ISSN REFORMASI PENDIDIKAN DI ERA OTONOMI DAERAH MEMASUKI ERA GLOBAL

ISSN 0216-8138

1

REFORMASI PENDIDIKAN DI ERA OTONOMI DAERAH MEMASUKI ERA GLOBAL Oleh Ida Bagus Made Astawa Jurusan Pendidikan Geografi FIS UNDIKSHA [email protected] ABSTRAK Revolusi peradaban dunia dewasa ini telah memasuki era global. Indonesia sebagai negara dunia ketiga (the silent majority), untuk mampu bersaing di era global ini dituntut kesungguhan dan ketulusan menata dunia pendidikannya dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusianya, karena pendidikan pada hakekatnya merupakan kunci keberhasilan pembangunan suatu bangsa dan negara. Pemberlakuan UU No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), dan UU No. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), telah membuka harapan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dengan otonomi pendidikannya. Realitanya permasalahan pendidikan di Indonesia dari Pelita pertama hingga saat ini masih relatif sama. Berkenaan dengan itu di era otonomi pendidikan dibutuhkan reformasi dengan melalui tujuh hal, yaitu (1) memprioritaskan pendidikan sebagai kebutuhan, (2) memaknai pendidikan secara utuh, (3) perimbangan penyelenggaraan pendidikan antara pusat-daerah, (4) pelibatan masyarakat dalam pendidikan, (5) memberikan posisi sentral kepada pendidik dan tenaga kependidikan, (6) menuju kepada paradigma pemberdayaan pendidikan, dan (7) menciptakan pembelajaran yang bermakna dan menantang. Kata kunci: globalisasi, the silent majority, otonomi pendidikan, reformasi pendidikan PENDAHULUAN

nusia dituntut kesadarannya untuk

Revolusi yang terjadi di bi-

mampu menempatkan dirinya menja-

dang teknologi, komunikasi, dan in-

di bangsa yang berdaulat, di samping

formasi telah mengantarkan masya-

kemampuan untuk mengembangkan

rakat dunia pada perubahan yang ce-

jati dirinya di tengah-tengah arus re-

pat dalam tata hubungan antar bang-

volusi peradaban dunia tersebut.

sa (globalisasi). Perubahan tersebut

Jauh sebelum revolusi tekno-

mempengaruhi berbagai aspek kehi-

logi terjadi, sejarah peradaban dunia

dupan suatu bangsa menuju pada

juga mencatat bahwa dorongan nafsu

ciri-ciri kehidupan era global. Se-

ekonomi dan keserakahan materiil

dangkan sebagai suatu bangsa, ma-

sudah lebih dulu berkembang. Nafsu

Media Komunikasi Geografi 16 Nomor 2 Desember 2015 Made Astawa) Reformasi Pendidikan di EraVol. Otonomi Daerah........ (Ida Bagus

ISSN 0216-8138

dan

2

keserakahan

tersebut

telah

mendorong berkembangnya penja-

belakangan, dan ke-miskinan (Somantri, 2001).

jahan di atas dunia di masa lampau

Menyadari akan hal tersebut,

dengan pelakunya didominasi oleh

maka peningkatan kualitas sumber-

negara-negara barat. Dampak kolo-

daya manusia (SDM) di negara-

nialisme tersebut masih dirasakan

negara

sampai saat ini oleh negara-negara

Indonesia

bekas jajahannya.

sangat mendesak. Indonesia sebagai

dunia

ketiga,

menjadi

termasuk

sesuatu

yang

Perubahan sejarah peradaban

negara yang pernah dijajah sampai

dunia tersebut lebih disebabkan oleh

saat ini masih tergelong the silent

adanya perubahan paradigma yang

majority. Kesungguhan dan ketulus-

terjadi pada masyarakat di negara-

an menata dunia pendidikan menjadi

negara barat terutama setelah jaman

hal yang mutlak dilakukan, karena

renaisance. Bangunnya supremasi

pendidikan pada hakekatnya merupa-

negara-negara barat dalam kebuda-

kan kunci keberhasilan pembangun-

yaan materiil menurut Francis Bacon

an suatu bangsa dan negara (Soman-

adalah

adagium

tri, 2001; Tilaar, 2001; Mulyasa,

knowledge as power dan intellectum

2011). Tanpa pendidikan yang kuat,

quarrens fidem yang berkembang

dapat dipastikan bangsa Indonesia

dalam masyarakat di negara-negara

akan terus dililit oleh kebodohan,

barat. Supremasi tersebut sampai kini

keterbelakangan, dan kemiskinan.

terus berkembang lewat hak azasi

Dampaknya Bangsa Indonesia sulit

manusia, ekonomi pasar, demokrasi,

meraih masa depan yang cerah,

dan lingkungan hidup yang menjadi

damai, dan sejahtera sesuai amanat

kekuatan globalisasi dewasa ini.

Pancasila dan UUD 1945.

karena

Kenyataan

adanya

tersebut

menyebabkan

Realita

yang

semenjak

terjadi

munculnya kaum yang tertindas atau

Indonesia

kelompok arus bawah yang diisti-

1970-an (pada saat Pelita pertama

lahkan dengan the silent majority di

dicanangkan) sampai saat ini masih

dunia ini yang dominasinya berada di

teridentifikasi ada empat permasalah-

negara-negara dunia ketiga yang

an pokok dalam pendidikan nasional

dicirikan oleh kebodohan, keter-

Indonesia, yaitu: (1) pemerataan

Media Komunikasi Geografi Vol. 16 Nomor 2 Desember 2015

awal

di

tahun

ISSN 0216-8138

3

pendidikan; (2) relevansi pendidik-

sesuai dengan tujuan pembangunan

an; (3)

nasional dibidang pendidikan.

mutu pendidikan; dan (4)

efisiensi dan efektivitas pendidikan

Komitmen dalam membebas-

(Supriadi, 1997; Lasmawan, 2006).

kan masyarakat dari keterpurukan,

Dengan demikian, lebih dari 30

agar dapat mengangkat harkat dan

tahun permasalahan pokok dalam

martabat bangsa serta membebaskan

dunia pendidikan secara nasional

bangsa dari ketergantungan terhadap

belum berubah. Berarti usaha-usaha

negara lain juga berimplikasi pada

perbaikan pendidikan selama ini

pelaksanaan otonomi daerah. Daerah

yang telah dilakukan belum sepenuh-

berkewajiban

nya menunjukkan hasil untuk me-

pendidikan sebagai salah satu bidang

ngentaskan permasalahan pendidikan

pemerintahan dalam rangka otonomi

yang ada.

daerah (desentralisasi pendidikan).

untuk

memasukkan

Pemberlakuan beberapa un-

Desentralisasi di bidang pendidikan

dang-undang dan beberapa peraturan

memberikan makna bahwa pengam-

pemerintah telah memberikan harap-

bilan kebijakan pendidikan berpin-

an perbaikan pendidikan di Indone-

dah dari pemerintah pusat (top

sia. Undang-undang tersebut meliputi

government) ke pemerintah daerah

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sis-

(distrct government), yang berpusat

tem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)

di pemerintah kabupaten/kota (Mul-

dan UU No. 14 Tahun 2005 tentang

yasa, 2010; Sanjaya, 2011).

Guru dan Dosen. Undang-undang ini

Melalui otonomi pendidikan,

ditindak lanjuti dengan Peraturan

pemerintah daerah tidak saja dituntut

Pemerintah No. 19 Tahun 2005,

kemampuannya untuk menciptakan

tentang Standar Nasional Pendidikan

suatu

(SNP). Reformasi ini diharapkan

kebijakan yang konkrit, tetapi juga

menghasilkan SDM berkemauan dan

dituntut memiliki kemampuan untuk

berkemampuan untuk senantiasa me-

mengatur sumberdaya serta peman-

ningkatkan kualitasnya secara terus

faatanya secara bijaksana. Otonomi

menerus

berkesinambungan

pendidikan juga menuntut adanya

quality improvement)

usaha untuk melatih SDM yang

(continuous

dan

sistem

profesional,

pendidikan

baik

tenaga

dengan

umum

Media Komunikasi Geografi Vol. 16 Nomor 2 Desember 2015 Made Astawa) Reformasi Pendidikan di Era Otonomi Daerah........ (Ida Bagus

ISSN 0216-8138

4

maupun tenaga-tenaga menejer pada

pada masalah-masalah politik dan

tingkat lapangan, penyusun kuriku-

ekonomi (Djalil, 2004).

lum yang sesuai, dan pengelolaan sistem pendidikan yang berdasarkan

PEMBAHASAN

kebudayaan

Memahami Misi dalam Otonomi Pendidikan

setempat

(Suryadi,

1998). Dalam hal ini menunjukkan bahwa desentralisasi pendidikan di-

Tujuan pembangunan nasio-

laksanakan untuk menjamin adanya

nal pada sektor pendidikan pada ha-

keragaman dalam berbagai aspek

kekatnya meliputi: (1) pemberdayaan

kehidupan bangsa dalam mencapai

secara merata segenap potensi pen-

kepentingan kesatuan nasional. Hal

didikan di seluruh lapisan masyara-

yang

dalam

kat sesuai dengan karakter sosial-

pendidikan

budaya masyarakat setempat, (2)

adalah perwujudan paradigma pen-

pemerataan penyebaran sumber daya

didikan yang sesuai dengan tuntutan,

manusia yang berkualitas, (3) me-

tanpa

jiwa,

mangkas birokrasi dan administrasi

semangat fundamental pendidikan

pendidikan yang menjadi salah satu

nasional.

titik lemah peningkatan mutu pen-

paling

upaya

fundamental

desentralisasi

kehilangan

makna,

Berkenaan dengan itu sangat

didikan, dan (4) demokratisasi pe-

penting adanya reformasi pendidikan

ngelolaan pendidikan nasional (Las-

dalam rangka otonomi daerah untuk

mawan, 2006; Mulyasa, 2010; San-

menghadapi tantangan globalisasi.

jaya, 2011).

Otonomi

pendidikan

tidak

Perangkat

akan

yuridis

dipakai

mencapai tujuannya tanpa adanya

yang

reformasi dalam dunia pendidikan

hukum

secara menyeluruh. Makalah ini

tersebut adalah UU No.20 Tahun

dimaksudkan untuk mengkomuni-

2003, tentang Sisdiknas, dan UU No.

kasikan hal tersebut, karena semen-

14 Tahun 2005, tentang Guru dan

tara ini pandangan sebagian besar

Dosen,

masyarakat Indonesia belum menem-

lanjuti dengan Peraturan Pemerintah

patkan pendidikan sebagai masalah

No. 19 Tahun 2005, tentang SNP.

yang penting, mereka lebih tertarik

Seiring

untuk

yang

sebagai

formal landasan

pencapaian tujuan

kemudian

dengan


otonomi

ditindak

daerah,

ISSN 0216-8138

5

pemberlakuan otonomi pendidikan

tahukan indikator lain dari mutu hasil

merupakan konsekuensi logis dari

pendidikan, seperti kadar keteram-

pemberlakuan Undang-Undang Sis-

pilan,

diknas dan Peraturan Pemerintah

jawab, kepribadian, dan budi pekerti.

tentang SNP di Indonesia.

Dalam hal ini belum lagi dilihat dari

Salah

tanggung

kemampuan pendidikan dalam me-

dipandang strategis dalam rangka

nyumbangkan hasil kepada negara

peningkatan mutu pendidikan adalah

dalam memecahkan masalah-masa-

melalui peningkatan alokasi anggar-

lah nasional dan internasional, baik

an pendidikan, baik untuk tingkat

dalam

pusat dan daerah, yang menurut

kebudayaan, hankamnas, ilmu pe-

Undang-Undang Sisdiknas adalah

ngetahuan maupun teknologi.

pegawai.

20%

tuntutan

rasa

yang

minimal

satu

keimanan,

di

luar

”Pembesaran

belanja

bidang

politik,

Penyempurnaan

ekonomi,

kurikulum

anggaran

akan lebih bermakna bila diikuti oleh

pembangunan pendidikan” semesti-

perubahan pengelolaan kurikulum,

nya juga harus diikuti oleh perbaikan

karena perubahan tersebut dengan

dan peningkatan kualitas kinerja para

sendirinya akan mengubah praktik-

birokrat dan pelaksana pendidikan

praktik pembelajaran (KBM) di kelas

yang telah ditunjang oleh keter-

(Hasan, 2004). Selama ini sumber

sediaan instrumen pembelajaran dari

daya manusia yang ada di daerah dan

beberapa

sekolah kurang diberdayakan dalam

penyempurnaan kuriku-

lum.

pengelolaan kurikulum. Kurikulum Penilaian

terhadap

hasil

Tingkat Satuan Pendi-dikan (KTSP)

ini

masih

semestinya memberikan keleluasaan

UAN

yang

bagi daerah untuk mengembangkan

pendidikan

kurikulumnya, karena pengelolaan

hanya dinilai hanya dengan satu

kurikulum menuntut untuk mem-

indikator, yaitu dimensi penguasaan

berdayakan sumber daya yang ada di

pengetahuan. Berdasarkan tuntutan

daerah dan sekolah dalam penge-

undang-undang (tujuan Pendidikan

lolaan kurikulum.

pendidikan

sementara

bertumpu

pada

menunjukkan

bahwa

Nasional), nampak bahwa penilaian

Pemerataan pendidikan bagi

belum secara meyakinkan memberi-

masyarakat Indonesia juga masih

Media Komunikasi Geografi 16 Nomor 2 Desember Reformasi Pendidikan di EraVol. Otonomi Daerah........ (Ida 2015 Bagus Made Astawa)

ISSN 0216-8138

belum

6

menunjukkan

hasil

yang

memahami masalah-masalah yang

menggembirakan. Sistem yang diber-

dihadapi manusia di dunia yang

lakukan dalam dunia pendidikan juga

cepat berkembang ini, sehingga ke

masih mencari-cari wujudnya. Kuri-

depan diharapkan mereka akan dapat

kulum berbasis pada kompetensi

menjadi warga negara dan warga

dengan KTSP-nya yang dirancang-

dunia yang baik.

kan sebagai salah satu usaha untuk

Masalah yang tidak kalah

meningkatkan kualitas pendidikan di

menariknya adalah yang berkenaan

daerah dalam tataran implementasi

dengan

masih

pendidikan. Masalah efisiensi dan

mengalami

kendala,

dan

efisiensi

demikian juga dengan Kurikulum

relevansi

2013

kaitan

yang

akan

diberlakukan.

dan

pendidikan

langsung

relevansi

mempunyai

dengan

konsep

Berbagai masalah masih juga ditemui

pembiayaan pendidikan, karena yang

dalam pendidikan terkait dengan

dilihat

Ujian Nasional, Standar Kompetensi

namun juga kualitasnya, sehingga

Lulusan,

setiap upaya dan pengorbanan yang

Sertifikasi

Guru,

dan

sebagainya. Arus

bukan

diberikan globalisasi

hanya

untuk

suatu

jumlahnya,

tindakan

yang

diharapkan dapat memberikan hasil

semakin kuat pada satu sisi dan

yang lebih tinggi dan bermutu.

kedaulat suatu bangsa dengan jati

Dengan

diri warganya pada sisi lain menun-

kalangan pemerintah dan legislatif

jukkan pada dunia pendidikan kita,

sebagai motor pemerintahan negara

bahwa dunia yang dihadapi anak-

mengupayakan suatu sistem pendi-

anak pada saat ini dan ke depan

dikan secara lebih ekonomis dengan

sangat komplek. Problem-problem

pengorbanan yang diukur dari uang

dalam

umumnya

(cost) yang kecil atau minimal, tetapi

bersifat semakin komplek dan tidak

mendatangkan hasil (product) yang

dapat dipahami dengan hanya me-

tinggi atau maksimal. Untuk itu

mandangnya dari satu segi saja.

pengelola pendidikan harus dapat

Anak-anak sangat memerlukan bim-

mengklasifikasi unsur-unsur biaya

bingan untuk mengenal dunia seki-

pendidikan yang perlu mendapat

tarnya dalam arti luas. Mereka perlu

prioritas pembiayaan yang secara

masyarakatpun

kata


lain,

bagaimana

ISSN 0216-8138

7

langsung akan meningkatkan mutu

secara aktif dalam penyelenggaraan

pendidikan. Dengan demikian, secara

(pembiayaan) pendidikan. Pembiaya-

nyata dapat dihitung jumlah cost

an pendidikan (cost of educational

untuk pendidikan sebenarnya yang

process) walaupun secara yuridis

berlangsung

sistim

merupakan tanggungjawab dan be-

(proses) yang utuh (World Bank,

ban pemerintah, namun dalam hal ini

1998).

masyarakat juga dituntut tanggung-

dalam

suatu

Masalah efisiensi dan relevansi pendidikan berhubungan secara

jawabnya (Supriadi, 1997: Mulyasa, 2010).

langsung dengan kemampuan para

Kapasitas

dan

kapabilitas

pengelola pendidikan dalam meman-

organisasi dan menejemen kelem-

faatkan dana yang tersedia untuk

bagaan pendidikan di semua tataran

kegunaan

perlu

yang

maksimal.

Jadi

ditingkatkan,

termasuk

di

pemikiran mengenai efisiensi dan

daerah dalam rangka pelaksanaan

relevansi antara biaya dan mutu

otonomi

pendidikan menempatkan variabel

Tidak

produktivitas sebagai parameter uta-

pemantapan organisasi dan meneje-

ma untuk menerangkan sejauhmana

men di pusat yang diperlukan untuk

pengorbanan pendidikan secara lang-

pengendalian mutu sesuai dengan

sung dapat memberikan hasil yang

kecenderungan globalisasi, dan juga

maksimal. Pemberian otonomi pendi-

untuk pengaturan hal-hal yang men-

dikan

terjadinya

jadi kepentingan nasional, misalnya

keragaman dalam kemampuan dan

pembinaan persatuan nasional, dan

ketersediaan pendanaan pendidikan,

subsudi silang bagi bagi wilayah

di

menjadi

yang mengalami keterbatasan sum-

diferensiasi

ber daya. Hal tersebut menjadi kon-

pembiayaan pendidikan antara suatu

sekuensi mendasar dari karakteristik

kabupaten/ kota dengan kabupaten/

sosio-kultural bangsa, yaitu semangat

kota lainnya (UU No.25 Tahun

menjungjung tinggi dan memperta-

1999). Kondisi ini akan menuntut

hankan persatuan harus juga berpijak

dan memberikan kesempatan kepada

pada sifat bangsa Indonesia yang

masyarakat untuk berperan serta

sangat pluralistic.

memungkinkan

samping

pendorong

juga

akan

terjadinya

pengelolaan kalah

pendidikan.

pentingnya

adalah

Media Komunikasi Geografi 16 Nomor 2 Desember 2015 Made Astawa) Reformasi Pendidikan di Era Vol. Otonomi Daerah........ (Ida Bagus

ISSN 0216-8138

8

Mengingat luasnya cakupan

luas harus siap menangani urusan-

perbaikan sistem pendidikan nasional

urusan pendidikan yang selama ini

serta

semangat

ditangani oleh pusat atau provinsi.

otonomi daerah dan desentralisasi

Tanpa penataan kelembagaan dan

pendidikan, maka perumusan misi

menejemen

pendidikan nasional semestinya da-

daerah dalam pengelolaan pendidik-

pat dijabarkan kedalam tiga misi,

an hanya akan menghasilkan kema-

yaitu misi jangka pendek, jangka

cetan dan bahkan memungkinkan

menengah dan jangka penjang. Misi

sekali terjadinya kemunduran pend-

jangka pendek pendidikan nasional

idikan.

sejalan

dengan

yang

baik,

otonomi

adalah : (1) melakukan penuntasan

Misi jangka menengah pendi-

program wajib belajar pendidikan

dikan nasional adalah menciptakan

dasar yang bermutu; (2) mengem-

sistem, iklim, dan proses pendidikan

bangkan kapasitas dan kapabilitas

yang demokratis dan mengutamakan

kelembagaan pendidikan (kemam-

mutu, mampu mengembangkan ma-

puan kelembagaan) sesuai dengan

nusia dan kehidupan masyarakat

asas desentralisasi pendidikan dan

yang cerdas, berahlak mulia, berwa-

otonomi

melakukan

wasan kebangsaan, kreatif, inovatif,

perintisan program-program penga-

sehat, berdisiplin, bertangung jawab,

yaan dan pengembangan ilmu penge-

trampil, dan menguasai ilmu penge-

tahuan dan teknologi.

tahuan dan teknologi. Penekanan

daerah;

(3)

Peningkatan kemampuan ke-

misi jangka menengah pendidikan di

lembagaan merupakan salah satu

era otonomi ini adalah memantap-

prioritas dalam misi jangka pendek.

kan, mengembangkan dan melemba-

Reorganisasi jelas diperlukan sehu-

gakan secara berkelanjutan apa yang

bungan dengan terjadinya pergeseran

telah dirintis dalam misi jangka

dalam pengelolaan pendidikan dari

pendek, baik berupa masyarakat dan

pola yang sentralistik menjadi desen-

sistem

tralistik. Dalam konteks perubahan

berdaya, perbaikan aspek kelem-

ini, organisasi pendidikan di daerah

bagaan

dalam hal ini kabupaten dan kota

perbaikan substansi yang terkandung

dengan kewenangannya yang sangat

dalam sistem pendidikan nasional.

pendidikan

dan

yang

menejerial,


lebih

maupun

ISSN 0216-8138

9

Diharapkan, dalam waktu yang tidak

panjang. Pembudayaan mengimpli-

terlalu lama, kehidupan bangsa telah

kasikan bahwa yang terjadi bukan

kembali normal. Peserta didik tidak

hanya berupa konservasi budaya,

lagi dihadapkan pada lingkungan

melaikan sebuah proses yang bersifat

yang

aktif

penuh

potensi

konplik,

kreatif

dan

berkelanjutan,

membingungkan dan juga mengka-

selaras dengan perkembangan ling-

watirkan. Dalam kondisi normal,

kungan. Pada waktunya, manusia dan

sistem pendidikan dapat berfungsi

masyarakat Indonesia mampu meng-

lebih baik, yang bukan saja dapat

hayati dan mengamalkan nilai-nilai

menghasilkan manusia yang bermu-

demokratis dan religiusitas dalam

tu, melainkan juga mampu mengem-

kehidupan keluarga, sekolah, tempat

bangkan IPTEK yang bermanfaat

kerja, masyarakat, dan juga dalam

bagi kehidupan dalam skala lokal,

kehidupan berbangsa dan bernegara.

nasional, dan bahkan internasional. Misi jangka panjang pendidikan dengan

nasional

dalam

pendaerahan

pengelolaan

budayaan dan pemberdayaan sistem, iklim, dan proses pendidikan nasional yang demokratis dan mengutamutu

dalam

persfektif

nasional dan global. Penekanan misi jangka panjang adalah pembudayaan bagi terbentuknya nilai-nilai baru dalam keseimbangan

yang baru

dalam konteks struktur masyarakat baru. Perubahan kebudayaan membutuhkan waktu, dan oleh karena itu pembudayaan sebagai hasil pemberdayaan sistem pendidikan nasional dituangkan

dalam

kaitannya

pendidikan, adalah melakukan pem-

makan

Reformasi Pendidikan Rangka Otonomi Daerah

sebagai misi jangka

Secara logika, pelaksanaan otonomi daerah mestinya mampu memperbaiki berbagai kondisi dunia pendidikan dewasa ini melalui otonomi pendidikan. Melalui otonomi pendidikan

memberikan

peluang

besar kepada daerah untuk terselenggaranya pendidikan secara lebih otonom dengan intervensi seminimal mungkin sehingga menjamin berlangsungnya pendidikan yang lebih realisitis dan relevan sesuai dengan kehidupan nyata, serta lebih mendekatkan pendidikan dan peran-peran guru pada sasaran terdepan. Otonomi pendidikan pada hakekatnya merupakan upaya pemberdayaan bagi pelak-


ISSN 0216-8138

10

sanaan pendidikan terutama dalam

sendiri masih belum banyak beranjak

tingkatan mikro, yaitu tingkat insti-

dari semula, sehingga pendidikan di

tusional dan instruksional dengan

Indonesia tidak pernah memberikan

manajemen yang lebih profesional di

hasil yang memuaskan. Berkenaan

atas landasan paradigma pendidikan.

dengan itu, upaya untuk mewujudkan

Otonomi pendidikan dilaksanakan

pendidikan dalam persepektif global

untuk menjamin adanya keragaman

dan dalam konteks otonomi daerah

dalam berbagai aspek kehidupan

harus dimulai dari kesungguhan,

bangsa dalam mencapai kepentingan

kemauan,

kesatuan nasional.

pemerintah

Memperhatikan

misi

dan

komitmen

untuk

politik

menempatkan

yang

pendidikan sebagai prioritas dalam

telah dikemukakan serta memper-

menghadapi masa depan bangsa

hatikan realita kondisi pendidikan di

(Lasmawan, 2006; Surya, 2002).

era otonomi daerah, maka dalam

Dalam hal ini, komitmen pemerintah

rangka otonomi daerah diperlukan

secara politis harus berangkat dari

sejumlah pergeseran pemikiran yang

paradigma pendidikan sebagai kebu-

dipandang dapat menciptakan ter-

tuhan dan bukan kewajiban, sehingga

capai tujuan pendidikan nasional

dalam kondisi apapun pendidikan

melalui otonomi pendidikan. Perge-

merupakan aset bagi pembangunan

seran pemikiran yang dipandang

yang harus

penting dilakukan antara lain adalah:

prioritas utama dengan segala konse-

ditempatkan sebagai

kuensinya. 1) Memprioritaskan Pendidikan Sebagai Kebutuhan Pendidikan di Indonesia sela-

2) Memaknai Pendidikan Secara Utuh

ma ini lebih banyak dipandang seba-

Pendidikan selama ini tampak

gai suatu kewajiban dan bukan di-

mengalami penyempitan makna de-

pandang sebagai satu kebutuhan.

ngan segala konsekuensinya. Makna

Pendidikan selama ini terkesan lebih

pendidikan dipersempit dengan per-

banyak dilaksanakan untuk kepen-

sekolahan, yang kemudian dipersem-

tingan politik, kepentingan kekua-

pit dengan pembelajaran. Makna

saan, kepentingan bisnis, dan seba-

pembelajaran dipersempit lagi de-

gainya. Permasalahan pendidikan itu

ngan proses belajar mengajar di


ISSN 0216-8138

11

kelas, dan bahkan makin dipersempit

capai hasil yang memuaskan (Mulya-

lagi dengan pengajaran yang bersifat

sa, 2010: Tilaar, 2002).

kognitif. Dampak dari penyempitan

Dalam menghadapi era glo-

makna pendidikan tersebut sudah

balisasi dan otonomi daerah, semua

jelas,

tidak

pihak yang terkait dengan pendidikan

menghasilkan pribadi yang utuh,

mau melakukan pergeseran paradig-

akan tetapi hanya satu sisi kecil dari

ma ke paradigma yang sesuai dengan

kepribadian yaitu ”intelektual”. Da-

kepentingan

lam hal ini pendidikan terlihat lebih

untuk meningkatkan mutu pendi-

mengutamakan sisi skolastik/ akade-

dikan, pola pikir yang bersifat inte-

mik, dan melupakan segi-segi nilai

lektualelitis harus digeser menjadi

serta kepribadian. Fenomena seperti

populis-egaliterian. Mutu pendidikan

ini akan membawa implikasi terha-

bukan hanya bersifat intelektualis

dap kondisi pendidikan yang dirasa-

untuk membentuk masyarakat elit

kan kurang bermutu, tidak adil dan

kelas atas, tetapi lebih melihat pe-

tidak merata.

serta didik sebagai satu kutuhan ke-

bahwa

pendidikan

pendidikan.

Upaya

Berkenaan dengan itu, penye-

pribadian dan diupayakan untuk

lenggara pendidikan harus berbasis-

diberdayakan secara optimal sebagai

kan paradigma pendidikan dan bukan

warga negara yang mempunyai hak

berbasiskan paradigma lain seperti

dan tanggung jawab (Surya, 2002).

paradigma politis, kekuasaan, bisnis, birokratis, dan sebagainya, meskipun

3) Perimbangan Penyelenggaraan Antara Pusat-Daerah

paradigma pendidikan saling terkait dengan paradigma-paradigma yang lainnya. Selama ini pendidikan lebih banyak dilaksanakan dengan kekuatan

paradigma

yang

bukan

pendidikan atau sedikit kaitannya dengan pendidikan, sehingga proses dan mutu pendidikan belum men-

Dalam rangka otonomi daerah, keseimbangan antara pusat dan daerah harus diciptakan untuk beberapa hal. Surya (2002) mengemukakan perimbangan yang diciptakan tersebut adalah seperti terlihat pada Tabel berikut.


ISSN 0216-8138

12

Tabel 1. Perimbangan Penyelenggaraan Antara Pusat-Daerah Perimbangan Penyelengaraan

No

Pusat (2)

(1) 1 2

Standar Nasional Kurikulum Nasional

3

Penilaian Nasional

4

Monitoring Nasional

5

Kinerja Nasional berorientasi kepentingan nasional

6

Orientasi produk

7 8 9

Komunikasi top down Pengelolaan sentralistik Kinerja yang lebih berpola pada sistem dan struktur 10 Orientasi lebih menekankan pada tujuan dan hasil Sumber: Surya, 2002 dimodifikasi penulis

Daerah (3) Pilihan Sesuai Kondisi Daerah Pengembangan isi kurikulum berkearifan lokal (kebutuhan daerah) Penilaian formatif yang berorientasi pada kemitraan dengan kondisi daerah Pengelolaan diri (self management) dengan pengendalian lokal berorientasi kondisi setempat Kinerja berorientasi kebutuhan pengguna jasa pendidikan yang bervariasi antar daerah Orientasi proteksi (terutama terhadap budaya setempat) Komunikasi buttom up Pengelolaan desentralistik Kinerja yang polanya berorientasi fungsional dan pendekatan pasa Orientasi proses

berikan hasil optimal karena pendiMelalui perimbangan yang dilakukan diharapkan tujuan pendidikan nasional akan dapat diwujudkan dengan tanpa mengabaikan keberagaman daerah yang dimiliki Indonesia.

dikan itu memerlukan biaya yang besar. Untuk itu diharapkan seluruh elemen

bangsa,

yaitu

keluarga,

masyarakat, dan pemerintah turut dalam membiayai pendidikan. Dalam kaitan ini pemerintah

4) Pelibatan Masyarakat dalam Pendidikan

(pusat dan daerah) harus benar-benar ada kemauan politik dan keberanian

Keberpihakan pemerintah ter-

mengusahakan tersedianya anggaran

hadap pendidikan sampai saat ini

pendidikan yang memadai dengan

dipandang masih kurang sehingga

memberdayakan seluruh komponen

menyebabkan anggaran dan sarana

bangsa secara sinergi. Kewajiban

pendidikan

dalam

pemerintah menyelenggarakan satu

jumlah dan kualitas yang memadai.

sistem pendidikan seharusnya sudah

Dalam kondisi serba kekurangan,

secara implisit, yaitu dengan kewa-

tidak

tersedia

kinerja pendidikan tidak akan mem-


ISSN 0216-8138

13

jiban menyediakan anggaran dan sa-

tawar menawar dan kemandirian

rana yang memadai.

sehingga menghasilkan suatu kerja-

Untuk mengoptimalkan parti-

sama yang sinergik dan simbiotik

sipasi masyarakat dalam peningkatan

dalam mencapai tujuan bersama. Hal

mutu pendidikan dikembangkan mo-

tersebut

del pendidikan yang disebut ”Pendi-

kerangka

dikan Berbasis Masyarakat” (Mulya-

memberdayakan masyarakat dalam

sa, 2010; Tilaar, 2002). Proses pen-

satu gugus sekolah untuk meningkat-

didikan tidak terlepas dari masya-

kan mutu pendidikan.

rakat dan menjadikan masyarakat

Dalam

dapat

dijadikan sebagai

berfikir

dalam

kerangka

upaya

otonomi

sebagai basis keseluruhan kegiatan

pendidikan di era reformasi yang

pendidikan. Semua potensi yang ada

dilandasi dengan keterbukaan dan

di masyarakat apabila dapat diber-

demokratisasi dalam semangat oto-

dayakan secara sistemik, sinergi, dan

nomi daerah, peran serta masyarakat

simbiotik melalui suatu proses yang

dapat diwujudkan dalam satu orga-

konsepsional, dapat dijadikan seba-

nisasi yang mandiri dan mampu

gai upaya strategis dalam meningkat-

mengakomodasikan serta memparti-

kan mutu pendidikan.

sipasikan semua potensi masyarakat

Masyarakat modern mempu-

seperti tokoh masyarakat, kelompok

nyai tiga sektor yang saling berin-

pengusaha, tokoh agama, kalangan

teraksi, yaitu (Surya, 2002): (1) sek-

industri, para pakar, dan sebagainya.

tor pemerintah dengan ciri monopoli

Organisasi ini harus terwujud benar-

dan

paksa

benar mencerminkan satu aktualisasi

(coercive), (2) sektor swasta yang

peranserta masyarakat dengan inter-

bekerja

vensi birokratis (pemerintah) semini-

penggunaan

berdasarkan

alat

mekanisme

pasar untuk memperoleh laba, dan

mal mungkin.

(3) sektor sukarela yang bekerja secara nirlaba yang dikenal dengan

5) Posisi Sentral Pendidik (Guru) dan Tenaga Kependidikan

sebagai Lembaga Swadaya masyarakat (LSM). Dalam masyarakat madani ketiga sektor masyarakat tersebut harus mempunyai posisi

Hak-hak azasi guru sebagai pribadi, pemangku profesi keguruan, anggota

masyarakat,

dan

warga

negara yang selama ini dipandang

Media Komunikasi Geografi 16 Nomor 2 Desember 2015 Made Astawa) Reformasi Pendidikan di Era Vol. Otonomi Daerah........ (Ida Bagus

ISSN 0216-8138

14

terabaikan, penting mendapat prio-

pendidikan dalam rangka otonomi

ritas dalam reformasi. Pembenahan

daerah harus memprioritaskan mana-

kurikulum, perbaikan sarana, penye-

jeman guru. Isu utama yang ber-

suaian peraturan, dan sebagainya

kenaan dengan manajemen guru

yang diupayakan pemerintah harus

adalah bagaimana menciptakan suatu

dimulai

SDM

pengelolaan pendidikan yang mem-

”guru”. Imbalan jasa yang wajar,

berikan suasana kondusif bagi guru

suasana rasa aman dalam bekerja,

untuk melaksanakan tugas profesinya

kondisi kerja yang baik, hubungan

secara kreatif dan produktif serta

antar pribadi yang sehat, serta ke-

memberikan jaminan kesejahteraan

sempatan peningkatan diri dan karir,

dan pengembangan karirnya. Mana-

merupakan sejumlah hak seorang

jemen guru harus mencakup fungsi-

guru jika telah mejalani kewajiban-

fungsi yang berkenaan dengan: (1)

nya yang mencerminkan kesejahte-

profesionalisme, standar, sertifikasi,

raan guru.

dan pendidikan pra-jabatan, (2) re-

dengan

penataan

Semua itu hanya mungkin

krutmen dan penempatan, (3) pro-

terwujud apabila para guru mendapat

mosi dan mutasi, (4) gaji, insentif,

peluang yang besar untuk member-

dan pelayanan, (5) supervisi dan du-

dayakan dirinya dalam nuansa para-

kungan profesional (Surya, 2002;

digma pendidikan dan bukan dalam

Mulyasa, 2011).

paradigma birokratis yang kaku atau paradigma lainnya. Menata pendi-

6) Menuju Pada Paradigma Pemberdayaan Pendidikan

dikan dalam perspektif global dan otonomi daerah harus menempatkan guru dalam posisi yang tepat sebagai insan pendidikan dan melakukan tindakan nyata dalam upaya pemberdayaannya sesuai dengan hak-hak

selama ini lebih banyak didominasi dengan paradigma birokrasi. Akibat dari penyelenggaraan tersebut, lembaga pendidikan dan lingkungannya kurang memiliki keberdayaan dalam

azasinya. Mengingat

Penyelenggaraan pendidikan

besarnya

peran

sentral guru pada tingkat institusional dan instruksional, maka manajemen

mewujudkan

kinerjanya.

Segala

sesuatu diatur secara kaku, sentralistik dan birokratis, sehingga kinerja satuan pendidikan terpasung dengan


ISSN 0216-8138

15

segala aturan administratif birokratis

tuntutan yang berkembang dunia.

(Mulyasa: 2011; Surya, 2002).

Pembelajaran yang bermakna dan

Pernyataan tersebut mengim-

menantang tersebut sangat penting

plikasikan perlunya menata ulang

dikembangkan dalam

paradigma birokrasi dalam pendi-

masyarakat

dikan terutama di jalur persekolahan

pendidikan sepanjang hayat dapat

dan diimbangi dengan lebih banyak

diwujudkan.

memberikan kesempatan pemberda-

membentuk

pebelajar

Laporan

sehingga

kepada

Unesco

yaan kepada lembaga pendidikan

(1996) oleh Commission on Educa-

dengan segala perangkat dan ling-

tion for the Twenty-fist Century

kungannya. Semua lembaga dan

memandang

personil pendidikan harus diberi

sepanjang

kesempatan untuk mengembangkan

bangunan yang ditopang oleh empat

kreativitas dan mewujudkan gagasan

pilar yaitu: (1) learning to known

inovatif tanpa harus terpaksa dengan

yang juga berbarti learning to learn,

segala aturan birokratis yang kaku.

yaitu

Dalam hal ini sudah tentu peraturan

pengetahuan dan untuk melakukan

yang

pembelajaran

dibuat

pemerintah

tetap

bahwa hayat

belajar

pendi-dikan

sebagai

untuk

suatu

memperoleh

selanjutnya,

(2)

diperlukan dalam menjaga standar

leraning to do, yaitu belajar untuk

nasional, akan tetapi jangan terlalu

memiliki kompetensi dasar dalam

mendetail sehingga terasa memasung

hubungan dengan situasi dan tim

kreativitas guru.

kerja

yang

berbeda-beda,

(3)

learning to live together, yaitu 7) Pembelajaran yang Bermakna dan Menantang

belajar untuk mampu mengapresiasi dan

Perkembangan global yang terjadi di abad ke-21 ini menjadikan proses pembelajaran bukan hanya dalam bentuk pemrosesan informasi, akan tetapi harus dikembangkan sedemikian rupa sehingga mampu

mengamlkan

kondisi

saling

ketergantungan, keaneka ragaman, saling memahami dan perdamaian inter dan antar bangsa, (4) learning to be, yaitu belajar untuk mengaktualisasikan diri sebagai individu dengan kepribadian yang memiliki

mengembangkan sumberdaya manusia kreatif yang adaptif terhadap


ISSN 0216-8138

timbangan

dan

16

tanggung

jawab

pribadi.

dalam pendidikan masih dipertahankan. Berkenaan dengan itu permasalahan

PENUTUP

di

atas,

dalam

rangka

Pada satu sisi, tututan refor-

otonomi daerah diperlukan sejumlah

masi di Indonesia telah melahirkan

pergeseran pemikiran (tujuh hal yang

otonomi daerah. Sejalan dengan itu,

perlu direformasi) yang dipandang

secara

penyelenggaraan

dapat menciptakan tercapai tujuan

pendidikan juga menuntut adanya

pendidikan nasional melalui otonomi

otonomi pendidikan yang tujuannya

pendidikan. Penjabaran lebih konkrit

tidak lain adalah dalam rangka

dari reformasi pendidikan ini tentu

pencapaian tujuan pendidikan nasio-

membutuhkan

nal tanpa mengabaikan lokalitas

pihak. Untuk itu perlu adanya pem-

daerahnya masing-masing. Di sisi

bahasan lebih lanjut sebagai kelan-

lain,

jutan dari pemikiran dalam makalah

yuridis

globalisasi

juga

menuntut

lahirnya sumberdaya manusia yang

pemikiran

semua

ini.

berkualitas untuk dapat bersaing di dunia global. Tututan

DAFTAR PUSTAKA tersebut

tentu

menimbulkan berbagai permalahan terutama terkait dengan otonomi pendidikan yang dilakukan. Berkenaan dengan itu perlu dirumuskan secara cermat misi pendidikan nasional (jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang) dalam rangka otonomi daerah untuk pencapaian tujuan pendidikan nasional sekaligus mengahadapi globalisasi. Pencapai misi tersebut tentu tidak dapat dilakukan jika paradigma lama

Hasan, S. 2004. Dinamika Administrasi Pengembangan Pendidikan Tinggi. (Kertas Kerja). Pokja Pendidikan DPR RI. Jakarta: DPR RI Djalil, F. dan Supriadi, D. 2004. Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah. Jakarta: Depdiknas-Bappenas-Adicipta Karya Nusa. Lasmawan, W. 2006. Pengembangan Program Strata I Pendidikan IPS di FPIPS Undiksha. Makalah disampaikan dalam Seminar Pengembangan Program Studi di lingkungan FPIPS

Media Komunikasi Geografi 16 Nomor 2 Desember Reformasi Pendidikan di EraVol. Otonomi Daerah........ (Ida 2015 Bagus Made Astawa)

ISSN 0216-8138

Undiksha. Singaraja, 23 Juli 2006. Mulyasa, H.E. 2010. Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara. Mulyasa, H.E. 2011. Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya. Sanjaya, H. Wina. 2011. Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran. Rawamangun-Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group. Somantri, Mohammad Numan. 2001. Konsolidasi Disiplin Ilmu Pendidikan dan Disiplin Pendidikan Bidang Studi. Dalam Dedi Supriadi dan Rohmat Mulyana (editor). Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS. Bandung: Program Pasca Sarjana dan FPIPS UPI bekerjasama dengan PT. Remaja Rosdakarya.

17

Tilaar, H.A.R. 2002. Membenahi Pendidikan Nasional. Jakarta; Rineka Cipta. Supriadi, D. 1997. Isu dan Agenda Pendidikan Tinggi di Indonesia. Jakarta: Rosda Jayaputra. Suryadi, A. 1998. Keadaan permasalahan dan tantangan masa depan pendidikan di Indonesia. Jakarta: Balitbangdikbud. Tilaar, H.A.R. 2001. Agenda Reformasi Pendidikan Nasional Menyongsong Indonesia Baru. Jakarta: PT. Grasindo. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. World Bank. 1998. Education in Indonesia: From Crisis to Recovery. Education Sector Unit, East Asia and Pacific Regional Office.

Surya, H. Mohamad. 2002. Reformasi Pendidikan Dalam Otonomi Daerah. Makalah disampaikan dalam Pekan Dies Natalis II IKIP Negeri Singaraja. 29 Januari s/d 5 Februari 2002.


ISSN REFORMASI PENDIDIKAN DI ERA OTONOMI DAERAH MEMASUKI ERA GLOBAL

Recommend Documents