakan

dalam menemukan mitra bisnis di seluruh Indonesia sehingga

diharapkan dapat pendorong peningkatan investasi di dalam negeri. Setelah berjalannya UU RI No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perkembangan WDP dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Pada tahun 2006, perusahaan yang melakukan wajib daftar perusahaan berjumlah 104.380 perusahaan, kemudian pada tahun 2012 menurun menjadi 898 perusahaan. Kondisi ini menjadi permasalahan dalam program pemerintah yang ingin mengembangkan dan meningkatkan investasi di dalam negeri dan transparansi publik. Beberapa dugaan yang menyebabkan penurunan tingkat pelaksanaan WDP adalah karena kurang tegasnya sanksi yang dikenakan kepada perusahaan yang tidak melakukan WDP, mahalnya biaya pengurusan dan lamanya waktu pengurusan WDP. Berpijak pada konteks di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yang akan diangkat dalam analisis ini, yaitu: a.

Bagaimana hubungan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan peraturan perundangundangan terkait lainnya.

b.

Bagaimana efektifitas implementasi UU WDP di era otonomi daerah.

c.

Kebijakan yang dapat mendukung terciptanya tertib wajib daftar perusahaan.

Analisis Pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan di Era Otonomi Daerah

i

Tujuan Penelitian a. Mengetahui

hubungan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun

1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. b. Mengetahui efektifitas implementasi UU WDP di era otonomi daerah. c. Merekomendasikan kebijakan yang dapat mendukung terciptanya tertib wajib daftar perusahaan Metodologi Penelitian Analisis yang digunakan dalam melihat hubungan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan peraturan perundang-undangan

terkait

lainnya

bersifat descriptive

evaluative

dengan

menggunakan dasar analisis ketentuan hukum normatif. Dalam melakukan analisis efektifitas implementasi UU WDP di era otonomi daerah digunakan metode analisis Regulatory Impact Assessment (RIA). RIA ini merupakan suatu alat evaluasi kebijakan dan sebuah metode yang bertujuan menilai secara sistematis pengaruh negatif dan positif regulasi yang sedang diusulkan ataupun yang sedang berjalan. RIA juga berfungsi sebagai alat pengambilan keputusan, karena didalam RIA itu sendiri terdapat suatu metode: a) yang secara sistematis dan konsisten mengkaji pengaruh yang ditimbulkan oleh tindakan pemerintah, dan b) mengkomunikasikan informasi kepada para pengambil keputusan. Hubungan WDP Dengan Perundangan Lainnya serta Permasalahannya Antara undang-undang WDP dengan UU PT ternyata salah satu pasalnya memiliki

kontradiktif normatif sehingga menimbulkan masalah. Salah satu

contohnya kedua undang-undang tersebut memiliki pengaturan yang tidak sama dimana dalam UU WDP diatur mengenai sanksi dengan ancaman melakukan suatu tindak pidana kejahatan atau pelanggaran apabila tidak mengikuti ketentuan UU WDP, sedangkan dalam UU PT baru tidak diatur tentang adanya sanksi. Selain itu, dalam UU PT baru disebutkan pengajuan permohonan pendirian PT dan penyampaian perubahan anggaran dasar telah dilakukan secara online melalui sistem yang dikenal Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). SABH berada di bawah kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Berkaitan dengan hal tersebut,


ii

maka apakah perusahaan perlu mendaftarkan perusahaannya dalam rangka WDP apabila telah didaftaran di Kementerian Hukum dan HAM, hal ini perlu persamaan persepti semua pihak. Disisi lain, implementasi WDP juga masih memiliki berbagai permasalahan, dan dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) pokok permasalahan yaitu : 1) Implementasi sistem jaringan komputerisasi dan Program aplikasi WDP yang disediakan oleh Kementerian Perdagangan saat ini belum optimal karena : a. Tidak mampu mengelola nomor penerbitan TDP secara otomatis, b. Tidak terintegrasi antar level organisasi pengelola data WDP, c. Tidak memiliki kemampuan untuk memvalidasi keakuratan data secara otomatis dan d. Tidak memiliki kemampuan untuk mengintegrasi dengan sistem yang dibangun oleh PTSP. 2) UU WDP secara hukum telah mengalami distorsi dari peraturan perundangundangan lainnya sehingga mengubah pemahaman hukum terutama tentang kewajiban untuk melakukan WDP khususnya PT.

Dasar hukum mengenai

Lembaga/institusi tempat mendaftar dan tanggung jawab dari lembaga pengelola data WDP (pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah Kota/kabupaten dan Kantor Pendaftaran Perusahaan) juga telah mengalami distorsi sehingga tidak tegas menunjukkan tanggung jawabnya. 3) Kurangnya kemampuan dan jumlah Sumber Daya Manusia pengelola WDP terutama di bidang pendaftaran, pengelola data base, pengolah data, penganalisa data dan PPNS-WDP. Pada tahap berikutnya tim memutuskan untuk menyelesaikan permasalahan difokuskan pada implementasi sistem jaringan komputerisasi dan program aplikasi WDP yang disediakan oleh Kementerian Perdagangan saat ini belum optimal karena permasalahan tersebut dianggap paling dominan dibandingkan masalah lainnya. Oleh karena itu kebijakan untuk pembenahan data perusahaan terkait WDP dilakukan melalui membangun jaringan komputerisasi dan program aplikasi WDP yang mampu menghasilkan data valid, akurat dan mudah pengoperasiannya di semua tingkat organisasi pengelola WDP (pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota/kabupaten, KPP/Dinas/PTSP). Langkah

selanjutnya

dilakukan

identifikasi

beberapa

opsi

untuk

menyelesaikan masalah tersebut dan screening untuk mendapatkan opsi-opsi yang paling super. Melalui analisis biaya manfaat terhadap opsi-opsi yang dianggap


iii

paling super, diperoleh opsi yang dianggap paling tepat dalam menyelesaikan permasalahan terkait implementasi jaringan adalah dengan menggunakan opsi memaksimalkan penggunaan jaringan komputerisasi dan program aplikasi WDP yang ada (perbaikan dari yang ada). Pemilihan menggunakan opsi tersebut karena memiliki keunggulannya dibandingkan opsi lainnya antara lain biayanya relatif tidak terlalu besar dibandingkan dengan opsi-opsi lainnya namun manfaatnya relatif sama dengan opsi unggulan lainnya. Manfaat dari memaksimalkan penggunaan jaringan komputerisasi dan program aplikasi WDP yang ada antara lain : a) data TDP dari daerah disampaikan secara rinci, b) Pemerintah memiliki peta lembaga usaha sehingga pengambilan kebijakan menjadi lebih tepat, c) Pelaku usaha mendapatkan gambaran pesaing maupun peluang untuk berinvestasi, d) SDM di daerah menjdi lebih trampil karena adanya pelatihan. Biaya-biayanya antara lain : a) Pembelian sofware, b) Pelatihan SDM pengelolan Sofware di daerah dan Pusat, c) Biaya input di pusat dan daerah per tahun serta tim evaluasi. Rekomendasi Guna menyatukan pemahaman terhadap kewajiban pendaftaran perusahaan terkait dengan adanya materi yang kontradiktif antara UU WDP dengan UU PT, maka perlu dilakukan antara lain : 1.

Sosialisasi terhadap pelaku usaha tentang pentingnya pendaftaran perusahaan perlu terus dilakukan. Hal ini perlu dilakukan untuk menyadarkan pelaku usaha yang belum patuh terhadap UU WDP.

2.

Koordinasi antar kementerian yang terkait dengan pendaftaran perusahaan (Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan HAM, Pemda) perlu diintensifkan.

3.

Implementasi sistem jaringan komputerisasi dan program aplikasi WDP dapat dilakukan pemerintah dengan cara antara lain : a) Pemerintah pusat mendata kembali daerah-daerah yang mengirimkan maupun yang tidak mengirimkan data TDP terbaru baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy. Pendataan tersebut untuk mengatur strategi solusi bagi daerah yang mengirim maupun tidak, setelah itu diidentifikasi penyebabnya. b) Mengadakan pelatihan serta pendampingan petugas pengelola WDP di daerah.

Dengan

memodifikasi

aplikasi

WDP

yang


ada

sehingga

iv

mempermudah petugas daerah dalam menginput data, maka diperlukan pelatihan bagi petugas di daerah. c)

Melakukan pendekatan kepada para pimpinan daerah dalam mengefektifan pengelolaan WDP di daerah. Pendekatan kepada pemimpin di daerah sangat diperlukan karena komitmen pimpinan daerah terhadap pendataan akan berdampak pada kelancaran program WDP.

d)

Melakukan koordinasi dan sosialisasi secara kontinyu dengan pengguna dan pengelola WDP di daerah. Kegiatan ini perlu dilakukan karena sering terjadi perpindahan petugas di daerah.

e)

Mengadakan

evaluasi

secara

berkala

kepada

lembaga

yang

bertanggungjawab dalam mengelola WDP. Evaluasi sangat diperlukan untuk melakukan perbaikan terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul.


v

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat serta hidayahNya, laporan “ANALISIS PELAKSANAAN WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DI ERA OTONOMI DAERAH” dapat diselesaikan. Kegiatan ini dilatarbelakangi perkembangan WDP dari tahun ketahun mengalami penurunan. Perusahaan yang melakukan wajib daftar perusahaan dari tahun 2006 sampai dengan 2010 masing-masing sebesar 104.380, 91.753, 16.342, 7.651 dan 6.679. Akumulasi perusahaan yang mendaftar dari tahun 1985 sampai dengan bulan Desember 2012 yang tercatat di database Kementerian Perdagangan sebanyak 1.693.292 perusahaan. Diberlakukannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan yang bertujuan mencatat informasi perusahaan secara benar sebagai

informasi

resmi

sehingga

dapat

digunakan

semua

pihak

yang

berkepentingan baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Informasi tersebut bagi pemerintah dapat dijadikan bahan masukan dalam rangka merumuskan kebijakan yang mengarah kepada iklim usaha yang kondusif. Bagi swasta informasi tersebut dapat digunakan untuk melihat prospek bisnis, investasi maupun potensi pesaing. Dalam kenyataannya informasi tentang perusahaan khususnya diera otonomi daerah semakin merosot, hal ini teridentifikasi antara lain

dari jumlah

perusahaan yang melakukan pendaftaran semakin menurun. Kegiatan ini diselenggarakan secara swakelola oleh Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, dengan tim peneliti terdiri dari Riffa Utama sebagai koordinator dan anggotanya terdiri dari Achmad Sigit Santoso, Nasrun, Citra Indah Yuliana serta dibantu oleh tenaga ahli Ari Wahyudi. Disadari bahwa laporan ini masih terdapat berbagai kekurangan, maka kami mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Dalam kesempatan ini tim mengucapkan terima kasih terhadap berbagai pihak yang telah membantu terselesainya laporan ini. Sebagai akhir kata semoga hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi pemimpin dalam merumuskan kebijakan di bidang perdagangan khususnya dalam pendataan pelaku usaha di Indonesia.

Jakarta,

April 2013

Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri


vi

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................................ i KATA PENGANTAR ....................................................................................................vi DAFTAR ISI................................................................................................................. vii DAFTAR TABEL ..........................................................................................................ix DAFTAR GAMBAR ...................................................................................................... x BAB I PENDAHULUAN............................................................................................... 1 1.1. Latar Belakang Masalah ......................................................................... 1 1.2. Tujuan Penelitian .................................................................................... 3 1.3. Output Penelitian .................................................................................... 4 1.4. Outcome Penelitian ................................................................................ 4 1.5. Pengelolaan Penelitian ........................................................................... 4 1.6. Organisasi Peneliti .................................................................................. 4 1.7. Sistematika Laporan ............................................................................... 5 1.8. Jadwal Penelitian .................................................................................... 6 BAB II TINJAUAN PUSTAKA ...................................................................................... 7 2.1. Dasar Hukum Wajib Daftar Perusahaan ................................................ 7 2.1.1. Ketentuan Wajib Daftar Perusahaan .......................................... 7 2.1.2. Tujuan dan Sifat Wajib Daftar Perusahaan ................................ 8 2.1.3. Cara, Tempat dan Waktu Pendaftaran ....................................... 8 2.1.4. Penyelenggaraan Daftar Perusahaan. ....................................... 9 2.1.5. Bukti Daftar Perusahaan. ............................................................ 9 2.2. Regulatory Impact Assessment (RIA) .................................................... 9 2.2.1. Definisi Regulatory Impact Assessment (RIA) ........................... 9 2.2.2. Metode RIA sebagai Panduan Proses Evaluasi Kebijakan ..... 10 2.2.3. Metode RIA Sebagai Alat Untuk Menghasilkan Kebijakan Tata Kelola Dan Pembangunan Yang Lebih Baik ........................................ 12 2.2.4. Metode RIA sebagai Logika Berfikir Pengambil Kebijakan ...... 12 2.3. Hasil Penelitian Sebelumnya ................................................................ 13 2.3.1. Naskah

Akademik

Rancangan

Undang-Undang

Tentang

Pendaftaran Perusahaan...................................................................... 13 2.3.2. Regulatory Impact Analysis Terhadap Rancangan UndangUndang Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi ................ 14


vii

BAB III Metodologi Penelitian .................................................................................... 16 3.1. Kerangka Pemikiran ............................................................................. 17 3.2. Metoda Analisis Data ............................................................................ 18 3.2.1. Analisis

Ketentuan

Hukum

Normatif

Dengan

Realitas

Implementasi......................................................................................... 18 3.2.2. Regulatory Impact Assessment ................................................ 20 3.3. Jenis data, sumber data dan metoda pengumpulan data.................... 22 3.3.1. Jenis data, sumber data............................................................ 22 3.3.2. Metode pengumpulan data ....................................................... 22 3.3.3. Metode pengolahan data .......................................................... 24 3.4. Teknik Penarikan Sampel ..................................................................... 26 BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL ANALISIS ....................................................... 27 4.1. Hubungan UU WDP dengan Peraturan Perundang-undang terkait lainnya ............................................................................................................ 27 4.1.1. Dasar Hukum Wajib Daftar Perusahaan .................................. 27 4.1.2. Otonomi Daerah dalam Perspektif Sendi-Sendi Pemerintahan di Indonesia ........................................................................................... 48 4.1.3. Indonesia Adalah Negara Berdasarkan Asaz Hukum .............. 56 4.1.4. Keberadaan UU WDP Pasca Berlakunya UU PT .................... 63 4.1.5. Keberlakukan UU WDP setelah otonomi daerah ..................... 72 4.2. Efektifitas Implementasi UU WDP di Era Otonomi Daerah ................ 79 4.2.1. Identifikasi Masalah .................................................................. 79 4.2.2. Identifikasi Tujuan kebijakan..................................................... 84 4.2.3. Identifikasi alternatif penyelesaian masalah ............................. 84 4.2.4. Analisis Manfaat dan Biaya (soft cost-benefit analysis) ........... 87 4.2.5. Penentuan Opsi Terbaik ........................................................... 91 4.2.6. Konsultasi. ................................................................................. 92 4.2.7. Perumusan Strategi Implementasi Kebijakan .......................... 92 BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ........................................................... 94 5.1. Kesimpulan ........................................................................................... 94 5.2. REKOMENDASI ................................................................................... 96 DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................... 98


viii

DAFTAR TABEL

hal Tabel 3.1.

Tujuan dan Alat Analisis ………………………………………..

Tabel 3.2.

Inventarisasi masalah UU WDP menggunakan ketentuan

20

hukum normatif dengan realitas implementasi (era otonomi daerah) ………………………………………………………….

22

Tabel 3.3.

Jenis data dan Sumber data……………………………………

24

Tabel 3.4.

Jumlah Responden……………………………………………..

27

Tabel 4.1.

Berbagai Alternatif Solusi Tindakan…………………………...

85

Tabel 4.2.

Screening Terhadap Alternatif Tindakan……………………..

87

Tabel 4.3.

Biaya manfaat menggunakan jaringan komputerisasi dan program aplikasi WDP yang ada (do nothing)………………..

Tabel 4.4.

89

Biaya manfaat memaksimalkan jaringan komputerisasi dan program aplikasi WDP yang ada -perbaikan yang ada (Alternatif 2)……………………………………………………..

Tabel 4.5.

91

Membangun jaringan komputerisasi dan program aplikasi WDP yang baru -membangun baru (alternatif 3)…………….


92

ix

DAFTAR GAMBAR

hal Gambar 3.1.

Tahapan-tahapan dalam Proses Penelitian………………..

18

Gambar 3.2.

Kerangka Pemikiran………………………………………….

19

Gambar 3.3.

Metoda pengolahan DataTeknik Penarikan Sampel………

25

Gambar 4.1.

Hirarkhi Persamaan Undang-undang……………………….

65

Gambar 4.2

Pengetahuan

Pelaku

Usaha

Terkait

Wajib

Daftar

Perusahaan…………………………………………………… Gambar 4.3

Pelaku

usaha

yang

telah

melakukan

tanda

89

daftar

perusahaan (kelompok persekutuan perdata, firma, CV, PT, Koperasi dan Yayasan)………………………………….. Gambar 4.4

Pelaku

usaha

yang

telah

melakukan

tanda

daftar

perusahaan (perusahaan perseorangan)……………………


90

91

x

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Masalah Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan tolok ukur bagi pemerintah

dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa. Salah satu cara dalam mendatangkan devisa negara guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah melalui pengembangan dan peningkatan investasi dalam negeri, yaitu dengan mendatangkan investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Dengan begitu akan tercipta lowongan-lowongan pekerjaan baru bagi masyarakat. Oleh karena itu penciptaan iklim investasi yang kondusif sangat diperlukan, yang bukan hanya untuk menarik minat investor baru, tetapi juga dalam rangka membangun industri yang berdaya saing tinggi untuk meningkatkan produksi barang dalam pemenuhan konsumsi, bukan hanya terbatas untuk konsumsi domestik melainkan juga diperuntukan dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk dalam perdagangan dunia. Pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh lembaga usaha perdagangan menjadi sebuah keharusan bagi pemerintah, yaitu dalam rangka menciptakan tertib dan optimalisasi iklim usaha di Indonesia. Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah adalah melalui pemberlakuan kebijakan Wajib Daftar Perusahaan (WDP) kepada setiap perusahaan yang berdiri dan beroperasi di Indonesia. Pemerintah berharap dengan diberlakukannya kebijakan WDP ini akan memberikan dampak yang positif, karena Daftar Perusahaan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari setiap kegiatan usaha sehingga dapat lebih menjamin perkembangan dan kepastian berusaha bagi dunia usaha. Selain itu, pemberlakuan WDP juga akan memudahkan pemerintah dapat mengikuti secara seksama keadaan dan perkembangan sebenarnya dari dunia usaha di wilayah Negara Republik Indonesia secara menyeluruh, termasuk tentang perusahaan asing. Informasi yang menyeluruh tersebut berguna untuk menyusun dan menetapkan kebijakan di bidang ekonomi. Bagi dunia usaha Daftar Perusahaan penting untuk melindungi perusahaan yang dijalankan secara jujur (te goeder trouw) dari praktek-praktek usaha yang tidak jujur (persaingan curang, penyelundupan dan lain sebagainya). Tidak hanya itu, melalui penerapan WDP maka akan diperoleh informasi tentang perusahaanperusahaan yang secara resmi telah mendaftarkan dan terdaftar dalam register


1

Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Mengingat perusahaan adalah alat bagi para pelaku usaha dalam bidang ekonomi untuk memperoleh keuntungan yang sebesarbesarnya, sehingga melalui proses evaluasi register dapat diketahui perusahaanperusahaan yang masih aktif dalam melakukan kegiatan usahanya dan juga yang sudah tidak aktif. Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (WDP) yang salah satu tujuannya adalah untuk lebih menertibkan administrasi pendaftaran perusahaan. Adapun isi UU WDP mewajibkan kepada seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah Republik Indonesia untuk mendaftarkan perusahaannya. Proses pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran yang telah ditetapkan oleh Menteri pada kantor tempat pendaftaran perusahaan dan diserahkan di tempat kedudukan kantor perusahaan, setiap kantor cabang, kantor pembantu perusahaan/kantor anak perusahaan, kantor agen dan perwakilan perusahaan yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian. Tempat yang dimaksud dalam UU WDP tersebut diatas adalah sebelum adanya UndangUndang RI No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 32/2004) dikenal dengan nama Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Propinsi. Dalam melakukan penyesuaian UU WDP terhadap UU No. 32/2004, pemerintah

melengkapinya dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik

Indonesia No. 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan, dan beberapa kebijakan kebijakan yang berkaitan dengan WDP lainnya, diantaranya Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Dengan adanya kebijakan tersebut setiap perusahaan yang ada di Indonesia diwajibkan untuk mendaftarkan perusahaannya ke instansi pemerintah, yaitu dalam hal ini melalui Kantor Pendaftaran Perusahaan yang ada di Kabupaten/Kota/Kotamadya dan seluruh Kantor Dinas/Suku Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang Perdagangan atau Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (PTPSD). WDP dapat dijadikan sumber informasi bagi pemerintah dalam membina dunia usaha di dalam negeri, bahkan informasi ini diharapkan juga dapat mempermudah dunia usaha dalam menemukan mitra bisnis di seluruh Indonesia. selain itu pelaksanaan pendaftaraan perusahaan juga berguna sebagai pendorong peningkatan investasi di dalam negeri.


2

Setelah berjalannya UU RI No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Bina Usaha Perdagangan merasakan perkembangan WDP dari tahun ketahun mengalami penurunan sebesar 97.701 perusahaan dari tahun 2006 ke tahun 2010. Perusahaan yang melakukan wajib daftar perusahaan dari tahun 2006 sampai dengan 2010 masing-masing sebesar 104.380, 91.753, 16.342, 7.651 dan 6.679. Akumulasi perusahaan yang mendaftar dari tahun 1985 sampai dengan bulan Desember 2012 yang tercatat di database Kementerian Perdagangan sebanyak 1.693.292 perusahaan. Kondisi ini menjadi permasalahan dalam program pemerintah yang ingin mengembangkan dan meningkatkan investasi di dalam negeri dan transparansi publik. Beberapa dugaan yang menyebabkan penurunan tingkat pelaksanaan WDP adalah karena kurang tegasnya sanksi yang dikenakan kepada perusahaan yang tidak melakukan WDP, mahalnya biaya pengurusan dan lamanya waktu pengurusan WDP. Berpijak pada konteks di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yang akan diangkat dalam analisis ini, yaitu:

a. Bagaimana hubungan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan peraturan perundangundangan terkait lainnya. b. Bagaimana efektifitas implementasi UU WDP di era otonomi daerah. c. Kebijakan yang dapat mendukung terciptanya tertib wajib daftar perusahaan. 1.2.

Tujuan Penelitian a. Mengetahui hubungan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. b. Mengetahui efektifitas implementasi UU WDP di era otonomi daerah. c. Merekomendasikan kebijakan yang dapat mendukung terciptanya tertib wajib daftar perusahaan


3

1.3.

Output Penelitian a. Peta hubungan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan peraturan perundangundangan terkait lainnya. b. Efektifitas implementasi UU WDP di era otonomi daerah c. Rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung terciptanya tertib wajib daftar perusahaan

1.4.

Outcome Penelitian Melalui Analisis ini diharapkan akan terciptanya tertib wajib daftar

perusahaan mulai dari pemerintah kota/kabupaten ke pemerintah propinsi hingga ke pemerintah pusat. 1.5.

Pengelolaan Penelitian Penelitian dilakukan secara swakelola oleh pegawai pada Pusat Kebijakan

Perdagangan Dalam Negeri, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan dan akan diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) bulan. 1.6.

Organisasi Peneliti

Adapun nama-nama anggota tim yang terlibat :

1.

Koordinator

: Riffa Utama

2.

Peneliti Madya

: Citra Indah Yuliana

3.

Peneliti Pertama

: Achmad Sigit Santoso

4.

Pembantu Peneliti

: Firman Mutakin

5

Pembantu Peneliti

: Nasrun

6.

Tenaga Ahli

: Ari Wahyudi


4

1.7.

Sistematika Laporan Laporan analisis ini terbagi menjadi 6 (enam) bab yaitu :

Bab

I

: Mendeskripsikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan analisis, ruang lingkup penelitian, output laporan serta metoda analisis yang digunakan

Bab II

: Menelaah dasar hukum tentang Wajib Daftar Perusahaan (WDP) dan konsep alat analisisnya Regulatory Impact Assesment (RIA) serta hasil penelitian sebelumnya terkait Wajib Daftar Perusahaan dan RIA

Bab III

: Mendeskripsikan kerangka pemikiran, metoda pengumpulan data, alat analisis dan jadwal analisis.

Bab IV

:

Menganalisis hubungan UU WDP dengan Peraturan perundang-undangan terkait lainya, menganalisis efektifitas implementasi UU WDP di era otonomi daerah

Bab V

:

Merumuskan Kesimpulan dan rekomendasi kebijakan


5

1.8.

Jadwal Penelitian

Tahapan pelaksanaan kegiatan disusun sebagai berikut:

Bulan Pebruari Uraian

Bulan Maret

Bulan April

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Penyusunan Rencana Operasional Penelitian (ROP) Penyempurnaan Rencana Operasional Penelitian (ROP) Pengumpulan Data Sekunder Pengumpulan Data Primer Diskusi Terbatas I Diskusi Terbatas II Penulisan Laporan Akhir Penulisan Memo Kebijakan


6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1.

Dasar Hukum Wajib Daftar Perusahaan

2.1.1. Ketentuan Wajib Daftar Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan. Daftar perusahaan yang dimaksud adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan UU WDP dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. Perusahaan yang dimaksud dalam

wajb daftar perusahaan

adalah setiap

bentuk usaha

yang

menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan.dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Daftar Perusahaan penting untuk pemerintah guna melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan dan menciptakan iklim dunia usaha yang sehat, karena daftar perusahaan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari setiap kegiatan usaha sehingga dapat lebih menjamin perkembangan dan kepastian berusaha bagi dunia usaha. Adapun daftar perusahaan yang dimaksud adalah informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan yang memuat identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia. Perusahaan yang wajib didaftar dalam daftar perusahaan adalah setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah

Negara

Republik

Indonesia

menurut

ketentuan

peraturan

perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan serta agen dan perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian. Bentuk perusahaan yang dimaksud adalah badan hukum (PT, CV, koperasi),


7

persekutuan, perorangan dan bentuk perusahaan lainya. Dikecualikan dari wajib daftar ialah : 1) Setiap Perusahaan Negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40) jo. Indische Bedrijvenwet (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 419) sebagaimana telah diubah dan ditambah; 2) Setiap Perusahaan Kecil Perorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusahanya sendiri atau dengan mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri yang terdekat serta tidak memerlukan izin usaha dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan. 2.1.2. Tujuan dan Sifat Wajib Daftar Perusahaan Daftar Perusahaan bertujuan mencatat data keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha. Sifat Daftar Perusahaan adalah terbuka untuk semua pihak dimana setiap pihak yang berkepentingan berhak memperoleh keterangan yang diperlukan dengan cara mendapatkan salinan atau petikan resmi dari keterangan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dari kantor pendaftaran perusahaan setelah memenuhi biaya administrasi yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab terhadap Wajib Daftar Perusahaan dalam hal ini menteri dalam bidang perdagangan 2.1.3. Cara, Tempat dan Waktu Pendaftaran Pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran yang ditetapkan oleh menteri dalam bidang perdagangan pada kantor tempat pendaftaran perusahaan. Pendaftaran dilakukan di tempat kedudukan kantor perusahaan, kantor cabang, kantor pembantu perusahaan, kantor anak perusahaan, kantor agen dan perwakilan perusahaan yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian. Pendaftaran wajib dilakukan


8

dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya. 2.1.4.

Penyelenggaraan Daftar Perusahaan. Penanggungjawab

penyelenggaraan

daftar

perusahaan

adalah

menteri di bidang perdagangan. Tempat kedudukan dan susunan kantor pendaftaran perusahaan serta tatacara penyelenggaraan daftar perusahaan ditetapkan oleh menteri perdagangan. 2.1.5. Bukti Daftar Perusahaan. Kepada Perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya dalam Daftar Perusahaan diberikan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal dikeluarkannya dan yang wajib diperbaharui sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berlakunya berakhir 2.2.

Regulatory Impact Assessment (RIA)

2.2.1. Definisi Regulatory Impact Assessment (RIA) Regulatory Impact Analysis (RIA)1 sering juga di sebut sebagai Regulatory Impact Assesment adalah sebuah alat analisa kebijakan untuk membantu pemerintah dalam mengevaluasi suatu kebijakan dan menilai dampak

dari

kebijakan.

RIA

merupakan

proses

analisis

dan

pengkomunikasian secara sistematik terhadap kebijakan, baik kebijakan baru maupun kebijakan yang sudah ada. Berdasarkan Rekomendasi Council of the OEDC on Improving The Quality of Government Regulasi tahun 1995, Peranan RIA memastikan secara sistematis terpilihnya kebijakan yang paling efisien dan efektif. RIA merupakan alat evaluasi kebijakan yang bertujuan menilai secara sistematis pengaruh negatif dan positif regulasi yang sedangan diusulkan ataupun yang sedang berjalan.

1

Berdasarkan kajian ringkas Biro Hukum Kementerian PPN/BAPPENAS dalam Pengembangan dan Implementasi Metode Regulatory Impact Analysis untuk menilai kebijakan (peraturan dan Non Peraturan) di Kementerian PPN/BAPPENAS, Juli 2011


9

Kebutuhan RIA muncul dari fakta regulasi yang sulit untuk diramalkan dampaknya. RIA juga membutuhkan studi yang rinci dan konsultasi dengan pihak-pihak

yang

terkait.

RIA

melalui

pendekatan

ekonomi

dapat

menyelesaikan masalah peraturan dengan menekan risiko biaya tinggi terhadap peraturan yang dihasilkan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Dari perspektif ini, tujuan utama dari RIA adalah untuk memastikan bahwa peraturan dihasilkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat , dimana keuntungan akan melebihi biaya. 2.2.2. Metode RIA sebagai Panduan Proses Evaluasi Kebijakan Sebagai sebuah proses, Metode RIA terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut: a. Identifikasi dan analisis masalah. Langkah ini dilakukan agar semua pihak, khususnya pengambil kebijakan, dapat melihat dengan jelas masalah apa sebenarnya yang dihadapi dan hendak dipecahkan dengan kebijakan tersebut. Pada tahap ini, sangat penting untuk membedakan antara masalah (problem) dengan gejala (symptom), karena yang hendak dipecahkan adalah masalah, bukan gejalanya. b. Penetapan tujuan. Setelah masalah teridentifikasi, selanjutnya perlu ditetapkan apa sebenarnya tujuan kebijakan yang hendak diambil. Tujuan ini menjadi satu komponen yang sangat penting, karena ketika suatu saat dilakukan penilaian terhadap efektivitas sebuah kebijakan, maka yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah apakah tujuan kebijakan tersebut tercapai ataukah tidak. c. Pengembangan

berbagai

pilihan/alternatif

kebijakan

untuk

mencapai tujuan. Setelah masalah yang hendak dipecahkan dan tujuan kebijakan sudah jelas, langkah berikutnya adalah melihat pilihan apa saja yang ada atau bisa diambil untuk memecahkan masalah tersebut. Dalam metode RIA, pilihan atau alternatif pertama adalah “do nothing” atau tidak melakukan apa-apa, yang pada tahap berikutnya akan dianggap sebagai kondisi awal (baseline) untuk dibandingkan dengan berbagai opsi/pilihan yang ada. Pada tahap ini, penting untuk melibatkan stakeholders dari berbagai latar belakang dan kepentingan guna mendapatkan gambaran seluas-luasnya tentang opsi/pilihan apa saja yang tersedia.


10

d. Penilaian terhadap pilihan alternatif kebijakan, baik dari sisi legalitas maupun biaya (cost) dan manfaat (benefit)-nya. Setelah berbagai opsi/pilihan

untuk memecahkan masalah

teridentifikasi,

langkah berikutnya adalah melakukan seleksi terhadap berbagai pilihan tersebut. Proses seleksi diawali dengan penilaian dari aspek legalitas, karena setiap opsi/pilihan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk pilihan-pilihan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilakukan analisis terhadap biaya (cost) dan manfaat (benefit) pada masing-masing pilihan. Secara sederhana, “biaya” adalah hal-hal negatif atau merugikan suatu pihak jika pilihan tersebut diambil, sedangkan “manfaat” adalah hal-hal positif atau menguntungkan suatu pihak. Biaya atau manfaat dalam hal ini tidak selalu diartikan “uang”. Oleh karena itu, dalam konteks identifikasi biaya dan manfaat sebuah kebijakan, perlu dilakukan identifikasi tentang siapa saja yang terkena dampak dan siapa saja yang mendapatkan manfaat akibat adanya suatu pilihan kebijakan (termasuk kalau kebijakan yang diambil adalah tidak melakukan apaapa atau do nothing). e. Pemilihan kebijakan terbaik. Analisis Biaya-Manfaat kemudian dijadikan dasar untuk mengambil keputusan tentang opsi/pilihan apa yang akan diambil. Opsi/pilihan yang diambil adalah yang mempunyai manfaat bersih (net benefit), yaitu jumlah semua manfaat dikurangi dengan jumlah semua biaya, terbesar. f.

Penyusunan strategi implementasi. Langkah ini diambil berdasarkan kesadaran bahwa sebuah kebijakan tidak bisa berjalan secara otomatis setelah kebijakan tersebut ditetapkan atau diambil. Dengan demikian, pemerintah dan pihak lain yang terkait tidak hanya tahu mengenai apa yang akan dilakukan, tetapi juga bagaimana akan melakukannya.

g. Partisipasi masyarakat di semua proses. Semua tahapan tersebut di atas harus dilakukan dengan melibatkan berbagai komponen yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan kebijakan yang disusun. Komponen masyarakat yang mutlak harus didengar suaranya adalah mereka yang akan menerima dampak adanya kebijakan tersebut (key stakeholder).


11

2.2.3. Metode RIA Sebagai Alat Untuk Menghasilkan Kebijakan Tata Kelola Dan Pembangunan Yang Lebih Baik Metode RIA dapat diposisikan sebagai alat untuk menghasilkan kebijakan, tata kelola dan pembangunan yang lebih baik. Dalam penerapan metoda RIA ada 2 faktor utama yang dianggap mampu memenuhi harapan tersebut, yaitu: (1) adanya partisipasi masyarakat dapat meningkatkan transparansi, kepercayaan masyarakat dan mengurangi risiko sebuah kebijakan, serta (2) menemukan opsi/pilihan yang paling efektif dan efesien sehingga dapat mengurangi biaya implementasi bagi pemerintah dan biaya transaksi bagi masyarakat. Secara lebih spesifik, metode RIA merupakan alat untuk mencapai standar internasional untuk kebijakan berkualitas sebagaimana tercantum dalam OECD checklist 2 sebagai berikut: a. Apakah masalah didefinisikan dengan baik? b. Apakah keterlibatan pemerintah memang diperlukan? c. Apakah

regulasi

merupakan

bentuk

terbaik

dari

keterlibatan

pemerintah? d. Apakah regulasi memiliki dasar hukum? e. Seberapa jauh keterlibatan pemerintah diperlukan? f.

Apakah manfaat lebih besar daripada biayanya?

g. Apakah ada transparansi distribusi dampak? h. Apakah regulasi jelas, konsisten, komprehensif dan mudah diakses? i.

Apakah semua pihak terkait punya kesempatan untuk mengemukakan pandangannya?

j.

Bagaimana pelaksanaan regulasi tersebut?

2.2.4. Metode RIA sebagai Logika Berfikir Pengambil Kebijakan Metode RIA dapat digunakan oleh pengambil kebijakan untuk berfikir logis, mulai dari identifikasi masalah, identifikasi pilihan untuk memecahkan masalah, serta memilih satu kebijakan berdasarkan analisis terhadap semua pilihan. Metode RIA mendorong pengambil kebijakan untuk berfikir terbuka dengan menerima masukan dari berbagai komponen yang terkait dengan kebijakan yang hendak diambil.

2

OECD Recommendation on Improving the Quality of Government Regulation (1995)


12

2.3.

Hasil Penelitian Sebelumnya

2.3.1. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pendaftaran Perusahaan. Kesimpulan dari naskah akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pendaftaran Perusahaan yang disusun oleh Direktorat Bina Usaha Perdagangan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

pada tahun 2012 adalah Daftar

Perusahaan sebagai sumber informasi resmi perusahaan dibutuhkan bagi semua pihak yang berkepentingan, tidak hanya bagi pemerintah, tetapi juga bagi pelaku usaha. Daftar Perusahaan menjadi instrumen penting bagi pelaku usaha dalam merencanakan dan melakukan kegiatan usaha sebagai bentuk perlindungan pelaku usaha yang jujur dan terbuka. Daftar Perusahaan menjadi instrumen penting bagi pemerintah dalam rangka pembimbingan, pembinaan, pengarahan, dan pengawasan dunia usaha, serta penciptaan iklim usaha yang sehat dan tertib. Seiring perkembangan zaman, pengaturan dan pelaksanaan pendaftaran perusahaan sebagaimana diatur dalam UU WDP perlu dikaji ulang untuk disesuaikan dengan perkembangan

terutama

sejak

diterbitkannya

peraturan

perundang-

undangan di bidang lainnya seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual (seperti Merek, Paten, Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang) Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Undang-Undang Pemerintahan Daerah sehubungan dengan otonomi daerah. Hal yang perlu dikaji ulang adalah : a. Pengaturan UU WDP sehubungan dengan pihak yang wajib melakukan pendaftaran perusahaan, b. Substansi informasi perusahaan yang perlu disampaikan oleh suatu perusahaan dalam Daftar Perusahaan, c. Pengecualian pendaftaran perusahaan serta pelaksanaan pendaftaran perusahaan,


13

Untuk mengatasi permasalahan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat, UU WDP perlu disesuaikan. Beberapa hal yang harus disesuaikan, yaitu pengecualian daftar perusahaan, klasifikasi perusahaan, jangka waktu pendaftaran perusahaan, hal-hal yang wajib didaftrakan, pendaftaran perusahaan bentuk lain, penyelenggaraan daftar perusahaan, perubahan dan penghapusan data dalam daftar perusahaan, perselisihan dan penyelesaian, biaya pendaftaran perusahaan, dan sanksi dan ketentuan pidana. 2.3.2. Regulatory Impact Analysis Terhadap Rancangan Undang-Undang Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi Berdasarkan hasil kajian dan analisa regulasi pengaturan terhadap penyelenggaraan TIK dalam era konvergensi sesuai RUU konvergensi TIK menggunakan Regulatory Impact Analysis (RIA) yang dilakukan oleh Wawan Ridwan dan Iwan Krisnadi dari Magister Teknik Elektro, Universitas Mercu Buana, dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil dari keseluruhan studi penelitian, yaitu: a. Proses analisa yang dilakukan terhadap Regulasi RUU Konvergensi TIK ini, dengan fokus pada fungsi pengaturan terhadap penyelenggaran TIK sesuai yang termaktub dalam RUU Konvergensi TIK Indonesia, yang meliputi: 1) perizinan penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi 2) pengaturan spektrum frekuensi radio 3) penomoran 4) standar kinerja operasi 5) standar kualitas layanan 6) biaya interkoneksi 7) kewajiban pelayanan umum 8) standar alat dan perangkat teknologi informasi dan komunikasi. b. Hasil analisa tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya Regulasi RUU Konvergensi TIK ini, akan menjadi harmonisasi dan menyatunya beberapa Undang-undang sebelumnya yang masih terpisah seperti : telekomunikasi, penyiaran, ITE dan keterbukaan informasi publik.


14

c. Selain itu, dengan perkembangan Konvergensi TIK dan Regulasi nya, tentu akan merubah tatanan kehidupan masyarakat indonesia terutama model bisnis atau struktur industri TIK yang tadinya terpisahpisah(vertikal)

akan

menyatu/konvergen

dan

dibedakan

secara

layer(horizontal), sesuai kategori layer konvergensi TIK, yaitu: 2) Penyelenggara Fasilitas Jaringan 3) Penyelenggara Layanan Jaringan 4) Penyedia Layanan Aplikasi 5) Penyedia Konten d. Berdasarkan

hasil

analisa

dengan

RIA,

dengan

metode

Risk

Assessment and Uncertainty Analysis, regulasi pengaturan terhadap penyelenggaraan TIK ini dapat di implementasikan di indonesia karena telah memiliki kepastian hukum(satu regulasi untuk TIK), penilaian cost dan benefit dengan rasio 1:1, namun peraturan/regulasi ini belum sepenuhnya diuji sensitivitas peraturannya karena masih berupa Rancangan Undang-Undang. Kedepannya jika sudah menjadi Undangundang bisa diuji kembali. e. Implementasi RIA sebaiknya dilakukan secara bertahap, berkelanjutan dan merata yang sesuai dengan karakteristik masyarakat dan industri TIK di indonesia.


15

BAB III Metodologi Penelitian

Metode Analisis Pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan

di Era Otonomi

Daerah bersifat deskriptif evaluatif dengan menggunakan analisis ketentuan hukum normatif dalam mengidentifikasi hubungan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan peraturan perundang-undangan terkait lainnya dan menggunakan metode analisis Regulatory Impact Assessment (RIA) dalam menganalisa efektifitas implementasi UU WDP di era otonomi daerah. Adapun tahapan dalam proses penelitian dapat dilihat pada gambar 3.1. Gambar 3.1. Tahapan dalam Proses Penelitian Eksplorasi penelitian

Data Sekunder

Survey Terdahulu

Studi Kasus

Naskah Akademik

Tujuan Penelitian

Hubungan UU WDP dengan Peraturan perudangan lainnya

Evaluasi Implementasi UU WDP di era otonomi Daerah

Kuisioner

Wawancara mendalam

Regulatory Impact Assesment FGD ke 1 di DKI FGD ke 2 di DKI

Analisis Data Interpretasi Hasil Analisis

LAPORAN


16

3.1.

Kerangka Pemikiran Dalam kerangka pemikiran analisis yang ditunjukkan gambar 3.2. dimana UU

WDP di analisis secara hukum normatif keberadaannya dibandingkan dengan peraturan perundangan-undangan lainnya seperti UU PT dan UU Otonomi daerah. Dalam implementasinya UU WDP pelaku usaha melakukan pendaftaran di KPP yang dapat berbentuk PTSP atau Dinas Perindag Kab/Kota, kemudian data pendaftaran perusahaan tersebut disampaikan ke dinas perindag provinsi dan kemudian ke kementerian perdagangan untuk menjadi data nasional. Maka dengan analisis ini dapat diketahuli efektifitas pelaksanaan wajib daftar perusahaan di era otonomi di daerah dengan menggunakan Regulatory Impact Assessment (RIA),

Gambar 3.2. Kerangka Pemikiran

UU WDP

HUBUNGAN

PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN LAINNYA

Aplikasi WDP dan Jarinagan komputer

SDM Pengelola Data

KPP

WDP

DATA

PTSP atau Dinas Perindag Kab/Kota DATA

Dinas Perindag Provinsi DATA

Kementerian Perdagangan

DATA PERUSAHAAN NASIONAL


17

3.2.

Metoda Analisis Data Analisis data merupakan bagian terpenting dalam analisis ini agar dapat

diperoleh informasi yang diinginkan. Analisa menggunakan dua alat analisis yang sesuai dengan tujuan kajian seperti disampaikan pada tabel 3.1. Tabel 3.1. Tujuan dan Alat Analisis No. 1.

Tujuan

Alat Analisis

Mengetahui hubungan Undang-

analisis ketentuan hukum normatif

Undang Republik Indonesia Nomor 3

dengan realitas implementasi

Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan peraturan perundang-undangan terkait lainnya 2.

Mengetahui efektifitas implementasi

Regulatory Impact Assessment

UU WDP di era otonomi daerah

3.2.1. Analisis Ketentuan Hukum Normatif Dengan Realitas Implementasi Dalam mengkaji hubungan UU WDP dengan Peraturan Perundangundangan terkait lainnya menggunakan analisis ketentuan hukum normatif dengan realitas implementasi dimana penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009). Tahapan pertama analisis hukum normatif adalah analisis yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan analisis terhadap masalah hukum. Tahapan kedua analisis hukum normatif adalah analisis yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban). Analisis yang

dilakukan bersifat deskriptif

yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap pelaksanaan UU WDP dengan dilakukan pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Di dalam metode analisi hukum normatif, terdapat 3 (tiga) macam bahan pustaka yang dipergunakan yaitu : 1) Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang–


18

undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan di dalam analisis: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang

Penyelenggaraan

Pendaftaran

Perusahaan,

Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah. 2) Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah hasil indepth interview yang dilakukan di daerah sampel. 3) Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier itu diartikan sebagai bahan hukum lainnya yang dianggap penting dan terkait dengan analisis

Analisis hukum normatif yang dilakukan lebih ditujukan kepada pendekatan undang-undang

(statute

approach)

dan

pendekatan

implementasi.

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undangundang dan regulasi yang bersangkut paut dengan wajib daftar perusahaan. Pendekatan implementasi dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap cara implementasi dari UU WDP di wilayah sampel.


19

Tabel 3.2. Inventarisasi masalah UU WDP menggunakan ketentuan hukum normatif dengan realitas implementasi (era otonomi daerah)

Isi Pasal-Pasal

Selaras/Tidak Dengan

Relevan/Tidak Dengan

Dalam UU WDP

Peraturan Perundang-

Berlakunya Otomoni

Undangan Yang Lain

Daerah

Pasal 1

Selaras/tidak ? Peraturan

Relevan/tidak

perundang-udangan apa? Pasal 2

.

.

Pasal 3

.

.

.

.

.

.

.

.

. dan seterusnya

dan seterusnya

dan seterusnya

Pasal 39

Selaras/tidak ? Peraturan

Relevan/Tidak

perundang-udangan apa?

Dari tabel inventarisasi masalah UU WDP menggunakan ketentuan hukum normatif dengan realitas implementasi (setelah berlakunya otonomi daerah) dihasilkan daftar masalah yang kemudian akan di verifikasi di daerah melalui indepth interview. Hasil verifikasi akan dijadikan salah satu dasar dalam melakukan perumusan masalah dalam analisis berikutnya menggunakan Regulatory Impact Assessment (RIA) 3.2.2. Regulatory Impact Assessment Untuk menjawab tujuan kedua yaitu mengetahui Efektifitas implementasi UU WDP di era otonomi daerah di gunakan Regulatory Impact Assessment (RIA) dengan penyederhanaan langkah. Berdasarkan Kajian Ringkas Pengembangan dan Implementasi Metode Regulatory Impact Assessment (RIA) untuk Menilai Kebijakan (Peraturan Dan Non Peraturan) di Kementerian Ppn/Bappenas Tahun 2011, Regulatory Impact Assessment sebagai sebuah logika berfikir tidak dapat diringkas, dalam arti alur berfikir


20

mulai identifikasi masalah, identifikasi opsi/pilihan, analisis terhadap semua opsi/pilihan hingga penetapan pilihan kebijakan tidak dapat dipotong atau dihilangkan beberapa komponennya. Namun Untuk mempersingkat waktu, dapat dilakukan penyederhanakan event-event yang diselenggarakan dalam proses implementasi metode RIA. Dalam pelaksanaan, beberapa tahapan dalam penerapan metode RIA dapat dilalui dalam satu event, sehingga jumlah komunikasi dengan stakeholder yang diselenggarakan tidak harus sebanyak jumlah tahapan dalam proses implementasi. Sesuai dengan literatur diatas dalam Analisis Pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan di Era Otonomi Daerah langkah 1) perumusan masalah, 2) Identifikasi tujuan kebijakan dan 3) identifikasi alternative penyelesaian masalah Langkah 4) analisis manfaat dan biaya langkah 6) penentuan opsi terbaik dan langkah 7) perumusan strategi implementasi kebijakan dilakukan dengan

secara

lengkap

namun

khusus

untuk

komunikasi

dengan

stakeholder untuknya langkah 1,2 dan 3 dilakukan penggabungan dalam satu event komunikasi dengan stakeholder dengan media FGD (FDG ke-1 yang dilakukan di DKI Jakarta). Langkah 4, 6 dan 7 dilakukan penggabungan dalam satu event komunikasi dengan stakeholder dengan media FGD (FDG ke-2 yang dilakukan di DKI Jakarta) Langkah 1 perumusan masalah, langkah 2 identifikasi tujuan kebijakan dan langkah 3 identifikasi alternative penyelesaian masalah dilakukan dengan melakukan survey ke daerah menggunakan media kuesioner dan panduan depth interview. Hasil dari survey ke daerah kemudian di verifikasi dalam komunikasi dengan stakeholder

pada FGD ke-1. Langkah 4 analisis

manfaat dan biaya yang menggunakan soft cost-benefit analysis dimana unsur yang terpenting adalah semua biaya (dampak negatif) dan manfaat (dampak positif) yang dirasakan oleh berbagai pihak dapat teridentifikasi tanpa ada keharusan untuk menilainya dalam bentuk uang. Kemudian hasil dari langkah 4 (analisis manfaat dan biaya), langkah 6 (penentuan opsi terbaik) dan langkah 7 (perumusan strategi implementasi kebijakan) digabungkan dalam satu event komunikasi dengan stakeholder dengan media FGD ke 2. Hasil dari perumusan strategi implementasi kebijakan yang telah dikomunikasikan dengan stakeholder dengan media FGD akan dijadikan rekomendasi kebijakan


21

3.3.

Jenis data, sumber data dan metoda pengumpulan data

3.3.1. Jenis data, sumber data Data dalam analisis ini meliputi: a.

Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber antara lain kepustakaan dan dari instansi terkait (Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan HAM, Pelaku Usaha, BPS dan lain-lain).

b.

Data primer diperoleh melalui pengumpulan data secara langsung kepada beberapa sumber melalui Diskusi Terbatas (focus group discussion) di DKI Jakarta dan depth interview sebagai satu tahapan konsultasi dan komunikasi dengan stakeholders seperti tercantum pada langkah metode RIA Tabel 3.3. Jenis data dan Sumber data

No. 1.

2. 3.

4

Jenis Data Peraturan perundang-undangan terkait terkait lainnya (data sekunder) Data pendaftaran perusahaan (data sekunder) Permasalahan hukum normatif UU WDP dengan peraturan perundangundanga terkait lainnya dan Permasalahan implementasi UU WDP di era otonomi daerah (data primer) Persepsi tentang pengetahuan pelaku usaha terhadap UU WDP (data primer)

Sumber Data Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan HAM Indept Interview dan diskusi terbatas (FGD) dengan Pelaku usaha, Dinas perdagangan, notaris, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Kementerian Hukum dan HAM Kuesioner dengan responden perusahaan yang berbentuk PT, Koperasi, CV, Firma, Perusahaan Perseorangan dan Bentuk Usaha Lainnya (60 responden)

3.3.2. Metode pengumpulan data 1) Data Sekunder Data sekunder dalam kajian ini adalah peraturan perundang-undangan terkait UU WDP dan data daftar perusahaan yang diperoleh dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Hukum dan HAM. 2) Data Primer Data Primer berupa permasalahan hukum normatif UU WDP dengan peraturan perundang-undangan terkait lainnya dan Permasalahan


22

implementasi UU WDP di era otonomi daerah juga data persepsi tentang pengetahuan pelaku usaha terhadap UU WDP dikumpulkan dengan cara Indepth interview dan kuesioner di daerah sample yang kemudian diverifikasi melakui diskusi terbatas (focus group discussion) di DKI Jakarta

Daerah sample dalam kajian ini di 2 (dua) daerah, yaitu: Jawa Timur dan Jawa Tengah.Pemilihan daerah didasarkan penganugerahan penghargaan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal provinsi, kabupaten/kota, terbaik tahun 2012 digelar di Jakarta, Senin (12/11/2012). Berdasar hasil penilaian, ada tiga penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu bidang penanaman modal (PTSP-PM) tingkat provinsi, kabupaten, dan kota terbaik 2012. Dimana Jawa Timur merupakan penyelenggara PTSP-PM Provinsi Terbaik I dan Kota Semarang merupakan penyelenggara PTSP Kota terbaik II tahun 2012 (Kompas, 2012)


23

3.3.3. Metode pengolahan data

Gambar 3.3 Metoda pengolahan Data Data Sekunder : Berupa Peraturan perundangundangan terkait WDP

Analisa Hukum

Normatif

Hubungan UU WDP dengan Peraturan perudangan lainnya

Verifikasi melalui Wawancara mendalam

Evaluasi Implementasi UU WDP di era otonomi Daerah

Survey daerah

Kuisioner dan wawancara mendalam

Identifikasi masalah implementasi UU WDP di era otonomi Daerh Regulatory Impact Assesment

FGD Ke - 1 perumusan masalah Identifikasi tujuan kebijakan Identifikasi alternatif penyelesaian FGD Ke - 2 Analisis Manfaat dan Biaya Penentuan Opsi Terbaik Perumusan strategi implementasi kebijakan


24

-

Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber antara lain kepustakaan dan dari instansi terkait berupa peraturan-peraturan terkait wajib daftar perusahaan di inventarisasi. Peraturan yang telah terinvetarisasi kemudian dianalisis menggunakan metoda analisis hukum normatif dan hukum empiris untuk mendapatkan gambaran hubungan antara UU WDP dengan peraturan perundang-undangan terkait. Dari kerangka hubungan tersebut diatas dapat diidentifikasi hubungan antara peraturan perundang-undangan terkait dengan UU WDP, yang menjadikan fungsi dan kedudukan UU WDP menjadi signifikan.

-

Data Primer diperoleh dalam bentuk kuesioner dan indepth interview dengan

menggunakan

indentifikasi

hubungan

antara

peraturan

perundang-undangan terkait dengan UU WDP yang telah disiapkan sebelumnya. Hasil dari survey lapangan akan dijadikan dasar perumusan masalah dalam metode analisis RIA. yang kemudian diuji dengan prinsip review minimum effective regulation dan dilanjunkan dengan competitive neutrality yang menghasilkan Identifikasi Tujuan Kebijakan (Penilaian Resiko) dan Identifikasi Alternatif Penyelesaian Masalah. -

Dari identifikasi Alternatif (opsi) penyelesaian masalah kemudian disampaikan dalam diskusi terbatas untuk mendapatkan verifikasi bahwa identifikasi alternative penyelesaian masalah yang telah disusun adalah sesuai dengan pandangan stakeholder

-

Setelah ada verifikasi dari stakeholder melalui diskusi terbatas opsi penyelesaian masalah akan dianalisis dengan prinsip cost and benefit (soft cost-benefit analysis) untuk kemudian ditentukan mana opsi yang terbaik yang kemudian disusun sebagai dasar perumusan strategi implementasi kebijakan. metode soft cost-benefit analysis dapat digunakan, atau tetap menggunakan Analisis B-M tetapi dengan cara yang tidak seketat monetary cost-benefit analysis. dalam soft costbenefit analysis yang terpenting adalah semua biaya (dampak negatif) dan manfaat (dampak positif) yang dirasakan oleh berbagai pihak dapat teridentifikasi tanpa ada keharusan untuk menilainya dalam bentuk uang.


25

-

Dasar perumusan strategi implementasi kebijakan yang telah di susun kemudian disampaikan dalam diskusi terbatas yang kedua untuk mendapatkan verifikasi dari stakeholder.

-

Hasil verifikasi stakeholder kemudian akan disampaikan sebagai rumusan rekomendasi kebijakan.

3.4.

Teknik Penarikan Sampel Dalam menentukan responden untuk indepth interview dan kuesioner

digunakan teknik Purposive Sampling dimana peneliti menentukan sendiri sample yang diambil karena ada pertimbangan responden yang mengerti tentang UU WDP hanya terbatas yaitu Pelaku usaha, Dinas perdagangan, notaris, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Kementerian Hukum dan HAM Dalam analisis Pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan di Era Otonomi Daerah seperti telah disampaikan dalam metode pengumpulan data, pengumpulan data primer dilakukan di 2 (dua) daerah, yaitu: Jawa Timur dan Jawa Tengah. Tabel 3.4. Jumlah Responden No

Sumber Data

Jumlah

1.

Indept Interview

6 Responden

2.

Kuesioner

60 Responden


26

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL ANALISIS

4.1.

Hubungan UU WDP dengan Peraturan Perundang-undang terkait lainnya

4.1.1. Dasar Hukum Wajib Daftar Perusahaan UU WDP merupakan dasar hukum bagi setiap perusahaan untuk melakukan pendaftaran perusahaan yang secara garis besar mengatur tentang wajib daftar perusahaan yang fungsi pentingnya tidak semata-mata hanya sekedar proses administratif belaka. Dengan melihat dasar pertimbangan dalam UU WDP, maka daftar perusahaan merupakan daftar catatan resmi yang dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang memerlukan. Pada dasarnya ada 3 (tiga) pihak yang memperoleh manfaat dari daftar perusahaan tersebut, yaitu: a. Pemerintah,

dalam

rangka

memberikan

bimbingan,

pembinaan

dan

pengawasan termasuk untuk kepentingan pengamanan pendapatan Negara yang memerlukan informasi yang akurat. Adanya Daftar Perusahaan sangat penting karena akan memudahkan untuk sewaktu-waktu dapat mengetahui keadaan dan perkembangan dunia usaha yang berada di wilayah negara Republik Indonesia secara menyeluruh, termasuk perusahaan asing. Dengan demikian dapat dilakukan upaya pembinaan dan memberikan perlindungan hukum kepada dunia usaha yang menjalankan usaha secara jujur; b.

Dunia usaha, mempergunakan daftar perusahaan sebagai sumber informasi untuk kepentingan usahanya. Selain itu juga dalam upaya mencegah praktek usaha yang tidak jujur (persaingan curang, penyelundupan dll). Daftar Perusahaan juga dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk kepentingan usahanya dan bagi pihak ketiga yang berkepentingan dengan usaha atau perusahaan yang bersangkutan.

c.

Pihak lain yang berkepentingan atau masyarakat yang memerlukan informasi yang benar.3 Mengingat manfaat tersebut di atas maka tujuan daftar perusahaan seperti

terdapat pada pasal 2 UU WDP adalah untuk mencatat bahan-bahan keterangan 3

Wahyuni Safitri, S.H., M.Hum, Wajib Daftar Perusahaan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas http://www.3sfirm.com/index.php/journal/41-karya-tulis/136-wajib-daftar-perusahaan,


27

yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam daftar perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha, seperti yang terdapat dalam pasal 3 UU WDP, yaitu daftar perusahaan bersifat terbuka untuk semua pihak dan pasal 4nya setiap pihak yang berkepentingan setelah memenuhi biaya administrasi yang ditetapkan oleh menteri, berhak memperoleh keterangan yang diperlukan dengan cara mendapatkan salinan atau petikan resmi dari keterangan yang tercantum dalam daftar perusahaan.Setiap salinan atau petikan yang diberikan berdasarkan ketentuan ayat (1) pasal ini merupakan alat pembuktian yang sempurna.4 Dalam ketentuan Umum UU WDP disebutkan bahwa daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang–undang Wajib Daftar Perusahaan atau UU WDP dan atau peraturanperaturan pelaksanaannya, dan atau memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang di Kantor Pendaftaran Perusahaan.5

4

Ibid

5

Lihat http://hati-sitinurlola.blogspot.com/2010/06/wajib-daftar-perusahaan.html yang menjabarkan pengelompokan terhadap analisis UU WDP menjadi sebagai berikut: 1.

2.

3. 4.

Tujuan, Bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber Informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas perusahaan yang tercantum di dalam daftar perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha. Sifat, bersifat terbuka untuk semua pihak,setiap pihak yang berkepentingan setelah memenuhi biaya administrasi yang ditetapkan oleh menteri, berhak memperoleh keterangan yang diperlukan dengan cara mendapatkan salinan atau petikan resmi dari keterangan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dikantor pendaftaran Perusahaan. Kewajiban, setiap Perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan. Pendaftaran Wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa yang sah. Pengecualian, ada yang dikecualikan dari Wajib Daftar itu adalah: a. Setiap perusahaan negara yang berbentuk perusahaan jawatan (PERJAN) seperti diatur dalam UU No.9 tahun 1969 lembaran negara 1969 No.40 jo. Indonesische Bedrijvenwet (Staatsblad tahun 1927 No.419) sebagaimana setelah diubah dan ditambah. b. Setiap Perusahaan kecil perorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusahanya sendiri atau hanya memperkerjakan anggota keluarga sendiri yang terdekat serta tidak memerlukan ijin usaha dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.


28

Masalah yang cukup penting berkaitan dengan kegiatan bisnis adalah mengenai dokumen perusahaan. Suatu keputusan manajemen yang hendak diambil tidak jarang memanfaatkan informasi yang diperoleh dari suatu dokumen. Dokumen perusahaan bisa dijadikan sumber atau semacam “bank data.” Terhadap terminologi bank data ini akan diulas lebih lanjut pada bagian analisis. Dasar hukum yang dijadikan acuan dalam menyelenggarakan catatan atau dokumen perusahaan adalah apa yang termuat dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang berdasarkan atas Staatsblad 1938 nomor 276 yang berlaku mulai 17 juli 1938. Ketentuan umum buku kesatuan Bab II Kitab Undang-Undang Hukum dagang (KUHD) pasal 6 berbunyi sebagai berikut:6

1)

2)

3)

Setiap orang yang menjalankan perusahaan diwajibkan untuk menyelenggarakan catatan-catatan menurut syarat-syarat perusahaannya tentang keadaan hartanya dan apa saja yang berhubungan dengan perusahaannya, sehingga catatan itu sewaktu-waktu dapat diketahui semua hak dan kewajibannya. Ia diwajibkan dalam enam bulan pertama dari tiap-tiap tahun untuk membuat neraca yang diatur menurut syarat-syarat perusahaannya dan menandatanganinya sendiri. Ia diwajibkan menyimpan selama tiga puluh tahun buku-buku dan surat-surat dimana ia menyelenggarakan catatan-catatan dimaksud dalam alinea pertama berserta neracanya, dan selama sepuluh tahun. Selanjutnya ketentuan yang mengatur tentang wajib daftar perusahaan

pertama kali diatur dalam KUHD dalam ketentuan pasal 237, yang menentukan agar para persero firma diwajibkan mendaftarkan akta itu dalam register yang disediakan untuk itu pada kepaniteraan raad van justitie (pengadilan Negeri) daerah hukum tempat kedudukan perseroan itu.

Dasar Penyelenggaraan UU WDP itu sendiri adalah Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No.12/MPP.Kep/1/1998 tentang penyelenggaraan WDP ditetapkan pada tanggal 16 Januari 1998, yang merupakan pelaksanaan UU WDP. Keputusan ini dikeluarkan berdasarkan pertimbangan bahwa perlu diadakan penyempurnaan guna kelancaran dan peningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran perusahaan, pemberian informasi, promosi, kegunaan pendaftaran perusahaan bagi dunia usaha dan masyarakat, meningkatkan peran daftar perusahaan, serta menunjuk penyelenggara dan pelaksana WDP. 6

Wahyuni Safitri, S.H., M.Hum. Op.cit.

7

Perseroan-perseroan firma harus didirikan dengan akta otentik, tanpa adanya kemungkinan untuk disangkalkan terhadap pihak ketiga, bila akta itu tidak ada (KUHPerdata 1868, 1874, 1895, 1898, KUHD 1, 26, 29, 31).


29

Selanjutnya dalam ketentuan pasal 38 KUHD ayat (2): 8

Para persero diwajibkan untuk mendaftarkan akta itu dalam keseluruhannya beserta ijin yang diperolehnya dalam register yang diadakan untuk itu pada panitera raad van justitie dari daerah hukum kedudukan perseroan itu, dan mengumum-kannya dalam surat kabar resmi.

Dari kedua pasal di atas firma dan perseroan terbatas diwajibkan mendaftarkan akta pendiriannya pada pengadilan negeri tempat kedudukan perseroan itu berada, selanjutnya pada tahun 1982 wajib daftar perusahaan diatur dalam ketentuan tersendiri yaitu, UU WDP yang tentunya sebagai ketentuan khusus menyampingkan ketentuan KUHD sebagai ketentuan umum. Dalam pasal 5 ayat (1)9 UU WDP diatur bahwa setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di kantor pendaftaran perusahaan. Ketentuan pasal 2 UU WDP10, menjelaskan bahwa tujuan daftar perusahaan adalah "mencatat" bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari satu perusahaan, dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang suatu perusahaan yang tercantum dalam daftar perusahaan. Selanjutnya ketentuan pasal 4 ayat (1) dan (2) UU WDP11, menjelaskan bahwa sifat dari daftar perusahaan adalah "terbuka untuk semua pihak." Setiap pihak yang berkepentingan terhadap 8

Wahyuni Safitri, S.H., M.Hum, Wajib Daftar Perusahaan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Op.cit. 9 Pasal 5 UU WDP mengatur: (1) Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan. 10

Pasal 2 UU WDP mengatur:

Daftar Perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha. 11


(1) Setiap pihak yang berkepentingan, setelah memenuhi biaya administrasi yang ditetapkan oleh Menteri, berhak memperoleh keterangan yang diperlukan dengan cara mendapatkan salinan atau petikan resmi dari keterangan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dari kantor pendaftaran perusahaan. (2) Setiap salinan atau petikan yang diberikan berdasarkan ketentuan ayat (1) pasal ini merupakan alat pembuktian sempurna.


30

perusahaan tertentu, dengan membayar biaya dapat memperoleh salinan atau petikan resmi dari perusahaan yang bersangkutan, dan merupakan alat bukti yang sempurna.12 Kewajiban pendaftaran perusahaan adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) UU WDP13, menjelaskan bahwa setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan, dengan menyerahkan akte pendirian. Pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan atau diwakilkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa yang sah. Perusahaan yang dimiliki oleh beberapa orang, para pemilik berkewajiban melakukan pendaftaran, apabila salah seorang telah melakukan kewajibannya, maka yang lain dibebaskan dari kewajiban tersebut. Bagi mereka yang menurut undang-undang diwajibkan untuk melakukan pendaftaran dan mereka sengaja tidak melakukannya, dianggap melakukan kejahatan. Kejahatan yang demikian tersebut termasuk kejahatan di bidang ekonomi, dan menurut pasal 32 UU WDP14, mereka diancam pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan, dan atau denda setinggi-tingginya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Perusahaan yang wajib didaftar dalam daftar perusahaan adalah setiap perusahaan yang berkedudukan 12

http://ehukum.com/index.php/hukum-bisnis/26-tujuan-sifat-dan-manfaat-wajib-daftar-

perusahaan 13


(1) Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan. (2) Pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa yang sah. (3) Apabila perusahaan dimiliki oleh beberapa orang, para pemilik berkewajiban untuk melakukan pendaftaran. Apabila salah seorang daripada mereka telah memenuhi kewajibannya, yang lain dibebaskan daripada kewajiban tersebut. (4) Apabila pemilik dan atau pengurus dari suatu perusahaan yang berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia tidak bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia, pengurus atau kuasa yang ditugaskan memegang pimpinan perusahaan berkewajiban untuk mendaftarkan. 14


(1) Barang siapa yang menurut Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini merupakan kejahatan.


31

dan menjalankan usahanya di wilayah negara Republik Indonesia, yang berbentuk: badan hukum, persekutuan, perseorangan. Bagi perusahaan besar yang perlu didaftar termasuk kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan serta agen perwakilan yang mempunyai wewenang untuk melakukan perjanjian. Sedangkan yang dikecualikan dari wajib daftar perusahaan adalah Perusahaan Jawatan (Perjan) dan perusahaan kecil perseorangan yang dijalankan oleh pengusahanya sendiri dan dibantu oleh anggota keluarganya misalnya kaki lima.15 Perihal cara dan tempat serta waktu pendaftaran ditentukan dalam ketentuan pasal 10 UU WDP, menjelaskan, bahwa Pendaftaran wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah perusahaan didirikan dan menjalankan usahanya. Adapun caranya dengan mengisi formulir yang ditetapkan oleh Menteri, dan diserahkan pada kantor daftar perusahaan yang berada: Di tempat kedudukan kantor perusahaan yang bersangkutan. Di tempat kedudukan setiap kantor cabang, kantor pembantu, atau kantor anak perusahaan; Di tempat kedudukan setiap kantor agen dan perwakilan perusahaan yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian; Apabila karena suatu hal perusahaan tidak dapat di daftar di tempattempat tersebut diatas, maka dilakukan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan di Ibukota Propinsi.16 Selanjutnya hal-hal yang wajib didaftarkan berdasarkan ketentuan pasal UU WDP adalah sebagai berikut:

15

Lihat ketentuan Pasal 6 UU WDP yang menentukan:

(1) Dikecualikan dari wajib daftar ialah: a.

Setiap Perusahaan Negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40) jo. Indische Bedrijvenwet (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 419) sebagaimana telah diubah dan ditambah;

b

Setiap Perusahaan Kecil Perorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusahanya sendiri atau dengan mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri yang terdekat serta tidak memerlukan izin usaha dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.

(2) Perusahaan Kecil Perorangan yang dimaksud dalam huruf b ayat (1) pasal ini selanjutnya diatur oleh Menteri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 16

http://ehukum.com/index.php/hukum-bisnis/26-tujuan-sifat-dan-manfaat-wajib-daftar-

perusahaan


32

a. Ketentuan pasal 11, yaitu: 1)

Apabila

perusahaan

memenuhi

ketentuan

berbentuk

Perseroan

perundang-undangan

Terbatas, tentang

selain

Perseroan

Terbatas, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah: a)

(1) (2)

nama perseroan; merek perusahaan;

b)

(1) (2)

tanggal pendirian perseroan, jangka waktu berdirinya perseroan;

c)

(1)

kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha perseroan; izin-izin usaha yang dimiliki;

(2) d)

(1) (2)

e)

alamat perusahaan pada waktu perseroan didirikan dan setiap perubahannya; alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu dan agen serta perwakilan perseroan;

berkenaan dengan setiap pengurus dan komisaris: (1) (2) (3) (4) (5)

(6) (7) (8) (9) (10) (11)

nama lengkap dan setiap alias-aliasnya; setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 1; nomor dan tanggal tanda bukti diri; alamat tempat tinggal yang tetap; alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia; tempat dan tanggal lahir; negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia; kewarganegaraan pada saat pendaftaran; setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 8; tanda tangan; tanggal mulai menduduki jabatan;

f)

lain-lain kegiatan usaha dari setiap pengurus dan komisaris;

g)

(1) (2) (3) (4)

modal dasar; banyaknya dan nilai nominal masing-masing saham; besarnya modal yang ditempatkan; besarnya modal yang disetor;

h)

(1) (2) (3)

tanggal dimulainya kegiatan usaha; tanggal dan nomor pengesahan badan hukum; tanggal pengajuan permintaan pendaftaran.


33

2)

Apabila telah diterbitkan saham atas nama yang telah maupun belum disetor secara penuh, di samping hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, juga wajib didaftarkan hal-hal mengenai setiap pemilik pemegang saham-saham itu yaitu:

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) 3)

nama lengkap dan setiap alias-aliasnya; setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan ayat (2) angka 1; nomor dan tanggal tanda bukti diri; alamat tempat tinggal yang tetap, alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia; tempat dan tanggal lahir; negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia; kewarganegaraan; setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan ayat (2) angka 8; jumlah saham yang dimiliki, jumlah uang yang disetorkan atas tiap saham.

Pada waktu mendaftarkan wajib diserahkan salinan resmi akta pendirian.

4)

Hal-hal yang wajib didaftarkan, khusus bagi Perseroan Terbatas yang menjual sahamnya kepada masyarakat dengan perantaraan pasar modal, diatur lebih lanjut oleh Menteri.

b. Ketentuan Pasal 12, yaitu:

1)

Apabila

perusahaan

berbentuk

Koperasi,

hal-hal yang

wajib

didaftarkan adalah: a)

(1) (2) (3)

nama koperasi, nama perusahaan apabila berlainan dengan huruf a angka 1; merek perusahaan.

b)

tanggal pendirian;

c)

kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha;

d)

alamat perusahaan berdasarkan akta pendirian;


34

e)

berkenaan dengan setiap pengurus dan anggota badan pemeriksa: (1) (2) (3) (4) (5) (6)

2)

nama lengkap dan setiap alias-aliasnya; setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan ayat (2) angka 1; nomor dan tanggal tanda bukti diri; alamat tempat tinggal yang tetap; tandatangan; tanggal mulai menduduki jabatan;

f)

lain-lain kegiatan usaha dari setiap pengurus dan anggota badan pemeriksa;

g)

(1) (2)

tanggal dimulainya kegiatan usaha; tanggal pengajuan permintaan pendaftaran.

Pada waktu pendaftaran juga wajib diserahkan salinan resmi akta pendirian koperasi yang disahkan serta salinan surat pengesahan dari pejabat yang berwenang untuk itu.

c. Ketentuan Pasal 13, yaitu:

1)

Apabila perusahaan berbentuk Persekutuan Komanditer, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah: a)

tanggal pendirian dan jangka waktu berdirinya persekutuan;

b)

(1) (2)

nama persekutuan dan atau nama perusahaan merek perusahaan;

c)

(1)

kegiatan pokok dan lain-lain persekutuan; izin-izin usaha yang dimiliki;

(2) d)

(1) (2)

kegiatan

usaha

alamat kedudukan persekutuan dan atau alamat perusahaan; alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu, dan agen serta perwakilan persekutuan;

e)

jumlah sekutu yang diperinci dalam jumlah sekutu aktif dan jumlah sekutu pasif;

f)

berkenaan dengan setiap sekutu aktif dan pasif; (1) nama lengkap dan setiap alias-aliasnya; (2) setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf f angka 1;


35

(3) (4) (5)

(6) (7) (8) (9)

g)

Lain-lain kegiatan usaha dari setiap sekutu aktif dan pasif;

h)

besar modal dan atau nilai barang yang disetorkan oleh setiap sekutu aktif dan pasif;

i)

(1) (2) (3)

j)

2)

nomor dan tanggal tanda bukti diri; alamat tempat tinggal yang tetap; alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia; tempat dan tanggal lahir; negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia, kewarganegaraan pada saat pendaftaran; setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan huruf f angka 8;

tanggal dimulainya kegiatan persekutuan; tanggal masuknya setiap sekutu aktif dan pasif yang baru bila terjadi setelah didirikan persekutuan; tanggal pengajuan permintaan pendaftaran;

tanda tangan dari setiap sekutu. aktif yang berwenang menanda tangani untuk keperluan persekutuan;

Apabila perusahaan berbentuk Persekutuan Komanditer atas saham, selain hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, juga wajib didaftarkan hal-hal mengenai modal yaitu:

3)

a)

besarnya modal komanditer;

b)

banyaknya saham dan besarnya masing-masing saham;

c)

besarnya modal yang ditempatkan;

d)

besarnya modal yang disetor.

Pada waktu mendaftarkan wajib diserahkan salinan resmi akta pendirian yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

d. Ketentuan Pasal 14, yaitu:

1)

Apabila perusahaan berbentuk Persekutuan Firma, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah: a)

(1) (2)

tanggal pendirian persekutuan; jangka waktu berdirinya persekutuan apabila ada;


36

b)

(1) (2)

nama persekutuan atau nama perusahaan; merek perusahaan apabila ada;

c)

(1)

kegiatan pokok dan lain-lain persekutuan; izin-izin usaha yang dimiliki;

(2) d)

(1) (2)

e)

berkenaan dengan setiap sekutu: (1) (2) (3) (4) (5)

(6) (7) (8) (9)

2)

nama lengkap dan setiap alias-aliasnya; setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 1; nomor dan tanggal tanda bukti diri; alamat tempat tinggal yang tetap; alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia; tempat dan tanggal lahir; negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia; kewarganegaraan pada saat pendaftaran; setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 8;

lain-lain kegiatan usaha dari setiap sekutu;

g)

jumlah modal (tetap) persekutuan;

h)

(1) (2)

i)

usaha

alamat kedudukan persekutuan; alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu dan agen serta perwakilan persekutuan;

f)

(3)

kegiatan

tanggal dimulainya kegiatan persekutuan; tanggal masuknya setiap sekutu yang baru yang terjadi setelah didirikan persekutuan; tanggal pengajuan permintaan pendaftaran;

tanda tangan dari setiap sekutu (yang berwenang menanda tangani untuk keperluan persekutuan).

Apabila perusahaan berbentuk Persekutuan Firma memiliki akta pendirian, pada waktu mendaftarkan wajib diserahkan salinansalinan resmi akta pendirian yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.


37

e. Ketentuan Pasal 15, yaitu:

1)

Apabila perusahaan berbentuk perorangan hal-hal yang wajib didaftarkan adalah:

a)

(1) (2) (3)

b)

(1) (2)

alamat tempat tinggal yang tetap; alamat dan negara tempat tinggal yang tetap, apabila tidak bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;

c)

(1) (2)

tempat dan tanggal lahir pemilik atau pengusaha negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia;

d)

(1)

kewarganegaraan pemilik atau pengusaha pada saat pendaftaran; setiap kewarganegaraan pemilik atau pengusaha dahulu apabila berlainan dengan huruf d angka 1;

(2)

e)

nama perusahaan dan merek perusahaan apabila ada;

f)

(1) (2)

kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha; izin-izin usaha yang dimiliki;

g)

(1) (2)

alamat kedudukan perusahaan; alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu, dan agen serta perwakilan perusahaan apabila ada;

h) i)

2)

nama lengkap pemilik atau pengusaha dan setiap alias-aliasnya; setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf a angka 1; nomor dan tanggal tanda bukti diri;

jumlah modal tetap perusahaan apabila ada; (1) (2)

tanggal dimulai kegiatan perusahaan; tanggal pengajuan permintaan pendaftaran.

Apabila perusahaan berbentuk usaha perorangan memiliki akta pendirian, pada waktu mendaftarkan wajib menyerahkan salinansalinan resmi akta pendirian yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.


38

f.

Ketentuan Pasal 16, yaitu:

1)

Apabila perusahaan berbentuk usaha lainnya di luar dari pada sebagaimana dimaksud dalam Pasal-pasal 11, 12, 13, 14 dan 15 Undang-undang ini, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah:

a) b)

nama dan merek perusahaan; tanggal pendirian perusahaan;

c)

(1) (2)

kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha perusahaan; izin-izin usaha yang dimiliki;

d)

(1) (2)

e)

berkenaan dengan setiap pengurus dan komisaris atau pengawas: (1) (2) (3) (4) (5)

(6) (7) (8) (9) (10) (11) f)

alamat perusahaan berdasarkan akta pendirian; alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu, dan agen serta perwakilan perusahaan;

nama lengkap dan setiap alias-aliasnya; setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 1; nomor dan tanggal tanda bukti diri; alamat tempat tinggal yang tetap; alamat dan negara tempat tinggal yang tetap, apabila tidak bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia; tempat dan tanggal lahir; negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia; kewarganegaraan pada saat pendaftaran; setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 8; tanda tangan; tanggal mulai menduduki jabatan;

lain-lain kegiatan usaha dari setiap pengurus dan komisaris atau pengawas;

g)

(1) (2) (3)

modal dasar; besarnya modal yang ditempatkan; besarnya modal yang disetorkan;

h)

(1) (2)

tanggal dimulainya kegiatan perusahaan; tanggal pengajuan permintaan pendaftaran.


39

(2)

Pada waktu mendaftarkan wajib diserahkan salinan resmi akta pendirian dan lain-lain surat pernyataan serta pengesahan dari pejabat yang berwenang untuk itu.

g. Ketentuan Pasal 16, yaitu:

Hal-hal lain yang wajib didaftarkan sepanjang belum diatur dalam Pasalpasal 11, 12, 13, 14, 15, dan 16 Undang-undang ini diatur lebih lanjut oleh Menteri. Selanjutnya pada tahun 1995 ketentuan tentang PT dalam KUHD diganti dengan UU No.1 Tahun 1995, dengan adanya undang-undang tersebut maka halhal yang berkenaan dengan perseroan terbatas seperti yang diatur dalam pasal 36 sampai dengan pasal 56 KUHD beserta perubahannya dengan UndangUndang No. 4 tahun 1971 dinyatakan tidak berlaku. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan UU WDP pada tahun 1998 diterbitkan Keputusan Menperindag No.12/MPP/Kep/1998 yang kemudian diubah dengan

Keputusan

Menperindag

No.327/MPP/Kep/7/1999

tentang

penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan serta Peraturan Menteri Perdagangan No. 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan. Keputusan ini dikeluarkan berdasarkan pertimbangan bahwa perlu diadakan penyempurnaan

guna

kelancaran

dan

peningkatan

kualitas

pelayanan

pendaftaran perusahaan, pemberian informasi, promosi, kegunaan pendaftaran perusahaan bagi dunia usaha dan masyarakat, meningkatkan peran daftar perusahaan serta menunjuk penyelenggara dan pelaksana WDP. Jadi dasar penyelenggaraan WDP sebelum dan sewaktu berlakunya UU PT yang lama baik untuk perusahaan yang berbentuk PT, Firma, persekutuan komanditer, Koperasi, perorangan ataupun bentuk perusahaan lainnya diatur dalam UU WDP dan keputusan menteri yang berkompeten. Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No.12/MPP.Kep/1/1998 tentang penyelenggaraan WDP lebih lanjut diatur mengenai perusahaan yang dikecualikan dari WDP, yaitu: 1) perusahaan kecil perorangan; 2) perusahaan yang diurus, dijalankan,atau dikelola oleh pribadi milik sendiri,


40

atau hanya dengan memperkerjakan anggota keluarga sendiri; 3) perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki ijin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; 4) perusahaan yang tidak merupakan suatu badan hukum atau persekutuan.

Selanjutnya diatur bahwa usaha atau kegiatan yang bergerak diluar bidang ekonomi atau sifat dan tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan atau laba, tidak dikenakan WDP, yaitu:17 1)

Pendidikan formal (jalur sekolah) dalam segala jenis dan jenjang yang diselenggarakan oleh siapapun.

2)

Pendidikan non formal (jalur luar sekolah).

3)

Jasa Notaris.

4)

Jasa Pengacara.

5)

Praktek Perorangan Dokter dan Praktek berkelompok dokter.

Perusahaan-perusahaan tersebut berbentuk:18 1)

Badan hukum, termasuk didalamnya koperasi.

2)

Persekutuan.

3)

Perorangan.

4)

Perusahaan lainnya.

atau menurut keputusan Menperindag disebutkan meliputi bentuk usaha:19 1)

Perseroan terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma(Fa), Perorangan.

2)

Perusahaan lainnya yang melaksanakan kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh laba.

17 18 19

http://hati-sitinurlola.blogspot.com/2010/06/wajib-daftar-perusahaan.html Op.Cit. Ibid. Ibid.


41

Adapun lingkup pengaturannya antara lain meliputi: 1)

Wewenang dan Tanggung Jawab.20

2)

Tata Cara Penggunaan Pendaftaran Perusahaan.21

3)

Biaya.22

4)

Perubahan dan Penggantian TDP.23

20

Menteri berwenang menetapkan tempat kedudukan, susunan kantor pendaftaran perusahaan (KPP), ketentuan dan tata cara penyelenggaran Wajib Daftar Perusahaan (WDP). Dengan tempat kedudukan dan susunan KPP adalah sebagai berikut: Direktorat Pendaftaran Perusahaan pada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri bertindak selaku KPP yang berfungsi sebagai penyelenggara WDP tingkat Pusat. 21

Pendaftaran Perusahaan dilakukan oleh Pemilik atau Pengurus/Penanggung Jawab atau Kuasa Perusahaan yang sah pada KPP Tingkat II ditempat kedudukan perusahaan. Tetapi kuasa tersebut tidak termasuk kuasa untuk menandatangani Formulir Pendaftaran Perusahaan. Pendaftaran Perusahaan dilakukan dengan cara mengisi Formulir Pendaftaran Perusahaan yang diperoleh secara Cuma-Cuma dan diajukan langsung kepada Kepala KPP Tingkat II setempat dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut: a.

Perusahaan Berbentuk PT: 1. 2. 3. 4. 5.

b.

Perusahaan Berbentuk Koperasi: 1. 2. 3. 4.

c.

Asli dan copy Akta Pendirian Perusahaan serta Data Akta Pendirian Perseroan yang telah diketahui oleh Departemen Kehakiman. Asli dan copy Keputusan Perubahan Pendirian Perseroan (apabila ada). Asli dan copy Keputusan Pengesahan sebagai Badan Hukum. Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Direktur Utama atau penanggung jawab. Copy Ijin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.

Asli dan copy Akta Pendirian Koperasi. Copy Kartu Tanda Penduduk Pengurus. Copy surat pengesahan sebagai badan hokum dari Pejabat yang berwenang. Copy Ijin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.

Perusahaan Berbentuk CV : 1. 2. 3.

Asli dan copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada) Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor penanggung jawab/pengurus. Copy Ijin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.

22

Perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya wajib membayar biaya administrasi WDP sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dilunasi sebelum TDP diterbitkan. TDP tersebut wajib dipasang oleh perusahaan, ditempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum dan nomor TDP wajib dicantumkan pada papan nama dan dokumen-dokumen perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya. 23

Setiap perusahaan yang melakukan perubahan atas hal-hal yang telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan, wajib melaporkan kepada Kepala KPP Tingkat II setempat. Perubahan tersebut dilakukan


42

5) TDP Hilang dan Rusak.24 6) Pembatalan.25 7) Penghapusan/Pembubaran.26

Pembahasan mengenai UU WDP menjadi semakin menarik manakala tim kajian mendapat karakteristik dari perusahaan berbentuk perseroan terbatas. Pada bagian ini tim kajian sepenuhnya mengutip dari tulisan yang dimuat dalam situs http://niafandany.blogspot.com/2012/05/jurnal-wajib-daftar-perusahaan.html. Penyusun dalam hal ini mengumpulkan beberapa sumber tulisan kemudian dijadikan satu untuk dimuat dalam blog atas nama yang bersangkutan. Dimana disampaikan didalamnya bahwa untuk mendirikan suatu perseroan terbatas, harus dengan menggunakan akta resmi (akta yang dibuat oleh notaris) yang di dalamnya dicantumkan nama lain dari perseroan terbatas, modal, bidang usaha, alamat perusahaan, dan lain-lain. Akta ini harus disahkan oleh menteri Hukum dan Hak dengan cara mengisi Formulir Perubahan yang diperoleh secara cuma-cuma. Kewajiban laporan perubahan tersebut dilakukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan. Dari perubahan tersebut ada yang dapat mengakibatkan pergantian TDP seperti: a. b. c. d. e.

Pengalihan pemilikan atau kepengurusan perudahaan. Perubahan nama perusahan. Perubahan bentuk dan atau status perusahaan. Perubahan alamat perusahaan di luar wilayah kerja KPP Tingkat II. Perubahan Kegiatan Usaha Pokok.

24

kewajiban untauk mengajukan permohonan dibedakan antara TDP yang hilang dan TDP yang hilang dan TDP yang rusak,yaitu untuk penggantiaan TDP yang hilang, perusahaan yang bersangkutan secara tertulis mengajukan kepada Kepala KPP Tingkat II dengan melampirkan Surat Keterangan Hilang dari kepolisian selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung mulai tanggal kehilangan. 25

Daftar perusahaan dan TDP dinyatakan batal apabila perusahaan yang bersangkutan terbukti mendaftarka data perusahaan secara tidak benar dan atau tidak sesuai dengan ijin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan. Perusahaan yang bersangkutan melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan tta cara pelaksanaan pendaftaran Perusahaan sebagaimana telah di jelaskan di muka, dengan menyerahkan TDP asli yang telah di batalkan. 26

a. b. c. d. e.

Perusahaan dihapus dari Daftar perusahaan apabila terjadi di bawah ini: Perubahan bentuk perusahaan; atau Pembubaran perusahaan; atau Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya; atau Perusahaan berhenti akibat Akta Pendirian kadaluwarsa atau berakhir; atau Perusahaan menghentikan kegiatan/bubar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.


43

Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu Menteri Kehakiman). Untuk mendapat izin dari menteri kehakiman, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1)

Perseroan terbatas tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

2)

Akta pendirian memenuhi syarat yang ditetapkan Undang-Undang.

3)

Paling sedikit modal yang ditempatkan dan disetor adalah 25% dari modal dasar (sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1995 & UU No. 40 Tahun 2007, keduanya tentang perseroan terbatas).

Setelah mendapat pengesahan, dahulu sebelum adanya UU mengenai Perseroan Terbatas (UU No.1 tahun 1995) Perseroan Terbatas harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat, tetapi setelah berlakunya tersebut, maka akta pendirian harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Perusahaan (sesuai UU Wajib Daftar Perusahaan tahun 1982) (dengan kata lain tidak perlu lagi didaftarkan ke Pengadilan negeri), Selanjutnya sesuai UU No.40 tahun 2007, kewajiban pendaftaran

di Kantor

Pendaftaran

Perusahaan

tersebut

ditiadakan

juga.

Sedangkan tahapan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) tetap berlaku, hanya yang pada saat UU No.1 tahun 1995 berlaku pengumuman tersebut merupakan kewajiban Direksi PT yang bersangkutan tetapi sesuai dengan UU No.40 tahun 2007 diubah menjadi merupakan kewenangan/ kewajiban Menteri Hukum dan HAM. Salah satu ketentuan baru dalam UU PT baru adalah pengajuan permohonan pendirian PT dan penyampaian perubahan anggaran dasar secara online dengan mengisi daftar isian yang dilengkapi dokumen pendukung melalui sistem yang dikenal yaitu Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). SABH berada di bawah kewenangan Departemen27 Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat

Jenderal

Administrasi

Hukum

Umum

maka

untuk

pendaftaran

perusahaan yang merupakan satu kesatuan dalam proses SABH juga merupakan kewenangan Departemen Hukum dan HAM, sebagaimana dalam ketentuan pasal 29 UU PT yang baru. Ketentuan pasal 29 tersebut jelas berbeda dengan pasal 21 ayat (1) UU PT lama beserta penjelasannya bahwa pendaftaran perusahaan mengacu pada UU WDP. Perbedaan antara ketentuan Pasal 29 UU PT baru 27

Penulis masih menggunakan istilah departemen padahal seharusnya istilah yang dipergunakan adalah Kementerian.


44

dengan pasal 21 ayat (1) UU PT lama terletak pada pihak yang berwenang untuk melakukan pendaftaraan perusahaan. Menurut UU PT baru pihak yang berwenang adalah Departemen Hukum dan HAM melalui direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum sedangkan dalam UU PT lama yang mengacu pada UU WDP pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Perdagangan melalui Direktorat pendaftaran perusahaan pada direktorat jendral perdagangan dalam negeri yang bertindak selaku Kantor Pendaftaran Perusahaan (KPP) di tingkat pusat dan kantor wilayah departemen perdagangan di tingkat I dan tingkat II. dengan perbedaan ini timbul pertanyaan apakah dengan adanya ketentuan pasal 29 UU PT baru tersebut maka pendaftaran perusahaan sebagaimana diatur dalam UU WDP tidak berlaku bagi Perseroan Terbatas? Berdasarkan hal di atas, bahwa antara kedua undang-undang tersebut terdapat kontradiktif normatif sehingga menimbulkan masalah, dalam kedua undang-undang tersebut terdapat pengaturan yang tidak sama dimana dalam UU WDP diatur mengenai sanksi dengan ancaman melakukan suatu tindak pidana kejahatan atau pelanggaran apabila tidak mengikuti ketentuan UU WDP sedangkan dalam UU PT baru tidak diatur tentang adanya sanksi sehingga apabila data perseroan telah masuk dalam daftar perseroan sesuai dengan ketentuan pasal 29 ayat (3) UU PT baru, apakah masih diperlukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan UU WDP mengingat adanya ketentuan sanksi tersebut? Adapun pengertian penafsiran hukum menurut Sudikno Mertokusumo (2010) adalah; Metode penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Terdapat banyak metode penafsiran hukum, salah satu metode penafsiran hukum yang digunakan dalam konteks ini adalah metode penafsiran sistematis, kita harus membaca undang-undang dalam keseluruhannya, kita tidak boleh mengeluarkan suatu ketentuan lepas dari keseluruhannya, tetapi kita harus meninjaunya dalam hubungannya dengan ketentuan sejenis, antara banyak peraturan terdapat hubungan yang satu timbul dan yang lain seluruhnya merupakan satu sistem besar.28

28

Penulis artikel yang bersangkutan menyatakan dalam tulisannya, bahwa beranjak dari permasalahan-permasalahan tersebut diatas perlu dilakukannya penafsiran hukum. Hal ini dikarenakan undang-undang adalah produk hukum yang dirumuskan secara abstrak dan pasif. Abstrak karena sangat umum sifatnya dan pasif karena tidak akan menimbulkan akibat hukum apabila tidak terjadi peristiwa konkrit. Sehingga ruang lingkup keberlakuannya sangat luas. Keleluasaan ini sangat rentan untuk dipahami secara berbeda-beda oleh para subjek hukum yang berkepentingan. Akibatnya, dalam kasus-kasus tertentu masing-masing akan cenderung memakai metode penafsiran yang paling menguntungkan posisi dirinya. Oleh karenanya, peristiwa hukum


45

Dalam konteks ini, antara UU WDP dengan UU PT baru kalau membandingkan ketentuan dalam pasal 29 ayat (1) UU PT baru bahwa dinyatakan:

(1)

Daftar Perseroan diselenggarakan Menteri

Adapun pengertian Menteri dalam pasal 1 angka 16 UU PT yang baru adalah sebagai berikut:

Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Sedangkan kalau kita membandingkan dengan ketentuan pasal 21 ayat (1) UU PT lama beserta penjelasannya: (1)

Direksi perseroan wajib mendaftarkan dalam daftar perusahaan

a)

Akta pendirian beserta surat pengesahan Menteri Kehakiman.

b)

Akta perubahan anggaran dasar beserta surat persetujuan Menteri Kehakiman.

c)

Akta perubahan anggaran dasar beserta laporan kepada Menteri Kehakiman.

Berdasarkan hal dimaksud, maka pengertian/pemahaman daftar perusahaan adalah daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam UU WDP. Kemudian, kalau merujuk pada ketentuan pasal 5 ayat (1) UU WDP dimana, setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan di kantor pendaftaran perusahaan. Maka pengertian perusahaan dalam UU WDP sebagaimana di atas telah dijelaskan dimana salah satunya perseroan terbatas. Kemudian berdasarkan pasal 9 UU WDP; pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran yang ditetapkan oleh Menteri pada kantor tempat pendaftaran perusahaan. Yang dimaksud Menteri dalam UU WDP berdasarkan pasal 1 huruf (e) adalah: Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang perdagangan. Kemudian, dalam keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 12/MPP/Kep/U1998

yang abstrak memerlukan rangsangan agar dapat aktif dan dapat diterapkan. Hal-hal yang memerlukan penafsiran pada umumnya adalah perjanjian dan undang-undang.


46

tahun

1998

yang

diubah

dengan

Keputusan

Menteri

Perindustrian

dan

Perdagangan No. 327/MPP/Kep/7/1999 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang penyelenggaraan pendaftaran perusahaan dinyatakan tempat kedudukan dan susunan kantor pendaftaran perusahaan baik yang berada di tingkat pusat, di tingkat propinsi yaitu kabupaten/kota/kotamadya. Selanjutnya dengan berlakunya UU PT yang baru berdasarkan ketentuan Penutup dalam Pasal 160 dinyatakan bahwa: Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Adapun UU PT yang baru mulai berlaku pada 16 Agustus 2007, sehingga sejak tanggal tersebut mulailah berlaku ketentuan UU PT baru dan UU PT lama dinyatakan tidak berlaku. Setelah menghubungkan pasal satu dengan pasal lainnya dari ketiga undang-undang yaitu UU PT lama, UU WDP dan UU PT yang baru, maka dapat disimpulkan dengan tidak berlakunya ketentuan UU PT lama tersebut, maka UU WDP yang dikaitkan dalam penjelasan Pasal 21 ayat (1) tidak berlaku lagi bagi PT sedangkan untuk bentuk usaha lainnya seperti Firma, Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), serta perusahaan lain yang melaksanakan kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, UU WDP masih tetap berlaku. Hal ini dikarenakan dalam UU PT yang baru dinyatakan mengenai pendaftaran perusahaan diselenggarakan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum dan hak asasi manusia. Berdasarkan pada ketentuan tersebut, jadi Kementerian

Hukum

dan

Hak

Asasi

Manusia

yang

berwenang

untuk

menyelenggarakan pendaftaran perseroan. Selain itu, mengenai keberlakuan suatu undang-undang agar undang undang tersebut mencapai tujuannya dalam hal terdapat suatu ketentuan yang berlainan untuk suatu hal tertentu dapat juga, digunakan dua asas hukum yang berbunyi:

a. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-undang yang bersifat umum (lex specialist derograt lex generalis). b. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu (lex posteriori derograt lege priori).

Pengertian kedua asas hukum tersebut adalah terhadap peristiwa khusus


47

wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa

khusus

tersebut

dapat

pula

diperlakukan

undang-undang

yang

menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum. Sedangkan terhadap undang-undang yang lebih dahulu berlakunya tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur hal yang sama. Untuk menerbitkan Tanda Daftar Perusahaan setelah perusahaan disahkan pendaftarannya, karena Tanda Daftar Perusahaan merupakan satu rangkaian dengan pendaftaran perusahaan maka penyelenggaraan pendaftaran khususnya bagi badan hukum yang berbentuk PT termasuk di dalamnya penerbitan tanda daftar perusahaan merupakan kewenangan Kemhumham bukan lagi kewenangan Kementerian Perdagangan. Dengan penerapan Government online yang melalui SABH maka penyelesaian badan hukum mulai dari permohonan pengesahan badan hukum, persetujuan perubahan serta penerbitan tanda daftar perseroan berada dalam wewenang Depkumham. Sehingga menurutnya dapat disimpulkan bahwa UU WDP masih tetap berlaku bagi badan, hukum lainnya selain badan hukum yang berbentuk PT seperti Firma, Persekutuan Komanditer (CV), Koperasi dan bentuk usaha perorangan, tetapi yang berkaitan dengan pendaftaran perseroan bagi Perseroan Terbatas tidak lagi merujuk UU WDP tetapi kepada UU PT No. 40 tahun 2007 serta ketentuan lebih lanjut tentang daftar perseroan yang diatur oleh Menkumham yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Ham No.M.HH.03.AH.01.01 tahun 2009 tentang Daftar Perseroan.

4.1.2. Otonomi Daerah dalam Perspektif Sendi-Sendi Pemerintahan di Indonesia Pengertian sendi-sendi pemerintahan adalah bagaimana menyelenggarakan pemerintahan dalam suatu negara dengan cara lebih baik dan lebih efesien. Dalam teori kenegaraan lazim disebut dengan istilah Ratio Gubernandi. Masalah ini timbul karena dalam perkembangannya tugas dari organisasi negara menjadi bertambah berat. Selain itu wilayah negara menjadi bertambah luas sehingga harus dibagi dalam beberapa wilayah dan memerlukan pengaturan yang jelas mengenai tugas dari pemerintahan pusat serta tugas dari pemerintahan di daerah-daerah. Negara sebagai suatu organisasi hakekatnya memiliki kekuasaan dalam menentukan


48

segala sesuatu bagi warganya, termasuk kekuasaan dalam menentukan tujuan negara dan cara-cara mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya dalam melaksanakan tugas pemerintahan, kekuasaannya ada yang bersifat:

a. Terhimpun, dalam arti terkumpul dalam bentuk ditumpuk (concentrated) yaitu kekuasaan berada di tangan seorang/beberapa orang yang terbatas jumlahnya. Bentuk yang ke dua adalah dipusatkan, artinya kekuasaan berada pada sejumlah orang yang secara bersama-sama merupakan pusat kekuasaan; b. Tersebar, artinya kekuasaan pemerintahan dibagi berdasar dua cara pembagian yaitu secara horizontal dan vertikal. Secara horizontal tugas pemerintahan

dibagi atas sifat tugas

yang berbeda jenisnya

dan

menimbulkan lembaga-lembaga negara. Sedangkan secara vertikal akan membentuk garis hubung antara pemerintahan pusat dan daerah.29

Dalam melaksanakan tugas pemerintahan dengan sifat kekuasaan yang tersebar, secara umum kita mengenal dua macam sendi pemerintahan yaitu sendi keahlian dan sendi wilayah.

a. Sendi Keahlian Menyelenggarakan tugas pemerintahan berdasar sendi keahlian berarti menyerahkan tugas kepada orang-orang yang ahli. Pelaksanaannya dapat ditentukan berdasarkan pembagian tugas secara horizontal dan secara vertikal. Apabila tugas pemerintahan dibagi secara horizontal maka keseluruhan tugas dibagi dalam beberapa bidang yang pelaksanaannya diserahkan kepada para ahli seperti Menteri beserta stafnya. Kondisi ini menimbulkan lembaga pemerintahan berdasar keahlian seperti Kementerian untuk melaksanakan tugas pemerintahan berdasar keahlian menurut bidangnya masing-masing (menyerahkan obyective staatszorg kepada ahlinya). Tiap Kementerian akan dipimpin oleh seorang Menteri dibantu para stafnya yang merupakan pejabat-pejabat aparatur negara. Dalam teori kenegaraan disebut dengan istilah Government by Official, yaitu pelaksanaan tugas pemerintahan

dengan

sistem

pegawai

negeri.

Dalam

pratek

kondisi

ini

menyebabkan para ahli yang mambantu tugas pemerintahan menjadi terkumpul di 29

H. Abubakar Busro, S.H., Abu Daud Busroh, S.H., Hukum Tata Negara, cet.1, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), hal. 145.


49

pemerintahan pusat yang berada di ibukota negara. Sedangkan pemerintahan daerah menjadi kekurangan tenaga-tenaga ahli yang baik dalam melaksanakan tugas pemerintahan daerah. Selain itu dalam melaksanakan tugasnya kadang timbul masalah/problem antar Kementerian karena antara beberapa Kementerian ternyata mempunyai bidang tugas yang saling berkaitan. Secara umum masalah ini kemudian diselesaikan dengan cara membentuk suatu kerja sama atau Panitia antar Kementerian yang dalam teori kenegaraaan disebut dengan istilah Government by Committee. Misalnya untuk menyelesaikan masalah penyelundupan di negara Indonesia, maka dibentuk suatu kerja sama antara Kementerian Kehakiman, Kementerian Keuangan (Bea Cukai) dan Lembaga Kepolisian. Selanjutnya pelaksanaan tugas pemerintahan berdasar sendi keahlian juga dapat dibagi secara vertikal. Dalam hal ini pemerintah pusat membagi tugasnya ke daerah-daerah, sehingga menimbulkan perwakilan-perwakilan pusat di daerah yang kedudukannya bertingkat-tingkat dengan berdasar pada prinsip keahlian. Akan tetapi dalam perkembangannya karena wilayah negara dalam zaman modern sudah amat luas, maka pemerintah pusat tidak lagi mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas pemerintahan secara baik dan efesien yang meliputi seluruh wilayah negara. Oleh karena itu pemerintah pusat dalam melaksanakan tugas pemerintahan tidak hanya berdasar pada sendi keahlian saja tetapi juga menggunakan dasar sendi wilayah. b. Sendi Wilayah. Pengertian sendi wilayah adalah menyelenggarakan tugas pemerintahan dengan memperhatikan unsur wilayah negara. Negara yang dalam melaksanakan tugas pemerintahan hanya menggunakan sendi keahlian saja, maka kekuasaan negara menjadi terpusat/terhimpun dan harus menggunakan sistem yang seragam. Cara ini tentu saja tidak cocok bagi negara-negara yang mempunyai wilayah luas serta penduduk yang beragam karena akan menghambat kelancaran jalannya tugas pemerintahan. Agar dapat berjalan baik dan efesien maka tugas harus berjalan berdasar pada sendi keahlian dan sendi wilayah. Secara teoritis ditinjau dari sudut sendi wilayah kita mengenal dua macam sendi pemerintahan, yaitu dekonsentrasi dan desentralisasi. Dengan dekonsentrasi, wilayah negara dibagi dalam beberapa daerah besar dan kecil dan masing-masing daerah mempunyai wakil-wakil dari pemerintah pusat.


50

Para wakil tersebut mempunyai kewenangan atas nama pemerintah pusat dalam batas-batas tertentu.30 Amrah Muslim, S.H., menyatakan dekonsentrasi adalah penyerahan sebagian dari kekuasaan pemerintah pusat pada alat-alat pemerintah pusat yang ada di daerah.31 Para wakil atau alat pemerintah pusat di daerah mempunyai kewenangan untuk bertindak dan mengambil keputusan atas inisiatif sendiri yang berkaitan dengan wilayahnya masing-masing. Meskipun demikian mereka tetap merupakan unsur pelaksana di daerah yang mempunyai hubungan hirarkhi antara atasan dan bawahan dengan pemerintah pusat. Para unsur pelaksana ini melaksanakan tugas pemerintahan pusat di daerah menurut kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dengan demikian tanggung jawab tetap berada

pada

pemerintah

pusat

baik

menyangkut

masalah

pembiayaan,

perencanaan serta cara-cara pelaksanaannya. Sebagai unsur pelaksana di daerah khususnya yang menyangkut instansi vertikal, mereka dikoordinasikan pada Kepala Daerah setempat dalam kedudukannya sebagai perangkat pusat. Akan tetapi dalam masalah kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan dekonsentrasi tetap terikat pada kebijaksanaan yang telah digariskan oleh pemerintah pusat. Mereka yang bertugas di daerah atas dasar dekonsentrasi merupakan pegawai pemerintah pusat yang ditetapkan di daerah, sedangkan wilayahnya disebut wilayah administrasi. Desentralisasi bearti wilayah negara dibagi dalam beberapa daerah besar dan kecil, dan masing-masing daerah mempunyai beberapa kewenangan tertentu semacam kewenangan pemerintah pusat dalam batas-batas tertentu yang ditetapkan berdasar undang-undang.

32

Menurut Prof. Dr. Prajudi, S.H., masalah

desentralisasi menunjuk kepada proses pendelegasian tanggung jawab terhadap sebagian dari administrasi negara kepada badan-badan otonom (bukan kepada jabatan) dan tidak mengenai kewenangan dari sesuatu urusan tertentu. Sebagai perbandingan dapat dikemukakan pendapat dari Amrah Muslim, S.H., yang merumuskan bahwa desentralisasi adalah pembagian kekuasaan pada badanbadan dan golongan dalam masyarakat untuk mengurusi rumah tangganya

30

Padmo Wahyono, S.H., Negara Republik Indonesia, cet. 2, (Jakarta : CV. Rajawali, 1986 ), hal. 76. Drs. Musanef, Sistem Pemerintahan Di Indonesia, cet.4, (Jakarta : CV. Haji Masagung, 1993 ), hal.19. 31

32

Prof. Padmo Wahyono, S.H., op.cit. hal. 76.


51

sendiri.33 Pendapat lain menyatakan bahwa hubungan pusat dan daerah berdasar asas desentralisasi merupakan pelimpahan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah yang bersangkutan, untuk secara bertingkat dengan alat perlengkapan sendiri mengurus kepentingan rumah tangga sendiri atas inisiatif dan beban biaya sendiri sejauh tidak menyimpang dari kebijaksanaan pemerintah pusat.34 6) Berbagai pendapat mengenai arti desentralisasi tersebut di atas merupakan rumusan tentang pengertian desentralisasi dalam arti politis. Secara teoritis kita mengenal pula beberapa arti desentralisasi, yaitu:

1) Desentralisasi fungsional, merupakan pemberian hak/wewenang kepada golongan tertentu yang mempunyai fungsi dalam masyarakat untuk mengatur kepentingannya sendiri, baik terikat atau tidak terikat pada suatu daerah tertentu. Golongan ini biasanya mempunyai fungsi dalam bidang ekonomi (produksi dan distribusi) atau dalam bidang pertanian, dan dalam melaksanakan tugasnya dapat mencakup lebih dari satu daerah; 2) Desentralisasi kebudayaan, pemberian kesempatan atau hak kepada golongan minoritas dalam masyarakat untuk mengatur sendiri kepentingannya dalam bidang kebudayaan. Umumnya menyangkut bidang pendidikan dan agama; 3) Desentralisasi teknis, adalah pelimpahan hak kepada suatu badan yang terdiri dari para ahli untuk mengurus suatu tugas tertentu yang bersifat teknis. Badan tersebut umumnya berbetuk panitia yang diberi hak penuh untuk menyelesaikan tugas yang bersifat teknis tersebut; 4) Desentralisasi kolaboratif, merupakan pemberian hak kepada pihak swasta untuk turut serta melaksanakan tugas pemerintahan bagi kepentingan umum/rakyat. Pada umumnya mereka mempunyai kedudukan ekonomis yang kuat, dan duduk dalam badan-badan pemerintah sebagai suatu kehormatan tanpa menerima gaji.

Pelimpahan tugas pemerintahan pusat pada daerah berdasar asas desentralisasi selain menimbulkan hak otonomi juga tugas medebewind kepada pemerintahan daerah. Otonomi berasal dari kata auto yaitu sendiri, dan kata nomos yang bearti pemerintahan. Dengan demikian otonomi adalah pemerintahan sendiri 33 34

Drs. Musanef, op.cit., hal. 21. H. Abubakar Busro, S.H. Abu Daud Busroh, S.H., op.cit., hal.147.


52

atau menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Sedangkan Logemann berpendapat bahwa kekuasaan bertindak merdeka (vrije beweging) yang diberikan kepada satuan-satuan kenegaraan yang memerintah sendiri daerahnya, yakni kekuasaan yang berdasarkan inisiatif sendiri, yang dapat dipergunakannya untuk menyelenggarakan kepentingan umum, maka pemerintahan yang demikian disebut otonomi.35 Dengan cara ini diharapkan kebutuhan masyarakat setempat dapat terpenuhi secara baik melalui pembagian tugas dan kewajiban antara pemerintahan pusat dan daerah. Menurut Maddick pengertian desentralisasi mengandung dua elemen yang saling bertalian. Pertama pembentukan daerah otonomi dan kedua menyerahkan kekuasaan secara hukum untuk menangani bidang-bidang pemerintahan tertentu, baik yang dirinci maupun yang dirumuskan secara umum.36 Dalam rangka desentralisasi daerah otonomi berada di luar hirarkhi organisasi pemerintahan pusat. Sedangkan dalam sendi dekonsentrasi unsur wilayah jabatan/wilayah administrasi berada dalam hirarhi organisasi pemerintahan pusat. Melalui konsep otonomi maka setiap pemerintahan daerah pada dasarnya mempunyai kebebasan untuk mengambil keputusan, mempunyai insiatif sendiri terlepas dari kontrol pemerintahan pusat. Karena itu sendi desentralisasi yang menimbulkan konsep otonomi daerah mempunyai kaitan yang erat dengan demokrasi. Dengan mampu mengambil prakasa/insiatif sendiri mengenai kepentingan masyarakat setempat berarti pemerintah daerah juga telah mampu menentukan serta memperbaiki nasibnya sendiri. Para pakar administrasi publik kerap kali beranggapan bahwa secara konseptual sendi desentralisasi merupakan instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, seperti dikemukakan oleh James W. Feslert dan A.F. Leemans. Tujuan-tujuan yang ingin dicapai adalah kesatuan bangsa, pemerintahan yang demokratis, kemandirian sebagai kemandirian sebagai penjelmaan dari otonomi, efisiensi administrasi dan pembangunan sosial ekonomi.

37

Dalam menyelenggarakan tugas pemeritahan daerah kita jumpai pula tugas yang disebut tugas pembantuan (medebewind), artinya tugas dari pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah pusat atau pemerintah daerah di atasnya dengan kewajiban memberikan pertanggungan jawab kepada yang 35

Ibid., hal. 155.

36

Prof.DR.Bhenyamin Hoessein.”Implikasi UU Nomor 22 tahun 1999 Terhadap Pembangunan dan Penyelenggaraan Sektor Transportasi”, (Makalah disampaikan pada Diskusi Interen Fakultas Hukum UI, Agustus 1999), hal. 4. 37 Ibid. hal. 7.


53

memberi tugas. Perbedannya dengan fungsi otonomi terletak dalam wewenang membentuk peraturan daerah. Dalam hak otonomi pemerintah daerah berhak membuat peraturan daerah berdasar garis kebijaksanaan sendiri. Sedangkan dalam tugas pembantuan atau medebewind hak tersebut harus berdasar pada kebijaksanaan

pemerintah

pusat.

Dengan

demikian

secara

keseluruhan

pelaksanaan tugas pemerintahan berdasar asas sendi wilayah, dapat dibedakan dalam tiga bentuk/sistem pemerintahan daerah, yaitu:

1) pemerintahan daerah yang mempunyai hak-hak otonomi berdasar asas desentralisasi; 2) pemerintahan daerah yang bertugas melaksanakan peraturan dari pemerintah pusat atau pemerintahan daerah setingkat di atasnya atas dasar asas pembantuan (medewind); 3) pemerintahan daerah berdasar atas asas dekonsentrasi yang menimbulkan wilayah jabatan atau wilayah administrasi.

Ketentuan mengaenai masalah sendi-sendi pemerintahan di negara Indonesia dapat kita lihat dalam pasal 18 Undang Undang Dasar 1945 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal ini pada dasarnya mengatur mengenai kehidupan negara dan secara tidak langsung juga mengatur mengenai masalah kesejahteraan sosial. Wilayah Indonesia dalam hal ini akan dibagi dalam daerah besar dan kecil yang bentuk serta susunan pemerintahannya harus memperhatikan dan berdasar pada

asas

permusyawaratan

dalam

sistim

pemerintahan

negara.

Untuk

melaksanakan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah. Hal-hal pokok yang dapat dicatat dari Undang-Undang Nomor 5/1974 adalah bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan maka tidak akan ada daerah dalam wilayahnya ayang bersifat negara. Adapun yang dimaksud dengan daerah besar dan kecil adalah Propinsi dan daerah-daerah yang lebih kecil lagi, yang akan merupakan daerah otonomi dan daerah administrasi. Dalam daerah yang bersifat otonomi akan ada perwakilan daerah yang pemerintahannya bersendi atas dasar musyawarah. Selain itu ada daerah-daerah yang secara historis mempunyai susunan asli, dapat dianggap sebagai daerah istimewa dengan memperhatikan hak asal usul daerah tersebut. Undang-Undang tentang pemerintah Daerah ini juga menetapkan menganut prinsip bahwa bentuk serta sistim yang berlaku di pemerintahan pusat sebagaimana diatur


54

dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga berlaku bagi pemerintahan di daerah sesuai dengan proporsi dan keadaan lingkungan masing-masing. Undang-Undang Nomor 5/1974 kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979. Sebenarnya para The founding fathers telah mencapai konsensus nasional mengenai bangunan negara kita, yaitu negara kesatuan dan sendi desentralisasi. Dalam melaksanakan tugas pemerintahan ada bidang-bidang pemerintahan yang diselenggarakan

atas

dasar

sentralisasi

oleh

pemerintah

pusat

dengan

penghalusannya secara dekonsentrasi, dan ada pula pelaksanaan secara desentralisasi. Dengan menganut sendi desentralisasi yang perwujudannya adalah otonomi daerah diharapkan aspek kemajemukan masyarakat daerah dan unsur demokrasi akan terpenuhi secara baik. Akan tetapi dalam pelaksanaannya UndangUndang Pemerintah Daerah telah menyelenggarakan sendi dekonsentrasi yang cenderung

menganut

model

Integrated

Field

Administration.

Model

ini

menyeragamkan batas-batas wilayah kerja antara Instansi Vertikal dari berbagai departemen dengan batas wilayah kerja dari Kepala Wilayah yang berada di daerah. Kondisi ini menimbulkan kecenderungan berhimpitnya wilayah kerja dari Instansi Vertikal dengan Wilayah Administrasi. Selain itu berhimpitnya pula wilayah dari daerah otonomi dalam rangka desentralisasi dengan wilayah Administrasi. Dalam hal ini terdapat tuntutan untuk mengemban peran ganda dari Kepala Daerah dan Kepala Wilayah selaku wakil dari pemerintah pusat. 38 Strategi yang ditempuh oleh

pemerintah

pusat

ini dengan

menyelenggarakan

model sentralisasi,

dekonsentrasi dan desentralisasi melalui Undang-Undang Pemerintahan Daerah ternyata menimbulkan kondisi kurang menguntungkan bagi pengembangan otonomi daerah di wilayah negara Indonesia. Gelombang reformasi yang terjadi di negara Indonesia akhir-akhir ini telah berhasil mengadakan perubahan terhadap UndangUndang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 5/1974 dan UndangUndang Nomor 5/1979 telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, yang diharapkan akan membawa kondisi yang lebih baik terhadap pelaksanaan otonomi daerah dan demokrasi berdasar sendi desentralisasi.

38

Ibid., hal. 2.


55

c. Sendi Historis.

Secara historis kita mengetahui bahwa pada masa Yunani kuno negara belum menghadapi masalah sendi-sendi pemerintahan. Pada masa ini wilayah negara hanya merupakan negara kota/city state yang mengutamakan status aktif dari warganya dan menimbulkan sistem demokrasi langsung. Tugas dan masalah pemerintahan diselesaikan dan dibahas secara langsung oleh para ahli pikir dengan cara berkumpul bersama pada suatu tempat tertentu. Paras ahli pikir ini mempunyai cukup waktu utnuk membahas tugas-tugas negara karena ada lapisan budak di negara Yunani yang mengatur serta memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka beserta keluarganya. Memasuki masa kerajaan Romawi wilayah negara sudah bertambah luas sehingga mulai timbul masalah ratio gubernandi, yaitu bagaimana cara melaksanakan tugas pemerintahan secara baik dan efisien yang meliputi seluruh wilayah negara. Dengan wilayah negara yang luas, maka negara Romawi tidak dapat menerapkan sistem demokrasi langsung seperti di negara Yunani untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Dalam hal ini Romawi kemudian membagi wilayah negaranya dalam beberapa propinsi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Gubernur. Melalui pelimpahan kekuasaan dari Kaisar, para Gubernur kemudian melaksanakan tugas pemerintahan di daerah masing-masing. Sejarah kenegaraan juga menunjukkan bahwa pada abad ke XVI negara Perancis membagi tugas pemerintahan dalam lima departemen. Ke lima departemen tersebut meliputi Departemen Diplomacie, Defencie, Financie, Yusticie dan Policie. Akan tetapi kenyataan menunjukan, bahwa ke lima departemen tersebut berada dibawah kekuasaan Kaisar dalam melaksanakan tugasnya. Kondisi ini tentu saja tidak menggambarkan adanya pembagian tugas pemerintahan dalam negara termasuk pengaturan hubungan pemerintahan pusat dan daerah yang merupakan masalah sendi-sendi pemerintahan.

4.1.3. Indonesia Adalah Negara Berdasarkan Asaz Hukum Penerimaan terhadap wawasan negara berdasar atas hukum secara tegas dinyatakan juga dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya bagian yang menyatakan bahwa, “Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (Rechtsstaat), dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machtsstaat).” Berdasarkan rumusan itu penyelenggara negara diharapkan selalu berusaha untuk menciptakan kemakmuran


56

serta kesejahteraan bagi rakyatnya, sesuai dengan prinsip-prinsip utama dari suatu negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat). Himpunan Risalah Sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang berhubungan dengan Penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 (dikutip dari Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, jilid I, Jajasan Prapantja, Jakarta, 1959 oleh Muhammad Yamin), hal.417. Sebagai negara yang berdasar atas hukum, sebagaimana yang telah dirumuskan dalam perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3), Negara Republik Indonesia telah menempatkan diri dalam jajaran rechtsstaat yang material/sosial atau negara yang berdasar atas hukum dalam arti sebagai negara kesejahteraan atau verzorggingsstaat. Hal ini terlihat dalam alinea ke empat Pembukaan UUD 1945 yang merumuskan sebagai berikut: “...untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial...”

Dalam perkembangan kebijakan ekonomi di era globalisasi ini lahir berbagai pemikiran-pemikiran baru yang mewarnai dan menjembatani bidang ekonomi dan bidang hukum. Dapat dimengerti mengapa dalam kerangka kebijakan dan programprogram planned economy inilah dikenalnya doktrin baru dalam ilmu hukum dan ajaran hukum, yaitu doktrin law as a tool of social engineering, sekalipun sebenarnya doktrin ini berasal dari ide liberal Pound, yang mengajari para hakim agar peka pada perubahan-perubahan yang perkembangan-perkembangan (bukan pengembangan-pengembangan alias pembangunan) sosial yang terjadi, dan mampu

menyesuaikan

keputusan-keputusannya

pada

perkembangan-

perkembangan sosial-ekonomi yang terjadi. Penulis mengutip tulisan Prof. Soetandyo Wignjosoebroto dalam bukunya Hukum – Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya yang secara ekslusif membahas tentang hukum dan sistem ekonomi. Fungsi hukum di dalam market economy jelas berbeda sekali dengan fungsi hukum dalam planned economy. Kebebasan berkontrak tentu saja tak akan dapat lagi dikukuhi penuh-penuh, sehingga aktivitas ekonomi dan aktivitas bisnis pada

dasarnya

lalu

tak

lagi

dikuasai

oleh

kaidah-kaidah


hukum

yang

57

privaatrechtelijk, melainkan publikrechtelijk. Berdasarkan platform kenegaraan yang berlaku di Indonesia tersebut di atas, maka jelas terhadap berbagai bidang kehidupan masyarakat yang berada dalam struktur organsasi kenegaraan diatur oleh suatu perangkat kebijakan. Sektor ekonomi pun tidak luput dari kerangka pengaturan dimaksud. Pada penelitian ini salah satu hal yang akan digagas adalah tentang bagaimana harmonisasi yang telah terjadi antara kebijakan dengan praktek perekonomian negara dibidang hukum perusahaan yang terkait dengan berbagai macam dinamikanya. Dengan kata lain tatanan penelitian ini disusun dalam kajian bidang hukum ekonomi yang terlebih dahulu menganalisa pondasi utama dari perekonomian negara Republik Indonesia secara umum lalu diserap secara khusus dibidang kepastian penegakan hukum di Indonesia, khususnya terhadap kontroversi keberlakuan Pasal 29 UU PT dan dampak keberlakuannya terhadap UU WDP. Demokrasi ekonomi sebagai dasar pelaksanaan pembangunan memiliki ciriciri positif yang perlu terus-menerus dipupuk dan dikembangkan. Kembali dengan mengacu pada semangat dan jiwa UUD 45 dan dengan berpegang pada prinsip ekonomi Pancasila tersebut diharapkan akan diperoleh pembangunan ekonomi yang sustainable. Ciri-ciri positif tersebut adalah sebagai berikut:

a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan (Pasal 33 UUD 1945). b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara (Pasal 33 UUD 1945). c. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Pasal 33 UUD 1945). d. Sumber-sumber kekayaan dan keuangan Negara digunakan dengan permufakatan Lembaga-lembaga Perwakilan Rakyat, serta pengawasan terhadap kebijaksanaannnya ada pada lembaga-lembaga Perwakilan Rakyat Pula (Pasal 23 UUD 1945). e. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 UUD 1945). f.

Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat (Pasal 33 Penjelasaan UUD 1945).


58

g. Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara diperkembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum (Pasal 33 Penjelasan UUD 1945). h. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara (Pasal 34 UUD 1945).

Sebaliknya harus dihindarkan timbulnya ciri-ciri negatif yang justru di era globalisasi ini tetap berjalan dan berkembang. Ciri-ciri negatif tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sistem free fight liberalism yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan struktural posisi Indonesia dalam ekonomi dunia. b. Sistem etatisme dalam mana Negara beserta aparatur Ekonomi Negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor Negara. c. Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

Berdasarkan prinsip Demokrasi Ekonomi terdapat tiga unsur penting dalam tata perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan yaitu sektor negara, sektor swasta dan sektor koperasi. Ketiga sektor ini harus dikembangkan secara serasi dan mantap. Fungsi UU WDP dan UU PT pada intinya adalah salah satu upaya konkrit dalam rangka menciptakan aspekaspek positif dalam berdemokrasi ekonomi, khususnya dalam sebuah negara yang berdasarkan atas hukum. Sebagai perangkat instrumen dalam berbisnis memang tidak dapat sepenuhnya steril dari segala sesuai yang tersurat dalam kelompok ciriciri negatif. Hanya saja hukum memberikan kerangka ataupun bingkai yang memberikan aturan-aturan untuk menciptakan suatu ketertiban, ketahanan dan


59

keamanan dalam implementasi demokrasi ekonomi. 39 Perlu untuk ditekankan bahwa sinergi antara pemerintah, aparatur, masyarakat dan perangkat penegakkan hukumnya sebenarnya berpedoman pada prinsip dasar dalam pendayagunaan sumberdaya alam, yaitu sustainability (keberlanjutan) dan pemanfaatan seoptimal mungkin hasilnya bagi kepentingan rakyat, yang tercantum dalam Pasal 3340 UUD 1945, dimaksud sebenarnya telah termaktub dalam tujuan negara, yang titik beratnya adalah memuat pokok-pokok pikiran tentang arah pembangunan dan upaya mensejahterakan rakyatnya. Keberadaan sebuah negara sebagai suatu organisasi mestilah memiliki tujuan. Manifestasi tujuan negara ini menjadi suatu kewajiban karena akan menjadi arah dari suatu masyarakat yang organized itu, dan untuk menunjukkan adanya ciri organized dari tujuan itu.41 Perlu kiranya untuk disampaikan bahwa setelah dilakukan perubahan terhadap UUD 1945, maka dalam Pasal 1 ayat (3), Perubahan Ketiga UUD 1945 secara tegas ditetapkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.42 Dikatakan demikian karena UUD 1945 merupakan manifestasi tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana yang diamanatkan oleh pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam alinea ke IV Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan: 39

Sejalan dengan Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang diucapkan pada tanggal 17 Nopember 1979 oleh Prof. Padmo Wahjono, S.H., yang berjudul Indonesia ialah Negara yang Berdasar atas Hukum, beliau menyatakan sebagai berikut: “Bahwa suatu Negara sebaiknya berdasar atas hukum didalam segala hal ihwalnya, yang sudah didambakan semenjak Plato dengan “Nomoi-nya” E. Kant dengan negara Hukum (formil-nya), J. Stahl dengan Negara Hukumnya (material) maupun Dicey dengan “Rule of Law”-nya.” 40

Lihat Pasal II paragraf 1 Aturan Tambahan UUD 1945, menyatakan “Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.” Lihat juga Jimly Asshidiqie, Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat, hal.64. 41

Teaching Material Ilmu Negara – 2001, Loc.Cit., hal.56., dimana ditegaskan bahwa suatu negara tidak layak ada jika tidak memiliki tujuan, bahkan seharusnya keberadaan itu didahului oleh suatu tujuan. Artinya, tujuan harus lebih dahulu dikonstruksikan ada, baru kemudian mewujudkan organisasi negara merdeka sebagai sarana untuk mewujudkannya. Jadi adanya tujuan negara itu adalah keharusan bagi suatu negara. Tujuan negara secara umum diatur dalam sebuah konstitusi negara yang bersangkutan dan UUD 1945 merupakan rumusan dan manifestasi dari tujuan Negara Republik Indonesia. 42

Maria Farida Indrati Soeprapto, Kedudukan dan Materi-Muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara di Republik Indonesia, Ringkasan Disertasi, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia – 2002, hal.19.


60

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial” Perumusan tujuan Negara tersebut muatannya sangat massive, dimana didalamnya sarat dengan muatan dan cita-cita ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya dan pertahanan dan keamanan yang penjabaran dari masing-masing substansi dimaksud berupaya semaksimal mungkin untuk mensejahterakan kehidupan rakyatnya. Salah satu pokok sasaran yang dituju adalah sektor perekonomian, yang didalamnya terbagi-bagi lagi dalam berbagai bidang dan sub sektor, baik yang berskala nasional bahkan internasional dan juga yang meliputi unit terkecil dari kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat. Sebagai negara berdasar atas hukum, Negara Republik Indonesia telah menempatkan diri dalam jajaran rechtsstaat43 yang material/sosial atau negara yang berdasar

atas

hukum 44

verzorggingsstaat.

dalam

arti

sebagai

negara

kesejahteraan

atau

Formulasi konkritnya adalah sebagaimana tertuang dalam

alinea ke IV Pembukaan UUD 1945 tersebut di atas. Oleh karenanya relevan bilamana dinyatakan bahwa sektor perikanan nasional yang juga memiliki potensi dan posisi yang sangat strategis, yang didalamnya sarat dengan isu-isu yang

43

Istilah Rechtsstaat di sini menurut Maria Farida Soeprapto seyogyanya diterjemahkan dengan istilah Negara berdasar atas Hukum (sesuai dengan penjelasan UUD 1945) dalam arti a state based on law atau a state governed by law. Dengan kata lain memiliki konsekwensi logis, bahwa Negara Republik Indonesia adalah berdasar atas hukum (Rechtstaat) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machstaat). Dalam suatu Negara yang mengetengahkan wawasan Negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat), dan sekaligus menganut wawasan pemerintahan yang berdasarkan yang berdasarkan atas sistem konstitusi, pemenuhan ketentuan-ketentuan dalam Konstitusi merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Lihat pendapat Jimly Asshidiqie dalam Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat, yang menyatakan “konsep Negara Hukum ini disebut dalam pernjelasan UUD 1945 dengan istilah rechtsstaat yang diperlawankan dengan machtsstaat yang terang-terangan ditolak oleh para perumus UUD. Akan tetapi, karena belum tercantum dalam pasal, sedangkan sedangkan penjelasan UUD direncanakan akan dihapus dari naskah resmi UUD, maka ketentuan mengenai Negara Hukum ini perlu ditegaskan dalam pasal. Rumusan yang tegas menyatakakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum juga terdapat dalam Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1945.” (hal.3). 44

Maria Farida Indrati Soeprapto, Op.cit.


61

bersifat multiaspek dan multidimensi, dimana hukum dalam hal ini memiliki fungsi penting untuk mengharmonisasikan berbagai macam aspek dimaksud agar dapat terwujud kepastian hukum sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi. 45 Perekonomian Indonesia tampaknya masih belum beranjak jauh dari titik nadirnya.46 Akar permasalahan krisis di Indonesia disebabkan oleh 6 faktor. Pertama, menurut Paul Krugman, pertumbuhan ekonomi yang pesat sebelum krisis lebih didorong oleh karena pertumbuhan investasi dan bukan karena efisiensi dan inovasi. Kedua, sebagian besar nilai pasar perusahaan-perusahaan yang tercatat di pasar modal di kawasan ini adalah overvalued. Ketiga, struktur finansial perusahaan pada dasarnya tidak sehat. Keempat, dalam proses penyaluran kredit terjadi praktek mark-up sehingga pada akhirnya hanya menghancurkan struktur kapital itu sendiri. Kelima, terjadi konsentrasi ekonomi yang tidak sehat, yaitu berdasarkan data di tahun 1996 menunjukkan bahwa puncak piramida struktur ekonomi Indonesia hanya diisi oleh 200 konglomerat swasta (yang dimiliki oleh kurang lebih 50 keluarga) dan 100 BUMN besar, dan dilapis tengah hampir kosong. Keenam, runtuhnya perekonomian di Indonesia juga disebabkan oleh karena tidak adanya good corporate governance di dalam pengelolaan perusahaan.3 Ketidakharmonisan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, bukan berarti bahwa hukum tidak ditegakkan, tetapi dinamika semacam ini memang tidak dapat terlepas dalam situasi dan kondisi bernegara. Hanya saja yang perlu diteropong adalah latar belakang, motif dan tujuan dari diberlakukannya sebuah undang-undang menjadi hal yang perlu ditelaah secara seksama. Hal ini dapat disampaikan melalui skema sebagai berikut:

45

Kondisi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini sangat kompleks serta bersifat multidimensional sehingga membutuhkan penanganan yang serius dan bersungguh-sungguh. Berdasarkan kondisi umum dan arah kebijakan dalam GBHN 1999-2004, dapat diidentifikasikan lima permasalahan pokok yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Permasalahan-permasalahan pokok tersebut adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5.

merebaknya konflik sosial dan munculnya gejala disintegrasi bangsa; lemahnya penegakan hukum dan hak asasi manusia; lambatnya pemulihan ekonomi; rendahnya kesejahteraan rakyat, meningkatnya penyakit sosial dan lemahnya ketahanan budaya nasional; dan kurang berkembangnya kapasitas pembangunan daerah dan masyarakat.

46

Sofyan Djalil, Good Corporate Governance, makalah yang disampaikan pada Seminar Corporate Governance di Universitas Sumatera Utara pada tanggal 26 Juni 2000, hal 1. 3

Maria Farida Indrati Soeprapto, Op.cit.


62

Gambar 4.1. Hirarkhi Persamaan Undang-undang Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum Secara hierarkhi setingkat

Identifikasi

UU No.40 tahun 2007

UU No.3 tahun 1982

Pasal 29 mengecualikan

UU No.3 tahun 1982 tidak

UU No.3 tahun 1986

pernah dinyatakan dicabut

Persamaan dan Perbedaan Objektif

KESIMPULAN

Hukum tetap harus ada dalam rangka menciptakan kepastian dan ketertiban dalam masyarakat. Hanya saja terhadap peristiwa ketidakharmonisan tersebut harus ditelaah dan dianalisis secara seksama dan hati-hati sehingga tidak menimbulkan kerugian atau bahkan kerugian yang jauh lebih besar.

4.1.4. Keberadaan UU WDP Pasca Berlakunya UU PT Pertanyaan mengapa pemilihan sub judul haruslah keberlakuan UU WDP pasca berlakunya UU PT dapat dijawab bahwa terhadap perusahaan-perusahaan lain, selain dari perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas ditentukan mutlak untuk tetap tunduk pada ketentuan UU WDP. Sedangkan terhadap perusahan berbentuk perseroan terbatas oleh mayoritas kalangan ditafsirkan untuk tidak tunduk pada ketentuan UU WDP, melainkan hanya tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 UU PT dan atas penundukan terhadap pasal tersebut sudah dianggap sebagai bentuk ketaatan terhadap perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Turunnya jumlah perusahaan yang melakukan pendaftaran perusahaan kedalam database Kementerian Perdagangan secara umum dikarenakan dua


63

faktor, yaitu (a) berlakunya UU PT; dan (b) otonomi daerah. UU PT memberikan kontribusi yang signifikan dikarenakan pola pendaftaran yang dilakukannya telah sedemikian rupa tersistematisir dan bentuk perusahaan yang pertumbuhannya sangat pesat adalah perusahaan berbentuk perseroan terbatas, khususnya jika dibandingkan dengan jenis-jenis perusahaan lainnya yang ada dan diatur dalam UU PT. Apabila diperhatikan secara seksama penurunan yang terjadi secara drastis tersebut asumsi dasarnya adalah pada perusahaan-perusahaan berbentuk perseroan terbatas yang berhenti melakukan pendaftaran perusahaan kepada Kementerian perdagangan. Menyikapi kondisi semacam ini, maka telaah lebih difokuskan pada fakta yang terjadi pasca berlakunya UU PT guna memetakan alur pemikiran yuridist terhadap undang-undang yang tersebut yang kemudian diperbandingkan dengan UU WDP dalam konteks persamaan dan perbedaan tujuan dari masing-masing undang-undang tersebut. Untuk sampai pada titik tersebut, maka kajian ini menilik pada pendapat para sarjana yang ahli dibidang hukum perseroan terbatas, yang diantaranya adalah:

a. Pendapat M. Yahya Harahap Daftar perseroan dalam UU PT diatur dalam Bab II, bagian ketiga, paragraf 1, mengatur tentang daftar perseroan yang terdiri atas Pasal 29, jadi hanya terdiri atas satu pasal saja. 1) Yang Menyelenggarakan Daftar Perseroan Pasal 29 ayat (1) menegaskan, Daftar Perseroan “diselenggarakan” oleh Menteri. Berbeda dengan ketentuan Pasal 21 UU No.1 tahun 1995. Tidak mengatur secara spesifik daftar perseroan. Yang dikenal adalah daftar perusahaan. Apa

yang

dimaksud

dengan

daftar

perusahaan menurut

Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU No.1 tahun 1995 adalah daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam UU WDP di Departemen Perdagangan. Sedang pada masa KUHD, daftar perseroan diselenggarakan oleh Panitera Pengadilan Negeri (semula raad van justitie). Hal itu ditegaskan pada Pasal 38 ayat (2) KUHD. Para persero

wajib mendaftarkannya dalam

Daftar Umum

di

Kepaniteraan Negeri di wilayah hukum tempat perseroan berkedudukan. Baik sistem pendaftaran yang diatur pada Pasal 21 UU Nomor 1 Tahun 1995 maupun pada Pasal 38 KUHD, tidak dianut lagi oleh Pasal 29 UU PT.


64

Ketentuan-ketentuan itu ditinggalkan. Muncul keinginan bagi pembuat undangundang

untuk

menempatkan

semua

administrasi

dokumen

perseroan

disentralisasi atau dipusatkan di bawah satu atap yakni di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan sistem sentralisasi ini, pengurusan administrasi perseroan tidak terpisah pada beberapa instansi. Orang yang berkepentingan untuk mengetahui identitas perubahan anggaran dasar suatu perseroan, dapat melakukannya pada satu instansi saja. Perlu diingat penegasan ketentuan Pasal 29 ayat (5) bahwa Daftar Perseroan terbuka untuk umum. Siapa saja dapat melihatnya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tidak terbatas hanya orang tertentu saja. Ketentuan ini bersifat hukum memaksa (dwingendrecht, mandatory rules). Oleh karena itu, ketentuan ini jangan hanya teori saja, tetapi para pejabat yang bertugas di bidang ini, harus memberi pelayanan yang baik tanpa pamrih meminta imbalan. 2) Data Yang Dimuat Dalam Daftar Perusahaan

Mengenai data apa saja yang dimuat dalam daftar perseroan, disebut pada Pasal 29 ayat (2) UU PT, meliputi:

a. Nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu pendirian dan permodalan; b. Alamat lengkap Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5; c.

Nomor dan tanggal akta pendirian dan keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4);

d. Nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1); e. Nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan tanggal penerimaan pemberitahuan oleh menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2); f.

Nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar.

g. Nama lengkap dan alamat pemegang saham Perseroan Terbuka dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Pasal


65

Modal. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (4). h. Nomor dan tanggal akta pembubaran atau nomor dan tanggal penetapan pengadilan tentang pembubaran perseroan yang telah diberitahukan kepada Menteri. i.

Berakhirnya status badan hukum perseroan.

j.

Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi perseroan yang wajib di audit.

Dari data-data yang harus dicantumkan dalam daftar perseroan boleh dikatakan merupakan aspek yang berisi informasi untuk mengetahui secara objektif keadaan perseroan secara keseluruhan.

3) Tanggal Pemasukan Data Perseroan Dalam Daftar Perseroan

Data perseroan yang dimasukkan dalam Daftar sebagaimana dijelaskan di atas, dimasukkan pada tanggal “yang bersamaan”dengan tanggal:

a. Keputusan menteri mengenai pengesahan perseroan menjadi badan hukum, atau tanggal persetujuan menteri atas perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan. b. Penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan; atau c. Penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan yang bukan merupakan perubahan anggaran dasar.

Yang

dimaksud

dengan

“perubahan

data

perseroan”

menurut

penjelasan Pasal 29 ayat (4) huruf (c) adalah antara lain data tentang “pemindahan hak” atas saham, penggantian nama anggota direksi dan dewan komisaris, pembubaran perseroan. Demikian pokok-pokok uraian yang berkenaan dengan ruang lingkup daftar perseroan sedang ketentuan lebih lanjut mengenai daftar perseroan menurut pasal 29 ayat (6) diatur lebih lanjut dengan PERMEN.47

47

Berikut adalah referensi tambahan yang disampaikan oleh Yahya Harahap, yang secara tidak langsung berkaitan dengan telaah analisis kajian ini, yaitu tentang Pengumuman Perseroan. Mengenai pengumuman perseroan diatur pada Bab II, Bagian ketiga, Paragraf 2 yang terdiri atas


66

Pasal 30 UU PT. Yang penting untuk dicatat mengenai pengumuman perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 tersebut adalah sebagai berikut: Yang Wajib Melakukan Pengumuman Menteri Sama halnya dengan penyelenggaraan daftar perseroan, pengumuman pun dibebankan Pasal 30 ayat (1) kepada Menteri. Pengumuman Dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI) Agar pengumuman perseroan sah menurut hukum, harus dicantumkan secara khusus dalam TBNRI. Tidak sah dalam surat kabar, karena tidak sesuai dengan medium yang ditentukan oleh undangundang. Materi yang diumumkan dalam TBN Materi yang diumumkan dalam TBN terdiri atas: a. b. c.

Akta pendirian perseroan beserta keputusan menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) Akta perubahan anggaran dasar perseroan beserta keputusan menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1); Akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri.

Jangka Waktu Melakukan Pengumuman Tentang kapan waktu pengumuman harus dilakukan Menteri dalam TBN digariskan pada Pasal 30 ayat (2) UU PT: -

Dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkan keputusan menteri mengenai “pengesahan” perseroan menjadi badan hukum. Dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkan keputusan menteri mengenai “persetujuan” perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan menteri; Dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterima perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan.

Selanjutnya pasal 30 ayat (3) mengatakan, mengenai tata cara pengumuman, dilaksanakan menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan pengumuman ini, terkandung dua permasalahan hukum yang perlu mendapat perhatian. Pertama: pengumuman dari segi hukum, merupakan asas publisitas (publiciteit, publicity) kepada masyarakat atau pihak ketiga. Keabsahannya kepada pihak ketiga sebagai perseroan boleh dikatakan, digantungkan pada pengumumannya dalam TBN. Oleh karena itu, meskipun Perseroan telah mendapat pengesahan dari Menteri sebagai badan hukum atau perubahan anggaran dasar telah mendapat persetujuan menteri maupun telah disampaikan pemberitahuannya, maka selama hal itu belum diumumkan dalam TBN, belum sah mengikat pihak ketiga. Kedua; kelalaian (negligence) menteri mengumumkan pengesahan perseroan sebagai badan hukum, atau kelalaian mengumumkan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari tenggang waktu yang ditentukan Pasal 30 ayat (2) UU PT, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Bentuk perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam kasus yang demikian, bisa dikualifikasi melanggar kewajiban hukum yang dipikulkan kepadanya (breach of duty of care) atau penyalahgunaan wewenang (abuse of authority) yang merugikan perseroan yang bersangkutan. Sehubungan dengan itu, apabila menteri lalai mengumumkan pengesahan, persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar dalam TBN. Menteri bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari kelalaian itu.


67

b. Menurut Pendapat Rudhi Prasetya

1) Pendaftaran dan Pengumuman Menurut Pasal 38 KUHD akta pendirian yang memuat anggaran dasar yang sudah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman, harus didaftar di Panitera Pengadilan Negeri di tempat di mana dalam anggaran dasar ditentukan tempat kedudukan PT. lebih lanjut diumumkan melalui Berita Negara.yang telah disahkan oleh Menteri, demikian pula dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar, harus didaftarkan dalam “Daftar Perusahaan”, kemudian diumumkan dalam Tambahan Berita Negara. Menjadi pertanyaan apa perlunya akta pendirian yang memuat anggaran dasar atau perubahannya itu tersebut perlu didaftarkan di Pengadilan Negeri (versi KUHD), Daftar Perusahaan (versi UU 1995), atau Daftar Perseroan (versi UU 2007), dan kemudian diumumkan dalam Tambahan Berita Negara? Adapun arti dari pendaftaran pada Panitera Pengadilan Negeri, Pendaftaran Perusahaan, atau Daftar Perseroan serta dimuatnya dalam Tambahan Berita Negara itu, merupakan bentuk pengumuman (publikasi) kepada khalayak.

Di bawah suasana KUHD, biasanya pada waktu pendaftaran dilakukan di Pengadilan Negeri harus disertai dengan seperangkat tindasan akta pendirian yang memuat anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman. Perangkat tindasan akta ini harus selalu tersimpan dalam arsip Kepaniteraan Pengadilan sebagai bagian kesatuan dengan pendaftaran itu,. Maksudnya agar setiap orang dapat melihat anggaran dasar itu dan mengetahui bagaimana ketentuan yang berlaku terhadap PT yang bersangkutan. Karena itu sebenarnya, bahkan setiap orang berhak meminta kepada Panitera Pengadilan untuk dibuatkan turunannya yang resmi dan akta tersimpan tersebut. Perlu saya kemukakan tentang hal ini, karena berdasarkan pengalaman yang dialaminya bahwa panitera tidak mengerti tentang hal tersebut dan beranggapan seakanakan dalam simpanan pengadilan itu semata-mata untuk kepentingan para pihak

intern

perseroan. Demikian

pula

maksud dari UU

1995

yang

memerintahkan untuk didaftar pada Kantor Pendaftaran Perusahaan yang diselenggarakan oleh


68

Kementerian Perdagangan dan Industri. Hanya saja ada perbedaan “tempat pendaftaran” itu menurut KUHD, UU Nomor 1 Tahun 1995, dan UU PT. Jika dalam KUHD tempat pendaftarannya di Panitera Pengadilan Negeri, maka di bawah UU Nomor 1 Tahun 1995 tempat pendaftarannya di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kementerian Perdagangan dan Industri. Kedua penyelenggaraan pendaftaran itu harus dilakukan oleh Direksi. Sementara itu UU PT menentukan tempat pendaftaran itu Kementerian Hukum dan HAM sendiri di bawah Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dan yang wajib melakukan pendaftaran itu tidak lagi oleh Direksi melainkan otomatis oleh Menteri Hukum dan HAM. Demikian pula maksud diumumkannya dalam Tambahan Berita Negara tersebut adalah bentuk dari permakluman kepada publik agar dapat diketahui oleh publik, hanya saja dengan satu perbedaan yang tajam di bawah UU PT. Jika di bawah KUHD dan UU Nomor 1 Tahun 1995, yang wajib mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara itu adalah pihak Direksi dari perseroan, sebaliknya dalam UU PT yang wajib mengumumkan itu bukan lagi Direksi melainkan wajib dilakukan oleh Menteri (vide Pasal 30 UU PT). Maksudnya adalah agar masyarakat, khususnya pihak ketiga dapat mengetahui ketentuan-ketentuan anggaran dasar PT. hal ini erat hubungannya dengan ajaran ultra vires yang berlaku di Indonesia, apabila pengurus dalam menunaikan tugasnya itu bertentangan dengan ketentuan dalam anggaran dasar, maka menjadi tanggung jawab pribadi pengurus. Dalam hal demikian, maka pihak ketiga bisa menjadi dirugikan, yaitu pihak ketiga menjadi tidak dapat menagih kepada harta kekayaan perseroan melainkan hanya kepada pribadi pengurus. Belum tentu pengurus itu pemegang saham. Karena itu penting sekali bagi pihak ketiga untuk mengetahui anggaran dasar perseroan, agar dapat mengetahui apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh pengurus menurut anggaran dasar perseroan dalam hubungan dengan itulah penting sekali diumumkannya anggaran dasar PT. 2) Wajib Daftar Perusahaan

Sebenarnya jauh sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1995 telah ada UU WDP. Sebenarnya apa yang diatur oleh UU WDP itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan hukum perseroan. Adanya UU WDP jauh sebelum


69

adanya UU Nomor 1 Tahun 1995. Menurut Pasal 5 UU WDP, setiap perusahaan mendaftarkan diri dalam Daftar Perusahaan (yang diselenggarakan oleh Kementrian Perdagangan dan Perindustrian), termasuk pula untuk Firma, CV, atau bentuk badan usaha lainnya. Menurut Pasal 6 UU WDP, diperkecualikan untuk Perjan dan Perusahaan Kecil Perorangan yang dijalankan secara pribadi pengusaha sendiri atau dengan memperkerjakan hanya anggota sendiri yang terdekat serta tidak memerlukan izin usaha dan tisdak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan. Menurut Bab III UU WDP, diancam dengan pidana penjara selamalamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) bagi setiap perusahaan yang lalai memenuhi pendaftaran ini. Menjadi pertanyaan apa tujuan dan sasaran UU WDP tersebut? Dalam Pasal 2 undang-undang yang bersangkutan dinyatakan bahwa tujuan dari Perndaftaran

Perusahaan

ini

adalah

untuk

mencatat

bahan-bahan

keterangan yang diperbuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan

sumber

informasi

resmi

untuk

semua

pihak

yang

berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tetang perusahaan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan dalam rangka menjamin kepastian usaha. Jadi, objek dari undang-undang ini lebih bersifat keperluan administratif Pemerintahan agar terdapat cukup data tersedia sebagai bahan dalam Pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan. Sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1995, yang berlaku adalah KUHD. Menurut KUHD, pendaftaran perseroan sebagai pengumuman kepada khalayak itu dilangsungkan melalui pendaftaran pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri (vide urain No. 84). Pada waktu menyusun rancangan UU 1995, terpetik pemikiran dari perancang UU Nomor 1 Tahun 1995, demi efisiensi menganggap tidak sekaligus

dimanfaatkan wadah yang telah tersedia, yaitu lembaga

Pendaftaran Perusahaan yang berdasarkan UU WDP tersebut sekaligus dimanfaatkan untuk Pendaftaran Perseroan sebagai wadah pula untuk pemakluman pendirian PT. berdasarkan pemikirian inilah, maka ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1995 bahwa Pendaftaran Perseroan untuk pengumuman kepada khalayak itu harus dilangsungkan pada Daftar Perusahaan, dengan penjelasan dalam pasal ini bahwa yang dimaksud dengan

Pendaftaran

Perusahaan

tersebut

adalah

Daftar


Perusahaan

70

sebagaiman dimaksud dalam UU WDP. Kemudian terdapat pemikiran lain di antara perancang UU PT. Tampaknya dirasakan lebih efisien agar Pendaftaran Perseroan itu dilakukan tersendiri di bawah Kementerian Hukum dan HAM sendiri, terlepas dan tidak lagi digabungkan dengan Pendaftaran Perusahaan sebagaimana dimaksud oleh UU WDP. Dalam hubungan dengan itulah, maka dalam UU PT dinyatakan pengumuman tersebut harus dilakukan melalui Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan HAM. Dalam hubungan dengan apa yang terurai di atas, perlu diingatkan demikian kita harus bisa membeda-bedakan dan memilah-milah apa yang dimaskud dengan “Pendaftaran Perseroan” dan “Pendaftaran Perusahaan”. “Pendaftaran Perseroan” merupakan pengertian di bawah UU PT sedang ”Pendaftaran Perusahaan” merupakan pengertian di bawah UU WDP. Bagaimana Manakala Pendaftaran Perseroan Tidak Dipatuhi Terlebih dahulu patut kita pertanyakan siapa yang berkewajiban melakukan Pendaftaran Perseroan tersebut? Dalam sistem UU Nomor 1 Tahun 1995, sebagaimana tercermin dari Pasal 23 UU Nomor 1 Tahun 1995, yang berkewajiban melangsungkan pendaftaran itu adalah Direksi dengan ancaman manakala Direksi lalai, maka Direksi bertanggung jawab renteng atas segala perbuatan yang dilakukan oleh perseroan. Tetapi sama sekali lain menurut sistem UU PT. Sebagaimana menurut Pasal 29 UU PT, yang menyelanggrakan dan memelihara pendaftaran pada Daftar Perseroan itu adalah Menteri. Demikian bukan lagi tanggung jawab Direksi, karena ketentuan-ketentuan mengenai tanggung jawab Direksi dalam Pendaftaran Perseroan, sudah dihapus tidak lagi diatur dalam UU PT.


71

4.1.5. Keberlakukan UU WDP setelah otonomi daerah UU WDP sebagai suatu ketentuan perundang-undangan di Indonesia tetap berlaku meskipun pada saat ini Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memasuki era otonomi daerah. Selama tidak ada ketentuan peraturan setingkat perundang-undangan yang mengubah ataupun mencabut suatu undang-undang, maka undang-undang tersebut sah dan mengikat secara hukum. Salah satu latar belakang utama dari penurunan yang sangat drastis terhadap pendaftaran perusahaan adalah dikarenakan dua hal utama, yakni:

a. Dinamika alur koordinasi kerja antara pusat dengan daerah yang kurang maksimal, yang merupakan bagian dari konsekuensi otonomi daerah; b. Penafsiran terhadap pendaftaran perusahaan berdasarkan UU PT yang tendensinya adalah mengesampingkan penundukan perusahaan berbentuk perseroan terbatas kepada UU WDP.

Terhadap kendala pertama lebih bersifat terhadap kendala teknis alur koordinasi antara pusat dengan daerah. Kendala ini timbul salah satunya dikarenakan adanya pola-pola administrasi pendaftaran perusahaan yang tidak sepenuhnya menggunakan pedoman yang bersifat seragam. Meskipun sebelumnya Kementerian Perdagangan telah memiliki suatu sistem yang dinilai cukup untuk menyerap permasalahan yang bersifat teknis. Pada bagian telaah normatif ini tidak akan disinggung lebih jauh tentang aspek teknis dimaksud. UU PT sebagai isu pokok dalam kajian ini dikarenakan hingga saat ini bentuk perusahaan yang memiliki pola administrasi yang sangat baik adalah perusahaan berbentuk perseroan terbatas. Selain daripada itu bentuk perseroan terbatas merupakan salah satu wadah yang lebih banyak diminati oleh mayoritas kalangan pengusaha. Berbeda dengan bentuk-bentuk perusahaan lain yang dikenal dalam UU WDP. Kembali kepada teknis pendaftaran perusahaan, maka dapat disampaikan bahwa perusahaan selain perseroan terbatas, lazimnya tidak memiliki suatu kerangka acuan pendaftaran perusahaan selain daripada yang ditentukan dalam UU WDP. Sedangkan, terhadap bentuk-bentuk perusahaan yang sederhana yang juga ditentukan untuk tunduk kepada UU WDP terkendala pula dengan ketidakpahaman dari masing-masing individu pengusaha akan adanya suatu aturan perundang-undangan yang harus dipenuhi olehnya. Secara sederhana dapat dijadikan sebagai pembanding, yang menurut hemat kami relevan, yaitu usaha


72

perorangan belum tentu memiliki NPWP. Padahal itu merupakan kewajiban yang harus dipenuhinya. Jika dibandingkan dengan sosialisasi kewajiban memiliki NPWP bagi pengusaha dengan kewajiban daftar perusahaan berdasarkan UU WDP jelas sangat berbeda. Namun demikian tetapi tingkat ketaatan hukum masyarakat dan pemahamannya menjadikan aktualisasi dari peraturan tersebut tidak terlaksana secara maksimal. Menunjuk dan berdasarkan pada keterangan yang disampaikan oleh Rudhi Prasetya, dimana beliau adalah salah seorang guru besar di Universitas Airlangga, khususnya untuk bidang hukum perusahaan, tegas menyatakan bahwa tujuan dari Pendaftaran Perusahaan ini adalah untuk mencatat bahan-bahan keterangan yang diperbuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tetang perusahaan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan dalam rangka menjamin kepastian usaha. Jadi, objek dari undang-undang ini lebih bersifat keperluan administratif Pemerintahan agar terdapat cukup data tersedia sebagai bahan dalam Pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan. Melalui pendapat beliau tampak jelas upaya untuk mereposisi pemahaman terhadap perbedaan tujuan dari pendaftaran perusahaan dan pendaftaran perseroan. Tujuan dari pendaftaran perusahaan adalah tidak semata-mata untuk wacana publisitas tetapi juga untuk mengetahui hal-hal yang bersifat spesifik terkait dengan macam dan jenis usaha yang ada di Indonesia. Hal ini sama sekali berbeda dengan tujuan dari pendaftaran perseroan yang hanya terbatas untuk pemenuhan asas publisitas. UU WDP ada sebagai instrumen untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada sektor rill dunia usaha, misalnya terhadap pertanyaan antara lain: (a) ada berapa banyak perusahaan yang bergerak disektor budidaya tiram di wilayah kepulauan Maluku dan Papua; (b) bagaimana kapasitas produksi perusahaan otomotif di Indonesia per tahunnya; (c) berapa banyak perusahaan yang melakukan kegiatan distribusi gula di seluruh Indonesia; (d) dan lain sebagainya. Pertanyaanpertanyaan tersebut tidaklah mungkin untuk diklarifikasikan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Terlebih lagi tujuan dari inventarisir pertanyaan tersebut adalah untuk memberikan wawasan terhadap kinerja pertumbuhan ekonomi riil di Indonesia, maupun dalam rangka untuk melakukan eksplorasi peluang usaha pada tingkat domestik maupun peluang kerjasama dengan pihak investor asing yang akan menanamkan modalnya di sektor-sektor usaha yang menarik minatnya.


73

Ketidakadaan data tersebut akan menimbulkan permasalahan dalam mengawal pergerakan roda perekonomian nasional. Bahkan, idealnya dengan menggunakan pola pendaftaran perusahaan ini dapat diidentifikasi awal terhadap bentuk-bentuk usaha yang termasuk dalam lingkup kartel, monopoli dan jenis-jenis persaingan usaha tidak sehat lainnya. Undang-undang sebagai perangkat dari hukum administrasi negara adalah perangkat hukum positif yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Apabila menelaah dari keberadaan UU WDP, maka diwajibkan kepada seluruh perusahaan yang termasuk didalamnya ketentuan UU WDP untuk tunduk dan taat pada isi peraturan perundang-undangan tersebut. Tanpa terkecuali terhadap perusahaan berbentuk perseroan terbatas. Artinya adalah UU WDP tidak hanya semata-mata untuk tujuan publisitas belaka, melainkan ada tujuan dan maksud yang lebih luas lagi terhadap pembangunan perekonomian negara. Oleh karenanya anggapan bahwa terhadap perseroan terbatas hanya diharuskan untuk taat pada ketentuan Pasal 29 UU PT, maka terhadap pemahaman tersebut perlu untuk ditata ulang. Penataan ulang terhadap pemahaman tersebut juga sebenarnya kembali untuk kepentingan perseroan terbatas. Selain daripada itu pemikiran terlalu banyak birokrasi yang harus dipenuhi oleh perusahaan berbentuk perseroan terbatas juga perlu dikikis dengan dasar pemikiran bahwa suatu kebijakan perundang-undangan haruslah dipenuhi dan ditaati apabila para pengusaha ingin melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Karena undang-undang berupaya untuk menciptakan suatu iklim ketertiban dan keteraturan usaha serta berupaya untuk lebih meningkatkan perekonomian bangsa. Apabila suatu perseroan terbatas melanggar ketentuan undang-undang, maka hal terhadapnya dapat dikategorikan telah melakukan pelanggaran terhadap doktrin ultra vires. Pelaksanaan pendaftaran perusahaan yang diberikan wewenangnya kepada KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya atau Kantor Dinas/Suku Dinas sekaligus juga sebagai salah satu bagian dari pembagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan kepada pemerintah daerah provinsi yang selanjutnya mendelegasikan kembali urusan tersebut kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam Lampiran DD PP No. 38 tahun 2007, disebutkan sebagai berikut:


74

a. Pemerintah Pusat memiliki tugas untuk Penetapan pedoman, pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM), koordinasi, pengendalian, pengawasan penyelenggaraan dan penyajian informasi wajib daftar perusahaan skala nasional. b. Pemerintah Daerah Provinsi memiliki tugas untuk melakukan Koordinasi, pengendalian, pengawasan, pelaporan dan penyajian informasi hasil penyelenggaraan wajib daftar perusahaan skala provinsi. c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki tugas untuk melakukan Pengawasan, penyajian

pelaporan

informasi

pelaksanaan

pelaksanaan

dan

wajib

penyelenggaraan

daftar

perusahaan

serta skala

kabupaten/kota.

Selanjutnya mengenai kewajiban pelaporan disebutkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan

Nomor

37/M-DAG/PER/9/2007

Tentang

Penyelenggaraan

Pendaftaran Perusahaan Pasal 8, bahwa:

a. Laporan

penyelenggaraan

pendaftaran

perusahaan

Tingkat

Pusat

disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal per tahun. Tingkat Provinsi disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada KPP Pusat

per

semester,

dan

Tingkat

Kabupaten/Kota/Kotamadya

menyampaikan laporan penyelenggaraan dan pelaksanaan pendaftaran perusahaan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada KPP Provinsi dan KPP Pusat per bulan. b. Penyelenggara

pendaftaran

perusahaan

Tingkat

Kabupaten/Kota/Kotamadya harus menyampaikan laporan penyelenggaraan dan pelaksanaan wajib daftar perusahaan kepada KPP Provinsi dan KPP Pusat berupa:

1) Laporan penyelenggaraan pendaftaran perusahaan; dan 2) Tembusan pengesahan formulir.

c. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan secara manual atau elektronik.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa setiap perusahaan


75

(kecuali yang berbentuk Perjan dan perusahaan perseorangan) wajib didaftarkan dalam

daftar

perusahaan.

Pendaftaran

tersebut

dilakukan

di

KPP

Kotamadya/Kabupaten/Kota atau Kantor Dinas/Suku Dinas yang berwenang di bidang perdagangan. Selanjutnya setiap penyelenggara pendaftaran perusahaan tingkat kabupaten/kota/kotamadya harus menyampaikan laporan penyelenggaraan dan pelaksanaan wajib daftar perusahaan berbentuk laporan penyelenggaraan pendaftaran perusahaan dan tembusan pengesahan formulir kepada KPP Provinsi dan KPP Pusat. Pelaporan tersebut merupakan amanat yang disampaikan dalam Peraturan Menteri Perdagangan. Peraturan Menteri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diakui keberadaannnya dan mempunyai hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Artinya kewajiban pelaporan tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan bersifat diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari UU WDP,

dan

kewajiban

pelaporan

tersebut

harus

dilaksanakan

oleh

KPP

kabupaten/kota/kotamadya dengan tembusan kepada KPP Provinsi dan KPP Pusat, meskipun tidak ada sanksi yang diberikan atas kelalaian pelaporan tersebut. Kewajiban daerah untuk mentaati semua peraturan perundang-undangan tentang wajib daftar perusahaan yang telah dibuat ditingkat pusat (tingkat yang lebih tinggi) adalah sesuatu yang harus selalu dijadikan pedoman dalam tata laksana peraturan perundang-undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan disebutkan, bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

a. UUD 1945 b. Ketetapan MPR c. UU / Perpu d. Peraturan Pemerintah e. Peraturan Presiden f.

Peraturan Daerah Provinsi; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.


76

Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan hierarki dalam ketentuan ini adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain yang telah disebutkan di atas, dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan, bahwa peraturan Menteri merupakan salah satu jenis peraturan selain yang telah ditetapkan dalam hierarki peraturan perundangundangan.48 Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) disebutkan, bahwa peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dan yang dimaksud dengan berdasarkan kewenangan adalah penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Sekalipun peraturan Menteri tidak tercantum dalam hierarki peraturan perundang-undangan sepanjang apa yang dimuat dalam peraturan Menteri tersebut merupakan pelaksanaan apa yang diamanatkan oleh UU, maka peraturan menteri tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai sifat mengikat. Dalam UU WDP disebutkan bahwa

yang dimaksud dengan Menteri adalah

Menteri yang

bertanggung jawab dalam bidang perdagangan. Dalam pelaksanaan wajib daftar perusahaan,

adanya

Peraturan

Menteri

Perdagangan

Nomor

37/M-

DAG/PER/9/2007 Tentang Penyelenggaran Pendaftaran Perusahaan merupakan pelaksanaan apa yang dimuat dalam UU No. 3/1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan. Hal tersebut misalnya dapat dilihat pada pasal-pasal yang dimuat dalam UU WDP, sebagai berikut:

a.

Pasal 9 ayat (1)

:

Pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran yang ditetapkan oleh menteri pada kantor

48

Jenis Peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, menteri, badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau atas perintang Undang-Undang, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.


77

tempat pendaftaran perusahaan. b.

Pasal 17

:

Hal-hal lain yang wajib didaftarkan sepanjang belum diatur dalam Pasal-pasal 11, 12, 13, 14, 15, dan 16 Undang-Undang ini diatur lebih lanjut oleh Menteri. 49

c.

Pasal 18

:

Menteri bertanggungjawab dalam penyelenggaraan Daftar Perusahaan.

d.

Pasal 19

:

Menteri menetapkan tempat-tempat kedudukan dan susunan kantor-kantor pendaftaran perusahaan serta tata cara penyelenggaraan Daftar Perusahaan.

e.

Pasal 24

:

Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal-pasal 20, 21, dan 22 Undang-Undang ini ditetapkan oleh Menteri. 50

f.

Pasal 31

:

Besarnya

biaya

administrasi

untuk

memperoleh

salinan atau petikan resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang ini ditetapkan oleh Menteri. g.

Pasal 38

:

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Dengan

demikian

karena

Peraturan

Menteri

Perdagangan

Nomor

37/M-

DAG/PER/9/2007 Tentang Penyelenggaran Pendaftaran Perusahaan merupakan pelaksanaan dari UU WDP, maka peraturan Menteri perdagangan tersebut diakui keberadaannya dan bersifat mengikat. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa peraturan perundangundangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Dan dalam pelaksanaan UU WDP, peraturan daerah harus melaksanakan dan menjadi perpajangan tangan dari apa yang telah ditetapkan dalam UU WDP dan peraturan pelaksanaan lainnya, termasuk Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007

Tentang

Penyelenggaran

Pendaftaran

Perusahaan.

49

Pasal 11, 12, 13, 14, 15 dan 16 UU WDP mengatur mengenai hal-hal yang wajib didaftarkan. Pasal 11 bila berbentuk Perseroan Terbatas. Pasal 12 apabila berbentuk koperasi. Pasal 13 apabila berbentuk persekutuan komanditer. Pasal 14 apabila berbentuk persekutuan firma. Pasal 15 Apabila perusahaan berbentuk perorangan. Pasal 16 Apabila perusahaan berbentuk usaha lainnya di luar dari pada sebagaimana dimaksud dalam Pasal-pasal 11, 12,13, 14 dan 15. 50

Pasal 20 UU WDP menyebutkan, bahwa Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima formulir pendaftaran yang telah diisi, pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan menetapkan pengesahan atau penolakan.


78

Pemerintah Daerah harus membuat kebijakan yang tidak bertentangan dengan UU WDP dan peraturan Menteri perdagangan dimaksud. Selain itu pemerintah daerah propinsi dan kota juga wajib melakukan pelaporan terhadap pelaksaanaan kegiatan pendaftaran dengan melampirkan tembusan pengesahan formulir pendaftaran perusahaan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penyelenggaran Pendaftaran Perusahaan. 4.2.

Efektifitas Implementasi UU WDP di Era Otonomi Daerah

4.2.1. Identifikasi Masalah a. Masalah umum Salah satu tujuan dari

wajib daftar perusahaan sebagaimana

diamanatkan dalam Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan (WDP) adalah mencatat semua informasi perusahaan secara benar sehingga dapat dijadikan informasi resmi semua pihak yang berkepentingan.

Dalam

implementasinya ternyata banyak mengalami hambatan, hal ini teridentifikasi dari jumlah perusahaan yang mendaftarkan mengalami penurunan. Tahun 2006 tercatat jumlah perusahaan yang mendaftarkan perusahaannya terkait WDP tercatat 104.380 perusahaan dan tahun 2012 hanya 898 perusahaan. Banyak faktor yang menyebabkan kepatuhan perusahaan untuk mendaftarkan perusahaannya. Berdasarkan diskusi dengan berbagai stakeholder

dan

studi

literatur,

permasalahan

terkait

tanda

daftar

perusahaan dapat dilihat pada Sub Bab identifikasi dan perumusan masalah.

b. Persepsi Pelaku Usaha Terkait Wajib Daftar Perusahaaan Berdasarkan hasil wawancara dengan menggunakan kuesioner yang dilakukan di daerah survey terhadap pelaku usaha (38 pelaku usaha wajib TDP dan 22 pelaku usaha yang tidak wajib) terkait UU WDP diperoleh profil seperti terlihat pada gambar 4.2, 4.3 dan 4.4.


79

Gambar 4.2. Pengetahuan Pelaku Usaha Terkait Wajib Daftar Perusahaan

Mengetahui adanya WDP 5% 3% ya tidak tidak menjawab

92%

Sumber : Data Primer (2013) diolah

Dari hasil wawancara terkait pengetahuan pelaku usaha tentang adanya ketentuan pendaftaran perusahaan sebanyak 55 responden atau 92% menjawab mengetahui adanya ketentuan pendaftaran perusahaan, sebanyak 3 responden atau 5% menjawab tidak mengetahui dan sebanyak 2 responden atau 3% tidak menjawab. berdasarkan informasi dari gambar 3.1 maka dapat dikatakan bahwa pelaku usaha sebagian besar telah mengetahui ketentuan pendaftaran perusahaan. Gambar 4.3. Pelaku usaha yang telah melakukan tanda daftar perusahaan (kelompok persekutuan perdata, firma, CV, PT, Koperasi dan Yayasan)

Kelompok persekutuan perdata , firma, CV, PT, Koperasi dan Yayasan yang melakukan Tanda Daftar Perusahaan

8% ya tidak 92%



80

Berdasarkan dari gambr 4.3, dari 38 Pelaku usaha yang wajib melakukan TDP terdapat 92% atau 35 responden yang telah melakukan TDP namun masih terdapat 8% atau 3 responden yang belum melakukan TDP

Gambar 4.4. Pelaku usaha yang telah melakukan tanda daftar perusahaan (perusahaan perseorangan)

Kelompok perusahaan perseorangan yang melakukan Tanda Daftar Perusahaan

27% ya tidak 73%


Berdasarkan gambar 4.4 dari 22 Pelaku usaha yang tidak wajib melakukan TDP terdapat 27% atau 6

responden yang telah melakukan TDP dan

terdapat 73% atau 16 responden yang tidak melakukan TDP c. Identifikasi masalah di daerah penelitian Penggalian identifikasi masalah terkait dengan semakin rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk mendaftarkan perusahaannya, selain dengan cara survey juga dengan melakukan diskusi mendalam dengan stakeholder (kantor perijinan, Dinas Perindag, BKPMD, Notaris) di daerah, diskusi ditingkat pusat dengan berbagai lembaga (kantor perijinan, Dinas Perindag Prop. DKI Jakarta, BKPM, Notaris, Direktorat Bina Usaha Perdagangan, Pusat Data dan Informasi BPPKP). Masalah-masalah

yang tergali dari hasil diskusi tersebut adalah

sebagai berikut : 1)

Lemahnya kekuatan hukum Kementerian Perdagangan

untuk

meminta data dari daerah.


81

2)

Surat Keputusan

Pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(PTSP) tidak mencantumkan Dinas Perdagangan sebagai organisasi penanggung jawab data WDP. 3)

Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 mengatur bahwa Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Penyelenggara PTSP. Pendelegasian tersebut membuat Dinas Perdagangan Provinsi menjadi lebih panjang jalur koordinasinya.

4)

Perusahaan menganggap WDP tidak penting karena perusahaan tidak mendapatkan manfaat langsung dari melakukan daftar perusahaan

5)

Jumlah dan kemampuan SDM untuk menginput data WDP terbatas.

6)

Kesadaran tertib administrasi dari pelaku usaha rendah.

7)

Formulir pendaftaran perusahaan terlalu rumit.

8)

Cabang perusahaan di daerah tidak mendaftarkan perusahaannya karena

menganggap

cukup

hanya

mendaftarkan

perusahaan

pusatnya. 9)

Identitas Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) di TDP berbeda dengan identitas Kelompok Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak.

10) Format laporan yang dilaporkan ke pusat dan software sistem dari masing-masing daerah berbeda. 11) Pelaku usaha mendaftarkan perusahaan berkali-kali dengan jenis usaha yang berbeda. 12) Pada UU PT tidak disampaikan dengan jelas mengenai PT wajib melakukan pendaftaran. 13) Validasi data perusahaan belum dilakukan. 14) Sistem jaringan komputerisasi dan Program aplikasi WDP yang dibangun memiliki kekurangan sejak awal dimana tidak terkoneksi antar level organisasi pengelola WDP 15) Sistem jaringan komputerisasi dan Program aplikasi WDP yang ada belum mampu mendeteksi pendaftaran perusahaan berulang. 16) Tidak ada insentif kepada lembaga pengelola yang melakukan tertib administrasi. 17) Adanya

penafsiran

hukum

yang

berbeda

terhadap

peraturan

perundang-undangan terkait pendaftaraan perusahaan.


82

18) Sistem jaringan komputerisasi dan Program aplikasi WDP masih bersifat manual dalam penomoran dan validasi data. 19) KLU yang ada di kementerian perdagangan berbeda dengan kemenhumham dan BKPM.

d. Rumusan masalah hasil FGD Dari

berbagai permasalahan yang teridentifikasi tersebut di atas,

yang kemudian di verifikasi melalui diskusi dengan stakeholder (diskusi tahap 1) dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) pokok permasalahan yaitu : 1) Implementasi sistem jaringan komputerisasi dan Program aplikasi WDP yang disediakan oleh Kementerian Perdagangan saat ini belum optimal karena : a) Tidak mampu mengelola nomor penerbitan TDP secara otomatis, b) Tidak terintegrasi antar level organisasi pengelola data WDP, c) Tidak memiliki kemampuan untuk memvalidasi keakuratan data secara otomatis dan d) Tidak memiliki kemampuan untuk mengintegrasi dengan sistem yang dibangun oleh PTSP. 2) UU WDP secara hukum telah mengalami distorsi

dari

peraturan

perundang-undangan lainnya sehingga mengubah pemahaman hukum terutama tentang kewajiban untuk melakukan WDP khususnya PT. Dasar hukum mengenai Lembaga/institusi tempat mendaftar dan tanggung jawab dari lembaga pengelola data WDP (pemerintah pusat, pemerintah

provinsi,

pemerintah

Kota/kabupaten

dan

Kantor

Pendaftaran Perusahaan) juga telah mengalami distorsi sehingga tidak tegas menunjukkan tanggung jawabnya. 3) Kurangnya kemampuan dan jumlah Sumber Daya Manusia pengelola WDP terutama di bidang pendaftaran, pengelola data base, pengolah data, penganalisa data dan PPNS-WDP.


83

4.2.2. Identifikasi Tujuan kebijakan Dari hasil diskusi dapat difokuskan bahwa penyebab kurang optimalnya data TDP selama ini disebabkan oleh jaringan aplikasi, masalah hukum dan sumber daya manusianya, maka rumusan identifikasi tujuan adalah : 1) Membangun jaringan komputerisasi dan program aplikasi WDP yang mampu menghasilkan data valid, akurat dan mudah pengoperasiannya di semua tingkat organisasi pengelola WDP (pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota/kabupaten, KPP/Dinas/PTSP) 2) Memberi kepastian hukum bahwa UU WDP dapat diimplementasikan dengan baik dalam era otonomi daerah 3) Membangun sistem pendidikan SDM WDP (petugas pendaftaran, pengelola data, penganalisa data) Analisis RIA kali ini hanya memfokuskan pada tahap penyelesaian permasalahan pertama yaitu implementasi jaringan dan program aplikasi WDP. Oleh karena itu pada tahapan berikutnya (diskusi tahap 2) hanya membahas masalah terkait dengan jaringan dan aplikasi saja.

4.2.3. Identifikasi alternatif penyelesaian masalah Pada tahap ini dilakukan dengan identifikasi terhadap berbagai alternatif tindakan baik berupa tindakan regulasi maupun non regulasi untuk mengatasi

masalah

yang

telah

dirumuskan

sebelumnya.

Untuk

mendapatkan alternatif tindakan terpilih, selanjutnya dimasukkan dalam list atau daftar untuk dilakukan proses screening.


84

Tabel 4.1. Berbagai Alternatif Solusi Tindakan

No

Alternatif Solusi

1

Menggunakan jaringan komputerisasi dan program aplikasi WDP yang ada ( do nothing )

2

Memaksimalkan penggunaan jaringan komputerisasi dan program aplikasi WDP yang ada ( perbaikan dari yang ada)

3

Membangun jaringan komputerisasi dan program aplikasi WDP yang baru ( membangun baru)

4

Tidak melakukan perubahan regulasi

5

Mengeluarkan Permendag tentang tanggung jawab pengadaan sistem di tingkat provinsi dan kota/kabupaten

6

Keterangan

Non regulasi

Regulasi

Mengeluarkan Permendag tentang tanggung jawab pengadaan sistem di tingkat provinsi dan kota/kabupaten dengan bantuan dari pusat

Sumber : hasil analisa RIA

Dari proses screening akan dihasilkan alternatif yang superior atau dianggap paling tepat. Pertimbangan yang sering digunakan dalam proses screening adalah : 1) Legalitas : apakah pemerintah berhak secara legal melakukan tindakan tersebut. 2) Biaya : berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk melakukan tindakan tersebut termasuk kerugian yang ditanggung. 3) Dampak terhadap masyarakat : seberapa besar pengaruhnya terhadap masyarakat. 4) Visibilitas dan kemungkinan mencapai sasaran : seberapa jauh tindakan tersebut membantu pemerintah mencapai tujuan. 5) Hambatan terhadap persaingan usaha yang sehat : mengukur seberapa besar menghambat persaingan usaha.


85

Dengan menggunakan scoring akan terlihat alternatif terpilih yaitu yang memiliki nilai total score paling besar.

Tabel 4.2. Screening Terhadap Alternatif Tindakan

Legalitas Biaya Dampak Hambatan

pencapaian Total tujuan

No

Alternatif Solusi

1

Menggunakan jaringan komputerisasi dan program aplikasi WDP yang ada ( do nothing )

0

-1

-1

-4

1

-5

2

Memaksimalkan penggunaan jaringan komputerisasi dan program aplikasi WDP yang ada ( perbaikan dari yang ada)

0

-3

4

0

4

5

3

Membangun jaringan komputerisasi dan program aplikasi WDP yang baru ( membangun baru)

0

-2

3

-1

3

3

4

Tidak melakukan perubahan regulasi

0

-1

1

-3

1

-2

5

Mengeluarkan Permendag tentang tanggung jawab pengadaan sistem di tingkat provinsi dan kota/kabupaten

-2

-2

2

-2

2

-2

6

Mengeluarkan Permendag tentang tanggung jawab pengadaan sistem di tingkat provinsi dan kota/kabupaten dengan bantuan dari pusat

-1

-3

2

-2

2

-2



86

Dari proses screening, terpilih 2 (dua) alternatif yang dianggap paling ideal untuk menyelesaikan permasalahan WDP sebagaimana dirumuskan sebelumnya, yaitu : 1) Memaksimalkan penggunaan jaringan komputerisasi dan program aplikasi WDP yang ada (perbaikan dari yang ada). 2) Membangun jaringan komputerisasi dan program aplikasi WDP yang baru (membangun baru). 3) Selanjutnya untuk mengetahui seberapa besar biaya maupun manfaatnya kedua alternatif terpilih dan pilihan do nothing dilakukan analisis biaya manfaatnya.

4.2.4. Analisis Manfaat dan Biaya (soft cost-benefit analysis) Pada analisis biaya manfaat , akan dianalisis 3 (tiga) opsi yaitu do nothing, memaksimalkan penggunaan jaringan komputerisasi dan program aplikasi WDP yang ada (perbaikan dari yang ada) dan membangun jaringan komputerisasi

dan

program

aplikasi

WDP

yang

baru

(membangun baru). Manfaat yang paling besar setelah dibandingkan dengan biayanya akan menjadi pilihan sebagai alternatif penyelesaian masalah WDP. Untuk menghitung biaya dan manfaat dilakukan secara kualitatif dengan memberi scor positip dan negatip saja mengingat data secara kuantitatif relatif sulit di dapatkan. Kemudian indikator biaya dan manfaat dari masing-masing alternatif 1, 2 dan 3 menggunakan indikator yang relatif sama. a. Menggunakan jaringan komputerisasi dan program aplikasi WDP yang ada sekarang (alternatif 1) Dengan menggunakan alternatif 1 (satu) yaitu menggunakan jaringan komputerisasi dan program aplikasi WDP yang ada (do nothing) diperoleh beberapa manfaat diantaranya : 1). Data daerah disampaikan ke Kemendag walaupun belum dilakukan secara rinci (hanya jumlah perusahaan berdasarkan PT, CV Koperasi dan lainnya). Untuk data base yang isiannya lebih rinci

pada umumnya tidak dikirimkan. 2).

Pelaku usaha maupun pihak yang berkepentingan dapat memanfaatkan data tersebut walaupun belum maksimal.


87

Kemudian biayanya relatif besar yang meliputi : Pembelian sofware, Pelatihan SDM pengelolan sofware di daerah dan pusat, biaya input di daerah per tahun, biaya pengolahan di pusat dan biaya tim evaluasi.

Tabel 4.3. Biaya manfaat menggunakan jaringan komputerisasi dan program aplikasi WDP yang ada (do nothing)

No

Indikator

A

Manfaat

1

2

3

4

Kondisi

Data TDP per Kab/Kota tersedia di Pusat Pembinaan/pengambilan kebijakan Pemerintah lebih tepat sasaran Pelaku usaha dapat memanfaatkan data TDP sebagai peluang usaha Data tersedia tepat waktu

secara

Total Manfaat B 1 2 3 4 5

+

0

Keterangan

Data TDP dari daerah disampaikan tidak rinci karena tidak semua daerah mengirim, yang dikirim bukan data base. Banyak daerah yang tidak memanfaatkan sistem aplikasi dari pusat karena sudah memiliki sistem aplikasi sendiri. Pemerintah tidak memiliki peta lembaga usaha secara detail sehingga data TDP jarang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan

+

Pelaku usaha kurang maksimal memanfaatkan data TDP

0

Data yang dikirim dari daerah tidak tepat waktu karena proses pengirimannya beragam (email maupun hardcopy). Di Pusat pengolahannya relatif terhambat karena menginput ulang.

2+

Biaya Pembelian sofware Pelatihan SDM pengelolan Sofware di daerah dan Pusat Biaya input di daerah per tahun Biaya pengolahan di pusat Biaya tim evaluasi Total Biaya

-3

Harga software x jumlah kab/kota = cukup besar

-3

Biaya dekon TDP (dimasukkan juga biaya input di daerah) plus lunsum ke daerah dalam rangka TDP

-3

Biaya petugas di daerah yang menginput

-1

Biaya petugas di pusat yang mengolah data

-1

Biaya tim evaluasi di pusat

-11



88

b. Memaksimalkan penggunaan jaringan komputerisasi dan program aplikasi WDP yang ada (perbaikan yang ada) (alternatif 2) Dengan menggunakan alternatif 2 yaitu memaksimalkan penggunaan jaringan komputerisasi dan program aplikasi WDP yang ada diperoleh beberapa manfaat diantaranya : 1). Data daerah disampaikan ke Kemendag dilakukan secara rinci karena aplikasi WDP di daerah sudah diperbaiki sehingga mudah dioperasikan. Hal ini akan memotifasi petugas daerah untuk menginput data base. 2). Pengambilan kebijakan lebih tepat sasaran karena data yang terkirim lebih rinci dan semua daerah termonitor. 3). Pelaku usaha dapat memanfaatkan TDP lebih optimal. Peluang dan pesaing dapat tergambar dari data TDP. 4). Data selalau tersedia tepat waktu karena perangkat yang ada lebih mudah dioperasionalkan. Kemudian biaya relatif

lebih besar dibandingkan alternatif 1 (satu)

karena ada penambahan pelatihan SDM di daerah. Untuk biaya lainnya menyangkut pembelian sofware, biaya input di daerah per tahun, biaya pengolahan di pusat dan biaya tim evaluasi relatif sama.


89

Tabel 4.4. Biaya manfaat memaksimalkan jaringan komputerisasi dan program aplikasi WDP yang ada -perbaikan yang ada (Alternatif 2)

No

Indikator

A

Manfaat

1

2

3

4

Kondisi

Ket.

Data TDP per Kab/Kota tersedia di pusat

++

Data TDP dari daerah disampaikan secara rinci

Pembinaan/pengambilan kebijakan lebih tepat sasaran

+++

Pemerintah memiliki peta lembaga usaha sehingga pengambilan kebijakan menjadi lebih tepat

+++

Pelaku usaha mendapatkan gambaran pesaing maupun peluang untuk berinvestasi

Pelaku usaha dapat memanfaatkan data TDP lebih optimal sebagai peluang usaha Data tersedia secara tepat waktu Total Manfaat

B

+

Karena SDM di daerah lebih trampil

9+

Biaya

1

Pembelian sofware

-3

Harga software x jumlah kab/kota

2

Pelatihan SDM pengelolan Sofware di daerah dan Pusat

-4

(Jumlah Kab/Kota x 2 orang x 5 hari) + (Trnspot= jumlah kota/kab x tiket PP) + (lunsum)

-3

Jumlah TDP per daerah x biaya input

-1 -1

Biaya petugas di pusat Tim evaluasi di pusat

3 4 5

Biaya input di daerah per tahun Biaya input di pusat Biaya tim evaluasi Total Biaya

-12


c. Membangun jaringan

komputerisasi dan program aplikasi WDP

yang baru-membangun yang baru (alternatif 3) Dengan menggunakan alternatif 3

yaitu

membangun

komputerisasi dan program aplikasi WDP yang baru

jaringan diperoleh

beberapa manfaat manfaat yang hampir sama dengan alternatif 2. Perbedaannya adalah data yang tersedia selalu yang terbaru karena sistem jaringannya online. Kemudian biaya relatif

lebih besar

dibandingkan alternatif 1 (satu) maupun 2 (dua) karena adanya


90

pembelian sofware dan peralatannya, penyambungan online dan pelatihan SDM.

Tabel 4.5. Membangun jaringan komputerisasi dan program aplikasi WDP yang baru membangun baru (alternatif 3) No

Indikator

A

Manfaat

1

Data TDP per Kab/Kota tersedia

++

2

Pembinaan/pengambilan kebijakan lebih tepat sasaran

+++

3

Pelaku usaha memanfaatkan data sebagai peluang usaha

+++

4

Data selalu terbaru

+++

Total Manfaat

11 +

B

Kondisi

dapat TDP

Ket.

Data TDP dari daerah disampaikan secara rinci Pemerintah memiliki peta lembaga usaha sehingga pengambilan kebijakan menjadi lebih tepat Pelaku usaha mendapatkan gambaran pesaing maupun peluang untuk berinvestasi Karena online data selalu cepat tersaji

Biaya

1

Pembelian sofware + Server

-5

Harga software x jumlah kab/kota

2

Penyambungan online

-3

Harga penyambungan per waktu/th

2

Pelatihan SDM pengelolan Sofware di daerah dan Pusat

-4

(Jumlah Kab/Kota x 2 orang x 5 hari) + (Transport= jumlah kota/kab x tiket PP) + (lunsum)

3

Biaya input di daerah per tahun

-3

Jumlah TDP per daerah x biaya input

4

Biaya input di pusat

-1

Biaya petugas di pusat

5

Biaya tim evaluasi

-1

Biaya tim di pusat

Total Biaya

-17


4.2.5. Penentuan Opsi Terbaik Berdasarkan analisis biaya manfaat, opsi yang dianggap paling tepat dalam menyelesaikan

permasalahan terkait data TDP adalah dengan menggunakan

alternative ke-2 yaitu

memaksimalkan penggunaan jaringan komputerisasi dan

program aplikasi WDP yang ada (perbaikan dari yang ada). Dengan menggunakan alternatif ke-2 keunggulannya dibandingkan opsi lainnya antara lain biayanya relatif


91

tidak terlalu besar dibandingkan dengan opsi pertama namun manfaatnya relatif sama dengan opsi ketiga.

4.2.6. Konsultasi. Konsultasi dilakukan dengan pihak terkait baik di daerah (Surabaya dan Semarang) maupun di pusat (Jakarta). Konsultasi dilakukan pada berbagai pihak terkait antara lain: di tingkat daerah terdiri dari Dinas Perindag, Kantor Perijinan Satu Pintu, BKPMD dan Notaris khususnya dalam perumusan masalah. Di tingkat pusat, konsultasi dilakukan pada antara lain Direktorat Bina Usaha Perdagangan, Pusat Data dan Informasi BPPKP, BKPM, Dinas Perindag DKI Jakarta dikhususkan dari perumusan masalah sampai tahap strategi implementasi. Diskusi dengan stakeholder di tingkat pusat dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama dipaparkan identifikasi masalah terkait dengan TDP di daerah dilanjutkan dengan perumusan masalah, kemudian

mengidentifikasi tujuan kebijakan dan merumuskan tujuan

kebijakan serta mengidentifikasi alternatif penyelesaian masalah dan merumuskan alternatif penyelesaian masalah. Tahap kedua dipaparkan hasil analisis manfaat dan biaya, kemudian menentukan opsi (alternatif) terbaik serta merumuskan strategi implementasi kebijakan. 4.2.7. Perumusan Strategi Implementasi Kebijakan Implementasi pada alternative ke-2 tersebut dilakukan dengan cara antara lain : a. Pemerintah pusat mendata kembali daerah-daerah yang mengirimkan dan yang tidak mengirimkan data TDP terbaru dalam bentuk softcopy maupun hardcopy. Pendataan tersebut untuk mengatur strategi solusi bagi daerah yang mengirim dan tidak setelah diidentifikasi penyebabnya. b. Pelatihan serta pendampingan petugas pengelola WDP di daerah. Dengan memodifikasi aplikasi WDP yang ada sehingga mempermudah petugas daerah dalam menginput data, maka diperlukan peltihan bagi petugas di daerah. c. Melakukan pendekatan kepada para pimpinan daerah dalam mengefektifan pengelolaan WDP di daerah. Pendekatan kepada pemimpin di daerah sangat diperlukan karena komitmen pimpinan daerah terhadap pendataan akan berdampak pada kelancaran program WDP. d. Melakukan koordinasi dan sosialisasi secara kontinyu dengan pengguna dan pengelola WDP di daerah. Kegiatan ini perlu dilakukan karena sering terjadi perpindahan petugas di daerah.


92

e. Mengadakan evaluasi secara berkala kepada lembaga yang bertanggungjawab dalam mengelola WDP. Evaluasi sangat diperlukan untuk melakukan perbaikan terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul.


93

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 5.1.

Kesimpulan

a. Undang-undang sebagai perangkat dari hukum administrasi negara adalah perangkat hukum positif yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Apabila menelaah dari keberadaan UU WDP, maka diwajibkan kepada seluruh perusahaan yang termasuk didalamnya ketentuan UU WDP untuk tunduk dan taat pada isi peraturan perundang-undangan tersebut. Tanpa terkecuali terhadap perusahaan berbentuk perseroan terbatas. Artinya adalah UU WDP tidak hanya semata-mata untuk tujuan publisitas belaka, melainkan ada tujuan dan maksud yang lebih luas lagi terhadap pembangunan perekonomian

negara.

Oleh

karenanya

anggapan

bahwa

terhadap

perseroan terbatas hanya diharuskan untuk taat pada ketentuan Pasal 29 UU PT (UU No.40 tahun 2007), maka terhadap pemahaman tersebut perlu untuk ditata ulang. b. Faktor otonomi daerah tidak dapat dijadikan dasar bagi daerah-daerah pada tingkat propinsi untuk tidak melakukan fungsi pelaporan terhadap data-data pendaftaran perusahaan kepada pemerintah pusat. Meskipun dalam pelaksanaannya peraturan tersebut diatur lebih lanjut dalam kebijakan pemerintah di bawah undang-undang. Perlu untuk diperhatikan bahwa Peraturan menteri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diakui keberadaannnya dan mempunyai hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Artinya kewajiban pelaporan tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan bersifat diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari UU WDP, dan kewajiban pelaporan tersebut harus dilaksanakan oleh KPP kabupaten/kota/kotamadya dengan tembusan kepada KPP Provinsi dan KPP Pusat. c. Selain perlu untuk diatur lebih lanjut tentang aspek teknis, perlu juga untuk dipertimbangkan perihal kemungkinan untuk diterapkannya sanksi yang lebih tegas kepada, baik perusahaan maupun pejabat publik yang melakukan proses administrasi pendaftaran perusahaan, manakala hal


94

tersebut tidak dilaksanakan. Selain daripada itu sebagai kebalikannya perlu pula untuk diberikan pengaturan perihal insentif yang akan diberikan kepada perusahaan dan pejabat publik yang telah melakukan proses administrasi secara tertib dan benar. d. Permasalahan yang terkait dengan belum optimalnya pendaftaran WDP di daerah cukup banyak, namun secara umum dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) pokok permasalahan yaitu : 1) Implementasi sistem jaringan komputerisasi dan program aplikasi WDP yang disediakan oleh Kementerian Perdagangan saat ini tidak mampu mengelola nomor penerbitan TDP secara otomatis, tidak terintegrasi antar level organisasi pengelola data WDP, tidak memiliki kemampuan untuk memvalidasi keakuratan data secara otomatis dan tidak memiliki kemampuan untuk mengintegrasi dengan sistem yang dibangun oleh PTSP. 2) UU WDP secara hukum telah mengalami distorsi dari UU dan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga mengubah pemahaman hukum terutama tentang kewajiban untuk melakukan WDP khususnya PT (UU No.40 tahun 2007). Dasar hukum mengenai lembaga/institusi tempat mendaftar dan tanggung jawab dari lembaga pengelola data WDP (pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah Kota/kabupaten dan Kantor Pendaftaran Perusahaan) juga telah mengalami distorsi sehingga tidak tegas menunjukkan tanggung jawabnya. 3) Kurangnya kemampuan dan jumlah Sumber Daya Manusia pengelola WDP terutama di bidang pendaftaran, pengelola data base, pengolah data, penganalisa data dan PPNS-WDP. e. Metoda RIA dalam penelitian ini hanya menganalisis permasalahan lemahnya implementasi sistem jaringan komputerisasi dan program aplikasi WDP, sehingga analisis selanjutnya menyangkut biaya manfaat dan strategi implementasi analisis

biaya

hanya difokuskan pada masalah tersebut. Berdasarkan manfaat,

opsi

yang

dianggap

paling

tepat

dalam

menyelesaikan permasalahan terkait implementasi jaringan adalah dengan menggunakan opsi

memaksimalkan penggunaan jaringan komputerisasi

dan program aplikasi WDP yang ada (perbaikan dari yang ada). Pemilihan menggunakan opsi tersebut karena memiliki keunggulannya dibandingkan opsi lainnya antara lain biayanya relatif tidak terlalu besar dibandingkan


95

dengan opsi pertama namun manfaatnya relatif sama dengan opsi ketiga. Manfaat dari memaksimalkan penggunaan jaringan komputerisasi dan program aplikasi WDP yang ada antara lain : a) data TDP dari daerah disampaikan secara rinci, b) Pemerintah memiliki peta lembaga usaha sehingga pengambilan kebijakan menjadi lebih tepat, c) Pelaku usaha mendapatkan gambaran pesaing maupun peluang untuk berinvestasi, d) SDM di daerah menjdi lebih trampil karena adanya pelatihan. Biayabiayanya antara lain : a) Pembelian sofware, b) Pelatihan SDM pengelolan Sofware di daerah dan Pusat, c) Biaya input di pusat dan daerah per tahun serta tim evaluasi.

5.2.

REKOMENDASI

a. Guna

menyatukan

pemahaman

terhadap

kewajiban

pendaftaran

perusahaan terkait dengan adanya materi yang kontradiktif antara UU WDP dengan UU PT, maka perlu dilakukan antara lain : 1) Sosialisasi terhadap pelaku usaha tentang pentingnya pendaftaran perusahaan perlu terus dilakukan. 2) Koordinasi antar

kementerian

yang

terkait

dengan

pendaftaran

perusahaan (Kementerian Perdagangan dan perlu dibangun. b. Implementasi sistem jaringan komputerisasi dan program aplikasi WDP dapat dilakukan pemerintah dengan cara antara lain : 1) Pemerintah pusat mendata kembali daerah-daerah yang mengirimkan dan yang tidak mengirimkan data TDP terbaru dalam bentuk softcopy maupun hardcopy. Pendataan tersebut untuk mengatur strategi solusi bagi daerah yang mengirim dan tidak setelah diidentifikasi penyebabnya. 2) Mengadakan pelatihan serta pendampingan petugas pengelola WDP di daerah. Dengan memodifikasi aplikasi WDP yang ada sehingga mempermudah petugas daerah dalam menginput data, maka diperlukan peltihan bagi petugas di daerah. 3) Melakukan

pendekatan

kepada

para

pimpinan

daerah

dalam

mengefektifan pengelolaan WDP di daerah. Pendekatan kepada pemimpin di daerah sangat diperlukan karena komitmen pimpinan daerah terhadap pendataan akan berdampak pada kelancaran program WDP.


96

4) Melakukan koordinasi dan sosialisasi secara kontinyu dengan pengguna dan pengelola WDP di daerah. Kegiatan ini perlu dilakukan karena sering terjadi perpindahan petugas di daerah. 5) Mengadakan

evaluasi

secara

berkala

kepada

lembaga

yang

bertanggungjawab dalam mengelola WDP. Evaluasi sangat diperlukan untuk melakukan perbaikan terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul.


97

DAFTAR PUSTAKA

Asian Development Bank dan Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Indonesian Regulary Review Manual, The Promoting Deregulatian and Competition Project ADB TA No 3416 INO, Jakarta, 2003. Biro Hukum Kementerian Perdagangan. 2007. Peraturan Menteri Perdagangan No 37/M-DAG/PER/9/2007, Lembaran Negara RI Tahun 2007, No. …. Sekretariat Negara. Jakarta.

Biro Hukum Kementerian Ppn/Bappenas, Pengembangan Dan Implementasi, Metode Regulatory Impact Analysis (Ria) Untuk Menilai Kebijakan (Peraturan Dan Non Peraturan) Di Kementerian Ppn/Bappenas, Jakarta, 2011

Direktorat Bina Usaha Perdagangan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pendaftaran Perusahaan, Jakarta, 2012

Kompas, 2013, http://nasional.kompas.com/read/2012/11/12/14104960/Pelayanan. Terpadu.Satu.Pintu.Palembang.Raih.Terbaik diakses 5 maret 2013 Republik Indonesia. 1982. Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, Lembaran Negara RI Tahun 1982, No 3214 Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 1995. Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara RI Tahun 1995, No 3587 Sekretariat Negara. Jakarta. Republik

Indonesia.

2004. Undang-Undang No.

32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara RI Tahun 2004, No 125 Sekretariat Negara. Jakarta.


98

Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara RI Tahun 2007, No 4756 Sekretariat Negara. Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke – 11. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 13–14.

Wawan Ridwan dan Iwan Krisnadi, Rancangan

Undang-Undang

Regulatory Impact Analysis Terhadap Konvergensi

Teknologi

Informasi

dan

Komunikasi, Jakarta,


99

Lampiran 1.

MEMO KEBIJAKAN Upaya Peningkatan Implementasi UU WDP di daerah Isu Kebijakan 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UU WDP) mewajibkan kepada seluruh perusahaan di wilayah Republik Indonesia untuk mendaftarkan perusahaannya. Undang-undang WDP mewajibkan setiap perusahaan (PT, CV, koperasi, persekutuan, perorangan dan bentuk perusahaan lainya) didaftarkan dalam daftar perusahaan. Daftar perusahaan yang dimaksud adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan UU WDP dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. Perusahaan yang dimaksud adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Manfaat WDP bagi Pemerintah antara lain tercatatnya data perusahaan secara lengkap dan benar dari suatu perusahaan sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan masukan dalam merumuskan kebijakan dalam rangka menjamin perkembangan dan kepastian berusaha bagi dunia usaha. Kemudian karena data dan informasi tersebut sifatnya terbuka bagi publik, maka dapat digunakan oleh dunia usaha dalam rangka mencari peluang bisnis, mengembangkan investasi maupun tingkat persaingan di suatu wilayah. Implementasi UU WDP pada era otonomi daerah 2. Implementasi WDP di daerah Berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan, jumlah perusahaan yang mendaftarkan perusahaannya tahun 2006 sebanyak 104.380 perusahaan, tahun 2008 menurun menjadi 16.342 perusahaan, tahun 2010 sebanyak 6.679 dan tahun 2012 sebanyak 898 perusahaan. Informasi yang dilaporkan dari berbagai daerah pada umumnya berupa jumlah perusahaan dan status perusahaan saja (PT, CV, Koperasi dan sebagainya), sedangkan informasi rincinya yang dapat dimanfaatkan bagi pemerintah maupun dunia usaha, tidak dilaporkan sehingga data yang ada selama ini pemanfaatannya belum optimal. Penyebab tidak efektifnya implementasi WDP di daerah dari dari faktor regulasi. a. Pemahaman hukum dari pelaku usaha khususnya PT tentang wajib daftar perusahaan berdasarkan UU WDP telah mengalami penurunan kepastian hukum oleh UU PT. Dalam UU WDP tempat melakukan pendaftaran adalah pada kantor pendaftaran perusahaan di Ibukota Propinsi tempat kedudukannya sedangkan dalam UU PT menentukan tempat pendaftaran itu Kementerian Hukum dan HAM sendiri di bawah Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dan yang wajib melakukan pendaftaran itu tidak lagi oleh Direksi melainkan otomatis oleh Menteri Hukum dan HAM. b. Terdapat undang-undang lain yang mengatur pendaftaran perusahaan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Kedua undang-undang tersebut sama-sama mengatur pendaftaran perusahaan dan dapat dipublikasikan untuk kepentingan umum. Dalam


1

UU WDP (Pasal 2), dijelaskan bahwa tujuan Daftar Perusahaan adalah "mencatat" bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari satu perusahaan, dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang suatu perusahaan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan. Sementara itu dalam UU PT disebutkan pengajuan permohonan pendirian PT diatur melalui ketentuan Menteri dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu timbul anggapan bahwa terhadap perseroan terbatas hanya diharuskan untuk taat pada ketentuan UU PT (Pasal 29), hal tersebut terjadi antara lain karena koordinasi antar kementerian yang terkait dengan pendaftaran perusahaan (Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan HAM, Pemda) belum diintensifkan. Maka dari itu, diperlukan pemahaman semua pihak yang berkepentingan karena pendataan terkait dengan UU PT tidak dapat mendata secara rinci sektor riil dunia usaha sebagaimana dilakukan pada UU WDP. 3. Penyebab tidak efektifnya implementasi WDP di daerah dari faktor non-regulasi a. Sistem jaringan komputerisasi dan Program aplikasi WDP yang disediakan oleh Kementerian Perdagangan implementasinya di daerah belum optimal. Sistem jaringan tersebut belum terintegrasi dengan sistem jaringan dan program aplikasi WDP yang dibangun oleh daerah khususnya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Sistem jaringan komputerisasi dan program aplikasi WDP yang ada belum memiliki kemampuan untuk memvalidasi keakuratan data secara otomatis dan belum terintegrasi setiap tingkatan organisasi pengelolan WDP (Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. b. Kurangnya kemampuan dan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola WDP terutama di bidang pendaftaran, pengelola data base, pengolah data, penganalisa data dan PPNS-WDP. Pengelola WDP di daerah sering di rotasi dalam waktu yang relatif singkat sehingga pengetahuan dari pengelola sering tidak lengkap. Dalam 10 tahun terakhir tidak ada tambahan PPNS-WDP

Rekomendasi 4. Menyatukan pemahaman terhadap kewajiban pendaftaran perusahaan terkait dengan adanya materi yang kontradiktif antara UU WDP dengan UU PT, maka perlu dilakukan antara lain : a. Sosialisasi terhadap pelaku usaha tentang pentingnya pendaftaran perusahaan yang selama ini telah dilakukan masih perlu terus dilakukan. b. Koordinasi antar kementerian yang terkait dengan pendaftaran perusahaan (Kementerian Perdagangan dan perlu dibangun.

5. Pembaruan jaringan komputerisasi dan program aplikasi WDP implementasi pendaftaran perusahaan di daerah dengan memaksimalkan penggunaan jaringan komputerisasi dan program aplikasi WDP yang ada antara lain :


2

a. data TDP dari daerah disampaikan secara rinci, karena jaringannya sudah terintegrasi sehingga data yang diinput di daerah terekam di pusat. Selama ini data pendaftaran perusahaan yang diinput pada sistem jaringan yang dimiliki PTSP tidak terkoneksi dengan jaringan di pusat. Sebagai akibatnya daerah hanya menyampaikan data perusahaan dalam jumlah dan status perusahaan. b. Pemerintah memiliki peta lembaga usaha secara rinci sehingga pengambilan kebijakan menjadi lebih tepat, c. Peta pelaku usaha tersedia lebih rinci sehingga dapat dimanfaatkan para pelaku usaha dalam pertimbangan untuk pengembangan bisnisnya, d. Sumber Daya Manusia di daerah menjadi lebih terampil karena pengintegrasian sistem jaringan dibarengi dengan pelatihan. Sedangkan biaya-biayanya relatif lebih kecil dibandingkan biaya pada opsi lainnya (membuat jaringan baru) antara lain pembelian sofware, pelatihan SDM pengelola sofware di daerah dan pusat, biaya pengiinput data baik di pusat dan daerah serta tim evaluasi. 6. Meningkatkan pendukung implementasi sistem jaringan komputerisasi dan program aplikasi WDP (perbaikan dari yang ada), dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. Mengingat banyak daerah yang belum mengirim data pendaftaran perusahaan secara rinci, maka Pemerintah pusat mendata kembali daerah-daerah yang mengirimkan maupun yang tidak mengirimkan data TDP terbaru baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy. Pendataan tersebut perlu dilakukan untuk mengatur strategi implementasi setelah sebelumnya diidentifikasi penyebabnya. b. Diperlukan pendekatan kepada para pimpinan daerah dalam mengefektifkan pengelolaan WDP di daerah. Pendekatan kepada pemimpin di daerah sangat diperlukan karena komitmen pimpinan daerah terhadap pendataan akan berdampak pada kelancaran program WDP. c. Melakukan koordinasi dan sosialisasi secara kontinyu dengan pengguna dan pengelola WDP di daerah. Kegiatan ini perlu dilakukan karena sering terjadi perpindahan petugas di daerah. d. Mengadakan pelatihan serta pendampingan petugas pengelola WDP di daerah. Dengan memodifikasi aplikasi WDP, diperlukan pelatihan agar petugas daerah lebih paham dalam menginput data. e. Mengadakan evaluasi secara berkala kepada lembaga yang bertanggungjawab dalam mengelola WDP. Evaluasi sangat diperlukan untuk melakukan perbaikan terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul.


3

LAPORAN Analisis Pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan di Era Otonomi Daerah

Recommend Documents